RENSTRA KECAMATAN PADANG BARAT TAHUN 2014 S/D 2019
PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2014
KATA PENGANTAR Assalaamu’alaikum Wr, Wb. Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Barat Kota Padang Tahun 2014–2019 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Renstra ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Renstra ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014–2019 di bidang Administrasi Pemerintahan Umum. Adapun tujuannya adalah sebagai arahan, pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, dan seluruh Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Mudah-mudahan dengan adanya Renstra ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif di bidang administrasi pemerintahan umum khususnya dalam menindaklanjuti RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini kami menyadari masih terdapat kekurangan dan masih memerlukan perbaikan, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan untuk perbaikan dan demi kemajuan Kecamatan Padang Barat di masa yang akan datang. Demikianlah semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.
Padang,
Desember 2014 C A M AT
Drs. Arfian NIP. 19650707 198602 2 005 TAR ISI
PEMERINTAH KOTA PADANG
KECAMATAN PADANG BARAT Jalan Veteran No. 85 Telp. (0751) 27471
KEPUTUSAN CAMAT PADANG BARAT KOTA PADANG NOMOR :
TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG TAHUN 2014–2019 CAMAT PADANG BARAT KOTA PADANG Menimbang
Mengingat
:
a. bahwa Rencana Strategis memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 537 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019. b. bahwa Rencana Strategis Kecamatan Padang Barat Kota Padang disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan Kegiatan Kecamatan Padang Barat Kota Padang; c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menenggah Daerah (RPJMD); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat Padang Barat Kota Padang tahun 2014-2019. 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negra Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 30); 19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01); 20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenggah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6) MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEDUA
: :
Rencana Strategis Kecamatan Padang Barat Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
:
Rencana Strategis sebagaimana pada Diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Padang Barat Kota Padang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
: Padang
Pada tanggal
:
2014
CAMAT PADANG BARAT
ARFIAN
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................ DAFTAR ISI ........................................................................................................ BAB I
BAB II
PENDAHULUAN............................................................................. 1.1. Latar Belakang.............................................................................. 1.2. Landasan Hukum ......................................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ....... 1.5. Sistematika Penulisan ...................................................................
1 1 1 3 4 5
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG BARAT 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Padang Barat ................. 2.2. Sumber Daya Kecamatan Padang Barat......................................
7 13
2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
Sumber Daya Manusia (SDM)Kantor Camat Padang Barat ...... Sumber Daya Manusia (SDM) Kelurahan ................................. Asset / Modal ............................................................................ Asset / Modal Kantor Camat Padang Barat ................................ Asset / Modal Kelurahan se Kecamatan Padang Barat ..............
2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Barat ................................ 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ....................... BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ....................................................................................... 3.1.1. Aspek Geografis .......................................................................... 3.1.2. Aspek sosial kemasyarakatan ...................................................... 3.1.3. Aspek pelayanan Umum ............................................................. 3.1.4. Aspek Perekonomian .................................................................. 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih .......................................................................................... 3.3. Telaahan Renstra SKPD Kecamatan Padang Barat dan Renstra Kementrian/Lembaga ................................................................. 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ........... 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................
13 16 19 20 20 22 23 23 26 26 26 28 29 32 34 35 35 36
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN..................................................................................... 4.1. Visi Kecamatan Padang Barat ..................................................... 4.2. Misi Kecamatan Padang Barat .................................................... 4.3. Tujuan dan Sasaran............................................................. 4.3.1. 4.3.2.
BAB V
BAB VI
Tujuan ....................................................................................... Sasaran ......................................................................................
38 38 38 39 39 39
4.4. Strategi dan Kebijakan ..................................................................
40
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.......................................................................................
41
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PADANG BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AWAL RPJMD KOTA PADANG TAHUN 2014– 2019................................
BAB VII PENUTUP..........................................................................................
55 57
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Padang Barat Kota Padang Tahun 2014-2019. Dalam proses penyusunan Renstra KecamatanPadang BaratTahun 2014–2019. dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Lurah dilingkungan Kecamatan Padang Barat. Di samping itu, sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan “stakeholders” serta memberi peluang untuk perubahan/penyusuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis. 1.2. Landasan Hukum Renstra Kecamatan Padang Barat Kota Padang Tahun 2014-2019 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, Kolusi dan
Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahu 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Rencana
Pembangunan Daerah 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan di Lingkungan InstansiPemerintah;
2
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020; 19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang; 20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang: 21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang; 22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang; 23. Peraturan
Walikota Padang Nomor 56
Tahun 2008
tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan; 24. Peraturan
Walikota Padang Nomor 57
Tahun 2008
tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan; 25. Peraturan
Walikota Padang Nomor 20
Tahun 2011
tentang
Pendelegasian Kewenangan Walikota Padang kepada Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
1.3. Maksud dan Tujuan Adapun maksud penyusunan Renstra Kecamatan Padang Barat adalah untuk mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Kecamatan Padang Barat Kota Padang Tahun 2014– 2019 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019.
3
Sedangkan tujuanpenyusunan Renstranya antara lain adalah : 1. Menetapkan arah kebijakan, programdan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalammelaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun yaitu 2014-2019. 2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah. 3. Menetapkan melakukan
indikator evaluasi
kinerja bagi
sebagai
semua
tolak
ukur
stakeholder
dalam
(pemangku
kepentingan) dalam menilai kinerja Pemerintah Kecamatan Padang Barat. 1.4.
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya Renstra disusun
Kecamatan
dengan
Padang
berpedoman
Barat
pada
Tahun
Rencana
2014-2019
Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 20142019, sedangkan dalam skala internal Satuan Kerja kecamatan, Renstra merupakan kerangka acuan bagi Satuan organisasi kecamatan dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan (Renja) selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Di samping itu, Renstra Kecamatan juga menjadi pedoman bagi para Kepala Seksi dan unsur terkait yang ada di Kecamatan dalam
menyusun
program
kegiatan
tahunan
yang
akan
dilaksanakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4
1.5. Sistematika Penulisan Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistimatika penulisan sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,Hubungan renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan sistimatika penulisan. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG BARAT Dalam Bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Kecamatan Padang Barat yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan oleh Kecamatan Padang Barat. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, telaahan terhadap rancangan awal RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019,
telaahan
KajianLingkungan
terhadap
Hidup
Strategis,
RTRW dan
dan
diakhiri
hasil dengan
penentuan isu-isu strategis. BAB IV VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Dalam Bab ini dijelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Camat Padang Barat dalam kurun waktu 2014-2019.
5
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada Bab ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu 2014-2019.
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PADANG TAHUN 2014-2019 Pada Bab ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja yang telah dan akan dihasilkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran sesuai RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. BAB VII PENUTUP Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional,karyawan/i. serta para Lurah di lingkungan Kecamatan Padang Barat serta para Pemangku Kepentingan “stakeholders” lainnya sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan/atau kemajuan Iptek.
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG BARAT 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 19 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, khususnya Pasal 4 ditegaskan tentang tugas pokok dan fungsi Camat Padang Barat sebagai berikut: a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b) Mengkoordinasikan
upaya
penyelenggaraan
ketentraman
dan
ketertiban umum; c) Mengkoordinasikan
penerapan
dan
penegakkan
peraturan
perundang-undangan; d) Mengkoordinasikan
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas
pelayanan umum; e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; f)
Membina penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kelurahan; Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Padang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan ; kewenangan lain yang dilimpahkan. 7
Selanjutnya
dalam
Pasal
6-10
ditegaskan
bahwa
susunan
organisasiKecamatanPadang Baratterdiri dari : 1) Camat; Camat
mempunyai
tugas
pokok
membantu
Walikota
dalam
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
dimaksud,
Camat
juga
mempunyai dan melaksanakan fungsinya sebagaimana di atas. 2) Sekretaris;
mempunyai
tugas
membantu
Camat
dalam
melaksanakan tugas menyusun perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada
seluruh
perangkat/aparatur
kecamatan.
Dalam
menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Kecamatan; b. Pelaksanaan peralatan,
administrasi
urusan
kepegawaian,
rumah
tangga
perlengkapan
kecamatan,
dan
keuangan,
kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi; c. Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyusunan evaluasi dan pelaporan; d. Peningkatan sumber daya manusia; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris Kecamatan terdiri dari dan/atau membawahi : 1) Kepala Sub Bagian Umum; 2) Kepala Sub Bagian Keuangan; 3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan; mempunyai tugas membantu Camat
dalam
menyiapkan
bahan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan tata pemerintahan. Penjabaran
tugasKepala
Seksi
Tata
Pemerintahansebagaimana
dimaksud adalah:
8
a. Melakukan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa; b. Memfasilitasi
pembinaan
kerukunan
hidup
antar
umat
beragama; c. Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya; d. Memfasilitasi penataan Kelurahan; e. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta perolehan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f.
Pelaksanaan
monitoring
dan
invetarisasi
terhadap
setiap
kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya; g. Menyelenggarakan
urusan
kependudukan
dan
pelayanan
umum; h. Menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan; i.
Menyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan urusan Pemilihan Umum;
j.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4) Kepala
Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Kelurahan;
mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan. Penjabaran tugasKepala Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Kelurahansebagaimana
dimaksud adalah:
9
a. Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; b. Memfasilitasi
kegiatan
organisasi
sosial/kemasyarakatan,
Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); c. Memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi Keluarga Berencana; d. Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya; e. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Kelurahan; f.
Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perekonomian, usaha kecil dan menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
g. Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam
rangka
menunjang
keberhasilan
program
produksi
pertanian; h. Mengkoordinasikan
pelaksanaan
pembangunan
swadaya
masyarakat; i.
Menyelenggarakan lomba Kelurahan;
j.
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana; mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana. Penjabaran tugas
Seksi
Kesejahtera-an
Sosial
dan
Penanggulangan
Bencanasebagaimana dimaksud adalah:
10
a. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak dan pendidikan dasar; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan,
generasi
muda,
keolahragaan,
kebudayaan,
kepramukaan serta peranan wanita; c. Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan; d. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat; e. Memfasilitasi
penyelenggaraan
pendidikan
dan
pelayanan
kesehatan; f.
Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahguna-an obat, narkotika, zat adiktif, psikotropika dan bahan berbahaya;
g. Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar; h. Mengkoordinir bantuan-bantuan sosial; i.
Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan sosial di Kecamatan;
j.
Melakukan
mitigasi
dan
penanggulangan
bencana
di
Kecamatan; k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana; l.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.
6) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan,
evaluasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum.
dan
pelaporan
urusan
Penjabaran tugas Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umumsebagaimana dimaksud adalah: a. Melakukan
pembinaan
ketentraman
dan
ketertiban
serta
kemasyarakatan; b. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya; 11
c. Menegakkan Keputusan
dan
melaksanakan
Kepala
Daerah
Peraturan
serta
Daerah
peraturan
dan
perundang-
undangan di wilayah kerjanya; d. Mengkoordinasikan, pelaporan
pembinaan
langkah-langkah
dan
pengawasan
penanggulangan
serta
terjadinya
pencemaran dan kerusakan lingkungan; e. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan suberdaya alam tanpa
izin
dan
dapat
mengganggu
serta
membahayakan
lingkungan hidup; f.
Melaksanakan
pengelolaan
ketertiban,
kebersihan,
dan
keindahan (K-3) di Kecamatan; g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Kecamatan Padang Barat dapat dilihat struktur organisasi seperti Gambar 1 di bawah ini ;
12
Gambar 1
STRUKTUR KECAMATAN PADANG BARAT Perda Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008
CAMAT
SEKCAM
KASUBAG UMUM
KASI TRANTIB
KASI KESSOS
KASI PEM
KASUBAG KEU
KASI TRANTIB
KASI PM
LURAH
2.2. Sumber Daya Kecamatan Padang Barat Terlampir daftar nama-nama seluruh Pegawai (ASN) Kecamatan Padang Barat tahun 2014. 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Camat Padang Barat
Berdasarkan
struktur
organisasi
yang
telah
diintegrasikan
dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya. Di samping 13
itu, juga dibutuhkan minimal 6 (lima) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas pengaturan ketertiban dan ketentraman sekaligus pengamanan asset kantor dengan penggiliran shift jaga di luar jam dinas. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 21 Pegawai dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang, pendidikan umum dan diklat seperti Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 berikut ini. Jumlah Pegawaitermasuk tenaga Honorer Kecamatan Padang Barat sebanyak : 23 orang, yang terdiri dari : a. Golongan IV
: 2 orang
b. Golongan III
:8 orang
c. Golongan II
:9 orang
d. Golongan I
: 2 orang
e. Honor
: 2 orang
Jumlah Pegawai Kecamatan Padang Barat yang menduduki jabatanstruktural adalah : a. Camat ( Eselon III.a )
: 1 orang
b. Sekretaris Kecamatan ( Eselon III.b )
: 1 orang
c. Kepala Seksi ( Eselon IV.a )
: 5 orang
d. Kepala Sub.Bagian ( Eselon IV.b )
: 2 orang
Adapun
komposisi
Pegawai
Negeri
Sipil
di
lingkungan
Kecamatan Padang Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.1berikut :
14
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan No
Tingkat Pendidikan
Laki-laki
Perempuan
Total
1. Strata 2 (S2)
1
2
3
Strata 1 (S1)
6
4
10
Sarjana Muda/D3
1
1
2
4.
SLTA
2
1
3
5.
SLTP
1
-
1
6.
SD
2
-
2
13
8
21
2. 3.
Jumlah Dari tabel diatas
bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Kecamatan Padang Barat tidak sesuai dengan Formasi persyaratan atau secara kuantitatif tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Kecamatan Padang Barat yaitu dari jumlah pegawai Negeri Sipil sebanyak 21 orang ,dengan latar belakang pendidikan Strata 2 sebanyak 2 orang, Strata 1 sebanyak10 orang, sarjana muda 3 orang, SLTA 3 orang, SLTP 2 orang dan SD sebanyak 1 orang. Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Padang Barat
berdasarkan
kualifikasi
pangkat/golongan
ruang
adalah
sebagaimana Tabel 2.2 berikut : Tabel 2.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pangkat/Golongan No
Pangkat / Gol
Laki-laki
Perempuan
Total
1.
Pembina / IV.b
1
-
1
2.
Pembina / IV.a
-
2
2
2.
Penata Tk.I / III.d
1
3
4
3.
Penata / III.c
1
-
1
4.
Penata Muda Tk.I/III.b
1
-
1
5.
Penata Muda/ III.a
-
-
15
6.
Pengatur Tk.I / II.d
-
-
-
7.
Pengatur /II.c
-
1
1
8.
Pengatur Muda Tk.I/II.b
6
2
8
9.
Pengatur Muda / II.a
1
-
1
10.
Juru Tk.I / I.d
-
-
-
11.
Juru / I.c
1
-
1
12.
Juru Muda Tk.I/I.b
1
-
1
13.
Juru Muda / I.a
-
-
-
13
8
21
Jumlah
Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Padang Barat berdasarkan kualifikasi Pendidikan Diklatadalah sebagaimana Tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Diklat No 1. 2. 3. 4.
Pendidikan Diklat PIM II PIM III PIM IV PRAJABATAN Jumlah
Laki-laki 1 1 2
Perempuan 4 4
Total 1 5 6
2.2.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kelurahan
Kondisi pegawai dari 10 Kelurahan se Kecamatan Padang Barat berjumlah
70
pangkat/golongan
orang, ruang,
dengan
komposisi
pendidikan
umum
berdasarkan dan
diklat
sepertiTabel 2.4, Tabel 2.5, dan Tabel 2.6 berikut ini.
16
JumlahPegawaidari 10 Kelurahanse Kecamatan Padang Barat sebanyak 70 orang, dengan Golongan kepangkatanterdiri dari : a. Golongan IV
: 2 orang
b. Golongan III
:56 orang
c. Golongan II
:11 orang
d. Golongan I
:2 orang
Jumlah Pegawai dari 10 Kelurahan se Kecamatan Padang Baratyang menduduki jabatanstruktural adalah : a. Lurah ( Eselon IV.a )
: 10 orang
b. Sekretaris Kelurahan ( Eselon IV.b )
: 10 orang
c. Kepala Seksi ( Eselon IV.b )
: 40 orang
d. Staf
: 10 orang
Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di 10Kelurahan se Kecamatan Padang Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.4berikut : Tabel 2.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan No
Tingkat
Laki-laki
Perempuan
Total
Pendidikan 1.
Strata 2 (S2)
4
-
4
2.
Strata 1 (S1)
12
5
17
3.
Sarjana Muda/D3
4
-
4
4.
SLTA
18
24
42
5.
SLTP
2
-
2
6.
SD
5
-
5
41
29
70
Jumlah
17
Dari tabel diatas
bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan 10 Kelurahan se Kecamatan Padang Barat tidak sesuai dengan Formasi persyaratan atau secara kuantitatif tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada 10 kelurahan se Kecamatan Padang Barat yaitu dari jumlah pegawai Negeri Sipil sebanyak 70 orang dengan latar belakang pendidikan Strata 4 orang, Strata 1 sebanyak 17 orang, sarjana Muda 4 orang, SLTA 42 orang, SLTP 2 orang dan SD sebanyak 5 orang. Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Padang Barat
berdasarkan
kualifikasi
Pangkat/Golongan
ruang
adalah
sebagaimana Tabel 2.5 berikut : Tabel 2.5 Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pangkat/Golongan No
Pangkat / Gol
Laki-laki
Perempuan
Total
2
-
2
11
1
12
1.
Pembina / IV.a
2.
Penata Tk.I / III.d
3.
Penata / III.c
7
13
20
4.
Penata Muda Tk.I/III.b
9
16
25
5.
Penata Muda/ III.a
-
-
-
6.
Pengatur Tk.I / II.d
1
1
2
7.
Pengatur /II.c
-
-
-
8.
Pengatur Muda Tk.I/II.b
5
1
6
9.
Pengatur Muda / II.a
1
-
1
10.
Juru Tk.I / I.d
1
-
1
11.
Juru / I.c
1
-
1
12.
Juru Muda Tk.I/I.b
-
-
-
13.
Juru Muda / I.a
-
-
-
38
32
70
Jumlah
18
Komposisi Pegawai Negeri Sipil di 10 Kelurahan se Kecamatan Padang
Barat
berdasarkan
kualifikasi
Pendidikan
Diklatadalah
sebagaimana Tabel 2.6 berikut : Tabel 2.6 Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Diklat No 1.
Pendidikan Diklat PIM II
Laki-laki -
Perempuan -
Total -
2.
PIM III
-
-
-
3.
PIM IV
18
8
26
4.
PRAJABATAN
-
-
-
18
8
26
Jumlah
2.3. Asset/Modal 2.3.1. Asset / Modal Kantor Camat Padang Barat
Untuk operasional
mendukung
kelancaran
Kecamatan
Padang
tugas
kedinasan
Baratdibutuhkan
dan
adanya
peralatan/perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang.Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai10 Kelurahan terlihat seperti pada Tabel 2.7 di bawah ini ( Sumber : Pengurus barang, April 2014 ). Tabel 2.7 Peralatan / Perlengkapan Kantor Camat padang Barat 1 2 3 4 5 6 7
Meja ½ biro meja rapat Meja 1 biro Kursi Putar Kursi Rapat Kursi Tamu Kursi kerja staf
20 Buah 1 Buah 3 Buah 12 Buah 76 Buah 3 Buah 13Buah 19
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24
Lemari Kayu Lemari Besi Meja komputer Komputer / CPU Monitor Printer Filling Kabinet Papan pengumuman Wirelles Kamera Digital Mesin Fascimile Multi Media Proyektor Mesin Tik Lap Top LAN Handycam
3 Buah 5 Buah 8 Buah 8 Buah 8 Buah 18 Buah 4 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 2 Buah 9 Buah 1 Buah 1 Buah
Untuk menunjang operasional kegiatan, Kecamatan Padang Barat memilikialat dan kendaraan dapat dilihat dalam Table 2.8sebagai berikut : Tabel 2.8 Kendaraan dan Perlengkapan Penunjang Operasional Kantor Camat Padang Barat 1
Kendaraan Roda Empat( Mobil )
2 Unit
2
Sepeda Motor Roda 2
4 Unit
3
Becak Sampah
1 Unit
4
Kontainer Sampah
1 Unit
2.3.2. Asset / Modal Kelurahan se Kecamatan Padang Barat
Untuk operasional
mendukung 10
kelancaran
Kelurahan
se
tugas
kedinasan
Kecamatan
dan
Padang
Baratdibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang.Sesuai ketentuan perundangundangan
yang
berlaku
tentang
standarisasi
sarana
dan 20
prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai 10 Kelurahan terlihat seperti pada Tabel 2.9 di bawah ini ( Sumber : Pengurus barang, April 2014 ). Tabel 2.9 Peralatan dan perlengkapan Kelurahan se Kecamatan Padang Barat 1
Meja ½ biro
40 Buah
2
Mesin tik
20 Buah
3
Meja 1 biro
10 Buah
4
Kursi Putar
10 Buah
5
Kursi Rapat
100 Buah
6
Kursi Tamu
10 Buah
7
Kursi kerja staf
10 Buah
8
Lemari Kayu
4 Buah
9
Lemari Besi
10
10 Buah
Meja komputer
10 Buah
11
Komputer / CPU
20 Buah
12
Monitor
20 Buah
13
Printer
10 Buah
14
Filling Kabinet
10 Buah
15
Papan pengumuman
10 Buah
16
Wirelles
Untuk
10 Buah
menunjang
operasional
kegiatanKelurahan
se
Kecamatan Padang Barat memilikialat dan kendaraan dapat dilihat dalam Table 2.10sebagai berikut :
21
Tabel 2.10 Kendaraan dan Peralatan Penunjang Operasional Kelurahan se Kecamatan Padang Barat 1
Becak motor
2 Unit
2
Sepeda Motor Roda 2
10 Unit
3
Becak Sampah
2 Unit
4
Kontainer Sampah
1 Unit
2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Barat Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan
Padang
Barat
berdasarkan
indikator
kinerja
pelayanan seperti lampirandaninterpretasinya pada Tabel 2.6 berikut ini. 2.5.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
Kecamatan Padang Barat menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. 1. Analisis Lingkungan Internal A. Faktor Kekuatan (Strong) 1. Telah ditetapkannya Perda Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota
Padang.
kedudukan,
Perda tupoksi
ini
memberikan
dan
kejelasan
wewenang
yang
mengenai menjadi
tanggungjawab aparat Kecamatan 2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
22
3. Lokasi Kecamatan yang terletak di pusat Kota Padang dan jarak antar kelurahan yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Lurah. 4. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan. B. Faktor Kelemahan (Weakness) 1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun 2. Jumlah Staf cukup memadai namun secara kualitas masih terbatas. 3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan. 4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. 2. Analisis Lingkungan Eksternal A. Faktor Peluang ( Opportunity ) Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Padang Barat dalam pencapaian visi dan misinya adalah ; 1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan perencanaan
peran
Kecamatan
pembangunan
dan
Padang mendorong
Barat
dalam
peningkatan
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada
Kecamatan
Padang
Barat
untuk
memacu
dan
memotivasi, menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.
23
3. Dukungan stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup
tinggi,
nampak
jelas
dari
tingkat
aktifitas
dalam
menghadiri undangan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Barat. 4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai. 5. Mudahnya
mengakses
informasi
yang
lebih
cepat,
tepat,
sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Padang Barat, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan padang Barat B. Faktor Ancaman/Tantangan ( Threat ) 1. Beragamnya
tuntutan
berbagai
kepentingan
dan
aspirasi
masyarakat
kadang-kadang
dengan
menimbulkan
pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan. 2. Bervariasinya
tingkat
pendidikan
dan
social
ekonomi
berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat. 3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan perencanaan pembangunan yang berkualitas. 4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan padang Barat untuk harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. 5. Pemberian pelayanankepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. 6. Secara eksternal, Kecamatan Padang Barat lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian dengan beragam aktifitas usaha. 24
Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Padang Barat. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha.
Diperlukan
komitmen
dan
sinergi
aktif
untuk
mewujudkannya.
25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pengertian Isu-isu Strategis Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap
berbagai
dimensi
yang
berpengaruh
(dipengaruhi
dan
mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. 3.1.
IdentifikasiPermasalahan Berdasarkan TugasdanFungsi
Pelayanan Permasalahan
pembangunan
daerah
merupakan
perkiraan
kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang vtidak dimanfaatkan dan ancaman/tantangan yang tidak diantisipasi. Berdasarkan gambaran umum pelayanan SKPD Kecamatan Padang Barat yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, paparan permasalahan akan dibagi menurut kondisi Geografis, Sosial Kemasyarakatan, Pelayanan Umum dan Ekonomi. 3.1.1.Aspek Geografis Kecamatan Padang Barat merupakan salah satu Kecamatan dalam Kota Padang yang terletak di pusat kota dan dijadikan sebagai pusat perdagangan/perekonomian, pendidikan, industri kecil, pariwisata, komunikasi dan rumahtangga serta merupakan daerah pinggir pantai sebagai kelurahan nelayan. 26
Secara geografis, Kecamatan Padang Barat terletak antara 21 BT dan 58 LS/U, dengan ketinggian dari permukaan laut 2 meter dan luaswilayahnya 7 km persegi atau 700 ha. Dari luas tersebut terbentang dari Utara ke Selatan sepanjang 4,50 km dan dari Barat ke Timur sepanjang 1,50 km dengan komposisi penggunaan tanah/lahan hanya
dapat
digunakan
83,56
%
yang
diperuntukkan
untuk
perumahan, perkantoran serta perdagangan/ekonomi dan penggunaan selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut : -
Tanah perumahan/perkantoran/perdagangan
= 584,90 ha
-
Sungai dan rawa
=
0,15 ha
-
Jalan-jalan
=
90,12 ha
-
Lain-lain
=
24,83 ha
Secara Administratif, Kecamatan Padang Barat berbatas dengan ; -
Sebelah Utara dengan Kecamatan Padang Utara
-
Sebelah Selatan dengan Kecamatan Padang Selatan
-
Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia
-
Sebelah Timur dengan Kecamatan Padang Timur Kecamatan Padang Barat terdiri dari 10 Kelurahan, 65 Rukun
Warga (RW) dan 230 Rukun Tetangga (RT). 10 Kelurahan tersebut beserta luas wilayahnya adalah ; -
Berok Nipah Kampung Pondok Belakang Tangsi Kampung Jao Olo Padang Pasir Purus Ujung Gurun Rimbo Kaluang Flamboyan Baru
= = = = = = = = = =
0,31 0,65 0,57 1,63 0,99 0,51 0,72 0,73 0,44 0,45
km2 km2 km2 km2 km2 km2 km2 km2 km2 km2
27
Letak Kecamatan Padang Barat yang berada
di pantai Barat
Sumatera, berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Indonesia) merupakan wilayah rawan bencana, seperti gempa bumi dan gelombang tsunami. Sebagai zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Kecamatan Padang Barat sebagai salah satu Kecamatan di Kota Padang selain Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Koto Tangah (wilayah pesisir pantai) yang paling rawan bahaya gelombang tsunami. Gempa tektonik sepanjang
daerah
subduksi
dan
adanya
seismik
aktif
dapat
mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunami pernah melanda Sumatera Barat pada tahun 1797 dan tahun 1833. 3.1.2. Aspek Sosial kemasyarakatan Penduduk
Kecamatan
Padang
Barat
untuk
tahun
2014
merupakan subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah berjumlah 51.863 jiwa dengan proporsi laki-laki 25.681 jiwa dan
perempuan
26.182
jiwa.
Dari
sisi
hubungan
sosial
kemasyarakatan, warga Kecamatan Padang Barat termasuk cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya. Sementara ; menurut data PPLS tahun 2011 BPS Kota Padang, penduduk miskin Kecamatan Padang Barat berjumlah 1.753 jiwa. Sedangkan menurut Jamkesda tahun 2014 berjumlah 3.847 dan menurut
Jamkesmas
diperkirakan
tahun
sebagiannya
2012
berasal
berjumlah dari
9.646
perpindahan
jiwa,
yang
masyarakat
ekonomi lemah yang termarginalisasi dari pulau Jawa dan pendatang dari berbagai daerah. Dengan adanya penduduk pendatang tersebut, sikap mental dan tingkat kepedulian warga masyarakat atas lingkungannya perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja bakti dan kegiatan gotong-royong lainnya.
28
Untuk mengatasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah, Pemerintah Kota Padang melalui 10 Program Padang Pokok Walikota Padang
membantu
biaya
SD/SMP/SMA/sederajat
pendidikan atau
secara
angkatan
gratis
kerja
mulai
yang
dari belum
mendapatkan pekerjaan diberikan pembinaan/pelatihan keterampilan. 3.1.3. Aspek Pelayanan Umum Permasalahan Kecamatan Padang Barat
ditinjau dari aspek
pelayanan umum diantaranya adalah ; a.
Kinerja Pelayanan Aparatur Kecamatan Padang Barat.
Dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan. Masih rendahnya kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses publik serta sarana dan prasarana pemerintah yang masih terbatas. Pengisian jabatan struktural di Kecamatan dan Kelurahan belum sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Padang. Masih terdapat dalam penempatan jabatan pegawai tidak sesuai dengan standar ilmu yang dimiliki, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan belumlah maksimal. b.
Kinerja Pelayanan Pendidikan.
Dari sisi pelayanan pendidikan ; jumlah, sebaran dan daya tampung sekolah negeri masih kurang terutama sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dan masih perlu penambahan. Pencapaian tingkat pendidikan di Kecamatan Padang Barat tentu tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang. Saat ini Kecamatan Padang Barat memiliki 28 SD Negeri, 12 SD Swasta; 4 SMP Negeri/sederajat, 9 SMP Swasta dan 4 SMA Negeri/sederajat,
13
SMA
Swasta/sederajat.
Selain
itu
Pemerintah Kota Padang telah memberikan biaya pendidikan 29
gratis untuk anak sekolah negeri mulai dari SD, SMP dan SMA/sederajat dan sudah bisa dirasakan oleh warga Kota Padang
semenjak
kepemimpinan
beliau
(
H.
Mahyeldi
Ansharullah/Emzalmi ) semenjak pertengahan tahun 20142019. c.
Kinerja Pelayanan Kesehatan
Untuk pelayanan kesehatan; jumlah dan sebaran sarana kesehatan masyarakat sudah mendekati proporsional terhadap jumlah dan tingkat kepadatan penduduk baik di level posyandu, puskesmas
maupun
puskesmas
pembantu.
Guna
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Di Kecamatan Padang Barat didukung oleh berbagai fasilitas kesehatan yang dibilang cukup memadai, diantaranya terdapat 1 Puskesmas, 6 Puskesmas Pembantu dan 70 Posyandu serta 72 toko obat. Ke depan Kecamatan Padang Barat membutuhkan Puskesmas yang beroperasi 24 jam dan dapat bersiaga penuh dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara itu,jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan Padang Barat khususnya pada Puskesmas Padang Pasir pada tahun 2013 terdapat sebanyak 57 orang petugas kesehatan, jumlahnya menurun dibandingkan dengan jumlah petugas pada tahun
2012
yaitu
sebanyak
64
orang.
Untuk
lebih
memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu kiranya penambahan tenaga medis untuk tahun berikutnya. d.
Kinerja dan Potensi Pengembangan Sarana / Prasarana,
Transportasi, Perdagangan dan Jasa Dari sisi ketersediaan Infrastruktur; di Padang Barat secara umum telah memiliki jaringan transportasi yang cukup baik. Selain itu, juga memiliki jaringan listrik dan telekomunikasi yang terdistribusi cukup merata. Namun demikian, untuk mengakomodir pergerakan penduduk pada ruas dan kapasitas 30
jalan
yang
ada
masih
terbatas,
sehingga
menimbulkan
kemacetanpada jam-jam tertentu di ruas-ruas utama seperti jalan sandang pangan Pasar Raya Padang, jalan Pemuda, jalan Imam Bonjol depan Pasar Raya, jalan Sudirman, jalan Rasuna Said, dll. Ditambah belum tertibnya angkutan kota dalam mencari penumpang mengejar setoran. Dengan kondisi ini, perlu
kiranya
dicarikan
solusi
ke
depannya
agar
akses
mayarakat dalam bertransportasi lebih nyaman dan aman, seperti adanya rencana pembangunan jalan tol, fly over, dan lain sebagainya. Beberapa Kelurahan yang ada di kecamatan Padang Barat sering mengalami kebanjiran di kala hujan turun dengan lebat, air hujan yang menggenang tidak mengalir dengan lancar disebabkan drainase banyak yang tersumbat oleh sampah dan tumpukan sedimen yang sudah mengeras. Keadaan tersebut mengakibatkan banjir melimpah memasuki pekarangan rumah penduduk dan jalan-jalan lingkungan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak Pemerintah untuk mengatasinya. Di bidang Perdagang dan Jasa; Kecamatan Padang Barat juga memiliki potensi dalam bidang perdagangan dan jasa. Ini didukung oleh keberadaan 3 Pasar, yaitu ; Pasar Raya, Pasar Tanah Kongsi Pondok dan Pasar Pagi Purus (Jl. Raden Saleh), yang
masing-masing
pengelolaannya
dilakukan
oleh
Pemerintah. Selain pasar tradisional, juga terdapat pusat perbelanjaan modern yaitu Plaza Andalas dan Rocky Plaza. Semua itu menandakan letak Kecamatan Padang Barat yang berada di tengah-tengah pusat pemerintahan baik Kota Padang dan Provinsi serta merupakan pusat perdagangan/perekonomian. Di samping infrastruktur di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah
pendukung
majunya
suatu
daerah
yaitu
dengan
keberadaan prasarana penginapan, baik itu hotel, wisma dan 31
homestay. Di Kecamatan Padang Barat terdapat 40 usaha penginapan yang terdiri dari 11 hotel berbintang, 25 hotel melati, 2 wisma dan 2 homestay. Semuanya itu juga didukung dengan keberadaan Kecamatan Padang Barat yang terletak di pesisir pantai barat Indonesia, yang
berpotensi
menjadi
objek
wisata
pantaidan
wisata
keluarga, seperti Pantai Purus dan Pantai Padang. Semuanya
memerlukan
pengaturan
yang
jelas
dalam
perencanaan maupun dalam pengelolaannya. Sehingga objek tersebut bisa menjadi ikon setiap orang yang berkunjung ke Kota Padang. 3.1.4. Aspek Perekonomian Permasalahan dari sisi ekonomi dapat diformulasikan dalam beberapa aspek ; a. Kinerja dan Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Laju pertumbuhan ekonomi maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang terus bergerak menyesuaikan dengan menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Investasi di bidang ekonomi khususnya perdagangan dan jasa juga menunjukkan pergerakan yang meningkat, ditandai dengan berkembangnya
pasar-pasar
modern
dan
hotel-hotel
berbintang. Di samping Kecamatan Padang Barat yang memiliki berbagai potensi unggulan di bidang Pariwisata dan perhotelan, serta perdagangan dan jasa juga di dukung dengan hasil kerajinan dan industri rumahtangga yang dapat dikembangkan menjadi berbagai diversifikasi produk. Dengan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan pariwisata di Pantai Padang yang aman dan nyaman serta indah, hal tersebut akan mendorong tumbuhnya pusat-pusat bisnis dan perdagangan. Posisi strategis Kecamatan Padang Barat di tengah kota sekaligus daerah pesisir pantai akan membuka 32
peluang mendorong masuknya investor baik lokal maupun non lokal untuk membangun usaha bisnisnya. b. Kinerja dan Potensi Sektor UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif dalam meningkatkan Perekonomian Daerah Pengembangan komoditas unggulan berbasis kekuatan lokal masih
belum
signifikan.
Diantaranya
karena
beberapa
regulasi bidang ekonomi, dimana salah satunya belum adanya aturan keberpihakan pengusaha besar terhadap UMKM. Pendampingan
dan
fasilitasi
yang
terstruktur
terhadap
pengembangan usaha kecil dan mikro masih belum bisa berjalan maksimal. Potensi yang ada di Kecamatan Padang Barat masih perlu dikembangkan dan pembinaan lebih lanjut. Akibatnya, usaha kecil menengah (UKM) masih belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di samping pertumbuhannya yang masih menghadapi banyak kendala baik dalam akses permodalan, akses pemasaran dan akses teknologi. Berkaitan dengan permodalan, di tiap Kelurahan Kecamatan Padang Barat sudah memiliki KJKS yang dapat menjadi sarana penyaluran modal usaha. Namun peran koperasi tersebut belum optimal diakibatkan berbagai faktor. c. Kinerja dan Potensi keterlibatan Stakeholder dan Pelaku Ekonomi Lain Dalam Pembangunan ekonomi Untuk membangun perekonomian Kecamatan Padang Barat, Pemerintah Kota membutuhkan dukungan dari berbagai pelaku ekonomi. Hingga saat ini, keterlibatan peran swasta lokal
dalam
menggerakkan
pertumbuhan
ekonomi
dan
kemitraan masih terasa kurang. Demikian halnya peran stakeholder lainnya seperti Lembaga keuangan ( Bank ) dan Perguruan Tinggi yang ada di Kecamatan Padang Barat. 33
Padahal mereka berpeluang untuk berinvestasi pada sektorsektor
usaha
yang
menjanjikan,
seperti
usaha
eceran,
pendidikan dan jasa lainnya. Jangan sampai peluang tersebut justru diisi oleh investor luar yang dominan pada sektorsektor ekonomi tertentu karena kekuatan modal yang dimiliki, seperti dalam jasa perdagangan yang besar, perhotelan dan real estate dan sebagainya. Sehingga mengakibatkan hasilhasil pembangunan di Kecamatan Padang Barat tidak bisa dinikmati oleh masyarakatnya sendiri. 3.2Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Terpilih Visi pembangunan Kota Padang, untuk lima tahun kedepan yaitu “Mewujudkan Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius, dan Berbudaya. Visi ini jabarkan kedalam enam misi, yaitu: 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing. 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera. 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
34
3.3.
Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kementrian/Lembaga Renstra Kecamatan Padang Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang yang berkaitan dengan Kementrian Dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penataan ruang Kota Padang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan , dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tamping. Oleh karenanya pengolahan
subsistem
yang
satu
akan
berpengaruh
pada
subsistem yang lainnya , pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Propinsi Sumatera Barat yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfataan ruang. Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kota Padang wilayah Propinsi Sumatera Barat serta pemanfaatannya
menjadi
Padang.Penggunaan
sumber
kewenangan daya
alam
daerah
Kota
dilakukan
secara
terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan struktur
kemampuan ekonomi
masyarakat
yang
Kota
Padang.Memperkuat
memberikan efek
pengganda
yang
maksimum terhadap pengembangan industry pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan
daya
dukung
serta
daya
tamping
wilayah
dengan 35
memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang. Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kota Padang tahun 2009 -2020 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sebagai berikut : 1. Pengamalan
Agama
dan
ABS-SBK
Dalam
Kehidupan
Masyarakat. 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan. 3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan. 4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. 5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan. 6. Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan,UMKM dan Koperasi dan Iklim Investasi. 7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya. 8. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran. 9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat. 10. Mitigas,Penanggulangan
Bencana
Alam
dan
Pelestarian
Lingkungan Hidup
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra Strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat
meningkatkan
akseptabilitas
prioritas
pembangunan,
dapat dioperasionalkan, secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.
36
Dengan melakukan kajian permasalahan berdasarkan tugas
dan
fungsi
memperhatikan
pelayanan
semua
SKPD
tantangan
secara
dan
umum
dan
permasalahannya
menurut arahan RPJMD Kota Padang, kiranya dapatlah disusun isu-isu strategis Kecamatan Padang Barat yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Padang Barat lima tahun mendatang.
37
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi
Visi Kecamatan Padang Barat dirumuskan dengan melihat, menilai dan memberi predikat Kecamatan Padang Barat yang akan datang, yaitu kondisi ideal Kantor Camat Padang Barat yang diinginkan pada masa yang akan datang. Visi Kecamatan Padang Baratadalah : “Terwujudnya profesional
sumber dalam
daya
aparatur
pelayanan
Kecamatan
yang
masyarakat
yang
menuju
religius, sejahtera dengan lingkungan yang bersih dan hijau” 4.2.
Misi Dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Padang Barat
sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut ; 1. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi sehingga mampu memberikan pelayanan prima. 2. Meningkatkan
kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
sesuai
tuntutan perubahan kebijakan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 3. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilaiagama dan keberagaman budaya dalam kehidupan masyarakat. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. 5. Meningkatkan
koordinasi
dan
fasilitasi
kesejahteraan
masyarakat. 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup bersih dan asri guna mendukung Program Padang Kota Sehat.
38
4.3. Tujuan dan Sasaran Dalam rangka mewujudkan visi misi di atas, perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi unsur organisasi Kecamatan. 4.3.1. Tujuan dari masing-masing misi tersebut adalah ; 1. Meningkatkan
tata
kelola
dan
kualitas
manajemen
pemerintahan yang baik. 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek. 3. Meningkatkan
pengamalan
nilai-nilai
agama
dan
keharmonisan beragam budaya dalam kehidupan masyarakat. 4. Meningkatkan
produktifitas
usaha
koperasi
dan
UMKM
berbasis potensi lokal. 5. Meningkatkan penyediaan fasilitas kesejahteraan masyarakat. 6. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kegiatan K3. 4.3.2. Sasaran 1. Meningkatnya
transparansi
dan
akuntabilitas
kinerja
pemerintahan. 2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek. 3. Meningkatnya kerukunan hidup beragama dan nilai-nilai religius serta budaya yang harmonis. 4. Meningkatnya
kegiatan
ekonomi
kemasyarakatan
dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 5. Meningkatnya dukungan berbagai pihak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 6. Meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah/3R.
39
4.4.
Strategi dan Kebijakan Strategi perencanaan
dan
arah
kebijakan
komprehensif
merupakan
mengenai
rumusan
bagaimana
SKPD
Kecamatan Padang Barat merncapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas
pembangunan,
tapi
juga
semua
program
yang
mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tetrsebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi tersebut sebagai berikut ; 1.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
2.
Meningkatkan ketersediaan segala sarana dan prasarana
pemerintahan dan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan asset. 3.
Meningkatkan tatanan kehidupan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai religius dan budaya.
4.
Meningkatkan
kualitas
SDM
masyarakat
untuk
pengembangan ekonomi kemasyarakatan. 5.
Meningkatkan komitmen berbagai pihak dalam mendukung
kesejahteraan masyarakat. 6.Menciptakan pengelolaan sampah denganbaikdalam rangka meningkatkan K3 di lingkungan masyarakat.
40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARANDAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program dan Kegiatan Tahun 2014 Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2014 antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasinal d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah k. Penyediaan peralatan kebersihan l. Penyediaan jasa pelayanan public 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan kendaraan dinas/Operasional b. Pengadaan mebeleur c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional f. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor g. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur h. Penyediaan jasa perkantoran 41
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a.
Pengadaan mesin/kartu absensi
b.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
CapaianKinerja dan Keuangan Kegiatan yang direncanakan adalah : Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Program Koordinas dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan adalah Koordinasi lintas kelembagaan 6. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Pengembangan Ekonomi kemasyarakatan c. Stimulan Kecamatan d. Pengembangan Administrasi pemerintahan e. Peningkatan infrastruktur kecamatan f. Stimulan kelurahan 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan yang direncanakan antara lain ; Penyusunan Kegiatan Renstra SKPD 8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain ; Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 9.
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan agama Kegiatan ; Pelaksanaan dan pembinaan MTQ
10.
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana Kegiatannya ; Pemetaan daerah rawan bencana. 42
5.2. Rencana Kegiatan Tahunan A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015 antara lain: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasinal d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f.
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan i.
Penyediaan makanan dan minuman
j.
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
k. Penyediaan peralatan kebersihan l.
Penyediaan jasa pelayanan publik
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan kendaraan dinas/Operasional b. Pengadaan mebeleur c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala sewa gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional f. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatankantor g. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur h. Pembangunan Gedung Kantor Camat i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Air, Telepon 43
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan Mesin Absensi 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan. Kegiatan yang direncanakan antara lain : Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Program Koordinas dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan antara lain : Koordinasi lintas kelembagaan 6. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Pengembangan Ekonomi kemasyarakatan c. Stimulan Kecamatan d. Pengembangan Administrasi pemerintahan e. Peningkatan infrastruktur kecamatan f. Stimulan kelurahan 7.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain ; Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
8.
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan agama Kegiatan ; Pelaksanaan dan pembinaan MTQ
9.
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana Kegiatannya ; Pemetaan daerah rawan bencana.
44
B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2016 antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang-
undangan i.
Penyediaan makanan dan minuman
j.
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
k. Penyediaan peralatan kebersihan l.
Peningkatan jasa pelayanan public
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan mebeleur b. Pemeliharaan rutin/berkala sewa gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor kantor e. Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur g. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik,air,dan telpon 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 45
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang direncanakan antara lain : Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Program Koordinas dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan antara lain Koordinasi lintas kelembagaan 6. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Pengembangan Ekonomi kemasyarakatan c. Stimulan Kecamatan d. Pengembangan Administrasi pemerintahan e. Peningkatan infrastruktur kecamtan f. Stimulan kelurahan. 7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain ; Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 8. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan agama Kegiatan ; Pelaksanaan dan pembinaan MTQ 9. Program Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana Kegiatannya ; Pemetaan daerah rawan bencana. C.PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2017 antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 46
d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang-
undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah k. Penyediaan peralatan kebersihan l. Peningkatan jasa pelayanan public 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Pengadaan mebeleur c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor f. Pemeliharaan /perbaikan peralatan kantor g. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatangedung kantor h. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur i. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik,air,dan telpon 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang direncanakan antara lain : Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 47
5. Program Koordinas dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan antara lain Koordinasi lintas kelembagaan 6. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Pengembangan Ekonomi kemasyarakatan c. Stimulan Kecamatan d. Pengembangan Administrasi pemerintahan e. Peningkatan infrastruktur kecamtan f. Stimulan kelurahan 7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain ; Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 8. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan agama Kegiatan ; Pelaksanaan dan pembinaan MTQ 9. Program Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana Kegiatannya ; Pemetaan daerah rawan bencana.
D.PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2018 antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 48
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang-
undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah k. Penyediaan peralatan kebersihan l. Peningkatan jasa pelayanan public 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan mebeleur. b. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas c.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor f. Pemeliharaan rutin berkala peralatankantor g. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur h. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik,air,dan telpon 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : Pengadaan mesin absensi Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang direncanakan antara lain : Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Program Koordinas dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan antara lain Koordinasi lintas kelembagaan 49
6. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Pengembangan Ekonomi kemasyarakatan c. Stimulan Kecamatan d. Pengembangan Administrasi pemerintahan e. Peningkatan infrastruktur kecamtan f. Stimulan kelurahan 7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain ; Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 8. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan agama Kegiatan ; Pelaksanaan dan pembinaan MTQ 9. Program Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana Kegiatannya ; Pemetaan daerah rawan bencana. E.PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2019 antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor g.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan h. Penyediaan makanan dan minuman i. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah j. Penyediaan peralatan kebersihan k. Peningkatan jasa pelayanan public 50
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan kenadaraan dinas operasional b. Pengadaan mebeleur c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor f. Pemeliharaan/perbaikan peralatan kantor g. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur h. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik,airdan telpon 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang direncanakan antara lain : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang direncanakan antara lain : Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kegiatan yang direncanakan antara lain Koordinasi lintas kelembagaan 6. Program Pengembangan Kecamatan Kegiatan yang direncanakan antara lain : a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Pengembangan Ekonomi kemasyarakatan c. Stimulan Kecamatan d. Pengembangan Administrasi pemerintahan e. Peningkatan infrastruktur kecamtan f. Stimulan kelurahan
51
7. Program Perencanaan Pembanmgunan Daerah Kegiatan yang direncanakan antara lain ; Penyusunan Kegiatan Renstra SKPD 8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan yang direncanakan antara lain ; Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 9. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan agama Kegiatan ; Pelaksanaan dan pembinaan MTQ 10.
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana Kegiatannya ; Pemetaan daerah rawan bencana.
Adapun rencana kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Program di atas sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran; terdiri dari : a) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat; b) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; c) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; d) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional; e) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; f) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor; g) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan; h) Kegiatan
penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang-undangan; i) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman; j) Kegiatan rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar Daerah; k) Kegiatan rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam Daerah; 52
l) Kegiatan peningkatan jasa pelayanan publik; m) Kegiatan pendokumentasian notulen dan risalah rapat; n) Kegiatan peningkatan jasa pelayanan aparatur. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; terdiri dari : a) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Camat Padang Barat; b) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional; 3. Program peningkatan disiplin aparatur; terdiri dari : a) Kegiatan
pengadaan
pakaian
dinas
beserta
perlengkapannya; 4. Program pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan; terdiri dari : a) Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan; b) Kegiatan penyusunan laporan perkembangan kegiatan : realisasi fisik dan keuangan bulanan; c)
Kegiatan penyusunan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD;
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; terdiri dari : a) Kegiatan bimtek implementasi perUUan sesuai tupoksi bagi PNS Kecamatan Padang Barat ; b) Kegiatan pelatihan kantor sendiri “in house trainning”.
53
6. Program peningkatan kapasitas; terdiri dari : a) Kegiatan dialog, tanya jawab, kunjungan lapangan dan koordinasi dengan Pejabat Pemda, MUSPIKA dan Tokoh Masyarakat dan Agama; b) Kegiatan rapat-rapat dengan para Stakeholders Kecamatan Padang Barat; c) Kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur; d) Kegiatan rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah; e) Kegiatan rapat koordinasi/konsultasi luar daerah
54
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1.INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai
hasil
apa
saja
yang
telah
diperoleh
selama
periode
aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Padang Barat untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilanpencapaian visi dan misi Kecamatan Padang Barat, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunandari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Kemasyarakat Lainnya. Prestasi Kecamatan Padang Barat lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan
gambaran
capaian
indikator
kinerja
program
(outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Padang Barat Kota Padang, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan 55
kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi
kinerja
Kecamatan
Padang
Barat
kedepan
baik
pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Padang Barat itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan
syarat
penting
untuk
mengukur
keberhasilan
pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2014 - 2019. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saatmenyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan
adanya
indikator
kinerja,
perencanaan
sudah
mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator
kinerja
pada
saat
merencanakan
kinerja
akan
lebih
meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapanpenetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan
analisis
dan
evaluasi atas
capaian
kinerja
tahun
sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Padang Barat yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepandalam kurun waktu 2014-2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil revisi RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 seperti Tabel 6.1 di bawah ini.
56
BAB VII PENUTUP Renstra ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh Karyawan/i. di lingkungan Kecamatan Padang Barat yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan “stakeholders”, baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya.
Di
samping
itu,
Renstra
Kecamatan
Padang
BaratTahun 2014-2019 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 20142019. Padang,
Desember 2014
Camat Padang Barat,
Drs. Arfian NIP. 19650707 1986021 005
57
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Padang Barat Kota Padang
Anggaran pada Tahun ke
Uraian 1 Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-
Realisasi Anggaran Pada Tahun ke
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rata-rata pertumbuhan
2013 Anggaran 16 17
Realisasi 18
6,648,845,687
6,693,623,143
5,945,073,284
7,199,406,354
7,315,995,711
6,069,869,840
6,580,865,931
5,945,073,284
7,387,799,756
6,867,430,933
0.91
0.98
1.00
1.03
0.94
6,760,588,836
6,570,207,949
5,011,375,687
4,938,354,343
4,849,425,784
5,701,062,354
5,509,407,711
4,432,399,840
4,836,639,679
4,849,425,784
5,762,133,206
5,165,690,209
0.88
0.98
1.00
1.01
0.94
5,201,925,176
5,009,257,744
1,637,470,000
1,755,268,800
1,095,647,500
1,498,344,000
1,806,588,000
1,637,470,000
1,744,226,252
1,095,647,500
1,625,666,550
1,701,740,724
1.00
0.99
1.00
1.08
0.94
1,558,663,660
1,560,950,205
404,511,000
175,944,500
106,825,800
211,260,000
136,804,000
400,840,000
166,644,500
106,825,800
240,768,750
125,900,000
0.99
0.95
1.00
1.14
0.92
207,069,060
208,195,810
1,192,744,000
937,242,500
825,684,500
1,019,764,000
1,291,289,200
1,196,415,000
935,832,852
825,684,500
1,144,842,300
1,237,212,224
1.00
1.00
1.00
1.12
0.96
1,053,344,840
1,067,997,375
40,215,000
642,081,800
163,137,200
267,320,000
378,494,800
40,215,000
641,748,900
163,137,200
240,055,500
338,628,500
1.00
1.00
1.00
0.90
0.89
298,249,760
284,757,020
Padang, Desember 2014 CAMAT PADANG BARAT
Drs. Arfian NIP. 19650707 198602 1 005
No
Tujuan dan Sasaran
1
Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang Pelayanan Publik melalui pembangunan dan perbaikan standar pelayanan minimum, meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan swasta/dunia usaha.
2
Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah
TABEL IV.1 KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG Capaian Kinerja Program Indikator Kinerja Renstra 2015 2016 2017 Target Target Target
2018 target
2019 target
Peningkatan SPM 10% per tahun, yang meliputi Variabel : a) Tertib administrasi kepegawaian. b) Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan. c) Tertib administrasi keuangan. d) Persentase SOP yang diterapkan. e) Persentase SPM yang diterapkan. f) Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti . g) Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Pelayanan Umum/Publik. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di Kelurahan sebesar 20% (9 Kelurahan)
Peningkatan variabel SPM 50 %
Peningkatan variabel SPM 60 %
Peningkatan variabel SPM 70 %
Peningkatan variabel SPM 80 %
Peningkatan variabel SPM 90 %
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di Kelurahan sebesar 0,6 %
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di Kelurahan sebesar 2,2 %
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di Kelurahan sebesar 5,9 %
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di Kelurahan sebesar 8,6 %
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di Kelurahan sebesar 10,2 %
Tersedianya sistem penanganan sampah di Kelurahan sebesar 22%
Tersedianya sistem penanganan sampah di Kelurahan sebesar 11,36%
Tersedianya sistem penanganan sampah di Kelurahan sebesar 13,26%
Tersedianya sistem penanganan sampah di Kelurahan sebesar 15,16%
Tersedianya sistem penanganan sampah di Kelurahan sebesar 19,06%
Tersedianya sistem penanganan sampah di Kelurahan sebesar 22%
No 3
Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 100%
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 30%
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 32%
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 35%
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 37%
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 40%
4
Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang sebesar 100%
Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang sebesar 100%
Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang sebesar 100%
Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang sebesar 100%
Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang sebesar 100%
Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang sebesar 100%
5
Mengoptimalkan Pelayanan Publik sehingga terwujud Pelayanan publik yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
Tersedianya informasi mengenai data spatial untuk Pelayanan Publik yang baik
Ketersediaan informasi mengenai rencana Pelayanan publik Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 31,27%
Ketersediaan informasi mengenai rencana Pelayanan publik Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 40,07%
Ketersediaan informasi mengenai rencana Pelayanan publik Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 45,63%
Ketersediaan informasi mengenai rencana Pelayanan publik Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 51,93%
Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR
Ketersediaan informasi mengenai rencana Pelayanan publik Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 32,25% Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR
6
Indikator Kinerja Renstra
Capaian Kinerja Program 2017 Target
Tujuan dan Sasaran
2015 Target
2016 Target
2018 target
2019 target
7
8
9
minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang
dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang
Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 50%
Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 12,3%
Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang sebesar 100%
Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang sebesar 100%
Melaksanakan pelayanan prima menuju penerapan pelayanan terpadu 1 (satu) pintu
Terlaksananya kegiatan pelayanan public yang maksimal dan prima
Terlaksananya pelayanan terpadu di tiap kelurahan sebesar 100 %
dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar17,3%
dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang
dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang
dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang
Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 22,3%
Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 27,3%
Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 32,3%
Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang sebesar 100% Terlaksananya pelayanan terpadu di tiap kelurahan sebesar 100 %
Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang sebesar 100%
Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang sebesar 100%
Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang sebesar 100%
Terlaksananya pelayanan terpadu di tiap kelurahan sebesar 100 %
Terlaksananya pelayanan terpadu di tiap kelurahan sebesar 100 %
Terlaksananya pelayanan terpadu di tiap kelurahan sebesar 100 %
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No
Indikator
(1)
(2)
1
Meningkatkan sarana dan prasarana Di Kelurahan untuk Pelayanan Publik
2
Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (3)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
Target Capaian Setiap tahun
Tahun 1 (4)
Tahun 2 (5)
Tahun 3 (6)
Tahun 4 (7)
Tahun 5 (8)
40 Unit aset Kelurahan
50 Unit aset Kelurahan
60 Unit aset Kelurahan
60 Unit aset Kelurahan
60 Unit aset Kelurahan
60 Unit aset Kelurahan
Di Kecamatan 22 orang .Kelurahan 4 Orang Kasi dan 1 Seklur, 1 Lurah
Di Kecamatan... 28 orang dan Kelurahan 4 orang kasi, 1 Seklur, 1 Lurah
Di Kecamatan... 35 orang dan Kelurahan 4 orang kasi, 1 Seklur, 1 Lurah
Di Kecamatan... 38 orang dan Kelurahan 4 orang kasi, 1 Seklur, 1 Lurah
Di Kecamatan... 40 orang dan Kelurahan 4 orang kasi, 1 Seklur, 1 Lurah
Di Kecamatan... 50 orang dan Kelurahan 4 orang kasi, 1 Seklur, 1 Lurah
(9)
No
Indikator
(1)
(2)
3
Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan pegawai Kelurahan untuk Pelayanan Publik Terpenuhinya kegiatan kemasyarakata n yang berbasis kinerja Terlaksananya penerapan eKTP berbasis elektronik di Kecamatan Padang Barat
4
5
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (3)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
Target Capaian Setiap tahun
Tahun 1 (4)
Tahun 2 (5)
Tahun 3 (6)
Tahun 4 (7)
Tahun 5 (8)
40 orang
50 orang
60 orang
70 orang
75 orang
Di Di Kecamatan Kecamatan 32 36kegiatan kegiatan
Di Kecamatan
Di Kecamatan
Di Kecamatan
Di Kecamatan
40 kegiatan
45 kegiatan
48 kegiatan
50 kegiatan
Sebanyak 75 % sudah melakukan perekaman e-KTP
Sebanyak 82 % sudah melakukan perekaman e-KTP
Sebanyak 89 % sudah melakukan perekaman e-KTP
Sebanyak 95 % sudah melakukan perekaman e-KTP
Sebanyak 100 % sudah melakukan perekaman e-KTP
26 orang
Sebanyak 78 % sudah melakukan perekaman e-KTP
(9)
Tabel.-VI. Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator SKPD Kecamatan Padang Barat Kota Padang
Tujuan Sasaran
1
2
Terwuj udnya pelaya nan perkant oran yang optimal melalui pening katan sumber daya manusi a
Mening katnya pelaya nan perkant oran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Indikator Kinerja Capaian Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Unit Kerja Program pada Indikator Program dan SKPD Kode (Outcome) dan Lokasi Tahun Sasaran Kegiatan Penanggungj Kegiatan ( Awal awab Outcome) Perenca target Rp(jt) target Rp(jt) target Rp(jt) target Rp(jt) target Rp(jt) target Rp(jt) naan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ket 3 Total Urusan Pemerintahan Umum 3,155.22 2,864.72 2,871.01 2,943.49 3,019.61 3,099.54 Kecamatan 1 20 10 01 I. Program Cakupan 100% 100% 576.60 100% 561.48 100% 589.54 100% 619.02 100% 649.97 100% 682.47 Kec.Padang Padang Penambahan dan Meningkat layanan Barat Barat dari Kel. SKPD Klurahan nya pelayanan administrasi (OLO) Padang administrasi perkantoran Barat perkantoran
Jumlah jasa administras i
1 20 10 01 01 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air,dan listrik
1 20 10 01 02 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Tersedianya komponen dan instalasi listrik kantor
Jumlah kendaraan yang membayar pajak
1 20 10 01 06 3.Penyediaan Perpanjangan jasa STNK kendaraan pemelihaaan dinas dan perizinan kendaraan dinas/operasio nal
100%
3.71 100%
3.71 100%
3.90 100%
4.47 100%
4.77 100%
4.89 Kec.Padang Barat
Padang Barat
100%
98.50
100%
98.50 100%
107.31 100%
118.61 100%
120.94 100%
124.40 Kec.Padang Barat
Padang Barat
100%
4.53
100%
6.86 100%
7.71 100%
8.43 100%
9.22 100%
9.22 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan
1 20 10 01 10 4. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah barang cetakan dan pengganda an
Tersedianya Alat Tulis Kantor
100%
64.52
100%
64.52
100%
70.57 100%
71.57 100%
71.00 100%
75.00 Kec.Padang Barat
Padang Barat
1 20 10 01 11 5. Kegiatan Tersedianya Penyediaan cetakan dan barang penggandaan cetakan dan penggandaan
100%
64.04
100%
64.03
100%
69.94 100%
62.30 100%
70.30 100%
76.00 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Jumlah komponen instalasi listrik
1 20 10 01 12 6. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
100%
2.50
100%
2.50
100%
2.70 100%
2.92 50 bh
3.16 50 bh
1.50 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Jumlah unit peralatan dan perlengkap an kantor
1 20 10 01 13 7. Kegiatan Tersedianya Penyediaan peralatan kantor peralatan dan perlengkapan kantor
100%
123.00
100%
123.00
100%
123.00
100%
125.00
100%
130.00
100%
132.00 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Jumlah belanja bahan bacaan ( surat kabar )
1 20 10 01 15 8. Kegiatan Tersedianya Penyediaan Surat Kabar bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
100%
17.36
100%
17.36
100%
18.96
100%
20.31
100%
22.74
100%
23.37 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Jumlah penyediaan makanan dan minuman kantor
1 20 10 01 17 9. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu
100%
31.00
100%
31.00
100%
33.50
100%
35.25
100%
39.28
100%
39.28 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 20 10 01 18 10. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Kunjungan kerja dan konsultasi ke luar daerah
100%
128.05
100%
110.61
100%
111.56
100%
125.79
100%
129.81
100%
139.48 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Tersedianya komponen dan instalasi listrik kantor
Terwuj udnya Pening katan Sarana dan Prasara n Perkant oran
Jumlah jenis peralatan kebersihan
1 20 10 01 20 11. Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor
100%
10.60
100%
10.60
100%
11.60
Jumlah tenaga honor
1 20 10 01 21 12. Kegiatan Peningkatan jasa pelayanan publik
Tersedianya tenaga teknis administrasi kantor
100%
28.80
100%
28.80
100%
28.80 2 org
1 20 10 02
Cakupan layanan sarana dan prasarana
100%
1,056.66
100%
852.08
Mening Sarana dan katnya Prasarana Prasara Kantor na dan Sarana perkant oran
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang diadakan
1 20 10 02 05 1. Pengadaan Tersedianya Kendaraan Kendaraan Dinas Dinas/Operati Kantor Camat onal
100%
192.27
100%
73.75
Jumlah mebeleur yang diadakan
1 20 10 02 10 2. Kegiatan Pengadaan mebeleur
Tersedianya mebeleur Kantor Camat
100%
80.69
100%
60.89
Jumlah pemelihara an rutin/berka la rumah dinas
1 20 10 02 21 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
Terpeliharanya dengan baik rumah dinas camat
100%
10.00
Jumlah pemelihara an gedung kantor
4.Pemeliharaa n rutin/berkala Gedung kantor
Terpeliharanya dengan baik gedung Kantor Camat
100%
33.50
Sewa gedung kantor camat
1 20 10 02 22 5. Kegiatan sewa gedung kantor
Terlaksananya kegiatan sewa gedung kantor camat
100%
815.67
75.25
100%
12.70
100%
31.68 2 org
856.45
100%
13.91
100%
34.85 2 org
899.28
100%
19.18
100%
100%
19.00 Kec.Padang Barat
Padang Barat
38.33 Kec.Padang Barat
Padang Barat
944.24 Kec.Padang Padang Penambahan Barat Barat dari Kel. SKPD (OLO)
40.00 Kec.Padang Barat
Padang Barat
111.89
100%
80.89
100%
80.89
100%
85.00 Kec.Padang Barat
Padang Barat
-
100%
10.00
100%
10.00
100%
10.00 Kec.Padang Barat
Padang Barat
100%
25.00
Kec.Padang Barat
Padang Barat
Kec.Padang Barat
Padang Barat
8.50
100%
100%
33.89
Jumlah pemelihara an rutin/berka la kendaraan dinas/oper asional
1 20 10 02 24 6. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas
100%
664.20
100%
573.19
100%
583.39
100%
663.48
100%
685.45
100%
740.45 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Jumlah Pemelihara an rutin / berkala peralatan gedung kantor Jumlah perbaikan peralatan kantor
1 20 10 02 28 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan gedung kantor
100%
26.50
100%
3.15
100%
3.15
100%
3.15
100%
3.15
100%
5.00 Kec.Padang Barat
Padang Barat
100%
24.85
100%
21.85
100%
21.85
100%
21.85
100%
21.85 Kec.Padang Barat
100%
8.50
100%
7.50
100%
7.50
100%
7.50
100%
10.00 Kec.Padang Barat
Jumlah pemelihara an Mebeleur kantor camat Pembangu nan gedung kantor baru
1 20 10 02
9 8. Pemeliharaan /perbaikan peralatan Kantor
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan/p erbaikan peralatan kantor 1 20 10 02 29 9. Berfungsinya Pemeliharaan kembali rutin / berkala mebeleur kantor mebeleur camat
100%
8.50
1 20 10 02 29 10. Tersedianya Pembangunan gedung kantor Gedung kantor camat yang representatif
Pemelihara an rutin / berkala Listrik, Air, Telepon
11. Pemeliharaan rutin / berkala Listrik, Air, Telepon
Jumlah penyediaan jasa perkantora n
12. Penyediaan Jasa Perkantoran
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin alat listrik, air dan telepon
Kec.Padang Barat
-
100%
100%
41.00
24.00
100%
54.00
100%
50.40
100%
65.44
100%
Padang Barat
Padang Dana di DPU Barat
31.94 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Kec.Padang Barat
Padang Barat
Tercap ainya efektifi tas dan efisiens i dalam pengel olaan admini strasi di kelurah an
Mening Tingkat katnya kepatuhan efektifi aparatur tas dan efisiens i dalam pengel olaan admini strasi di kelurah an
Jumlah seragam pegawai Kecamatan dan Kelurahan
Terwuj udnya Peningk atan penge mbang an sistem dan pelapor an capaian kinerja dan keuang an
Menget ahui capaian kinerja keuang an dan pembu atan laporan keuang an
1 20 10 03
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
92.00
100%
30.00
1 20 10 03 01 1. Penyediaan Tersedianya alat Mesin Absensi absensi sidik jari untuk kecamatan dan kelurahan
100%
37.00
100%
30.00
1 20 10 03 02 2. Pengadaan Terciptanya Pakaian Dinas keseragaman beserta dalam bepakaian perlengkapann ya
100%
55.00
1 20 10 06
100%
12.00
IV. Program Peningkatan Pengembagan Sistem dan Pelapoan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur
Terlaksananya Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
12.00
100%
44.63
100%
46.86
100%
44.63
100%
46.86
100%
12.00
100%
12.00
100%
49.20
100%
34.73
100%
100%
51.66 Kec.Padang Padang Penambahan Barat Barat dari Kel. SKPD (OLO)
Kec.Padang Barat
Padang Barat
Padang Barat
14.47
100%
51.66 Kec.Padang Barat
12.00
100%
12.00 Kec.Padang Padang Penambahan Barat Barat dari Kel. SKPD (OLO)
Jumlah penyusuna n laporan capaian kinerja skpd
Terwuj udnya Kesiner gian lintas kelemb agaan
Mening katnya kesiner gian lintas kelemb agaan
100%
12.00
100%
12.00
100%
12.00
100%
12.00
100%
12.00
100%
Terjalinnya koordinasi Lintas Sektor dan lintas program ,terlaksananya peningkatan dan perbaikan program 1 20 10 60 02 1. Kegiatan Terjalinnya Koordinasi koordinasi lintas lintas sektor dan lintas kelembagaan program ,terlaksananya peningkatan dan perbaikan program kecamatan
100%
6.00
100%
6.00
100%
6.00
100%
6.00
100%
6.00
100%
6.00 Kec.Padang Padang Barat Barat
100%
6.00
100%
6.00
100%
6.00
100%
6.00
100%
6.00
100%
6.00 Kec.Padang Barat
1 20 10 62
100%
1,411.96
100%
1,403.17
100%
1,403.17
100%
1,403.17
100%
1,403.17
100%
100%
247.04
100%
195.22
100%
267.02
100%
267.02
100%
285.00
100%
1 20 10 60
Muspika Kecamatan Padang Barat
Terlaks annya Penge mbang an Kecam atan
1 20 10 06 01 1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Mening katnya penge mbang an kecama tan Jumlah kegiatan kemasyara katan yang terselengga ra
Adanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
V. Program Koordinasi dan Pemberdayaa n Kelembagaan
VII. Program Persentase Pengembanga peningkatan n Kecamatan pengembangan kecamatan
1 20 10 62 01 1. Pengembanga n sosial kemasyarakat an
Meningkatnya pemberdayaan kecamatan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat kecamatan Padang Barat
12.00 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Padang Barat
1,403.17 Kec.Padang Padang Penambahan Barat Barat dari Kel. SKPD (OLO)
252.20 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Jumlah masyarakat yang mengkuti pelatihan Jumlah Kel yang mengikuti musrenban g Kec.
1 20 10 62 02 2. Pengembanga n ekonomi kemasyarakat an 1 20 10 62 03 3. Dana Stimulan Kecamatan
Agar tercapainya sasaran untuk mengurangi kemiskinan
100%
77.78
100%
83.70
100%
93.70
100%
88.70
100%
92.45
100%
92.45 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Agar terujudnya program pemko utuk perkembagan pembangunan kemasyarakatan
100%
83.14
100%
75.00
100%
95.00
100%
95.00
100%
95.00
100%
95.00 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan
1 20 10 62 04 4. Pengembanga n administrasi pemerintahan
Tercapainya pengembangan tata penyelenggaraa n pemerintahan dikecamatan
100%
199.25
100%
199.25
100%
164.95
100%
169.95
100%
150.72
100%
153.52 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Jumlah pembangu nan infrastrukt ur di Kelurahan seKecamtan Padang Barat
1 20 10 62 06 5. Pengembanga n infrastruktur jalan dan jembatan kecamatan
Meningkatannya nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan sehingga dapat memberi kenyamanan bagi masyarakat
100%
303.55
100%
350.00
100%
282.50
100%
282.50
100%
280.00
100%
310.00 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Jumlah RT/RW yang mengikuti musrenban g Kel dan BBGRM
1 20 10 62 07 6. Dana Stimulan Kelurahan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun kelurahan
100%
501.22
100%
500.00
100%
500.00
100%
500.00
100%
500.00
100%
500.00 Kec.Padang Barat
Padang Barat
Urusan Perencanaan Pembangunan Penyusuna n Renstra SKPD
1 20 10 21 40 VII. Program Terlaksananya Perencanaan penyusunan Pembangunan Renstra SKPD Daerah
15.00 100%
15.00
1 Paket
Kec.Padang Padang Dana dari Barat Barat Urusan Perencanaan Pembanguna n
1 20 10 21 40 1. Penyusunan Terlaksananya Renstra SKPD penyusunan Renstra SKPD
100%
Urusan Perencanaan Pembangunan 1 20 10 15 2 VIII. Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan 1 20 10 15 2 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Terlaksananya pemungutan sampah masyarakat ke Terlaksananya pemungutan sampah masyarakat ke TPS
1 Paket
12.50
100%
457.00
100%
100%
457.00
100%
-
-
12.50
12.50
Kec.Padang Barat
Padang Dana dari Barat Urusan Perencanaan Pembangunan
12.50
100%
12.50
100%
12.50
100%
12.50
100%
1 Pkt
13
1 Pkt
13
1 Pkt
13
1 Pkt
12.50 Kec.Padang Padang Dana dari Barat Barat Urusan Lingkungan Hidup 12.50 Kec.Padang Padang Dana dari Barat Barat Urusan Lingkungan Hidup
10.00 Terlaksananya pembinaan dan MTQ
1 Pkt
10.00
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Kec.Padang Padang Dana dari Barat Barat Urusan Kebudayaan
Terlaksananya pembinaan dan MTQ
1 Pkt
10.00
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Kec.Padang Barat
Urusan Kesbangpol X. Program pencegahan dini dan penanggulang an korban bencana 1. Pemetaan daerah rawan bencana
100%
457.00
Urusan Lingkungan Hidup IX.. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama 1. Pelaksanaan dan Pembinaan MTQ
15.00
Padang Dana dari Barat Urusan Kebudayaan
1.50 Terlaksananya pemetaan daerah rawan bencana
1 Pkt
1.50
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Kec.Padang Padang Dana dari Barat Barat Kesbangpol
Terlaksananya pemetaan daerah rawan bencana
1 Pkt
1.50
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Kelurahan
Padang, November 2014 CAMAT PADANG BARAT
Drs. Arfian NIP. 19650707 198602 1 005
Kelurah Dana dari an Kesbangpol
