CURRICULUM VITAE IWAN SUPRIYATNA Jalan Bhakti ABRI Rt 02/08, Gang Arjuna Kelurahan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Depok. Depok 16455. HP : 0878 82934185 Email :
[email protected]
Data Pribadi Tempat Tanggal Lahir Jenis Kelamin Tinggi/Berat Badan Status Perkawinan Kewarganegaraan Agama Hobi
: Garut, 10 Juli 1987 : Laki-laki : 167 cm/52 kg : Menikah : Indonesia : Islam : Travelling, Photography
Latar Belakang Pendidikan Pendidikan Formal 2005-2010
2002-2005 1999-2002 1993-1999
Sarjana Sosial, Jurusan Ilmu Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. SMUN 1 Limbangan SLTP PGRI Limbangan SD Negeri Cisalak 4 Depok
Pengalaman Kerja April 2009 - Desember 2011
Magang analisis konten berita di Litbang Kompas
Januari 2012 - September 2013
Reporter ekonomi di Okezone.com
Oktober 2013 - Agustus 2014
Reporter ekonomi di Indo Premier IPOT
September 2014 - Maret 2015
Reporter ekonomi di Bloomberg Businessweek Indonesia
April 2015 – Sekarang
Reporter ekonomi di Majalah Warta Ekonomi
Keterampilan
Mampu mengoperasikan kamera DSLR. Mampu mengambil gambar menggunakan Handycam
Pengalaman Organisasi September 2005 - 2009
Anggota Himpunan Mahasiswa Jurnalistik IISIP Jakarta
November 2006 - sekarang
Anggota Forum Kreativitas (FOK’r) angkatan 9, Divisi Fotografi.
Contoh Tulisan Iwan Supriyatna Contoh berita di Okezone http://news.okezone.com/read/2013/07/23/61/841184/gemerlap-prestasiokezone http://economy.okezone.com/read/2013/02/12/320/760356/terlibat-korupsidahlan-copot-dirut-shs http://economy.okezone.com/read/2012/11/21/320/721073/bk-dpr-kenapadahlan-harus-revisi-nama http://economy.okezone.com/read/2012/09/26/320/695314/large http://www.batan.go.id/gunber/2012/2012-0926%20www.okezone.com_Dahlan%20IskanCairan%20Isotop%20Nuklir%20Mampu%20Deteksi%20penyakit.PDF
Contoh berita di IPOT https://www.ipotnews.com/index.php?jdl=IHSG_Pekan_Depan__Diprediksi_L anjutkan_Penguatan__Cermati_13_Saham_Ini&level2=newsandopinion&level 3=&level4=indeksindonesia&id=2834823 https://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=Aturan_%3Ci%3EBackdoor_Listi ng%3C_i%3E_Harus_Diperjelas_%28Dilarang%29&level2=newsandopinion& level3=&level4=marketoverview&id=2623352 http://indopremiernews.wordpress.com/2013/01/18/inilah-saham-sahamprospektif-di-saat-banjir-lumpuhkan-jakarta/ https://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Listing_Perdana_Saham_Bank_Din ar_Naik_40_Poin&level2=&level3=&level4=&id=2979610&urlImage=#.VGizF2 dbzMw https://www.ipotplan.com/pages/newsArtikel/newsDetails.php?jdl=Saham_Big _Caps_Perbankan_Kompak_Turun__Ini_Alasannya_&level2=&level3=&level 4=stocks&news_id=37625&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=STOC K&popular=&search=y&q=
Contoh tulisan di Bloomberg Businessweek Indonesia Seperti Apa Kriteria Pengganti Emirsyah Satar? Kondisi pesawat yang lapuk dimakan usia, jadwal penerbangan yang sering mengalami keterlambatan, fasilitas yang jauh dari kata mewah, kira-kira seperti itu lah mantan direktur utama PT Garuda Indonesia (Persero) Robby Djohan menggambarkan maskapai penerbangan pelat merah ini di era pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu rute-rute yang tidak potensial menyebabkan Garuda merugi, di tambah lagi sumber daya manusia yang kurang produktif membuat Garuda berada di zona keterpurukan. Adapun cara yang ditempuh Robby untuk keluar dari jeratan kerugian kala itu salah satunya dengan cara menguatkan posisi manajer distrik yang diminta untuk menggenjot penjualan agar pendapatan lebih besar masuk ke kantong Garuda. Selain itu, Robby juga berani mengambil keputusan untuk memberhentikan dan mempensiunkan pegawainya yang tidak produktif, juga menutup rute-rute domestik dan internasional yang menurutnya tidak potensial bahkan cenderung merugi dan meningkatkan ketepatan waktu penerbangan. "Untuk bangkit dari keterpurukan, waktu itu caranya tutup rute yang merugi, dan ganti orang." kata Robby kepada Bloomberg Businessweek Indonesia bebrapa waktu lalu. Bukan Robby namanya jika tidak bisa merekrut orang-orang potensial dibidangnya. Untuk memimpin program restrukturisasi PT Bank Mandiri (Persero) saat krisis. Ia lantas merekrut ahli-ahli perbankan untuk bergabung yang salah satunya adalah Agus Martowardojo yang kini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Benar saja, ketika menutup rute yang dianggapnya merugi dan merekrut orangorang baru dengan kemampuan mumpuni dibidangnya, utang Garuda mulai berangsur membaik. Utang yang tadinya berada di kisaran US$1,2 miliar pada saat dirinya pertama masuk, hanya berselang enam bulan utang Garuda mulai menyusut menjadi US$900 juta. Garuda yang mulai mengepakan sayapnya setelah diobati Robby harus ditinggal begitu cepat ketika Robby di minta menteri badan usaha milik negara (BUMN) pertama yakni Tanri Abeng untuk menjadi Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Sejak ditinggalkan Robby Djohan, pada perjalanannya Garuda telah bertransformasi dari kepompong yang kini telah menjadi kupu-kupu dewasa yang cantik nan indah. Para penumpang pun disuguhkan senyuman dari pramugari berparas cantik, keramahan pramugara berperawakan tegap serta handalnya pilot-pilot asing maupun lokal dalam mengemudikan pesawat. Selain beragamnya fasilitas yang ditawarkan, memilih maskapai penerbangan nomor satu di Indonesia ini untuk melakukan perjalanan antar kota maupun luar negeri memiliki gengsi tersendiri. Maka tak ayal, untuk mendapatkan itu semua calon peumpang harus merogoh kocek cukup dalam.
Jangankan diskon tiket promo murah yang diterapkan untuk menarik minat calon penumpang, harga yang dibanderol cukup mahal pun maskapai penerbangan pelat merah ini tak pernah sepi pengunjung. Tetapi siapa sangka maskapai yang tak pernah sepi pengunjung ini kerap mencatatkan kerugian. Mulai dari kerugian yang diakibatkan selisih kurs, utang avtur ke PT Pertamina (Persero) yang masih menggunung sampai pada konflik internal direksi pun disebut-sebut sebagai salah satu penyebab gonjang ganjing internal Garuda. Jika menilik utang Garuda, dikutip dari laporan keuangan perseroan sepanjang 2013 Garuda mengalami rugi akibat adanya selisih kurs, kerugian mencapai US$26,86 juta atau naik sangat signifikan bila dibandingkan kerugian sepanjang 2012 sebesar US$3,85 juta. Baru menginjak paruh waktu 2014 saja Garuda mencatatkan rugi kurs sebesar US$12,86 juta, padahal Garuda sempat mencatat untung dari selisih kurs di paruh pertama 2013 sebesar US$1,42 juta. Terkait soal utang avtur, kembali mengutip dari laporan keuangan perseroan, utang avtur Garuda ke Pertamina pada 19 Oktober 2009 sebesar US$76,48 juta. Adapun pembayaran utang avtur dilakukan dengan cara dicicil dan akan jatuh tempo pada 31 Desember 2015. Bukan hanya utang dan kerugian yang membelit Garuda, rupanya konflik internal pun cukup menohok dan menjadi perbincangan publik. Sebut saja, lengsernya Elisa Lumbantoruan pada April 2012 yang saat itu menjabat sebagai direktur komersial dan pemasaran Garuda digantikan Erik Meijer karena adanya perseteruan dua istri di jajaran direksi Garuda. Disebut-sebut, masuknya Erik Meijer ke manajemen Garuda Indonesia merupakan produk perseteruan dua istri di jajaran direksi Garuda. Sandrina Abubakar, istri Emirsyah Satar berseteru dengan istri Elisa Lumbantoruan padahal mereka berada dalam wadah yang sama, yaitu Dharma Wanita Garuda Indonesia. Oleh sebab itu, Emirsyah Satar menghendaki adanya perubahan susunan dewan direksi Garuda dan pada saat itulah nama Erik Meijer direkomendasi oleh Emir. Namun Emir pada saat itu membantah kabar tersebut. “Itu hanya gosip, enggak jelas sumbernya.” Dia juga membantah telah merekomendasi Erik untuk masuk ke jajaran Garuda Indonesia untuk menggantikan posisi Elisa. Pada saat itu Emir menyebutkan keputusan pengganti Elisa berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan telah disetujui para pemegang saham. Hal itu pun dibantah oleh sumber yang sangat dipercaya dari Kementerian BUMN. Pergantian Elisa oleh Erik yang sebelumnya menjabat direktur di Indosat sudah berdasarkan rapat pemegang saham dan pergantian dinilai sangat normal. "Pemegang saham menginginkan Garuda semakin berkembang di aspek pemasaran dan penjualannya," kata sumber yang tidak ingin disebutkan namanya. Akhirnya melalui rapat umum pemegang saham tahunan pada 26 April 2012, direksi memutuskan Erik Meijer menggantikan posisi Elisa sebagai direktur komersial dan pemasaran Garuda. Sebagai perusahaan terbuka, pergantian direksi di Garuda dilakukan atas dasar kinerja yang merupakan hak dan keputusan pemegang saham. "Pergantian dilakukan atas pilihan pemegang saham, sesuai ketentuan pemilihan direksi BUMN, dan melalui fit and proper test, evaluasi kerja, dan akhirnya diputuskan oleh pemegang saham." kata dia.
Kini gonjang ganjing internal Garuda pun kembali muncul. Untuk meredam spekulasi terkait nama-nama pengganti Emir, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebutkan, pergantian direksi BUMN strategis masih menunggu hasil pembicaraan antara Presiden SBY dan Presiden terpilih periode 2014-2019 Jokowi. "Calon penggantinya masih sedang dicari," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN kepada Bloomberg Businessweek Indonesia beberapa waktu lalu. Rumor yang beredar di kementerian BUMN, saat ini setidaknya ada empat nama calon yang muncul untuk bersaing dan dinilai layak. Empat calon tersebut yaitu Komisaris PT PLN, Zulkifli Zaini yang juga mantan Direktur Utama Bank Mandiri, Direktur Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Kartika Wirdjoatmojo, mantan Direktur Garuda, Elisa Lumbantoruan, Direktr Utama PT Elnusa, Elia Massa Manik. Ketika ditanya soal keempat calon yang disebut-sebut bakal menggantikan Emir, Robby tidak berkomentar lebih lanjut. Dirinya hanya mengatakan, untuk menjadi seorang dirut maskapai penerbangan haruslah orang yang mengerti dibidangnya. "Harus ngerti airlines." tegasnya. Hal tersebut pun di yakini Gerry Soejatman, pengamat penerbangan yang kini bekerja sebagai solution manager aerospace & defence services di PT Dini Nusa Kusuma yakni perusahaan penyedia jasa komunikasi di pesawat terbang. Ketika disodorkan keempat nama calon pengganti Emir, dirinya bahkan secara gamblang memilih dua kandidat yang dijagokannya yakni Zulkifli Zaini dan Elia Massa Manik. Tentu pilihannya bukan tanpa alasan, Gerry mengatakan kedua orang tersebut memiliki kriteria bisa menyehatkan perusahaan yang sedang terbelit masalah keuangan. "Garuda kan terbelit keuangan, ya cocoknya dari orang keuangan," Gerry juga mengamini cara Robby kala itu yang mengurangi rute yang dianggap tidak potensial. Cara tersebut dipercaya ampuh menekan kerugian yang di derita Garuda saat ini. "Mengurangi yang tidak menguntungkan dari segi rute penerbangan." imbuhnya. Hingga berita ini dimuat, keempat nama yang disebut-sebut jadi calon kuat pengganti Emir belum ada yang merespon untuk ditanyai soal pergantian dirut Garuda. Berbeda halnya dengan mantan menteri perhubungan EE Mangindaan sebelum menyatakan mundur sebagai menteri pernah menyebutkan kriteria yang cocok untuk menduduki posisi direktur utama Garuda haruslah orang yang cakap dalam mengelola keuangan Garuda. "Pengganti Dirut garuda yang baru harus bisa mengatasi permasalahan keuangan Garuda yang saat ini mencatatkan rugi." kata EE Mangindaan. @@@@@@@@@@@
Saling Sikut Berebut Sea World Sambil menangis tersedu-sedu, Hilman dan Nabila, dua bocah asal Bandung berjalan perlahan menjauhi Sea World, wahana taman biota laut yang dikelola PT Sea World Indonesia (SWI). Sang bunda terus menghibur kedua buah hatinya agar tidak bersedih. Rupanya, jalan-jalan ke Sea World menjadi hadiah bagi dua keduanya. Hilman berhasil meraih juara satu lomba adzan, sedangkan Nabila diterima di sekolah dasar favorit.
Tangisan Hilman dan Nabila bukan lantaran tak mampu membeli tiket, tapi karena karena bayangan menonton ikan-ikan besar di akuarium raksasa sirna ketika tempat wisata yang terletak di kawasan Taman Impian Jaya Ancol— yang dikelola PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.—ini tak lagi beroperasi. Dari sekian banyak wahana, hanya Sea World yang dipasangi pagar keliling setinggi sekitar 2 meter. “Kalau tahu Sea World ditutup kami enggak akan jauh-jauh datang ke sini, apalagi saya sudah janji sama anak-anak,” tutur Siti Salamah kepada Bloomberg Businessweek Indonesia, pekan lalu. Tutupnya Sea World membuat keluarga kecil ini merubah tujuan wisata. Siti masih berharap wahana tersebut dibuka kembali, apalagi dengan harga tiket Rp80.000 hari biasa dan Rp90.000 di akhir pekan, pengunjung bisa mendapatkan edukasi kehidupan laut. Pengunjung lain dari Bekasi, Agus Suhendro, pun terpaksa mencari wahana lain di Ancol. Salah satu pedagang di depan Sea World juga menginformasikan memang tak ada penjualan tiket. “Ada yang bisa masuk, tapi itu hanya untuk mereka yang sudah membeli tiket secara online.” Ketika mengunjungi Sea World pekan lalu, tak terlihat pegawai lalu lalang di area seluas 3 hektare dengan luas bangunan 4.500 meter persegi itu. Hanya ada satpam, sesekali mengamati gerak-gerik pengunjung yang berusaha mencari tahu alasan penutupan. Baru sekadar melintas, satpam dengan sigap memperingatkan agar tidak mendekati tempat wisata yang berdiri sejak 3 Juni 1994 ini. Tak boleh ada kegiatan di dekat area, padahal tempat ini sebelumnya tidak pernah sepi pengunjung, terutama memasuki liburan sekolah dan hari raya. Di dalam pagar, tampak beberapa orang yang tak jelas mengerjakan apa, sedangkan pagarnya ditempeli spanduk pengumuman mengenai alasan penutupan: “Kantor hukum Iim Zovito SH, MH, & Rekan....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2014 dengan ini.....sarana rekreasi dan fasilitasfasilitas yang ada pada Undersea World tertutup sementara untuk umum.” Belakangan ini diketahui penutupan Sea World karena masa kontrak kerja sama 20 tahun antara SWI sebagai pengelola wahana dan PT Pembangunan Jaya Ancol (Jaya Ancol) sebagai pemilik lahan berakhir. Jika merujuk pada perjanjian, kontrak kerja berakhir pada 4 Juni 2014 dan wahana tersebut harus diserahkan kembali ke Jaya Ancol lalu dilakukan negosiasi ulang, tapi SWI keukeh beroperasi hingga September. Lantaran dianggap ‘bandel’, pada 27 September, Jaya Ancol terpaksa menutup wahana yang batu pertamanya diletakan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Wiyogo Atmodarminto. Perjodohan bisnis keduanya dimulai pada 21 September 1992 ketika Jaya Ancol—badan usaha milik Pemprov DKI—meneken perjanjian dengan SWI— dulu PT Laras Tropika Nusantara. Perusahaan ini merupakan firma yang masuk dalam Grup Lippo meski tidak disebutkan menjadi anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. “Iya masuk Grup Lippo,” kata Danang Kemayan Jati, Head of Corporate Communications Lippo Karawaci.
Kerja sama itu dalam hal membangun, mengelola, dan mengalihkan hak atas sarana hiburan Sea World di Taman Impian Jaya Ancol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Skema ini disebut BOT atau built operate and transfer. Proyek Sea World dibangun di atas lahan yang diperoleh Jaya Ancol dari Pemprov DKI—sebagai pemegang 72% saham, sisanya Pembangunan Jaya 18%, dan publik 9,9%. SWI punya hak mengelola wahana selama 20 tahun sampai 4 Juni 2014. Setelah masa perjanjian berakhir, SWI akan mengembalikan tanah dan bangunan beserta sarana penunjang kepada Jaya Ancol. Tapi SWI punya opsi perpanjangan maksimal 20 tahun. Lewat kerja sama ini, Jaya Ancol mendapat imbalan 5% dari penjualan tiket dan 6% dari penjualan bisnis ritel (makanan, minuman, dan barang dagang). Kuasa hukum Jaya Ancol Iim Zovito Simanungkalit menilai SWI melanggar perjanjian. Kendati ditutup sementara dan akses merawat hewan laut masih diperbolehkan, Iim belum bisa memastikan kapan wahana akan dibuka lagi. Semua tergantung itikad baik dari SWI untuk melakukan renegosiasi kontrak. “Kami yang punya tanah, kalau mau memperpanjang kontrak, ya harus dihitung ulang. Jangan disamakan seperti perjanjian 20 tahun silam,” kata Iim ketika dihubungi pekan lalu. “Akan ada perjanjian baru kalau SWI mau mengelolanya lagi.” Jaya Ancol, kata Iim, berkirim sudah surat kepada SWI sebelum kontrak berakhir tapi tak digubris. Mitranya malah menganggap kerja sama secara otomatis diperbaharui dan bakal berakhir pada 2034 tanpa penyerahan aset. SWI juga sudah mengajukan perpanjangan, tapi persentase bagi hasil diturunkan menjadi 3% yang membuat Jaya Ancol meradang. Tapi Presiden Direktur SWI Yongki E. Salim membantah. Ia malah menyebut Jaya Ancol-lah yang tidak pernah membuka ruang negosiasi. “Sampai sekarang persentase [awal] tak pernah diturunkan,” tegas Yongki. Hanya saja, pernyataan ini berbeda dengan fakta dalam video rapat bersama Plt. Gubernur DKI Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama pada 15 Juli tahun lalu yang diunggah di situs ahok.org. Ahok justru menuding ada itikad kurang baik dari Grup Lippo dengan meminta penurunan persentase bagi hasil menjadi 3% dan perpanjangan 30 tahun melebihi ketentuan. “Bapak [Yongki] masih berusaha minta 30 tahun. Itu enggak bisa Pak. Kalau kami lakukan, kami masuk penjara, tegas Ahok yang juga disaksikan Direktur Utama Jaya Ancol Gatot Setyowaluyo. Ahok juga meminta SWI mengembalikan terlebih dahulu aset baru dilakukan negosiasi ulang sesuai dengan mekanisme BOT. Setelah penafsiran berbeda soal BOT ini, kasus pun coba diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Badan ini menunjuk Fatimah Achyar sebagai ketua arbitrase dengan anggota majelis Humprey R. Djemat mewakili Jaya Ancol dan Basoeki dipihak SWI. Hasilnya, Jaya Ancol dinyatakan benar. Pihak BANI tak berkenan memberi penjelasan lebih rinci. “Soal case kami diatur oleh kode etik jadi tak bisa, kalau prosedur bisa,” kata Eko Dwi Prasetyo, salah satu panitera BANI, Selasa pekan lalu.
Atas keputusan BANI, SWI menggugat putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hasilnya, pengadilan membatalkan ketetapan BANI dengan alasan ada fakta benturan kepentingan—satu institusi—antara saksi Elijana Tansah dengan Humprey meski informasi ini ditampik Humprey. “Faktanya Elijana tak bekerja dan tidak pernah bekerja di kantor hukum Gani Djemat,” kata Humprey dikutip putusan pengadilan tertanggal 30 September. Setelah kalah di pengadilan, pihak Jaya Ancol bersiap menempuh banding. Tim advokasi SWI Peter Kurniawan menuding Jaya Ancol sengaja memutus hak pengelolaan Sea World. Namun Ahok memastikan sangkaan itu tidak benar. Ahok mewanti-wanti, hanya ada dua opsi pengelolaan Sea World; kerja sama dengan SWI diteruskan dengan renegosiasi kontrak yang lebih menguntungkan atau mengelola sendiri. Bisa juga muncul opsi darurat yakni menyerahkan kepada pihak lain dengan catatan perusahaan tersebut sudah teruji dan memberi nilai lebih ketimbang SWI. “Kalau sampai ada niat dari direksi Jaya Ancol atau direksi yang sudah pindah [lama] untuk kasih ke pihak lain karena ada keuntungan pribadi, pasti kami pecat dan pidanakan. Itu saya garansi,” kata mantan Bupati Belitung ini. Ahok menyayangkan jika kasus tersebut bergulir ke meja hijau karena akan merugikan semua pihak dan biota laut. “Apalagi tuntut menuntut, repot banget. Hubungan juga jadi enggak baik, Bapak [Yongki] kunci kami, kami kunci grup Bapak.” Seperti arahan Ahok, Iim juga memaparkan dua poin yang diajukan dalam kontrak baru yakni, pengembalian lahan dan bangunan Sea World ke Jaya Ancol dan penaikkan persentase bagi hasil meski ia tak membeberkan nilainya. Perseteruan ini memunculkan kabar bahwa SWI akan memindahkan Sea World ke Sentul, Bogor, Jawa Barat, walaupun informasi ini ditampik manajemen perseroan. Di Sentul, sudah ada Jungleland Adventure Theme Park yang dikelola PT Jungleland Asia dengan luas areal 35 hektare dan lebih dari 31 wahana. Jika dibandingkan, misalnya, dengan wahana serupa di luar negeri, Sea World belum banyak inovasi. Dalam situsnya, SeaWorld San Diego bahkan punya satu paus raksasa, pandai beratraksi dan pengunjung bisa dapat menyentuhnya, berinteraksi dengan ikan pembersih kecil yang dengan lembut menggigiti tangan. Meski begitu, sea World masih menjadi salah satu wisata edukasi yang patut dipertahankan. “Ini kan sarana kreasi masyarakat jadi mesti ada evaluasi kerja sama dari keduanya,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung ketika mendampingi Ahok di Balai Kota. Setelah ditutup sementara, SWI hampir tak punya pemasukan dari Sea World. Sayangnya Yongki belum membeberkan seberapa besar kontribusi wahana tersebut bagi bisnis perusahaan terafiliasi Grup Lippo ini. Pembagian hasil, sangat bergantung jumlah pengunjung. Bila kunjungan banyak, setoran juga naik begitu pula sebaliknya. “Kewajiban kami ke Jaya Ancol tergantung dari total pengunjung,” kata Peter Kurniawan, tim kuasa hukum SWI.
Jika menguntungkan bagi SWI, di pihak Jaya Ancol kontribusi Sea World tak signifikan. Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan yang masuk kantong emiten dengan kode saham PJAA ini dari Sea World per Juni hanya Rp1,69 milar, sangat kecil tak sampai 1% dari total pendapatan Jaya Ancol Rp488,17 miliar. Tahun lalu, setoran dari Sea World baru Rp4,22 miliar, turun dari 2012 Rp4,62 miliar. Penyokong terbesar pendapatan Jaya Ancol dari tiket dan wahana wisata, sisanya dari tanah dan bangunan, pintu gerbang, dan kapal. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna meminta sengketa ini harusnya menjadi evaluasi Pemprov DKI untuk menginventarisasi aset pemda. Pemprov juga diminta meneliti lebih jauh mengenai pola kerja sama pihak ketiga (swasta) yang selama ini justru tak berdampak besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). “Pernah dulu Foke [Gubernur lama Fauzi Bowo] menutup 26 SPBU karena aset tanah salah peruntukkan. Harusnya dilakukan lagi audit aset, jangan cuma duduk manis terima setoran,” kata Yayat. “BUMD itu kebanyakan mikir kayak orang sunda, LKMD, lamun kurang minta deui [kalau kurang minta lagi—suntikan modal], jadi secara kinerja kurang,” katanya. Mengacu data Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, tahun ini PAD ditargetkan Rp65,04 triliun, naik dari tahun lalu Rp41,53 triliun. Pendapatan dari BUMD akan masuk ke pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. “Trennya naik [kontribusi BUMD] tapi tidak signifikan, kontribusi terhadap APBD sekitar 1%,” kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakart Iwan Setiawandi dalam pesan singkatnya. Lantaran itu, salah satu upaya yang ditempuh Pemprov DKI adalah merubah skema kerja sama swasta BOT. Perjanjian BOT memang berpotensi salah tafsir soal pengalihan aset. Dalam BOT, pihak ketiga atau investor harus menyerahkan aset, sedangkan dalam pola BTO atau build transfer operate aset diserahkan investor kepada perusahaan pemilik setelah pembangunan selesai. “Nanti akan dirubah skemanya, tidak lagi BOT, kami juga akan evaluasi aset,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Endang Widjajanti. Ahok pun mengakui BUMD belum memberi kinerja memuaskan. “Harusnya kami jadi raja properti, faktanya kami pecundang. Itu masalahnya karena terlalu banyak nego-nego enggak bener,” katanya. Soal Sea World, Ahok lagilagi menegakan semua pihak harus mengikuti aturan berlaku. “Kami seneng karena ini investasi pendidikan, [tapi] saya enggak mau masuk penjara garagara Sea World, lebih baik saya nyelem di Belitung daripada soal ikan hiu ini.” Persentase Pendapatan Pemprov DKI 2013 Dinas Pelayanan Pajak 53,12% Pejabat pengelola keuangan daerah 38,93% Dinas Pengawasan dan Penertiban 2,26% Badan Pengelola Keuangan Daerah 1,28% BLUD Transjakarta Busway 1,13% Dinas Kesehatan 0,65% Lainnya
Total
Rp41,525 triliun
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta *data tahun 2013 masih dalam tahap update @@@@@@@@ Mengalah Sesaat Agar Laku Awal September, Lyndon Saputra beserta jajaran direksi PT Karisma Aksara Mediatama mengunjungi Bursa Efek Indonesia untuk menggelar paparan publik penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO). Tanpa memedulikan kondisi pasar yang diterpa beberapa sentimen negatif, Direktur Utama Karisma ini begitu yakin perseroan bakal melantai di bursa pada tahun ini. Lyndoin seakan menegasikan sejumlah katalis negatif mulai dari fluktuasi nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan (IHSG) yang terus bergerak liar, dan suasana politik yang belum memberi kepastian bagi pelaku pasar. Toh perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan, produksi alat tulis kantor, percetakan, dan toko buku ini tetap optimistis bisa listing. “Kami ingin ekspansi bisnis dan perlu modal jangka panjang. Kami juga ingin lebih transparan,” ujar Lyndon ketika public expose, 8 September. Saat itu, Karisma berencana menjual 535,82 juta saham atau 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan kisaran harga Rp175-Rp240 per saham, perusahaan yang mengelola Toko Buku Karisma sejak 1995 ini mengincar dana Rp93,7 miliar. Sebanyak 64% dari duit IPO itu bakal dipakai untuk penyertaan modal di empat entitas anak yakni PT Gospel Karisma Mediatama, PT Interaksara Mediatama, PT Binarupa Aksara, dan PT Papeplus Indotama. Sisanya, membayar sebagian pinjaman Bank Negara Indonesia (21%), modal kerja (8%), dan belanja modal (7%). Mayoritas saham perseroan atau 98% dipegang PT Speednet Kalimantan, selebihnya milik Lyndon, Daru Susilowati, dan Dyah Widhityaningsih. Direktur Investment Banking PT BCA Sekuritas, salah satu penjamin emisi efek (underwriter), Imelda Arismunandar pun awalnya sangat optimistis dengan rencana IPO klien-nya itu meski gejolak perekonomian global masih menghantui. “Ini penawaran domestik, skalanya tidak besar sehingga tidak terlalu mempertimbangkan gejolak ekonomi global,” tegas Imelda saat itu. Namun apa daya, agenda pencatatan saham pada 8 Oktober sesuai dengan prospektus akhirnya tinggal rencana karena IPO terpaksa ditunda. “Karisma tidak jadi tahun ini. Belum tahu kapan. Suratnya sudah saya terima, tapi belum lihat detail seperti apa,” ungkap Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hoesen tanpa memerinci alasan penangguhan. “[Pernyataan] Efektif penawaran harus didapat 30 September, karena pakai buku [laporan keuangan] Maret. Tapi, sampai sekarang belum ada.”
Ternyata alasan pengunduran IPO perseroan karena pertimbangan kondisi pasar modal dan politik dalam negeri yang belum kondusif. Lyndon belum menyebutkan kapan rencana tersebut akan kembali dilanjutkan mengingat perseroan butuh dana membayar utang. “Kami berharap agar rencana IPO dalam waktu dekat akan memberikan hasil yang lebih baik,” katanya kepada Bloomberg Businessweek Indonesia melalui e-mail. Kepala Riset PT Universal Broker Indonesia Satrio Utomo menilai saat ini bukan momentum yang tepat bagi calon emiten untuk listing. Dengan kondisi ekonomi dan politik sekarang, dikhawatirkan IPO akan sepi peminat dan raihan target dana berpotensi tak tercapai. Bila memaksakan kehendak, malah tidak membuat perusahaan menjadi sehat setelah IPO. “Jika memaksakan diri, bisa sepi peminat. Sebaiknya tunggu sampai market membaik.” Menurut Satrio, waktu yang tepat melanjutkan IPO yakni usai November, karena pelantikan presiden baru bisa memberi kepastian bagi para pelaku pasar. Bila kepercayaan diperoleh, aliran dana ke pasar modal kian deras. “Masa seperti ini terjadi sampai November. Jadi kalau ingin IPO sebaiknya setelah November, akhir tahun ini, atau awal tahun depan.” Kendati BEI akhirnya memangkas target IPO pada tahun ini dari 30 menjadi 25 emiten karena baru tercapai 18 emiten, sejumlah calon emiten masih berkomitmen mengincar dana dari pasar modal lewat IPO. Beberapa nama yang tengah memproses IPO di antaranya PT Intan Baruprana Finance, perusahaan pembiayaan milik grup Intraco Penta, dan produsen panel komposit alumunium PT Impack Pratama. Impack sudah melangsungkan mini expose dan berencana melepas 15-20% saham ke publik. Jangan lupa juga masih ada perusahaan transportasi Blue Bird Group dan perusahaan pelayaran Soechi Line. @@@@@@@@@@@ Bentuk Holding, Permudah BUMN Perkebunan dan Kehutanan IPO “Saya ingin laba badan usaha milik negara (BUMN) perkebunan dan kehutanan bisa mengalahkan atau setidaknya setara dengan PT Astra Agro Lestari Tbk.,” dengan menggabungkan PT Perkebunan Nusantara satu sampai 14 menjadi holding perkebunan, dan menggabungkan perusahaan umum (Perum)perusahaan hutan negara Indonesia (Perhutani) dengan Inhutani menjadi holding BUMN kehutanan, begitulah sepenggal harapan Dahlan Iskan di akhir masa jabatannya sebagai menteri BUMN yang berakhir pada 20 Oktober 2014. Seolah ingin menorehkan sejarah, Dahlan berkeinginan melanjutkan pembentukan holding yang sebelumnya telah diwacanakan sejak 12 tahun silam. Dahlan pernah mengatakan, rata-rata laba BUMN perkebunan jauh lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan terbuka yang berkode emiten AALI ini, tercatat pendapatan bersih AALI sepanjang semester pertama 2014 sebesar Rp8 triliun meningkat bila dibandingkan dengan pendapatan diperiode yang sama sebesar Rp5,49 triliun.
Dengan demikian AALI berhasil menorehkan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik perusahaan sebesar Rp1,36 triliun atau meningkat dibandingkan dengan periode yang sama sebesar Rp716 miliar. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan laba yang didapatkan PTPN III yang recananya akan dijadikan induk PTPN perkebunan, dikutip dari laporan keuangan perusahaan, laba bersih PTPN III justru mengalami penurunan sebesar 44,59% dari Rp823 miliar di 2012 menjadi Rp367 miliar di 2013. Lihat saja, sebagai perusahaan swasta yang namanya tercatat di bursa efek Indonesia ini memiliki total aset sebesar Rp17,2 triliun sepanjang semester pertama 2014, sementara jumlah aset PTPN III sepanjang 2013 ini baru sekitar Rp11,01 triliun. Bila holding perkebunan terwujud maka dalam lima tahun ke depan diharapkan pertumbuhan labanya bisa menyaingi Astra Agro. Tepat satu tahun lalu, 7 Januari 2013, PT Semen Gresik (Persero) Tbk., secara resmi mengubah nama menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, sebagai langkah awal dari upaya merealisasikan terbentuknya strategic holding company. Perubahan tersebut diyakini mampu memaksimalkan seluruh potensi untuk meningkatkan sinergi di lingkungan Perseroan. Semen Indonesia telah menjadi rumah besar yang mampu mengubah semangat kedaerahan menjadi kekuatan bersama untuk menghadapi persaingan industri semen yang semakin kompetitif guna mencapai pertumbuhan kinerja operasional dan keuangan berkelanjutan. Langkah tersebut semakin mengokohkan posisi Perseroan sebagai pemimpin di industri semen nasional dan regional. Dikutip dari laporan keuangan perusahaan, melalui transformasi korporasi menjadi strategic holding company memberikan tiga manfaat diantaranya: Pertama, pemisahan yang jelas antara holding company dan operating company. Kedua, menegaskan peran, tanggung jawab dan fungsi masingmasing, sehingga holding company lebih mampu menentukan arah kebijakan strategis Perseroan. Ketiga meningkatkan sinergi lebih solid dan mengokohkan kerjasama antar operating company. Keempat, maksimalisasi potensi dan kompetensi grup dalam berbagai bidang operasional, mencakup produksi, pemasaran, pengadaan, litbang dan engineering untuk mendorong perbaikan operasional dan optimalisasi kinerja. Kinerja perusahaan yang semakin cemelang ditunjukan setelah pembentukan holding tercipta. Buktinya, Volume penjualan domestik sepanjang 2013 meningkat 13,2% menjadi 25,5 juta ton bila dibandingkan tahun 2012 sebesar 22,6 juta ton. Kapasitas produksi pun mengalami peningkatan sebesar 30 juta ton per tahun atau meningkat 5,3% dibandingkan tahun 2012 sebesar 28,5 juta ton. Selain itu, pendapatan turut mengalami peningkatan sebesar Rp24,5 triliun atau meningkat 25,0% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp19,6 triliun. Laba bersih 2013 juga meningkat 10,8% sebesar Rp5,4 triliun bila dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp4,8 triliun. Pangsa Pasar domestik meningkat menjadi sebesar 43,9% dibandingkan tahun 2012 sebesar 40,9%. EBITDA sebesar
Rp8,1 triliun atau meningkat 17,9% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp6,9 triliun. Kinerja entitas anak pun ikut mengalami peningkatan, Semen Padang mencatat peningkatan EBITDA menjadi Rp1.536,2 miliar di tahun 2013 dari tahun 2012 sebesar Rp1.439,7 miliar. Laba usaha meningkat menjadi Rp1.351,2 miliar dari tahun 2012 sebesar Rp1.207,2 miliar. Semen Tonasa mencatat peningkatan EBITDA menjadi Rp1.440,5 miliar di tahun 2013 dari tahun 2012 sebesar Rp1.035,3 miliar. Laba usaha meningkat menjadi Rp1.201,8 miliar dari tahun 2012 sebesar Rp944,3 miliar. Thang Long Cement mencatat peningkatan marjin EBITDA menjadi 18,7% di tahun 2013 dari tahun 2012 sebesar 14,1%. Bila saja holding perkebunan terbentuk, maka bukan hal yang tidak mungkin holding perkebunan bisa mengikuti jejak PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Namun, Pengamat Pertanian Khudori mengatakan, perlu ada pengklasifikasian PTPN yang bergerak dimasing-masing bidangnya. Agar tujuan pembentukan holding tidak menjadi bumerang bagi induk usaha ketika terjadi kompetisi bisnis di anak-anak usaha. Jika pengklasifikasian atau pengelompokan komoditas seperti siapa yang akan mengelola sawit, gula, karet, atau yang lainnya bisa menciptakan iklim usaha yang sehat, selain perolehan dana segar dari pasar modal, perbankan pun tak akan ragu untuk memberikan fasilitas kredit dalam pengembangan usahanya. Upaya merebut pangsa pasar dalam dan luar negeri pun akan terbuka lebar. “Swasta seperti Astra Agro atau Sinar Mas itu perusahaan raksasa, sulit untuk menandinginya. Permasalahan di perkebunan itu sangat kompleks, komoditasnya banyak sehingga pengklasifikasiannya juga harus jelas,” tutur Khudori. Direktur Commercial&Business Banking Bank Mandiri Sunarso mengatakan, perbankan dalam hal ini melihat itu suatu potensi besar. Bank Mandiri melihat ada potensi untuk meningkatkan value. Mandiri sebagai bank melihat holdingisasi bumn perkebunan itu sebagai jalan atau cara untuk meningkakan value yang memang potensinya luar biasa. “Kenapa potensi untuk meningkatkan value besar. Karena sebenarnya kalau ngomong lahan, yang dimiliki PTPN itu, kalau saya bilang first class. Artinya, infrastruktur segala macam dekat. Misalnya, PTPN II itu di Kualanamu. Belum lagi PTPN III dan IV itu kan sudah di dekat kota. Poinnya adalah melihat potensinya secara fisik, lahannya first classs, aksesibilitas terhadap kota terdekat, itu sangat baik, maka holding itu sebenarnya punya potensi untuk meningkatkan value company secara optimal,” Bak gayung bersambut, pada tanggal 18 September Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga di akhir masa jabatnya, menyetujui pembentukan induk perusahaan melalui peraturan pemerintah yang telah ditandatangani. Langkah selanjutnya yakni melakukan penambahan penyertaan modal negara ke induk perusahaan BUMN perkebunan dalam hal
ini PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang didaulat sebagai induk holding BUMN perkebunan. "Besarannya berapa akan ditetapkan oleh menteri keuangan sesuai dengan isi PP itu, dan akan disesuaikan dengan modal disetor, karena saat ini pemerintah masih menguasai 100% saham di 13 PTPN," kata Zamkhani Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN, saat dijumpai Bloomberg Businessweek Indonesia di kantor Kementerian BUMN belum lama ini. Tercatat 90% saham negara akan dialihkan ke PTPN III. Artinya, kepemilikan negara di 13 PTPN tinggal 10%, sedangkan 90% dimiliki oleh PTPN III. Sementara itu, holding BUMN Perkebunan sepenuhnya akan dikuasai oleh negara. Pelaksanaan penambahan penyertan modal negara ke holding BUMN perkebunan dapat direalisasikan sebelum berakhirnya masa pemerintahan kabinet Indonesia bersatu jilid II. "Penandatanganan akta pengalihan saham dari negara, nantinya 90% sahamnya ke PTPN III dan 10% masih dimiliki negara," kata Corporate Secretary PTPN III, Alexander Maha. Setelah pelaksanaan penambahan penyertaan modal negara, 14 PTPN akan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang selanjutnya akan menetapkan perubahan nama holding BUMN perkebunan. Mengenai perubahan AD/ART PTPN akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. “Nantinya 13 PTPN diluar induk tidak akan ada lagi menyandang kata persero," ucap Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, Hamra Samal. Jika pembentukan holding perkebunan berjalan mulus, tidak menutup kemungkinan induk perusahaan BUMN Perkebunan dalam hal ini PTPN III Persero berpeluang melakukan penawaran saham umum perdana (IPO) yang sebelumnya harus memperhatikan peraturan pasar modal, kondisi pasar dan kebutuhan perusahaan. "Kemungkinan PTPN III IPO itu bisa saja terjadi, justru bagus dana nya bisa digunakan untuk membiayai sub holding-nya,". Pembentukan holding perkebunan ini menurut Dahlan harus disegerakan. Pasalnya, jika pemerintah baru tidak dapat merampungkan holding perkebunan, maka laba BUMN perkebunan akan kalah terus dengan laba yang dicetak perusahaan swasta. Tidak hanya mencetak laba, utang yang ditanggung BUMN perkebunan pun dapat terbayarkan dengan mudah. “Kemampuan membuat laba perusahaan-perusahaan perkebunan BUMN hanya 3,4 persen. Jauh dibanding Astra Agro yang bisa mencetak 14 persen,” Rencana besar tersebut akan diresmikan pada 2 Oktober 2014 di Surabaya. Terkait pemilihan Surabaya karena selama kepemimpinan Dahlan di kementerian BUMN belum pernah melaksanakan rapat pimpinan di Surabaya dan menurutnya Surabaya dekat dengan perusahaan BUMN besar di kawasan Indonesia timur dan juga berdasarkan cut off buku laporan keuangan per 1 Oktober.
Terkait dengan rencana IPO beberapa PTPN, Dahlan mengaku tidak akan menghalangi anak usaha dari holdingnya melakukan aksi korporasi. Bahkan Dahlan mengklaim bahwa PTPN VII lah yang paling siap untuk melakukan aksi korporasi tersebut. Namun sepertinya pembentukan holding akan terganjal di DPR, ketika dihubungi anggota komisi VI DPR RI Ferrari Romawi, mengingatkan pembentukan holding BUMN perkebunan jangan sampai terjadi pelepasan aset. Sebab, jika holding terbentuk maka secara otomatis ada perusahaan yang menjadi induk usaha dan anak usaha. Apalagi kalau anak usaha tersebut statusnya bukan lagi menjadi BUMN tetapi menjadi swasta. Ketika anak usaha tersebut menjadi swasta, peran pemerintah sudah tidak lagi menjadi pengawas aset, dan kekhawatiran pun akan terjadi saat anak usaha melakukan penawaran perdana saham umum tidak meminta izin pemerintah. "Jangan sampai holding ini bertujuan untuk pelepasan aset melalui anak usaha yang melangsungkan IPO," Wakil Ketua Umum Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana juga mengatakan, komisi VI DPR RI berencana memoratorium rencana pembentukkan holding setelah rencana pembentukkan holding perkebunan terealisasi. Langkah moratorium itu dilakukan berdasarkan temuan dari panja (panitia kerja) aset komisi VI yang menyatakan bahwa, ketika terbentuknya holding akan mengubah induk usaha BUMN menjadi anak usaha BUMN. Misalkan PTPN VII (Persero) saat ini menjadi BUMN, ketika menjadi holding PTPN VII menjadi anak usaha, ketika terbentuknya holding tersebut status PTPN VII menjadi tidak jelas. Jika mengacu pasal 33 UUD 1945 kata Azam, bahwa tanah, air dan udara dikuasai oleh negara. Sehingga Komisi VI DPR RI memandang ketika terbentuknya holding malah memberikan peluang bagi induk holding bisa menjual aset dan itu bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. “Ini akan bertentangan dengan sasaran pemerintah membentuk BUMN sehat," kata Azam. Hal yang krusial dari temuan panja aset tersebut dari 13 PTPN ditemukan bahwa BUMN dalam menjual aset tidak sesuai dengan undang-undang. Menurutnya akibat dari penjualan aset yang tidak sesuai dengan undangundang, negara dirugikan hingga triliunan rupiah. Namun Azam masih enggan menyebutkan besaran angka pasti dari kerugian tersebut. Karena keputusan panja aset sudah lebih dulu keluar daripada peraturan pemerintah yang mengizinkan pembentukkan holding BUMN perkebunan. Maka keputusan panja tersebut tidak dapat ditarik kembali, sehingga jika kementerian BUMN memiliki rencana untuk pembentukkan holding lainnya maka komisi VI DPR RI memiliki hak untuk ikut campur terhadap pembentukkan holding.
Sementara itu, pengamat BUMN Sunarsip mengatakan sikap DPR sangatlah tidak tepat untuk menjegal kementerian BUMN dalam rencana pembentukkan holding. Menurutnya dalam pembentukkan holding tersebut tidak ada yang melanggar dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, malah dengan pembentukkan holding BUMN tidak ada aset negara yang hilang. Sunarsip menilai pembentukkan holding tersebut tidak memiliki kerugiannya bahkan lebih banyak manfaatnya. Hal itu dikarenakan dengan pembentukan holding tersebut dapat membuat skala usaha BUMN menjadi lebih besar. Jika skala usaha BUMN menjadi lebih besar maka aktivitas usahanya menjadi lebih besar dan untuk mencari dana dalam skala lebih menjadi lebih mudah. Berbalas pantun dengan DPR, Dahlan menyatakan negara masih tetap memiliki saham bagi anak usaha ketika pembentukan holding perkebunan dibawah kendali PTPN III (Persero). Secara otomatis pemerintah masih bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja anak usaha dari induk holding perkebunan. Dirinya bakal tetap merealisasikan pembentukkan holding BUMN perkebunan karena sudah mendapatkan restu melalui peraturan pemerintah yang disetujui oleh Presiden. Menurutnya apa yang disampaikan oleh Komisi VI DPR RI hanyalah rekomendasi bahkan beberapa anggota DPR juga tidak ada yang mempermasalahkan pembentukkan holding.
