Cover Depan : Jayalah Provinsi Kalimantan Tengah; Jayalah NKRI. Merekam Moment Teras-Diran Jilid II 3. Memaknai Ke-65 RI di Balik Ramadhan 7

Susunan Dewan Redaksi Buletin Pemprov Kalteng “Isen Mulang”

Daftar Isi ;

Merekam Moment Teras-Diran Jilid II _______ 3 Memaknai Ke-65 RI di Balik Ramadhan ______ 7 PP 19/2010 Ditegaskan, Jika Bupati/Walikota Mangkir Dalam Raker Bupati/Walikota se Kalteng ___________ 10 Pemerintah Sudah Satu Suara, Tidak Ada Diskriminasi Terkait RTRWP Kalteng _______________ 11 Menuai Pro Kontra, Kalteng Tetap SIAP Jadi Ibukota Negara_______________________________ 12 Gubernur: Petani Harus Jemput Bola __________ 14 Kalteng Siap Terima Investor ___________ 14 Gubernur Kalteng Trendsetter Merajut Nusantara _______ 15 Opini : BERHARAP LAHIRNYA SUATU KEAGUNGAN NASIONAL YANG SEBENARNYA _____________ 16

Pelindung : Gubernur Kalimantan Tengah Penasehat : Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalteng Pengarah : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Penanggung Jawab : Kepala Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Data Pemimpin Redaksi: Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pendataan Koordinator Redaksi: Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Sekretaris : Kepala Sub Bagian Acara Staf Pelaksana : Imam. B, S.sos. Benito Zuares, Eka Supriyaningsih Alamat Redaksi : Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya Telp/Fax (0536) 3221365/3230666 E-mail: [email protected]

Ijin Penerbitan Khusus No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

Cover Depan :

Berita Foto ________________ 18 Ucapan Selamat ____________ 19

Jayalah Provinsi

Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto di sampaikan ke Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/Fax (0536) 3221365/3230666. E-mail: [email protected]. Buletin Isen Mulang dapat dilihat di Website Resmi Pemprov. Kalteng : http://www.Kalteng.go.id

2

ISEN MULANG, Edisi Agustus 2010

Kalimantan Tengah; Jayalah NKRI

Laporan Utama

Merekam Moment Teras-Diran Jilid II Provinsi Kalimantan Tengah kembali dipimpin pasangan serasi Agustin Teras Narang, SH dan Ir. H. Achmad Diran. Mereka dipilih langsung oleh masyarakat Kalteng secara demokratis pada Pemilu Kada 5 Juni 2010.Tanggung jawab berat lima tahun kedepan terhadap Bumi Tambun Bungai diembankan kepada pasangan ini. Yang sudah ada diteruskan, yang masih cela diluruskan dan yang belum ada direalisasikan.

M

ungkin, baru kali ini Indonesia melihat pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi maju bersama kembali untuk mengabdikan diri di daerahnya. Agustin Teras Narang, SH dan Ir. H. Achmad Diran , kembali menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng periode 2010-2015. Ini sesuai dengan Keputusan Presiden No.81/P./2010/30 Juli 2010. Ketua DPRD Kalteng, R.Atu Narang dalam pembukaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam pengambilan Sumpah/Janji

jabatan dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Masa jabatan 2010-2015 di Gedung DPRD Kalteng, 4 Agustus 2010 menegaskan, seluruh anggota DPRD Kalteng mendukung visi dan misi pasangan Agustin Teras Narang, SH dan Ir. H. Achmad Diran. Harapannya, pasangan ini dapat mengemban tugas dengan sebaikbaiknya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali pasangan ini. Bahkan mantan Gubernur Sumatra Barat ini memuji, ISEN MULANG, Edisi Agustus 2010

3

Laporan Utama pasangan ini sangat serasi. Diungkapkannya, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur biasanya hanya akur sekitar enam bulan pasca pelantikan. Setelah itu, seolah berjalan sendiri-sendiri. Namun, tidak untuk Teras-Diran. Mereka saling berkomitmen untuk mengabdi pada rakyat dan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Catatan penting nasional 5 tahun terkahir, fakta yang bisa dilihat sekaligus dirasakan, kepemimpinan Teras –Diran di Provinsi Kalteng berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mencapai sekitar 5-6 persen. Sebagai Provinsi dengan wilayah yang sangat luas, perekonomian Kalteng sangat bergantung pada pertanian, khususnya perkebunan. Bahkan, sektor ini menyumbang 33 persen dari produk domestik bruto Kalteng dan berperan menyumbang 1,49 persen dari total pertumbuhan 5 persen pada 2009. Dominasi sektor pertanian, juga terlihat dari sisi investasi, serta ekspor. Investasi di Provinsi ini banyak ditujukan untuk sektor pertanian. Pada triwulan I 2010, investasi domestik untuk sektor ini mencapai Rp 7,7 triliun dan investasi asing sebesar US$2,4 miliar. Sedangkan, untuk ekspor juga didominasi produk komoditas, seperti kelapa sawit, karet dan produk mineral batu bara. Sebagian ekspor ditujukan ke China, kemudian Jepang. Orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri ini juga menjelaskan terkait Pasal 19/2010, Tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan UU 32 2004, pasal 37 dan 38 Tentang Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, terdapat empat hal inti yang harus diperhatikan, yakni: Gubernur dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah Provinsi dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah Provinsi yang bersangkutan; koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan; koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan antar Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, ini penting. Bisa dibayangkan jika tidak ada koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Keterangan foto: 1. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa jabatan tahun 2010-2015. 2. Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, SH menerima ucapan selamat dari Menteri Dalam Negeri. 3. Gubernur Kalimantan Tengah menerima ucapan selamat dari Pangdam XII Tanjung Pura.

4


1

2

3

laporan Utamat terluas nomor tiga di Indonesia, berarti pula kemenangan untuk seluruh masyarakat Kalteng. Bukan kemenangan segelintir orang dengan berpayung pada organisasi politik, juga bukan kemenangan kelompok tertentu. Lantas apa harapan mereka terhadap pemimpin baru dengan wajah yang tidak asing lagi ini? Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, SH dan Wakil Gubernur Ir. H.Achmad Diran usai dilantik Mendagri atas nama Presiden SBY, mengadakan syukuran dan ramah tamah di Rumah Jabatan dengan seluruh masyarakat Kalteng. Orang nomor satu di Kalteng ini , dihadapan seluruh Bupati/ Walikota dan jajaran Muspida serta rakyat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat memberikan sambutan Kalteng mengatakan, meneruskan dan menuntaskan program yang sudah berjalan, tetapi akan lebih memfokuskan pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasalnya, Kemendagri harus berkoordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota ekonomi kerakyatan. Satu diantara warga yang enggan disebutkan yang jumlahnya sekitar 483 dan tentunya ini dibantu oleh Pemprov. Untuk itu, Mendagri meminta antara namanya berharap, Kalteng lebih maju. Infrastruktur Kepala Daerah baik ditingkat Provinsi dan Daerah tetap yang ada sekarang yang notabene mengikis keterisolasian menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik, bersinergi daerah agar lebih merata. Supaya Kalteng tidak jalan dengan program pemerintah. Mendagri mengingatkan, ditepat. Apalagi ada wacana pemindahan ibukota Negara agar Bupati/Walikota harus hadir mengikuti rapat jika di ke Palangka Raya. undang. Catatan redaksi, hadir dalam pelantikan itu, seluruh Kalteng: Tidak Jalan Ditepat unsur Muspida di Kalteng, Bupati/Walikota, Camat/Lurah, Kemenangan Teras-Diran pada Pemilu Kada 5 Gubernur Kaltim, Ketua KPU Pusat, Ketua DPRD Kalsel, Juni 2010 lalu, hingga kembali memimpin provinsi Ketua DPRD Kalbar dan Pengamat Politik Eep Syaifullah Fatah.


5

laporan Utama

TP PKK, Mitra Pemerintah Seperti prosesi 5 tahun lalu, setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Ny.Vita Gamawan Fauzi melakukan pelantikan terhadap Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Deskranasda Kalteng, Ny. Moenartining Teras Narang,SH di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng sekitar jam 12.10 . dalam sambutannya, Ketua Umum TP PKK, Vita Gamawan Fauzi menegaskan, TP PKK bukan untuk kepentingan politik dan tidak berafiliasi pada kelompok tertentu. TP PKK independen dan sebagai mitra pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Dia juga berpesan, agar kegiatan TP PKK ditingkatkan, jika terjadi kendala harus mencarikan solusi yang tepat. Dia juga berpesan, agar anggaran untuk operasional TP PKK diperjuangkan, mengingat kader PKK tidak bergaji.

Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah Ny. Moenartining Teras Narang, menyerahkan hasil laporan kerja kepada Ketua Umum TP PKK, Vita Gamawan Fauzi

6


Masih ditempat yang sama, Ny.Vita Gamawan Fauzi yang juga selaku Ketua Harian Deskranasda membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Ny. Herawati Boediono. Dalam sambutanya tersebut, istri orang nomor dua di Indonesia berharap, fungsi Deskranasda tetap sebagai wadah pembinaan. Kedepan, diharapkan semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalteng khususnya dan mensinergikan hasil rakernas Deskranasda 17 April 2010 lalu di Jakarta. Ny. Herawati Boedinono dalam sambutannya juga berharap, ada penguatan teknologi terhadap hasil kerajinan. Sementara itu, Ketua Dewan Penyantun TP PKK, Agustin Teras Narang, SH dalam sambutannya mengatakan, seperti yang diketahui, tugas dan fungsi Ketua TP PKK diantaranya memimpin dan mengendalikan seluruh aktifitas gerakan PKK, memberikan arahan dan kebijakan umum secara teknis menjadi program/agenda PKK secara keseluruhan. Ini harus dijalankan dengan penuh kerja keras dan tanggung jawab yang tinggi dan dapat memainkan peran dan fungsinya, sehingga taraf hidup dan kesejahteraan keluarga meningkat. Apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat tercapai, maka akan terwujud pula keluarga berkualitas. Orang nomor satu di Kalteng ini juga berharap, agar pengurus TP PKK yang baru dapat bekerja sama dengan semua organisasi apapun dan sebagai mitra pemerintah, tetap solid untuk kemajuan Provinsi Kalteng. Gubernur Kalteng berpesan, agar TP PKK menaruh perhatian lebih terhadap bidang pendidikan dan kesehatan, menanggulangi kemiskinan dan masalah sosial lainnya dalam masyarakat. (BIM)

Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah Ny. Moenartining Teras Narang, menyerahkan pelakat kepada Ketua Umum TP PKK, Vita Gamawan Fauzi

Pemerintahan

Memaknai Ke-65 RI di Balik Ramadhan Tidak banyak yang berubah saat merayakan Hari kemerdekaan RI ke-65 di Bumi Tambun Bungai. Masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja yang berbeda, perayaaan hari besar Negara RI itu bertepatan dengan bulan suci ramadhan. Kendati demikian, tidak mengurangi rasa kebersamaan dan persatuan dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan RI tersebut.

Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH menyerahkan Bendera Merah Putih untuk dikibarkan Hampir di seluruh pelosok negeri ini, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah ornamen ataupun umbulumbul merah putih terlihat diberbagai sudut jalan, perkantoran, dan fasilitas umum lain seperti di gedung olahraga. Ini sebagai satu diantara wujud apreasiasi warga masyarakat Kalteng yang notabene warga Negara Republik Indonesia untuk memeriahkan HUT RI ke-65. Tidak hanya itu, kegiatan yang bersifat seremonial tidak ketinggalan disuguhkan dalam peringatan hari bersejarah ini. Senin, 16 Agustus 2010, Pukul 00.00 WIB Seperti tahun yang lalu, malam sebelum peringatan puncak detik-detik Proklamasi, di Taman Makam Pahlawan

Sanaman Lampang terlihat nyala obor dengan aura khidmad penuh doa. Renungan malam yang dipimpin Danrem 102 Panju Panjung, Kol.Inf.Sukoso Maksum dihadiri Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang,SH dan Wakil Gubernur H.Ir.Achmad Diran beserta anggota DPRD. Tujuan kegiatan tersebut, untuk mendoakan para arwah pahlawan, yang telah mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Selasa,17 Agustus 2010, Pukul 10.00 WIB Agustin Teras Narang, SH Gubernur Kalimantan Tengah yang notabene Inspektur Upacara pada peringatan detik-detik Proklamasi RI ke-65 dengan mengambil tema,” Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, ISEN MULANG, Edisi Agustus 2010

7

Pemerintahan

Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH memberikan hormat kepada Bendera Merah Putih saat pengibaran Bendera pada HUT RI ke 65 di lapangan Sanaman Mantikei Kita Sukseskan Reformasi Gelombang Kedua, Untuk Terwujudnya Kehidupan Berbangsa Yang Makin Sejahtera, Makin Demokratis dan Makin Berkeadilan,” di Lapangan Sanaman Mantikei menegaskan, Perayaan HUT RI merupakan sarana intropeksi diri berkenaan dengan apa yang dilakukan selama ini. Perjuangan masih panjang dan untuk mencapai segalanya perlu kebersamaan, persamaan, persatuan dan kesatuan. Sementara dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt.Sekda Pemprov Kalteng, Dr.Siun Jarias di Halaman Kantor Gubernur, orang nomor satu ini mengajak seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan unsur swasta untuk bersama-sama,” Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah Agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. GPU Tambun Bungai Usai upacara detik-detik proklamasi yang diikuti oleh kaum pelajar, anggota kepolisian, Batalyon Antang, PNS dan veteran, Gubernur Kalteng mengadakan ramah tamah dengan para Veteran, keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, Wredhatama, Warakawuri, Tokoh Masyarakat di GPU Tambun Bungai. Dalam dialog yang

8


terkesan hangat itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini mengatakan, terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara, kalangan akademisi dan teknis perlu dilibatkan, bukan didominasi oleh politisi. Wakil Gubernur dan Narapidana Dalam waktu yang hampir bersamaan, Wakil Gubernur Kalteng, Ir.H. Achmad Diran melakukan kunjungan ke lapas di Palangka Raya. Seperti agenda tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, para narapidana di Provinsi terluas nomor tiga di Indonesia ini mendapat remisi. Sekitar 847 mendapat remisi, dan 65 orang diantaranya mendapat remisi langsung bebas. Ini diberikan secara simbolik oleh orang nomor dua di Kalteng. Serba-Serbi Merah Putih Sebelum puncak peringatan hari besar Negara RI, pada 16 Agustus 2010 di Aula Jayang Tingang, Wakil Gubernur Kalteng, Ir. Achmad Diran didampingi Plt. Sekda Dr.Siun Jarias mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka). Ditempat yang sama dan waktu yang berbeda, Gubernur menyematkan penghargaan Satya Lencana

Pemerintahan 1

2

3

Keterangan foto: 1. Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH berjabat tangan dengan mantan Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Tampunah Sinseng, Dipl. HE.. 2. Wakil Gubernur Ir. H. Achmad Diran mengukuhkan anggota paskibraka di Aula Jayang tingang Palangka Raya 3. Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH menyempatkan diri berbincang usai menghadiri Temu Ramah bersama dengan Keluarga Pahlawan/ Perintas Kemerdekaan/Pejuang Veteran, Wredhatama, Warakawuri, Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda

Karya Satya. Sekitar 69 PNS di Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan tersebut. Mereka diantaranya, mantan Sekda Prov. Kalteng, Thampunah Sinseng, Hardy Rampay, Theophilus, dan Don Leiden. Gubernur Anjangsana ke Panti Jompo Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-65, Pemprov Kalteng bersama unsur Muspida, Pemko serta unsur Muspida Kota Palangka Raya, melakukan anjangsana ke Panti Jompo dan Panti Sosial, Selasa (10/8). Rombongan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang beserta Walikota Palangka Raya, HM Riban Satia mengunjungi Panti Jompo Tresna Wredha Sinta Rangkang, di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu. Sedangkan rombongan Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran bersama sejumlah Kepala Dinas Provinsi dan Kota Palangka Raya menuju Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita, di Jalan Rajawali, Palangka Raya. Terkait dengan minimnya anggaran yang diterima oleh Panti Jompo ini, Gubernur Kalteng mengatakan sudah saatnya tidak terlalu berharap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyarankan agar pengelola panti menggandeng swasta untuk membantu pembiayaan. Sebab, sebenarnya cukup banyak pihak swasta yang bisa diajak kerja sama dan punya kepedulian terhadap lembaga sosial, terlebih dengan adanya program kepedulian sosial perusahaan (corporat sosial responcibility). Ajak Kaum Muda Rajin Kerja dan Belajar Sementara ditempat terpisah, Wagub Kalteng, H Achmad Diran mengajak seluruh generasi muda Kalteng agar rajin bekerja dan giat belajar. Sebab, kesuksesan dan keberhasilan hidup tidak dapat diraih dengan singkat, melainkan memerlukan kerja keras, kesabaran, dan kegigihan. Dalam kesempatan itu, Wagub Kalteng juga menyerahkan sejumlah bantuan sembako yang diterima putra dan putri binaan Panti Sosial. Kepala Panti Sosial, Listaibah mengemukakan, Panti Sosial di bawah binaan Dinas Sosial Kalteng ini sudah terbentuk sejak tahun 1982 yang terfokus pada pembinaan bakat dan keahlian pemuda/pemudi Kalteng. Sebelum berubah nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita pada 2002, panti yang terletak di pertigaan Jalan Kutilang dan Rajawali ini bernama Panti Sosial Majar Tabela dan Ruhuy Rahayu. Peserta didik yang menempuh pembinaan pada tahun ini berjumlah 120 orang, terdiri dari dua angkatan yang berasal dari perwakilan Kabupaten/Kota se-Kalteng. Catatan redaksi, rombongan yang dipimpin orang nomor dua di Kalteng ini diantaranya, Moses Nicodemos, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalteng, Jaya Saputra, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, dan Tri Handayani, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Palangka Raya.(BIM)


9

Pemerintahan

PP 19/2010 Ditegaskan, Jika Bupati/Walikota Mangkir Dalam Raker Bupati/Walikota se Kalteng Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi di Indonesia yang pertama kali merespon revisi Kepres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Senin, 9 Agustus 2010, Gubernur mengundang seluruh Bupati/Walikota se Kalteng untuk membahas masalah ini. Diminta Bupati/ Walikota hadir, jika tidak hadir tanpa keterangan, sesuai PP 19/2010 akan diberikan sanksi dan bentuk sanksi itu merupakan kewenangan dari Gubernur. Kepala Biro Humas dan Protokol, Drs. Kardinal Tarung saat jumpa pers, Sabtu 7 Agustus 2010 di ruang kerjanya mengatakan, menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Presiden RI dengan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan Para Gubernur se Indonesia tanggal 5-6 Agustus 2010 di Istana Bogor, Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang,SH mengundang seluruh Bupati/Walikota se Kalteng untuk menghadiri rapat kerja Senin, 9 Agustus 2010 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur, dengan agenda, Pelaksanaan APBN dan APBD dan Sosialisasi Revisi Kepres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol ini, langkah yang diambil Gubernur dengan mengadakan rapat kerja bersama Bupati/ Walikota 9 Agustus 2010 mendatang , merupakan sikap yang patut diteladani. Gubernur sebagai orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai yang notabene sebagai pemegang amanat masyarakat Kalteng, tidak respect terhadap penundaan. Harapannya, dengan semakin cepatnya dilaksanakan sosialisasi, maka semakin cepat pihak yang terkait dengan Revisi Kepres No.80 Tahun 2003 tersebut memahami. Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai ini juga dihadiri oleh Kepala Bappeda se Kalteng dan Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah/Kabag Keuangan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah,

10

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan,Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPS, Kepala Bulog, Bappenas, BI, dan Pemerhati Pendidikan Prof. Yohanes . Orang nomor satu di Biro Humas dan Protokol ini juga menegaskan,mengingat pentingnya agenda tersebut, undangan tersebut tidak dapat diwakilkan, kecuali mengalami halangan seperti sakit. Jika memang ini terjadi, peserta rapat diharapkan memberikan keterangan sakit dari dokter. Sementara itu, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang,SH memaparkan, Raker penting sebagai forum perencanaan, pemantauan, dan evaluasi proses pembangunan di daerah. Di forum ini akan dilakukan identifikasi dan antisipasi permasalahan yang timbul atau mungkin timbul untuk diambil segera tindakan pencegahannya. Gubernur Berwenang Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota Penyempurnaan yang dibahas dalam Rakernas Gubernur dan ketua DPR se-Indonesia bersama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Bogor, Jawa Barat yaitu dengan salah satu butirnya terkait kewenangan Gubernur mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten/Kota. Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH menjelaskan bahwa kewenangan khusus kepada Gubernur ini dalam kapasitasnya selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah


dan ini semakin memperlihatkan bahwa posisi sinergitas mendapat tempat yang penting. Dalam Rakernas tersebut, Gubernur Kalteng mengatakan bahwa Presiden RI menyampaikan secara konkret tentang pentingnya koordinasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Negeri ini, semua koordinasi harus berada dalam satu kesatuan yang utuh. Dan yang perlu diingat dan diperhatikan bahwa pelayanan kepada masyarakat di daerah tidak boleh terganggu. Untuk itulah perlu sinergitas dan ini hal yang paling penting. Pentingnya sinergitas ini akan dibuat lebih konkret, kemungkinan dalam bentuk Keppres terkait peranan Gubernur. Ini dilakukan untuk memperlakukan atau untuk memperkuat posisi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat guna melaksanakan tugas koordinasi dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota. Sementara itu, terkait evaluasi Raperda, Gubernur Kalteng secara langsung juga akan bersentuhan dengan posisi APBD Kabupaten/ Kota. Kendati demikian, Pemerintah Pusat tetap menyadari permasalahan APBD, khususnya porsi belanja pegawai dan belanja publik di tiaptiap daerah yang memiliki tingkat kesulitan berbeda sehingga tak mungkin dilakukan perlakuan yang sama. Untuk itu melalui Keppres, masalah kesulitan yang berbeda ini, aturannya akan disesuaikan dengan mekanisme batas bawah dan batas atas. Hal lainnya yang tak kalah menarik, Presiden menyinggung soal penyerapan APBN di berbagai sektor. Ada banyak sektor yang tidak mencapai target sehingga Presiden perlu segera meminta laporan pertanggungjawaban terkait kendalakendala yang dihadapi di lapangan. Selain pada juklak dan juknisnya, kelemahan bisa juga terletak pada sektor maupun satuan kerja (satker) itu sendiri di lapangan. Ini akan mendapat perhatian serius dari Presiden untuk dikaji masalahnya dan segera dicari solusinya.(BIM).

Pemerintahan

Pemerintah Sudah Satu Suara, Tidak Ada Diskriminasi Terkait RTRWP Kalteng Proses pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng memakan waktu lebih panjang ketimbang daerah lain, yakni sekitar 16 bulan. Pembahasan sedikit alot untuk mempertemukan kesepakatan antara Pemprov Kalteng dan Pemerintah Pusat , kendati demikian diharapkan, pada masa persidangan DPR sekarang ini, bisa selesai dibahas. Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan di Palangka Raya mengatakan bahwa hal yang terpenting adalah Pemerintah sudah satu suara, tidak ada perbedaan lagi (1/8). Artinya, antara Pemprov Kalteng dan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, telah satu suara terkait luasan kawasan hutan dan non hutan, meski pembahasan sempat alot. Dijelaskannya, saat itu Pemprov Kalteng tetap bertahan pada luasan non hutan 44 persen dan hutan 56 persen, sementara Tim Terpadu yang diketuai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) beranggotakan Pemprov Kalteng, Kemenhut, Kemen LH, dan beberapa Perguruan tinggi, menginginkan Area Penggunaan Lain (APL) 18 persen, 16 persen kawasan hutan yang bisa dikonversi, 66 persen kawasan hutan yang tidak boleh diganggu gugat. Oktober 2009, sejak dilantik sebagai Menhut, Zulkifli membangun komunikasi intens dengan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang yang sama-sama alumni DPR. Zulkifli menjelaskan, Gubernur Kalteng sepakat dengan apa yang sudah diputuskan Tim Tata Ruang, berkisar 34 persen dan 66 persen, 34 persen dibagi dua lagi, 18 persen APL dan 16 persen kawasan hutan yang boleh dikonversi untuk penggunaan lain. Zulkifli diminta khusus oleh Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum PAN untuk menjelaskan kondisi RTRWP Kalteng, di hadapan seluruh peserta Muswil III PAN dan sejumlah undangan itu, optimis RTRWP Kalteng segera selesai. Sebelumnya, di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, saat ditanyakan proses hukum bagi para investor dan pihak yang mengeluarkan izin di kawasan hutan terkait bakal disahkannya RTRWP Kalteng, Zulkifli mengatakan, proses hukum tetap akan dilaksanakan. Berdasarkan UU No.41/1999 tentang Kehutanan, yang melanggar tentu kita proses sesuai aturan, 10 tahun ancamannya.

Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH saat menghadiri rapat Proses pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng di Jakarta

Sedangkan mengenai kemungkinan pemutihan, Zulkifli menegaskan tidak akan ada, terlebih pada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang menyatakan tidak boleh ada pemutihan. Pusat Lamban, Investor Tersendat Persoalan RTRWP Kalteng yang hingga kini belum selesai dalam bentuk UU, dipandang Sofyan Wanandi, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai bentuk nyata kemalasan Pemerintah Pusat menyelesaikan masalahmasalah di daerah. Menurut Wanandi, permasalahan persentase pembagian wilayah dalam RTRWP itu tidak seharusnya menjadikan penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkatung-katung seperti sekarang. Lebih lanjut Wanandi dalam temu wicara informal dengan jajaran DPD Apindo Kalteng, di Hotel Luwansa yang dihadiri Pimpinan Bank Indonesia (BI) Amanlison Sembiring dan sejumlah pelaku perbankan di Kalteng mengatakan, pihaknya berdiri di atas sebagian besar lahan yang peruntukannya tak jelas, mau disebut hutan atau perumahan, tidak ada kepastian.Investasi tidak akan lancar mengalir ke Kalteng kalau tidak ada kepastian hukum atas penggunaan lahan. Sebagian pengusaha daerah yang hadir saat itu minta Wanandi membantu mendesak Pemerintah Pusat dan DPR agar menyelesaikan RTRWP tersebut. (BIM)


11

Pemerintahan

Menuai Pro Kontra, Kalteng Tetap SIAP Jadi Ibukota Negara Wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangka Raya yang notabene ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sudah dicanangkan oleh Presiden pertama RI, Ir. Soekarno. Wacana ini kembali bergulir, setelah melihat kondisi nyata Jakarta, yang tidak representatif lagi menjadi ibukota negara. Tentu, ini menuai pro dan kontra.

Wacana pemindahan Ibu kota negara mendapat tanggapan positif dari anggota Komisi II DPR RI, untuk mencari kota lain menjadi Ibu kota negara. Palangka Raya Kalimantan Tengah menjadi daerah yang diusulkan menggantikan Jakarta sebagai Ibu kota RI. Kendati pemindahan itu masih sebatas wacana, namun menurut beberapa anggota Komisi II DPR menganggap ide itu merupakan hal yang ideal, mengingat Jakarta dinilai sudah tidak kondusif untuk dijadikan Ibu Kota negara. Arif Wibowodi di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (30/7) seperti yang dikutip oleh VIVAnews.com mengatakan, kota bisnis dan kota pemerintahan tidak dapat dipadukan di Jakarta. Hal senada pun dikemukakan Ganjar Pranowo yang menyatakan, Palangkaraya di Kalimantan adalah daerah aman gempa karena tidak masuk ring of fire dan tidak ada gunung berapi. Letaknya yang dekat dengan perbatasan pun bagus dari sisi pertahanan, karena daerah perbatasan akan menjadi lebih diperhatikan. Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie usai Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV DPR menyatakan, telah berniat untuk terus mendorong ide pemindahan Ibu kota. Hal ini diamini oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa. Menurutnya, wacana ini perlu terus dikembangkan, kendati memindahkan ibu kota negara tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terkait pandangan pendiri bangsa ( Ir. Soekarno,red) menurutnya, tentu jangkaunnya jauh ke depan. Ditegaskannya, ada beberapa hal yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah ibu kota negara dan ada sejumlah pertimbangan yang harus diperhitungkan. Misalnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pengalihan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya di Kalteng. Jika ini dikaitkan dengan biaya APBN jangka pandek, tentu ini sangat memberatkan. Sementara itu, Gubernur Kalteng, Teras Narang SH, menyambut baik usulan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk memindahkan Ibu kota ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Teras menyatakan Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah itu siap menggantikan Jakarta. Pada Juni 1957, Presiden Soekarno membuka hutan Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan untuk dibangun menjadi

12


kota, yang kini menjadi Palangka Raya.Di Palangka Raya, ada Bundaran Besar yang mengarah ke delapan penjuru, mengarah ke delapan pulau besar di Indonesia. Dan Palangka Raya terletak di tengah-tengah Indonesia. Orang nomor satu di Kalteng ini juga menerangkan, Palangka Raya merupakan kota terluas di Indonesia, yakni 2.678,51 kilometer persegi. Untuk dibandingkan, luas daratan di Provinsi DKI Jakarta hanya 661,52 km persegi, atau seperempatnya. Teras Narang juga memaparkan, untuk lahan calon ibu kota, Kalteng tidak masalah. Jika perlu itu diperluas. Sementara untuk sarana perhubungan, Palangka Raya juga terletak di tengah-tengah Kalimantan. Di sini terdapat Trans-Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Selatan dan Timur. Kepala Bappeda Provinsi Kalteng, Ir. Syahrin Daulay mengatakan, wacana pemindahan ibu kota negara RI ke Palangka Raya mendapat kesepakatan 4 Bappeda se Kalimantan ( Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim), dan telah dibicarakan dalam rapat regional yang dilaksanakan belum lama ini. Jakarta obesitas, Tinggal Menunggu Stroke Yayat Supriyatna, planolog dari Universitas Trisakti, Jakarta, mendukung upaya pemindahan Ibukota dari Jakarta. Menurut pakar perencanaan kota itu, Jakarta sudah tak memadai lagi menampung sekian banyak fungsi. Jakarta, kata Yayat, tidak pernah disiapkan secara matang untuk menjadi Ibukota dengan skala sebesar sekarang. Dari sekadar kota perdagangan, kemudian harus menampung aktivitas pemerintahan dalam skala besar. Fungsi dan perannya tidak jelas. Bahkan sampai beberapa tahun setelah kemerdekaan, Jakarta masih berada dalam Provinsi Jawa Barat. Barulah di bawah Gubernur Ali Sadikin, mulai pembenahan Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian. Jakarta tidak didesain dengan otonomi penuh sejak awal.Dan beban berlebihan itu baru terasa dekade belakangan. Jakarta mengalami kemacetan. Jakarta kekurangan air bersih namun di lain pihak kebanjiran di saat hujan sebentar. Lingkungan hijau juga tergerus oleh pemukiman.Idealnya, penduduknya hanya 4 sampai 5 juta jiwa, setengah dari sekarang. Data dari statistik

Pemerintahan terakhir, diprediksi penduduk resmi Jakarta mencapai lebih dari 9,5 juta jiwa. Yayat menyatakan, Jangan sampai Ibu kota dipindahkan karena ingin lari dari masalah. Menurutnya, Jakarta tetap menjadi Ibu kota Negara, namun pemerintahan mulai diredistribusikan ke daerahdaerah. Misalnya ke Jonggol, Karawang, Kalimantan. Dan untuk pemindahan ini, butuh komitmen politik dari parlemen dan Presiden. Sementara itu sejumlah pakar berbagai bidang yang tergabung dalam Tim Visi Indonesia 2033 telah menyusun kerangka pemindahan Ibu kota ke sebuah kota baru. Tim yang salah satunya diisi pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, ini menyusun sampai ke detail biaya. Andrinof melansir angka minimum untuk membangun sebuah Ibu kota baru adalah Rp100 triliun dengan perhitungan program pembangunan multiyear. Andrinof sendiri membayangkan, pembangunan kota baru itu membutuhkan waktu 10 tahun. Dua tahun awal untuk perencanaan dan delapan tahun berikutnya pelaksanaan pembangunan. Kota baru ini, kata Andrinof, harus bisa memuat minimal satu juta penduduk. Berikut rincian infrastruktur yang harus dibangun, seperti disusun Tim Visi Indonesia 2033,diantaranya: Infrastruktur dasar kota meliputi jaringan jalan, drainase, air bersih, jaringan listrik dan telepon; Bandara Internasional; Kantor Departemen dan Non departemen Rumah Susun untuk PNS; Rumah Pejabat Negara seperti Ketua-ketua Lembaga Tinggi Negara; Apartemen anggota DPR dan DPD; Istana Negara dan Kantor Presiden dan Wakil Presiden. Pembangunan infrastruktur ini bisa dihemat karena tidak semua lembaga negara atau pemerintahan harus pindah ke Ibukota baru. Bank Indonesia tetap dipertahankan di Jakarta. Kemudian, Markas Tentara Nasional Indonesia bisa saja tetap di Jakarta. Pemindahan Ibu kota digulirkan lagi oleh Wakil Ketua Komisi II Teguh Juwarno beberapa hari lalu. Teguh mengusulkan Ibu kota pindah ke Kalimantan, seperti yang direncanakan Bung Karno saat menjadi Presiden dulu. Namun, tentu saja ini menuai pro kontra. Seperti Idrus Marham, Sekjen Golkar yang duduk di Komisi II tak mendukung. Muslim, politisi Demokrat yang juga di Komisi II, lebih mendukung Jonggol sebagai Ibu kota pemerintahan. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan juga tak setuju dengan gagasan pemindahan ibu kota dari Jakarta, hanya perlu pembenahan Jakarta. Penolakan ini juga datang dari beberapa warga Kalteng yang enggan disebutkan namanya. Dikatakanya, lebih baik Palangka Raya tetap menjadi Ibu kota Provinsi yang berekembang secara alami. Pasalnya, Palangka Raya selama ini relatif kondusif. Apa jadinya jika berubah wajah menjadi ibu kota negara.Aksi demonstarsi, debu polusi pasti akan tergambar nyata di Bumi Tambun Bungai ini. Seperti diketahui, SBY tengah memikirkan lokasi baru pusat pemerintahan. Kalau seperti Malaysia itu tanggung dan tidak sepenuh hati. Cuma 40 km. Sehingga sebagian tidak pindah rumah dan akhirnya jadi jauh dan macet.Harusnya seperti Brazil yang memindahkan

ibukotanya begitu jauh dari Rio de Janeiro ke Brasilia, atau Amerika Serikat dari New York ke Washington DC, Jepang dari Kyoto ke Tokyo, Australia dari Sidney ke Canberra, Jerman dari Bonn ke Berlin.Karena jauh akhirnya pada pindah rumah. Kalau dekat, misalnya di Jonggol atau Sentul, niscaya orang Tangerang, Bogor, Jakarta, Bekasi, Depok tetap tinggal di rumahnya dan berkantor di Ibu kota baru. Jalan jauh dan kemacetan pun terus berlangsung. Over Populasi (Jumlah penduduk melebihi daya tampung) merupakan penyebab utama kenapa banyak negara memindahkan Ibu kotanya. Sebagai contoh saat ini Jepang dan Korea Selatan tengah merencanakan pemindahan Ibu kota negara mereka. Jepang ingin memindahkan Ibu kotanya karena wilayah Tokyo Megapolitan jumlah penduduknya sudah terlampau besar yaitu: 33 juta jiwa. Korsel pun begitu karena wilayah kota Seoul dan sekitarnya jumlah penduduknya sudah mencapai 22 juta. Bekas Ibu kota AS, New York dan sekitarnya total penduduknya mencapai 22 juta jiwa. Jakarta sendiri menurut mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin, dirancang Belanda untuk menampung 800.000 penduduk. Namun ternyata di saat Ali menjabat Gubernur jumlahnya membengkak jadi 3,5 juta dan sekarang membengkak lagi hingga daerah Metropolitan Jakarta yang meliputi Jabodetabek mencapai total 23 juta jiwa.Jadi, pemindahan Ibu kota bukanlah hal yang tabu dan sulit. Soeharto sendiri sebelum lengser sempat merencanakan pemindahan Ibu kota Jakarta ke Jonggol. Kenapa kita harus memindahkan Ibu kota dari Jakarta? Apa tidak repot? Apa biayanya tidak terlalu besar? Pertama kita harus sadar bahwa Ibu kota Jakarta di mana lebih dari 80% uang yang ada di Indonesia beredar di sini merupakan magnet yang menarik penduduk seluruh dari Indonesia untuk mencari uang di Jakarta. Arus urbanisasi dari daerah ke Jakarta begitu tinggi. Akibatnya jika penduduk Jakarta pada zaman Ali Sadikin tahun 1975-an hanya sekitar 3,5 juta jiwa, saat ini jumlahnya sekitar 10 juta jiwa. Pada hari kerja dengan pekerja dari wilayah Jabotabek, penduduk Jakarta menjadi 12 juta jiwa. Hal-hal di atas akan mengakibatkan diantaranya: Jakarta akan jadi kota yang sangat macet, Dengan banyaknya orang bekerja di Jakarta padahal rumah mereka ada di pinggiran Jabotabek, akan mengakibatkan pemborosan BBM. Paling tidak ada sekitar 6,5 milyar liter BBM dengan nilai sekitar Rp 30 trilyun yang dihabiskan oleh 2 juta pelaju ke Jakarta setiap tahun. Untuk itu diperlukan penyebaran pusat kegiatan di berbagai kota di Indonesia. Sebagai contoh, di AS pusat pemerintahan ada di Washington DC yang jumlah penduduknya hanya 563 ribu jiwa. Sementara pusat bisnis ada di New York dengan populasi 8,1 juta. Pusat kebudayaan ada di Los Angeles dengan populasi 3,9 juta. Pusat Industri otomotif ada di Detroit dengan jumlah penduduk 911.000 jiwa.Di AS kegiatan tersebar di beberapa kota. Tidak tertumpuk di satu kota. Sehingga pembangunan bisa lebih merata. (BIM) ISEN MULANG, Edisi Agustus 2010

13

Ekonomi Pembangunan

Gubernur: Petani Harus Jemput Bola Dari tema Peda KTNA IX Tahun 2010, agribisnis merupakan kata kunci. Pasalnya, usaha pertanian tidak bisa lagi mengandalkan kemurahan alam dan menghasilkan komoditas yang hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Untuk itu petani harus menguasai teknologi on-farm, penyuluhan, dan bimbingan intensif. Sehingga paham mengenai aspek benih dan bibit, pengolahan tanah, pemupukan, pengairan, perlindungan terhadap hama penyakit, dan penanganan pascapanen. Tujuannya untuk menopang kehidupan petani nelayan secara layak seperti halnya kelompok masyarakat lain. Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH saat membuka Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (Peda KTNA) IX Tingkat Provinsi Kalteng di Sukamara, Sabtu (28/7) mengharapkan, petani tidak hanya diam menunggu, tetapi harus lebih aktif mencari informasi mengenai teknologi usaha tani, termasuk memanfaatkan petugas pemerintah, peneliti, penyuluh, dan petugas dinas sebagai tempat konsultasi dan bertanya. Dijelaskannya, pengembangan sistem dan usaha agribisnis sangat penting dan harus didukung penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait hal tersebut, Gubernur Kalteng meminta petani nelayan memanfaatkan pertemuan Peda KTNA untuk mempelajari teknologi yang digelar atau dipamerkan, serta bertukar pikiran dan pengalaman dengan sesama dalam hal penerapan teknologi dan manajemen usaha tani. Menurut orang nomor satu di Kalteng ini, kegiatan ini merupakan momentum yang baik untuk saling bertukar informasi, mendiskusikan, dan memecahkan permasalahan yang dihadapi petani khususnya pertanian pada umumnya. Ini dalam upaya mencapai usaha tani mandiri dan berwawasan agribisnis, meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pendapatan petani. Gubernur Kalteng juga mengatakan bahwa, permasalahan pertanian menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani tidak lepas dari keberadaan sarana produksi yang harus dekat dan terjangkau oleh petani. Karena itu, harus

ada solusi agar sarana produksi tersebut dekat dengan sentra-sentra produksi dengan harga wajar. Ditegaskan pula, pengembangan perkebunan di Kalteng memiliki peran sangat strategis, antara lain sebagai pengungkit dan penggerak kemajuan pembangunan ekonomi daerah, wahana optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lahan, terutama lahan tidak produktif, kritis, marjinal yang cukup luas, dan wahana konservasi Tanah Air dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. Gubernur meminta, semua pelaku pertanian di seluruh Kalteng diminta untuk bekerja lebih keras lagi agar pendapatan dan kesejahteraan petani baik. Seperti yang diketahui, wilayah Kalteng yang luas berpotensi dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Ini terlihat dari produksi padi di Kalteng pada 2009 berdasarkan angka tetap (ATAP) BPS sebesar 578.761 ton. Bila dibandingkan dengan produksi padi tahun 2008 sebesar 522.732 ton, produksi padi tahun 2009 mengalami peningkatan 56.029 ton atau 10,71 persen. Tahun 2010, berdasarkan angka ramalan BPS, produksi padi mencapai angka 643.351 ton. Dari perhitungan produksi padi tahun 2009, Kalteng surplus beras 58.581 ton. Hal ini tentu ini sangat membanggakan. Catatan redaksi, dalam acara tersebut hadir juga Ketua KTNA Pusat Winanro Tohir, pejabat Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, sejumlah Bupati, dan Ketua KTNA Provinsi. (BIM)

Kalteng Siap Terima Investor Kalimantan Tengah (Kalteng) terbuka dan siap menerima kehadiran investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini sehubungan Indonesia menjadi salah satu target investasi dunia. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalteng, Kardinal Tarung mengatakan, kesiapan itu sebagai langkah maju dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah dengan melakukan sinkronisasi apa yang akan diinvetasikan. Artinya, Pemprov tetap menyaring investor tersebut dengan kata lain tidak asal terima. Sesuai dengan program Jilid II dari Gubernur Kalteng, terkait ekonomi berbasis kerakyatan, investasi akan dititik beratkan pada sektor yang berhubungan dengan upaya mensejahterakan masyarakat. Kesiapan tersebut juga harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Ini dimulai di lingkungan birokrasi agar dapat memberikan pelayanan prima kepada para investor. Ini penting, mengingat, pelayanan yang prima menentukan berhasil tidaknya investor menanamkan modalnya di Kalteng. Bukan justru mencederai iklim yang diharapkan tumbuh dan berkembang dengan baik. Kardinal mengatakan, selain kesiapan SDM juga dibutuhkan kesiapan para pelaksana lapangan, dalam hal ini masyarakat. Masyarakat harus proaktif dalam kegiatan yang disodorkan oleh para investor, bukan hanya sekedar menjadi penonton. Menurutnya, satu diantara bentuk kesiapan yang selalu ditekankan Gubernur Kalteng antara lain dengan mengembangkan pelayanan satu atap dan tidak terbelit-belit. Agar tidak terjadi biaya tinggi serta tidak memberi peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dari para aparat. Jika bisa dipermudah kenapa harus dipersulit, kalau bisa dipercepat, kenapa mesti diperlambat.Sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu Gubernur, Kardinal mengatakan bahwa pihaknya harus melakukannya dengan baik, benar dan tulus tanpa pernah ada paksaan. (BIM)

14


Sosial Budaya

Gubernur Kalteng Trendsetter Merajut Nusantara Tidak diragukan lagi, berbagai prestasi Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH dan integritasnya serta kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), membuat orang nomor satu di Kalteng ini dijadikan andalan, yang terdepan, dan harapan dalam program “Merajut Nusantara”. Sebuah program untuk mempersatukan berbagai kemajemukan yang ada di Indonesia oleh harian Kompas. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalteng, Drs. Kardinal Tarung dalam releasenya, Minggu (29/7) mengatakan bahwa, Gubernur Kalteng berkesempatan mengunjungi Redaksi Harian Kompas di Jalan Pal Merah, Jakarta. Dalam kinjungan tersebut, Gubernur Kalteng didampingi oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi serta Kepala Biro Ekonomi. Kunjungan yang dilakukan oleh Gubernur Kalteng tersebut ditujukan untuk mendiskusikan dengan Harian Kompas tentang proses pembangunan di Kalteng yang meliputi permasalahan, hambatan dan tantangan serta upaya Pemprov Kalteng dalam mencapai berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Kalteng memaparkan sejumlah hal penting diantaranya upaya menarik devisa yang dilakukan melalui Eko Tourism, upaya pengembangan kerajinan rumah tangga, kerajinan tangan, seni dan budaya yang perlu dikembangkan di Kalteng dengan dukungan para Bupati/Walikota. Selain itu, Gubernur Kalteng juga menekankan bahwa pengembangan infrastruktur perlu diarahkan ke wilayah center point (titik sentral) yang akan dikembangkan serta perlu upaya yang terfokus untuk lebih memandirikan masyarakat. Lebih lanjut orang nomor satu di Kalteng itu juga mengungkapkan tentang proyek rel kereta api yang telah dinilai feasibillity study sehingga banyak peminat. Pembangunan rel kereta api merupakan upaya optimalisasi pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Kalteng agar bisa dinikmati masyarakat Kalteng. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalteng juga memaparkan, Program Kalteng Harati merupakan upaya meningkatkan pembangunan pendidikan di Kalteng yang meliputi peningkatan kesejahteraan para guru, peningkatan

diklat para guru, beasiswa untuk siswa dan mahasiswa berprestasi, bantuan buku yang adil, meluas dan merata, serta meningkatkan kualitas mutu belajar dan mengajar. Penyediaan pendidikan kejuruan, terutama pertambangan dan perkebunan menjadi prioritas Kalteng. Di samping itu, Kalteng juga terkenal dengan orangutan dan museum yang mempunyai koleksi tak ternilai harganya. Gubernur Kalteng menawarkan peran Kompas dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga pengelola museum di Kalteng, karena banyak potensi yang belum didayagunakan. Kalteng selama ini juga bekerja sama dengan para peneliti dan Dosen Universitas Palangka Raya dalam menjalin berbagai kerja sama dengan pihak luar negeri. Hal lain yang dibicarakan adalah peningkatan peranan Gubernur untuk membina dan mendorong Kabupaten/Kota dalam proses pembangunan. Peningkatan peranan Gubernur ini perlu didukung peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, Pemimpin Kompas, Jakob Oetama menyampaikan bahwa Kompas pada ulang tahunnya yang ke- 45 sedang mengembangkan tema “Lebih Mengenal Tanah Air Indonesia”, dengan menampilkan liputan dari daerah-daerah dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan prestasi yang telah dicapai serta diskusi dengan para Gubernur dari daerah yang berprestasi tersebut. Dengan cara tersebut diharapkan akan membuat masyarakat saling mengenal berbagai daerah yang ada di Indonesia dengan berbagai keragaman budaya yang dimiliki. Pluralitas yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan yang akan dihimpun melalui “Merajut Nusantara”.(BIM)


15

Opini

BERHARAP LAHIRNYA SUATU KEAGUNGAN NASIONAL YANG SEBENARNYA Oleh : Kardinal Tarung *)

“Kemunduran mulai dari moralitas hingga harga diri bangsa. Nasionalisme bukan sekedar menggunakan produk dalam negeri. Apakah produk dalam negeri sudah memberi kenyamanan dan profesionalisme?” Demikian Rakyat Merdeka menulis pada halaman depan koran tersebut yang terbit Rabu,18 Agustus 2010. Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Agustin Teras Narang, SH jauh sebelum Rakyat Merdeka menulis menegaskan,bahwa sikap nasionalisme dan sikap negarawan tidaklah cukup untuk mengelola negeri ini untuk mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Diperlukan sikap profesionalisme, sebab salah satu dari aspek Sumber Daya Manusia adalah dilengkapi daya tangkal dengan kemampuan intelektual dilandasi kesadaran moral berupa tekad, sikap dan perilaku. Pembangunan karakter bangsa kini menjadi fokus utama pembangunan nasional dan dalam pandangan Gubernur Kalimantan Tengah,’hulu”-nya adalah daerah membangun; bukan membangun daerah. Dari 33 daerah provinsi di Indonesia, Kalimantan Tengah membangun untuk kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk maksud tersebut beliau pada tahun 2010 meluncurkan program KALTENG HARATI. Implementasi program pendidikan yang dikemas dalam istilah KALTENG HARATI tidak bernuansa Indoktrinasi dan bukan program populis Pemerintah Prov.Kalteng. Bukan sektor penyerta saja dan tidak parsial dengan sektor lain seperti antara lain dengan sektor kesehatan. “Harat” → “Harati” (bahasa Dayak Ngaju ditambah akhiran/konfiks “i”) = full capasity/andal dan dapat diandalkan, sama seperti kata “kodrat” (bahasa Indonesia) mendapat akhiran/konfiks “i” menjadi kodrati= “keadaan begitu adanya dan absolut”. Pintar saja tidak cukup karena salah-salah bisa jadi “pintar mangalintar”- jika bekerja=Asal Bapak Senang. Pekerjaan tidak diniatkan sebagai ibadah sehingga akibatnya kehidupan yang bersangkutan jauh dari pahala. Pintar mesti didukung dengan akhlak dan budi pekerti luhur. Dalam konteks kesadaran bela negara, menurut Menhan Purnomo Yusgiantoro: Sumber Daya Manusia (SDM) yang hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa memiliki kesadaran moral bela negara akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan

16


negara. Ijinkan saya mengatakan disini bahwa program transmigrasi haruslah seiras dan seirama dengan program Kalteng Harati. Sebelum transmigrasi dilakukan, alangkah eloknya jika para transmigran tersebut dibekali dengan “kaharati” melalui diklat-diklat strategis. “Kaharati” adalah bentuk lain dari pada investasi selain infrastruktur guna menghadapi kehidupan jauh ke depan yang dipercaya semakin besar tantangannya. “Kaharati” merupakan kebutuhan yang sulit dihindari. Pers umum belum memuat artikel-artikel yang mempertanyakan daya asimilasi dari pada keturunan etnis baru dan asing yang akan datang dan bermukim di suatu tempat yang telah ada penduduknya dari keturunan etnis yang berbeda. Barangkali dikarenakan bahwa tidak baik mempersoalkan apalagi mempertentangkan perbedaan. Apakah transmigrasi yang dilakukan sekarang ini lebih sebagai upaya mengurangi kepadatan penduduk pada suatu tempat saja? Bisa saja terjadi demikian dan kebijakan yang diambil berangkat dari dalil “setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mana saja dalam wilayah hukum Indonesia”, yang pada saat kemarin pernah tidak mempunyai daya tarik estetik karena konotasi moralnya tidak diperoleh dari keserumpunannya dengan keadilan. Ide tentang suatu masyarakat dimana semua perbedaan kedudukan antara orang-orang ditiadakan adalah suatu ide yang terdapat di luar kenyataan sosiologis yang mungkin, dan tempatnya terdapat di dalam lingkungan imajinasi puitis saja. Sesungguhnya, walaupun individu-individu dan golongan-golongan struktur tertentu mungkin sangat berbeda-beda, namun masyarakat haruslah direncanakan sejauh mungkin untuk menekankan dan memperkuat kemanusiaan bersama yang mempersatukan dan bukannya perbedaanperbedaan kelas yang memecah-mecah mereka. Hakikat kebersamaan adalah keseragaman dalam hal menemukan tujuan.Cara-cara untuk mencapai tujuan bisa saja berbeda, tetapi tujuan harus tetap satu yaitu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saya pikir perlu ada Undang-Undang atau Perda atau semacam suatu “Gentlemen’s Agreement” yang mengecualikan orang-orang tertentu mengikuti program perpindahan penduduk. Barangkali kebijaksanaan negeri “Uncle Sam” (Amerika Serikat) tentang kependudukan patut dikaji kemungkinan implementasinya di Indonesia pada umumnya, di Kalimantan Tengah pada khususnya,

Opini yaitu provinsi yang menurut sejarah pernah terjadi konflik etnis dan sekarang sedang mengobarkan semangat memerangi kebodohan yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan. Undang-undang Imigrasi Amerika Serikat Tahun 1875 memuat daftar larangan masuk bagi para kuli, narapidana dan pelacur. Undang-Undang Imigrasi Amerika Serikat Tahun 1882, melarang orang-orang gila dan idiot. Undang-Undang Imigrasi Amerika Serikat tahun 1903, menambahkan larangan masuk bagi orang-orang yang berpenyakit ayan dan kurang waras. Undang-Undang Imigrasi Amerika Serikat tahun 1917, melarang orang-orang yang menderita “constitutional phsychopathic inferiority”. Seorang bernama Henry Goddard, atas penugasan United State Public Health Service (1912) menyusun tes Binet dan tes prestasi suplementer untuk diterapkan kepada wakil-wakil dari apa yang dinamakannya “ massa besar kaum imigran rata-rata.”Hasil-hasilnya tentu menimbulkan keprihatinan besar dalam diri para warga yang kritis, bahwa mereka yang terindikasi masuk kelompok pengecualian terdapat jumlah besar dan harus segera dipulangkan. Alhasil,yang menerima tidak repot dan yang

mengirim tidak melempar masalah begitu saja pada pihak yang menerima. Program Kalteng harati dapat berjalan mulus yaitu program tujuan seragam yang akan berhasil karena dilaksanakan bersama-sama meskipun dengan cara berbeda.Tindakan tidak saja mengoptimalkan peran lembaga pendidikan persekolahan. Peran lembaga pendidikan masyarakat juga dioptimalkan dengan koordinasi yang baik. Pasca reformasi perpolitikan di Indonesia yang begitu nyata dirasakan adalah rakyat sangat dilibatkan dalam setiap kebijakan pemerintah. Terbuka peluang untuk semua melibatkan diri membangun Kalimantan Tengah. Materi pembelajaran di lembaga pendidikan persekolahan, meliputi aspek kognitif, aspek apektif dan psikomotor dengan metode yang methodologis. Suatu imbauan yang relatif sederhana, karena siapa yang meragukan bahwa para penyumbang kepada kebudayaan tinggi pastilah ras yang bermoral tinggi. Semoga keagungan nasional yang sebenarnya lahir di Persada Nusantara yang kita cintai bersama. Penulis adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov.Kalteng

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL Provinsi Kalimantan Tengah Mengucapkan Selamat atas dilantik nya Agustin Teras Narang, SH sebagai Gubernur Kalimantan Tengah dan Ir. H. Achmad Diran sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan Tahun 2010 - 2015 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia Kepala Biro Drs. KARDINAL ISEN MULANG, Edisi Agustus 2010

17

Berita Foto

Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH saat menyampaikan sambutan pada Rapat Kerja Gubernur Kalimantan Tengah dengan Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang Palangka Raya, (9/8) dalam rangka tindak lanjut Rapat Kerja Presiden Republik dengan Menteri KBI II dan Gubernur se Indonesia di Istana Bogor.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ir. H. Achmad Diran membuka Rapat Kerja Daerah PKK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 di Aula Jayang Tingang Palangka Raya ,(5/8)

Wakil Gubernunr Kalimantan Tengah Ir. H. Achmad Diran disambut dengan upacara adat saat tiba di Bandar Udara Kabupaten Murung Raya, (7/8)

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ir. H. Achmad Diran foto bersama dengan keluarga asal Kotim yang akan mengikuti pemilihan Keluarga Sakinah Tingkat Nasional di Jakarta, (12/8)

18


Ucapan Selamat

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Mengucapkan Selamat atas dilantik nya Agustin Teras Narang, SH sebagai Gubernur Kalimantan Tengah dan Ir. H. Achmad Diran sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan Tahun 2010 - 2015 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia Plt. Sekretari Dearah DR. Siun, SH, MH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENGUCAPKAN DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIAKE-65

A. Teras Narang, SH

Gubernur Kalimantan Tengah

Ir. H. Achmad Diran

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ISEN MULANG, Edisi Agustus 2010

19

20



21

Cover Depan : Jayalah Provinsi Kalimantan Tengah; Jayalah NKRI. Merekam Moment Teras-Diran Jilid II 3. Memaknai Ke-65 RI di Balik Ramadhan 7

Recommend Documents