Pertemuan 4
Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan
yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. The U.S Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai : “….. Any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation or prosecution” (www.usdoj.gov/criminal/cybercrimes)
Organization of European Community Development : “any illegal, unethical or unauthorized behaviour relating to the automatic processing and/or the transmition of data” Hamzah (1989) mengartikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal
JENIS KEJAHATAN Dua jenis kejahatan : 1. Kejahatan Kerah Biru (Blue Collar Crime) - Tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional (perampokan,pencurian,pembunuhan) - Pelaku kejahatan biasanya digambarkan memiliki steorotip tertentu : berasal dari kelas sosial bawah,kurang terdidik,berpenghasilan rendah) 2. Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) - Meliputi kejahatan korporasi,kejahatan birokrat,malpraktek dan kejahatan individu) - Pelaku kejahatan berpendidikan,berpenghasilan tinggi dan mempunyai jabatan terhormat di masyarakat.
KARAKTERISTIK CYBER CRIME 1.
2. 3. 4.
5.
Ruang Lingkup Kejahatan Sifat Kejahatan Pelaku Kejahatan Modus Kejahatan Jenis Kerugian yang ditimbulkan
JENIS CYBERCRIME Berdasarkan Jenis aktifitasnya : a. Unauthorized Access b. Illegal Contents c. Penyebaran Virus secara sengaja d. Data Forgery e. Cyber Espionage,Sabotase and Extortion f. Cyberstalking g. Carding h. Hacking dan Cracking i. Cybersquatting and Typosquatting j. Hijacking k. Cyber Terorism
JENIS CYBERCRIME Berdasarkan motif kegiatannya : a. Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal b. Cybercrime sebagai kejahatan abu-abu
JENIS CYBERCRIME Berdasarkan motif kegiatannya : a. Cybercrime yang menyerang individu (against person) pornografi, cyberstalking,cyber-Tresspass a. Cybercrime menyerang hak milik (against property) b. Cybercrime menyerang pemerintah (against government)
Hacker dan Cracker Terminologi hacker muncul pada awal tahun 1960-an diantara para anggota organisasi mahasiswa Tech Model Railroad Club di Laboratorium Kecerdasan Artifisial Massachusetts Institute of Technology (MIT). Kelompok mahasiswa tersebut merupakan salah satu perintis perkembangan teknologi komputer dan mereka berkutat dengan sejumlah komputer mainframe. Kata hacker pertama kalinya muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik ketimbang yang telah dirancang bersama.
Hacker dan Cracker Menurut Mansfield, hacker didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengrusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki kertertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan dan sesekali waktu juga melumpuhkan keseluruhan sistem komputer.
Hacker dan Cracker Hacker juga memiliki kode etik yang pada mulanya diformulasikan dalam buku karya Steven Levy berjudul Hackers: Heroes of The Computer Revolution, pada tahun 1984. Yaitu : 1. Akses ke sebuah sistem komputer, dan apapun saja dapat mengajarkan mengenai bagaimana dunia bekerja, haruslah tidak terbatas sama sekali 2. Segala informasi haruslah gratis 3. Jangan percaya pada otoritas, promosikanlah desentralisasi 4. Hacker haruslah dinilai dari sudut pandang aktifitas hackingnya, bukan berdasarkan standar organisasi formal atau kriteria yang tidak relevan seperti derajat, usia, suku maupun posisi. 5. Seseorang dapat menciptakan karya seni dan keindahan di komputer 6. Komputer dapat mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik.
Penggolongan Hacker dan Cracker Recreational Hackers, kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurang handalan sistem sekuritas suatu perusahaan Crackers/Criminal Minded hackers, pelaku memiliki motivasi untuk mendapat keuntungan finansial, sabotase dan pengerusakan data. Tipe kejahatan ini dapat dilakukan dengan bantuan orang dalam. Political Hackers, aktifis politis (hacktivist) melakukan pengrusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya, bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya.
Denial Of Service Attack Didalam keamanan komputer, Denial Of Service Attack (DoS Attack) adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Secara khas target adalah high-profile web server, serangan ini mengarahkan menjadikan host halaman web tidak ada di Internet. Hal ini merupakan suatu kejahatan komputer yang melanggar kebijakan penggunaan internet yang diindikasikan oleh Internet Arsitecture Broad ( IAB). Denial Of Service Attack mempunyai dua format umum: 1. Memaksa komputer-komputer korban untuk mereset atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkan nya. 2. Menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa lagi berkomunikasi.
Denial of Service Attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut. Contoh meliputi 1. Mencoba untuk “membanjiri" suatu jaringan, dengan demikian mencegah lalu lintas jaringan yang ada. 2. Berusaha untuk mengganggu koneksi antara dua mesin, dengan demikian mencegah akses kepada suatu service. 3. Berusaha untuk mencegah individu tertentu dari mengakses suatu service. 4. Berusaha untuk mengganggu service kepada suatu orang atau sistem spesifik
Hijacking Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak)
Pembajakan software aplikasi dan lagu dalam bentuk digital (MP3, MP4, WAV dll). Software dan lagu dapat dibajak melalui download dari internet dan dicopy ke dalam CD room yang selanjutnya
diperbanyak secara ilegal dan diperjual belikan secara ilegal .
Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Sebagai contoh adanya situs lelang fiktif. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.
Gambling Perjudian tidak hanya dilakukan secara konfensional, akan tetapi perjudian sudah marak didunia cyber yang berskala global.
Jenis-jenis online gambling antar lain : 1. Online Casinos Pada online casinos ini orang dapat bermain Rolet, BlackJack, Cheap dan lain-lain. 2. Online Poker Onlie Poker biasanya menawarkan Texas hold 'em, Omaha, Seven-card stud dan permainan lainnya.
Pornography dan Paedophilia Pornography merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya, dengan tujuan merusak moral. Pelecehan seksual melalui e-mail, websites atau chat programs atau biasa disebut Cyber harrassment Paedophilia merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong kearah anak-anak ( child Pornography )
Data Forgery Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen – dokumen penting yang ada di internet. Dokumen – dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless document dengan menggunakan media internet
Pengertian Cyber Law Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati atau paling tidak hanya sekedar terjemahan atas terminologi cyber law. Sampai saat ini ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari cyber law, misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika). Istilah (Indonesia) manapun yang akan dipakai tidak menjadi persoalan. Yang penting, didalamnya memuat atau membicarakan mengenai aspekaspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia di Internet. Oleh karena itu dapat dipahami apabila sampai saat ini di kalangan peminat dan pemerhati masalah hukum yang berikaitan dengan Internet di Indonesia masih menggunakan istilah cyber law.
Perangkat Hukum Cyber Law (Cont)
1. Mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat internet yang global 2. Menempatkan
sektor
swasta
sebagai
leader
dalam
persoalan yang menyangkut industri dan perdagangan. 3. Pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk persoalan yang menyangkut kepentingan publik 4. Aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif melainkan harus direktif dan futuristik
Perangkat Hukum Cyber Law (Cont)
Melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan hukum akibat transaksi di internet seperti :
UU hak cipta, UU merk, UU perlindungan konsumen, UU Penyiaran dan Telekomunikasi, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal Asing, UU Perpajakan, Hukum Kontrak, Hukum Pidana dll.
Perangkat Hukum Internasional Dalam rangka upaya menanggulangi cyber crime Resolusi Kongres PBB VII/1990 mengenai “Computer related crime” mengajukan beberapa kebijakan antara lain : • Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya – upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah – langkah berikut : a. Melakukan moderinasi hukum pidana material dan hukum acara pidana.
b. Mengembangkan tindakan pencegahan dan pengamanan komputer. c. Melakukan langkah untuk membuat peka warga masyarakat,
aparat terhadap pentingnya pencegahan kejahatan.
Perangkat Hukum Internasional (Cont) a. Melakukan training bagi para hakim, pejabat dan aparat hukum tentang cyber crime. b. Memperluas rules of ethics dalam penggunaan komputer melalui kurikulum informasi, c. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban cyber crime sesuai
deklarasi PBB. • •
Menghimbau negara anggota meningkatkan upaya Penanggulangan cyber crime Merekomendasikan kepada komite pengendalian dan pencegahan kejahatan PBB (Committee on Crime Prevention and Control) untuk : Menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi cyber crime, mengembangkan penelitian dan analisis untuk menemukan cara baru menghadapi cyber crime dimasa datang.
Kebijakan IT di Indonesia Ada dua model yang diusulkan oleh Mieke untuk mengatur kegiatan di cyber space, yaitu : Model ketentuan Payung (Umbrella Provisions), Model ini dapat memuat materi pokok saja dengan memperhatikan semua kepentingan (seperti pelaku usaha, konsumen, pemerintah dan pemegak hukum), Juga keterkaitan hubungan dengan peraturan perundang – undangan. Model Triangle Regulations sebagai upaya mengantisipasi pesatnya laju kegiatan di cyber space. Upaya yang menitikberatkan permasalahan prioritas yaitu pengaturan sehubungan transaksi online, pengaturan sehubungan privacy protection terhadap pelaku bisnis dan konsumen, pengaturan sehubungan cyber crime yang memuat yuridiksi dan kompetensi dari badan peradilan terhadap kasus cyber space.
SOAL -SOAL
1. Sebutkan dan jelaskan cybercrime yang terjadi dari proses Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2014 ! 2. Bagaimanakah penanganan cybercrime dari soal nomor 1? 3. Jelaskan kejahatan-kejahatan di dunia maya pada penggunaan e-learning dan e goverment? 4. Bagaimana antisipasi untuk mencegah terjadinya cyber rime?
