cratein yang berarti pemerintah. Atau secara ringkas

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Demokrasi pada prinsipnya merupakan sebuah ideologi yang menganut niali nilai kebebasan dan kesetaraan. Demokrasi sendiri diyakini tumbuh dan berkembang dalam peradaban yunani yang dimulai dengan munculnya negara kota ( polis). Secara etimologi berasal dari gabungan dua kata yang berasal dari yunani, yakni demos yang berakti rakyat dan kratos/cratein yang berarti pemerintah. Atau secara ringkas demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan rakyat. 1 Di kalangan yang lebih umum demokrasi di defenisikan sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Rakyat di anggap sebagai elemen utama dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Indonesia sebagai negara yang memproklamirkan kemerdekaannya pasca perang dunia II adalah salah satu negara yang menganut paham demokrasi hingga saat ini. Konsistensi dari penerapan demokrasi tersebut dapat dijadikan acuan bahwa demokrasi masih dianggap sistem yang terbaik dalam menjalankan roda pemerintahan ( dalam hal ini adalah negara). Setidaknya anggapan itulah yang diberikan ahli ahli piker bangsa ini. Pemerintahan dari suatu negara demokratis sebenarnya tidak lebih dari pelayan bagi seluruh rakyat, yang diserahi tugas untuk melaksanakan undang undang yang telah disetujuhi bersama. 2 Proses demokrasi atau yang biasa disebut demokratisasi biasanya di artikan sebagai bentuk pembangunan politik. Pembangunan politik merupakan pembentukan

1

Eko Prasetyo, Demokrasi Tidak Untuk Rakyat, Yogyakarta, Ressist Book, 2005, hlm. 9 Robert paul wolff, in defense of anarchism (menuju dunia tanpa negara), Jakarta, erlangga, 1998, hlm. 27

2

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

lembaga lembaga atau praktek praktek demokratis. 3Dalam Hal ini Demokrasi yang telah terjadi di Indonesia telah mengalami pasang surutnya namun, hal ini merupakan bagian dari sejarah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia serta dapat dikatakan Demokratisasi telah berhasil membentuk pemerintah Indonesia yang demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundangan mulai dari UUD 1945. Memang benar bahwa demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujut secara tuntas , namun dengan adanya perubahan-perubahan tadi, Demokrasi di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat untuk berkembang 4. Penataan Politik dalam agenda kebangsaan agar segera dilakukan, karena itu, agenda penataan ulang design institusi politik merupakan agenda mendesak bangsac Indonesia menuju presidensialisme yang efektif agar demokrasi bermanfaat bagi rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Demokrasi adalah suatu pemikiran manusia yang mempunyai kebebasan berbicara, megeluarkan pendapat. Demokrasi itu bukan barang mewah, sehingga

3

Colin MacAndrews, Masalah masalah pembangunan politik, Yogyakarta, Gadja Mada University Press, hlm. 11 4 Ibid hlm 135


sangat sulit untuk kita raih atau capai, tetapi demokrasi itu adalah sesuatu yang sangat rasionil yang bisa kita pakai guna kelangsungan nilai-nilai kemanusian diatas dunia ini.Negara Indonesia menunjukan sebuah Negara yang sukses menuju demokrasi sebagai bukti yang nyata, dalam pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Untuk membangun suatu system demokrasi disuatu negara bukanlah hal yang mudah karena tidak menutup kemungkinan pembangunan sistem demokrasi di suatu Negara akan mengalami kegagalan. Tetapi yang harus kita banggakan demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat contahnya dari segi kebebasan, berkeyakinan, berpendapat atau pun berkumpul mereka bebas bergaul tanpa ada batasan-batasan yang membatasi mereka. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna masih banyak kritik-kritik yang muncul terhadap pemerintah yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya.

Memasuki era reformasi pasca runtuhnya rezim orde baru, sistem pemerintahan yang demokratis sudah mulai berjalan kearah yang lebih baik. Ini ditandai dengan adanya perubahan amandemen undang-undang dasar yang membatasi masa jabatan kekuasaan eksekutif. Ini diciptakan agar tidak lagi terciptanya kekuasaan eksekutif yang otoriter dan diktator seperti pada masa Orde Baru. Amandemen Undang-undang dasar juga menghasilkan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang tertuang dalam Pasal 6A UUD 1945. Kemudian diatur dalam undang-undang No 23 tahun 2003 tentang prosedur, mekanisme dan persyaratan calon presiden.

Proses pemilihan presiden secara langsung ditandai dengan hal-hal berikut :


1. Konsep pemilihan presiden oleh MPR menimbulkan beban pertanggung jawaban atas segala pelaksanaan kekuasaan presiden yang dapat membawa jatuhnya presiden dalam masa jabatannya jika pertanggung jawaban tidak diterima oleh MPR. Ini menunjukan sistem pemerintahan dan secara khusus hubungan Presiden dengan lembaga perwakilan rakyat baik DPR maupun MPR merupakan hubungan yang in between antara sistem parlemen disatu sisi dengan sistem presidensial disisi lain. Parlemen dimana eksekutif dapat jatuh dari jabatannya kapan saja karena hilangnya dukungan parlemen. Pola hubungan seperti ini harus segera diakhiri. Jika hendak meletakkan dominasi kekuasan negara atas prinsip kedaulatan rakyat ditangan lembaga perwakilan rakyat, maka prinsip-prinsip sistem parlementerlah yang harus dipakai. Tetapi jika hendak mempertahankan sistem presidential maka pola hubungan yang seimbang antara presiden dengan lembaga perwakilan rakyat harus diterapkan. Dan ini berarti pengangkatan presiden oleh MPR harus diubah dengan pemilihan langsung oleh rakyat agar legitimasi kekuasaan presiden tidak lagi berasal dari majelis dengan segala konsekuensinya. 2. Problem lain yang menyangkut dasar legitimasi kekuasaan presiden. Pemilihan presiden yang dimiliki kekuasaan besar itu hanya ditentukan oleh 700 orang anggota MPR. Jika suara MPR yang memenangkan calon presiden terpilih sama dengan keinginan rakyat yang tecermin dari raihan kursi partai yang mencalonkan calon presiden dimaksud, dasar jumlah 700 suara anggota MPR

tidak

begitu

menjadi

persoalan.

Tetapi jika terjadi sebaliknya kehendak calon presiden dari sebagian besar rakyat tidak sama dengan keinginan sebagian besar anggota MPR maka dasar legitimasi atas ukuran kemauan rakyat menjadi persoalan. Presiden terpilih


akan mendapat tingkat akseptansi yang rendah di masyarakat sehingga prinsip kehendak rakyat adalah dasar kekuasaan pemerintah tidak terpenuhi. 3. Pemilihan presiden yang dilakukan di MPR mudah pula untuk di manipulasi. Sejarah membuktikan dalam masa pemerintahan Orde Baru MPR telah direkayasa sedemikian rupa melalui pembuatan undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, undang-undang tentang pemilihan umum, dan undang-undang tentang partai politik. Sehingga presiden yang berkuasa dapat terus menerus dipilih oleh MPR itu.

Pada masa sekarang ketika rekayasa undang-undang hampir tidak mungkin lagi karena undang-undang yang berlaku sudah terhindar dari kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan yang tidak demokratis, maka manipulasi berwujud dalam dimensi yang lain. Jual beli suara misalnya, merupakan ancaman serius proses pemilihan presiden sekarang ini di samping teror atau tekanan politik untuk memenangkan satu calon presiden tertentu.

Pemilihan presiden langsung merupakan sebuah metode pemilihan yang paling tepat digunakan dimasa reformasi. Pemilihan presiden secara langsung mengharuskan calon presiden harus memiliki visi dan misi yang menyentuh masyarakat. Pemihan presiden langsung pada tahun 2004 adalah yang pertama kali dilakukan di Indonesia.

Dalam UUD 1945 pasca amandemen pasal 6A ayat (3) yang berbunyi :

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen suara disetiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.


Dikarenakan hal tersebut pada Pemilu 2004 dilaksanakan dengan dua putaran, dikarenakan tidak ada satu pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%. Pada Pemilu putaran pertama pasangan calon H. Susilo Bambang Yudhoyono – Dr. H. Muhammad Yusuf Kalla dan Hj. Megawati Soekarnoputri – H. Hasyim Muzadi menempati urutan pertama dan kedua dari keseluruhan perolehan suara. Sehingga kedua pasangan calon presiden ini kembali bertarung pada putaran kedua.

Dalam Pemilu 2004 putaran kedua, pasangan calon presiden H. Susilo Bambang Yudhoyono – Dr. H. Muhammad Yusuf Kalla ( SBY-JK ) mendapatkan perolehan suara terbanyak. Sehingga pasangan inilah yang memenangkan Pemilihan Umum Presiden 2004.

Pada Pemilu 2009, peta politik di Indonesia sedikit berubah. Pada Pemilu 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mencalonkan dirinya dalam Pilpres, namun kali ini calon pasangan SBY bukan lagi Jusuf Kalla namun ia berpasangan dengan Bodiono. Setelah melalui masa pemilihan pasangan SBYBodiono memenangkan Pemilu 2009 ini melalui proses pemilihan langsung. Melalui program-program yang dibuat oleh SBY-Bodiono, masyarakat masih percaya kapisitas kerja SBY sebagai Presiden. Setelah terpilih menjadi presiden, SBY membuat sebuah konsep yang mungkin memihak kepada para petani. SBY membuat konsep yang mungkin bercermin dari masa pemerintahan Orde Baru.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, sekitar tahun 1980-an, Presiden Soeharto melaksanakan program Repelita ( Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang memfokuskan pada masalah swasembada pangan. Hal positif ini lah yang ingin diulang

kembali

oleh

SBY

dalam

program

pemerintahannya,

kesuksesan


pembangunan ekonomi dimulai dari pangan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pembangunan pertanian menempati prioritas utama pembangunan dalam pembangunan ekonomi nasional. Karena itu sektor pertanian merupakan sektor utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam pendekatan perhitungan pendapatan nasional, sektor pertanian terdiri dari sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Selain sektor pertanian, terdapat delapan sektor ekonomi lainnya yang secara bersama menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi bangsa melalui pendapatan domestik (GDP) dan pendapatan nasional (GNP). Kedudukan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional adalah cukup nyata, dilihat dari proporsinya terhadap pendapatan nasional. Selain kontribusinya melalui GDP, peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional dapat dilihat dari peran sektor pertanian yang sangat luas, mencakup beberapa indikator antara lain:

Pertama, pertanian sebagai penyerap tenaga kerja yang cukup besar. Kedua, pertanian merupakan penghasil makanan pokok penduduk. Peran ini tidak dapat disubstitusi secara sempurna oleh sektor ekonomi lainnya, kecuali apabila impor pangan menjadi pilihan. Ketiga, komoditas pertanian sebagai penentu stabilitas harga. Harga produkproduk pertanian memiliki bobot yang besar dalam indeks harga konsumen sehingga dinamikanya sangat berpengaruh terhadap inflasi. Keempat, akselerasi pembangunan pertanian sangat penting untuk mendorong ekspor dan mengurangi impor.

Untuk mendukung program swasembada pangan ini, dibutuhkan kesuksesan hasil panen dan menghindari masa-masa resesi dan paceklik petani. Tinggi rendahnya


harga pupuk sangat dibutuhkan dimana pupuk sebagai elemen utama yang mendukung kuantitas dan kualitas panen.

Pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi pertanian. Petani mendapatkan input yang lebih murah untuk produksi mereka sehingga hasil produksinya juga akan meningkat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan subsidi pupuk. Distribusi pupuk subsidi yang berlaku saat ini mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 07/M-Dag/Per/2/2009 tentang pasokan subsidi pupuk yang diharapkan dapat memperbaiki penyaluran subsidi pupuk yang berkaitan dengan tepat waktu. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Permendag No.21/M-Dag/Per/6/2008 tentang sistem distribusi pupuk bersubsidi tertutup yang terbatas hanya pada petani atau kelompok tani yang sudah tercatat. Penyempurnaan peraturan-peraturan dari pemerintah terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi yang seharusnya dapat mempermudah petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun, pada kenyataan karena peraturan tentang pengawasan distribusi pupuk besubsidi masih lemah dan tidak ada koordinasi pada masing-masing bagian baik pada perencanaan, pengadaan, maupun pendistribusian sehingga masih tetap banyak petani yang tidak bisamendapatkan pupuk bersubsidi dengan mudah karena pengecer resmi juga dapat dengan mudah menjual ke siapa saja. Peningkatan input produksi berupa penambahan penggunaan pupuk secara teori dapat meningkatkan produksi padi apabila penggunaannya sesuai dengan dosis yang dibutuhkan (400 kg/ha) pada setiap produksinya. Namun, apabila penambahan pupuk untuk produksi sudah pada batas optimum penggunaan maka apabila dilakukan penambahan lagi akan berakibat negatif pada peningkatan produksi. Seringkali petani tidak memperhatikan dosis anjuran yang tepat


untuk setiap penggunaannya berkaitan dengan luas lahan yang mereka miliki sehingga berakibat pada penurunan produktivitas pada hasil produksinya. Efektivitas subsidi pupuk juga berkaitan dengan harga pupuk besubsidi di lapangan. Penetapan harga pupuk

bersubsidi

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pertanian

No.2/Permentan/SR.130/4/2010 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2010. Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundangan tetapi tetap ada harga yang berbeda di pasar dan merugikan petani. Salah satu hal yang menjadi alasan bagi para pelaku distribusi menaikkan harga secara tidak resmi adalah untuk mendapatkan marjin pemasaran dari upah pelaku distribusi dan biaya pemasaran karena harga pupuk bersubsidi yang kurang realistik. Kenaikan harga ini akan merugikan petani karena harga pupuk bersubsidi di pasar lebih tinggi dari HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertanian merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan hidup suatu negara. Indonesia sebagai negara agraris, menempatkan pertanian sebagai sektor utama dalam perekonomian nasional. Selain itu, pertanian sebagai aspek pendukung ketersedian pangan di suatu negara. Oleh karena itu, terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung produksi sektor pertanian. Selain itu, pendapatan negara juga sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Subsidi pupuk mulai diberlakukan sejak tahun 1960 sampai tahun 1998 yang diatur oleh pemerintah dimana pengadaan dan penyalurannya diserahkan pada PT. Pupuk Sriwijaya. Sejak 1 Desember 1998 subsidi pupuk mulai dicabut dan diberlakukan kembali mulai tanggal 13 Maret 2001. Pada saat pencabutan subsidi pupuk terjadi penurunan produksi padi dari sebesar 49.377.054 ton pada tahun1997 menjadi sebesar 49.236.692


ton pada tahun 1998. Pada periode 1998 sampai 2001 produksi padi cenderung tidak stabil. Pada tahun 2002 dimana subsidi pupuk sudah mulai diberlakukan kembali dengan semua produsen pupuk diberikan kesempatan untuk pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan adanya pemberlakuan subsidi pupuk kembali, produksi padi juga meningkat sejak tahun 2002 sampai 2009.

Hal ini lah yang menjadi rujukan saya sebagai penulis sangat tertarik meneliti tentang “Efektifitas Konsep Politik SBY- Boediono Mengenai Kebijakan Subsidi Pupuk Terhadap Kalangan Petani Dari Tahun 2009-2011 Di Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang”.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “seberapa efektifkah konsep politik SBY-BOEDIONO yang diterpakan di Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang antara tahun 2009 sampai 2011?”

I. 3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus pada pokok permasalah nya maka yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : •

Penelitian ini difokuskan pada efektifitas konsep politik SBY terhadap subsidi pupuk

•

Penelitian ini di fokuskan dari antara tahun 2009 sampai 2011.

•

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pagar Jati kabupaten Deliserdang.


I.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa efektif konsep politik SBY-Bodieono (dalam hal ini mengenai subsidi pupuk) yang diterapkan di Desa Pagar Jati Kabupaten Deli Serdang.

I.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat kepada semua pihak secara umum yaitu :

1. Bagi penulis dapat mengasah dan meningkatkan serta mengembangkan kemampuan berpikir penulis melalui penulisan ilmiah. 2. Memberikan bahan masukan dan bahan pertimbangan pada pihak yang berkepentingan berkaitan dengan efektifitas konsep politik. 3. Dan diharapkan dapat menambah referensi karya ilmiah dibidang ilmu sosial dan ilmu politik.

I.6. Kerangka Teori

I.6.1. Kebijakan Publik

I.6.1.1 Pengertian Kebijakan Publik Istilah policy atau kebijakan merupakan di pergunakan dalam pengertian yang berbeda – beda. E. Hugh Heclo mengatakan bahwa kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurutnya kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat analysis


daripada sebagai suatu rumusan kata-kata. Menurut, Charles O. Jones kebijakan terdiri dari beberapa komponen – komponen yaitu : 5 • Goal atau tujuan yang diinginkan • Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan, • Program atau cara tertentu yang telah mendapata persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. • Decision atau keputusan, yaitu tindakan – tindakan untuk mementukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. • Efek, yaitu akibat – akibat dari progam (baik di sengaja atau tidak primer atau sekunder).

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam hubungannya dengan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah – masalah masyarakat, kebijakan adalah keputusan – keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah – masalah yang telah di utarakan atau dapat juga kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan untuk mengakhiri atau menjawab pertanyaan yang di berikan masyarakat kepada pemerintah. Heclo menggunakan istilah kebijakan secara luas yaitu sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah. Jadi lebih luasnya dari tindakan atas keputusan yang khusus. Henz Eulau dan Kennet Previt merumuskan kebijakan sebagai keputusan tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang – ulang pada

5

Said Abidin Zainal, Kebijakan Publik, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004, hal.21


mereka yang membuat kebijakan dan melaksanakannya. Jones menekankan studi kebijakan Negara Indonesia pada dua proses, yaitu : a. Proses – proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah – masalah itu sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefenisikan masalah itu, dan bagaimana tindakan pemerintah. b. Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi terhadap masalah – masalah, teradap kebijakan Negara dan memecahkannya. Kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis. Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Agar suatu kebijakan umum dapat menjadi pedoman bagi tingkatan kebijakan dibawahnya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, cakupan kebijakan itu meliputi keseluruhan wawasannya. Artinya, kebijakan itu tidak hanya meliputi dan ditujukan pada aspek tertentu atau sektor tertentu. Kedua, tiak berjangka pendek. Masa berlakunya atau tujuan yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut berada dalam jangka panjang ataupun tidak mempunyai batas waktu tertentu. Ketiga, strategi kebijakan umum tidak bersifat operasional. Seperti halnya pada pengertian umum, pengertian operasional atau teknis juga bersifat relatif. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan itu. Secara umum dapat disebutkan bahwa kebijakan umum adalah kebijakan tingkat pertama, kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan tingkat pertama, dan kebijakan teknis adalah kebijakan tingkat ketiga.


Pengertian Publik Istilah publik dalam rangkaian kata kebijakan publik mengandung tiga makna yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum.

6

Dalam lingkup subjek, kebijakan publik

adalah kebijakan dari pemerintah. Jadi salah satu ciri kebijakan adalah kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap kebijakan yang resmi dan dengan demikian mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi nya. Dalam lingkup objek adalah lingkungan yang dikenai kebijakan, pengertian publik disini adalah masyarakat. Pengertian umum dari istilah publik dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit tetapi lebih luasdan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusankeputusan khusus dibawahnya.

Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan publik menurut Thomas Dye, adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan

atau tidak melakukan. Konsep tersebut sangat luas karena

kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemirintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa : 1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta. 2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. 6

Ibid, hal 22


Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat maka kebiakan tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik- praktik yang hidup dan berkembang dalam mayarakat. Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik dibidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Jenis- Jenis Kebijakan Publik Secara tradisional pakar ilmu politik mengkatagorikan kebijakan publik kedalam katagori: 7 1. Kebijakan substantif (misalnya: kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri dan sebagainya) 2. Kelembagaan

(misalnya:

kebijakan

legislatif,

kebijakan

judikatif,

kebijakan departemen) 3. Kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya: kebijakan masa reformasi, kebijakan maswa Orde Baru, dan kebijakan masa Orde Lama). I.6.1.2 Proses Kebijakan Publik Michael Howlet dan M. Ramesh menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

7

Ibid, hal 19


1. Penyusunan Agenda ( agenda setting ),yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. 2. Formulasi kebijakan ( policy formulation ), yakni proses perumusan pilihanpilihan kebijakan oleh pemerintah. 3. Pembuatan kebijakan (decision making ), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan. 4. Implementasi kebijakan ( policy implementation ), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut: 8

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues

8

William Dunn, Pengantar Analisi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2002 hal.24


biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn, isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya:

1. telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;

2. telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis;

3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;

4. menjangkau dampak yang amat luas ;

5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat,

6. menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.


2.Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut

estimasi

atau

penilaian

kebijakan

yang

mencakup

substansi,

implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja,


melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, programprogram yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

I.6.1.3 Pendekatan dalam Kebijakan Publik Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yakni : Pertama dikenal dengan istilah analisis kebijakan (policy analysis), dan kedua kebijakan publik (political public policy). 9 Pada pendekatan pertama, studi analisis kebijakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (decision making) dan penetapan kebijakan (policy formation) dengan menggunakan model-model statistik. Sedangkan pada pendekatan kedua, lebih menekankan pada hasil dan outcome dari kebijakan publik. Pada pendekatan pertama, pendekatan kuantitatif digunakan dalam pembuatan keputusan. Dengan demikian keputusan yang diambil benar-benar rasional menurut pertimbangan untung dan rugi. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang memberikan manfaat bersih paling optimal.

Implementasi Kebijakan Politik Implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan politik sebab proses implementasi kebijakan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perumusan kebijakan. Akan tetapi sering terjadi implementation gap dalam pelaksanaan suatu kebijakan, di mana implementation gap merupakan kondisi adanya suatu perbedaan suatu perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat

9

AG Subarsono , Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 5


kebijakan dengan hasil atau kenyataan yang dicapai. Proses implementasi suatu kebijakan dapat di analisa dari 3 (tiga) sudut pandang: a. Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center), di mana dari sudut pandang ini, melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat di bawahnya/daerah atau untuk mengubah perilaku masyarakat/ kelompok sasaran. b.

Pejabat-pejabat di lapangan (the periphery) yaitu melihat tindakan para pejabat dan instansi-instansi di lapangan untuk menanggulangi gangguangangguan yang terjadi di wilayah kerjanya.

c. Kelompok sasaran (target group) yaitu memusatkan perhatian pada efektivitas dan efisiensi pelayanan atau Jawa yang diberikan pemerintah telah mengubah pola hidupnya. Secara singkat, pengertian implementasi kebijakan yaitu: 1. menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan berdampak terhadap sesuatu. 2. Kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan pemerintah, baik usaha administrasi atau untuk menimbulkan dampak pada masyarakat/ kejadian. 3. Proses implementasi kebijakan menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang kompeten terhadap suatu program serta tanggung jawabnya pada program; dan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, juga


sosial yang mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat sehingga berdampak sesuai harapan ataupun tidak sesuai harapan. Ciri-ciri Kebijakan Politik Pemerintah Ciri-ciri

yang

melekat

pada

kebijakan-kebijakan

pemerintah

pada

kenyataannya bersumber pada orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik yang pada akhirnya membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan pemerintah. Berbagai hal mungkin saja dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah dapat saja menempuh usaha kebijakan yang sangat liberal dalam hal campur tangan atau cuci tangan sama sekali, baik terhadap seluruh atau sebagian sektor kehidupan. Kebijakan pemerintah dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Hakikat kebijakan pemerintah dapat diperinci ke dalam beberapa kategori, yaitu: demands (tuntutan kebijakan), poling decision (keputusan kebijakan), policy statement (pernyataan kebijakan), policy outputs (keluaran kebijakan), dan policy outcomes (hasil akhir kebijakan).

Dalam menganalisa kebijakan pemerintah dapat digunakan teori-teori kebijakan diantaranya : •

Teori Kelembagaan (Institutionalism Theory) .Teori kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan di

mana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik. Lain halnya dengan teori kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah,


demikian pandangan teori elit. Sedang teori rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap. •

Teori inkremental Kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau

dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap. Teori permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasisituasi yang saling bersaing. Sistem politik turut mewarnai kebijakan pemerintah, demikian pandangan teori sistem. Menurut teori sistem, lingkungan dipandang sebagai input dari sistem politik, sedangkan public policy dipandang sebagai output dari sistem politik.

•

Teori Campuran Merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental.

Hubungan kewenangan politik, administrasi dan kepentingan umum dapat dianalisa dengan menggunakan kisi-kisi perumusan kebijakan. Dengan menggunakan kisi-kisi tersebut dapat diperoleh 5 gaya kebijakan, yaitu survival style, rasionalist style, reactive style, prescriptive style, dan proacvtive style.

Proses Kebijakan Politik Kebijakan dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat. Kebijakan yang dibuat tersebut dapat bersifat distributif maupun redistributif. Untuk mencapai tujuan kebijakan,

pemerintah

harus

melakukan

aksi

atau

tindakan

yang

berupa


penghimpunan sumber daya dan pengelolaan sumber daya yang ada. Hasil yang diperoleh dari aksi kebijakan tersebut dapat berupa input kebijakan dan implementasi kebijakan.

Dalam

proses

implementasi

tersebut

birokrasi

pemerintah

mengimplementasikan kebijakan menjadi program. Selanjutnya agar lebih operasional lagi program dirumuskan sebagai proyek. Setelah diterjemahkan sebagai program dan proyek lalu diikuti dengan tindakan fisik, kebijakan menimbulkan konsekuensi yaitu hasil efek atau akibat. Agar kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan atau tepat sasaran maka dilakukan evaluasi kebijakan. Di mana evaluasi kebijakan pada umumnya dilakukan untuk mengetahui empat aspek yaitu: proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan sebelum maupun sesudah kebijakan dilaksanakan. Evaluasi kebijakan mempunyai empat fungsi yaitu: ekspansi, kepatuhan, auditing dan akunting.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Politik. Kebijakan pemerintah selalu mengandung paling tidak tiga komponen dasar yaitu: tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut (implementasi kebijakan). Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Dengan demikian implementasi mulai berlangsung pada tahap penyusunan program. Meter dan Horn merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tertentu.


Menurut Grindle, implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan meliputi: kepentingan yang dipengaruhi tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasi terdiri dari: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; (3) kepatuhan dan daya tanggap. Menurut Sabatier dan Mazmanian; implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu; (1) karakteristik masalah; (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, dan (3) faktor-faktor di luar peraturan. Setelah mengetahui kerangka pemikiran dari suatu studi implementasi, maka tugas evaluator berikutnya adalah mengetahui cara pengumpulan informasi/data melalui metode yang lazim yaitu: kuesioner, interview terbimbing maupun interview bebas dan mendalam dan analisis data sekunder. Untuk melakukan evaluasi dampak kebijakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: a. peramalan (forecasting), Peramalan merupakan sebuah tahap yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Ketidaktepatan peramalan dapat menjadikan kebijakan yang dibuat tidak efektif. Peramalan dapat dipandang sebagai suatu bentuk evaluasi pada tahap pra kebijakan. b. Karakteristik Analisis Dampak Sosial (ADS); harus bersifat empiris, tidak bias, rasional, handal dan sahih (secara logika-empiris). c. Langkah-langkah ADS: 1.Langkah 1 : mengembangkan file input ADS. 2.Langkah 2 : mendeskripsikan dampak sosial.


3.Langkah 3 : menentukan respon dari individu dan kelompok pedampak. 4.Langkah 4 : penyesuaian kebijakan. 5.Langkah 5 : kesimpulan dan rekomendasi. d. Dimensi-dimensi dampak: waktu, selisih antara dampak aktual dan yang diharapkan, tingkat agregasi dampak,dan jenis dampak.

I.7. Definisi Konsep

Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting yang merupakan definisi yang dipakai peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alam. 10 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi konsep sebagai berikut :

a. Efektiftas yaitu pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi atau sesungguhnya, dikatakan efektif jika output seharusnya lebih besar daripada output sesungguhnya. b. Konsep Rencana Defintif Kelompok (RDK) dan Konsep Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dimana dari konsep tersebut lah penetapan dan penyaluran subsidi pupuk dapat dijalankan.

10

Masri Singarimbun dkk, Metode Penelitian Survai, Jakarta: LP3S, 1989, hal.17


I.8. Definisi Operasional

Defini operasional adalah penjelasan tentang bagaimana suatu variabel akan diukur. Definisi operasional merupakan rincian indikator-indikator pengukurs suatu variabel. Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah efektifkah konsep politik yang digunakan SBY dalam subsidi pupuk di Desa Pagar Jati di Kabupaten Deli Serdang.

I.9. Metodelogi Penelitian

I.9.1. Metode Penelitian

Berangkat dari uraian serta penjelasan tujuan penelitian maupun kerangka dasar teori diatas, penelitian ini memiliki tujuan metodologis yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta dan data- data yang ada. 11 Penelitian ini untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.

Tujuan dasar penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variable yang ada, tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variable- variable yang menyebabkan suatu gejala dan kenyataan social. Karenanya pada penelitian deskriptif tidak menggunakan atau tidak melakukan pengujian hipotesa seperti yang dilakukan pada penelitian 11

Bambang Prasetyo dkk, Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hal.42


eksplanatif berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori. 12

I.9.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk, mengetahui hubungan antar variabel, dan dianalisa secara kuantitatif dengan menampilkan tabel-tabel dan kemudian dideskripsikan. 13 Penelitian kuantitatif adalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

Dalam penelitian kuantitatif metode yang digunakan antara lain : metode survey, eksperimen, evaluasi, action research, policy research (selain metode naturalistic dan sejarah ), setelah metode penelitian ditentukan, maka yang perlu dilakukan adalah penyusunan instrument penelitian, yang digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat berbentuk tes, angket / kuesioner, untuk pedoman dan wawancara atau observasi. Dalam menentukan instrument perlu diteliti terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya.

Setelah data terkumpul, selanjutnya data dianalisis, sampai menghasilkan kesimpulan yang merupakan langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah.Berdasarkan proses penelitian kuantitatif

12

Sanafiah Faisal, Format Penelitian Sosial Dasar- Dasar Aplikasi, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hal.20 13 Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 1995. Hlm. 26.


tersebut, maka penelitian kuantitatif bersifat linier, di mana langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, teori, hipotesis, mengumpulkan data, analisis data, sera membuat kesimpulan dan saran.

I.9.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pagar Jati, Kelurahan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

I.9.4. Populasi dan Sampel

a) Populasi Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 14 Dalam penelitian ini yang menjadi subjek populasi adalah masyarakat petani.

b) Sampel Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 15 Dalam menentukan jumlah sampel untuk quisoner penulis menggunakan rumus Taro Yamame, yaitu : 16

n=

N Nd ² + 1

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi yang diketahui 14

Suharsimi Arikuno, Prosedur Penelitian,Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hal.108 15 Ibid,hal. 109 16 Jalaludin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: Rosdakarya, 1991, hal.81


d = Presisi yang ditetapkan

Sehingga sampel yang di dapat adalah :

n=

1468 1468.0.01² + 1

n = 93,62

Sehingga jumlah sampel yang di dapat adalah 94 orang.

Pada lokasi penelitian masyarakat Desa Pagar Jati, berdasarkan Pemilihan Presiden 2009,

c) Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah dengan tehnik random sampling yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi.

I.10. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Data Primer yang didasarkan pada peninjauan langsung dengan objek yang akan diteliti untuk memperoleh data-data. Studi lapangan yang dilakukan adalah dengan datang langsung kelokasi yang dijadikan objek penelitian dengan cara menyebarkan angket/ kuesioner dan juga wawancara langsung kepada responden yang dijadikan sebagai sample penelitian.


b. Data sekunder yaitu penulis mengadakan penelitian dengan cara mencari data dan informasi melalui buku-buku, literature dan lain- lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

I.11. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan datra ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. 17

Proses pengolahan data ini dimulai dari tahap mengedit data yang terkumpul. Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian data terkumpul dan diolah dilanjutkan dengan menganalisis data secara deskriptif berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan dan data yang diperoleh dari informan dan responden. Hal ini penting dilakukan agar diperoleh kejelasan atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

1.12. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I

: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II 17

: TINJAUAN PUSTAKA / LANDASAN TEORI

Lexy J Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal.103


Bab ini memberikan dan menyajikan secara ringakas tentang kebijakan politik dan peraturan pemerintah mengenai subsidi pupuk

BAB III

: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini memuat penyajian data yang di peroleh melalui penelitian ini dan setelah itu analisis terhadap data penelitian yang telah didapat melalui metode penelitian yang digunakan.

BAB IV

: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil – hasil pembahasan bab – bab sebelumnya,serta berisi saran – saran yang di nantinya akan bermanfaat bagi penulis.


cratein yang berarti pemerintah. Atau secara ringkas

Recommend Documents