Consulting Study 11: Menghormati hak dan mengamankan mata pencaharian dalam melestarikan hutan Stok Karbon Tinggi

Consulting Study 11: Menghormati hak dan mengamankan mata pencaharian dalam melestarikan hutan ‘Stok Karbon Tinggi’

Desember 2015

Penulis Kerja ini dilakukan oleh orang-orang yang bekerja untuk Forest Peoples Programme sebagai berikut: Koordinator keseluruhan: Marcus Colchester dan Patrick Anderson Kajian Lapangan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia: Marcus Colchester, Chris Phillips, Dico Luckyharto dan Lisken Situmorang Tinjauan lapangan di Ocean Departement, Kamerun: John Nelson dan Messe Venant Tinjauan Nasional di Indonesia: Dico Luckyharto Tinjauan Nasional di Kamerun: Stephen Nounah Tinjauan Internasional: Marcus Colchester Tinjauan hukum nasional di Indonesia: Bernadinus Steny, Yance Arizona dan Gita Syahrani (pengacara konsultan) Tinjauan hukum nasional di Kamerun: Anouska Perram

Forest Peoples Programme 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh GL56 9NQ, UK Tel: +44 (0)1608 652893 Fax: +44 (0)1608 652878 [email protected] www.forestpeoples.org

© The High Carbon Stock Science Study 2015

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. You are free to reuse, reprint, or republish the work, in whole or in part, without written permission, provided that the source is acknowledged. To view a copy of this license, please visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

This report has been independently prepared by the author for the High Carbon Stock (HCS) Science Study. It is part of a series of consulting studies on high carbon stock, in the areas of biomass estimation, soil carbon dynamics, remote sensing, and socio-economics. Together, these consulting studies provide background information for the HCS Science Study’s synthesis report, but also they constitute stand-alone research that aims to shed light on this critical area of enquiry.

Daftar Isi Ucapan Terima Kasih

04

Ringkasan Eksekutif

05

Section 1:

Pengantar

07

1.1

09

Section 2:

Section 3:

Landasan

Temuan

10

2.1

Tinjauan Internasional

2.2

Tinjauan Nasional di Indonesia

13

2.3

Tinjauan Nasional di Kamerun

14

2.4

Tinjauan Tingkat Lokal di Ocean Department, Kamerun

15

2.5

Tinjauan Tingkat Lokal di Indonesia

25

Kesimpulan

35

3.1

Mengakui hak

3.2

Mengakomodasi mata pencaharian

36

3.3

Mengelola lahan sisihan

38

3.4

Kerangka hukum dan administratif

3.5

Verifikasi, tantangan dan ganti rugi

3.6

Melampaui Model Konsesi

39

Section 4:

Rekomendasi

41

Section 5:

Referensi

43

Lampiran 1:

Kerangka Acuan penelitian ini

47

Lampiran 2:

Kuesioner

49

Lampiran 3:

Responden kuesioner

52

Lampiran 4:

Tinjauan internasional – jawaban kuesioner

55

Lampiran 5:

Tinjauan tingkat nasional di Indonesia

97

Peta:

1.

Wilayah adat Desa Gwap

19

2.

Wilayah adat Desa Moungue

3.

Wilayah adat Desa Nkollo

4.

Wilayah adat Desa Bella

5.

Wilayah adat keempat desa yang terkena dampak konsesi Biopalm

22

6.

Lokasi PT KPC di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

26

7.

Konsesi kelapa sawit yang diterbitkan di sekitar Taman Nasional Danau Sentarum

27

8.

Hutan yang hilang dan kebun kelapa sawit KPC

28

9.

Daerah HCS dalam Izin Lokasi PT KPC

32

10.

Tumpang-susun peta-peta batas empat desa, Izin Lokasi dan HGU

33

11.

HCS dan HGU

34

20

Consulting Study 11 Menghormati hak dan mengamankan mata pencaharian dalam melestarikan hutan ‘Stok Karbon Tinggi’

Ucapan Terima Kasih Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada namanama berikut atas masukan dan kontribusi mereka pada penelitian ini: staf PT Kartika Prima Cipta; pemerintah daerah Kecamatan Suhaid dan Kecamatan Semitau; Pastor Paskalis, Sejiram; anggota Paroki Semitau; warga masyarakat dari Marsedan, Semitau, Kenabak, Kerangas, Menapar, Mensusai, Suhaid, Tanjung dan Mantan di Kapuas Hulu; Staf lapangan the Forest Trust; Nikodemus Ale (WALHI-KalBar), Agus Sutomo (LinkAR-Kalimantan), Mangarah Silalahi (Burung Indonesia), Wirendro Sumargo (Greenpeace), Karlo Lumbanraja (Sawit Watch), Ninil Jannah (Ekologika), Andiko dan Asep Firdaus (pengacara); warga masyarakat dari Gwap, Bella, Nkollo dan Moungue di Ocean Departement, Kamerun; Laurence Wete (foder), Patrice Kanga (MINFOF), Victorient Mba (APED), Horline Bilogue (Field Legalitas Advisory Group (BENDERA), Dieudonne FEKOUA (Centre de Recherches forestières appliquées et de développement (CARFAD)), Jean Gabriel Fokouo (CARFAD ) Ngoh Njoume Ndedie, Rufine Djeutchou, Florine Mokom, Youssef Tsafack (proyek REDD+ Kamerun); Stephen Krecik (Rainforest Alliance), Christopher Stewart (OLAM), Leo van der Vlist (Netherland Centre for Indigenous Peoples), Norman Jiwan (Transformasi untuk Keadilan -Indonesia), Petra Meekers (New Britain Palm Oil), TK Lim (Musim Mas), Eric Wakker (Aidenvironment), Perpetua George (Wilmar), Andrew Ng (Grassroots), Johan Verburg (Oxfam), John Raison (Mullion Group) , Tulio Brito (Agropalma), Anders Lindhe (High Conservation Values Resources Network), Katie Minderhoud (Solidaridad) dan Grant Rosoman (Greenpeace). Tiga kuesioner dijawab secara anonim. Tak satu pun dari orang-orang ini bertanggung jawab atas analisis yang disajikan dalam penelitian ini, yang merupakan kesimpulan dari para penulis yang disebutkan namanya di atas. Kerja ini didanai oleh IDH yang mendukung studi SPOM ini. Biaya tinjauan lapangan di Indonesia dilengkapi dengan pendanaan untuk FPP dari Climate and Land Use Alliance dan Ford Foundation, sedangkan pemetaan masyarakat yang terperinci di Kamerun dilakukan oleh FPP dan Okani dengan dana dari Uni Eropa.

04

High Carbon Stock Science Study


Ringkasan Eksekutif Keengganan pemerintah untuk menekan dampak lingkungan dan sosial dari ekspansi kelapa sawit telah menyebabkan kalangan industri mengembangkan skema sertifikasi sukarela untuk’ minyak sawit berkelanjutan. Namun, semakin meningkatnya keprihatinan internasional tentang perubahan iklim telah menyebabkan tuntutan standar yang lebih kuat untuk memberi jaminan kepada para pembeli bahwa minyak sawit yang dijual ‘bebas deforestasi’. Konsep Stok Karbon Tinggi (HCS) telah berkembang untuk menentukan lahan apa yang dapat dan tidak dapat dibuka sehingga minyak sawit dapat dikatakan tidak ‘mengandung deforestasi’. Tinjauan ini, yang merupakan bagian dari Studi Ilmiah HCS independen yang tengah dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan yang menjadi penandatangan Manifesto Minyak Sawit Berkelanjutan, mengeksplorasi apakah dan bagaimana konsep HCS dapat mengakomodasi hak-hak dan mata pencaharian masyarakat lokal dan masyarakat adat. Berdasarkan tanggapan kuesioner, wawancara dan lokakarya dengan ratusan orang di tingkat internasional, nasional dan lokal, studi ini melibatkan perusahaan, LSM, lembaga sertifikasi dan konsultan. Banyak yang orang yang diwawancarai di tingkat internasional dan nasional menyatakan pandangan bahwa konsep HCS pada awalnya tidak disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Konsep ini dirancang sebagai alat bagi perusahaan untuk menghindari deforestasi di konsesi mereka dan bahwa hal itu akan menekan hak dan mata pencaharian masyarakat pada awalnya tidak dipertimbangkan. Masih terdapat ketidakjelasan tentang apakah daerah yang ditetapkan sebagai hutan HCS akan tumpang tindih dengan daerah mata pencaharian masyarakat dan, jika demikian, kegiatan apa saja yang diperbolehkan. Bahwa beberapa perusahaan yang mengujicobakan konsep HCS memiliki kekurangan dalam mengidentifikasi dan menghormati hak-hak adat, telah mengabaikan langkah-langkah penting dalam mengamankan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) masyarakat dan penilaian Nilai Konservasi Tinggi (HCV) mereka tidak mengidentifikasi cukup lahan bagi kebutuhan pokok masyarakat, telah memperburuk dampak pemberlakukan HCS. Dianggap hampir mustahil bagi perusahaan untuk mencegah masyarakat menggunakan daerah HCS dengan menggunakan polisi atau menerapkan cara-cara penegakan lainnya. Oleh karena itu konsep HCS perlu secara tegas dikaitkan dengan langkah-langkah untuk

mengidentifikasi dan menghormati hak-hak masyarakat atas tanah adat mereka dan daerah-daerah penggunaan sumber daya mereka melalui pemetaan partisipatif. Tidak boleh ada tanah yang dialokasikan untuk HCS atau HCV (atau perkebunan atau kebun plasma) tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan. Alat yang jelas dan praktis harus dikembangkan untuk memastikan perencanaan penggunaan lahan masyarakat. Jika masyarakat akan diminta untuk menerima penyisihan lahan untuk HCS di tanah mereka, dibutuhkan paket insentif yang baik, yang harus memberi kompensasi kepada mereka atas manfaat yang hilang (jika ada), memastikan adanya lahan yang memadai untuk mata pencaharian mereka selama masa konsesi perkebunan kelapa sawit dan/atau menyediakan lahan alternatif. Pengelolaan daerah HCS oleh masyarakat harus menjadi norma. Diskusi dengan masyarakat tentang perkebunan kelapa sawit di Kamerun dan Indonesia mengungkapkan banyak rasa pesimis tentang konsep HCS. Banyak pihak berpendapat bahwa merupakan hal yang kontraintuitif jika industri yang membangun dengan membuka hutan ditugaskan untuk melestarikannya. Dalam pengalaman mereka, perusahaan anggota RSPO yang mengembangkan perkebunan di tanah mereka tidak menghormati hak-hak mereka, tidak melakukan FPIC dengan benar dan, di Indonesia, telah memaksakan penyisihan lahan untuk HCS tanpa persetujuan masyarakat. Di sisi lain, perusahaan sepakat dengan perlunya mengakui hak-hak mereka, FPIC dan melihat nilai-nilai baik dari perencanaan penggunaan lahan masyarakat. Selain itu, proyek percontohan HCS mengungkapkan bahwa, karena izin konsesi cenderung diterbitkan secara bertahap, perusahaan memilih untuk mengeluarkan daerah yang diidentifikasi sebagai hutan HCS dari izin final mereka. Dalam kasus skema percontohan di Indonesia, 90% dari daerah HCS yang diidentifikasi di wilayah konsesi sementara tidak dimasukkan dalam konsesi akhir. Daerah-daerah ini terletak di tanah masyarakat yang telah menolak pembangunan kelapa sawit dan telah memelihara hutan-hutan tersebut. Mengamankan hak-hak masyarakat ini adalah langkah berikut yang diperlukan untuk menuju keberlanjutan. Tinjauan ini mendapati kesepakatan umum bahwa, jika sistem HCS ingin dapat diterapkan secara luas dan ingin memastikan hasil-hasil sosial yang adil,


05


maka di sebagian besar negara diperlukan reformasi hukum untuk mengamankan hak masyarakat atas tanah dan memberikan kepastian hukum untuk daerah yang disisihkan. Kerangka hukum bagi perusahaan, masyarakat dan pengelolaan bersama daerah yang disisihkan juga perlu dikembangkan. Perencanaan penggunaan lahan di tingkat konsesi mungkin memiliki efek terbatas dan perlu dilengkapi dengan perencanaan penggunaan lahan di tingkat ‘yurisdiksi’. Untuk mengakomodasi hak dan sumber penghidupan, metode-metode perencanaan penggunaan lahan saat ini perlu dibenahi sehingga mereka mempertimbangkan, dan dikembangkan dari, penggunaan-penggunaan lahan yang ada saat ini. Sejumlah responden mengangkat pertanyaanpertanyaan yang lebih luas tentang ketergantungan yang berlebihan dari metode HCS pada pihak pemegang konsesi dan meragukan bahwa sistem konsesi bisa menjamin adanya manfaat yang adil bagi masyarakat. Sebagian masyarakat merasa bahwa sistem konsesi memang pada dasarnya bersifat konfliktual. Sistem produksi alternatif harus dipromosikan yang menyewakan atau meminjamkan tanah dari masyarakat, mendorong petani kecil mandiri atau mengalokasikan wilayah yang lebih besar untuk skema petani kecil. Hal ini pun akan membutuhkan perencanaan penggunaan lahan tingkat lanskap atau yurisdiksi. Namun, sampai saat ini konsep HCS belum disesuaikan agar cocok dengan sistem produksi petani kecil. Kesimpulannya, laporan ini menyarankan pemikiran yang lebih dalam akan konsep HCS jika konsep ini hendak direalisasikan di dunia nyata dengan cara yang dapat mengamankan hak, mengakomodasi sumber penghidupan dan menekan hilangnya hutan.

06



Bagian 1: Pengantar Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang cepat di Asia Tenggara dalam rangka untuk memasok permintaan global akan minyak nabati, pelumas industri dan bahan bakar nabati telah melahirkan keprihatinan global tentang dampak perdagangan ini terhadap hutan, keanekaragaman hayati dan masyarakat setempat.1 Meskipun telah berulang kali diminta, pemerintah dua negara, Malaysia dan Indonesia, yang memasok sekitar 85% dari perdagangan global minyak sawit, sangat lambat dalam mengambil tindakan yang efektif untuk menekan dampak ini melalui regulasi dan reformasi hukum. Sebaliknya, mereka menyajikan sektor perkebunan sebagai kontributor penting terhadap pembangunan nasional, yang menghasilkan lapangan kerja, devisa dan keuntungan bagi petani kecil. Meskipun telah jelas bahwa perdagangan minyak sawit telah menghasilkan kekayaan besar bagi para investor dan pemilik perkebunan, di tingkat lokal manfaat positifnya atas biaya tidak jelas.2 Di antara mereka yang terkena dampak negatif, wanita lebih menderita.3 Masyarakat adat dan masyarakat lokal, yang wilayah adat dan lahan dan hutan yang mereka kuasai secara informal telah diambil alih tanpa persetujuan terinformasi mereka untuk membuka jalan bagi perkebunan, adalah yang paling menderita.4 Pola ekspansi perkebunan skala besar yang cepat yang disertai dengan eksploitasi sosial dan kerusakan lingkungan ini sudah mulai berlangsung juga di Afrika dan Amerika Latin, di mana pemerintah memberikan banyak izin, kadang secara besar-besaran, kepada investor minyak sawit (yang seringkali adalah perusahaan Asia yang sama), tanpa pengaman lingkungan atau perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal.5 Mengingat keengganan para pemerintah nasional untuk mengatur dan membatasi dampak negatif dari sektor yang berkembang pesat ini, akhirnya industri kelapa sawit itu sendirilah, yang pada awalnya

bertindak bersama-sama dengan Organisasi NonPemerintah (ornop/LSM), yang harus mengembangkan standar sukarela yang dirancang dengan tujuan utama untuk: menjauhkan lahan kelapa sawit dari hutan primer; memastikan perusahaan perkebunan menyisihkan daerah yang cukup luas untuk menjaga atau meningkatkan ‘Nilai Konservasi Tinggi’ (HCV) dan; menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat atas tanah adat mereka dan hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka kepada rencana perkebunan di atas tanah mereka. The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang didirikan pada tahun 2004 dan yang mempertemukan investor, pengecer, manufaktur, pengolah, produsen dan LSM, telah mengadopsi, dan sampai sekarang telah dua kali merevisi, Prinsip dan Kriterianya (P&C) untuk memasukkan standar yang diklaim dapat menjamin ‘minyak sawit berkelanjutan bersertifikat.’ 6 LSM yang terlibat dalam RSPO sejak saat itu memfokuskan banyak upaya mereka untuk memastikan agar standar RSPO sungguh-sungguh diterapkan dan ditegakkan dalam praktiknya.7 Meskipun demikian, sejak RSPO dibentuk, kekhawatiran internasional tentang perubahan iklim semakin menajam. Seiring dengan semakin banyak bukti bahwa konversi hutan dan pengeringan rawa gambut berkontribusi besar-besaran terhadap emisi gas rumah kaca, tekanan telah diarahkan ke sektor kelapa sawit untuk mengambil langkah-langkah tambahan untuk menghentikan konversi hutan menjadi perkebunan manapun dan menghindari pembukaan kawasan lahan gambut. Upaya untuk menyertakan langkahlangkah tersebut ke dalam P&C RSPO selama revisi tahun 2011-2013 ditentang oleh para petani Malaysia dan Indonesia, yang banyak di antaranya merasa, dengan beberapa pembenaran, bahwa mereka diminta untuk mengeluarkan biaya tambahan dan menerima pembatasan atas rencana ekspansi mereka sementara pelaku-pelaku lain dalam ‘rantai pasokan’ tidak siap untuk berbagi biaya tersebut atau membayar harga yang pantas untuk ‘minyak sawit bebas deforestasi’.

FoE 2004; Wakker 2004; Colchester et alii 2006; Milieudefensie 2007; Marti 2008. Dan bahkan ditentang di tingkat nasional (Rheins 2014; Edwards 2015). 3 Li 2015a. 4 Colchester 2010; Li 2015b. Dapat dikatakan, tenaga kerja migran adalah kelompok yang paling tereksploitasi di sektor kelapa sawit, namun pemiskinan kaum miskin pedesaan yang tidak memiliki tanah di Indonesia dan Filipina berarti selalu ada lebih banyak tenaga kerja yang siap menerima pekerjaan di sektor ini dengan syarat-syarat yang diajukan perkebunan. 5 Colchester dan Chao 2013. 6 RSPO 2013. 7 Pernyataan Medan: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/11/Final%20Joint%20Statement%20of%20the%20 Medan%20Conference%20on%20Landgrabbing%20and%20Palm%20Oil%20Plantations%20in%20Southeast%20Asia.pdf 1 2


07


Di bawah tekanan berat kampanye-kampanye lingkungan, ‘merek-merek’ global telah berkeras menyatakan bahwa mereka tidak akan membeli produk yang ‘mengandung deforestasi’ atau berkontribusi terhadap pemanasan global. Akibatnya, sejak 20112012 telah terjadi penyebaran standar baru dan ‘alat’ yang ditujukan untuk ‘melampaui sertifikasi’8 dan memenuhi tuntutan pasar ini. Sebuah kolaborasi antara Greenpeace, Golden Agri-Resources (GAR) dan The Forest Trust mengembangkan konsep ‘Hutan Stok Karbon Tinggi’, yang pada intinya menggunakan pengukuran biomassa di atas tanah sederhana untuk memperkirakan kandungan karbon dari vegetasi dan menggunakannya sebagai proxy untuk memutuskan apa yang bukan ‘hutan’ dan apa yang merupakan ‘hutan’ dan dengan demikian apa yang dapat dan tidak boleh dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.9 GAR mengadopsi sebuah Kebijakan Konservasi Hutan untuk menerapkan pendekatan baru ini untuk semua perkebunannya pada tahun 2011 dan langkah yang sama kemudian diambil oleh perusahaan lain miliknya Asia Pulp and Paper (APP) yang juga berada di bawah tekanan berat dari Greenpeace untuk menghentikan pembukaan hutan. Pendekatan yang disebut ‘Pendekatan HCS’ ini sejak saat itu telah diresmikan dan diadopsi oleh para pelaku usaha yang lebih luas,10 termasuk lewat Palm Oil Innovation Group. 11 Pada tahun 2014, kelompok usaha kelapa sawit lainnya, termasuk petani kelapa sawit utama Malaysia dan Unilever, mengumumkan sebuah manifesto bertajuk ‘Sustainable Palm Oil Manifesto’ (SPOM) yang juga mengikat petani untuk menghentikan deforestasi dan untuk mengembangkan definisi ilmiah dari HCS yang dikembangkan melalui berbagai peninjauan. 12 Naskah ini dikembangkan sebagai kontribusi untuk penelitian yang lebih luas tersebut.13 Tujuan menyeluruh dari kerja ini, yang merupakan salah satu dari 14 kerja terpisah yang dikontribusikan untuk penelitian tersebut, adalah untuk memberikan panduan bagi kelompok perusahaan yang tergabung dalam SPOM tentang cara untuk mengakomodasi hak-hak dan mata pencaharian masyarakat lokal dan masyarakat adat ketika menerapkan pendekatan HCS untuk perencanaan penggunaan lahan tingkat konsesi di masa depan. Dalam kerangka acuannya, penelitian ini bertugas untuk mengkompilasi dan menganalisis pandangan para stakeholder ‘tentang implikasi dari pengenalan

Poynton 2015. GAR 2012. 10 http://highcarbonstock.org/ 11 http://poig.org/ 12 http://www.carbonstockstudy.com/HCS-Study/About-HCS-Study 13 Ibid. 14 Lihat Lampiran 2 untuk salinan kuesioner yang digunakan. 15 Lihat Lampiran 1 untuk seluruh isi TOR 16 Perram, 2015; Steni, Arizona dan Syahrani 2015. 8 9

08


peraturan baru yang berkaitan dengan perlindungan HCS’, dengan tujuan agar ‘pengetahuan ini kemudian akan digunakan untuk membantu memberikan panduan kepada perusahaan bersangkutan dan para pelaku usaha lainnya tentang cara paling efektif untuk mengakomodasi hak-hak dan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak sebagai bagian dari metodologi HCS’. Penelitian ini juga diminta untuk mencari tahu pandangan orang-orang yang diwawancarai mengenai ‘harapan saat ini tentang potensi ekspansi sektor kelapa sawit di kawasan tersebut dalam dekade berikutnya dan apa pandangan para stakeholder mengenai hasrat untuk melakukan ekspansi?’ Kerja ini dilakukan dengan menyusun dan melakukan survei yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi pandangan para stakeholder dalam kaitannya dengan semakin banyaknya komitmen industri pada hak-hak dan mata pencaharian lokal.14 Ini melibatkan mengumpulkan pandangan dari berbagai stakeholder di tingkat internasional dan dalam studistudi kasus tertentu pandangan tentang masalahmasalah ini di Kamerun dan Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan dampak yang mungkin ditimbulkan dari pengenalan peraturan baru yang berkaitan dengan Stok Karbon Tinggi. Selain itu, wawancara semiterstruktur dilakukan dengan berbagai stakeholder di tingkat nasional di Kamerun dan Indonesia. Di samping itu, di Kamerun dan Indonesia juga diselenggarakan lokakarya-lokakarya bersama masyarakat yang tinggal di konsesi-konsesi tertentu yang ditujukan pertama-tama untuk menjelaskan apa HCS itu dan untuk melaksanakan pelatihan pemetaan partisipatif. Peserta kemudian diminta untuk membuat konsep tentang bagaimana melaksanakan perencanaan penggunaan lahan masyarakat, dan membahas kemungkinan-kemungkinan dan tantangan-tantangan dalam mengakomodasi daerah Stok Karbon Tinggi di atas tanah adat masyarakat.15 Kerja ini dilengkapi dengan dua studi hukum terhadap kerangka kelembagaan di Kamerun dan Indonesia,16 yang dilakukan sebagai bagian dari tinjauan yang lebih luas mengenai peraturan-peraturan terkait yang dipimpin oleh ProForest. Studi ini menggunakan sebagian dari pemikiran-pemikiran hasil tinjauantinjauan hukum ini di bagian penutupnya.


1.1 Landasan Riset aksi sebelumnya yang dilakukan oleh Forest Peoples Programme dan mitra, termasuk di Kamerun17 dan Indonesia,18 telah menunjukkan bahwa apabila perencanaan penggunaan lahan HCV dan HCS dipaksakan tanpa partisipasi murni dan tanah dialokasikan kembali sebagai kawasan pelestarian lingkungan tanpa keterlibatan masyarakat atau penghormatan terhadap hak-hak hak dan mata pencaharian mereka, perencanaan tersebut mungkin tidak akan efektif atau akan menjadi lebih buruk. Hal ini dikarenakan antara lain: • Penilai (asesor) dan manajer perusahaan akan gagal memahami: keluasan hak-hak masyarakat lokal; bagaimana mereka mencari nafkah; serta hak dan status apa yang melekat pada tanah dan hutan di bawah sistem kepemilikan dan penggunaan tanah secara adat;

Misalnya, studi lapangan tentang pengalaman masyarakat dengan HCV, mengungkapkan bahwa apabila tanah masyarakat telah diambil alih untuk perkebunan kelapa sawit tanpa adanya penyisihan lahan yang memadai untuk ketahanan pangan lokal atau mata pencaharian mereka yang lebih luas, masyarakat terpaksa memperluas daerah berburu, pengumpulan dan pertanian mereka ke daerah yang telah disisihkan perusahaan untuk konservasi. Hal ini terutama jelas terlihat dalam situasi di mana perkebunan menyediakan lapangan kerja yang tidak pasti atau yang berupah rendah, skema plasma lambat dikembangkan atau tidak dikembangkan sama sekali, dan apabila lahan masyarakat diambil tanpa persetujuan (yang terinformasi).20

• Klasifikasi yang diberlakukan mungkin mempengaruhi sistem penggunaan lahan setempat; • Penyisihan lahan dan pembatasan yang diberlakukan mungkin melanggar hak-hak adat, menyebabkan munculnya kebencian terhadap atau perselisihan dengan pengguna setempat; • Pembatasan penggunaan akan memiskinkan masyarakat setempat atau menggusur penggunaan lahan mereka ke daerah lain; • Sistem penggunaan lahan yang terganggu cenderung menjadi lebih tidak berkelanjutan dan memberi tekanan lebih besar pada sumber-sumber daya yang tersisa, termasuk perkebunan maupun lahan yang disisihkan.19

Freudenthal, Lomax dan Venant 2013. Colchester, Jiwan dan Kleden 2014. 19 Colchester, Anderson dan Chao 2015. 20 Colchester et al. 2006; Colchester dan Jiwan 2006; Colchester, Wee, Wong dan Jalong 2007; Colchester, Anderson, Jiwan, Andiko dan Toh 2009; Colchester 2010; Colchester, Jiwan, Anderson, Darussamin dan Kiky 2011; Colchester dan Chao 2011; Colchester dan Chao 2013. 17 18


09


Bagian 2: Temuan Bagian laporan ini merangkum temuan-temuan dari tinjauan internasional (3.1), tinjauan nasional di Indonesia (3.2) dan Kamerun (3.3) dan lalu studi tingkat lokal di Kabupaten Kapuas Hulu, Indonesia (3.4) dan di Ocean Department, Kamerun (3,5). Dalam semua kegiatan ini, ratusan orang terlibat dengan menyatakan pandangan mereka tentang bagaimana penerapan konsep HCS sungguh-sungguh atau tidak mengakomodasi hak-hak dan mata pencaharian masyarakat lokal dan bagaimana hak-hak dan mata pencaharian ini dapat dilindungi dengan lebih baik lagi. Perlu dicatat bahwa pengetahuan dan pengalaman pribadi dengan konsep Stok Karbon Tinggi (HCS) tidak seragam. Meskipun tinjauan ini sengaja menargetkan para pelaku yang terlibat dalam pengembangan kelapa sawit atau bekerja dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal, yang dianggap mungkin memiliki sedikit pengetahuan tentang HCS, sebagian orang yang diwawancarai nyaris tidak memiliki pengetahuan tentang HCS sebelumnya. Hal ini terutama terjadi di Kamerun, di mana konsep ‘minyak sawit berkelanjutan’ juga relatif baru. Kebanyakan mereka yang diwawancarai yang sebelumnya telah memiliki pengetahuan tentang HCS cenderung mendasarkan jawaban mereka pada apa yang mereka tahu dari ‘Pendekatan Stok Karbon Tinggi’ yang awalnya dikembangkan oleh The Forest Trust dan Greenpeace bersama Golden Agri-Resources dan Asia Pulp and Paper.

2.1

Tinjauan Internasional

Tinjauan internasional dilakukan dengan mengirimkan kuesioner yang telah disiapkan (lihat Lampiran 2) kepada 56 organisasi (perusahaan dan LSM) yang diduga telah memiliki pengetahuan praktis tentang kelapa sawit dan HCS. Dari 18 responden (lihat Lampiran 3), 16 memberikan tanggapan rinci (tanggapan ini disalin sepenuhnya dalam Lampiran 4) di mana tiga orang di antaranya memilih untuk anonim.

10

bahwa konsep HCS belum dipikirkan, setidaknya pada awalnya, untuk mengakomodasi realitas pertanian hutan dan mata pencaharian berbasis hutan atau memperhitungkan tumpang tindih antara penggunaan lahan oleh masyarakat dan alokasi konsesi. Kurangnya pelaksanaan standar yang disepakati, terutama yang berkaitan dengan pemetaan partisipatif, penilaian HCV partisipatif dan FPIC, telah memperparah masalah. Salah satu perusahaan menyatakan bahwa sulit untuk melihat mengapa masyarakat akan pernah menerima Pendekatan HCS, karena pendekatan itu hanya akan membatasi pilihan mata pencaharian mereka tanpa membawa manfaat langsung bagi mereka. Pertanyaannya seharusnya bukanlah bagaimana HCS bisa mengakomodasi hak dan mata pencaharian, namun bagaimana masyarakat bisa mengakomodasi HCS. Untuk memperbaiki penerapan konsep HCS, sebagian besar responden sepakat bahwa perlindungan yang lebih kuat harus diterapkan untuk mengamankan hak-hak dan mata pencaharian. Langkah yang diambil harus mencakup penerapan yang benar dari Prinsip dan Kriteria RSPO, Analisa Dampak Lingkungan dan sosial HCV yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan HCV 5 dan 6 yang dimaksudkan untuk mengamankan kebutuhan pokok dan identitas budaya. Akan diperlukan pemetaan masyarakat yang tepat dan langkah-langkah untuk memastikan agar kesepakatan penggunaan lahan dapat menjamin persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan masyarakat. Ini juga akan berarti perencanaan penggunaan lahan tingkat lanskap yang lebih luas. Salah satu responden yang memilih untuk anonim merasa bahwa ‘hak tanah dari HCS perlu lebih diperjelas untuk menghindari legitimasi perampasan tanah atas nama konservasi stok karbon.’ Seorang responden lainnya merasa bahwa pendekatan HCS hanya bisa diterapkan secara efektif jika hak tanah masyarakat sudah aman. Sebuah LSM menyatakan bahwa ‘Sering kali ... masyarakat menjalani kehidupan yang netral karbon karena sistem tradisional atau sistem agribisnis/hutan yang telah lama dipraktikkan. Jadi jika banyak perusahaan ingin melindungi daerah HCS, biarkan saja.’

Memastikan agar konsep HCS dapat mengamankan hak dan mata pencaharian

Pertimbangan Hukum

Mengacu terutama pada pengalaman dengan ‘Pendekatan HCS’, mayoritas responden merasa bahwa ketika HCS diuji coba pertama kali, tidak ada cukup tindakan yang dilakukan untuk mengamankan mata pencaharian dan menghormati hak-hak masyarakat. Salah satu responden merasa bahwa alasannya adalah karena konsep tersebut dikonsepsi secara top-down tanpa keterlibatan masyarakat. Lainnya menyatakan

Perusahaan menyatakan bahwa meskipun dalam hukum Papua Nugini, Malaysia dan Gabon tidak ada persyaratan hukum yang jelas untuk mengamankan HCV dan HCS, hambatan untuk menyisihkan lahan untuk tujuan tersebut juga tidak ada. Sebaliknya, di Indonesia, ada hambatan bagi pemegang konsesi yang menyisakan ‘lahan tidur’ sebagai daerah HCV dan HCS dan karenanya perlu untuk mendapatkan persetujuan



pemerintah daerah untuk menetapkan daerah HCV dan HCS tersebut melalui penerapan ‘pendekatan yurisdiksi’. Seorang responden masyarakat adat sangat yakin bahwa ‘kontrol, pengelolaan dan pemanfaatan HCV dan HCS berbasis konsesi tidak dapat diterima dan akan menciptakan lebih banyak ‘perampasan hijau’ dan mengurangi luas lahan dan mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat lokal.’ Para responden memiliki pandangan sangat beragam tentang kegiatan mata pencaharian apa yang perlu diizinkan di daerah yang ditetapkan sebagai HCS. Telah dinyatakan bahwa Pendekatan HCS saat ini masih belum jelas tentang hal ini. Beberapa responden merasa bahwa semua kegiatan yang mengkonversi hutan harus dilarang, termasuk pertanian, perladangan berpindah, penebangan dan pertambangan. Lainnya berpendapat bahwa tidak ada kegiatan yang harus dilarang secara apriori selama mereka dapat menjaga berkelanjutan. Di sisi lain beberapa perusahaan dan LSM bersikeras bahwa, seperti yang dinyatakan salah satu responden, ‘masyarakat harus memiliki hak untuk melanjutkan penggunaan lahan mereka yang telah ada sebelum penetapan HCS’. Pandangan ini diungkapkan oleh salah satu perwakilan perusahaan yang mengatakan: HCS tidak harus didefinisikan sebagai kategori baru dan terpisah dari tanah yang dilindungi. Karbon harus diintegrasikan ke dalam sebuah rencana tata ruang tunggal bersama-sama dengan HCV dan FPIC di mana ada kegiatan-kegiatan tertentu yang diijinkan atau didorong dan ada yang tidak. Saya kira tidak akan terjadi kita membuat aturan semata-mata untuk melindungi karbon hutan di tingkat lokal tanpa mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan mata pencaharian. Telah dinyatakan bahwa apa yang diizinkan akan tergantung pada siapa yang memiliki kontrol atas hutan dan daerah HCS. Hak adat tidak harus dibatasi tapi sayangnya di beberapa negara, terutama Malaysia, hukum tidak mengakui hak-hak adat secara memadai. Seorang responden lain menganggap bahwa semua lahan masyarakat harus dikeluarkan dari pertimbangan kategori daerah HCS pada awalnya. Greenpeace mengungkapkan pandangan bahwa: ... kegiatan masyarakat manapun diperbolehkan selama melindungi dan tidak merusak kemampuan hutan untuk memulihkan diri sendiri. Jadi dalam daftar ini berarti mengambil dan mengumpulkan, berburu, dengan batasan-batasan pada ekstraksi kayu untuk keperluan pembangunan rumah. Setiap ekstraksi penggunaan kayu lokal perlu kontrol yang cukup untuk memastikan bahwa

hutan tidak akan terdegradasi lebih jauh. Beternak, bertani, perladangan berpindah, dll. saat ini berada di luar apa yang akan disebut sebagai hutan HCS. Responden memiliki pandangan yang serupa tentang bagaimana mendorong masyarakat untuk berhenti menggunakan daerah HCS termasuk: sertifikasi kolektif tanah mereka; pembayaran untuk jasa lingkungan atau untuk REDD; pembayaran kompensasi untuk hilangnya biaya kesempatan dan akses ke tanah; penyediaan lahan alternatif; penyediaan infrastruktur (terutama jalan), dan layanan kesehatan dan pendidikan; pengembangan mata pencaharian alternatif, termasuk melalui perkebunan plasma; mendapatkan kepastian untuk ikut ambil bagian dalam mengelola, atau bahkan memiliki secara penuh, daerah HCV dan HCS dan; pekerjaan sebagai penjaga hutan. Insentif-insentif yang sama diusulkan untuk ditawarkan jika masyarakat hendak diminta melepaskan hak-hak mereka atas tanah tetapi sejumlah responden – baik LSM maupun perusahaan – merasa bahwa lebih baik jika masyarakat tidak diminta melepaskan tanah untuk HCS sama sekali. Skema apapun yang menuntut masyarakat untuk mengurangi mata pencaharian atau menyerahkan tanah mereka harus tunduk pada pengembangan rencana penggunaan lahan yang terintegrasi dan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan. Hampir semua responden melihat nyaris tidak mungkin bagi perusahaan untuk mengamankan daerah HCS dan membatasi penggunaan kecuali daerah-daerah tersebut disisihkan melalui prosedur yang menjamin adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penggunaan lahan dan FPIC dan setelah pembatasan penggunaan telah dikompensasikan dengan benar. Hanya jika ada peraturan pemerintah baru yang mengatur daerah-daerah seperti itu maka penegakan bisa berjalan, namun ini akan menimbulkan konflik dan tidak mungkin akan berjalan efektif. Adalah wajar jika daerah HCS hanya akan dihormati oleh masyarakat jika mereka menerima insentif positif untuk mengelola dan memelihara daerah-daerah tersebut. Responden khawatir bahwa daerah HCS yang ditetapkan secara hukum mungkin berdampak negatif terhadap masyarakat. Seperti yang dikatakan salah seorang responden ‘Saya sedikit khawatir bagaimana pendekatan HCS dilaksanakan di lapangan. Siapa yang memiliki dan mengelola daerah-daerah HCS ini? Apakah masyarakat akan kehilangan haknya akibat penggunaan pendekatan ini?” Pemberlakuan pendekatan-pendekatan yang eksklusif akan mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, hilangnya tanah dan kerawanan pangan dan menurunnya mata pencaharian. Setelah menyebutkan risiko-risiko ini salah seorang responden bertanya ‘apakah para pendukung HCS akan bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas dampaknya pada masyarakat?”


11


Responden menyatakan berbagai opsi hukum di berbagai negara untuk menjadikan daerah-daerah HCS sebagai daerah yang dikontrol oleh masyarakat misalnya melalui pengakuan hak-hak adat atau hak milik kolektif, sertifikasi perorangan, pengakuan sebagai ‘hutan desa’ atau sebagai konsesi restorasi (Indonesia), sebagai daerah suaka margasatwa (PNG). Di Brasil, ada opsiopsi hukum untuk menjadikan semua jenis tanah warga sebagai tanah milik perorangan, milik kolektif, cadangan adat atau cadangan ekstraktif. Perbaikan perencanaan untuk mengakomodasi HCS, hak dan mata pencaharian di sektor kelapa sawit Mengamankan mata pencaharian dalam konteks mengalokasikan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan daerah sisihan untuk konservasi bisa dilakukan dengan melakukan penilaian HCV 5&6 yang baik, dikombinasikan dengan pemetaan partisipatif, perencanaan penggunaan lahan terpadu dan FPIC, namun ada ketidakpastian tentang apakah definisi HCV 5 cukup terbuka untuk mengamankan lahan yang memadai untuk pertanian dan perladangan berpindah dan bagaimana masyarakat dan orang-orang yang bekerja dengan mereka benar-benar dapat membuat prediksi yang baik akan kebutuhan lahan masyarakat di masa depan mengingat ekonomi dan sistem mata pencaharian, tuntutan materi dan nilai-nilai seringkali cepat berubah. Salah satu perusahaan yang beroperasi di Malaysia dan Indonesia memperkirakan kebutuhan lahan masyarakat berada pada angka 6,25 ha/keluarga. Perusahaan lain di PNG menganggap masyarakat mungkin, dari waktu ke waktu, mengkonversi kawasan hutan yang terletak tidak terlalu jauh (hutan yang dapat ditempuh dalam satu jam berjalan kaki dari jalan yang baru dibangun). Merampas akses masyarakat ke tanah melalui alokasi lahan untuk perkebunan, HCV dan HCS pasti akan menimbulkan kontroversi. Seperti yang dikatakan salah satu lembaga sertifikasi: ‘Sebuah desa tanpa tanah seperti gula tanpa rasa manis’. Meskipun beberapa responden merasa bahwa penyediaan ‘tanah untuk lahan’ mungkin memuaskan sebagian komunitas, komunitas lain merasa bahwa manfaat dari pembangunan perkebunan sudah cukup sebagai alternatif selama program petani plasma berjalan berkelanjutan dan cukup ekstensif. Salah satu perusahaan mengatakan bahwa jika tidak disisakan cukup lahan untuk mata pencaharian, orang dipaksa untuk pindah atau, yang lebih mungkin, akan membuka daerah HCV dan HCS. Di sisi lain, perusahaan lainnya berpandangan bahwa masyarakat akan harus meninggalkan sistem ekstensif penggunaan lahan mereka, dan mengintensifkan ekonomi mereka pada luas lahan yang lebih kecil dan memodernisasi gaya hidup mereka. Meskipun demikian, sebagian lainnya merasa bahwa pembagian lahan lebih tepat sementara seorang responden merasa bahwa model konsesi secara

12


intrinsik bertentangan dengan hak-hak masyarakat dan mata pencaharian dan pendekatan alternatif akan diperlukan jika kelapa sawit benar-benar ingin menguntungkan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para responden kemudian mengungkapkan pandangan kehatian-hatian tentang ekspansi lebih lanjut kelapa sawit. Salah satu perusahaan berpandangan bahwa meskipun di Malaysia dan Indonesia seharusnya tidak ada pengembangan lebih lanjut, dan sebaliknya fokus harus ditempatkan pada peningkatan hasil, ‘negaranegara yang memiliki banyak hutan dengan sejarah laju deforestasi yang rendah/degradasi, memiliki hak untuk memilih jalan pembangunan mereka sendiri yang mungkin mencakup perkebunan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pembangunan pedesaan.’ Setidaknya perlu dilakukan perencanaan penggunaan lahan yang lebih komprehensif oleh pemerintah dengan melibatkan semua stakeholder, dengan upaya perencanaan yang lebih kuat oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak dan mengalokasikan lahan yang memadai untuk kebutuhan masyarakat untuk menjamin keamanan pangan lokal. Telah disebutkan bahwa kampanye LSM saat ini hanya menargetkan beberapa dari perusahaan-perusahaan besar ini dan sebagian besar pembukaan hutan masih terus berjalan tanpa tentangan: hanya peraturan pemerintah dan standar yang diwajibkan hukumlah yang akan menjamin kinerja yang memadai dari semua perusahaan. Seorang responden lain menyarankan untuk membuat akses pasar tergantung pada penghormatan terhadap hak-hak dan mata pencaharian. Perhatian akan hal ini diungkapkan bahwa meskipun tampak jelas bahwa, setidaknya di Asia Tenggara, intensifikasi produksi pada perkebunan yang ada adalah satu-satunya cara melangkah ke depan, konsep HCS dalam kenyataannya digunakan untuk melegitimasi ekspansi lebih lanjut dan pada akhirnya konsep HCS mungkin memiliki dampak keseluruhan yang negatif. Salah satu lembaga sertifikasi menyimpulkan bahwa, selama model konsesi perusahaan berjalan terus, peningkatan konflik sosial tidak dapat dihindari dan kebutuhannya sekarang bergeser ke pendekatan berbasis petani kecil. Namun, responden lainnya mengatakan bahwa meskipun petani kecil hanya membuka kawasan hutan yang kecil secara perorangan, secara kolektif dampaknya bisa cukup besar, seperti yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera; meskipun demikian, mengadaptasi pendekatan HCS untuk petani kecil masih belum dipikirkan. Seperti yang direfleksikan salah satu perusahaan: Masyarakat tradisional di seluruh dunia telah menghadapi banyak tantangan dalam sejarah perkembangan mereka. Saya harap kita tidak membuat tantangan tambahan dan tidak adil dengan HCS.


2.2

Tinjauan Nasional di Indonesia

Sampai saat ini di Indonesia, pemberitaan pers hanya diberikan kepada dua perusahaan yang benar-benar merintis ‘Pendekatan HCS’ di lapangan, yaitu Golden Agri-Resources di sektor kelapa sawit dan Asia Pulp and Paper di sektor pulp. Sama halnya dengan di tingkat internasional, orangorang yang diwawancarai di Indonesia sangat beragam pandangannya tentang implikasi dari HCS terhadap hak dan mata pencaharian masyarakat. Pandangan ini bervariasi tergantung pada tingkat pemahaman individu akan metode HCS serta prioritas pribadi atau kelembagaan mereka. Jawaban kuesioner juga tergantung pada apakah mereka mengacu pada bagaimana HCS sebaiknya diterapkan, menurut pandangan mereka, bagaimana HCS dikembangkan pada awalnya atau bagaimana HCS benar-benar diterapkan menurut mereka. File Excel yang disertakan sebagai lampiran terpisah dari laporan ini berisi delapan wawancara tatap muka lengkap yang dilakukan untuk penelitian ini. HCS dilihat sebagian orang yang diwawancarai sebagai alat untuk melegitimasi praktek bisnis dan yang ditujukan terutama untuk melestarikan ekosistem. Dalam pandangan mereka, alat HCS ini mendukung, atau hanya dapat mendukung masyarakat sejauh dilengkapi dengan pengakuan yang efektif terhadap hak dan FPIC. Sebagian responden merasa bahwa HCS sebagaimana diterapkan pada awalnya tidak mengakomodasi hak dan mata pencaharian dan tidak menuntut penghormatan terhadap hak dan mata pencaharian atau hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka atas rencana penggunaan lahan yang hendak dilaksanakan. Orang-orang yang diwawancarai memiliki pandangan yang sangat beragam tentang jenis penggunaan lahan apa yang diizinkan di daerah yang ditetapkan sebagai HCS. Organisasi lingkungan dan konservasi cenderung bersikeras bahwa meskipun penggunaan lahan yang berkelanjutan harus dibolehkan berlanjut, kegiatankegiatan seperti pertambangan, penebangan, dan pertanian di hutan (‘apapun yang melibatkan konversi’) harus dilarang. Di sisi lain, pendamping masyarakat cenderung bersikeras bahwa hak-hak masyarakat untuk memutuskan apa yang akan dilakukan di tanah mereka harus dihormati dan mata pencaharian mereka harus diprioritaskan. Ketahanan pangan harus dijamin melalui perencanaan penggunaan lahan, dan kesepakatan tentang daerah konservasi manapun untuk membentuk daerah-daerah HCS harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat.

Dikotomi yang sama juga diamati dalam menanggapi pertanyaan tentang bagaimana mendorong masyarakat untuk menerima HCS di tanah mereka dan menyerahkan hak-hak mereka atas tanah mereka untuk daerah yang disisihkan untuk kepentingan konservasi. Di satu sisi, para pendukung masyarakat bersikeras bahwa masyarakat harus diberi kompensasi untuk setiap pemanfaatan yang hilang - ‘perusahaan harus membayar’ - dan mereka tidak harus menyerahkan daerah HCV dan HCS melainkan daerah-daerah ini perlu dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat. Atau, masyarakat harus dapat menyewakan bukannya menjual tanah mereka atau masyarakat perlu mendapatkan saham di perusahaan dan mata pencaharian mereka terjamin. LSM lingkungan menekankan bahwa masyarakat harus ‘diberi’ kesempatan untuk menggunakan hutan untuk mengambil HHBK dan diberi kompensasi melalui CSR. Salah satu lembaga konsultasi mempertanyakan legitimasi klaim lahan dari masyarakat, menekankan legalitas konsesi dan mempertanyakan hak masyarakat untuk mendapatkan kompensasi. Orang-orang yang diwawancarai terbelah tajam mengenai apakah perusahaan bisa ‘mencegah’ masyarakat menggunakan daerah HCS. Salah satu organisasi konservasi sungguh-sungguh menganjurkan CSR dan mempekerjakan orang lokal sebagai penjaga hutan (eco-guard) sebagai ganti rugi bagi orang-orang yang kehilangan akses dan menegakkan kepatuhan tetapi kebanyakan sepakat bahwa ‘konservasi model benteng’ tidak akan berhasil. Jika akses seseorang ke tanah akan dihilangkan, maka orang tersebut harus diberi lahan alternatif yang luasnya setara. Semua pengaturan tersebut harus tunduk pada FPIC dan memungkinkan adanya pilihan akan kontrol dan pengelolaan masyarakat melalui sistem adat. Umum disepakati bahwa opsi-opsi hukum untuk mengamankan daerah HCS, yang berada di dalam daerah yang ditetapkan sebagai Hak Guna Usaha (HGU), belum ada sampai saat ini. (Namun, perusahaan yang mengembangkan konsesi kayu pulp memiliki kebijaksanaan untuk menyisihkan daerah tertentu di dalam HTI untuk konservasi). Meskipun demikian, pandangan itu diungkapkan bahwa agar sistem HCS dapat berjalan baik, maka reformasi hukum akan diperlukan untuk menyediakan keamanan dan insentif yang memadai bagi perusahaan untuk pengelolaan jangka panjang daerah HCS. Juga disepakati oleh hampir semua pihak, bahwa pemberlakuan tenurial seperti itu bisa merugikan masyarakat, dan mungkin dapat memicu konflik atau menimbulkan ‘pengungsi pedesaan’, dan akan dilihat sebagai perampasan tanah yang diintensifkan. Perlunya FPIC, dengan demikian, sangat dituntut oleh banyak pihak. Namun, selain PERDA, tidak ada peraturan lain saat ini yang memberikan pilihan untuk mengamankan kontrol masyarakat atas daerah yang ditetapkan sebagai HCS, meskipun dinyatakan bahwa pembacaan yang progresif dari UU Pokok Agraria tidak mengesampingkan pengembangan peraturan yang memungkinkan tenurial seperti itu. High Carbon Stock Science Study

13


Upaya-upaya untuk mengamankan mata pencaharian akan membutuhkan penghormatan terhadap tanah adat, FPIC, perencanaan penggunaan lahan masyarakat, jaminan lahan untuk lahan dan tenurial yang aman. Konflik lahan diperkirakan akan terjadi kecuali alternatif-alternatif yang diciptakan dapat memberikan kompensasi yang memadai, mata pencaharian dan lapangan pekerjaan dan akses ke lahan untuk kebutuhan pokok dan keamanan pangan. Meringkas pandangan orang-orang yang diwawancarai, pandangan mereka secara umum adalah bahwa, berdasarkan hal-hal di atas, ekspansi kelapa sawit lebih lanjut dapat berlangsung hanya dan jika hanya, tenurial masyarakat terjamin, standar sukarela dijunjung, konflik diselesaikan terlebih dahulu dan nilai-nilai lingkungan dilindungi. Kebanyakan LSM merasa bahwa hanya setelah pemerintah mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang mengamankan hak-hak masyarakat dan menyediakan kerangka kerja yang bisa diterapkan bagi perusahaan dan masyarakat untuk mengelola daerah HCV dan HCS maka ekspansi dapat tidak menimbulkan kerusakan. Namun, salah satu LSM berpandangan bahwa ekspansi kelapa sawit tidak membawa manfaat apapun bagi masyarakat dan seluruh perizinan berikutnya harus dihentikan. LSM lainnya berpandangan bahwa diperlukan perubahan pendekatan: ‘perusahaan harus menyadari bahwa mereka adalah tamu di atas tanah masyarakat adat dan masyarakat lokal.’ Hukum harus ditegakkan, korupsi harus diakhiri dan transparansi harus diwujudkan.

2.3

Tinjauan Nasional di Kamerun

Tinjauan nasional di Kamerun dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan sembilan orang dari LSM dan pemerintah Kamerun. Mayoritas responden tidak begitu mengenal konsep HCS, mereka lebih mengenal perencanaan penggunaan lahan dalam konteks kawasan lindung, HCV, industri ekstraktif, proyek REDD+ dan eksploitasi kayu daripada perkebunan kelapa sawit. Orang-orang yang diwawancarai utamanya berpandangan bahwa konsep HCS akan memberlakukan pembatasan pada hak-hak dan mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat lokal, sehingga tidak akan mungkin bagi mereka untuk mendorong penggunaan konsep tersebut, karena mungkin akan mengurangi ruang lingkup mata pencaharian mereka dan menyebabkan represi. Bagi mereka konsep HCS tampaknya, sejauh telah dipraktikkan sampai saat ini, tidak cukup memberi perlindungan pada kepentingan masyarakat dan, karenanya, harus dirumuskan kembali untuk mencapai tujuannya. Tidak banyak diketahui tentang sejauh mana hukum nasional mengizinkan daerah-daerah dalam konsesi untuk dilestarikan sebagai HCV dan HCS.

14


LSM berpandangan bahwa semua kegiatan masyarakat kecuali pertambangan harus diizinkan di daerah-daerah yang ditetapkan sebagai HCS dan bahwa konsep HCS harus diberlakukan hanya jika ada tanah dan sumber daya yang memadai bagi masyarakat setempat untuk kehidupan mereka sehari-hari. Memang, masyarakat hanya akan mungkin menyerahkan tanah untuk HCS jika hak-hak dan mata pencaharian mereka yang lebih luas telah terjamin. Namun, ada banyak rasa pesimis tentang seberapa nyata jaminan tersebut mengingat pengalaman masyarakat yang umumnya negatif dengan pemberlakuan skema konservasi dan kecenderungan pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan industri maupun kawasan lindung dengan mengorbankan masyarakat. Meskipun demikian, perwakilan pemerintah mengatakan bahwa dalam kenyataannya, kawasan lindung telah bertindak untuk melindungi masyarakat dari dampak yang bahkan lebih buruk lagi. Daerah HCV dan HCS dengan cara yang sama mungkin memberikan lebih banyak ruang bagi mata pencaharian masyarakat, terutama untuk pemburu dan pengumpul, selama kegiatan tersebut tidak dilarang. Namun mereka mengakui bahwa petani Bantu kemungkinan akan dipersempit mata pencahariannya dan karenanya perlu ada kompensasi atas kerugian mereka dengan mempromosikan kegiatan ekonomi alternatif seperti perdagangan, pemeliharaan ternak dan pemeliharaan unggas. Saat ditanya bagaimana kelompok usaha bisa membujuk masyarakat untuk berhenti menggunakan daerahdaerah yang dianggap HCS, pandangan mayoritas stakeholder menjadi lebih radikal dan menganggap bahwa HCS pada keseluruhannya merugikan masyarakat dan beberapa responden tidak berkenan menjawab pertanyaan itu. Kalangan LSM merasa bahwa, melihat kerangka hukum saat ini, setiap cara untuk melegalkan dan melindungi daerah HCS akan menyebabkan tanah secara formal menjadi milik negara dan ini pasti tidak dapat dihindari akan melarang akses masyarakat atau sangat membatasi kebebasan masyarakat dan membuat mereka lebih rentan terhadap kriminalisasi atas penggunaan dan akses ke sumber daya yang mereka lakukan. Melegalisir daerah HCS akan memberangus hak-hak adat masyarakat. Opsi alternatif membiarkan masyarakat sendiri yang mengontrol dan mengelola daerah HCS tidak memungkinkan karena pemerintah Kamerun belum mengaturnya. Akibatnya, risiko yang dibayangkan adalah bahwa begitu daerah telah disisihkan untuk HCV dan HCS, tidak akan ada daerah yang tersisa untuk kegiatan tradisional masyarakat.


Ekspansi kelapa sawit lebih lanjut tampaknya tak terelakkan mengingat ambisi negara tersebut di bidang ekonomi, namun menurut LSM, perlu dilakukan semua usaha untuk meminimalkan dampaknya terhadap mata pencaharian masyarakat. Ini harus dicapai dengan memastikan: • pemegang konsesi menghormati daerah penggunaan adat masyarakat; • pengembangan masyarakat dalam hal lapangan kerja dan penyediaan infrastruktur; • dialog terbuka antara masyarakat dan perusahaan serta; • pembagian keuntungan yang efektif dan wajib (cahier de charge). Secara keseluruhan, LSM di Kamerun tidak melihat pembentukan daerah HCS sebagai hal yang baik karena ada kemungkinan akan membatasi aktivitas masyarakat lokal di wilayah-wilayah konsesi. Kebijakan pemerintah saat ini mendukung tindakan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan (REDD) karena, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Konservasi, setiap pengurangan emisi dapat menghasilkan matching fund. Meskipun pemerintah telah mengadopsi pedoman FPIC untuk melaksanakan proyek-proyek REDD+, sesuai dengan persyaratan Bank Dunia,21 pandangan umum adalah bahwa pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat menghalangi proyek penyerapan karbon karena proyek ini dianggap merupakan kepentingan nasional dan global.22

2.4 Tinjauan Tingkat Lokal di Ocean Department, Kamerun Mengenalkan Pendekatan HCS kepada Masyarakat di Ocean Department, Kamerun Pada bulan April 2015, FPP melakukan kunjungan lapangan 10 hari ke Ocean Department, Kamerun untuk mengkaji pandangan masyarakat tentang implikasi dari penerapan konsep HCS dalam proyek pembangunan kelapa sawit, untuk membahas bagaimana mengakomodasi dan melindungi hak-hak dan mata pencaharian masyarakat lokal dan masyarakat adat, dan mengembangkan aturan-aturan yang mungkin untuk memastikan tercapainya hasil yang dapat diterima. Daerah yang dipilih mencakup campuran karakteristik kelompok etnis, dalam hal ini desa-desa hutan Bassa (berbahasa Bantu) yang memiliki fokus yang kuat pada pertanian hutan dan suku Bagyeli (yang disebut ‘Pigmi’), yang secara turun-temurun bergantung pada berburu dan mengumpulkan. Serangkaian kunjungan ke pertanian dan masyarakat dilakukan untuk berbicara dengan para petani dan masyarakat hutan lainnya di dalam dan sekitar daerah yang terkena dampak pembangunan kelapa sawit, karet dan pertambangan, untuk mendapatkan gambaran tentang sistem pertanian dan sistem produksi lainnya yang membentuk landasan mata pencaharian masyarakat. Diskusi yang dilakukan difokuskan pada daerah-daerah yang ditargetkan untuk pengembangan kelapa sawit oleh perusahaan yang selanjutnya dikenal sebagai Biopalm.23 Selain survei lapangan dengan orang per orang, proses konsultasi mencakup satu pertemuan publik untuk berkonsultasi dengan 3 kepala desa (yang tidak bertempat tinggal di desa masing-masing), diikuti oleh 3 lokakarya masyarakat yang melibatkan lebih dari 120 orang yang mewakili warga masyarakat setempat termasuk masyarakat adat yang difokuskan pada hasil hutan, dan petani Bantu, dari 2 kawasan desa utama dalam zona pengembangan kelapa sawit. Desa-desa yang ditargetkan oleh proses ini adalah Desa Gwap dan Desa Bella, yang terletak di daerah yang ditargetkan untuk pengembangan kelapa sawit oleh Biopalm, yang terletak di Ocean Department, di dalam dan sekitar UFA 10-003 yang tumpang tindih dengan arrondissements Lokoundje dan Bipindi. Dua komunitas lain juga terlibat dalam acara ini karena mereka disebutkan dengan jelas dalam (dan, diperkirakan, karenanya tunduk pada) keputusan tanah presiden untuk Biopalm. Keduanya adalah desa tetangga Nkollo, dan Moungue, yang terletak di jalan menuju Bipindi (lihat Peta 5 di muka surat 23).24

RPP Cameroon, World Bank. WWF, GIZ, CED 2015. 23 Biopalm adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh anggota RSPO Geoff Palms yang ternyata berkaitan dengan kelompok usaha Siva Group yang terdaftar di Chennai, India (ProFundo 2015). 24 Untuk menghindari tuduhan dan sengketa, catatan di bawah ini tidak menyebutkan identitas 21 22


15


Sebelum pelaksanaan konsultasi, telah dilakukan kerja-kerja oleh mitra lokal FPP Okani selama perpanjangan waktu, yang bekerja bersama jaringan organisasi-organisasi lokal lain termasuk APED, dalam rangka mendukung masyarakat mengembangkan dan menghasilkan program pemetaan berbasis masyarakat untuk mendokumentasikan hutan adat dan daerah pertanian mereka. Tinjauan terhadap implikasi dari HCS dengan demikian berada dalam inisiatif regional FPP yang lebih luas, untuk mendukung masyarakat hutan dan organisasi-organisasi mitra untuk memantau dan meningkatkan penerapan pengaman sosial di sekitar proyek konservasi, agribisnis dan infrastruktur di 5 negara di Afrika Barat dan Afrika Tengah. Yang menjadi inti kerja ini adalah upaya untuk membangun kapasitas masyarakat sehingga mereka menjadi terinformasi dan lebih mampu bernegosiasi secara efektif dan langsung dengan pihak luar yang mengincar tanah mereka.25 Wilayah di mana konsultasi ini diadakan saat ini tengah mengalami booming kepentingan pemerintah dan investor, yang sebagian besar dipicu oleh pembiayaan internasional untuk pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Rencana pemerintah saat ini untuk wilayah ini termasuk pembangunan sebuah pelabuhan air dalam baru yang terletak 40 km di sebelah selatan Kribi (ibukota provinsi), dan pembangunan menyeluruh kembali dari kota itu, yang akan menghasilkan sebuah kota besar baru yang terletak di lingkungan pelabuhan, dengan perusahaan-perusahaan investor kunci berhasil mendapatkan konsesi tanah yang luas di sekitar pelabuhan itu sendiri. ‘Rasa’ dan harapan besar akan kota yang makmur dari anggota dewan Kribi diwujudkan di tingkat lokal menjadi booming tanah yang tengah berlangsung (khususnya di kota-kota, tetapi juga di daerah pedesaan, terutama melalui konsesi atau lahan pertanian), sebagian besar didorong oleh agribisnis, dengan perusahaan pertambangan mencari tempattempat kecil yang kaya dengan biji mineral. Dalam konteks inilah Biopalm memohon konsesi yang disahkan melalui keputusan 3 tahun di atas daerah yang luasnya dirahasiakan di kawasan Loukoudje dan Bipindi milik pemerintah di Ocean Department (yang tumpang tindih dengan unit kehutanan UFA 10-003). Pertanian dan Hutan Bera: Rotasi pertanian di sekitar lokasi Di Gwap, tanah dikelola secara tradisional, dan arsitektur pertanian subsistennya merupakan arsitektur khas daerah tersebut. Di sini pertanian didasarkan pada perladangan tebang-dan-bakar berpindah yang dilakukan kelompok-kelompok keluarga. Tumpang sari berbagai sayuran lokal, jagung jenis tertentu, dan berbagai tanaman umbi-umbian adalah makanan pokok,

25

16

Program kerja yang lebih luas ini didanai oleh Uni Eropa. High Carbon Stock Science Study

selain ubi kayu dan pisang. Selain ruang sakral yang luas khusus untuk upacara inisiasi (begitulah menurut masyarakat setempat), dalam wilayah adat Gwap, misalnya, ada ‘hutan cadangan’ besar di mana berbagai keluarga dan klan sejak lama telah mengembangkan rencana ekspansi jangka panjang mereka termasuk kebun, bera dan daerah cadangan untuk pengembangan di masa mendatang. Selain daerah pertanian ini ada kawasan hutan yang terletak paling jauh dari desa, yang dimanfaatkan semua warga untuk berburu (meskipun masyarakat adat Bagyeli yang paling banyak menggunakan kawasan hutan ini). Untuk masyarakat Bassa (Bantu), investasi di tanah semakin melibatkan pembentukan kebun karet, palem dan coklat milik pribadi yang cukup besar (2-4 ha), selain lahan terpisah yang diperuntukkan untuk menghasilkan makanan tradisional. Untuk masyarakat Bagyeli fokus terbaru adalah meluaskan lahan yang mereka gunakan untuk pertanian untuk mengurangi ketergantungan mereka menjual tenaga untuk masyarakat Bantu. Sementara ini mereka bekerja untuk menjaga akses hutan mereka yang luas ke hasil hutan musiman melalui berburu dan mengumpulkan, tapi hak-hak mereka atas tanah seringkali diabaikan atau, yang lebih sering, ditindih oleh klaim masyarakat Bantu, yang diperkuat oleh kepala desa. Bagi semua kelompok lokal berbeda yang kami temui di 4 wilayah desa yang kami survei, metode pertanian pokok berupa perladangan tebang-dan-bakar melibatkan pembukaan sedikit lahan setiap tahunnya, sambil memberakan lahan-lahan berukuran serupa hingga 6 atau bahkan 10 tahun. Pola yang umum ini, yang mudah diamati di daerah tersebut, menunjukkan bahwa jika lahan bera keluarga dan daerah cadangan yang “khas” di sana ini diukur, ukuran sebenarnya mungkin sampai 10 kali lebih besar dari lahan yang saat ini ditanami (angka ini termasuk daerah bera yang tengah dibiarkan tumbuh kembali). Temuan-temuan ini sesuai dengan data yang tercantum dalam peta tanah sekitar 30 komunitas lain di arrondissement Bipindi antara tahun 2001 dan 2007. Peta-peta ini dibuat untuk membantu masyarakat mengamankan tanah yang terkena dampak Proyek Jaringan Pipa Gas ChadKamerun. Bertemu dengan Kepala Desa: Penentangan dari hampir seluruh masyarakat terhadap perkebunan, namun aturan-aturannya seperti apa? Pada hari Sabtu tanggal 19 April 2015 FPP mengadakan pertemuan publik di kalangan masyarakat Nkollo dengan perwakilan kepala desa 3 komunitas. Mereka termasuk 2 kepala desa (dari Nkollo dan Gwap), dan satu wakil kepala desa (dari Moungue). Kepala desa Bella tidak diwakili pada pertemuan ini. Waktu kunjungan kami memanfaatkan waktu ketika semua kepala desa


mengunjungi komunitasnya untuk pertemuan kuartal rutin dengan chef du canton. Kami berhasil berbicara dengan mereka pada hari Sabtu sebelum mereka kembali ke tempat tinggal mereka yang sebenarnya di Kribi dan Edea, dua kota besar sekitar 1 dan 2 jam perjalanan darat dari daerah masyarakat. Kepalakepala desa ini seia-sekata dalam keinginan mereka untuk mencatat hasil pengamatan dan posisi mereka sehubungan dengan kemungkinan pengembangan kelapa sawit di atas tanah masyarakat yang mereka wakili.

Orang-orang yang diwawancarai menyatakan keprihatinan bahwa masyarakat Gwap, Moungue dan Nkollo disebutkan dalam dokumen keputusan presiden sementara yang dititikberatkan pada Bella, yang mungkin menjadi dasar bagi klaim Biopalm atas tanah di daerah mereka, karena tidak satupun dari ke-3 komunitas ini dikonsultasikan dalam penyusunan keputusan sementara ini dan, satu komunitas (Moungue) menghuni daerah yang terletak seluruhnya di luar yurisdiksi Loukoundje (yakni, berada di kawasan Bipindi), dan juga termasuk di luar UFA 10-003.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin masyarakat yang diakui pemerintah ini (yang semuanya mendapat upah bulanan sekadarnya dari pemerintah), kembali ditegaskan bahwa Biopalm tidak pernah datang berbicara dengan mereka tentang proyek pengembangan kelapa sawit yang mengincar tanah adat mereka. Hal ini terjadi meskipun komunitas-komunitas mereka disebutkan dengan jelas dalam surat keputusan presiden, tim survei perusahaan telah bekerja di hutan di sekitar ke-4 desa selama berbulan-bulan, dan tiangtiang beton didirikan di seluruh tanah adat masyarakat (termasuk di tengah-tengah lahan bera petani), untuk menandai batas-batas konsesi Biopalm.

Wakil kepala desa dari Moungue bersikeras tentang ketidakabsahan tumpang tindih batas ini, dan tiangtiang beton yang telah didirikan di hutannya, persis di luar bidang yang saat ini sedang ia garap secara rotasi.

Informasi penting yang diterima ke-3 kepala desa ini tentang pembangunan Biopalm sampai saat ini datangnya dari pers lokal dalam bentuk pengumuman pemerintah dan artikel surat kabar, lewat pembicaraaan dengan orang-orang yang punya kaitan dengan Kribi Prefecture, dan lewat informasi yang dibagikan selama kunjungan Gubernur Ocean Department pada bulan Oktober tahun 2013, ketika proyek ini secara resmi diumumkan. Kunjungan gubernur ini diikuti 2 hari kemudian oleh pemancangan tiang-tiang beton yang disebutkan di atas, yang dilakukan oleh teknisi pemetaan ‘dari lembaga kadaster’. Dalam pertemuan tersebut para tokoh masyarakat menjelaskan bahwa selain surat keputusan 3 tahun dari pemerintah tersebut, yang salinannya berhasil mereka dapatkan, mereka tidak pernah diberikan dokumen resmi lainnya mengenai proyek Biopalm. Mereka entah bagaimana menyadari bahwa sebuah dokumen AMDAL mungkin telah disusun yang menyebutkan komunitaskomunitas mereka,26 namun mereka tidak menyadari maksud kunjungan-kunjungan dari orang yang melakukan penelitian untuk studi tersebut di lapangan, sehingga mereka umumnya bingung dan benar-benar tidak mengetahui apa yang sedang terjadi.

26

Dalam waktu 10 tahun saya akan berada di sana dengan ladang-ladang saya, dan sementara ini saya perlu mengakses semua hutan itu juga ... Jika mereka mengambil semua itu, anak-anak kami tidak akan memiliki tempat untuk bercocok tanam. Lagi pula, kawasan Moungue seharusnya tidak disebutkan dalam surat keputusan itu, karena kawasan tersebut tidak berasal dari wilayah administrasi yang sama, mereka tidak memiliki hak untuk menempatkan kami di surat tersebut. Para tokoh masyarakat menjelaskan bahwa meskipun sebagian dari batas-batas konsesi kelapa sawit tersebut mungkin terletak beberapa kilometer dari pusat desa, ‘tetapi daerah itu adalah daerah yang masih kami gunakan. Kadang-kadang batasnya tidak sampai 2 km jauhnya, dan kami memiliki ladang-ladang di luar lokasi itu, Anda dapat melihat lahan bera yang berada di luar sana,’ ... ‘sebagian dari ladang-ladang tersebut telah diberakan antara 6 dan 10 tahun dan sekarang mungkin terlihat seperti hutan, tapi itu adalah lahan bera kami.’ Setidaknya, ada satu kawasan suci yang langsung terkena dampak oleh batas-batas yang dipasang oleh Biopalm. Ada mufakat di antara kelompok tokoh masyarakat ini tentang keseriusan hal yang akan menerpa mereka. Seperti yang mereka katakan: ‘Negara cenderung untuk memaksakan hal-hal seperti itu pada kami.’ Mereka melaporkan bahwa semua kontak perusahaan dengan komunitas-komunitas mereka selalu disertai perwakilan pemerintah (yang berarti orang-orang terlalu takut untuk menolak atau menyatakan kekhawatiran). Para kepala desa telah menulis surat-surat protes kepada otoritas setempat tetapi mengatakan bahwa pengiriman surat ini mungkin tidak akan efektif. ‘Jika kami cuma menulis surat, pandangan yang hendak kami sampaikan tidak akan pernah sampai ke mereka (pejabat pemerintah

AMDAL-S merupakan salah satu persyaratan hukum. High Carbon Stock Science Study

17


senior) ... [karena] kami (pandangan kami) tidak diterima oleh mereka - mereka tidak menerima kami. Tidak akan sampai ke mereka.’ Mereka menyatakan keyakinan mereka bahwa pejabat di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (di atas tingkat lokal mereka) akan lebih bersimpati pada penderitaan mereka dalam berurusan dengan perusahaan jika mereka bisa berbicara dengan mereka secara langsung. Para kepala desa tersebut semuanya menggarisbawahi pentingnya (secara ekonomi dan lainnya) semua lahan yang mereka kelola menurut aturan adat di daerah mereka. Masyarakat sendiri berinvestasi di tanah, di perkebunan kakao, kelapa sawit dan karet swasta, dan mereka juga sangat bergantung pada hasil hutan termasuk obat-obatan, tanaman, buah-buahan tradisional, ratusan jenis tanaman, dan mereka tahu bahwa sebuah hutan cadangan yang sehat sangat penting untuk mata pencaharian mereka dalam jangka panjang. Pengalaman para tokoh masyarakat sendiri dalam mengunjungi daerah di mana perkembangan kelapa sawit berjalan dengan baik telah meyakinkan mereka bahwa minyak sawit industri nyaris tidak membawa manfaat bagi masyarakat mereka, dan bahwa ongkos yang harus masyarakat mereka bayar atas kehilangan tanah untuk Biopalm akan luar biasa besar, dan permanen. ‘Kami seia-sekata bahwa kami tidak akan memberikan tanah kami kepada Biopalm.’ Namun, mereka juga menyadari bahwa setelah perusahaan minyak sawit berhasil didirikan (misalnya di Bella), ‘kemiskinan akan membuat sebagian dari kami menyerahkan sebagian kecil tanah kami kepada mereka, dan akhirnya kami akan kehilangan semuanya.’ Masyarakat Gwap bersatu padu melindungi hutan karbon tinggi untuk pangan, obat-obatan, dan pertanian Minggu berikutnya kami mengadakan lokakarya dengan sekitar 45 anggota komunitas Gwap, yang merupakan salah satu komunitas yang disebutkan dalam surat keputusan presiden yang memberikan akses tanah kepada Biopalm. Surat keputusan tersebut mencantumkan masyarakat Bagyeli dan masyarakat Bassa yang memiliki akar tradisional yang kuat di wilayah dan daerah ini secara khusus. Masyarakat Gwap hampir 100% menentang usulan proyek Biopalm, dan dari awal diskusi warga masyarakat tersebut telah dengan jelas menyatakan bahwa ‘[kami] tidak ingin satu meter persegi pun dari wilayah kami diambil oleh Biopalm.’ Ketika agen kadaster memancangkan tiang beton di tanah Gwap untuk menandai batas konsesi (2 hari setelah kunjungan gubernur), masyarakat di sana membongkar tiang-tiang itu keesokan harinya dengan dukungan kepala desa. ‘Saya telah menyuruh tiang itu dibongkar keesokan harinya’ katanya kepada

18


FPP. Kesatuan tujuan ini menunjukkan kesepakatan masyarakat untuk menentang dengan keras upaya Biopalm untuk mengambil tanah adat mereka dari mereka. Keengganan yang luas dari masyarakat terhadap kedatangan Biopalm sebagian berasal dari kenyataan bahwa baik pertanian maupun berburu dan mengumpulkan di hutan penting untuk semua orang, baik masyarakat Bagyeli maupun masyarakat Bassa: ‘hutan itu yang memberi makan kami semua’ gurau salah seorang warga Bassa. Selain itu, sebagian warga telah melihat apa yang telah terjadi di tempat lain di mana pembangunan besar kelapa sawit perusahaan berlangsung di lahan masyarakat, di dalam konsesi Socopalm dekat daerah mereka, misalnya: ‘Orang-orang di sana kini tidak punya tanah lagi, tidak punya akses ke daerah lama mereka, dan tidak punya pekerjaan, mengapa kami mengingkan hal yang sama?’ Sementara itu, sejak tahun 2013 perusahaan tambang G-Stones juga telah datang untuk menggarap tanah Gwap, dengan izin sah dari pemerintah, untuk mengeksplorasi mineral (terutama besi dan emas, yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat) lewat UFA 10-003. Seperti ditunjukkan dalam Peta 1 (di bawah), konsesi G-Stones tumpang tindih dengan banyak wilayah adat Gwap, dan berdampak pada kawasan hutan Bagyeli di seluruh daerah 4 desa resmi (Gwap, Bella, Nkollo dan Moungue), yang juga tumpang tindih dengan klaim Biopalm (sebagaimana tercantum dalam SK tersebut). Seperti yang dikatakan salah seorang tuatua Gwap: Ketika mereka (G-Stones) tiba, mereka menemui kami dan menunjukkan kepada kami izin untuk mengeksplorasi daerah kami, sehingga mereka mengajak orang pemerintah dengan mereka, dan ketika mereka menginginkan akses ke kawasan suci kami yang berisi salah satu dari bukit yang ingin mereka periksa, kami membantu mereka - kami memfasilitasi masuknya mereka ke kawasan suci tersebut dengan melakukan ritual khusus untuk memberi mereka akses [tapi] hanya untuk mengeksplorasi, untuk melihat apa yang ada di sana. Kerja G-Stones telah berlanjut, baik di dalam maupun di luar kawasan suci masyarakat, namun kini ‘mereka mencabuti wortel’ dari tanah dan karang untuk membantu mengevaluasi deposit biji mineral. Contoh di atas menggambarkan hampir tidak adanya kontrol atas tanah adat mereka yang dirasakan warga masyarakat ketika mereka dihadapkan pada kekuasaan negara, yang mereka selalu patuhi tanpa bantahan karena hormat, dan takut. Di bawah aturan adat desa mereka sendiri, yang berada di bawah kendali para elit Bassa/Bantu, pendatang yang mencari akses ke tanah umumnya diwajibkan untuk melewati otoritas


tradisional dulu - yaitu kepala desa - sebelum menemui penasihat lokal (yang seringkali adalah elit desa dan elit Bantu) yang kemudian akan mengidentifikasi tanah yang bisa digunakan pendatang tersebut, dan di bawah persyaratan apa – yakni, harus disepakati seluruhnya di tingkat desa, bukan dengan pemerintah arrondissement seperti yang terjadi dalam kasus Biopalm). (Orang Bagyeli memiliki pandangan yang sedikit berbeda, seperti yang dijelaskan di bawah). Peta 1: Wilayah adat Desa Gwap (Gouap)

Peta 2: Wilayah adat Desa Moungue


19


Peta 3: Wilayah adat Desa Nkollo

Peta 4: Wilayah adat Desa Bella

Peta-peta ini dibuat bersama komunitas yang sama namun setelah adanya kerjasama jangka yang lebih panjang dengan FPP dan mitra-mitra lokal yang didanai oleh Uni Eropa. Peta-peta ini adalah milik komunitas-komunitas terkait dan dicantumkan di sini hanya untuk memberi gambaran.

20



Di bawah sistem tradisional, tidak ada opsi penjualan tanah sesungguhnya kepada ‘pendatang’. Tanah tetap menjadi bagian dari wilayah tradisional masyarakat, dan upeti tahunan dari para pendatang ini kepada tokoh masyarakat menegaskan kembali bahwa pengaturanpengaturan ini umumnya memang dituntut (meskipun tradisi ini mulai memudar). Ketika para ‘pendatang’ ini atau keturunan mereka meninggalkan daerah tersebut, dapat dipahami bahwa mereka menyerahkan hakhak mereka atas tanah, yang kembali ke penggunaan bersama di bawah pengawasan kepala desa. Masyarakat Bella: Kurangnya persatuan dan pemberlakuan keputusan atas tanah Hari berikutnya kami mengadakan lokakarya lain dengan perwakilan masyarakat Bantu lain yang tinggal di Bella, yang konstituennya amat erat terkait dengan kepala desa Bella (dan dengan demikian di atas kertas, atas namanya, mendukung pembangunan). Kemudian diikuti oleh sebuah lokakarya terpisah dengan masyarakat adat Bagyeli yang dikumpulkan di kelompok masyarakat lainnya, ‘lingkungan lain’ (quartier). Sampai saat itu, kelompok perwakilan masyarakat yang hadir dalam lokakarya Bella telah secara luas mendukung proyek, dan kepala desa Bella telah berhubungan erat dengan dan mendukung perkebunan kelapa sawit Biopalm. Kepala desa Bella tidak tinggal bersama komunitasnya sendiri, namun wakil-wakilnya tinggal bersama komunitasnya, dan orang-orang ini aktif dalam pertemuan-pertemuan masyarakat. Yang juga vokal dalam workshop kami adalah warga masyarakat lainnya yang sangat menentang pembangunan Biopalm. Kelompok ini termasuk, terutama, anak muda (petani muda) yang merasa tidak puas dan marah yang cemas dengan ‘tanah yang terus diserahkan oleh para tetua kami ...’ ‘mereka tengah diperdayai.’ ‘Tidak peduli bagaimana orang-orang bertindak atau apa yang mereka katakan hari ini kepada Anda, orang-orang yang bertanggung jawab atas masalah dengan Biopalm ini ada di sini dengan kami sekarang.’ kata seorang pemuda.

dapat dikatakan hampir semua proses resmi dipimpin dan didominasi oleh laki-laki), dan; struktur kekuasaan desa Bassa yang diakui secara resmi, yaitu kepala tituler (yang menerima gaji bulanan kecil dari pemerintah) dan; masyarakat adat Bagyeli, yang tetap terpinggirkan secara politik dari struktur-struktur di atas dan sumbersumber kekuasaan, dan merupakan penduduk Bella yang paling bergantung pada hutan. Baru-baru ini di Bella, pendapat telah mulai berbalik melawan keputusan untuk mengizinkan Biopalm ke daerah mereka (meskipun orang masih takut akan konsekuensi melawan kepala desa). ‘Sampai sekarang semua ini terjadi dengan kacau,’ kata salah seorang perempuan Bassa. ‘Di masa depan kami perlu lebih siap dengan aturan-aturan pemilihan orang-orang yang akan menghadiri pertemuan-pertemuan itu,’ sambung seorang laki-laki. Seorang laki-laki tua lain menimpali: ‘Kami dipaksa untuk mengiyakan hal-hal tersebut karena keadaan kami, kami lapar, jadi kami tidak memiliki banyak pilihan.’ Seorang lainnya memberikan pandangan yang sedikit berbeda: ‘Elit kami sendiri menaruh nama Bella dalam SK Biopalm.’ Seorang pemuda yang berada di belakang mengangkat jempolnya atas komentar tersebut dan mengangguk setuju, ‘Orang-orang mereka ada di sini,’ katanya. Bella juga memiliki pendatang, dan dalam beberapa kasus mereka mencakup orang-orang yang telah memposisikan diri untuk mengambil keuntungan dari kedatangan perusahaan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Seorang perempuan mengangkat tangannya mengatakan: ‘Saya telah tinggal di sini 3 tahun sekarang, menunggu, dan perusahaan tidak melakukan apa-apa. Saya ingin ladang dan pekerjaan - karena perusahaan minyak sawit tidak melakukan apa-apa, kami perlu mencari bantuan untuk mencari jalan untuk masa depan ‘.

Salah satu masalah utama yang menimpa masyarakat Bella adalah bahwa masyarakatnya secara sosial, politik dan ekonomi terbagi-bagi ke dalam, antara lain, kelompok elit Bantu yang sebagian besar tinggal di tempat lain di aglomerasi perkotaan; petani yang berorientasi pasar yang bekerja keras menggarap tanah di Bella, bersama komunitas Bassa yang lebih tradisional dan berorientasi subsisten yang tidak pernah meninggalkan Bella; orang tua dan anak muda, terutama di kalangan laki-laki; (dan yang tidak begitu vokal, di kalangan laki-laki dan perempuan, dengan


21


Peta 5: Wilayah adat keempat desa yang terkena dampak konsesi Biopalm

Sepanjang lokakarya yang panjang dan berlangsung sangat panas, penduduk Bella terus membicarakan tekanan politik yang mereka rasakan untuk menerima Biopalm di tanah mereka. ‘Biopalm tidak pernah datang bicara dengan kami secara langsung, kecuali pernah menyapa kami satu kali – kunjungan pertama mereka untuk bicara dengan benar adalah lewat beberapa orang dari Eropa, seorang konsultan perempuan dan seorang pria, dan yang berikutnya adalah ketika gubernur datang dengan rombongannya.’ ‘Perempuan kulit putih itu tidak pernah datang kembali.’ Seperti di Gwap, warga masyarakat menegaskan bahwa orang luar yang mencari tanah biasanya harus menemui kepala desa, yang kemudian akan menghubungi masyarakat setempat, dan kemudian jika semuanya setuju, sesepuh masyarakat akan mencari lahan untuk orang tersebut: ‘masyarakat harus mengidentifikasi lahan untuk para pendatang.’ Aturan-aturan adat yang jelas ini belum diikuti dalam kasus ini, menurut pandangan kebanyakan warga Bella. Sebagian besar memang mengakui bahwa kepala desa Bella telah terlibat, namun legitimasi prosesnya sangat tidak jelas bagi mereka, karena kepala desa tidak memiliki wewenang untuk memanen dari ladang-ladang mereka (misalnya). ‘Jadi hak apa yang kepala desa miliki atas tanah kami?’ Hal ini memberi sorotan pada prioritas yang sangat berbeda dari kepala desa Bella dibandingkan dengan prioritas sebagian besar penduduk setempat, yang terjebak dalam pengaturan gaya feodal (tapi ilegal) dengannya.

22


Yang memperburuk keadaan, di Bella katanya tanah langka: ‘Kakek saya lahir di sini, dan ia tidak memiliki sertifikat tanah .... atau buta huruf.’ ‘Dia bertani dan tinggal di sini seumur hidupnya, kami memiliki makam di sini, dan sebagian berada di hutan yang terletak 6 kilometer dari sini’ (di lokasi-lokasi desa sebelumnya). ‘Hutan di sini kecil dan kami akan kembali ke hutan sana untuk menanam, lahan bera kami dan pohon buah-buahan kami masih ada di sana.’ Warga masyarakat menyatakan bahwa para elit mengontrol banyak hal di Bella. Bahkan yang disebut sebagai ‘komite pembangunan’ masyarakat didominasi oleh (beberapa) individu terdidik dari keluarga elit Bella yang tidak tinggal di komunitasnya sendiri, yang lebih memilih tinggal di daerah perkotaan di mana ada akses yang lebih baik ke pekerjaan, pendidikan dan layanan sosial lainnya - dan kehidupan perkotaan. Banyak dari elit-elit desa ini yang sekarang tinggal di kota-kota terkait dengan struktur kekuasaan kepala mereka yang tinggal di perkotaan, yang menurun ke anggota keluarga yang tinggal di masyarakat itu sendiri, sehingga kerja ‘pembangunan’ mereka pada umumnya juga berada dalam kuasa mereka. Kami diberitahu bahwa tidak ada lembaga pengambilan keputusan desa lainnya di kalangan masyarakat Bella. Kontrol terpusat yang berada jauh dari masyarakat ini, bersama-sama kurangnya struktur pengambilan keputusan alternatif dan tingkat lokal di Bella jelas merugikan warga masyarakat ketika menghadapi


perusahaan luar yang mencari tanah, dan bahkan ketika perusahaan-perusahaan ini ingin berunding langsung dengan masyarakat. Dalam kasus-kasus seperti itu secara umum ada jalan langsung ke perwakilan kepala desa di lapangan, dan kemudian kontrol pembahasan dengan cepat beralih dari desa ke kepala yang tinggal di kota. Hasil dari mekanisme tersebut sebagian terlihat dari contoh karakter hubungan panjang antara Bella dan perusahaan kayu seperti MMG yang telah membalak di tanah Bella selama bertahun-tahun (dengan sedikit atau tidak ada manfaat sampai pada masyarakat sebagaimana dimandatkan hukum, meskipun bantuan sosial pemerintah tetap dicairkan). Pendekatan topdown ini juga diterapkan pada kedatangan G-Stones dan kelompok usaha pertambangan lain BoCam yang samasama mengeksplorasi daerah tersebut, menggunakan izin yang diterbitkan tanpa sepengetahuan atau persetujuan warga masyarakat. Masyarakat di Bella tidak terlibat dalam salah satu pengambilan keputusan yang membawa perusahaan ini ke wilayah mereka, dan meskipun pandangan yang beredar luas di sana adalah bahwa ‘seseorang dari Bella membawa Biopalm ke tanah kami, tidak ada satu orang pun di Bella yang dilibatkan.’ Untuk warga-warga masyarakat ini, situasinya sudah jelas, keputusan tentang tanah mereka diambil di tempat lain. Masyarakat Bagyeli dari Bella: Masyarakat adat, termarginalisasi namun bersatu untuk mempertahankan hutan yang mereka butuhkan Pertemuan ketiga berlangsung sekitar 1 km di ujung desa Bella lainnya, tapi mencakup sekelompok masyarakat yang sama sekali berbeda yang 95% di antaranya adalah masyarakat Bagyeli. Masyarakat Bagyeli ini memilih untuk ikut serta dalam konsultasi mengenai HCS ini dalam kerangka inisiatif yang sudah mereka lakukan bersama-sama untuk memetakan hutan yang mereka gunakan secara adat, untuk memperluas lahan pertanian mereka dan mendiversifikasi tanaman dan sumber pendapatan mereka, dan untuk mengembangkan kapasitas mereka untuk menghadapi perusahaan-perusahaan yang mencari kawasan hutan adat yang masyarakat klaim, biasa manfaatkan dan butuhkan untuk mata pencaharian mereka. 27 Beberapa konsultasi sebelumnya dengan masyarakat Bagyeli dari Bella, Nkollo, Moungue dan Gwap selama berbulan-bulan, yang difasilitasi oleh LSM adat Okani, telah mengumpulkan banyak kesaksian dan bukti untuk menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Bagyeli ada penentangan yang hampir seragam terhadap

proyek Biopalm. Tentangan yang kuat dari masyarakat Bagyeli terhadap proyek yang akan dilaksanakan di hutan mereka ini berakar pada keyakinan mereka bahwa proyek tersebut akan tumpang tindih dengan daerah Bagyeli karena lahan akan dialokasikan oleh kepala desa, yang mereka rasakan tidak mewakili kepentingan mereka. Masyarakat Bagyeli tidak memiliki perwakilan resmi di tingkat desa, hak mereka atas wilayah adat mereka tidak diakui oleh pemerintah Kamerun, dan mereka menghadapi diskriminasi yang parah di Bella sendiri. Masyarakat Bagyeli mengakui dampak negatif yang besar yang dapat menimpa mereka jika proyek ini terus dilanjutkan. Kedua, daerah yang digunakan oleh masyarakat Bagyeli lebih banyak dari orang lain - yaitu kawasan hutan yang paling cocok untuk berburu dan mengumpulkan hasil hutan - terletak jauh dari ladang masyarakat dan dengan demikian menjadi daerah yang paling mungkin untuk dilindungi sebagai HCV dan HCS oleh perusahaan kelapa sawit sementara ladang-ladang masyarakat yang letaknya paling jauh dari pusat desa adalah yang paling mungkin untuk yang diincar Biopalm menanam sawit. ‘Kami sudah melihat bagaimana tanah diberikan kepada teman-teman kepala desa tahun lalu,’ kata salah satu orang tua dari masyarakat Bagyeli, ‘itu adalah tempat di mana lahan bera dan ladang-ladang lama keluarga saya berada, kami biasa pergi ke sana setiap tahun untuk memanen dari pohon-pohon kami, misalnya alpukat ... dan itu juga daerah berburu kami yang bagus ... Mereka telah mengambil semuanya dan merobohkan pepohonannya, saya baru saja mengetahuinya.’ Ketika ditanya mengapa mereka tidak protes ketika tanah tersebut diambil dari mereka, seorang perempuan dengan cepat menanggapi: ‘Kami melihat diri kami lemah, dan kepala desa kuat, jadi kami takut padanya, pada apa yang mungkin akan dilakukannya pada kami ... ketika saya melihat baret merah (seragam militer), dan saya menjadi begitu ketakutan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa mendatangkan kesulitan.’ ‘Biopalm diprakarsai oleh kepala desa dan para elit dari Bella, dan merupakan bencana bagi masyarakat.’ Seorang lainnya berkata: ‘Kami tidak ingin Biopalm, mereka akan menghabisi kami di sini. Jika mereka mengambil ini semua, kami, orang-orang Bagyeli, terpaksa pergi, ke mana kami akan pergi? Bagaimana kami akan hidup?’

Sejak tahun 2001, FPP telah bekerja bersama-sama masyarakat Bantu dan Bagyeli dari kawasan Ocean untuk membantu mereka menghadapi pembangunan konservasi dan jaringan pipa minyak serta jalan kereta api yang dilaksanakan dalam konteks program regional yang lebih luas.

27


23


Pengelolaan Tanah: Bersifat top down, dominasi elit atas tanah masyarakat setempat dan tanah masyarakat adat

tanpa perantara dari Bantu, karena mereka seringkali diperdaya: ‘Kami bisa melakukannya sendiri, kamilah yang membuka lahan itu.”

Di tingkat lokal, dari perspektif administratif atau hukum de jure, kuasa resmi atas pengelolaan tanah diatur di bawah apa yang dikenal sebagai chefferies (yaitu desa yang diakui pemerintah dan dipimpin oleh seorang kepala). Kepala-kepala ini adalah tokoh-tokoh yang diakui pemerintah dan perwakilan administrasi pemerintahan (mendapat gaji) yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat yang mereka wakili. Berdasarkan undang-undang, peran kepala seharusnya didasarkan pada pemilihan, tetapi dalam praktiknya seringkali peran tersebut diwariskan (seperti di Bella).

Terlepas dari kesukaan masyarakat Bagyeli ini, pada kenyataannya situasi pokoknya adalah bahwa otoritas pemerintah pusat dan provinsi mengakui kepala masyarakat Bantu (yaitu yang terdaftar dalam peta administratif mereka) sebagai otoritas yang sah untuk mewakili seluruh desa (yang mungkin mencakup ‘rukun warga’ atau ‘dusun’ Bagyeli terdekat yang dikelola secara independen). Dalam kasus Bella, ini berarti bahwa karena kepala masyarakat mendukung pengembangan kelapa sawit, rencana itu akan berlanjut terlepas dari apakah masyarakat Bagyeli suka atau tidak. Bukti kewenangan kepala masyarakat Bella atas tanah Bagyeli adalah bahwa sebelum ini ia memfasilitasi kedatangan orang luar lainnya untuk datang mengusahakan 20-40 ha lahan di wilayah adat Bella, yang memusnahkan peternakan dan perkebunan tradisional masyarakat Bagyeli, yang kini tinggal di quartier Bagyeli. Ini adalah realita ekonomi politik pengelolaan lahan di Ocean Department.

Sangat sedikit masyarakat Bagyeli diwakili oleh seorang kepala Bagyeli yang resmi - sebagian besar kelompokkelompok adat di kawasan hutan Kamerun umumnya dianggap berada di bawah naungan kepala resmi dari desa Bantu yang diakui (dan seringkali berdekatan). Di Ocean Department, jabatan ini hampir tidak pernah dipegang oleh orang Bagyeli. Hal ini mulai berubah ketika orang Bagyeli mulai terpilih sebagai anggota dewan kota, namun hal ini masih belum berlaku dengan pengelolaan lahan desa. Di daerah Biopalm, semua kepala desa adalah lakilaki setengah baya. Kaum perempuan, masyarakat Bagyeli, dan orang-orang muda tidak memiliki peran formal (yang diakui pemerintah) dalam kepemimpinan masyarakat, atau dalam pengambilan keputusan tentang alokasi lahan yang berada di bawah yurisdiksi masyarakat (dan yang dikelola sehari-hari di bawah aturan adat). Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian perwakilan dari suku Bagyeli ditunjuk untuk menjadi ‘penasihat’ (tanpa bayaran) beberapa kepala Bantu, ini belum menjadi pengakuan resmi manapun terhadap status atau peran penasihat mereka. Jika orang luar ingin mendapatkan akses ke lahan salah satu komunitas ini, misalnya untuk pertanian, dll, maka dari perspektif masyarakat setempat (dan Bantu) prosedurnya adalah sebagai berikut: orang tersebut pergi menemui kepala desa (Bantu) untuk mendapatkan akses ke masyarakat, dan kepala desa kemudian membawa orang tersebut ke perwakilan masyarakat dan terutama elit lokal masyarakat tersebut, yang, ‘lewat konsultasi’ dengan warga masyarakat lainnya, kemudian mengidentifikasi lahan-lahan yang dapat diakses oleh orang tersebut. Masyarakat adat Bagyeli yang secara politik terpinggirkan menyajikan sebuah visi yang berbeda, yang tidak mewajibkan persyaratan untuk merujuk pada kepala desa (Bantu), karena transaksi tanah tersebut merupakan kesepakatan lokal (dan tidak mengarah pada penjualan ke orang luar), dan masyarakat Bagyeli lebih menyukai mereka melakukan transaksi sendiri

24


Konsep HCS: Baru dan inovatif, namun tidak relevan? Selama konsultasi ini kami mendapati bahwa konsep HCS adalah ide yang sama sekali baru bagi semua orang yang kami ajak bicara, dan butuh waktu lama untuk menjelaskan kepada masyarakat hubungan antara karbon, hutan dan perubahan iklim, dan bagaimana konsep HCS dapat dikaitkan dengan aturan dan prosedur yang mengatur pengembangan kelapa sawit. Setelah warga masyarakat ini memahami dasar-dasar konsep HCS, sebagian besar masih tidak bisa mengerti mengapa kami membicarakan pelestarian hutan dalam konteks rencana pembangunan perkebunan sawit yang akan, sebagaimana mereka memahaminya, menyebabkan deforestasi besar-besaran. Seluruh ide konservasi karbon dalam konteks deforestasi besarbesaran tampaknya sulit dipahami mereka. Selama diskusi dengan masyarakat, ada pemahaman mengapa hutan penting, dan mengapa ada kebutuhan untuk melindunginya. Pentingnya hutan bagi masyarakat tidak selalu harus berhubungan dengan karbon (pada kenyataannya, hampir tidak pernah), meskipun mereka akhirnya benar-benar mengerti dan memahami tentang kaitan tersebut. Yang lebih penting dalam pemikiran kebanyakan orang tentang konsep HCS adalah perlunya mereka menjaga ladang yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mata pencaharian pokok mereka ditambah tanah cadangan untuk terus memperluas lahan keluarga untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin besar (misalnya apabila pindah perkotaan


bukan sebuah desakan yang kuat), serta hutan cadangan untuk digunakan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Baik masyarakat Bassa maupun masyarakat Bagyeli mengatakan perlunya melestarikan hutan untuk mempertahankan akses mereka ke hewan buruan dan HHBK. Banyak masyarakat (dan elit) Bantu setempat memiliki rencana ekspansi komersial mereka sendiri - misalnya bekerja bersama-sama dengan petani lain/tetangga, untuk bersama-sama membantu dan membuka lahan dan menanam kelapa, karet dan kakao. Kelompok ini tidak melihat manfaat dari pengurangan akses mereka ke hutan untuk membuka lahan, namun di saat yang sama mereka melihat pembukaan lahan untuk kelapa sawit komersial sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan ekonomi mereka.

2.5

Tinjauan Tingkat Lokal di Indonesia

Tinjauan lapangan di Indonesia dilakukan bersama masyarakat di Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, yang tanahnya telah dimasukkan ke dalam wilayah konsesi sementara yang dialokasikan untuk anak perusahaan Golden Agri-Resources (GAR), yaitu PT Kartika Prima Cipta (PT KPC). Penelitian tersebut dibangun dari kerja-kerja luas sebelumnya di daerah tersebut, yang dilakukan oleh Forest Peoples Programme dan mitramitra lokal, yang telah diterbitkan dalam bentuk laporan lengkap28 dan dalam bentuk pengaduan serius29 kepada RSPO. Kedua laporan ini mengungkap masalah-masalah serius baik mengenai ketidakpatuhan GAR terhadap standar RSPO, yang telah disetujui Panel Pengaduan RSPO,30 dan mengenai cara konsep HCS itu sendiri diterapkan.

Berkenaan dengan usulan mengenai manfaat memperkenalkan aturan-aturan yang mengatur hutan HCS, misalnya sebagai persyaratan tambahan seperti prinsip dan kriteria RSPO, reaksi pertama dan terbesar dari masyarakat nyaris bertentangan. Mengingat bahwa (i) kasus mereka ini tidak mengikuti aturan pokok alokasi dan pengelolaan lahan, dan (ii) bagaimana tanah mereka telah diserbu atau dimanfaatkan oleh orang lain selama bertahun-tahun, sebagian besar warga masyarakat tidak dapat melihat atau membayangkan bagaimana pengenalan aturan-aturan HCS akan membantu mereka. Satu-satunya cara mereka dapat mengerti bahwa pendekatan HCS dapat membantu mereka adalah jika pendekatan itu dapat mengusir perusahaan kelapa sawit dari tanah mereka tetapi mereka tidak melihat ini sebagai suatu kemungkinan, karena menerima HCS akan berarti terkait dengan perusahaan yang beroperasi di tanah mereka. Secara umum, warga masyarakat tampaknya percaya bahwa begitu perusahaan mendapatkan lahan masyarakat, mereka akan mampu memperluas perkebunan mereka secara perlahanlahan, dengan sedikit demi sedikit memakan tanah milik kelompok termiskin. Ketika ditanyakan apa pendapat mereka tentang konsep keseluruhan HCS dan penyisihan lahan untuk karbon, jawaban paling lantang datang dari salah satu warga lanjut usia Bantu yang dihormati: ‘Ini tidak masuk akal.’

28 29 30

Colchester, Jiwan dan Kleden 2014 http://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/75 http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/news/2015/05/golden-agri-s-wings-clipped-rspo-west-kalimantan High Carbon Stock Science Study

25


Peta 6: Lokasi PT KPC di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Sumber: GAR 2012

Tujuan utama dari tinjauan lapangan lebih lanjut tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana persyaratan prosedural pembingkaian milik RSPO dapat diterapkan dengan memuaskan bagi masyarakat, untuk mendapatkan pandangan-pandangan mereka tentang konsep HCS dan untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan untuk perencanaan penggunaan lahan di tingkat masyarakat, yang gagasannya adalah untuk memperkuat tingkatan masyarakat bisa benar-benar diinformasikan saat menyetujui rencana penggunaan lahan sesuai dengan hak mereka atas FPIC. Tinjauan lapangan ini dilakukan antara tanggal 16 dan 27 Februari 2015 dengan cara: pertemuan dengan LSM di ibukota provinsi, yaitu Pontianak; tiga pertemuan tingkat kabupaten di Semitau dan Sejiram; wawancara dengan para pemimpin masyarakat yang terkena dampak; beberapa pertemuan masyarakat di desa-desa Semitau, Suhaid, Mensusai, Kenabak dan Kerangas dan; wawancara dengan staf dari PT KPC dan the Forest Trust. Pertemuan tindak lanjut juga diadakan dengan staf dari GAR di Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur dan London. Temuan-temuan awal juga disampaikan kepada Panitia Teknis SPOM di Kuala Lumpur pada bulan April dan dibahas lebih lanjut pada Lokakarya Integrasi HCV, HCS dan FPIC yang diselenggarakan di Bogor pada bulan Juni.31

Konteks: Ada dua kelompok masyarakat di kawasan konsesi PT KPC: nelayan Melayu, yang tinggal terutama di sepanjang tepi sungai, banyak di kota-kota padat penduduk, dan banyak mengembangkan perikanan yang sangat produktif di hutan rawa banjir musiman dan danau di daerah utara dan; Dayak Maya yang tinggal terutama di pedalaman dan yang sebagian besar mempraktikkan pertanian hutan bergilir, pemasaran sayuran skala kecil dan penyadapan karet. Kedua kelompok tersebut baru-baru ini mengadopsi budidaya ikan akuarium eksotis (arwana). Kedua kelompok, serta kawasan hulu ini secara keseluruhan, telah lama berkecimpung dalam perdagangan regional ikan dan perdagangan global produk hutan selama beberapa ratus tahun. Hal yang baru tentang kelapa sawit tidak begitu banyak sehingga memunculkan sebuah pasar, namun kelapa sawit menyerahkan masyarakat pada sistem konsesi tanah negara-korporasi. Kedua kelompok ini memiliki sistem penggunaan tanah yang secara substansial berbeda dan juga sistem kepemilikan yang khas. Suku Dayak telah memiliki pandangan akan wilayah kolektif adat yang amat jelas, di mana individu atau keluarga memperoleh hak atas tanah dengan membuka dan mengolahnya. Hak-hak atas tanah ini diwariskan secara adil kepada anak laki-laki dan perempuan. Di bawah adat, tanah keluarga memang dapat dialihkan, dengan persetujuan dari mereka yang terlibat dan tunduk pada pengawasan kolektif, namun penjualan tanah kepada kelompok di luar masyarakat setempat tidak ada. Suku Dayak memulai keterlibatan mereka di pasar global karet pada awal abad ke-20 dan pandangan bahwa individu memiliki hak atas tanah

31 Colchester 2015; http://highcarbonstock.org/hcs-approach-steering-group-holds-technical-workshop-on-integrating-hcs-hcvand-fpic/

26



yang dapat dialihkan sekarang terlihat semakin menguat tapi masih tunduk pada pengawasan kolektif. Dengan beberapa pengecualian, pada dasarnya tidak ada pasar tanah sebelum penerbitan izin konsesi kelapa sawit di abad ke-21. Sistem tenurial lahan Melayu tengah mengalami perubahan cepat. Sebelum perpanjangan kekuasaan Belanda ke daerah tersebut di akhir abad ke-19, masyarakat Melayu tunduk pada kekuasaan kesultanan (kerajaan) setempat dan akses ke tanah tampaknya diatur oleh sistem adat yang tunduk pada kekuasaan raja bersangkutan. Namun, sistem kerajaan dihapuskan oleh Belanda yang kemudian memberlakukan kekuasaan langsung di daerah pedalaman ini pada awal abad ke-20.32 Penelitian kami sejauh ini tidak menemukan studi lengkap yang menjelaskan bagaimana nelayan dan petani Melayu di daerah tersebut diatur hak-haknya atas tanah dan perikanan selama periode penjajahan Belanda. Berdasarkan sedikit wawancara dengan orang-orang setempat, tampaknya, pasca kemerdekaan, nelayan Melayu mulai diatur oleh pemerintah setempat dan saat ini banyak kapling penangkapan ikan dilelang oleh pemerintah setempat. Namun, tampaknya Badan Pertanahan Nasional nyaris tidak mengatur akses petani Melayu ke tanah. Sebaliknya, lahan dibuka oleh warga masyarakat Melayu untuk dijadikan perkebunan karet, pertanian, kebun buah dan kolam ikan baik secara informal (‘akses terbuka’) atau dengan surat persetujuan dari kepala desa. Sebagian daerah masih berada di bawah klaim keturunan keluarga raja (tanah ahli waris). Perlu diadakan lebih banyak penelitian tentang sistemsistem tenurial Melayu.33

Kawasan danau, hutan dan lahan pertanian dianggap sebagai pusat keanekaragaman hayati yang penting secara global, selain itu hutan banjir musiman dan tanah gambut dalam juga merupakan cadangan karbon yang signifikan. Sebagian dari daerah ini telah disisihkan sebagai Taman Nasional Danau Sentarum. Pada tahun 2007, salah satu anak perusahaan GAR, PT Kartika Prima Cipta, memperoleh Izin Lokasi seluas 20.000 ha, tepat di sebelah selatan kawasan lindung ini dan mulai membebaskan tanah dari masyarakat Melayu dan masyarakat Dayak setempat dan tidak lama kemudian mulai membuka lahan. Peta 7: Konsesi kelapa sawit yang diterbitkan di sekitar Taman Nasional Danau Sentarum

Ujian Berat untuk HCS Perusahaan Golden-Agri Resources (GAR) yang berbasis di Singapura, melalui konglomerasi yang mayoritas sahamnya dimiliki Indonesia, Sinar Mas Agro Research and Technology Tbk. (SMART), adalah salah satu dari sejumlah perusahaan kelapa sawit besar yang memperoleh izin di Kabupaten Kapuas Hulu ketika daerah tersebut dibuka untuk pembangunan pasca desentralisasi, pada awal abad ke-21. Kelompok usaha ini merupakan salah satu anggota pendiri the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan juga pernah menjabat sebagai pimpinan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).34

Pada tahun 2009, Greenpeace menarik perhatian dunia ke pembukaan hutan dan pengeringan lahan gambut yang cepat yang dilakukan oleh KPC dan anak perusahaan GAR lainnya dan menyerukan Unilever dan Nestle untuk menghentikan pembelian minyak sawit dari SMART. Setelah memverifikasi pembukaan lahan tersebut, Unilever mengumumkan akan menunda pembelian, dan tekanan semakin besar pada Nestle untuk mengikuti langkah tersebut. Menanggapi tekanan dari Greenpeace dan para pembeli besar, dan setelah mengikuti saran the Forest Trust (TFT), GAR mengumumkan akan menghentikan pembukaan lahan hutan dan gambut. Perundingan yang intens kemudian dilakukan antara GAR, TFT dan Greenpeace yang pertama-tama menyetujui sebuah Kebijakan Konservasi

Harwell 2000. Lebih banyak lagi informasi tentang sistem tenurial tanah masyarakat Melayu di Sumatara yang telah didokumentasikan (Wee 1985, 2002; Porath 2000; Reid 2001; Li 2001; Benjamin and Chou 2002; Effendy 2003; McCarthy 2005; Chou 2010). 34 Bidang usaha Sinar Mas Group mencakup produksi, pemrosesan, pemurnian dan perdagangan minyak sawit, perkebunan kayu dan pabrik kertas dan pulp, perbankan, perumahan dan perdagangan eceran. Kepala keluarga yang membangun dan menguasai perusahaan ini, Eka Tjipta Widjaja memiliki kekayaan pribadi yang ditaksir mencapai US$8,4 milyar di tahun 2013: http://www. thejakartapost.com/news/2013/09/17/sinar-mas-owner-ri-s-richest-man-again-bloomberg-finds.html 32 33


27


Peta 8: Hutan yang hilang dan kebun kelapa sawit KPC

Hutan dan kemudian menyepakati definisi dan metode untuk menentukan jenis ‘hutan’ apa yang tidak boleh dibuka. Dari perundingan ini lahir konsep Hutan Stok Karbon Tinggi, yang mulai diujicobakan pertama kali di KPC dan kemudian di konsesi SMART lain, lalu dengan Asia Pulp and Paper di Sumatera, di Liberia dengan Golden Veroleum Limited dan di Papua Nugini dengan New Britain Palm Oil. Dengan pelajaran-pelajaran yang didapat, metode HCS ini telah berkembang menjadi apa yang sekarang disebut sebagai Pendekatan Stok Karbon Tinggi.35 Gambar tampilan dari peta deforestasi milik Universitas Maryland, yang menunjukkan hilangnya hutan di konsesi kelapa sawit KPC, di selatan Sungai Kapuas, sejak tahun 2000. Di luar pengembangan sawit, hilangnya hutan dan pertumbuhan hutan kembali, terutama akibat perladangan berpindah dan karet kebun, memiliki porsi yang kurang lebih sama.

35

28

Kinerja Sosial KPC Didorong oleh Greenpeace dan dengan persetujuan GAR, sebuah kajian independen atas kinerja sosial dari ujicoba HCS di PT KPC dilakukan bersama oleh Forest Peoples Programme dan TUK-Indonesia pada 2013. Studi ini membongkar masalah-masalah sosial besar termasuk pelanggaran yang nyata terhadap standar RSPO oleh PT KPC. Perusahaan ini memperoleh tanah tanpa terlebih dahulu melakukan pemetaan partisipatif, tanpa memberi kesempatan masyarakat untuk memilih bagaimana mereka akan diwakili dalam perundingan dan tanpa memberitahu mereka implikasi hukum dari dokumen pembebasan tanah. Sebaliknya, tanah dibebaskan dari pemegang hak adat secara perorangan, tanpa menjelaskan persyaratan-persyaratan pengalihan tanah dan tanpa memberi masyarakat salinan perjanjian yang mereka tanda tangani. Orang mendapat kesan mereka hanya dibayar untuk pembukaan tanah dan bahwa tanah tersebut bisa dikembalikan kepada mereka selewat 30 tahun jika mereka tidak puas dengan kinerja perusahaan. Dalam kenyataannya, mereka menandatangani perjanjian yang menyerahkan tanah mereka selama-lamanya, izin konsesi itu dapat diperbarui sampai selama 120 tahun dan pada berakhirnya sewa tanah, tanah akan dikembalikan kepada negara bukan kepada masyarakat.

Untuk rincian lebih lanjut tentang kisah KPC, lihat Colchester, Jiwan dan Kleden 2014 serta rujukan-rujukan di dalamnya. High Carbon Stock Science Study


Tanpa mengetahui realitas-realitas ini, banyak orang telah menyerahkan tanah mereka dengan harga minim antara US$20 dan US$50 per hektar dengan janji akan ada pembangunan jalan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan sekolah dan pos kesehatan dan mereka akan mendapatkan kebun plasma siap tanam seluas 2 ha untuk setiap 10 ha tanah yang diserahkan. Hanya sedikit sekali dari mereka yang melepaskan tanah mereka mengerti bahwa skema petani plasma akan dijalankan oleh perusahaan dan akan dibebani oleh hutang yang cukup besar yang perlu dilunasi. Keuntungan bagi orang-orang yang telah menyerahkan tanah mereka dengan demikian masih akan lama datangnya. Bahkan apabila masyarakat telah terang-terangan menolak sawit, mereka mengadu berada di bawah tekanan berat dari staf perusahaan untuk melepaskan tanah mereka dan para makelar tanah berulang kali mendekati warga masyarakat untuk menjual tanah mereka, menabur bibit perpecahan dan permusuhan. Tinjauan ini juga menemukan bahwa penilaian HCV dilakukan sangat terlambat dan tidak menilai HCV 5&6. Akibatnya, daerah yang disisihkan untuk mata pencaharian masyarakat tidak memadai. Selain itu, akibat pemberlakuan HCV 1-4 dan kemudian HCS yang terlambat, yang hampir setengahnya telah diperuntukkan untuk kebun plasma, timbul kebencian di kalangan masyarakat pada pemberlakuan kategori lahan yang telah ditandai di daerah tersebut tanpa persetujuan mereka. Di Desa Suhaid, telah terjadi protes dan demonstrasi, yang diredam oleh polisi, terhadap perusahaan dan ketidakadilan skema petani kecil ini. Di Desa Mantan, juga pernah terjadi demonstrasi menentang para penilai HCV. Di Desa Mensusai, staf Greenpeace ditahan dan dikenakan denda tinggi oleh masyarakat sesuai hukum adat karena memasuki lahan masyarakat dan melakukan pengukuran HCS tanpa persetujuan masyarakat. Perampasan tanah oleh perusahaan telah memicu sengketa tanah yang belum terselesaikan antara Desa Mantan dan Desa Kerangas. Masyarakat Melayu di Desa Marsedan, Desa Suhaid dan Desa Tanjung khawatir akan dampak pencemaran air limpasan pada perikanan mereka, yang merupakan ekonomi andalan mereka. 36

36 37 38 39 40 41 42

Upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini lalu dilakukan. Serangkaian pertemuan antara FPP dan GAR, di mana GAR berjanji untuk memperbaiki ketidakpatuhannya, tidak ditindaklanjuti dengan aksi di lapangan, yang menyebabkan FPP mempublikasikan temuan-temuannya pada awal 2014. Sebuah ‘Kajian Risiko’ internal oleh TFT tampaknya mengungkapkan bahwa masalah-masalah di PT KPC ini umum terjadi di seluruh penguasaan lahan SMART yang mencapai 400.000 ha.37 Pada bulan Oktober 2014, FPP merasa harus mengajukan pengaduan resmi kepada RSPO ketika, meskipun ada pengungkapan semua masalah ini dan lambatnya kemajuan di lapangan, GAR berusaha untuk memperluas kebunnya di 18 konsesi.38 Pada bulan Mei 2015, Panel Pengaduan RSPO mendukung pengaduan FPP, melihat ketidakpatuhan yang jelas pada Prinsip dan Kriteria RSPO, dan memutuskan bahwa GAR tidak diizinkan membebaskan atau membuka lahan manapun sebelum pengaduan tersebut itu diselesaikan.39 TFT juga menangguhkan keanggotaan GAR, menyatakan karena kurangnya kemajuan dalam melaksanakan tindakan yang disepakati. Keputusan Panel, yang terbit setelah GAR menawarkan obligasi senilai US$500 juta di bursa efek Singapura,40 menarik banyak perhatian kalangan press.41 GAR kini telah melakukan upaya untuk memperbaiki ketidakpatuhan di masa lalu dan mengembangkan rencana aksi rinci, namun masih harus dilihat apakah ini akan direalisasikan di lapangan dan sejauh mana pelaksanaannya.42

Lengkapnya lihat Colchester, Jiwan dan Kleden 2014. Laporan ini belum dipublikasikan untuk umum. http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/news/2015/04/golden-agri-resources-still-violation-rspo-standards http://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/75 http://www.forestpeoples.org/topics/agribusiness/news/2015/04/golden-agri-resources-gar-bond-offering-briefing-banks-and-potentia Mis.: http://www.eco-business.com/news/rspo-orders-golden-agri-to-stop-new-palm-oil-development/ Untuk data terbaru, lihat www.forestpeoples.org High Carbon Stock Science Study

29


HCS dan pemetaan partisipatif Rincian ketidakpatuhan GAR terhadap persyaratan RSPO – tidak menghormati hak-hak adat dan tidak memastikan lahan diperoleh hanya lewat persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan masyarakat – tidak dibahas lebih lanjut dalam laporan ini. Yang perlu ditekankan adalah bahwa kegagalan perusahaan untuk menghormati hak-hak dan menjamin FPIC sangat merusak baik rencana ekspansi GAR maupun tindakantindakan untuk mengamankan HCS.43 Yang penting dalam setiap upaya untuk mengharmoniskan HCS, HCV dan rencana perkebunan di satu sisi dengan hak-hak masyarakat dan mata pencaharian di sisi lain adalah perencanaan penggunaan lahan yang partisipatif, di mana langkah pertama untuk mewujudkannya adalah dengan pemetaan partisipatif. Di PT KPC, perusahaan telah menghilangkan prosedur ini dan upaya-upaya TFT untuk memperbaiki kekurangan ini pada awalnya dihalangi oleh masyarakat yang khawatir hal tersebut hanya akan melegitimasi pengambilalihan tanah lebih lanjut oleh perusahaan. Upaya lebih lanjut untuk melaksanakan pemetaan dihalangi pemerintah daerah dan baru ada terobosan pada akhir 2014 ketika pemerintah menyadari mereka memerlukan peta batas desa untuk mematuhi UndangUndang Desa yang baru (Undang-Undang Desa 6/2014). Seperti yang dijelaskan oleh camat Suhaid, hukum mengalokasikan anggaran pembangunan desa ke setiap desa, yang untuk memenuhi persyaratannya mereka harus menyerahkan data-data tentang jumlah desa, termasuk jumlah orang miskin, peta batas administratif masing-masing desa dan perkiraan luas wilayah desa. Dengan pelaksanaan pertama hibah desa ini dilakukan pada pertengahan 2015, pemetaan mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu, pada saat survei lapangan ini dilakukan, pemetaan batas desa sedang dilakukan dengan tergesa-gesa, yang empat di antaranya dibantu oleh TFT mewakili GAR, karena tanah masyarakat ini ‘tumpang tindih’ dengan Izin Lokasi PT KPC. Kepala desa empat desa tersebut menjelaskan bahwa pemetaan tersebut bukan pemetaan partisipatif penggunaan lahan masyarakat sesungguhnya seperti yang disyaratkan oleh RSPO untuk penilaian HCV dan untuk memastikan luas tanah adat. Yang dipetakan hanyalah batas-batas administratif untuk memenuhi amanat undang-undang yang baru. Meskipun demikian, wawancara yang dilakukan di desa-desa tersebut mengungkapkan bahwa, umumnya, karena desadesa ini telah lama berdiri di lokasinya sekarang dan

karena hanya sedikit sekali warga desa yang memiliki pengetahuan akan desanya direkrut untuk menemani tim pemetaan, batas-batas wilayah adat desa dan batas desa administratif secara substansial adalah sama. Menuju Perencanaan Penggunaan Tanah Masyarakat Data satelit menunjukkan tampaknya kami berada di area kosong. Jadi kami harus membuat jelas bahwa ada masyarakat di sini. Kami orang-orang yang menjadi warga masyarakat-masyarakat ini tidak terlihat oleh satelit. Sekretaris Desa Seberuang, 23 Februari 2015

Menurut TFT dan GAR, mereka kini telah merencanakan untuk melakukan pemetaan penggunaan lahan masyarakat yang lebih rinci. Dalam lokakarya, perwakilan masyarakat menjelaskan bahwa mereka masih belum percaya dengan niat baik GAR dan TFT dalam pembuatan peta tersebut, yang mereka khawatirkan akan digunakan untuk mengambil alih tanah mereka untuk penanaman kelapa sawit dan kawasan HCV dan HCS. Orang-orang yang diwawancarai menjelaskan bahwa meskipun mereka tidak memahami tujuan HCV dan HCS sepenuhnya, mereka memiliki pengalaman dengan Taman Nasional Danau Sentarum, yang telah diberlakukan tanpa konsultasi dan yang telah melarang akses mereka ke sumber-sumber daya di dalamnya. Namun, selama lokakarya tersebut satu atau dua kelompok masyarakat setuju untuk membuat peta yang independen bersama FPP dan mitra LSM-LSM lokal, dan kegiatan tersebut kini tengah berjalan dengan pengisian peta dengan halhal yang penting bagi masyarakat – daerah penanaman utama, hutan cadangan, situs keramat, hutan resapan air, kuburan, dll.44 Dalam diskusi, warga masyarakat menjelaskan sistem perencanaan penggunaan lahan milik mereka sendiri, yang disandarkan pada pengetahuan mereka tentang situasi setempat. Sebenarnya, jelas mereka, masyarakat Dayak tidak mengukur lahan pertanian mereka berdasarkan luasan daerahnya melainkan atas dasar hasil dan jumlah padi yang dibutuhkan untuk ditanam di sana.45 Meskipun demikian, sebagian warga masyarakat membuat taksiran cerdas tentang luas lahan pertanian mereka yang menunjukkan bahwa rata-rata keluarga membuka lahan seluas antara 0,3 dan 0,6 ha per tahun. Lahan pertanian digunakan selama satu atau dua tahun, tergantung pada kualitas tanah (hutan yang tumbuh kembali yang lebih tua usianya dan kebun karet tua

Nedejla dan Lim 2015. Ujicoba-ujicoba pemetaan masyarakat ini tengah dijalankan dengan pendanaan untuk FPP berasal dari the Ford Foundation dan dibantu WALHI-KalBar dan LinkAR-Borneo. 45 Hal yang sama juga berlaku di Eropa sampai hak-hak privat atas lahan menjadi norma dan pasar-pasar tanah bermunculan (Linklater 2014). 43 44

30



memiliki tanah yang jauh lebih kuat dan cenderung dapat digunakan untuk budidaya padi selama dua tahun). Setelah satu atau dua tahun penanaman, lahan kemudian dibiarkan kembali menjadi hutan selama 6 sampai 10 tahun atau lebih. Angka-angka ini jika akurat menunjukkan bahwa setiap keluarga perlu mempertahankan hingga 6 hektar lahan yang sesuai untuk perladangan berpindah untuk mempertahankan sistem pertanian dan menjaga ketahanan pangan lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan: berapa banyak lahan di daerah ini yang dianggap cocok untuk perladangan berpindah dan berapa banyak lahan lainnya dibutuhkan masyarakat untuk mempertahankan kegiatan mata pencaharianya yang lain di saat ini dan di masa depan?

peta batas yang dilakukan oleh TFT dan pemerintah daerah, tampaknya wilayah desa mencakup kawasan sekitar 2.910 hektar. Desa ini adalah salah satu desa yang menolak sawit dengan alasan bahwa lahan desa yang tersedia terlalu terbatas, siklus perladangan berpindah sudah terlalu pendek sekarang dan lahan yang tersisa sudah dialokasikan baik sebagai hutan tangkapan air ‘keramat’ yang menjadi sumber air minum dan air mandi bagi desa, sebagai lokasi berburu dan mengumpulkan dan sebagai kebun karet. Jika angka-angka kasar ini dapat diambil sebagai panduan, angka-angka ini menunjukkan bahwa setiap keluarga Dayak Maya ‘membutuhkan’ minimal 25 hektar untuk mempertahankan ekonomi campuran dan cara hidup mereka saat ini. Pemetaan dan tinjauan lapangan yang jauh lebih rinci perlu dilakukan untuk memverifikasi apakah angka-angka kasar ini berguna. Dengan memasukkan kebutuhan generasi mendatang, perkiraan tentang sejauh mana orang akan tinggal di tanah dan pertimbangan akan pilihan tanaman dan mata pencaharian di masa depan, dan liku-liku pasar, semua rencana tersebut bahkan menjadi lebih tidak pasti.

Dalam lokakarya warga masyarakat dengan senang hati menjelaskan hal apa yang bernilai tinggi di tanah adat mereka dan bagaimana mereka membuat perkiraan akan kebutuhan tanah mereka tetapi keterlibatan jangka panjang dan pemetaan yang rinci diperlukan untuk menyampaikan ide-ide ini kepada pemerintah daerah, perusahaan atau kelompok-kelompok lingkungan.

Survei lapangan kami yang singkat tidak memungkinkan kami menjawab pertanyaan ini secara tepat. Tapi wawancara kami di Desa Kerangas, yang merupakan salah satu desa yang tampaknya paling memikirkan kebutuhan tanahnya dan yang diakui oleh desa-desa tetangganya sebagai desa ‘miskin’ dengan lahan terbatas, mungkin mengajarkan beberapa pelajaran. Kepala desa ini mengatakan bahwa desa administratif tersebut memiliki 112 keluarga, sementara berdasarkan


31


Peta 9: Daerah HCS dalam Izin Lokasi PT KPC

Sumber: Greenpeace, TFT dan GAR 2013

HCS dan sistem perizinan Di bawah Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dan Undang-Undang Perkebunan, yang terakhir direvisi pada tahun 2014, serta peraturan dan perundangan pelaksanaannya, perusahaan yang ingin menyewa lahan untuk perkebunan dengan luas lebih dari 1.000 ha harus melalui prosedur perizinan yang kompleks selama beberapa tahun. Dua yang paling relevan dengan penelitian ini adalah Izin Lokasi sementara tiga tahun dan Hak Guna Usaha (HGU) definitif, yang awalnya diberikan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang tiga kali sampai total 120 tahun.46 Selama periode Izin Lokasi, perusahaan harus berunding dengan masyarakat setempat untuk membebaskan setiap lahan yang memiliki hak pakai dan setelah perusahaan mendapatkan 51% dari luasan tersebut, perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk HGU, yang tunduk pada persyaratan lainnya. Dalam kasus PT KPC, perusahaan telah mendapatkan Izin Lokasi atas tanah seluas 20.000 ha selama 8 tahun

46

32

Untuk informasi lengkap lihat Colchester et alii 2006. High Carbon Stock Science Study

(yang bisa dibilang didapat secara ilegal), telah memperoleh hak pengusahaan hanya atas sekitar 5.000 ha dan pada tahun 2014 mengajukan permohonan untuk HGU seluas 5.238 ha. TFT dan Greenpeace bekerja sama dengan GAR di tahun 2011-2013 untuk menentukan daerah HCS dan menyimpulkan bahwa ada sekitar 5.600 ha hutan HCS dalam Izin Lokasi perusahaan (lihat Peta 9 di atas). Sejak tahun 2013 dan setelah berkonsultasi dengan masyarakat, FPP terus mendesak bahwa perusahaan harus mengakui dan memetakan tanah adat dan, apabila masyarakat menolak sawit, perusahaan harus dengan cermat mengeluarkan tanah masyarakat tersebut dari konsesi akhir. Alasan hukumnya adalah bahwa HGU hanya bisa diberikan di atas tanah negara yang belum dibebani hak. Penerbitan HGU memiliki efek menghilangkan (membatalkan) hak apapun yang tersisa atas tanah. GAR telah memenuhi tuntutan ini dan mengajukan HGU yang luasnya telah dikurangi, dan blok kebun plasma terkait di sebelah selatan, hanya di atas lahan yang telah diserahkan desa-desa Suhaid, Tanjung,


Mantan dan Menapar. Tanah Mensusai, Kerangas dan Kenabak Hulu serta daerah yang tersisa dari Selimbau, Tanjung, Suhaid dan Marsedan telah dikeluarkan (Peta 10).

Peta 10: Tumpang susun peta-peta batas empat desa, Izin Lokasi dan HGU

Sumber: penelusuran peta-peta pemerintah oleh tim pemetaan FPP GAR-PT KPC telah mengeluarkan lahan desa-desa yang tidak memberikan persetujuan mereka atas HGU perusahaan.

Bahwa proses perizinan di Indonesia berlangsung secara bertahap dan bahwa, untuk menghindari hilangnya hakhak masyarakat, lahan masyarakat harus dikeluarkan dari HGU memiliki implikasi penting untuk konservasi hutan. Seperti ditunjukkan pada Peta 11 (di bawah), 90% dari hutan HCS yang diidentifikasi dalam Izin Lokasi oleh tim dari GAR, TFT dan Greenpeace berakhir di luar kawasan izin perusahaan dan dengan demikian di luar kekuasaan perusahaan. Siapa yang akan memiliki dan menguasai wilayah ini, mengingat bahwa saat ini pemerintah kabupaten dan pemerintah nasional tidak mengakui hak-hak adat masyarakat-masyarakat tersebut? Siapa yang akan didorong untuk mengelola hutan? Jelas bagi masyarakat bahwa merekalah yang telah memelihara hutan ini sampai sekarang, yang menghargainya dan dapat menjaganya hingga nanti. Tapi apakah hak-hak mereka aman? Seperti yang ditanyakan Pak Jahan, kepala Kenabak Hulu, secara retoris saat lokakarya. Jika kami bersikeras tidak akan menyerahkan tanah kami, dapatkah tanah kami terlindungi?


33


Peta 11: HCS dan HGU

TOTAL Izin Lokasi KPC = 20.311 Ha TOTAL HCS = 5.622 Ha (28% Izin Lokasi) TOTAL HGU = 5.238 Ha TOTAL HCS dalam HGU = 540.53 Ha (10% HCS) TOTAL HCS di luar HGU = 5.081 Ha (90% HCS)

34



Bagian 3: Kesimpulan HCS adalah sebuah konsep yang asing. Datang dari langit. Datang entah darimana namun dikenakan pada masyarakat tanpa memberikan mereka kesempatan untuk mempertahankan wilayah mereka (lahan gambut, hutan, lahan basah) yang telah menjadi daerah HCS dan HCV dalam arti sesungguhnya sejak jaman dahulu. Lalu mengapa HCS dan HCV harus dilestarikan lewat pembebasan lahan dan mengenakan model konsesi yang mengganti mata pencaharian mereka dan merusak generasi mendatang masyarakatmasyarakat ini? Sistem HCS tidak dapat mengakomodasi hak-hak dan mata pencaharian masyarakat lokal dan masyarakat adat tanpa terlebih dahulu mengubah kerangka hukum rezim tata kelola perkebunan dari konsesi swasta skala besar atas tanah, hutan dan kontrol sumber daya yang telah terbukti sangat menimbulkan konflik, dan mendorong maraknya praktik korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Norman Jiwan, Transformasi untuk Keadilan - Indonesia

Metode HCS dipahami sebagai alat bagi perusahaan perkebunan skala besar yang mendapatkan akses ke daerah-daerah yang luas sebagai konsesi atau hak milik. Dengan menggunakan metode HCS perusahaanperusahaan ini dapat mengidentifikasi daerah yang tidak semestinya dibuka dan menyisihkannya dan mengelola mereka untuk mempertahankan tutupan hutan dan kualitas tanahnya. Dengan menerapkan metode ini, diharapkan, perusahaan dapat membuktikan klaim bahwa produk mereka ‘bebas deforestasi’. Asumsi yang mendasari metode HCS perlu dijabarkan. Keberlangsungannya mengasumsikan bahwa: • Perusahaan memiliki hak yang sah atas daerahdaerah konsesi mereka • Tidak ada perebutan klaim atau pengguna di daerahdaerah tersebut • Perusahaan dapat mengamankan dan mengontrol konsesi mereka sepenuhnya

47 48 49

• Perusahaan akan memilih untuk mempertahankan semua daerah bernilai konservasi ini (HCV dan HCS) dalam konsesi mereka dan mengelolanya. Penelitian ini menunjukkan bahwa semua asumsi di atas layak dipertanyakan. Legalitas konsesi perusahaan diragukan. Sebagian besar daerah-daerah ini dimiliki dan ditempati oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal di bawah hukum adat atau melalui tenurial lahan secara informal. Perusahaan tidak memiliki kesepakatan dengan warga masyarakat untuk mengelola lahan sisihan dan memiliki kesulitan mengendalikan akses dan penggunaan lahan, hutan dan sumber daya di tingkat lokal. Perusahaan terus memilih untuk mengeluarkan daerah HCS dan HCV dari konsesi mereka. Studi kasus PT KPC menunjukkan bahwa sekitar 90% dari wilayah HCS yang diidentifikasi oleh GAR, TFT dan Greenpeace di dalam konsesi awal perusahaan tidak disertakan dalam wilayah konsesi akhir. Sebagian besar dari daerah-daerah HCS yang dikeluarkan ini berada di atas tanah masyarakat yang menolak menyerahkan tanah mereka untuk kelapa sawit. Masyarakat ingin mempertahankan kontrol atas hutan-hutan ini sendiri. TFT melaporkan situasi yang sama di konsesi Golden Veroleum Limited di Liberia.47

3.1

Mengakui hak

Di bawah hukum internasional, masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya lainnya yang secara turun-temurun mereka miliki, tempati atau gunakan. Mereka juga memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, untuk mempraktikkan hukum adat mereka dan mewakili diri mereka melalui lembaga yang mereka pilih sendiri. Hakhak ini melahirkan sebuah hak atau prinsip turunan, bahwa masyarakat adat memiliki hak kolektif untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka terhadap langkah-langkah yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka (FPIC).48 Hak-hak atas tanah ini sangat luas dan telah ditafsirkan juga mencakup mata pencaharian musiman dan mobil seperti penggembalaan, berburu, menangkap hewan, memancing, mencari makan dan penggunaan lahan basah dan laut.49 Yang memiliki relevansi khusus untuk penelitian ini, hak-hak tersebut juga mencakup wilayah perladangan berpindah dan hak

Lokakarya tentang Mengintegrasikan HCS, HCV dan FPIC, Novotel, Bogor, Juni 2015. Doyle 2015. MacKay 2006, 2009, 2011, 2013, 2015. High Carbon Stock Science Study

35


ini telah ditegaskan tidak hanya mengacu pada hak-hak masyarakat adat tetapi, melalui ketentuan Konvensi 111 Organisasi Buruh Internasional tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang mensyaratkan perlindungan atas ‘pekerjaan tradisional’,50 sampai mengenai hakhak semua orang yang mempraktikkan perladangan berpindah.51 Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Pangan telah menekankan dengan tegas perlunya pemerintah untuk melindungi, dan kalangan usaha untuk menghormati, hak-hak masyarakat atas tanah dan menjamin keamanan pangan lokal.52 Hak atas tanah adat dan tenurial lahan informal dan FPIC juga ditegakkan oleh FAO dalam Pedoman Sukarela mengenai Tata Kelola Penguasaan Lahan, Perikanan dan Kehutanan miliknya.53 Hak-hak yang sama juga telah dimasukkan ke dalam Prinsip dan Kriteria the Roundtable on Sustainable Palm Oil dan diperluas mencakup semua masyarakat dan pengguna lahan lokal.54 Para pendukung Pendekatan Stok Karbon Tinggi juga menyadari perlunya menegakkan hak-hak masyarakat atas FPIC dan atas tanah adat mereka,55 meskipun rincian praktis tentang bagaimana penerapannya masih belum ditetapkan dan disepakati.56 Dengan hanya sedikit pengecualian, semua orang yang diwawancarai yang berpartisipasi dalam studi ini mendukung prinsip-prinsip ini. Tantangan-tantangan utama yang muncul kemudian berkaitan dengan bagaimana para pengembang yang jujur akan benar-benar mematuhi prinsip-prinsip ini dan sejauh mana model-model pengembangan perkebunan dan hukum nasional sesuai dengan hak-hak ini.

3.2

Mengakomodasi mata pencaharian

Sesungguhnya, jelas bahwa alat perencanaan penggunaan lahan saat ini yang dimaksudkan untuk mengamankan lahan yang memadai untuk mata pencaharian masyarakat di dalam daerah pengembangan kelapa sawit tidak berjalan dengan baik apabila masyarakat tidak memiliki hak yang aman atas tanah di bawah hukum nasional. Terlepas dari kenyataan bahwa pemetaan partisipatif seringkali tidak dilakukan oleh perusahaan dan AMDAL-Sosial dan HCV dipangkas proses penilaiannya, pedoman, toolkit dan definisi HCV 5&6 saat ini terlalu sempit untuk memastikan terjaminnya lahan pertanian dan bahkan daerah perladangan bergilir.57

Diskusi lapangan dan wawancara yang dilakukan juga menjelaskan beberapa alat dasar yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat melaksanakan ‘perencanaan penggunaan lahan masyarakat’ seperti itu. Antara lain: • Survei tenurial lahan untuk memastikan tingkat yang wajar dari pemahaman bersama akan sistem masyarakat terkait kepemilikan tanah, pengalihan hak, warisan dan regulasi; • Pemetaan partisipatif untuk menentukan, secara geografis, luasan daerah yang tunduk pada hak adat dan jumlah lahan di bawah berbagai bentuk kepemilikan dan penggunaan; • Lokakarya masyarakat dan forum untuk berbagi untuk mengembangkan rencana penggunaan lahan tersebut melalui keterlibatan inklusif semua warga masyarakat, dengan memastikan keterlibatan kelompok-kelompok yang seringkali terpinggirkan dari pengambilan keputusan apakah atas dasar jenis kelamin, status atau etnis; • Perencanaan harus didasarkan pada kerangka waktu yang meliputi kebutuhan generasi mendatang yang sepadan dengan periode izin perkebunan kelapa sawit; • Kesepakatan akan norma-norma baru dan peraturan di tingkat masyarakat untuk memastikan bahwa rencana penggunaan lahan yang disepakati dipatuhi; • Pemantauan berbasis masyarakat.

International Labour Organisation 2007. Aryal dan Kerhoff 2008; AIPP 2014. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan sebanyak 500 juta orang mempraktikkan perladangan berpindah di Asia Tenggara (Dressler et alii. 2015). 52 de Schutter 2009, 2012 53 FAO 2012; Colchester dan Chao 2013b. 54 RSPO 2015 (dalam proses pencetakan). 55 HCS Steering Committee 2015. 56 http://highcarbonstock.org/hcs-approach-steering-group-holds-technical-workshop-on-integrating-hcs-hcv-and-fpic/ 57 HCVRN 2014. 50 51

36

Survei nasional dan internasional yang dilakukan untuk penelitian ini sangat menegaskan perlunya peningkatan perencanaan penggunaan lahan. Salah satu kesimpulan utama dari penelitian ini oleh karenanya adalah diperlukan upaya kolaborasi yang kuat untuk mengembangkan metode yang lincah tapi efektif untuk menginventarisir sistem-sistem penggunaan lahan masyarakat, kebutuhan mata pencaharian dan opsi-opsi pembangunan, sehingga implikasi nyata dari perubahan penggunaan lahan, baik untuk sawit, HCV dan HCS, dapat dinilai. Informasi ini kemudian dapat menginformasikan masyarakat tentang apakah dan, jika demikian berapa banyak, mereka harus sepakat untuk mengalokasikan lahan untuk sawit dan daerah sisihan terkait.



Rekomendasi-rekomendasi berikut (di bawah) mengusulkan bagaimana konsep-konsep ini dapat diuraikan lebih lanjut. Ada tiga kekurangan utama dalam sistem HCS dalam perkembangannya sampai saat ini. Yang pertama adalah bahwa pendukung HCS tidak mengetahui secara pasti apakah penetapan hutan HCS tumpang tindih atau tidak tumpang tindih dengan wilayah masyarakat. Toolkit Pendekatan HCS saat ini menyatakan bahwa: ... daerah yang merupakan bagian dari siklus produksi pangan subsisten yang masih dijalankan untuk memenuhi kebutuhan keamanan pangan masyarakat adat setempat di keluarkan dari pertimbangan sebagai hutan HCS (atau untuk pengembangan perkebunan).58 Hal ini sepertinya menyiratkan bahwa daerah penggunaan secara adat yang penting bagi mata pencaharian tidak akan dianggap hutan HCS. Namun, toolkit yang sama juga menyatakan bahwa masyarakat mungkin diminta untuk melepaskan hak atas HCS lewat persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC),59 terutama daerah-daerah yang hanya digunakan untuk pertemuan, jika bukan untuk pertanian, kebun dan wanatani.60 Toolkit ini lebih lanjut menyatakan: Daerah lahan masyarakat yang diidentifikasi memiliki hutan HCS akan diusulkan untuk dijadikan daerah konservasi sebagai bagian dari rencana konservasi terpadu untuk konsesi bersangkutan. Ini akan membutuhkan perundingan berbasis FPIC dan dukungan serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan konservasi (serupa dengan daerah-daerah HCV). Dengan demikian masyarakat lokal yang memiliki hak adat memiliki hak untuk mengatakan tidak terhadap konversi lahan hutan mereka menjadi kawasan konservasi. Namun kawasan hutan tersebut tetap dikategorikan sebagai hutan HCS.61

58 59 60 61 62

dan kemudian menyatakan: Jika FPIC tidak tercapai dan pemilik tanah adat tidak ingin tanah mereka menjadi bagian dari kawasan konservasi, maka daerah ini tidak ditandai sebagai bagian dari kawasan konservasi. Meskipun demikian, mereka tetap sebagai hutan HCS menurut perusahaan bersangkutan.62 Singkatnya, konsep HCS, sebagaimana dipahami sejauh ini, akan diberlakukan atas lanskap dan mempengaruhi keputusan penggunaan lahan terlepas dari apakah masyarakat setuju atau tidak, terlepas dari apakah mereka menerima sawit atau tidak, dan terlepas dari apakah daerah-daerah ini tumpang tindih atau tidak dengan hak-hak adat mereka. Aspek pemaksaan dari konsep HCS inilah yang telah memicu keraguan terbesar dari orang-orang yang diajak konsultasi dalam survei ini termasuk orang-orang dari perusahaan, masyarakat dan LSM yang diwawancarai. Kelemahan kedua yang sangat jelas terlihat dari survei ini adalah bahwa, jika daerah HCS akan diberlakukan pada daerah masyarakat, masih belum ada kesepakatan tentang jenis penggunaan lahan apa yang dizinkan bagi masyarakat untuk memelihara daerah tersebut. Namun, informasi inilah yang tepatnya perlu dijelaskan kepada masyarakat jika keraguan yang kuat atas penggunaan konsep ini hendak dihilangkan. Kekurangan terkait ketiga dalam sistem HCS dan HCV sampai saat ini adalah bahwa tidak satupun menawarkan manfaat tambahan yang jelas kepada masyarakat untuk menerima penyisihan lahan mereka. Para pendukung sistem ini mengatakan bahwa masyarakat yang menyisihkan lahan untuk HCS harus menerima pembayaran untuk jasa lingkungan dan/atau untuk pengurangan emisi dari penghentian deforestasi, atau manfaat yang lebih besar dari pengembangan kelapa sawit dan pembagian keuntungan dan lapangan pekerjaan yang dihasilkannya. Namun, belum ada pengembangan prosedur yang diperlukan yang akan menjamin masyarakat bahwa mereka akan menerima manfaat-manfaat tersebut jika mereka menerima penyisihan lahan untuk HCS dan HCV di tanah mereka.

Toolkit Pendekatan HCS halaman 78. Toolkit Pendekatan HCS halaman 36. Toolkit Pendekatan HCS halaman 55. Toolkit Pendekatan HCS halaman 79 (penekanan ditambahkan). Toolkit Pendekatan HCS halaman 88. High Carbon Stock Science Study

37


3.3

Mengelola lahan sisihan

Sebagaimana telah disebutkan, konsep HCS telah diterima oleh perusahaan produsen minyak sawit sebagai cara untuk memenuhi tuntutan para pembeli akan minyak sawit yang tidak ‘melibatkan deforestasi’. Dengan menghindari membuka kawasan hutan HCS perusahaan dapat mengklaim mereka telah ‘bebas deforestasi’. Namun, ujicoba-ujicoba awal di Indonesia (PT KPC) dan Liberia (GVL) menunjukkan bahwa perusahaan akan memenuhi persyaratan ini bukan dengan mengelola kawasan hutan HCS dalam konsesi mereka tetapi dengan mengeluarkannya dari konsesi mereka. Di KPC tidak kurang dari 90% dari ‘hutan HCS’ akhirnya berada di luar daerah yang tercakup dalam izin sementara. Masalah yang sama ini pernah dicatat untuk konsep HCV pada tahun 2009.63 Siapa yang kemudian akan memelihara ‘hutan-hutan HCS’ ini? Risiko utamanya adalah bahwa daerah-daerah yang dikeluarkan ini akan dialokasikan oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan minyak sawit lainnya, mungkin perusahaan-perusahaan yang tidak begitu peduli untuk memenuhi tuntutan pembeli yang kritis. Kemungkinannya adalah bahwa sebagian besar dari ‘hutan-hutan HCS’ ini berada di lahan masyarakat dan masyarakat yang sama inilah yang telah menolak sawit dan yang telah menjaga daerah-daerah tersebut sampai saat ini. Kebutuhannya sekarang adalah membantu komunitas-komunitas ini untuk mengamankan hak-hak mereka atas tanah dan mata pencaharian mereka dan mendorong penggunaan berkelanjutan berbasis adat.

3.4

Kerangka hukum dan administratif

Kemungkinan pengembangan kelapa sawit dan sistem HCS dapat memperkuat atau melemahkan hak-hak dan mata pencaharian masyarakat amat tergantung pada kerangka hukum nasional dan sistem administratif negara bersangkutan. Di beberapa negara, seperti Brasil dan Papua Nugini (PNG), telah ada undang-undang untuk mengamankan wilayah masyarakat adat, lahan masyarakat lokal dan hak-hak adat. Dalam kondisi seperti itu, perusahaan harus mendapatkan tanah yang tidak memiliki konflik klaim atas tanah dan hutan (Brasil) atau mendapatkan persetujuan masyarakat untuk menyewakan atau mengontrakkan tanah-tanah adat (PNG). Hukum Brasil juga mewajibkan pengembang yang memiliki hak atas tanah yang tumpang tindih

Colchester, Anderson, Jiwan, Andiko dan Toh 2009. Perram 2015. 65 Stenly, Arizona dan Syahrani 2015. 63 64

38


dengan hutan untuk tidak membuka setidaknya 50% atau 80% dari luas tanah yang mereka miliki. Situasi di banyak negara lain jauh lebih menantang. Tidak hanya hak-hak masyarakat seringkali tidak terjamin dan terlindungi, tetapi pemerintah juga menyerahkan konsesi atas tanah masyarakat tanpa konsultasi dengan masyarakat apalagi persetujuan masyarakat. Proses ini hampir pasti menempatkan masyarakat berhadapan dengan perusahaan dan meluasnya konflik lahan adalah hasil yang jelas terlihat. Kasus Biopalm dan PT KPC yang dirangkum di atas dan tinjauan hukum nasional di Kamerun64 dan Indonesia65 menunjukkan permasalahan yang sangat umum terjadi. Kondisi-kondisi ini membuat sistem HCS sangat sulit untuk berfungsi. Sebagian besar orang yang diwawancari dan responden kuesioner secara jelas mengakui tantangan ini dan menyatakan bahwa memberikan pengakuan hukum terhadap hakhak masyarakat akan menjadi salah satu kondisi yang penting untuk membuat pendekatan HCS ini dapat diterapkan. Dengan demikian hasil studi memperlihatkan kontradiksi yang melekat dalam konsep HCS. Konsep HCS telah muncul sebagai elemen tambahan yang dirancang untuk memperkuat pendekatan sukarela untuk mengurangi dampak negatif dari rantai pasokan komoditas. Pendekatan-pendekatan ini muncul justru karena pemerintah telah gagal untuk mengatur kalangan industri dan melindungi hak-hak warga negara. Namun, tanggapan-tanggapan dari banyak pendukungnya menegaskan bahwa konsep HCS tidak dapat ditanamkan tanpa reformasi hukum untuk mengamankan baik hak-hak masyarakat maupun daerah yang disisihkan perusahaan. Sebagian orang yang diwawancarai juga mengatakan perlunya tindakan dan peraturan nyata dari pemerintah di atas tingkat konsesi, dengan menyatakan bahwa pengambilan keputusan di tingkat perkebunan tidak mungkin menjadi cara yang efektif untuk memastikan perencanaan penggunaan lahan yang baik. Komite Pengarah Pendekatan HCS tengah menjajaki penerapan ‘pendekatan lanskap’ tapi pengalaman dari upaya-upaya sebelumnya dalam pendekatan ini perlu diperhatikan. Seperti yang disimpulkan Jeff Sayer dan rekannya setelah melakukan sebuah tinjauan yang luas, kelemahan utama dari ‘pendekatan lanskap’ adalah bahwa meskipun dapat digunakan untuk menggambarkan rencana pengelolaan lahan yang lebih baik, pendekatan tersebut tidak dapat menjamin pelaksanaan rencana tersebut karena kurangnya keterlibatan mereka yang memiliki otoritas di wilayah bersangkutan. Sebagaimana dinyatakan Sayer et alii:


Pendekatan lanskap tidak memberikan solusi ampuh ... juga tidak memberikan kerangka kerja operasional untuk pengelolaan lahan skala besar ... Pendekatan lanskap tidak dapat mengatasi kesenjangan dalam kekuasaan atau kepentingan yang mengakar dan tidak dapat menggantikan lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk membangun dan melegitimasi hak-hak properti dan sumber daya.66 Pelajarannya adalah untuk mengadopsi ‘pendekatan yurisdiksi’ terhadap perencanaan penggunaan lahan, yang berarti terlibat dengan pemerintah daerah (dan tingkat yang lebih tinggi) dan berusaha untuk memperkuat otoritas masyarakat lokal dan para pelaku lainnya di lapangan dengan kepentingan jangka panjang yang keberlanjutan. Hal ini dapat memberikan landasan untuk mengamankan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat dan dengan demikian menyediakan bagi mereka insentif jangka panjang yang mereka butuhkan untuk menjaga tanah dan sumber daya adat mereka. 67

3.5

Verifikasi, tantangan dan ganti rugi

Salah satu elemen penting dari seluruh standar sukarela yang kredibel adalah standar-standar ini menyertakan mekanisme-mekanisme yang dapat memverifikasi kepatuhan perusahaan secara independen. Apabila terdapat ketidakkepatuhan, perusahaan kemudian diberikan ‘permintaan tindakan perbaikan’ atau bahkan ditolak permohonan sertifikasinya oleh badan-badan sertifikasi terakreditasi yang ditugaskan untuk menilai kepatuhan. Sistem-sistem ini juga dibuat akuntabel dengan penyertaan mekanisme yang dapat digunakan pihak lain untuk menolak kinerja yang buruk melalui pengaduan tentang perusahaan atau lembaga sertifikasi, atau bahkan tentang mereka yang bertanggung jawab pada tata kelola sistem ini. Unsur-unsur ini sangat penting untuk kredibilitas skema-skema yang independen. Sejauh ini, konsep HCS muncul tanpa ketergantungan pada sertifikasi minyak sawit, atau bahkan sebagai alternatif untuk sertifikasi tersebut.68 Meskipun RSPO kini tengah mempelajari opsi untuk memasukkan

HCS dalam standar interim yang lebih tinggi yang disebut sebagai ‘RSPO+’, sampai saat ini baru Palm Oil Innovation Group (POIG) yang telah mengembangkan sebuah skema untuk memverifikasi kinerja perusahaan yang menggunakan konsep HCS, dan POIG sendiri sejauh ini tidak memiliki mekanisme independen untuk menangani pengaduan yang memadai. Namun, jika hak-hak dan mata pencaharian masyarakat akan dijamin, salah satu elemen yang paling penting dari suatu skema adalah bahwa mereka harus dapat mengakses mekanisme yang kredibel yang dapat mereka gunakan untuk meminta perusahaan untuk bertanggung jawab, menegakkan standar dan memberikan ganti rugi. Dalam kasus PT KPC, pilihan ini telah disediakan oleh sistem pengaduan RSPO tapi hanya untuk pelanggaran prinsip dan kriteria RSPO, bukan untuk elemen tambahan HCS itu sendiri. Jika konsep HCS akan diterapkan dengan efektif maka mekanisme-mekanisme yang kredibel untuk akuntabilitas, tantangan dan ganti rugi harus dikembangkan.

3.6

Melampaui Model Konsesi

Sistem HCS didasarkan pada fungsi sistem konsesi, yang dibentuk oleh kekuasaan kolonial yang mengambil alih tanah masyarakat pribumi untuk menghasilkan komoditas untuk pasar global.69 Meskipun sekarang konsesi diberikan oleh pemerintah berdaulat dan seringkali dikelola oleh perusahaan lokal atau regional, model konsesi masih mengandung relasi kekuasaan yang sama antara pemegang konsesi dan masyarakat setempat, yang tanahnya diambil menjadi konsesi seringkali tanpa konsultasi apapun apalagi persetujuan mereka.70 Sejumlah analis telah menunjukkan bagaimana relasi kekuasaan ini hampir pasti membuat pengambilan keputusan condong untuk menguntungkan para pemain besar yang lebih kuat dengan mengorbankan masyarakat lokal, petani kecil dan pekerja. Antropolog ekonomi Tania Li menyebut hal ini sebagai ‘kekerasan infrastruktural’, yang melekat dalam hubungan monopoli yang dikenalkan sistem konsesi di Indonesia.71 Antropolog sosial Afrizal menyatakan bahkan saat perusahaan menyepakati resolusi

Sayer et alii 2014: 1. Fishbein dan Lee (2015) merangkum pengalaman-pengalaman dalam pendekatan yurisdiksi terhadap REDD; lihat juga http://www.rspo.org/news-and-events/news/central-kalimantan-announces-jurisdictional-certification-for-sustainable-palm-oil 68 Poynton 2015. 69 Birmingham dan Martin 1985; Stoler 1985; Pourtier 1989; Parker 2011; Reid (1979) 2014. 70 Li 2015b. 71 Li 2015b. 66 67


39


konflik, ketidakseimbangan kekuatan struktural ini melemahkan daya tawar masyarakat. LSM-LSM hanya dapat membantu mengimbangi kekuatan-kekuatan itu melalui pendampingan masyarakat, yang diangkat lewat kampanye internasional.72 Meninjau pengalaman masyarakat dalam pembebasan lahan skala besar di subSahara Afrika, peneliti George Schoneveld dari CIFOR menyimpulkan: Akibat hasrat yang tinggi untuk ‘pembangunan’ ada resiko yang sangat nyata bahwa, bahkan meskipun telah terinformasi dengan baik, banyak masyarakat akan dengan mudah terombang-ambing untuk melepaskan kepemilikan tanah mereka. Dalam kasuskasus seperti ini, FPIC hanya bertindak sebagai legitimasi pengambilalihan tanah. Selain itu, dalam konteks sumberdaya alam milik bersama, apa yang membentuk ‘masyarakat’ dan ‘persetujuan masyarakat’ adalah konsep yang kabur; masyarakat tidak homogen dan terdiri dari hirarki sosial dengan berbagai lapisan hak yang bisa berpengaruh besar pada proses pencapaian mufakat. Oleh karena itu, ‘kehendak bersama’ tidak mungkin akan dihasilkan oleh FPIC. Penghormatan yang meluas terutama pada otoritas dan ketertundukan kelompok minoritas menambah kerumitan operasionalisasi dan formalisasi FPIC. Oleh karena itu, FPIC tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya penentu untuk mengevaluasi legitimasi dan kelangsungan sosial pengambilalihan tanah, seperti yang sering terjadi saat ini. Pengaman tambahan diperlukan untuk memastikan bahwa proyek tidak merusak ketahanan pangan dan pendapatan atau merugikan kelompokkelompok pemangku kepentingan tertentu secara tidak proporsional.73

Banyak dari responden kuesioner sepakat bahwa konsep HCS hanya akan berfungsi jika ada reformasi hukum yang pertama-tama dapat mengamankan hakhak masyarakat dan memberi masyarakat insentif untuk mengelola lahan untuk keberlanjutan jangka panjang. Ini berarti bahwa sistem konsesi itu sendiri menjadi usang baik karena perusahaan harus menyewa, mengontrak atau membeli tanah dari masyarakat di pasar terbuka atau perusahaan hanya akan menawarkan untuk membeli produk masyarakat jika mereka dapat didorong untuk menjadi petani plasma. Sampai saat ini sistem HCS belum dikonsepkan kembali agar sesuai untuk sistem produksi petani kecil. Pendekatan HCS saat ini membutuhkan survei lapangan yang lengkap dan cukup mahal yang berada di luar kemampuan sebagian besar produsen kecil, bahkan meskipun mereka membentuk kelompok. Risikonya adalah bahwa HCS kemudian menjadi penghalang lebih lanjut bagi petani kecil untuk mendapatkan akses ke pasar.75

Tinjauan rinci yang dilakukan Forest Peoples Programme dan mitra atas pengalaman masyarakat dengan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan di sektor kelapa sawit juga mencapai kesimpulan yang sama. Hanya dengan reformasi tata kelola, transparansi dan pengakuan formal terhadap hak-hak adat melalui reformasi hukumlah maka pengembangan minyak sawit diharapkan dapat berpihak pada kepentingan masyarakat.74

Afrizal 2015. Schoneveld 2014: 6-7. 74 Colchester dan Chao 2013. 75 10 tahun telah berlalu sejak RSPO mengadopsi Prinsip dan Kriterianya namun RSPO masih belum mengembangkan sebuah sistem praktis yang dapat digunakan petani kecil mandiri untuk memenuhi persyaratan HCV RSPO. 72 73

40



Bagian 4: Rekomendasi Kerangka kerja: • Hukum nasional harus mengakui hak-hak masyarakat, terutama hak atas tanah dan wilayah adat mereka, atas lembaga adat mereka dan hak mereka untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka atas langkah-langkah yang mempengaruhi hak-hak mereka, yang diungkapkan melalui wakil-wakil yang mereka pilih sendiri; • Prosedur pembebasan tanah harus direvisi untuk memastikan adanya keterlibatan masyarakat dan FPIC dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menyewakan atau mengontrakkan tanah mereka kepada perusahaan; • Model pengembangan petani plasma harus memberikan lebih banyak ruang untuk ekonomi dan lanskap campuran; • Prosedur Analisa Dampak Lingkungan dan Sosial perlu dibuat lebih kuat, partisipatif dan informatif; • Opsi-opsi tenurial lahan perlu direvisi untuk memungkinkan dan mendorong masyarakat dan perusahaan untuk mengelola lahan sebagai daerah sisihan untuk konservasi; • Pemerintah daerah dan regional harus mengembangkan sistem perencanaan penggunaan lahan yang mengidentifikasi dan dikembangkan dari sistem penggunaan lahan saat ini, mengidentifikasi daerah-daerah HCS serta mendorong dan mendukung aktivitas-aktivitas yang dapat menjaga HCS. Metodologi HCS (standar sukarela) harus: • Mengakui hak-hak masyarakat terutama atas tanah dan wilayah adat mereka serta lembaga adat mereka dan hak untuk memilih institusi perwakilan mereka sendiri;

• Memberikan informasi lebih banyak dan memastikan masyarakat lokal benar-benar memahami HCS dan rencana pengembangan kelapa sawit; • Memastikan penggunaan lahan dan pemetaan hak atas tanah berbasis masyarakat; • Menyediakan ruang dan sumber daya untuk perencanaan penggunaan lahan masyarakat; • Menyediakan bagi masyarakat penasihat hukum dan penasihat pembangunan sosial; • Menjelaskan bagaimana/apakah wilayah tanah adat atau wilayah tanah adat mana akan digolongkan sebagai daerah HCS (yaitu kriterianya harus mencakup nilai-nilai dan hak-hak sosial, bukan hanya ambang batas karbon); • Menjelaskan kegiatan mata pencaharian apa yang diizinkan di dalam HCS; • Jika masyarakat setuju daerah di dalam wilayah mereka harus dikelola sebagai HCS (yaitu melalui prosedur FPIC secara penuh), menjelaskan dan menyepakati rezim tenurial dan pengelolaan yang sesuai; • Mengembangkan paket insentif yang cocok untuk keadaan setempat dan dukungan bagi masyarakat untuk memelihara (‘mengelola dan memantau’) daerah-daerah HCS (misalnya tenurial yang terjamin, hak penggunaan dan pemasaran, pengayaan tanaman, pembayaran untuk jasa lingkungan); • Menyarangkan sistem HCS dalam proses verifikasi independen yang kredibel (misalnya RSPO dan POIG) (dengan audit yang kredibel, transparansi dan jaminan kualitas penilai); • Memastikan perkebunan yang terverifikasi sebagai HCS akuntabel dan terbuka untuk penentangan dan pengaduan dan menyediakan ganti rugi yang efektif;

• Mewajibkan pelaksanaan FPIC yang benar sesuai dengan standar-standar praktik terbaik seperti yang dikembangkan oleh RSPO dan FAO;

• Mengembangkan paket petani plasma yang lebih menguntungkan yang tidak membutuhkan banyak pelepasan hak, ekonomi yang lebih beragam dan pembayaran utang yang lebih ringan;

• Memastikan pemetaan partisipatif yang sungguhsungguh untuk mengidentifikasi hak-hak atas tanah dan sistem-sistem penggunaan lahan;

• Mengembangkan metode HCS yang cocok untuk petani plasma (dengan insentif yang kredibel untuk petani kecil mandiri dalam skema kelompok).

• Memastikan bahwa pemetaan HCS benar-benar dilakukan secara partisipatif;


41


Sebagian dari rekomendasi-rekomendasi ini perlu pembahasan lebih lanjut dan ujicoba praktis agar dapat berjalan efektif, khususnya, perencanaan penggunaan lahan masyarakat. Meskipun banyak masyarakat berbasis hutan di seluruh dunia telah mengembangkan ‘rencana pembangunan wilayah adat’, plan de vida atau rencana pembangunan yang ditentukan sendiri, sebagian besar berkembang secara perlahan-lahan. Hanya sedikit yang telah berkembang dengan kecepatan yang dibutuhkan untuk bersaing dengan laju perubahan penggunaan lahan di wilayah kelapa sawit. Semua ide-ide dan usulan ini harus dieksplorasi lebih jauh lagi bersama petani kecil, perwakilan masyarakat dan organisasi masyarakat adat dan disempurnakan di tingkat nasional dan lokal sehingga mereka sesuai dengan keadaan setempat.

42



Bagian 5: Referensi Action Aid, 2015, Caught in the Net: How ‘Net Zero Emissions’ will delay real climate action and drive land grabs. Briefing. http://www.actionaid.org/sites/files/ actionaid/caught_in_the_net_actionaid.pdf Afrizal, 2015, Third-Party Interventions in Terminating Oil Palm Plantation Conflicts in Indonesia: a structural analysis. Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia 30(1):141-172. Asia Indigenous Peoples Pact, 2014, Shifting Cultivation, Livelihood and Food Security: new and old challenges for indigenous peoples in Asia, Chiang Mai. Aryal, K.P. and E.E. Kerkhoff, 2008, The right to practice shifting cultivation as a traditional occupation in Nepal: a case study to apply ILO Conventions Nos 111 (Employment and Occupation) and 169 (Indigenous and Tribal Peoples), International Labour Organisation, Geneva. Benjamin, Geoffrey and Cynthia Chou (Eds.), 2002, Tribal Communities in the Malay World: historical, cultural and social perspectives, Institute of Southeast Asia Studies, Singapore. Birmingham, David, and Phyllis M. Martin (Eds.), 1983, History of Central Africa. Vol 2, Longman, London. Chao, Sophie and Marcus Colchester (eds.), 2012, Human Rights and Agribusiness: Plural Legal Approaches to Conflict Resolution, Institutional Strengthening and Legal Reform, KOMNASHAM, Forest Peoples Programme and SawitWatch, Bogor. Chou, Cynthia, 2010, The Orang Suku Laut of Riau, Indonesia: the inalienable gift of territory, Routledge, London. CLUA, 2014, A brief analysis on the legal framework for the protection and conservation of High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) areas, ms. Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Andiko, Martua Sirait, Asep Yunan Firdaus, A. Surambo and Herbert Pane, 2006, Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia – Implications for Local Communities and Indigenous Peoples. Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA and ICRAF, Bogor. Colchester, Marcus, and Norman Jiwan, 2006, Ghosts on our own land: oil palm smallholders in Indonesia and the Roundtable on Sustainable Palm Oil. Forest Peoples Programme and SawitWatch, Bogor.

Colchester, Marcus, Wee Aik Pang, Wong Meng Chuo and Thomas Jalong, 2007, Land is Life: Land Rights and Palm Oil Development in Sarawak. Forest Peoples Programme and SawitWatch, Bogor. Tanah Menyara Hidup: hah-hak tanah dan pengembangan perladangan kelapa sawit di Sarawak. Forest Peoples Programme and SawitWatch, Bogor (translated from the English by Carol Yong Ooi Lin). Forest Peoples Programme and SawitWatch, Bogor. Colchester, Marcus, Patrick Anderson, Norman Jiwan, Andiko and Su Mei Toh, 2009, HCV and the RSPO: report of an independent investigation into the effectiveness of the application of High Conservation Value zoning in palm oil development in Indonesia. Forest Peoples Programme, HuMA, SawitWatch and Wild Asia, Moreton-in-Marsh Colchester, Marcus, 2010, Palm Oil and Indigenous Peoples of South East Asia: land acquisition, human rights violations and indigenous peoples on the palm oil frontier, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh and International Land Coalition, Rome. Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Patrick Anderson, Asril Darussamin and Andi Kiky, 2011, Securing High Conservation Values in Central Kalimantan: Report of the Field Investigation in Central Kalimantan of the RSPO Ad Hoc Working Group on High Conservation Values in Indonesia. Roundtable on Sustainable Palm Oil, Kuala Lumpur. Colchester, Marcus, and Sophie Chao (eds.), 2011, Oil Palm Expansion in South East Asia: trends and implications for local communities and indigenous peoples, SawitWatch and Forest Peoples Programme, Bogor. Colchester, Marcus and Sophie Chao (Eds.), 2013, Conflict or Consent? The Oil Palm Sector at a Crossroads, Forest Peoples Programme, Moreton-inMarsh: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/ publication/2013/11/conflict-or-consentenglishlowres.pdf Colchester, Marcus and Sophie Chao, 2013b, Respecting Free, Prior and Informed Consent – Practical Guidance for Governments, Companies, NGOs, Indigenous Peoples and Local Communities in relation to land acquisition, Food and Agriculture Organisation, Rome. Colchester, Marcus, Norman Jiwan and Emilola Kleden, 2014, Independent review of the social impacts of Golden Agri Resources’ Forest Conservation Policy in Kapuas Hulu District, West Kalimantan. Available at: http://www. forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2014/01/ptkpc-report-january-2014final.pdf


43


Colchester, Marcus, Patrick Anderson and Sophie Chao, 2015, ‘Respecting community rights to their lands and to free, prior and informed consent in the High Carbon Stocks Approach’, In: TFT, GAR, GP, 2015, The High Carbon Stocks Approach Toolkit 1.0, The Forest Trust, Gland:11-23. http://highcarbonstock.org/wp-content/ uploads/2015/04/HCS-Approach-Toolkit_Full-version.pdf Colchester, Marcus, 2015, Briefing Note for Technical Workshop on Integrating High Conservation Values, the High Carbon Stock Approach and Free, Prior and Informed Consent: Social Perspectives. http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2015/06/ FPP-Briefing-Note-for-HCV-HCS-FPIC-Workshop-withreferences.pdf Cotula, Lorenzo, 2015, Property in a shrinking planet: fault lines in international human rights and investment law. International Journal of Law in Context, 11, pp 113134 doi:10.1017/S1744552315000026 Cultural Survival, 2015, Upholding Indigenous Rights is Good Business, Cultural Survival Quarterly 38(1) Special Issue. Daemeter, 2014, Towards Deforestation-Free Palm Oil in Indonesia: Implementation Challenges on HCV and HCS, IBCSD, ms. de Schutter, Olivier, 2009, Large-Scale Land Acquisitions and Leases: A Set of Core Principles and Measures to Address the Human Rights Challenge. http://www.oecd. org/site/swacmali2010/44031283.pdf de Schutter, Olivier, 2012, ‘Opening Remarks’ In: Chao and Colchester (eds), 2012, Human Rights and Agribusiness: Plural Legal Approaches to Conflict Resolution, Institutional Strengthening and Legal Reform:8-32. Doyle, Cathal, 2015, Indigenous Peoples, Title to Territory, Rights and Resources: the transformative role of free, prior and informed consent, Routledge, London. Dressler, Wolfram et alii, 2015, Examining how long fallow swidden systems impact upon livelihood and ecosystem services outcomes compared with alternative land-uses in the uplands of Southeast Asia, Working Paper 174, CIFOR, Bogor. Dwyer, Michael, 2015, Trying to follow the money: possibilities and limits of investor transparency in Southeast Asia’s rush for ‘available’ land, Working Paper for CIFOR and USAID, Bogor. Edwards, Ryan, 2015, Palm Oil and Poverty in Indonesia, Australian National University, Ph. D Seminar, April 2015.

44


EIA and CIEL, nd, A Rights-based Approach to Land Use in a Future Climate Agreement: policy and implementation framework, Washington DC. Ewers, Kirsten, 2015, Policy Brief on the Research of Codification and Registration of Customary Communal Tenure in Myanmar: recommendation based on action research in Chin and Shan States in 2013 & 2014, ms. Effendy,Tenas, 1997, Petalangan Society and Changes in Riau, In: Cynthia Chou and Wil Derks (Eds.), Riau in transition Wil Derks Bijdragen tot de Taal, Land en Volkerkund 153 No 4: 630-647. FAO, 2012, Voluntary Guidelines for the Responsible Governance of Tenure of Lands, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security, Food and Agriculture Organisatio, Rome: http://www.fao.org/docrep/016/ i2801e/i2801e.pdf Fishbein, Greg, and Donna Lee, 2015, Early Lessons from Jurisdictional REDD+ and Low Emissions Development Programs, World Bank, Washington DC. http://www.nature.org/media/climatechange/REDD+_ LED_Programs.pdf FoE, 2004, Greasy Palms: Palm Oil, the Environment and Big Business, London. Freudenthal, Emmanuel, Tom Lomax and Messe Venant , 2013, ‘The BioPalm oil palm project: a case study in the Departement of Ocean, Cameroon’ In: Marcus Colchester and Sophie Chao (Eds.), 2013, Conflict or Consent? The palm oil sector at a crossroads, Forest Peoples Programme. Moreton in Marsh, http://www. forestpeoples.org/conflictorconsent : 337-354. FSC, 2014, Exploring the feasibility of carbon storage as a High Conservation Value, ms. FPP, HuMA, Wild Asia and SawitWatch 2009 ; Marcus Colchester, Norman Jiwan, Patrick Anderson, Asril Darussamin and Andi Kiky, 2012, Securing High Conservation Values in Central Kalimantan: Report of the Field Investigation in Central Kalimantan of the RSPO Ad Hoc Working Group on High Conservation Values in Indonesia, Roundtable on Sustainable Palm Oil. Available at: http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/ publication/2012/securing-high-conservation-valuescentral-kalimantan-report-fi Forest Peoples Programme, 2015, Information and data on status and trends in traditional occupations: outcomes of a rapid assessment, Moreton-in-Marsh, England. GAR, 2012, High Carbon Stock Forest Study Report: defining and identifying high carbon stock forest areas for possible conservation, GAR and SMART in collaboration with The Forest Trust and Greenpeace: page 26.


Harwell, Emily, 2000, The Un-Natural History of Culture: Ethnicity, Tradition, and Territorial Conflicts in West Kalimantan, Indonesia, 1800-1997, Ph.D., Yale. HCVRN, 2014, Recommendations to improve the identification, management and monitoring of High Conservation Values 5 & 6,Workshop Report April 29th – May 1st, 2014, MJ Grand Hotel, Accra, Ghana: https:// www.hcvnetwork.org/resources/2014-hcv-5-6-workshopreport Institute for ECOSOC Rights, 2013, Oil Palm Industry and Human Rights: a case study on oil palm corporations in Central Kalimantan, ms. International Labour Organisation, 2007, Eliminating discrimination against Indigenous and Tribal peoples in employment and occupation – A guide to ILO Convention no. 111, ILO, Geneva.

MacKay, Fergus 2011 Indigenous peoples and United Nations human rights bodies Volume IV 2009-2010 - A compilation of UN treaty body jurisprudence and the recommendations of the Human Rights Council. Forest Peoples Programme. http://www.forestpeoples.org/sites/ fpp/files/publication/2011/02/ips-and-human-rightsbodies-jurisprudence-2009-2010.pdf MacKay, Fergus 2013 Indigenous Peoples and United Nations Human Rights Bodies - A Compilation of UN Treaty Body Jurisprudence and the Recommendations of the Human Rights Council. Volume V: 2011-2012. Forest Peoples Programme. http://www.forestpeoples.org/sites/ fpp/files/publication/2013/01/cos-2011-12.pdf

Li, Tania Murray, 2001, Masyarakat Adat and Difference and the Limits of Recognition in Indonesia’s Forest Zone, Modern South East Asian Studies 35: 645-676

Mackay, Fergus, 2015, Indigenous Peoples and United Nations Human Rights Bodies - A Compilation of UN Treaty Body Jurisprudence, the Reports of the Special Procedures of the Human Rights Council and the Advice of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. Volume VI: 2013-2014. Forest Peoples Programme. http://www. forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2015/06/cos2013-14.pdf

Li, Tania Murray, 2015a, Social Impacts of Palm Oil in Indonesia: a gendered perspective from West Kalimantan, CIFOR, Bogor

McCarthy, John, 2005, Between Adat and the State: Institutional Arrangements in Sumatra’s Forest Frontiers, Human Ecology 33:57-82.

Li, Tania Murray, 2015b, Infrastructural violence and the monopoly system in Indonesia’s oil palm plantation zone, presentation to CIRAD, Montpellier, http://www.msh-m. tv/spip.php?article642

Marti, Serge, 2008, Losing Ground: the human rights impacts of oil palm plantation expansion in Indonesia, SawitWatch, Life Mosaic and Friend of the Earth UK, London.

Linklater, Andro, 2014, Owning the Earth, Bloomsbury Publishing, London.

Milieudefensie, Lembaga Gemawan and KONTAK Rakyat Borneo, 2007, Policy, Practice, Pride and Prejudice: Review of legal, environmental and social practices of oil palm plantation companies of the Wilmar Group in Sambas District, West Kalimantan (Indonesia), Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), Amsterdam.

MacKay, Fergus 2005 Indigenous Peoples and United Nations Human Rights Treaty Bodies: A Compilation of Treaty Body Jurisprudence. Volume I: 1993 – 2004. Forest Peoples Programme. http://www. forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/09/ unjurisprudencecompsept05eng.pdf MacKay, Fergus 2006 Indigenous Peoples and United Nations Human Rights Treaty Bodies: A Compilation of Treaty Body Jurisprudence. Volume II: 20052006. Forest Peoples Programme. http://www. forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/09/ unjurisprudencecompvol206eng.pdf MacKay, Fergus 2009 Indigenous Peoples and United Nations Human Rights Treaty Bodies - A Compilation of UN Treaty Body Jurisprudence and the Recommendations of the Human Rights Council. Volume III: 20072008. Forest Peoples Programme. http://www. forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/ unjurisprudencecompvol30708eng.pdf

Nejedlá, Jana,and Pi Li Lim, 2015, The importance of community engagement in the HCS Approach: a case study of PT KPC In: HCS Approach Steering Group Eds., The HCS Approach Tool Kit Version 1.0, Kuala Lumpur: 24-27. OECD, 2015, FAO-OECD Guidance for Responsible Agricultural Supply Chain, draft for comment January 2015. Ms. Parker, Matthew, 2012, The Sugar Barons: family, corruption, empire and war, Windmill Books, London. Perram, Anouska, 2015, Institutional Framework Governing the Palm Oil Sector in Cameroon: a report on the laws, regulations and practices, Ms.


45


Persson, Martin, Sabine Henders and Thomas Kastner, 2014, Trading Forests: Quantifying Contribution of Global Commodity Markets to Emissions from Tropical Deforestation, Center for Global Development Climate and Forest Paper Series #8, Working Paper 384 October 2014. Pourtier, Roland, 1989, Le Gabon: L’Etat et Developpement, L’Harmattan, Paris. Poynton, Scott, 2015, Beyond Certification, The Forests Trust, Gland. ProFundo, 2015, Foreign land acquisitions in Cameroon: international linkages and financial flows. A research paper for Forest Peoples Programme, Ms. Rainforest Alliance, 2015, Rainforest Alliance’s Position on Halting Deforestation and Achieving Sustainability in Agricultural and Forestry Supply Chains, ms. Reid, Anthony, (1979) 2014, The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra, Oxford University Press, Oxford. Reid, Anthony, 2001, Understanding Melayu as a Source for Diverse Modern Identities, Journal of Southeast Asian Studies 32(3): 295-313. Porath, Nathan, 2000, The Re-appropriation of Sakai Land: The Case of A shrine in Riau, Indonesia, In: Allen Abramson and Dimitrios Theodossopulous (Eds.) Land, Law and Environment: Mythical Land and Legal Boundaries, Pluto Press, London. Rhein, Matthias, 2014, Industrial Oil Palm Development - Liberia’s Path to Sustained Economic Development and Shared Prosperity? Lessons from the East, Rights and Resources Initiative, Washington DC. RSPO, 2013, Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil, Kuala Lumpur. RSPO, 2015, Free, Prior and Informed Consent and the RSPO: a Guide for Members, RSPO. Sayer, Jeffrey, Chris Margules, Agni Klintuni Boedhihartono, Allan Dale, Terry Sunderland, Jatna Supriatna and Ria Saryanthi, 2014, Landscape approaches; what are the pre-conditions for success? Sustain Sci DOI 10.1007/s11625-014-0281-5 Schoneveld, George C., 2014, Governing large-scale farmland investments in sub-Saharan Africa: challenges and ways forward, CIFOR Info-briefs No. 72. http://www. cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/4560-infobrief.pdf

46


Shantiko, Bayuni, Emily Fripp, Tina Taufiqoh, Calentinus Heri and Yves Laumonier, 2014, Socio-economic considerations for land use planning: the case of Kapuas Hulu, West Kalimantan, Working Paper 171, CIFOR, Bogor. Shoreman-Ouimet, Eleanor and Helen Kopnina, 2015, Reconciling ecological and social justice to promote biodiversity conservation, Biological Conservation 184:320-326. Steni, Bernadinus, Yance Arizona and Gita Syahrani, 2015, Community Rights and Environmental Protection in the Laws and Regulations of Indonesia, Ms. Stoler, Laura Ann, 1985, Capitalism and Confrontation in Sumatra’s Plantation Belt 1870-1979, University of Michigan, Ann Arbor. Timmer, Jaap, 2010, Being seen like the state: emulation of legal culture in customary labor and land tenure arrangements in East Kalimantan, Indonesia, American Ethnologist 37(4):703-712. TNI, 2015, Political Brief on the Principles of Responsible Investment in Agriculture and Food Systems, Transnational Institute, United Nations Development Programme, 2014, Social and Environmental Standards, New York. Wakker, Eric, 2004, Greasy Palms: the social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia, FoE, London. Wee, Vivienne, 1985, Melayu Hierarchies of Being in Riau, PhD thesis, Australian National University. Wee, Vivienne, 2002, ‘Ethno-Nationalism in Process: Ethnicity, Atavism and Indigenism in Riau, Indonesia, Pacific Review 15: 497-516. WWF, GIZ, CED, 2015, Directives Nationales pour l’obtention d’un Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) dans le cadre du REDD+ au Cameroun, (with introduction by Ministry of Social Affairs). Ms.


Lampiran 1: Kerangka Acuan untuk penelitian yang disepakati dalam kontrak dengan IDH - ditandatangani tanggal 13 April 2015 Tujuan: Tujuan utama kerja ini adalah: • Untuk memberikan panduan tentang bagaimana mengakomodasi hak-hak dan mata pencaharian masyarakat lokal dan masyarakat adat ketika menerapkan pendekatan HCS untuk perencanaan tata guna lahan di masa depan. Untuk mencapai tujuan ini FPP akan melaksanakan Studi 14 • Yang akan mengkompilasi dan menganalisis pandangan para stakeholder sendiri tentang implikasi dari pengenalan peraturan baru yang berkaitan dengan perlindungan HCS. Pengetahuan ini kemudian akan digunakan untuk membantu memberikan bimbingan kepada perusahaan bersangkutan dan pelaku lainnya tentang cara paling efektif untuk mengakomodasi hak-hak dan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak sebagai bagian dari metodologi HCS. Studi 14 akan dipandu oleh pertanyaan tambahan: • Apa harapan saat ini tentang potensi perluasan sektor ini di wilayah ini dalam dekade berikutnya dan apa pandangan para stakeholder tentang hasrat untuk ekspansi? FPP akan membangun dan melakukan survei yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi pandangan para stakeholder dalam kaitannya dengan semakin banyaknya komitmen industri mengenai hakhak dan mata pencaharian lokal. Ini akan melibatkan: • Mengumpulkan pandangan berbagai pemangku kepentingan internasional dan dalam beberapa studi kasus pilihan di Kamerun dan Indonesia tentang permasalahan-permasalahan ini, terutama dalam kaitannya dengan kemungkinan dampak dari pengenalan peraturan baru yang berkaitan dengan Stok Karbon Tinggi.

• Membangun serangkaian pertanyaan semiterstruktur untuk membentuk landasan wawancara yang akan dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat internasional, di tingkat nasional di Kamerun dan Indonesia dan di tingkat lokal di beberapa konsesi di Kamerun dan Indonesia. Wawancara semi-terstruktur ini akan mengeksplorasi permasalahan yang berkaitan dengan tenurial lahan dan akses tanah; kompensasi lahan dan tanaman; kondisi lapangan kerja; proyek CSR; aspek kehidupan yang lebih luas; dan masalah-masalah terkait lainnya. һһ Stakeholder yang relevan meliputi: perwakilan produsen; pejabat pemerintah; juru bicara LSM; masyarakat lokal dan masyarakat adat. һһ Tinjauan stakeholder internasional akan dilakukan melalui email, skype dan telepon dan dilengkapi dengan wawancara langsung apabila memungkinkan/dibutuhkan. • Di setiap negara yang menjadi studi kasus (Kamerun dan Indonesia) staf FPP akan melakukan wawancara dengan staf perusahaan dan pejabat pemerintah dan kemudian di tingkat lokal akan melaksanakan kerjasama singkat tapi intensif dengan masyarakat di zona pengembangan kelapa sawit. Interaksi tingkat lokal ini akan mencakup: һһ Peningkatan kesadaran tingkat komunitas tentang apa HCS itu termasuk 3 hari pelatihan dalam pemetaan partisipatif dan 3 hari penyusunan konsep tata cara perencanaan penggunaan lahan masyarakat һһ Lalu akan segera diikuti dengan lokakarya tingkat masyarakat untuk memastikan kemungkinankemungkinan dan tantangan-tantangan dalam mengakomodasi kawasan Stok Karbon Tinggi di atas tanah adat masyarakat.


47


Justifikasi: Kerja kami sebelumnya telah menunjukkan bahwa untuk memastikan agar metode zonasi HCS benar-benar dapat mengakomodasi hak-hak dan mata pencaharian masyarakat lokal, diperlukan diskusi rinci dengan masyarakat - sebagai ‘stakeholder utama’ - untuk menentukan apa yang dapat dijalankan untuk mereka. Keterlibatan di tingkat lapangan, termasuk peningkatan kesadaran, akan diperlukan karena masyarakat hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengalaman dalam pemetaan masyarakat, tidak mengenal implikasi dari kelapa sawit dan kemungkinan dampak dan manfaat dari penyerahan tanah untuk perkebunan, dan belum pernah melakukan perencanaan penggunaan lahan dalam konteks penyusutan tanah yang cepat. Konsep Stok Karbon Tinggi dan implikasi penyisihan lahan terhadap penggunaan lahan membutuhkan penjelasan agar para pemangku kepentingan dapat memberikan pandangan bermakna tentang bagaimana metode ini dapat disesuaikan agar sejalan dengan keadaan dan aspirasi mereka. Kerja ini akan dikembangkan dari (dan bukan mengulangi) pelajaran yang sudah didapat dari studi lapangan rinci yang dilakukan FPP dan para mitra di Kamerun76 dan Indonesia.77 Di antara pelajaran yang sudah didapat, tinjauan lapangan FPP menyoroti bahwa jika penilaian penggunaan lahan dilakukan tanpa partisipasi sungguh-sungguh dan tanah dialokasikan ulang sebagai kawasan pelestarian lingkungan tanpa keterlibatan masyarakat atau penghormatan terhadap hak-hak dan mata pencaharian mereka, semua itu mungkin tidak akan efektif atau bahkan menjadi lebih buruk. Hal ini antara lain dikarenakan antara lain: • Penilai dan manajer perusahaan akan gagal memahami: cakupan hak-hak masyarakat lokal; bagaimana mereka mencari nafkah; dan hak dan status apa yang melekat pada tanah dan hutan di bawah sistem kepemilikan tanah dan penggunaan adat; • Klasifikasi yang diberlakukan dapat mengabaikan sistem penggunaan lahan lokal; • Penyisihan lahan untuk konservasi dan pembatasan yang diberlakukan dapat melanggar hakhak adat, sehingga menimbulkan kebencian atau perselisihan dengan pengguna lokal; • Pembatasan penggunaan akan memiskinkan masyarakat lokal atau menggusur penggunaan lahan mereka ke daerah lain; • Sistem penggunaan lahan yang terganggu mungkin akan menjadi lebih tidak berkelanjutan dan menempatkan tekanan lebih besar pada sumber daya yang tersisa, termasuk perkebunan maupun kawasan konservasi yang disisihkan.78

Emmanuel Freudenthal, Tom Lomax and Messe Venant (2013) ‘The BioPalm oil palm project: a case study in the Departement of Ocean, Cameroon’ Dalam: Marcus Colchester dnd Sophie Chao (Eds.) (2013) Conflict or Consent? The palm oil sector at a crossroads, Forest Peoples Programme. Moreton in Marsh, http://www.forestpeoples.org/conflictorconsent : 337-354. 77 Forest Peoples Programme (2014) ‘Independent review of the social impacts of Golden Agri Resources’ Policy in Kapau Hulu District, West Kalimantan.’ Tersedia di: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2014/01/pt-kpc-report-january2014final.pdf 78 Marcus Colchester, Patrick Anderson dan Sophie Chao, ‘Respecting community rights to their lands and to free, prior and informed consent in the High Carbon Stock Approach’, (sedang dicetak). 76

48



Lampiran 2: Kuesioner Rekan-rekan terhormat, Anda adalah salah satu di antara belasan orang di seluruh dunia yang merintis atau sangat mengetahui tentang metodologi Stok Karbon Tinggi yang relatif baru yang berupaya untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang penting dari sudut pandang lingkungan yang tidak boleh dibuka untuk perkebunan. Sebagai kontribusi untuk memperbaiki metodologi ini, Forest Peoples Programme ditugaskan untuk mengeksplorasi bagaimana metodologi tersebut dapat disesuaikan, dipandu atau diterapkan untuk mengakomodasi hak-hak dan mata pencaharian masyarakat lokal dan masyarakat adat. Di bawah ini Anda akan menemukan kuesioner sederhana yang berupaya untuk menangkap pikiranpikiran dan pengalaman Anda dengan HCS. Kami akan sangat berterima kasih jika Anda bisa mengisinya dan mengirimkannya kembali kepada kami. (Kuesioner ini juga dilampirkan agar lebih leluasa digunakan). Setelah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, silakan kirimkan kuesioner yang telah diisi tersebut kembali kepada saya. Mengisi kuesioner ini mungkin hanya membutuhkan waktu 15 menit (atau lebih lama tergantung pada seberapa banyak detil yang ingin Anda bagikan)

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberi masukan pada studi Stok Karbon Tinggi yang tengah diawasi oleh Komite Teknis ‘Konsorsium’ Asian Agri, Cargill, IOI, KLK, Musim Mas, Sime Darby, Unilever dan Wilmar. Namun kami mengantisipasi bahwa hasilnya harus samasama relevan untuk mereka yang mengembangkan ‘Pendekatan HCS’. Kuesioner ini tidak berpihak pada metode HCS mana yang sedang diterapkan. Anda dipersilakan untuk memberi tanggapan mengenai apakah hal ini menurut Anda sudah tepat dan untuk memberikan tanggapan lain yang terkait. Akan sangat membantu jika Anda bisa menyelesaikan kuesioner ini dan mengirimkannya kepada kami menjelang 5 April. Terima kasih atas kerja sama Anda. Saya mohon maaf jika terjadi tayang-silang. Semoga sukses Marcus Colchester Penasihat Kebijakan Senior Forest Peoples Programme

Jika Anda lebih suka menanggapi permintaan ini dengan wawancara melalui telepon atau wawancara tatap muka, tolong beritahu saya tentang pilihan Anda ini. Jika Anda pikir ada orang lain dalam organisasi Anda yang dapat memberi tanggapan lebih baik, janganlah ragu untuk memberikan kuesioner ini kepada mereka. Jika Anda ingin anonim, janganlah ragu untuk menggunakan ‘survey monkey’ yang dapat diakses melalui link ini https://www.surveymonkey.com/s/HCSquestionnaire Kami harap survei umum ini (yang tengah dilengkapi dengan tinjauan tingkat nasional dan lokal di Indonesia dan Kamerun, serta studi-studi hukum) dapat memberikan kontribusi pada peningkatan metode HCS sedemikian rupa sehingga dapat membantu mengamankan hak dan mata pencaharian, ekosistem penting dan pembangunan berkelanjutan.


49


Mohon dijawab selengkap mungkin, silahkan memberi tautan pada dokumen, situs dan referensi lain. Pertanyaan 1

Bagaimana sistem HCS mengakomodasi hak-hak dan mata pencaharian masyarakat lokal dan masyarakat adat?

2

Perubahan apa dalam sistem HCS yang diperlukan untuk mengamankan hak-hak dan mata pencaharian?

3

Di bawah undang-undang saat ini, seberapa luas lahan yang secara hukum dapat disisihkan pemegang konsesi untuk:

Jawaban

(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan)

• HCV? • HCS? • Mata pencaharian lokal?

50

4

Kegiatan apa yang dapat masyarakat lakukan di daerah yang ditetapkan sebagai HCS: • Berburu? • Menangkap ikan? • Mengambil hasil hutan kayu nonkayu? • Mengambil kayu bakar? • Mengambil bahan bangunan untuk rumah (rotan, daun kelapa, kayu, dll.)? • Beternak? • Bertani/Berladang? • Perladangan berpindah? • Penebangan? • Pertambangan?

5

Insentif/Dorongan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat agar berhenti menggunakan kawasan hutan yang didefinisikan sebagai HCS?

6

Insentif/Dorongan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk menyerahkan lahan mereka untuk HCS?

7

Bagaimana perusahaan dapat mencegah masyarakat menggunakan daerah HCS? (misalnya jika mereka kekurangan lahan untuk mata pencaharian mereka?)

8

Tenurial legal apa yang dapat digunakan untuk mengamankan daerah HCS?


9

Implikasi apa yang timbul dari tenurial-tenurial ini bagi masyarakat dengan hak-hak adat?


10

Apakah ada tenurial legal yang memungkinkan masyarakat sendiri untuk mengontrol dan mengelola HCS?


11

Ketika mengalokasikan lahan untuk perkebunan, HCV dan HCS, langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pemegang/pelaksana konsesi untuk mengamankan cukup lahan bagi mata pencaharian lokal? High Carbon Stock Science Study


12

Alternatif apa yang ada bagi masyarakat setempat untuk mencari nafkah jika lahan dialokasikan untuk perkebunan, HCV dan HCS?

13

Dari hal-hal di atas dan pengalaman masa lalu Anda, apa harapan Anda mengenai hasrat sektor kelapa sawit (atau pulp dan kertas) untuk melanjutkan ekspansi?

14

Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan sektor ini menghormati hak-hak dan mengamankan mata pencaharian masyarakat lokal dan masyarakat adat?

15

Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan tentang metode HCS yang menurut Anda relevan?


51


Lampiran 3: Responden Kuesioner Kuesioner HCS: Cek Perkembangan, terakhir diperbarui: 5 Juni 2015 Organisasi

Tanggapan

Tanggapan Substantif

Keterangan Survei nternasional dilakukan lewat surel dan survey monkey

52

1

Neste Oil

-

-

2

UCS

-

-

3

Cargill

-

-

4

GVL

-

-

5

Musim Mas

Ya

Ya

6

Unilever

-

-

7

Wilmar

Ya

Ya

8

GAR

-

-

9

APP

-

-

10

Agropalma

Ya

Ya

11

New Britain Palm Oil

Ya

Ya

12

Daabon

-

-

13

KLK

-

-

14

IOI

-

-

15

Sime Darby

-

-

16

Apical

-

-

17

Genting

-

-

18

LMC

-

-

19

APRIL

-

-

20

OLAM

Ya

Ya

21

Proforest

Ya

-

22

Daemeter

-

-

23

Catapult Action

-

-

24

TFT

-

-

25

Helikonia

-

-

26

Aidenvironment

Ya

Ya

27

TFD

-

-

28

HCVRN

Ya

Ya

29

RSPO

-

-

30

Yale

-

-

31

ANU

-

-

32

SDI

-

-



33

RF(UK)

-

-

34

FERN

-

-

35

NWF

-

-

36

WWF

-

-

37

RAN

-

-

38

Rainforest Alliance

-

-

39

FPP

Ya

Ya

40

WRI

-

-

41

Greenpeace

Ya

Ya

42

TUK-Indonesia

Ya

Ya

43

Okani

-

-

44

Bothends

Ya

-

45

Oxfam

Ya

Ya

46

Solidaridad

-

-

47

Natural Justice

-

-

48

Wetlands International

-

-

49

GEC

-

-

50

IUCN

-

-

51

NCIV

Ya

Ya

52

SPOM

Ya

Ya

53

RVO

-

-

54

Natuurenmilieu

-

-

55

Grassroots

Ya

Ya

56

Milieudefensie

-

-

Satu jawaban anonim

Ya

Ya

Dua jawaban anonim di Survey Monkey

Ya

Ya

Total

18

16

Pasti dari antara kelompok yang disebutkan atas


53


Survei Nasional

Tanggapan


Survei Indonesia

Dilakukan lewat wawancara langsung, bukan lewat surel

1

WALHI

Ya

Ya

2

LinkAR Borneo

Ya

Ya

3

Ekologika

Ya

Ya

4

Burung Indonesia

Ya

Ya

5

Greenpeace

Ya

Ya

6

SW

Ya

Ya

7

AMS (Andiko)

Ya

Ya

8

SMART

-

-

9

Asep

Ya

Ya

10

Aidenvironment

-

-

Diiput secara global

11

WWF Indonesia

-

-

Tidak ada tanggapan walau telah diupayakan beberapa kali

12

Bupati Kapuas Hulu

-

-

Pergi naik haji

Total

8

8

Tanggapan


Survei Nasional Survei Kamerun

54

Keterangan

Keterangan Dilakukan lewat wawancara langsung, bukan lewat surel

1

FODER

Ya

Ya

2

MINFOF

Ya

Ya

3

APED

Ya

Ya

4

CED

Ya

Ya

5

Okani

Ya

Ya

6

CARFAD

Ya

Ya

7

FLAG

Ya

Ya

8

REDD+

Ya

Ya

Total

8

8


Beberapa wawancara dibatalkan


Lampiran 4: Tinjauan Internasional – Jawaban Kuesioner Rainforest Alliance Kuesioner tentang HCS dan hak serta mata pencaharian Pertanyaan

Jawaban


Saya tidak mengetahui bahwa sistem tersebut dapat mengakomodasinya dan bahwa pengembangan metode HCS berikutnya diharapkan mengambil pelajaran-pelajaran yang didapat dari HCV 5 dan 6. Saya sadar akan kekurangan-kekurangan yang ditunjukkan oleh FPP dalam penerapan HCS di KalBar, dalam arti bahwa mereka mengidentifikasi lahan bera peladangan berpindah sebagai HCS, dan dengan demikian membawa risiko menutup lahan-lahan ini dari pemiliknya yang sah apabila metode HCS akhirnya dikembangkan menjadi bagian dari perencanaan tata ruang


Pertimbangan untuk mengamankan hak-hak dan mata pencaharian (di Indonesia - tapi pada dasarnya di mana saja) terletak pada pengakuan hak tenurial lahan komunal untuk orang-orang yang berada di lahan yang telah mereka tempati sejak dahulu. Dibutuhkan sebuah pandangan yang sedikit berbeda untuk mempertimbangkan hak-hak pihak lain yang juga melakukan klaim balik, peran kolonisasi internal dan sejumlah topik lainnya, tapi pada akhirnya ini bertumpu pada perkembangan hukum untuk mengakomodasi hak-hak sistem tenurial lahan adat. Sistem HCS dapat mengakomodasi ini dengan secara preemptif mengakui hak-hak secara apriori, dan dalam mengakui instrumen hukum yang ada (misalnya UU Agraria tahun 1960 di Indonesia) dan perjanjian internasional (misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang mendukung hak-hak ini.



• HCV?

Indonesia:

• HCS? • Mata pencaharian lokal?

Tidak tahu untuk Poin 1 dan 2, karena konsep ini tidak didefinisikan secara jelas dalam undang-undang. Di luar kewajiban untuk mengakui tenurial tanah adat setempat (apabila pemerintah daerah mengakui masyarakat adat), tidak ada yang saya ketahui.


55


Kegiatan apa yang dapat masyarakat lakukan di daerah yang ditetapkan sebagai HCS:

6 butir yang pertama, namun tidak 4 butir terakhir

• Berburu? • Menangkap ikan? • Mengambil hasil hutan kayu nonkayu? • Mengambil kayu bakar? • Mengambil bahan bangunan untuk rumah (rotan, daun kelapa, kayu, dll.)? • Beternak? • Bertani/Berladang? • Perladangan berpindah? • Penebangan? • Pertambangan? Insentif/Dorongan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat agar berhenti menggunakan kawasan hutan yang didefinisikan sebagai HCS?

Pembayaran sebagai ganti penggunaan PES Kredit Karbon Sertifikasi hak tenurial berbasis komunitas


Nilai pasar yang wajar Nilai biaya kesempatan Sertifikasi hak tenurial, hak guna dengan batasan penggunaan PES/Kredit Karbon


Seperti yang biasa mereka lakukan – memanggil Brimob (terdengar sinis namun memang itulah yang terjadi)


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Indonesia: Hutan Desa (di bawah Kawasan Hutan) Tanah adat yang dikembalikan haknya di bawah 35/PUU X/2012 Konsesi Restorasi di Kawasan Hutan


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Indonesia: Tenurial-tenurial ini dapat menguatkan atau menentang tenurial adat.


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Hutan Desa (di bawah Kawasan Hutan) Konsesi restorasi Hak yang dipulihkan di bawah 35/PUU X/2012

56



Ketika mengalokasikan lahan untuk perkebunan, HCV dan HCS, langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pemegang/pelaksana konsesi untuk mengamankan cukup lahan bagi mata pencaharian lokal?

Penerapan HCV 5 dan 6 yang tekun


Sebuah desa tanpa tanah seperti gula tanpa rasa manis. Ini bukanlah sebuah hasil yang layak.


Proses AMDAL tidak dilakukan dengan benar dan berada di bawah pengelolaan tindak lanjut yang buruk, jika ada. Perundingan hak atas tanah dengan masyarakat penuh dengan miskomunikasi dan tanpa komunikasi. Ekspansi sektor ini pasti akan menimbulkan peningkatan konflik sosial.


Perlu penekanan lebih besar pada pengambilan keputusan tingkat lokal, akses masyarakat setempat ke modal. Pengembangan model inti-plasma perlu dibalikkan. Dalam contoh kelapa sawit, mengapa bisa 6 keluarga mengontrol perkembangan sektor ini? Menanam dan memeras kelapa untuk diambil minyaknya bukanlah hal yang sulit. Jika mungkin untuk memberikan kesempatan untuk mengakses modal, serta mengakui hak-hak tenurial adat masyarakat yang telah lama ada - dengan insentif untuk mengembangkan tanah secara berkelanjutan dengan menghindari deforestasi dan pengembangan lahan gambut - maka kemakmuran yang dibawa kelapa sawit akan lebih merata di seluruh masyarakat bukannya mengalir terutama hanya ke Singapura dan Jakarta. Semua ini mungkin tampak seperti sebuah tambahan dari pertimbangan HCS - namun mengakui bahwa sebagian besar yang berunding mempertimbangkan HCS sebagai proxy untuk jasa lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati, mengapa kita tidak mempertimbangkan reformasi tanah dan keadilan sosial sebagai proxy untuk hal-hal ini juga, terutama jika mereka juga bermuara pada tujuan yang diinginkan?


Metode HCS dipinjam dari upaya REDD+ - dan sama-sama memiliki seluruh manfaatnya yang terbatas dan bermacammacam kekurangannya. Permasalahan karbon dari LULUCF dalam perubahan iklim global adalah hal nyata, tetapi hanya masalah kecil jika dibandingkan dengan industrialisme berbasis bahan bakar fosil. Bahkan salah satu tangkapan karbon yang baik di bawah sistem HCS - pencegahan emisi gas rumah kaca dari simpanan gambut zaman dulu - tampaknya tidak terlalu menjadi pertimbangan dalam penerapan nyata metodologi HCS, suatu hal yang saya dapati ganjil dan penting. Jika maksudnya adalah untuk mencegah konversi hutan yang mengancam nilai-nilai jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati, maka nilai-nilai ini harus dimuat lebih jelas lagi dalam undangundang, dan terwakili lebih akurat lagi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut dalam proses AMDAL. Apabila mengikuti RSPO, semua yang berada di bawah standar RSPO harus mendesak adanya analisis HCV yang akurat dan komprehensif, dan memahami keterbatasan dari penurunan analisis ini ke tingkat perkebunan, apalagi ke lahan garap petani plasma.


57


Anonim Kuesioner tentang HCS dan hak serta mata pencaharian Pertanyaan

Jawaban


Metodologi saat ini yang dikembangkan oleh GP/TFT/GAR tidak memberikan kejelasan tentang bagaimana hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat dipertimbangkan dalam penentuan daerah HCS. Satu-satunya proses yang ada sampai saat ini adalah proses FPIC yang ditetapkan menurut metodologi HCVA yang harus dilakukan bersama-sama dengan HCS.


Proses HCS dan HCVA harus menjadi satu kesatuan pendekatan dan metodologi yang disepakati dan tidak diperlakukan sebagai dua hal yang terpisah. Yang penting dalam proses ini haruslah penekanan pada FPIC dan transparansi dalam hal bagaimana perusahaan terlibat dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk memastikan bahwa hak-hak, mata pencaharian dan budaya mereka dapat dilindungi sejauh mungkin, dan harus ada konsultasi yang benar



• HCV?

Tantangan yang kita lihat adalah tidak adanya penerimaan hukum atas HCV atau HCS di suatu negara (dengan pengecualian Brasil). Proses-proses ini hanyalah pedoman bagi perusahaan untuk menentukan daerah yang boleh dan tidak boleh digarap dan kualitas penilaian bervariasi antar perusahaan. Ini bukanlah tata kelola yang baik dari proses-proses ini, dan juga tidak diamanatkan untuk dilindungi di tingkat nasional. Selain itu, masih kurang jelas bagaimana seharusnya perlakuan terhadap masyarakat lokal yang tinggal di dalam konsesi. Yang akan menjadi paling berguna adalah sebuah sistem di mana HCVA dan HCSF dapat ditetapkan pada peta nasional atau peta lokal sebagai daerah “terlarang” sebagai tindakan awal. Kemudian, akan diperlukan kerangka perundingan untuk menentukan posisi kompromi yang baik apabila kebutuhan masyarakat setempat, desakan pembangunan dan konservasi hutan tidak dapat seluruhnya dicapai, dalam rangka untuk menemukan solusi yang dapat diterima untuk masalah ini.



58


Asumsinya adalah bahwa aktivitas itu ditujukan untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk tujuan komersial. Dalam praktik, ini jauh lebih menantang untuk ditegakkan terutama karena berkaitan dengan penebangan, pertambangan dan pertanian. Apakah ada batas seberapa banyak daerah yang dapat dibuka untuk penebangan, pertambangan dan pertanian? Saya berpendapat bahwa - sama halnya bahwa aktivitas tidak boleh mengurangi NILAI jika berlangsung di daerah HCVA, maka untuk daerah HCS, stok karbon keseluruhan & jasa ekosistem harus dilindungi sejauh mungkin. Jika hal-hal tertentu perlu dilindungi (misalnya tempat-tempat keramat yang menjadikan daerah tersebut sebagai HCVA), maka argumen saya adalah bahwa yang manapun dari aktivitas-aktivitas yang disebutkan MUNGKIN bisa diterima jika dilakukan dengan baik.



Dialokasikan lahan di luar kawasan HCS untuk pertanian komersial (yaitu skema petani plasma) sehingga memungkinkan warga masyarakat menerima penghasilan tetap dan/atau persentase kepemilikan dalam konsesi (mendapat penghasilan/upah). Tidak ada masalah dengan cara hidup tradisional masyarakat selama stok karbon dan jasa ekosistem bisa dipertahankan.


Seperti di atas. Eksplorasi mekanisme-mekanisme seperti REDD+ untuk memberikan pendapatan finansial kepada masyarakat agar mereka setuju untuk melepaskan tanah mereka untuk HCS


Selama aktivitas yang dilakukan di wilayah HCS adalah untuk konsumsi pribadi dan tidak menyebabkan hilangnya stok karbon atau jasa ekosistem, nyaris tidak ada yang dapat atau harus dilakukan perusahaan untuk mencegah masyarakat menggunakan daerah HCS. Memberikan masyarakat peluang-peluang ekonomi di luar daerah HCS yang memungkinkan mereka menerima pendapatan yang tetap. Ada bahaya dalam “menyalahkan” perusahaan secara membuta karena mereka gagal untuk mengawasi HCVA atau HCS dalam konsesi mereka, sehingga proses ini perlu menentukan dengan hati-hati apa yang diharapkan dari perusahaan - apa yang perusahaan perlu lakukan jika masyarakat merambah atau jika perusahaan besar mulai menebangi secara ilegal daerah konsesi yang jarang mereka kunjungi? misalnya di Indonesia saya telah melihat daerah pinggir sungai – yang dibiarkan tidak tergarap oleh sebuah perusahaan yang bertanggung jawab - dipenuhi kubis yang ditanam oleh masyarakat setempat. Selain menentukan proses-proses yang harus digunakan untuk berkonsultasi dan mencapai kesepakatan bahwa jenis tindakan ini tidak dapat diterima – prosesnya juga perlu menentukan tindakan yang akan diambil, dan tanggung jawab berbagai pelaku jika tindakan seperti ini terjadi.


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Dalam tenurial konsesi, dengan tujuan untuk melobi pemerintah setempat dan pemerintah nasional untuk mendapatkan pengakuan agar semua daerah HCV dan HCS dilindungi dan disisihkan di masa depan. Hal ini perlu dirundingkan dengan semua anggota dewan legislatif terkait.


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Apakah ada kerangka hukum bagi masyarakat untuk mengamankan hak tanah dan kepemilikan tanah mereka sehingga mereka diakui sebagai pemilik sah dari daerah tersebut dan daerah tersebut tidak dialokasikan untuk konsesi? Apakah ada proses untuk membantu masyarakat mewujudkannya? (lebih berupa pertanyaan daripada jawaban).


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Sama dengan di atas


Lagi-lagi sebuah pertanyaan. Dapatkah masyarakat lokal menjadi pemilik yang sah dari daerah HCV, HCS tapi dalam kemitraan dengan pemegang/pelaksana konsesi yang menyediakan sumber daya keuangan untuk mengelola daerah tersebut?


Lihat tanggapan di bawah 4 & 5


59



Ekspansi kelapa sawit selanjutnya akan menjadi semakin sulit bagi perusahaan yang bertanggung jawab. Metodologi HCS mungkin membawa dampak negatif jika yang melakukan ekspansi ternyata adalah perusahaan yang kurang bertanggung jawab dan tidak menghargai HCS dan HCV. Diperlukan pemikiran yang mendalam tentang ekspansi di luar Asia Tenggara (misalnya Afrika Barat) karena mungkin di kawasan inilah terdapat dorongan besar untuk ekspansi di masa depan. “Moratorium” ekspansi tidak tepat karena ada tempat-tempat yang sesuai untuk ekspansi, di mana ekspansi akan mendatangkan peluang positif bagi pembangunan berkelanjutan dan memberikan produk-produk berharga (kelapa sawit masih merupakan penghasil minyak nabati yang paling efisien dalam penggunaan tanah di tempat-tempat yang lahannya semakin langka).


Perencanaan penggunaan tanah/Zonasi tanah yang bertanggung jawab dari pihak pemerintah yang mengakui lahan masyarakat, perusahaan yang bertanggung jawab yang menjamin adanya uji tuntas sebelum perluasan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian HCV, HCS dan proses FPIC. Regulasi yang ditegakkan dengan benar oleh pemerintah.


Metode HCS harus didukung dengan kuat oleh pemerintah terkait dan tidak dipandang sebagai alat yang diadopsi oleh segelintir perusahaan yang bertanggung jawab akibat tekanan LSM. Metode HCS harus menyertakan komponen resolusi konflik dan pengambilan keputusan yang transparan.

Jawaban dari Survey Monkey Kuesioner tentang HCS dan hak serta mata pencaharian Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana sistem HCS mengakomodasi hak-hak dan mata Saat ini tidak ada metodologi yang mengakomodasi hak-hak dan pencaharian masyarakat lokal dan masyarakat adat? mata pencaharian masyarakat lokal dan masyarakat adat 4/7/2015 13:11 Dasar jawaban saya adalah bahwa kita sedang mempertimbangkan pendekatan HCS sebagaimana ditetapkan oleh POIG. Satu-satunya studi kasus publik adalah laporan GAR di mana mereka menyatakan bahwa “sosialisasi” dan FPIC diperlukan; dalam presentasi-presentasi lainnya Greenpeace telah menjelaskan langkah pertamanya adalah “pemetaan masyarakat untuk mengidentifikasi lahan yang akan dikecualikan dari analisis”. Saya sepakat bahwa pemetaan masyarakat dan FPIC amat penting, tapi saya pikir FPIC haruslah menjadi langkah terakhir, bukan yang pertama. 3/21/2015 11:12 1. Dengan berpegang pada prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan; 2. Dengan memperlambat ekspansi perkebunan yang tidak terkendali; 3. Dengan menghormati tenurial tanah dan penggunaan lahan berdasarkan adat

60



Perubahan apa dalam sistem HCS yang diperlukan untuk Sistem HCS perlu menyertakan proses pemetaan partisipatif mengamankan hak-hak dan mata pencaharian? bersama masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk mengidentifikasi hak-hak dan mata pencaharian mereka. Sebelum terjadi dampak apapun terhadap hak-hak dan mata pencaharian ini, perlu ada persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan terlebih dahulu dari masyarakat lokal dan masyarakat adat yang terlibat tentang dampak-dampak ini. 4/7/2015 13:11 Sistem HCS tidak perlu mencoba meniru apa yang sudah dilakukan lewat HCV dan FPIC. Karbon hampir tidak memiliki kaitan langsung dengan hak-hak dan mata pencaharian masyarakat. FPIC adalah alat yang tepat untuk mengamankan hak-hak tersebut. HCS harus menjadi alat tambahan untuk mendukung keputusan penggunaan lahan dan berkontribusi terhadap perlindungan hutan kaya karbon, bukan untuk menggantikan alat yang ada atau mendorong proses tersebut. 3/21/2015 11:12 Hak tanah dari daerah HCS perlu lebih diperjelas untuk menghindari legitimasi perampasan tanah atas nama konservasi stok karbon 3/20/2015 11:23

Di bawah undang-undang saat ini, seberapa luas lahan yang (Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) secara hukum dapat disisihkan pemegang konsesi untuk: • HCV? • HCS? • Mata pencaharian lokal?

Kerangka hukum Indonesia mewajibkan pemegang konsesi untuk mengembangkan daerah konsesinya dengan kelapa sawit dalam waktu dua tahun. Kewajiban ini membuat hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada ruang untuk penyisihan lahan yang legal untuk HCV, HCS atau mata pencaharian lokal. 4/7/2015 13:11 Di Gabon dan Afrika Tengah, sebagian besar lahan hutan adalah tanah negara. Hukum kehutanan memungkinkan konservasi lahan untuk tujuan lingkungan atau sosial. Tidak ada proporsi tanah yang baku yang harus dialokasikan untuk penggunaan-penggunaan tersebut - itu diserahkan kepada pelaku ekonomi untuk menemukan pengaturan yang dapat diterima masyarakat setempat. Olam di Gabon telah menyisihkan atau mengembalikan kepada negara lebih dari 50% izin atas tanah kami untuk HCV termasuk mata pencaharian lokal. HCS tidak ditentukan di Gabon dan kami telah memutuskan untuk menghindari hutan yang telah tumbuh atau hutan primer terutama dikarenakan komposisi spesies dan alasan struktural, dengan karbon sebagai elemen tambahan. Saat ini kami tidak menghadapi tekanan kuat untuk mengkonversi semua lahan yang tersedia (termasuk HCV) dan proposal penyisihan lahan untuk HCV dari kami telah diterima oleh masyarakat dan pemerintah. 3/21/2015 11:12 Bukankah pertanyannya seharusnya seberapa banyak lahan yang perlu disisihkan? Saya masih kurang mengerti maksud pertanyaannya. 3/20/2015 11:23


61


Kegiatan apa yang dapat masyarakat lakukan di daerah yang Hal ini masih tidak jelas dalam sistem HCS saat ini. ditetapkan sebagai HCS: 4/7/2015 13:12 • Berburu?

• Penebangan?

Dengan hormat, ini adalah pertanyaan yang salah penempatan. HCS tidak, atau tidak boleh dikaitkan dengan penggunaan lahan, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas apapun di dalam HCS sepanjang undang-undang, adat, dan kesepakatan setempat mengizinkannya. Jika dalam konteks penetapan sebagai daerah HCS oleh perusahaan untuk tujuan konservasi karbon, dengan asumsi bahwa perusahaan memiliki hak untuk mengontrol akses, maka aktivitas-aktivitas yang akan diizinkan di sana harus ditentukan melalui proses FPIC. Terbukti, pembukaan lahan skala besar tidak sesuai dengan tujuan mempertahankan atau meningkatkan stok karbon.

• Pertambangan?

3/21/2015 11:18

• Menangkap ikan? • Mengambil hasil hutan kayu nonkayu? • Mengambil kayu bakar? • Mengambil bahan bangunan untuk rumah (rotan, daun kelapa, kayu, dll.)? • Beternak? • Bertani/Berladang? • Perladangan berpindah?

Saya pikir ini amat tergantung pada skalanya (misalnya tambang tanah liat skala kecil untuk pembangunan rumah vs tambang emas untuk ekspor komersial). Menurut pendapat saya, perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan yang baik adalah kunci bagi masyarakat untuk mewujudkan kegiatan mereka. 3/20/2015 11:33 Insentif/Dorongan apa yang bisa diberikan kepada masyara- Tawarkan lahan lain untuk mereka gunakan sebagai kompensasi kat agar berhenti menggunakan kawasan hutan yang didefi- selama mereka berhenti menggunakan daerah HCS, berdasarkan nisikan sebagai HCS? FPIC 4/7/2015 13:16 Sekali lagi saya pikir ini adalah pendekatan yang salah arah. Ini adalah pertanyaan “kapan Anda berhenti memukuli istri Anda”. Apa tujuan pertanyaan ini? Tergantung pada apa yang ingin Anda capai, mungkin masyarakat harus didorong untuk menggunakan hutan HCS! HCS tidak boleh didefinisikan sebagai kategori baru dan terpisah dari kawasan lindung. Karbon harus diintegrasikan ke dalam sebuah rencana tata ruang tunggal bersama-sama dengan HCV dan FPIC di mana aktivitas-aktivitas tertentu diizinkan atau didorong dan yang lain tidak. Saya kira tidak akan terjadi kita membuat aturan semata-mata untuk melindungi karbon hutan di tingkat lokal tanpa mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan mata pencaharian. Masyarakat umumnya tidak tertarik pada karbon per se, kecuali dalam sedikit sekali kasus di mana mereka mendapat proyek yang memberi mereka keuntungan dari kredit karbon. 3/21/2015 11:35 1. Memberi mereka kepemilikan atas HCS; 2. Peluang mata pencaharian alternatif yang didasarkan pada penggunaan hutan nonkonsumtif (misalnya ekowisata); 3. Keterlibatan yang kuat dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan bersama HCS 3/20/2015 11:39

62




Memberi mereka kepemilikan atas tanah lain berdasarkan FPIC 4/7/2015 13:16 Bisa merujuk ke tanggapan-tanggapan sebelumnya. Saya kira HCS per se seperti yang saya pahami (hutan yang tidak boleh dibuka) tidak memerlukan masyarakat untuk “menyerahkan lahan” sama sekali. Jika tujuan penyisihan lahan adalah untuk melestarikan hutan dewasa atau meregenerasi hutan yang rusak, maka dorongannya bervariasi mulai dari mengalihkan pekerjaan dari penebangan dan pembukaan lahan (misalnya melalui pembukaan lapangan kerja atau pengembangan lahan alternatif) sampai mengembangkan manfaat ekonomi dari perlindungan hutan. 3/21/2015 11:35 1. Berikan mereka hak tanah di tempat lain; 2. Tawarkan bantuan untuk skema mata pencaharian alternatif; 3. Fasilitas pendidikan dan kesehatan 3/20/2015 11:39


Perusahaan dapat menyediakan pekerjaan atau kompensasi dalam bentuk uang, namun hanya jika didasarkan pada FPIC 4/7/2015 13:16 Kembali saya tidak setuju dengan premis tersebut. Jika HCS digunakan sebagai sebuah kriteria untuk perlindungan hutan, maka tujuannya yang benar adalah untuk melestarikan karbon, tidak lainnya. Itu tidak menghalangi masyarakat dari menggunakan wilayah yang ditetapkan untuk tujuan tunggal dan spesifik tersebut. Melindungi keanekaragaman hayati atau mengelola/mengatur pemanfaatan hasil hutan adalah masalah lain. 3/21/2015 11:35 Lewat dialog dengan masyarakat untuk memahami kebutuhankebutuhan dan prioritas-prioritas mereka dan mencari peluangpeluang alternatif. 3/20/2015 11:39


63


Tenurial legal apa yang dapat digunakan untuk mengaman- (Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum kan daerah HCS? nasional mana yang Anda pikirkan) Mengamankan daerah HCS bisa menjadi persyaratan hukum untuk konsesi kelapa sawit 4/7/2015 13:24 Di Gabon, UU kehutanan mewajibkan perusahaan untuk menyisihkan ‘Series de Conservation’ dan “series de Protection”. Kedua hal ini paling dekat dengan ide HCS karena mereka melindungi hutan dari penebangan. Namun ini tidak ditujukan semata-mata untuk melindungi karbon dan lebih sering mencakup daerah yang sulit untuk dieksploitasi. 3/21/2015 11:55 Sangat tergantung pada negaranya, menurut saya. Dalam kasus apapun, FPIC harus dihormati. 3/20/2015 11:45 Implikasi apa yang timbul dari tenurial-tenurial ini bagi masyarakat dengan hak-hak adat?

(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Mereka mungkin terampas hak-hak adatnya 4/7/2015 13:24 Daerah hak masyarakat diperlakukan secara terpisah dalam hukum dan adat Gabon; masyarakat tetap dapat menguasai tanah tradisional mereka, yang mungkin dikonversi, ditebangi atau dibiarkan tumbuh sesuai dengan keadaan setempat. 3/21/2015 11:55 Sebagai bukan ahli, saya harus mengatakan saya sedikit khawatir dengan penerapan pendekatan HCS di lapangan. Siapa yang akan memiliki dan mengelola daerah-daerah HCS ini? Apakah penerapan pendekatan ini pasti berujung pada masyarakat kehilangan haknya? 3/20/2015 11:45 AM

64




(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Saya tidak tahu contoh-contohnya, tetapi ini bisa menjadi cara untuk menyelaraskan perlindungan daerah HCS dengan hak-hak adat masyarakat 4/7/2015 13:24 Ada proyek untuk membangun hutan kemasyarakatan dengan dukungan undang-undang (Program DACEFI). Proyek ini mengalami kegagalan total, sejujurnya, dengan serapan program yang rendah dan antusiasme yang lemah dari pemerintah. Tidak ada banyak keyakinan bahwa ujicoba-ujicoba yang masih berlangsung di Gabon akan terseok-seok dengan parah setelah pendanaan dari donor berakhir. “Masyarakat” mengeksploitasi hutan di Gabon melalui akuisisi izin perorangan (Gre a Gre), biasanya oleh desa dan elit lokal, yang memberi mereka hak penebangan di daerah tertentu. Masyarakat tidak berhak ikut campur dalam pengambilan keputusan namun biasanya diberi uang melalui sistem patronase dan afiliasi yang menangani urusan pedesaan. Kuota terus-menerus diabaikan dan tidak diragukan lagi izin-izin tersebut sama sekali tidak melindungi cadangan karbon.. 3/21/2015 11:55 Saya sangat berharap hal itu! Jika tidak, perlu diadakan. 3/20/2015 11:45


Perlu ada pemetaan partisipatif dan perencanaan penggunaan lahan bersama lembaga perwakilan masyarakat dan keputusan diambil berdasarkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka. 4/7/2015 13:27 1) Mengutip Ronnie Reagan tua, “Lagi-lagi begitu.” Saya pikir operator tidak harus “mengalokasikan lahan untuk HCS”. HCS adalah alat untuk pengambilan keputusan atas penggunaan lahan, bukan atribut. 2) Amat penting bahwa kebutuhan pembangunan daerah diantisipasi. Kami sekarang secara rutin menggunakan pemetaan sosial 360 derajat untuk memahami bagaimana penggunaan masyarakat yang ada mungkin terdampak oleh perkebunan - hanya melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu konsesi tidaklah cukup. Operator harus tahu seberapa tergantungnya masyarakat pada tanah di dalam konsesi, dan ruang lingkup apa yang ada untuk penggunaan dan ekspansi mereka di luar konsesi. Saya ingin tahu apakah ada alat yang akan membantu kita memprediksi bagaimana masyarakat akan tumbuh dan berubah dengan kedatangan proyek-proyek baru yang besar - ini akan sangat membantu untuk merencanakan akomodasi pertumbuhan desa jangka panjang (atau penyusutan desa! Peluang-peluang pembangunan kadang membuat kehidupan di desa terpencil tidak menarik). 3/21/2015 12:09 Dialog ekstensif dengan masyarakat dan pemahaman akan masalahmasalah tenurial lahan dan mata pencaharian lokal. 3/20/2015 11:49


65



Mereka dapat pindah ke daerah lain jika ada lahan lain, menerima pekerjaan yang ada atau meminta kompensasi dalam bentuk uang. 4/7/2015 13:27 Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya tidak berpendapat penetapan HCV tidak sesuai dengan penggunaan masyarakat, termasuk penggunaan secara adat dan proyek-proyek inovatif untuk menambah nilai pada sumber-sumber daya dan keterampilan yang ada. Penggunaan seperti ini perlu dikelola untuk memastikan tercapainya tujuan penyisihan lahan. Perkebunan memberikan banyak lapangan kerja dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat, dan banyak dari mereka lebih memilih pekerjaan tersebut daripada kegiatan tradisional. Yang penting adalah memberi mereka pilihan, dan menyediakan berbagai opsi untuk mereka, bukan untuk memaksakan pandangan kita akan mata pencaharian apa yang kita percayai perlu mereka lakukan. 3/21/2015 12:09 Tampaknya tidak ada banyak. Peluang mata pencaharian berdampak rendah masih tetap mungkin. Saya secara umum lebih nyaman dengan solusi berbagi tanah dibandingkan dengan penyisihan lahan untuk konservasi. 3/20/2015 11:49


Ekspansi ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan masyarakat lokal dan masyarakat adat sejauh ekspansi tersebut mempengaruhi hak-hak hukum atau hak-hak adat mereka. 4/7/2015 13:33 Sangat tergantung pada kawasan dunia mana yang kita bicarakan. Kelapa sawit adalah pendorong perubahan penggunaan lahan yang kuat dan negara-negara yang telah melewati fase deforestasi besar-besaran, seperti Indonesia dan Malaysia, harus fokus pada peningkatan hasil dan praktik yang lebih baik, bukan pada perluasan lebih lanjut. Negara yang memiliki banyak hutan dengan sejarah tingkat deforestasi/degradasi yang rendah, memiliki hak untuk memilih jalur perkembangan mereka sendiri yang mungkin mencakup perkebunan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan pedesaan. Masalah utamanya adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut direncanakan dan dikelola dengan baik; tentu HCS adalah salah satu pertimbangan utama dalam proses tersebut tetapi HCS hanya salah satu kriteria, bukan pendorongnya. 3/21/2015 12:55 Secara umum, saya kritis terhadap ekspansi lebih lanjut (tidak ada yang disebut tanah “kosong”) dan saya ingin sekali melihat bagaimana pendekatan HCS berupaya memperlambat ekspansi. 3/20/2015 11:54

66




Sebuah proses pemetaan partisipatif atas daerah-daerah dengan hak-hak adat di atasnya dan perencanaan penggunaan lahan dengan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan masyarakat lokal dan masyarakat adat melalui institusi perwakilan mereka. 4/7/2015 13:33 Perusahaan yang bertanggung jawab harus merangkul RSPO, bekerja sama dengan masyarakat lokal dan LSM, dan berusaha memastikan bahwa kerangka peraturan tidak mendatangkan hasil yang merugikan. Transparansi sangat penting. Meskipun mungkin menyakitkan dikritisi lewat kampanye, perusahaan yang baik harus menggunakan energi dan dorongan yang dihasilkan untuk menanggapinya dan mendorong perubahan lewat organisasi mereka. LSM harus memilih sasaran yang tepat juga. Menargetkan perusahaan yang ada di jalan yang benar memang menggoda, terutama pada masa-masa awal ketika perusahaan baru memulai, karena transparansi membawa peluang yang menggoda untuk mengadakan kampanye yang menarik. Ini mungkin sangat kontraproduktif. Tujuannya haruslah untuk menciptakan harapan di mana semua perusahaan menghormati hak-hak tersebut, bukan hanya perusahaan bersertifikat. 3/21/2015 12:55 Pendekatan berdasarkan hak asasi manusia akan menjadi penting karena kalau tidak saya khawatir hasilnya adalah perampasan lebih banyak lahan. 3/20/2015 11:54


67



Metodenya sendiri harus dikembangkan dalam kerjasama yang erat dengan organisasi perwakilan masyarakat adat seperti AMAN di Indonesia dan JOAS di Malaysia. 4/7/2015 13:33 Ya. HCS dalam penggunaannya saat ini adalah alat yang tumpul dengan utilitas terbatas, membawa harapan besar yang mungkin berlebihan dari beberapa organisasi sebagai obat yang manjur untuk mencegah deforestasi. Tapi HCS sebagai sebuah konsep sudah patah karena pengadopsian istilah alternatif oleh FSC (hutan HCD), berbagai visi dari penggunaannya oleh kelompok kepentingan RSPO (POIG dan SPOM), kurangnya model tata kelola, dan kegagalan untuk mengintegrasikan proses-proses yang dilakukan pemerintah. Potensi terjadinya kekacauan telah jelas; itu akan menjadi aib yang besar. Jika digunakan secara cerdas, HCS bisa menjadi alat yang sangat ampuh untuk mengintegrasikan karbon ke dalam keputusan penggunaan lahan, melindungi hutan yang berharga dan memulihkan daerah yang rusak. Penggunaan terminologi HCS yang ceroboh dalam proses normatif hanya akan menimbulkan kepusingan jangka panjang dan mendiskreditkan standar-standar sertifikasi, klien mereka, dan LSM yang berada di belakang mereka. Sebagai contoh, saya membaca bahwa hutan HCS adalah “bidang hutan yang sehat yang dapat dipertahankan atau dikembalikan ke fungsi ekologis mereka sebagai hutan”. Itu hanya omong kosong ekologi. Jika diberi waktu yang cukup, lahan yang telah dibajak dapat dikembalikan menjadi hutan yang kaya spesies dan karbon. Menentukan sesuatu berdasarkan potensi yang dimilikinya hanyalah lamunan semata. Satu-satunya pihak yang mendapatkan keuntungan dari kegagalan HCS adalah organisasi yang sedari dulu menjaga tangan mereka tetap bersih, karena mereka dapat terus menjelekkan industri dan berkata “Aku kan sudah bilang” dari kantor ber-AC, tapi itu akan menjadi semacam kemenangan kosong. Amat penting untuk memberikan kepada banyak stakeholder dalam perdebatan ini waktu dan kesempatan untuk memahami apa sebenarnya alat ini, bagaimana kita harus mendefinisikannya, dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk mendapatkan hasil positif. Keputusan yang tergesa-gesa hanya akan berujung seperti elang kehilangan pelatih (menjauh dari tujuannya). 3/21/2015 12:55 Tak satupun di titik ini. 3/20/2015 11:54 Leo van der Vlist, Pusat Masyarakat Adat Belanda 4/7/2015 13:34 Anonim 3/21/2015 12:56 Anonim 3/20/2015 11:54

68



TUK-I Kuesioner tentang HCS dan hak dan mata pencaharian Pertanyaan

Jawaban


Metodologi hasil kesepakatan antara kolaborator HCS tanpa melibatkan masyarakat adat yang berpotensi terkena dampak dan masyarakat lokal yang bersangkutan


Prinsip-prinsip dan praktik metodologi berbasis hak dan FPIC



• HCV?

Kerangka hukum Indonesia tidak mengenal pengaturan dan ketentuan hukum tertentu tentang HCV dan HCS. Sangat tergantung pada apakah suatu konsesi terletak di habitat yang memiliki satu HCV dan HCS atau lebih, dan mata pencaharian penting. Kontrol, pengelolaan dan pemanfaatan HCV dan HCS berbasis pemegang konsesi tidak dapat diterima dan akan menciptakan lebih banyak perampasan lahan ‘hijau’ dan mengurangi wilayah dan mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat lokal.



Kegiatan apa yang dapat dilakukan masyarakat di daerah yang ditetapkan sebagai HCS:

• Berburu?

• Ya, tapi hanya berburu hewan yang tidak dilindungi

• Menangkap ikan?

• Ya, penangkapan ikan secara tradisional, skala kecil, berkelanjutan dan legal?

• Mengambil hasil hutan kayu nonkayu? • Mengambil kayu bakar?

• Ya, mengambil hasil hutan kayu bukan kayu?

• Mengambil bahan bangunan untuk rumah (rotan, daun kelapa, kayu, dll.)?

• Ya, mengambil kayu bakar • Ya. Bahan bangunan untuk rumah (rotan, daun kelapa, kayu, dll.)?

• Beternak?

• Ya. Beternak?

• Bertani/Berladang?

• Ya. Bertani/Berladang?

• Perladangan berpindah?

• Ya. Perladangan berpindah?

• Penebangan?

• Penebangan? Semua pemanfaatan kayu domestik secara berkelanjutan untuk pembangunan di tingkat lokal harus diizinkan

• Pertambangan?

• Pertambangan? Semua pemanfaatan pasir dan batu domestik secara berkelanjutan untuk pembangunan di tingkat lokal harus diizinkan


Mengakui hak asasi manusia, hak mereka atas FPIC dan kepemilikan penuh dari HCS dan HCV dengan kondisi saling melindungi


Masyarakat tidak perlu insentif tetapi model yang berbeda yang memungkinkan HCS dan HCV dikelola oleh masyarakat. Masalahnya adalah ketika semua tanah diserahkan untuk HCS atau tidak ada lagi lahan tersisa untuk generasi masa depan, apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup?


Apakah Anda yakin bahwa FPIC dilaksanakan dengan baik ketika HCS diterapkan? Saya tidak yakin jika HCS benar-benar ditujukan untuk mitigasi iklim. HSC adalah salah satu cara baru lainnya untuk mengumpulkan keuntungan tanpa harus mengubah hutan menjadi perkebunan!


69



(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Pemerintah harus meninjau kembali dan mereformasi kerangka hukumnya yang diskriminatif, terutama UU dan peraturan tentang air, tanah, hutan, dan perkebunan yang daat menciptakan model pengelolaan dan kontrol HCS berbasis masyarakat. Hukum yang berlaku saat ini tidak mengakui HCS dan hak masyarakat untuk memiliki, mengontrol dan mengelola hutan termasuk HCV dan HCS. Kami tidak bisa menerima jika model HCS berbasis konsesi saat ini yang asing dan bertentangan diberlakukan pada masyarakat.


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Implikasi hak asasi manusia, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dari HCS ada dan akan terus ada: pengurangan lahan masyarakat semakin banyak dan lebih cepat; tenurial lahan yang semakin tidak aman; produksi pangan lokal, hutan dan perikanan yang tidak aman; konflik yang semakin banyak. Akankah para pendukung HCS bertanggung jawab dan akuntabel atas dampak-dampaknya pada masyarakat?

70




Kita perlu menghentikan penguasaan dan pengelolaan tanah berbasis konsesi di Indonesia; jika tidak, maka tidak ada lagi lahan dan kawasan hutan untuk mata pencaharian tradisional dan sistem produksi pangan tradisional.


Indonesia perlu segera meninjau kembali model alokasi lahan skala besar berbasis konsesi swasta termasuk HCV dan HCS selama terjadi pelanggaran terhadap keadilan sosial dan lingkungan, dan hak asasi manusia.


Tidak ada lagi ekspansi baru dari kelapa sawit dan pulp dan kertas ke kawasan hutan. Anda perlu memikirkan alternatif untuk kelapa sawit dan pulp & kertas.


Jika, akhirnya HCS dan HCV tidak dapat dihindari, pemerintah dan para pendukungnya harus memastikan bahwa masyarakat adat dan masyarakat lokal yang tidak memiliki akses dan kontrol ke sistem besar telah dipertimbangkan dan memastikan bahwa HCS sejalan dengan Hak serta pelaksanaan dan praktik HCS didasarkan pada FPIC.


Jika HCS adalah cara mitigasi iklim yang murah, maka agar berhasil, HCS harus membawa hasil dan dampak terbaik yang dapat menjamin hak dan mata pencaharian, serta ketahanan ekonomi dan masyarakat.



Petra Meekers NBPOL Kuesioner tentang HCS dan hak serta mata pencaharian Pertanyaan

Jawaban


Saat perancangan HCS mula-mula, titik awal seputar mata pencaharian masyarakat lokal dan hak masyarakat adat adalah penggunaan tanah berdasarkan prinsip HCV 5 dan 6. Dan prinsipprinsip FPIC berdasarkan panduan RSPO. Prinsip-prinsip ini berperan dalam proses ini tetapi tampaknya hanya mencakup sebagian. Keinginan dan kebutuhan masyarakat sepenuhnya dan bagaimana masyarakat memandang pembangunan tidak sepenuhnya ditangani. Tergantung pada kerangka peraturan masingmasing negara termasuk hak-hak adat, penting untuk memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat serta proses bagaimana hal ini ditetapkan. Dalam kasus tertentu dimana pengaturan tanah adat dan proses FPIC telah mapan (hak atas tanah dan penggunaan tanah), harapan masyarakat yang diungkapkan dalam pengaturan dalam sistem HCS tidak diperhitungkan. Sehubungan dengan pengaturan di Papua Nugini, hal ini telah terbukti menjadi tantangan nyata karena sebagian orang memiliki gagasan yang jelas tentang keinginan dan kebutuhan mereka dan apa yang mereka harapkan dari Proyek Minyak Sawit (jalan, klinik, sekolah). Ini juga menjadi alasan mengapa ‘prinsip satu jam’ itu dipertimbangkan untuk menentukan seperti apa akses ke kebutuhan pokok yang perlu ada di suatu daerah. Pada prinsipnya ini masih merupakan alat untuk menentukan tingkatan akses tetapi ada beberapa ide tentang bagaimana meluaskannya menjadi suatu pengukuran yang lebih fokus pada kuantitas. Meskipun demikian, negara yang berbeda akan harus melihat bagaimana cara terbaik untuk menggabungkan semua prinsip untuk menentukan apa keinginan dan kebutuhan masyarakat serta pengaturan-pengaturan komunitas-komunitas yang saat ini berlaku (lokasi yang terpencil, akses ke sistem dukungan pemerintah, apakah ada pilihan lain dalam lanskap mereka, dll.) .


Lihat di atas namun mata pencaharian juga tergantung pada sistem penggunaan lahan dan bagaimana sebuah komunitas menetapkan aturan-aturan seputar penggunaan lahan.


71


Di bawah undang-undang saat ini, seberapa luas lahan yang secara hukum dapat disisihkan pemegang konsesi untuk: • HCV? • HCS? • Mata pencaharian lokal?

Di PNG semua ini tergantung pada pemilik tanah adat serta hasil dari penilaian. Marga bersangkutan akan menentukan berapa banyak tanah pada awalnya yang diberikan untuk pengembangan dan bagian dari proses FPIC adalah untuk memeriksa apakah ini dilakukan dengan persetujuan dari semua pemilik tanah, dll. Pemilik tanah adat kemudian akan menawarkan tanah mereka kepada perusahaan. Hasil dari penilaian akan menentukan berapa banyak lahan yang masih tersedia. Tapi untuk bisa menyisihkan lahan untuk HCV dan HCS tanah ini perlu disewakan juga dan dijelaskan bahwa tanah ini tidak akan digunakan untuk pengembangan kelapa sawit dan ini dapat menimbulkan banyak perdebatan (mengapa) karena dalam keadaan tertentu rencana penggunaan tanah dari masyarakat sendiri memiliki tanah-tanah yang akan digunakan untuk konservasi/ mata pencaharian, dll. Jadi tidak dapat dimengerti mengapa mereka tidak diperbolehkan untuk menentukan penggunaan tanah mereka sendiri. Ini adalah proses yang telah memakan banyak waktu di PNG dan merupakan salah satu dari proses check and balances. Dalam konteks Indonesia, untuk dapat menyisihkan daerah secara legal harus melibatkan pendekatan yurisdiksi terhadap penggunaan lahan dan itu adalah salah satu hal yang semua stakeholder bisa coba jika keterlibatan ini memang dianjurkan. Mungkin ada opsiopsi tertentu dalam konsesi (berdasarkan pilihan mata pencaharian dan untuk menjadikan HCS dan HCV salah satu pilihan penggunaan lahan untuk suatu daerah).


Hal ini tergantung pada stratifikasi HCS dan stok karbon yang terlibat.

• Berburu?

Dalam hutan sekunder Anda dapat mengumpulkan kayu bakar atau bahkan melakukan tebang pilih untuk bahan bangunan. Tetapi Anda tidak akan mendapatkan opsi pertanian apapun karena opsi itu dibatasi oleh penggunaan lahan tersebut (tidak berkelanjutan secara ekonomi bahkan untuk tingkat petani kecil). Jadi perlu untuk menentukan rencana penggunaan lahan tertentu di sekitar stratifikasi HCS dan kebutuhan masyarakat.

• Menangkap ikan? • Mengambil hasil hutan kayu nonkayu? • Mengambil kayu bakar? • Mengambil bahan bangunan untuk rumah (rotan, daun kelapa, kayu, dll.)? • Beternak? • Bertani/Berladang? • Perladangan berpindah? • Penebangan? • Pertambangan?

72


Kombinasi rencana penggunaan lahan yang memungkinkan daerah-daerah tertentu dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dipadankan dengan aturan-aturan seputar akses ke tanah, keuntungan ekonomi dari tanah tersebut (daerah HCS juga membayar sewa).


Membangun pemahaman mengapa penggunaan tertentu disepakati (khususnya dalam pengaturan tanah adat) dan bahwa tidak hanya ada keuntungan dari tanah ini tetapi juga ada aturan. Dan bahwa kebutuhan dasar masyarakat ini juga ditangani (sulit untuk membahas konsep HCS jika kebutuhan dasar tidak ditangani. Jadi perlu kombinasi pilihan. Misalnya berdasarkan pengalaman sendiri kita dapat melihat bahwa tidak mengembangkan suatu daerah karena ketidakpastian tentang daerah HCS yang ‘boleh dan tidak boleh dimasuki’ tidak akan melestarikan daerah tersebut dalam jangka panjang (ketika masyarakat mendapatkan bahwa keinginan dan kebutuhan mereka sendiri ditentukan dengan jelas di seputar faktor ekonomi pokok dan sosial).




Rencana penggunaan lahan akan selalu perlu mempertimbangkan ketersediaan tanah dari masyarakat dan ketergantungan mereka pada hal ini. Dan lagi ini semua tergantung pada situasi negara yang berbeda-beda (pertumbuhan penduduk, masih memiliki ketergantungan langsung pada tanah, dll.).


Tenurial legal di daerah HCS akan sama seperti bagian dari sewa secara umum. Ini semua tergantung pada perundingan dengan pemilik tanah adatnya. Jika mereka bersedia daerahnya disisihkan untuk HCS karena mereka termasuk dalam sewa dan mendapatkan bayaran maka ada pemahaman umum bahwa tanah tersebut adalah untuk ‘konservasi’. Namun, mengelola proses ini butuh waktu yang panjang dan membosankan Di Indonesia, dalam jangka panjang kebutuhan untuk pendekatan yurisdiksi akan diperlukan untuk mendapatkan daerah HCS keseluruhan.


Bahwa tanah yang disisihkan untuk HCS tidak akan digunakan untuk hal lain dan kemudian disepakati dalam rencana penggunaan lahan. Dan semua tergantung pada apa nilai tanah ini bagi masyarakat dalam jangka panjang (pertumbuhan penduduk akan menjadi salah satu masalah utama bagi banyak negara berkembang) dan bagaimana penyisihan akan dilakukan. Setiap negara berkembang akan mendapatkan manfaat dalam jangka panjang dari rencana penggunaan lahan dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, keamanan pangan, dll. dll Tapi ini adalah perdebatan yang berlangsung di mana-mana..........


Di PNG ya, orang bisa menyisihkan tanah mereka sebagai WMA (area pengelolaan satwa liar -> jadi tidak berdasarkan HCS tapi berdasarkan kepentingan umum dari spesies tertentu (utamanya).


Melihat rencana penggunaan lahan jangka panjang dan membangun pemahaman masyarakat tentang cara terbaik untuk menggunakan tanah setelah rencana penggunaan lahan disusun.


Tidak terlalu yakin bagaimana cara mendekatinya. Dalam contoh kami, masalah itu agak rumit. Senang sekali bisa melakukan percakapan telepon mengenai hal ini.


Melihat skenario yang berbeda (tekanan penduduk dan opsi-opsi penggunaan lahan) dan memperhitungkan masalah-masalah konteks ‘pembangunan’ yang berbeda yang kita hadapi di dunia, perlu lebih banyak upaya untuk menekan pemerintah untuk menentukan rencana penggunaan lahan keseluruhan mereka (pendekatan yurisdiksi). Bekerja sama dengan pemerintah sebagai stakeholder, menjelaskan semua permasalahan penggunaan di masa depan dan pentingnya tanah (HCV, HCS, dll.) akan menjadi faktor pendorong untuk penggunaan lahan tertentu. Terlepas dari itu, sektor itu sendiri akan juga dapat melihat ke dalam konteks penggunaan lahan yang lebih luas karena paparan terhadap prinsip-prinsip seperti HCS dan HCV akan membantu menciptakan faktor penarik. Namun, juga perlu lebih banyak keterlibatan para stakeholder lain seperti pembeli (konsumen menghadapi perusahaan) dan ‘kesediaan’ mereka untuk berperan dalam mekanisme dukungan finansial dari hal ini.


Lihat di atas



73


Musim Mas Kuesioner tentang HCS dan hak serta mata pencaharian Pertanyaan

Jawaban


Sistem HCS ini sejalan dengan HCV dan standar FPIC, tetapi sistem HCS tampaknya hanya mencakup sebagian. Keinginan dan kebutuhan masyarakat sepenuhnya dan bagaimana masyarakat memandang pembangunan tidak sepenuhnya ditangani. Tergantung pada kerangka peraturan masing-masing negara termasuk hak-hak adat, penting untuk memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat serta proses bagaimana hal ini ditetapkan.


Perlu mengembangkan pedoman tentang mengamankan hak-hak dan mata pencaharian (misalnya. kita dapat mengadopsi standar RSPO dan peraturan nasional yang berlaku).


Dalam situasi di Indonesia, untuk dapat menyisihkan daerah secara legal harus melibatkan pendekatan yurisdiksi terhadap penggunaan lahan dan itu adalah salah satu hal yang semua stakeholder bisa coba jika keterlibatan ini memang dianjurkan. Namun, belum ada peraturan nasional yang mengatur masalah ini. Upaya kolektif dari petani & LSM dibutuhkan untuk membantu pemerintah menetapkan kebijakan yang mencakup perlindungan kawasan HCV & HCS.


Kegiatan apa yang dapat masyarakat lakukan di daerah yang ditetapkan sebagai HCS: • Berburu? • Menangkap ikan? • Mengambil hasil hutan kayu nonkayu? • Mengambil kayu bakar?

Hal ini tergantung pada stratifikasi HCS dan stok karbon yang terlibat. Perlu untuk menentukan rencana penggunaan lahan tertentu di sekitar stratifikasi HCS dan kebutuhan masyarakat. Jika masyarakat selama ini mengandalkan daerah HCS untuk mata pencaharian mereka termasuk semua kegiatan yang dilakukan, mereka harus memiliki hak untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan ini.

• Mengambil bahan bangunan untuk rumah (rotan, daun kelapa, kayu, dll.)? • Beternak? • Bertani/Berladang? • Perladangan berpindah? • Penebangan? • Pertambangan? Insentif/Dorongan apa yang bisa diberikan kepada Kombinasi rencana penggunaan lahan yang memungkinkan daerahmasyarakat agar berhenti menggunakan kawasan hutan yang daerah tertentu dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat didefinisikan sebagai HCS? dipadankan dengan aturan-aturan seputar akses ke tanah, keuntungan ekonomi dari tanah tersebut.

74


Membangun pemahaman mengapa penggunaan tertentu disepakati (khususnya dalam pengaturan tanah adat) dan bahwa tidak hanya ada keuntungan dari tanah ini tetapi juga aturan. Dan bahwa kebutuhan dasar masyarakat ini juga ditangani (sulit untuk membahas konsep HCS jika kebutuhan dasar tidak ditangani). Jadi perlu kombinasi pilihan. Kita juga memerlukan dukungan pemerintah pada konsep ini untuk mencegah konversi daerah HCS.


Rencana penggunaan lahan akan selalu perlu mempertimbangkan ketersediaan tanah dari masyarakat dan ketergantungan mereka pada hal ini. Kita juga memerlukan dukungan pemerintah pada konsep ini untuk mencegah konversi daerah HCS.


Sayangnya, HCS (sampai batas tertentu juga wilayah HCV tertentu) tidak dilindungi oleh hukum Indonesia. Diperlukan upaya untuk membantu pemerintah dalam menetapkan UU nasional untuk mengamankan daerah HCS.




Bahwa semua stakeholder harus menyusun rencana penggunaan lahan yang tepat bersama-sama sehingga daerah yang disisihkan tidak akan digunakan untuk kegiatan selain yang telah disepakati. Ini mungkin juga termasuk memperkenalkan cara lain yang mendukung mata pencaharian orang-orang yang bergantung pada kegiatan dalam tanah adat mereka.


Belum ada peraturan nasional yang mengatur masalah ini.


Memahami kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan melalui perencanaan penggunaan lahan yang tepat dengan menggunakan pendekatan FPIC.


Program CSR jangka panjang bisa menjadi salah satu opsi (misalnya pembangunan kebun Plasma dan Proyek Pengembangan Kelapa Sawit Desa)


Kami percaya budidaya kelapa sawit adalah salah satu cara yang baik untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Jika dikembangkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dan terkendali, itu akan membantu memberikan aksesibilitas, pengobatan dan pendidikan untuk provinsi terbelakang serta memenuhi tujuan konservasi, baik yang bersifat sosial atau lingkungan. Ini akan memerlukan perencanaan penggunaan lahan nasional oleh pemerintah dan penegakkannya yang ketat.


Partisipasi dari semua stakeholder termasuk LSM, perusahaan penghasil barang-barang konsumsi dan petani, dll.



75


Kuesioner tentang HCS dan hak serta mata pencaharian Diisi oleh Eric Wakker, Aidenvironment Asia Pertanyaan

Jawaban


Seperti yang kita lihat konsep ini memiliki asal muasal politisnya dalam tujuan untuk mengurangi perubahan iklim global dan komitmen untuk mengurangi deforestasi. Kita juga melihat bahwa konsep tersebut dapat dibenarkan dengan gagasan bahwa semua masyarakat setempat berusaha untuk menjaga hutan tempat mereka saat ini dan/atau sebelumnya bergantung. Gagasan ini bisa benar atau tidak benar dalam semua kasus. Beberapa perusahaan (terutama NBPOL) telah dengan jelas dan kreatif menyertakan aspek sosial dalam pendekatan HCS mereka. Meskipun demikian, itu juga merupakan pendekatan top down dengan niat baik. Pendekatan top down seperti itu mucul apabila masyarakat setempat sudah dilemahkan.


Tidak ada sistem HCS final yang jelas. Toolkit tersebut masih tertunda; penelitian SPOM masih berlangsung. Hanya ada satu pendekatan; masih belum ada sistem.

Di bawah undang-undang saat ini, seberapa luas lahan yang secara hukum dapat disisihkan pemegang konsesi untuk: • HCV? • HCS? • Mata pencaharian lokal?

HCV: tergantung pada departemen pemerintah. BPN mengatakan 0; Dephut mensyaratkan penyisihan lahan untuk HCV tetapi hanya setelah mereka membebaskan hutan dan kehilangan kewenangannya atas tanah bersangkutan. HCS: tidak diketahui Masyarakat setempat: tidak diketahui/tidak jelas.

76




Saat ini tidak ada yang tahu. Seperti yang kita lihat, HCS disisihkan oleh perusahaan untuk mencegah atau mengurangi emisi karbon. Secara teoritis, sebuah perusahaan yang berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon bisa membuka semua daerah HCS atau memberi kompensasi untuk itu. Namun, itu bukan dasar dari konsep HCS. Jadi, memang, pertanyaannya: apakah harus ada pagar, atau haruskah HCS menjadi lahan terbuka? Siapa yang mengontrol dan apa yang terjadi jika tidak ada yang mengontrol? Kami sedang bekerja dengan petani untuk menilai potensi HHBK di daerah HCS. Meskipun ini mungkin akan menghasilkan pengelolaan mikro dari opsi mata pencaharian mikro, kuncinya adalah bahwa ini akan mempertahankan opsi-opsi itu dan menghormati sejarah dan kemungkinan pemanfaatan hutan masyarakat adat di masa depan. da potensi besar bahwa perusahaan perkebunan yang berkomitmen untuk HCV/HCS menggunakan dana CSR mereka untuk memungkinkan pembangunan tersebut. Kami percaya bahwa komunitas LSM masih belum siap membantu memfasilitasi pembangunan seperti itu dalam situasi di mana perusahaan tidak boleh mengembangkan ribuan dan ribuan hektar hutan. Itu semua sangat tergantung pada pandangan dunia akan siapa yang dan harus mengontrol keputusan penggunaan lahan. Aidenvironment tidak memiliki jawaban ‘yang dapat menjawab seluruh permasalahan’ untuk dilema ini. Penting untuk menerima bahwa “masyarakat setempat” tidak didefinisikan sebagai siapa saja yang menggunakan hutan dan siapa yang bukan perusahaan. Bahkan dalam masyarakat, ada berbagai kepentingan yang tidak lagi bersatu melalui adat. Sangat penting bahwa LSM pendamping mempertimbangkan tren ini, dan berusaha melihat bagaimana hutan dan mata pencaharian tradisional dapat dipertahankan untuk melunakkan apa akan menjadi transformasi paksa yang tegas. Dalam jangka panjang, daerah yang disisihkan mungkin aja adalah taman perkotaan di masa depan. Kami percaya bahwa bahkan dalam 100% lanskap kelapa sawit, mungkin ada cara bagi perusahaan dan masyarakat pribumi untuk mengetahui bentuk-bentuk pengakuan non-komersial yang secara kultural, politik dan ekonomi relevan dengan ‘masyarakat setempat’. Untuk banyak ‘komunitas lokal’ hutan dulunya adalah mata pencaharian mereka, tetapi bagi mereka hutan dapat digantikan oleh kelapa sawit, asalkan dapat membawa manfaat ekonomi. Mereka mungkin tidak menyadari konsekuensi budaya dan politik dari transformasi tersebut yang menjadi keprihatinan para antropolog dan ahli deep ecology (yang mencakup banyak komunitas). Dan, tentu saja, para pecinta lingkungan. Tapi budaya dan politik lokal tidak statis, dan juga tidak akan ditentukan oleh pihak luar. Yang tidak menghalangi orang luar mengejar pandangan dan tujuan mereka karena kita hidup di planet kecil yang sama. Singkatnya: kami juga bingung;)


77



GRTT daerah bersangkutan;


Lihat di atas


Lihat di atas



Mempertahankan wilayah plasma yang dijanjikan sebelum menerapkan pendekatan HCS; menghasilkan uang dari penggilingan dan pemurnian CPO bukan dari kebun inti (yaitu menyerap biaya kesempatan)

Tapi, mengapa masyarakat dengan klaim yang sah atas tanah melepaskan tanah yang diidentifikasi sebagai HCS? Tampaknya merekalah yang mempertahankan dan/atau membuat daerah HCS pada awalnya.

Tempatkan HCS di bawah HCV, tapi hasilnya akan lemah secara hukum di Indonesia, kecuali mungkin di provinsi/kabupaten tertentu Implikasi apa yang timbul dari tenurial-tenurial ini bagi masyarakat dengan hak-hak adat?

(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Tidak diketahui. Tergantung pada pemetaan kadaster BPN


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Misalkan jika BPN mengeluarkan HCS dari HGU, masyarakat bisa mengajukan permohonan untuk hutan desa atau skema seperti itu tetapi jika Dephut sudah menyerahkan (yang semestinya tidak mereka lakukan) tanah yang akan dikonversi menjadi APL, mungkin harus mendapatkan opsi-opsi lain (kebijakan keamanan pangan, dll.)


Menentukan mata pencaharian setempat di jangka pendek, menengah dan panjang.


Secara nominal, plasma, bekerja di perkebunan, kontraktor, penyedia layanan lainnya. Namun, kita tidak mengasumsikan bahwa HCV dan HCS akan mengecualikan penggunaan masyarakat.


Pasar sudah menempatkan batasan pada ekspansi; banyak petani, departemen pemerintah dan analis investasi mengabaikan tren ini.


Saya mungkin salah, tapi saya memiliki kesan (tidak ada faktanya) bahwa perkebunan bersertifikat RSPO sungguh-sungguh memiliki konflik sosial yang jauh lebih sedikit. Mengapa bisa terjadi, harus diteliti. Tentu saja, masalah mendasarnya adalah bahwa ‘sektor ini’ mengenalkan tanaman tunggal (monokultur) di lanskap tanaman beragam.

78




Pendekatan ini mengisi kesenjangan yang tidak dapat dijembatani oleh RSPO karena lembaga itu memiliki intervensi kuat dari asosiasi petani yang mengecewakan harapan global bahwa ekspansi kelapa sawit tidak akan lagi menimbulkan deforestasi. Akibatnya, petani penyuling/pedagang mengintervensi kebijakan-kebijakan yang progresif. Kebijakan-kebijakan tersebut menghalangi petani untuk melakukan deforestasi sementara RSPO mengijinkan deforestasi berlanjut. Itulah hasil dari kekuatan pasar di satu sisi dan interaksi stakeholder di sisi lain. Apa yang harus dilakukan dengan semua hutan ini yang tidak dapat dibuka untuk kelapa sawit adalah pertanyaan penting yang tidak ada jawabannya. Itu semua tergantung pada perspektif dan kepentingan stakeholder. Kami menyukai gagasan bahwa pendekatan HCS mewajibkan (dalam patch analysis) bahwa kepentingan-kepentingan ini bertemu untuk merundingkan hasil-hasil yang harus berkelanjutan. Ini adalah sesuatu yang tidak ada dalam penilaian HCV, yang bersifat top down dan hampir terus-menerus memberikan hasil yang buruk.

Wilmar Kuesioner tentang HCS dan hak serta mata pencaharian Pertanyaan

Jawaban


Kepemilikan tanah harus jelas. Hak seperti apa yang tengah kita tangani? Hak pengguna atau hak kepemilikan. Sebagian besar hukum tanah mengakui pendudukan tanah dan pemanfaatan sumber daya sebagai kepemilikan tanah. Pengakuan terhadap hutan komunal harus sesuai dengan hukum tanah. Jika hal ini sudah jelas maka mendapatkan persetujuan masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk melestarikan hutan-hutan ini untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah cara untuk mengakomodasinya. Masyarakat adat/lokal harus menunjukkan bahwa mereka memiliki atau mempunyai hak penggunaan atas hutan pada awalnya dan benar-benar memanfaatkannya untuk mendukung mata pencaharian mereka secara berkelanjutan. Masyarakat lokal harus menunjukkan bahwa lebih dari 50% dari mata pencaharian mereka bergantung pada hutan ini.


Identifikasi kepemilikan tanah adalah cara untuk mengamankan hak-hak dan mata pencaharian. Kepemilikan tanah adalah komponen kunci. Jika masyarakat lokal akan memiliki tanah, maka mereka dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan itu, karena menggunakan hutan tidak berarti sama dengan memiliki tanah kecuali ditentukan demikian oleh hukum setempat. Oleh karena itu pemetaan partisipatif penting untuk Sistem HCS.



• HCV?

Ada hukum yang mengatur peyisihan lahan di Indonesia dan Malaysia tetapi tidak menentukan secara khusus apakah HCV, HCS, atau mata pencaharian lokal.



79



Berburu dapat dilakukan selama mereka tidak berburu spesies yang dilindungi oleh hukum.

• Berburu?

Memancing diperbolehkan selama mereka tidak menggunakan cara yang ilegal dan merusak


Mengumpulkan hasil non-kayu diperbolehkan asalkan tidak mengambil spesies dilindungi Mereka diizinkan untuk menebang kayu dan mengambil hasil hutan untuk penggunaan pribadi. Oleh karena itu di mana dan bagaimana bahan-bahan ini digunakan harus dilaporkan. Peternakan, pertanian, perladangan berpindah, penebangan dan pertambangan dilarang dalam HCS, kecuali kegiatan-kegiatan tersebut dapat dibenarkan dengan menunjukkan bahwa praktik ini tidak melibatkan bentuk perubahan penggunaan lahan manapun.

Insentif/Dorongan apa yang bisa diberikan kepada Akses ke pendanaan REDD dari donor untuk melestarikan hutanmasyarakat agar berhenti menggunakan kawasan hutan yang hutan ini jika memungkinkan didefinisikan sebagai HCS? Insentif/Dorongan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk menyerahkan lahan mereka untuk HCS?

Kompensasi tanah


Perusahaan dapat menghalangi masyarakat untuk menggunakan HCS jika perusahaan telah menetapkan hak-hak atas tanah dengan menghapuskan hak-hak pemilik tanah sebelumnya atau hak-hak masyarakat. Tetapi harus jelas dulu apakah hak atas tanah tersebut milik masyarakat atau negara.


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Mereka harus memiliki hukum yang mengijinkan pengelolaan lahan sisihan dalam konsesi perkebunan


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Jika tanah berada di bawah hak adat, maka perusahaan tidak memiliki hak atas konservasi HCS. Perusahaan hanya bisa memperoleh hak-hak ini jika masyarakat telah menghapuskan hak-hak mereka atas tanah tersebut lewat kompensasi, barulah setelah hak-hak telah dialihkan ke perusahaan, perusahaan dapat memutuskan untuk melestarikan daerah tersebut.


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hak adat atau hak asli atas tanah dapat menyediakan cara bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengelola HCS yang ada di tanah mereka.


80


Tidak ada konsesi perkebunan diperbolehkan dalam wilayah desa. Harus ada daerah penyangga yang cukup antara desa dan perkebunan konsesi. Sebagai panduan kasar setiap keluarga harus memiliki sedikitnya 6 hektar (15 acre) untuk keamanan mata pencahariannya, jika saat ini mereka tergantung sepenuhnya pada hutan. Masyarakat bersangkutan tidak diperbolehkan menjual tanah yang dialokasikan untuk mata pencaharian lokal, kecuali mereka memiliki hak kepemilikan tanah asli/adat dari tanah-tanah tersebut.



Masyarakat setempat perlu belajar untuk melakukan pertanian intensif pada lahan pertanian yang saat ini mereka miliki. Tanah tidak boleh dibiarkan tak tergarap dan ada kebutuhan untuk bergeser dari pertanian subsisten. Masyarakat perlu lebih adaptif dengan perubahan cara hidup


Ekspansi kelapa sawit dapat terus berjalan selama dilakukan secara berkelanjutan, yang melibatkan proses perencanaan yang sangat rinci sebelum ekspansi dilakukan


Perencanaan sumber daya tanah oleh pemerintah daerah perlu mengakomodasi dan melindungi mata pencaharian masyarakat setempat dengan menyisihkan daerah yang memadai yang diakui secara hukum untuk mereka.


Dalam kasus di mana pembukaan daerah HCS benar-benar tidak dapat dihindari (misalnya permintaan dari masyarakat lokal, bidang-bidang tanah yang terlalu menyebar dan kecil-kecil, dll.), harus diadakan bentuk mekanisme kompensasi yang tunduk pada kesepakatan stakeholder untuk para petani

Kelompok akar rumput: Kuesioner tentang HCS dan hak serta mata pencaharian Pertanyaan

Jawaban


Fakta bahwa sistem ini berkembang dari kalangan perusahaan sebagai “tanggapan” atas tuntutan stakeholder adalah pertanda buruk menurut pendapat saya. Saya khawatir, seperti banyak hal yang disebut inisiatif lingkungan, sistem ini berusaha untuk memecah-mecah dunia, yang akibatnya (meski tidak berarti dimaksudkan untuk itu) akan memusnahkan masyarakat, tanah, hak, mata pencaharian dan kedaulatan mereka.


Saya khawatir perlu diadakan perubahan pada sistem, yang lebih tinggi daripada metodologi HCS dan standar diskusi untuk menghasilkan dampak nyata dari penghormatan terhadap masyarakat dan hak-hak mereka. Salah satu hal yang ingin saya tekankan adalah perlunya mendukung konsultasi yang lebih baik dalam pelaksanaannya. Itu bisa dilakukan bersamaan dengan persyaratan lain, tapi saya percaya FPIC masih merupakan konsep kunci yang perlu diintegrasikan sini. Seringkali (seperti yang sangat Anda sadari Marcus), masyarakat menjalankan kehidupan yang netral karbon karena sistem tradisional atau sistem agro/hutan yang telah lama dipraktikkan. Jadi jika banyak perusahaan ingin melindungi daerah HCS, biarkan saja. Tapi ini bukan mengenai survei ini saya menghargai itu.


81




• HCV?

Di Malaysia tampaknya ada kesenjangan antara instrumeninstrumen hukum dan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jawaban singkat untuk Malaysia adalah tidak ada kewajiban hukum, kecuali secara jelas dinyatakan dalam hal-hal seperti AMDAL. Daerah yang sensitif dari sudut pandang lingkungan diakui. Ini mungkin (atau tidak) mencakup HCV. HCS, sayangnya, bahkan mungkin bukan sesuatu yang dipertimbangkan. Mata pencaharian lokal mungkin disebutkan dalam AMDAL, dan kadang-kadang dibuat “rekomendasi” untuk melestarikan tempat-tempat budaya, arkeologis atau kebun-kebun tertentu - tetapi tidak ada penegakan yang jelas pada pelaksanaannya. Selain itu, AMDAL belum diberlakukan di seluruh di Malaysia. Jadi, daerah sisihan ini benarbenar tergantung pada kebijaksanaan pemilik tanah.


Kegiatan apa yang dapat masyarakat lakukan di daerah yang ditetapkan sebagai HCS: • Berburu? • Menangkap ikan? • Mengambil hasil hutan kayu nonkayu? • Mengambil kayu bakar? • Mengambil bahan bangunan untuk rumah (rotan, daun kelapa, kayu, dll.)? • Beternak? • Bertani/Berladang? • Perladangan berpindah?

Di bawah hukum Malaysia, lahan di luar kepemilikan pribadi adalah tanah Negara, termasuk tanah adat. Meskipun banyak keputusan pengadilan mengakui klaim masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah adat, dll., pemerintah saat ini menolak mengakui keputusan hukum dan tetap melanjutkan kebijakan mengecualikan masyarakat adat dari tanah leluhur dan tanah adat mereka. Dalam kasus di mana Tanah Adat Asli (NCR) yang ada telah ditetapkan, “pemilik” tanah memiliki hak yang lebih baik, biasanya mempratikkan perladangan berpindah, berkebun, mengumpulkan HHBK, dll., yang cenderung menghasilkan emisi karbon lebih kecil dibandingkan perkebunan yang masuk. Dalam pandangan saya, masyarakat harus dapat terus mengakses dan memanfaatkan daerah-daerah HCS selama pola penggunaannya tidak menimbulkan degradasi atau kehilangan karbon lebih lanjut.

• Penebangan? • Pertambangan? Insentif/Dorongan apa yang bisa diberikan kepada Pertukaran tanah (land swaps)? masyarakat agar berhenti menggunakan kawasan hutan yang didefinisikan sebagai HCS?

82


Daerah yang merupakan HCV masyarakat (misalnya HCV4 untuk jasa lingkungan) harus dilindungi, sementara daerah HCV 5 & 6 di daerah yang dipetakan sebagai HCS tidak harus diserahkan. Penyediaan sumber daya (misalnya listrik, peningkatan kapasitas dalam keterampilan-keterampilan lainnya) sebagai pengganti upaya tidak mengolah lahan di daerah HCS mungkin dapat dilakukan. Tapi ini haruslah keterlibatan jangka panjang karena kita meminta orang untuk menyerahkan tanah dan mata pencaharian mereka.


Sangat jelas bagi saya bahwa tanggung jawab untuk mendukung mata pencaharian alternatif berada di pihak perusahaan. Kita semua tahu bahwa menawarkan “pekerjaan” di perkebunan kepada penduduk setempat bukan hanya tidak populer tetapi kemungkinan dipandang sebagai sesuatu yang kejam, perusahaan perlu dipaksa bertanggung jawab untuk mewujudkan keterlibatan jangka panjang dan holistik, dan kesepakatan keterlibatan masyarakat. Itu berarti konsultasi dengan masyarakat dan bersama-sama mencari solusi.




(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Malaysia telah memperluas sub-definisi hutan mereka di bawah Undang-Undang Kehutanan 1984 sebelumnya untuk juga mencakup daerah tangkapan air, dll. Tapi begitu dikeluarkan dari Lahan Hutan, tidak ada pengaman yang saya ketahui dapat diberikan terhadap tenurial tanah atau hak tanah, kecuali pengaman yang bersifat ad hoc dan kasus per kasus seperti yang ditentukan dalam AMDAL diadakan (dengan benar).


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Kesepakatan tingkat lokal mengenai akses mungkin saja dibuat, tapi hak-hak adat seringkali terancam oleh tenurial perusahaan.


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Seperti telah disebutkan, pengadilan secara konsisten telah mulai memutuskan pengakuan terhadap pemilik tanah adat dan tanah tradisional (umumnya berbasis masyarakat). Secara teori, ini kemudian akan diwujudkan menjadi bidang-bidang tanah perorangan yang longgar atau tenurial kolektif. Dalam kasuskasus yang saya ketahui, kadang-kadang masyarakat-masyarakat ini sudah memetakan tanah-tanah mereka. Mungkin mereka tidak menggunakan kriteria yang sama untuk memetakan daerah ‘HCS’, namun mereka cukup canggih dalam menata batas daerah perladangan bergilir, zona pertanian, hutan, DAS, dll. Daerahdaerah ini akan berada di bawah pengelolaan dan tenurial masyarakat.


Idealnya, perlu membuat sebuah daftar contreng (tidak harus rinci) untuk memastikan adanya pemetaan masyarakat, overlay dengan HCS/HCV, pelaksanaan FPIC, mengamankan tenurial bagi masyarakat atas daerah yang disepakati yang berada di bawah pengelolaan masyarakat setempat.


Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan besar ketika perkebunan masuk - karena tanah mereka diambil alih oleh perkebunan dan mereka digusur. Masyarakat-masyarakat ini mungkin harus masuk lebih dalam ke hutan (jika masih ada hutan), sebagian lainnya bergabung dengan perkebunan atau bertahan di sana. Singkatnya - mereka harus menyerahkan mata pencaharian mereka.


Ketika saya pertama kali membesar-besarkan organisasi RSPO pada tahun 2003 dengan sektor perkebunan, akhirnya saya mengatakan kepada mereka bahwa jika kelapa sawit ingin dilihat sebagai “hal yang baik” maka Anda perlu menghentikan ekspansi yang selama ini mereka giatkan. Mereka tahu dan sepakat bahwa pemecahannya ke depan pada akhirnya akan terletak pada peningkatan produktivitas di lahan yang ada. Tapi itu semua dicampakkan demi mencoba mendesakkan HCS sebagai cara untuk melegitimasi masalah yang lebih luas dari pola perkebunan yang tidak berkelanjutan - perluas, perluas, PERLUAS. Laporan terbaru dari Global Forest Watch menempatkan Malaysia sebagai salah satu dari 3 negara dengan deforestasi terburuk, yang didorong oleh ekspansi kelapa sawit. Tidak peduli bagaimana kita mencoba untuk menguranginya, ekspansi = deforestasi/hilangnya karbon/penggusuran masyarakat. HCS dan HCV hanya obat sementara jika kita melihatnya dari perspektif sejarah yang dingin dan suram. Jadi, harapan saya adalah saya pikir ekspansi lebih lanjut tidak diinginkan.


83



Hak-hak dan kebutuhan masyarakat perlu langsung dikaitkan dengan akses perusahaan ke keuangan, pasar dan izin operasi. Telah ada alat dan lembaga yang secara teoritis melakukannya, misalnya RSPO, tetapi kita perlu tongkat besar untuk menghantam orang-orang ini, bukan?


Yang saya rasakan adalah bahwa kelompok HCS ini tidak cukup terbuka untuk akses publik. Mereka perlu terbuka. Saya memiliki kekhawatiran yang sangat nyata tentang cara kelompok ini dijalankan, dan cara kelompok ini dipimpin oleh pakar “yang mengangkat dirinya sendiri “ seperti Greenpeace dan TFT yang entah bagaimana percaya bahwa mereka ADALAH benar dan tidak perlu mendengarkan orang lain - terutama para stakeholder mereka sendiri ... orang-orang seperti kita. Saya tahu itu mungkin persepsi yang salah tetapi benar-benar jadi masalah bahwa pandangan kelompok HCS ini lebih mirip dengan seorang Davos yang bertemu dengan G8 dengan penuh persahabatan daripada sebuah kelompok kerja RSPO yang berisi orang-orang yang memukul-mukul pintu untuk menyampaikan pendapat mereka.

84



Oxfam Kuesioner tentang HCS dan hak serta mata pencaharian Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana sistem HCS mengakomodasi hak-hak dan mata pencaharian masyarakat lokal dan masyarakat adat? Perubahan apa dalam sistem HCS yang diperlukan untuk mengamankan hak-hak dan mata pencaharian? Di bawah undang-undang saat ini, seberapa luas lahan yang secara hukum dapat disisihkan pemegang konsesi untuk:


• HCV? • HCS? • Mata pencaharian lokal? Kegiatan apa yang dapat masyarakat lakukan di daerah yang ditetapkan sebagai HCS: • Berburu?

Pada prinsipnya seluruh aktivitas tersebut, selama berskala kecil dan setiap cadangan karbon yang hilang, terutama akibat pertanian, penebangan atau pertambangan, dapat beregenerasi dalam waktu relatif singkat yang akan ditetapkan kemudian.

• Menangkap ikan? • Mengambil hasil hutan kayu nonkayu? • Mengambil kayu bakar? • Mengambil bahan bangunan untuk rumah (rotan, daun kelapa, kayu, dll.)? • Beternak? • Bertani/Berladang? • Perladangan berpindah? • Penebangan? • Pertambangan? Insentif/Dorongan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat agar berhenti menggunakan kawasan hutan yang didefinisikan sebagai HCS? Insentif/Dorongan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk menyerahkan lahan mereka untuk HCS?

Tanah untuk tanah


Memberi kompensasi dengan menyediakan lahan pertanian yang diambil dari daerah perkebunan. Bagaimanaun juga, lanskap mosaik akan dihasilkan dari praktik pertumbuhan yang berkelanjutan.








Penilaian dampak sosial partisipatif, perencanaan penggunaan lahan partisiatif, FPIC



85



Perlu lebih ditekankan pada skenario pertumbuhan hijau yang menggunakan lahan yang ada secara lebih efisien, dengan peningkatan produktivitas dan pengaturan yang lebih menguntungkan bagi petani kecil. Lihat publikasi Oxfam FAIR

Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan sektor ini menghormati hak-hak dan mengamankan mata pencaharian masyarakat lokal dan masyarakat adat? Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan tentang metode HCS yang menurut Anda relevan?

Mullion Group Kuesioner tentang HCS dan hak serta mata pencaharian Pertanyaan

Jawaban


Jika Anda bicara tentang Pendekatan HCS dari GAR, harus ada proses AMDAL-Sosial yang baik, proses FPIC, serta rencana pembangunan hasil perundingan dan kesepakatan. HCV juga dimaksudkan untuk menangani beberapa masalah ini


Implementasi saat ini amat buruk! Perlu cara yang lebih jelas untuk memperhitungkan nilai-nilai ini selama proses perencanaan, yang idealnya harus memanfaatkan pendekatan lanskap lebih banyak lagi



• HCV?

Saya tidak tahu rinciannya di sini

• HCS? • Mata pencaharian lokal? Kegiatan apa yang dapat masyarakat lakukan di daerah yang ditetapkan sebagai HCS: • Berburu?

Saya akan berpikir semuanya harus diizinkan kecuali penebangan, pengambilan bahan bangunan, pertanian, perladangan berpindah, dan pertambangan.


86


Akses untuk beberapa kegiatan di atas, manfaat yang adil dari perkebunan kelapa sawit baru yang didirikan di daerah setempat.


Lihat di atas


Dengan menjelaskan bahwa daerah HCS adalah komponen penting dari suatu perkebunan yang dikelola secara lestari, dan dengan memastikan adanya kesepakatan yang adil pada awalnya!




(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Tidak mengetahui rinciannya


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Idem


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Idem


Serangkaian langkah yang amat cermat untuk mengumpulkan informasi-informasi yang penting, diikuti oleh proses negosiasi yang terbuka dan inklusif.


Bekerja di perkebunan, dipekerjakan untuk membantu melindungi dan mengelola kawasan konservasi


Ekspansi dimungkinkan, tapi harus dilakukan dengan hati-hati sebagai bagian dari pendekatan perencanaan lanskap


Sebuah proses yang lebih menyeluruh untuk memeriksa kepatuhan pada persyaratan sertifikasi. Sebuah proses formal untuk menerima dan menangani umpan balik dan pengaduan dari masyarakat lokal


Ada banyak masalah yang belum terselesaikan dengan sistem saat ini, yang tidak sungguh-sungguh menangani HCS (emisi gas rumah kaca) dengan baik - sebenarnya itu merupakan proses tidak langsung untuk menghadang konversi hutan menjadi perkebunan lebih lanjut.


87


Agropalma: Tulio Brito Kuesioner tentang HCS dan hak serta mata pencaharian Pertanyaan

Jawaban


Kami belum memiliki pengalaman dalam menerapkan metode HCS. Pokoknya, ada konflik konseptual: jika kawasan hutan stok karbon tinggi tertentu tidak memiliki HCV (lingkungan atau sosial) dan masyarakat ingin memisahkannya untuk mengembangkan kegiatan untuk kepentingan mereka sendiri, mengapa masyarakat harus meninggalkan rencananya untuk menjaga hutan ini? Dalam hal ini, masyarakat akan membatalkan rencananya untuk menjaga karbon yang tersimpan demi kesejahteraan dunia, tetapi dunia tidak akan membayar biaya peluang menjaga simpanan karbon ini. Jika saya warga masyarakat, saya tidak akan menyukainya. Konsep yang sama tidak berlaku untuk perusahaan karena perusahaan dapat memilih di mana mereka akan mengembangkan kegiatan mereka. Berlawanan dengan itu, masyarakat di negara-negara tropis (pada umumnya) tinggal di satu tempat dan mereka tidak memiliki kebiasaan untuk bermigrasi untuk mengembangkan kegiatan mereka. Masyarakat di negara tropis biasanya menetap dan menggunakan lahan di sekitar desa mereka.


HCS harus dianggap sebagai tingkat yang lebih rendah dari hak-hak masyarakat untuk mengelola lahan tradisional mereka. Pertanyaannya harusnya: “Bagaimana menyesuaikan (mengakomodasi) HCS untuk kepentingan masyarakat”; bukan “Bagaimana mengakomodasi kepentingan masyarakat ke dalam HCS”.



• HCV?

Pertanyaan ini tidak berlaku untuk Brasil. Di sini, semua pertanian di Amazonia diminta untuk mempertahankan 50% hingga 80% vegetasi asli, tergantung pada kapan tanah dibuka/digunduli dan lokasi pertanian. Jika pemilik tanah (petani, perusahaan, petani kecil atau masyarakat) memutuskan untuk mempertahankan daerah sisihan sampai 100% untuk konservasi, tidak ada pembatasan. Juga, tidak ada konsesi lahan dari negara kepada pribadi atau perorangan.


Kegiatan apa yang dapat masyarakat lakukan di daerah yang ditetapkan sebagai HCS: • Berburu? • Menangkap ikan? • Mengambil hasil hutan kayu nonkayu? • Mengambil kayu bakar? • Mengambil bahan bangunan untuk rumah (rotan, daun kelapa, kayu, dll.)? • Beternak? • Bertani/Berladang? • Perladangan berpindah? • Penebangan?

• Berburu? (Ya) • Memancing? (Ya) • Mengambil hasil hutan bukan kayu? (Ya) • Mengambil kayu bakar? (Ya) • Mengambil bahan bangunan untuk keperluan rumah (rotan, daun kelapa, kayu, dll.)? (Ya, terutama kayu) • Beternak? (Ya, dengan memotong hutan) • Bertani? (Ya, dengan memotong hutan) • Perladangan berpindah? (Ya, dengan memotong hutan) • Penebangan? (Ya) • Pertambangan? (Tidak dalam realitas kami - jika seseorang menemukan sesuatu untuk ditambang, pastinya)

• Pertambangan? Insentif/Dorongan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat agar berhenti menggunakan kawasan hutan yang didefinisikan sebagai HCS?

88


Kami pikir kata insentif tidak bisa digunakan dalam kasus ini. Jika masyarakat menggunakan hutan untuk mata pencaharian mereka, itu karena mereka memiliki sejarah perkembangan dan alasan untuk melakukannya. Jadi, agar masyarakat berhenti menggunakan hutan, mereka perlu mengembangkan cara hidup dan pembangunan alternatif.



Melanjutkan jawaban sebelumnya, di luar memiliki cara hidup dan pembangunan alternatif, masyarakat harus memilih melepaskan hutan untuk HCS. Untuk sampai ada pilihan ini, masyarakat harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa menjaga hutan HCV akan membawa manfaat bagi dunia, bagi mereka dan mereka akan memutuskan masalah ini.


Di Brasil perusahaan memiliki kewewenangan pengelolaan hanya di atas tanah mereka sendiri. Tanah masyarakat dikelola oleh warga masyarakat. Jadi, apa yang dapat perusahaan lakukan adalah tidak membeli produk apapun yang dihasilkan oleh masyarakat di daerah yang terdeforestasi setelah bulan November 2015 atau yang belum lama berselang memiliki HCS.


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Persyaratan hukum utama di Brasil terkait masalah ini adalah “Legal Reserve Requirement” (persyaratan pencadangan lahan), yang meminta semua lahan pedesaan yang dikelola oleh komunitas tertentu (masyarakat adat termasuk dalam kategori ini) menjaga 50% hingga 80% vegetasi asli, tergantung pada kapan tanah dibuka/digunduli dan lokasi tanah.


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Legal reserve requirement diterapkan di semua lahan pedesaan yang dikelola oleh komunitas tertentu di Brasil. Perusahaan, petani kecil, petani atau masyarakat adat termasuk dalam kategori ini. Suku asli pribumi memiliki wilayah mereka sendiri, yang diakui oleh negara, dan masing-masing suku ini memiliki hukum masing-masing. Dalam praktiknya, ada sebagian warga masyarakat adat yang memenuhi persyaratan dan ada yang tidak.


(Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong sebutkan kerangka hukum nasional mana yang Anda pikirkan) Ya, setiap warga negara yang tinggal di daerah pedesaan di Brasil bertanggung jawab atas pengelolaan lahannya. Segala sesuatu yang tidak dilarang hukum diperbolehkan. Hukum lingkungan hidup Brasil cukup ketat untuk masalah deforestasi.


Hal ini tidak berlaku dalam konteks Brasil, karena tidak ada konsesi tanah di sini. Agar perusahaan dapat memulai perkebunan baru, langkah pertamanya adalah perusahaan membeli sebuah pertanian yang sebagian daerahnya sudah dibuka sebelum bulan November 2015. Perusahaan juga harus memeriksa apakah pertanian ini tengah berada di bawah klaim suatu komunitas. Hal ini mudah dilakukan. Sebuah dialog yang baik dan transparan dengan pertanian tetangga, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat sudah memadai.


Kami tidak memiliki situasi seperti ini di Brasil. Namun, secara teoritis, jika semua lahan masyarakat adalah perkebunan, HCV atau HCS, akan ada masalah, terutama bagi keluarga yang tidak terlibat dalam perkebunan. Mungkin beberapa keluarga akan pindah ke kota dan sebagian lainnya (saya percaya sebagian besar) akan melanggar aturan dan memanfaatkan hutan HCV dan HCS.


89



Sejak tahun 2002, Agropalma menjalin kemitraan dengan 192 petani plasma untuk memproduksi TBS. 155 di antaranya milik masyarakat adat Amazonia (“ribeirinhos”). Masyarakat ingin membangun perkebunan baru dengan model kemitraan yang sama, tapi Agropalma tidak.


Hukum nasional harus mengatur dan membatasi tindakan perusahaan. Tekanan publik melalui kampanye atau keterlibatan LSM juga berguna, tetapi hanya sebagian perusahaan yang benarbenar merasakan tekanan ini dan merencanakan kegiatannya dengan mempertimbangkannya. Karena kita bicara tentang seluruh sektor, kita perlu hukum nasional untuk mengatur perilaku perusahaan.


Masyarakat adat di seluruh dunia telah menghadapi banyak tantangan selama perkembangan mereka. Semoga kita tidak menciptakan masalah tambahan yang tidak adil dengan HCS. Menyoroti hal ini lagi, perusahaan besar dapat memutuskan di wilayah mana mereka akan mengembangkan kegiatan mereka, masyarakat adat tidak.

Anders Lindhe, HCVRN Kuesioner tentang HCS dan hak serta mata pencaharian Pertanyaan

Jawaban


Dalam pikiran saya yang menjadi KUNCI adalah adanya ruang untuk ini sebagai bagian dari pendekatan HCS, termasuk peluangpeluang yang masuk akal untuk intensifikasi/pendirian beberapa perkebunan. Ide untuk mengecualikan ‘tanah masyarakat’ pada tahap awal penilaian tampaknya memberikan dorongan untuk ini jika dirumuskan dan digunakan secara bijak. Mengenai tugas FSC, pedoman untuk rangkaian pertama P&C mengakui ruang (paling tidak secara teori) untuk konversi setelah tahun 1994 terkait dengan “kawasan hutan masyarakat yang menjadi bagian dari Rencana Tata Guna Lahan yang disepakati masyarakat”. Meskipun demikian, jangan berpikir hal ini pernah dijadikan rujukan dalam praktiknya. Bagian tentang masyarakat dan konversi yang berasal dari Motion 12 GA 2014 (latar belakang kerja sebuah Pokja baru yang saya koordinasikan) cukup umum: karena salah satu dari tiga pokok perhatian yang hendak ditangani adalah: “bagaimana menangani konversi subsisten oleh masyarakat”.


Penggunaan konsep ‘lahan masyarakat’ yang bijak. Saya rasa ini sulit dibantah, dan sebenarnya pendukung HCS akan senang untuk membangun berbagai solusi untuk menghindari HCS dikritik di masa depan sebagai penghalang bagi masyarakat dan petani kecil.


(Lewat)


90




Saya akan mengatakan aktivitas apapun yang tidak mengubah sifatnya baik sebagai HCS (yaitu mempertahankan tingkat karbon di atas tanah) atau sebagai ‘hutan’ - dalam arti bahwa bahan-bahan dari daerah tersebut masih dapat diklaim sebagai ‘bebas deforestasi’. Bagi saya itu berarti bahwa penebangan yang ‘berkelanjutan’ tidak masalah, karena saya duga itu adalah perladangan berpindah yang memberi waktu yang cukup untuk pemulihan (tidak ada degradasi dari waktu ke waktu). Kebun tanaman tahunan mungkin masalah lain – meskipun saya setuju ini harus diperhitungkan sebagai HCV 5 dalam banyak kasus, akan sulit untuk mengatakan bahwa konversi menjadi pertanian bukanlah deforestasi - sehingga dalam pikiran saya ini adalah lebih tentang menciptakan sebuah bidang tanah untuk HCS dalam konsep ‘lahan masyarakat’ yang ‘dikeluarkan’ dari proses HCS lebih lanjut - lihat juga di atas.


Saya kira mereka tidak perlu berhenti menggunakannya, hanya gunakan secara lestari


Pengakuan terhadap hak-hak mereka untuk mengkonversi sebagian lahan untuk mendapatkan hasil panen dari daerah-daerah tersebut diterima sebagai penggunaan dan pasokan yang bertanggung jawab


Jangan berpikir ini akan berjalan jika akan didasarkan hanya pada pencegahan saja – harus cukup tegas dengan daerah HCV. Perlu ada insentif juga!


(Lewat)


(Lewat)


(Lewat)


Saya kira:


(Lewat)


Saya pikir ekspansi lebih lanjut tidak dapat dihindari dan saya pikir kita bisa (atau memang harus) mencoba untuk menghentikannya - yang penting adalah mengarahkan ekspansi ini dan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memaksimalkan manfaat sosial.


(Lewat)

1. Sebuah kerangka yang jelas untuk alokasi tersebut sebagai bagian/yang sejalan dengan pendekatan HCS untuk memberikan ruang konseptual, dan 2. Proses yang jelas untuk melibatkan penduduk setempat, menciptakan kemitraan, dll. - mungkin tidak jauh berbeda dari sebuah proses pelaksanaan FPIC yang baik.


91



Dua hal: 1. mengejutkan bagi saya bahwa begitu banyak perusahaan besar membuat komitmen publik pada tahap awal ini ketika masih belum ada kejelasan tentang implikasi bisnis di masa depan, dll ... menunjukkan kepada saya bahwa konsep ini dapat diterima, dan 2. Jika kita tidak menjalankannya dengan benar, ini akan berdampak negatif terhadap petani kecil dan masyarakat - jauh lebih mudah bagi pembeli untuk ‘membersihkan’ rantai pasokan yang berasal dari petani besar daripada membereskan masalah-masalah kotor dengan banyak petani kecil - sebuah fakta yang sudah dieksplorasi TFT secara penuh...

Solidaridad Kuesioner tentang HCS dan hak serta mata pencaharian Pertanyaan

Jawaban


Ini harus mencakup penilaian yang sama terhadap HCV 5 & 6. Ini juga membutuhkan perlindungan setiap tanah manapun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (termasuk kebun dan pertanian) (lebih dari HCV yang tidak memasukkan lahan pertanian subsisten) Pertanyaan: bagaimana jika penggunaan lahan perorangan atau komunal menimbulkan ancaman bagi nilai-nilai HCS (atau HCV)?


Hal ini diperlukan untuk menjelaskan bagaimana FPIC sebagai sebuah proses dan metode menangani konflik kebutuhan dan pemanfaatan lahan masyarakat, HCV dan HCS.



• HCV?

??? Saya kira pertanyaannya haruslah: berapa banyak lahan yang harus disishkan pemegang konsesi berdasarkan hasil penilaian

• HCS? • Mata pencaharian lokal? Kegiatan apa yang dapat masyarakat lakukan di daerah yang ditetapkan sebagai HCS: • Berburu? • Menangkap ikan? • Mengambil hasil hutan kayu nonkayu? • Mengambil kayu bakar?

Menurut saya: Berburu (tetapi bukan berburu spesies terancam) Menangkap ikan Penggunaan HHBK (juga kayu bakar/bahan bangunan)

• Mengambil bahan bangunan untuk rumah (rotan, daun kelapa, kayu, dll.)?

Selama kondisi daerah HCV/HCS tidak terganggu.

• Beternak?

Pertanian dan peternakan hanya dimungkinkan dalam bentuk wanatani, peternakan seperti unggas atau hewan (kecil) lainnya bisa diadakan tanpa harus membuka lahan untuk penggembalaan.

• Bertani/Berladang? • Perladangan berpindah? • Penebangan? • Pertambangan?

92

Ø Apakah kerangka hukum nasional merujuk ke HCV/HCS?


Aktivitas apapun yang menimbulkan kerusakan atau perubahan penggunaan lahan (perladangan berpindah, penebangan, pertambangan) yang besar tidak mungkin digabungkan dengan pelestarian daerah HCS/HCV



Menyediakan opsi-opsi mata pencaharian alternatif, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, investasi di bidang wanatani (di daerah yang telah ditetapkan)


Lihat di atas. Harus dirundingkan dalam FPIC. Belajar dari contohcontoh sebelumnya di daerah serupa (konteks akan sangat berbeda/peluang akan berbeda)


Memberikan opsi-opsi mata pencaharian alternatif, terlibat dengan masyarakat, menyertakan mereka dalam organisasi bisnis sebagai produsen skala kecil atau sebagai bagian dari rencana pengelolaan HCV/HCS








Konsultasi masyarakat (bukan konsultasi yang hanya dilakukan satu kali, tapi proses/komunikasi yang berkesinambungan untuk mengakomodasi kebutuhan (di masa depan)) melalui FPIC. Memastikan bahwa otoritas setempat terlibat dan sebaiknya memimpin perencanaan penggunaan lahan yang jelas untuk wilayah yang lebih luas.


Tergantung pada kebutuhan, keinginan dan peluang, tapi pekerjaan di pertanian/perkebunan atau di sekitar industri jasa merupakan salah satu pilihan atau (seperti yang disebutkan di atas) dalam pengelolaan HCV yang telah diidentifikasi


???


Prosedur yang jelas dan kapasitas untuk melaksanakan prosedur, baik di pihak perusahaan, pemerintah daerah dan CSO (mewakili masyarakat)


Bagaimana metode HCS berkaitan dengan kriteria seperti “lanskap hutan yang utuh”, “hutan yang kompleks secara struktural” atau usia dan tutupan tajuk (%) dari hutan. Global Forest Watch bisa menjadi alat yang bermanfaat untuk menentukan dan menilai ‘kawasan hutan yang layak’. Sangat penting bahwa data yang dapat diakses dan dipahami dikaitkan dengan definisi dan metode yang ada.


93


Greenpeace Kuesioner tentang HCS dan hak serta mata pencaharian Komentar: Saya telah mengangkat masalah ini sebelumnya namun jika HCS digunakan sebagai ‘HCS’ saja maka HCS akan melanggengkan kebingungan mengenai apakah HCS mencakup karbon tanah dan bahkan lahan gambut. Jadi perlu ditentukan hutan HCS atau Pendekatan HCS. Pertanyaan

Jawaban


Yang mana? Apakah maksud Anda Pendekatan HCS atau Studi HCS? Untuk Pendekatan HCS, dibutuhkan penghormatan terhadap hak-hak dan mata pencaharian lewat proses keterlibatan dengan masyarakat adat setempat, melalui pemetaan partisipatif dan proses FPIC.


Untuk Pendekatan HCS kuncinya adalah lebih pada implementasi daripada perubahan pada pendekatannya pada tahap ini, khususnya mengubah cara perusahaan terlibat dengan masyarakat - tidak menghormati mereka sebagai mitra konservasi dan pembangunan yang setara


Apakah ‘penyisihan yang legal’ berarti termasuk dan dilindungi dalam HGU untuk kasus Indonesia? Untuk Indonesia saya tidak yakin jika ada batasan hukum selain persyaratan Izin Lokasi dan HGU di seputar konversi lahan. Jelas bahwa sebagian daerah dari hutan HCV dan HCS diberi ganti rugi dan dimasukkan dalam HGU tapi hal ini tidak lantas berarti daerah-daerah tersebut dilindungi, dan saat ini daerahnya pun tidak luas (misalnya dengan GAR 5,6% dari kawasan hutan HCS yang diidentifikasi dalam konsesi pembangunan mereka). Saya kira tidak ada batasan pada luas lahan yang dapat disisihkan untuk mata pencaharian lokal sesuai keinginan masyarakat setempat.


Untuk Liberia kondisinya mirip dengan Indonesia dalam arti daerah dalam izin final mereka difokuskan pada area yang ditanami (yaitu yang dikenai pajak). Namun, saya tidak tahu apakah ada batasan hukum atau itu hanya akal-akalan perusahaan untuk membatasi kewajiban pajak mereka atas tanah yang mereka tanami kelapa sawit. Opsi-opsi legal lainnya untuk melestarikan hutan HCS dan kawasan HCV sedang dieksplorasi, misalnya daerah pengelolaan hutan masyarakat. Kegiatan apa yang dapat masyarakat lakukan di daerah yang ditetapkan sebagai HCS: • Berburu? • Menangkap ikan? • Mengambil hasil hutan kayu nonkayu? • Mengambil kayu bakar? • Mengambil bahan bangunan untuk rumah (rotan, daun kelapa, kayu, dll.)? • Beternak? • Bertani/Berladang? • Perladangan berpindah? • Penebangan? • Pertambangan?

94


Mengomentari istilah ‘ditentukan sebagai HCS’: Apakah ini berarti diidentifikasi sebagai berpotensi sebagai hutan HCS, atau daerah yang termasuk dalam proposal Rencana Konservasi final? Karena yang pertama adalah klasifikasi sementara, maka akan menjadi lebih jelas jika digambarkan sebagai “kawasan hutan HCS yang diidentifikasi dalam usulan Rencana Konservasi.” Tujuan dari kawasan hutan HCS adalah untuk melindungi daerahdaerah yang layak yang akan mempertahankan dan memulihkan dirinya sendiri. Jadi setiap kegiatan masyarakat yang melindungi dan tidak merusak kemampuan hutan untuk memulihkan dirinya sendiri diperbolehkan. Jadi dalam daftar ini berarti mengambil dan mengumpulkan, berburu, dengan batasan-batasan pada ekstraksi kayu untuk pembangunan rumah. Setiap ekstraksi kayu untuk penggunaan lokal perlu kontrol yang cukup untuk memastikan hutan tidak terdegradasi lebih jauh. Peternakan, pertanian, perladangan berpindah, dll. saat ini dilakukan di luar apa yang akan disebut hutan HCS.


Insentif/Dorongan apa yang bisa diberikan kepada Pendekatan HCS tidak ingin atau tidak mewajibkan masyarakat masyarakat agar berhenti menggunakan kawasan hutan yang untuk berhenti menggunakan kawasan hutan HCS - mengusulkan didefinisikan sebagai HCS? ini akan melanggengkan kesalahan informasi bahwa hutan HCS tidak dapat digunakan (terutama jika diberikan kepada masyarakat.). Sebaliknya, Pendekatan HCS ingin masyarakat secara aktif terlibat dalam pengelolaan hutan HCS untuk melestarikannya. Perlu diadakan beberapa insentif bagi masyarakat untuk mengubah cara mereka menggunakan dan mengelola daerah-daerah ini untuk mengatasi permasalahan ekuitas dari hilangnya penggunaan mereka demi kepentingan konservasi hutan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan konservasi karbon. Lihat penggunaanpenggunaan yang disebutkan di atas, tetapi insentifnya bisa berupa penyediaan lapangan kerja di bidang penjagaan daerah tersebut (seperti menjadikan masyarakat pembalak liar sebagai penjaga hutan.) atau pekerjaan istimewa di perkebunan, pembayaran langsung untuk sewa daerah ini untuk keperluan konservasi, pembayaran insentif untuk pencapaian indikator kinerja konservasi dalam pengelolaan daerah-daerah ini, atau pembayaran kompensasi atas hilangnya penggunaan dari daerah-daerah tersebut. Insentif/Dorongan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk menyerahkan lahan mereka untuk HCS?

Lihat di atas tetapi juga insentif dari: pengakuan hak-hak mereka atas tanah, membentuk dana konservasi untuk memberikan insentif, pembayaran sewa langsung, dan PES, membantu pemasaran HHBK dari kawasan hutan HCS, memastikan bahwa perundingan dengan masyarakat sedari awalnya ditujukan untuk konservasi dan pembangunan sehingga proyek PO dipandang sebagai sebuah paket terpadu.


Pertama-tama dengan memastikan bahwa masyarakat memiliki cukup lahan yang disisihkan untuk mata pencaharian mereka. Pendekatan HCS mewajibkan ini. Jika perusahaan di masa lalu belum melakukannya maka mereka mungkin perlu mencari lahan lain atau mengalihkan kembali sebagian lahan perkebunan untuk daerah mata pencaharian. Jika lahan tersebut telah diganti rugi dan berada dalam HGU maka perusahaan memiliki pengaruh lebih besar untuk mencegah masyarakat secara destruktif menggunakan daerah-daerah tersebut tetapi praktis hal ini sulit dijalankan jika masyarakat tidak mau bekerja sama. Cara terbaik adalah insentifinsentif seperti disebutkan di atas.








Pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi penggunaan lahan masyarakat, penyisihan lahan yang cukup untuk ketahanan pangan dan kejelasan identifikasi lahan mata pencaharian lainnya seperti kebun karet atau kebun buah (yang mungkin pada awalnya diidentifikasi berpotensi sebagai hutan HCS).


Di bawah Pendekatan HCS hal ini tidak seharusnya terjadi – harus ada penyisihan tanah untuk ketahanan pangan, serta kawasan penggunaan ekonomi lainnya seperti karet, durian, dll, dan ada asumsi bahwa jika lahan masyarakat sedang digunakan untuk perkebunan maka penyisihan lahan tersebut akan secara signifikan berkontribusi terhadap mata pencaharian mereka.


Harus sangat dibatasi untuk menjamin bahwa mata pencaharian masyarakat tetap terjaga, dengan fokus pada produksi petani kecil mandiri jika ada ekspansi (dengan kondisi yang sama di sekitar konservasi hutan HCS). Hal ini terutama penting di mana ada tekanan dari ledakan penduduk yang besar.


95



Implementasi yang tepat dan transparan dari Pendekatan HCS oleh sektor korporasi, pengakuan terhadap daerah HCS/hutan HCV maupun hak-hak dalam perundangan dan peraturan bidang kehutanan, agraria, pertanian dan lingkungan


Identifikasi kawasan hutan HCS relatif mudah. Yang sulit adalah perlindungan jangka panjang dari daerah-daerah ini baik bersama pemegang hak adat setempat maupun dengan kerangka hukum yang tepat. Ini harus menjadi fokus utama. Kedua, ada celah di hampir semua negara dalam hal cakupan hak atas tanah dan hutan dalam hal bagaimana tanah dapat digunakan. Di Brasil masyarakat lokal di bioma Amazon diwajibkan untuk melindungi hutan dengan persentase luasan tertentu, sementara di Indonesia dan Liberia tidak ada pembatasan seperti itu. Tidak ada apapun yang menghalangi masyarakat membuka semua lahan. Tentu saja dengan hak kepemilikan yang aman, bukti-bukti mengarah ke keputusan jangka panjang yang lebih baik yang berarti masyarakat akan melestarikan kawasan hutan. Tapi akankah mereka melestarikan daerah yang cukup luas untuk melindungi mamalia besar seperti harimau dan gajah di mana perlindungan tingkat lanskap diperlukan. Tidak, jangan berharap mereka akan memiliki perspektif ini – ini jauh lebih berfaedah dan praktis. Jadi semakin menjadi tantangan - bagaimana untuk mewujudkan konservasi sekaligus hak. Sumatera merupakan bukti akan hal ini. Pendekatan HCS adalah alat untuk secara sukarela mengatasi masalah ini dengan tujuan untuk menjadikannya wajib secara lebih formal melalui peraturan.

96



Lampiran 5: Kajian tingkat nasional di Indonesia Nikodemus Ale (WALHI Kalbar) Question

Answer

How does the HCS system accommodate the rights and livelihoods of local communities and indigenous peoples?

On the basic, the oil palm development strategy is market oriented, a good name on the market, and this is company inisiative. So, HCS does not support local/customary community's rights. In the concept level, is a great idea, but not in the implementation level. Where, customary/local community does not have access or limited and their ecosystem is not sustainable. If we put HCS in continuum, it has two poles, one is ecosystem and the other is market, the question is how balance is it? And which one has bigger priority: ecosystem or market? Which way is the tendency?

What changes in the HCS system are needed to secure rights and livelihoods?

The main changes should be on the implementation level and recognizing the community's rights. Those changes are: 1) open a room for communication and discuassion with community about HCS, 2) it needs permission and agreement from local/customary community in order to develop a good strategic plan and how the community is able to manage and control its their area, 3) the recognition of local wisdom, there will be no meaning to HCS if the community does not have access to their natural resources.

What activities can communities pursue in areas defined as HCS:

Before any stakeholders decide which is allowed and which is not, we need to develop study on the land that involves community in consultation. In consultation, they decide which traditional actvities can be done in HCS area, in short, FPIC has to be done. Next is co-management between company and community. From the list, all can be done in HCS area except logging and mining.

• Hunting? • Fishing? • Gathering non timber forest products? • Firewood collection? • Constructional materials for home use (rattan, palm leaves, timber etc) ? • Livestock raising? • Farming? • Shifting cultivation? • Logging? • Mining? What incentives can be provided to communities to cease using forest areas defined as HCS?

Incentives given should be based on economic value of every potential that no longer attainable. Second, is the account of environment services, the fund should come from company's revenue, based also on co-management.

What incentives can be provided to communities to release lands for HCS?

Incentive in infrastructure, monthly financial support and alternative livelihoods. Capacity building incentive, because traditional livelihood is not an option anymore. Types of capacity building: different model of agriculture, eco tourism, food security if the HCS is the traditional source of food; and other skills (art and craft)

How can companies prevent communities using HCS areas? (eg if they lack land elsewhere for their livelihoods?)

With barter system, prepare land outside HCS with the same function and width.


97


98

What legal tenures can be used to secure HCS areas?

Plantation Bills and Peraturan Menteri Pertanian, will help HCS as customary forest, sacred sites where community still have the access. And MK 35 support the co-management

What implications to these tenures have for communities with customary rights?

It can be the source of conflict, rights violations and the worst is eviction.

Are there legal tenures which allow communities themselves to control and manage HCS?

Established as customary area, legalize by local regulations and comanage between company and community

When allocating lands for plantations, HCV and HCS what steps need to be taken by the concessionaire/ operator to secure enough land for local livelihoods?

First step should be FPIC, if community say yes then continue with co-management and if say no then the company should retrieve. Incentives can be in the form of land or services. The other is economic and consumptions study of the community.

What alternatives exist for local communities to make a living if lands are allocated to plantations, HCV and HCS?

Involve in production process; get income, monthly compensation and environment services; capacity building for new job opportunities.

In light of the above and your past experiences, what are your expectations about the desirability of further expansion of the oil palm sector?

There has to be good inisiative from government and company to conduct their business as regulations written; tenure rights and basic rights have to be honored before talk about development; stakeholders are willing to resolve the conflicts; development has to be local context; developemnt is not altering the environment function

What needs to be done to ensure the sector respects the rights and secures the livelihoods of local communities and indigenous peoples?

The companies should pose themselves as foreigners that have to explain their objectives complete and open; involve community in every steps that in the end can guarantee the rights of the community are reserved.



Agus Sutomo (Link-AR Borneo) Question

Answer


HCS is no different from HCV, where prioritizing community needs is the most important. This recognition should be in written form. Company must improve their approach and implementation to HCV and FPIC before they move to new mechanism of HCS since the previous ones still have many violations.


The same as #1. To add also transparency on the consequences occured (economic, ecologic and culture) and what items and/ or benefit gained by company. Give room for community to have discussion between themselves without interference in any forms.


Do not let HCS eliminate the community livelihoods. Mining traditionally could be done wisely. Traditional livelihoods still can be done in HCS area.


It will be huge to be convert to money. In my opinion, it is the community that are able to create the best HCS and HCV, because they see forest as their supermarket.


The same as above


The land cleared should be given to community. Still allowing the community to have access to HCS (not fortress system). If the company is applying the fortess system then it should give community other area with the same width.


HCS legal tenures have to start with fulfillment of community rights and livelihoods not in reverse. I suggest that the company make the effort to implement HCV well, because their commitment to HCV is not going well instead put HCS in motion.


Losing the rights to land, losing livelihoods, the company can reduce the plasma right and the worst, the indigenous/local community can be refugees.


99



Government has not been regulate this kind of legal tenures. If so, it is only customary. Local wisdom and traditional knowledge are there and effective.


Transparency: explain the consequences to community; Consultation: community in discussion without intimidation; no fortress system to HCS (community still has the access) and replace land with the same width if HCS is no entry; or co-management


Become the plantation workers, migrate or it results conflict/s between community and company if not incenticized well.


Economically, ecologically and culturally, oil palm development does not give much benefit to local community/indigenous peoples. Only small part of community feel the benefits. The hopes are: 1. Stop give permits to oil palm expansion; 2. audit the permits process and plantation operational; 3. Government needs other pattern of invesment not the gradual invesment pattern.


Put stress on the audit on permits and plantation operational to ensure that local/customary community rights and livelihoods being addressed and guaranteed.

100



Mangarah Silalahi (Burung Indonesia) Question

Answer


HCS is more to ecology. When a company opens a plantation with HCS in it, they need to explain to community what are the objectives and have to involve the customary bodies within and around the area of concession. The fact is that customary peoples have their own spatial knowledge, and they need to understand to its fullest. On the FPIC process, the community should know why the part of forest that has higher carbon content than oil palm should be intact and other area with lower carbon intake should be transform to oil palm plantation. This is to accomodate the ecology and traditional livelihoods importance. What needs to be done is put the social standards to HCS since it is an ecology measure and not social measure though it has social problems


The question should be 'is the HCS area has conflict of interest with the community?' If the location is far from the village then it should decrease the claim or no claim at all. If it is close to the village, we have to tell them what can be done to HCS area. But the community should not destroy the HCS. Here lies the main reason why in every step of plantation development, the compny needs to involve community as much as possible.


Mining is totally out of question. The one that is allowed is the use of NTFP in sustainable way. Rotational farming is not allowed. In short, any activity that lose the carbon is not allowed. But if the community already have rubber or planting rubber after open the HCS then it is permissible. Harvesting rattan, fruits and plant fruits will be better for the HCS area. HCS can be related to customary forest where the peoples do not cut or log in anyway. Sustainable farming cannot be done anymore. Hunting will be possible, fulfilling the need of firewood and roof for the houses also can be allowed.


Ecologically incentives for the peoples are HCS as the source for water, food and NTFP. As HCS is inside the company's HGU, they need to organize and support with funds as CSR function, when historically the HCS area was an important one for the community. For example, planting trees or fruits that they can harvest in 5-10 years with additional value in support of the livelihoods. In short, capacity building and long term.


Give capacity building and understanding that HCS within the HGU will profit the community in long term, not just fast cash. The company has to give explanation that HCS as microclimate adaptation and give benefit in multi year.


101



The company should make effort to hire locals and train them. Because this strategy is part of the social management of the plantation. The form can be in education support in agriculture schools. They can use their CSR fund, and the amount is enough for that.


As traditional owner of planned HCS and plantation, FPIC is the necessity to do. HCS regulation is not exist yet, only the commitment to reduce emission to 26%.


If Indonesia needs to live sustainable, then this kind of comanagement of natural resources should be present. HCS should in-line with the needs of the community, like the source of water in peatlands, NTFP, building materials (selective) and food.


There is none, except the traditional one. Since HCS is inside the concession, unless the company opens the co-management thing or not. But it could go through after the HGU is elapsed, the government can let the community manage the land.


Use CSR fund to support local livelihoods through capacity building for HCS establishment with training them to keep the HCS intact, make the community as forest ranger


The alternatives coulld be in rubber planting in some area of HCS, and followed by selective cutting after 5 years (cutting, planting and so on). Second is wild honey production. And last, how to increase the use of NTFP products of HCS areas.


HCS needs to be inclusive. Not just on paper. Beyond the regulations, beyond the carbon stock. Company is measured by their productivities, which is they make profit. It is hard to control from central government. Involving not just community but also local CSO to strengthen their commitment towards HCS.


There is no clear and clean of land for oil palm plantation. SO companies should be ready for partnership with community. It could be in the form plasma farmers model or others. If there is claim on land, the plasma should be inside the HGU not outside. Plantation company should make effort to give at least 10% of its plantation to be co-managed with community. Someone has to monitor the implementation of regulations on the ground and not let the unhealthy practice continue. The state has to give incentives to companies so, they will comply with regulations. The steps are the permit should be given after all measures regarding community rights already addressed, inclusive and monitoring exist for the whole process (especially with partcipation of community and CSO). Special attention to companies from Asia, which kind of harder to follow regulations compare to European companies. State has to take side on public interest and not corporation's interest.

102



Wirendro Sumargo (Senior Forest Campaigner/GP) Question

Answer


HCS covers the livelihoods of the people in term of how the company compensate of the land taken for HCS inside their concession. To do that, they need to implement their Forest Conservation Policy, especially the FPIC part. Ideally, the community still have access to HCS to get NTFP. Even the HCS inside the concession, way before community maybe have built footpath through the HCS.


Study on what kind of co-management or conservation iniatiatives can involve community in managing HCS. Next should be participatory mapping to understand the needs on particular area of HCS and the relation to community.


Need study on this matter, as long as it is not a conversion activities. Selective logging is still allowed in limited term.


NTFP can be one of the alternatives given to community as incentives. The important thing is the benefit that community got before the land turned into HCS should be given in form compensation. The models should resulted from research or study and even from FPIC process


Give access to HCS area to make use of NTFP.

How can companies prevent communities using HCS areas? (eg if they lack land elsewhere for their livelihoods?) What legal tenures can be used to secure HCS areas?

There is no legal tenure for HCS so far. Except that it is inside their concession. Or if government willing to do the 'buy-in'.


If the company do it excessively then it can lead to land grabbing. But to think positively, it will give benefit for community in ecology and access as long as FPIC can be done properly and community has a strong customary body


103



Legal tenure on HCS depends on the company how to regulate since they are the one who has the legal HGU


Participatory mapping to know how much land needed so community have enough livelihoods, LUCC model study and develop management plan.


Through FPIC should be enough to know what needs and step to be done. How to manage HCV and HCS will be achieved from the FPIC


Policy reform on government side to accommodate indigenous peoples and local community in recognition to HCV and HCS, and compliance to that if a plantation company finds that the area proposed is HCV or HCS. There should be an amendment to oil palm regulation which support the commitment of companies to conservation if the area proposed is HCV and/or HCS, and not considered 'abandoned land' and government gives penalty (buy-in). Instead, government could give ruling that in-line with conservation and maybe give incentives. The other is land swap, if company found that some or most part the land is HCV/HCS then they can ask the government to provide another area that suitable and conflict free.


Make bigger investment in social matters by the company. The company does not destroy peatlands, HCV and HCS

104



Karlo Lumbanraja (Head of Environment/Sawit Watch) Question

Answer


HCS Approach is land cover and not social participation. By this concept alone FPIC has failed. If they change the concept that HCS still can be accessed by the peoples, then it should be fine. But so far HCS does not cover this matter


Social mechanism is a minimum baseline tthat the company has to fulfill, because there is no free land. Someone or indigenous peoples already manage the land. The locals are the one that manage and protect the ecosystem and the environment protects the peoples. Changes should be not only checklist but more to descriptives on the actions taken before expansions, such as socialization, NPP, plasma system.


Mining is a bit off, because it is less carbon in mineral soil. Logging for household needs such as building materials is allowed.


All the benefits from HCS areas, used by the community before, has to be converted to financial even to insects and others.

What incentives can be provided to communities to release lands for HCS? How can companies prevent communities using HCS areas? (eg if they lack land elsewhere for their livelihoods?) What legal tenures can be used to secure HCS areas? What implications to these tenures have for communities with customary rights? Are there legal tenures which allow communities themselves to control and manage HCS?

When allocating lands for plantations, HCV and HCS what steps need to be taken by the concessionaire/ operator to secure enough land for local livelihoods? What alternatives exist for local communities to make a living if lands are allocated to plantations, HCV and HCS?

How to make use of NTFPs in HCS as part of capacity building. Or develop communal pastoralist, with the company supply the livestocks


105



Policy reform on government side to accommodate indigenous peoples and local community in recognition to HCV and HCS, and compliance to that if a plantation company finds that the area proposed is HCV or HCS. There should be an amendment to oil palm regulation which support the commitment of companies to conservation if the area proposed is HCV and/or HCS, and not considered 'abandoned land' and government gives penalty (buy-in). Instead, government could give ruling that in-line with conservation and maybe give incentives. The other is land swap, if company found that some or most part the land is HCV/HCS then they can ask the government to provide another area that suitable and conflict free.


Make bigger investment in social matters by the company. The company does not destroy peatlands, HCV and HCS

106



Andiko (Lawyer/Consultant on Sustainability) Question

Answer


It is not part of HCS sylabus concerning the community (IPLC). It is about the product and legitimation.


Indicators used in HCS should be developed more to accommodate the social part. Strengthen the social aspect in HCS system


We need to know what are the limitation of HCS system, then define activities allowed in the HCS area. Whatever it is, it should give community the benefits in economic terms. It could be industry oriented if it is possible such as rattan, logs for household level and other traditional activities.


If there is an incentives for company that has HCS, it could be good to discuss about the incentives for community.


Incentives are being discussed if HCS already has the concept in social matters and involving community.

How can companies prevent communities using HCS areas? (eg if they lack land elsewhere for their livelihoods?) What legal tenures can be used to secure HCS areas?

There is no legal tenures, except the policy from company that owns the HCS



If consultant asked to develop the regulation, it can be done. But so far there is none. Maybe the approach can be through environment services


107






108


Develop a spatial planning on plantation, develop a good and sustainable plantation. Stop using an ad hoc committee to solve problem or cases. Expansion of plantation could be halted until problems and conflicts solved.


Ninil Jannah (Ekologika/Consultants) Question

Answer


As far as I know, HCS Approach does not concern it relevance with rights and livelihoods approach to local community (include the customary peoples). Maybe because it is practiced as an approach tool and method to decide which is "forest" and which is "not forest" (or "natural forest" and "not natural forest"); which area being "conserved" and which "may be developed"-by a management unit. An approach to save the left forest patch, and bring the nodeforestation policy. It is not more than that-compare to the whole concept of HCS Approach.


"I do not think that HCS system needs to change. Because as the above mentioned-the practice does not show its relevance with the effort to accomodate rights and livelihoods from local community. How HCV assesment use the result of HCS study - have been showed. How HCV is interconnected/support with HCS - have been showed: ""HCS shows where and HCV shows how the area being managed"". How is the management of HCS forest? Is the 'conservation' concept of HCS forest management is the same (with the HCV)? How the HCS forest management is being integrated potentially with HCV? In every factsheets on HCS Approach - always mention that HCS has to take into account FPIC and participatory mapping - without any good explanation what that is.


• Hunting? Yes

• Hunting?

• Gathering NTFP? Yes

• Fishing? • Gathering non timber forest products?

• Fishing? Yes • Firewood collection? Yes • Constructional material for home use? Yes

• Firewood collection?

• Lifestock raising? Yes

• Constructional materials for home use (rattan, palm leaves, timber etc) ?

• Farming? Maybe • Shifting cultivation? Maybe not

• Livestock raising?

• Logging? No

• Farming?

• Mining? Maybe

• Shifting cultivation? • Logging? • Mining?

-it means we need more information to say ‘yes’ or ‘no’, depends on how they extract/farming or mining. ‘Sustainable or not’ - mining with open peat will be ‘No’. Farming with land clearing is ‘No’ or sonor. Shifting cultivation maybe is not done in sustainable way because the rotation is getting shorter and open a large area. Same with landclearing and sonor. Or, will against the objective in maintaining Carbon Tonage stands as the base of HCS Approach.

What incentives can be provided to communities to cease using forest areas defined as HCS?

If you say 'cease', what about the activities above? NO means provide remedy, YES means other types of incentives.


Yes, type of incentive if monetary form can be accepted, as sort of 'land rental'.


Develop schemes that are more supportive to community needs - e.g. forest for people and for food/NTFP - that is proven more valuable than just for productive soil or 'variable capital' (land should a fix capital).


109



For HTI within the concession - spatial planning as Conservation Area. Assigned as Community Protected Forest or Customary Forest.


(Management rights? By community) Community have to agree on HCS Management and objectives of HCS Approach – With formal agreement which includes sanctions. (Management rights? By company) Community have to agree on HCS Management and objectives of HCS Approach which includes securing rights and local livelihoods – With formal agreement which includes sanctions.


Maybe – HCS Status as Community Protected Forest or Customary Forest.


Community engagement, participatory assessment and mapping – important areas for basic needs and culture identity of local community, important areas for potential commercial produce in the present time.


HCV already took account the community basic needs (HCV 5). Livelihood diversivication. Life Transformation. Transferring lifesupport obligations – e.g. support on fulfilling basic needs. Seeking alternative livelihoods (jobs). Develop schemes which support community (rights) - e.g. forest for people and for food/NTFP - that is proven more valuable than just for productive soil or 'variable capital' (land should a fix capital).


Nothing specific.


Strengthen or Upholding the Minimum Standard or RSPO Criteria

110



Asep Firdaus (Lawyer/Consultant) Question

Answer


HCS has the opportunity to accommodate rights and livelihoods of customary peoples/local community in Indonesia as long as the system recognizing the rights of customary peoples/local community (cp/lc) on natural resources. HCS system have to be able to accept claims from customary peoples/local community on natural resources, especially those who can only prove with facts. If cp/lc has been recognized by law, surely no need to argue. Recognition of cp/lc rights will be the base on cp/lc protection on the rights in HCS system (e.g. benefits, perlindungan hukum, rights to FPIC, etc.). For your information, in the National Law, especially the UUPA 1960 (Agrarian Law), Customary Ownership (individual) and/or Communal Rights (community) are recognized. The problem is on the registering process of the land that being weighed on the rights holder (individual as member of customary peoples or as a body of customary group) causing the law recognition process is in slow motion. That is why, the government should be pro-active to register the Customary/Local Community Rights.


I do not know yet the content of HCS System, so my answer is assumption base. Things need to be in HCS System: 1)Recognition on Customary Rights/Community Rights as basic; 2)Facilitation from company doing HCS to push forward on the recognition of the Customary and their Natural Resources rights legally; 3)Provide complaint mechanism; 4)The company has to make sure that they have all the legal documents needed by National Law are submitted; 5)FPIC rights before, during and HCS monitoring results; 6)Rights to information, by implementing access to information as much as possible; 7)Rights to counsel if Customary/Local Community needs it; 8)If the company’s concession overlaps with customary area legally acclaimed, and HCS location also, then an agreement with community is absolutely needed to decide any ruling on planning, implementation or monitoring.


To answer this, there are 2 possibilities: 1)For the company's concession which overlaps with customary area legally acclaimed (by Local Regulation), so the customary community have full rights to conduct any activities that aim to support their lives. The one that can limit the activity of Customary Community/Local Community is not defunctioning the actual condition; 2)For concession (where HCS exists), I think the activities that communityy can do is: Hunting; Fishing; Gathering non timber forest products; Firewood collection; Constructional materials for home use (rattan, palm leaves, timber etc); Livestock raising; Farming; Shifting cultivation; Logging (still in question, so we need to be cautious to allow this, except they do it for their own customary need); Mining? still doubtful, so it needs extra care to allow this; For customary ceremonies; development/ management of nature tourism.

• Hunting? • Fishing? • Gathering non timber forest products? • Firewood collection? • Constructional materials for home use (rattan, palm leaves, timber etc) ? • Livestock raising? • Farming? • Shifting cultivation? • Logging? • Mining?


111


What incentives can be provided to communities to cease using forest areas defined as HCS?

As long as there is an agreement between the company and the customary community/local community to stop the use of forest in HCS area, can be done through share the stock mechanism, building public facility, provide basic facilities (education, jobs, housings,etc.). I am still in position that incentives should be combined with traditional customary activities of the customary community mentioned above. Because a complete banned to these actvities is impossible for the time being.


I guess, if the case "release the land special for HCS", in our national law construction there is no ground for it. So, it still can not be done. However, if the 'case' is release the land for concession such as plantation, mining, or forestry, still possible. The incentives should be based on the agreement between the two sides. This mechanism is being regulated in 'Izin Lokasi'. What needs to oversee is in the process of negotiation of incentives/compensation which many times not balanced between customary community and the company. That is why, the implementation of location permit should have control mechanism, for example the team in the district/ kabupaten which composed of government, civil society and business association.


This kind of case often happens, and can be called as impact. On that base, we need to look at the cause. If the acquisition process for concession goes well following regulations and accommodating customary community / local community rights, it could reduce forest encroachment by customary / local community. If the process already went well and accepted by the community, then make sure there is a mechanism for HCS protection that involves customary community by organization or individuals within the community that have the capacity as customary protector. It can use customary mechanism as brace for customary community protection.


National law that can be the base for HCS tenure rights: 1)Ruling Note on Business Permit (Surat keputusan pemberian izin usaha), if the HCS is within the company concession; 2)Contract/Agreement with the Customary / Local Community relates to assignment and implementation of HCS if the HCS overlaps with the customary area of customary community.


The implications only deal with rights and obligation. If there has been an agreement between the two sides, then rights and obligations from both sides should carry on. Another implication relates to land tiltles from the concession, if the land is from free state land (from anyone's right includes Customary Community) so there is no implication to tenure rights of Customary Community. If the land from customary land, then if no release from customary community, the land under the control of the company as the concession period permits. (still in debate) but the Agrarian Law (UUPA) gives possibilities for this construction and development of law renewal already headed to politic of law like this.


Yes, which is the Agrarian Law (UUPA) and any bills/acts that give law recognition to customary community law. If Government acknowledges the Customary Community legally, then the tenure right on customary land belongs to customary community. What is on the customary land, it is all the customary community authority. So it could be tha customary community have direct control and manage the HCS. In Permenhut 30/2009, Customary Community is one of principal subject of REDD project. This Customary Community is the one with legal recognition.

112




Based on the experience: 1. FPIC have to be guaranteedin planning, during and monitoring; 2. Participation level have to be high quality. If we use 'Arnstein' participation stairs (8 stairs of participation), then the highest quality is "Community Control" stair which means every decision that has impact the community has to be submitted to community to decide; 3. It needs a facilitator or team from Kabupaten which has multistakeholders composition, to guarantee that negotiation process in balance; 4. In the balance negotiation process is decided what type/form, facility, mechanism to support community livelihoods.


In recent condition, a bit difficult to have alternative if the land has been allocated for plantation, HCV and HCS, with no access right for community to the land. Except we think that the community change their livelihoods. But this does not always end well. So make sure that Customary community rights in plantation business, HCV, HCS still exist within agreed borders. Read back the answer no. 4.


Actually, recent condition is a bit disorderly, because there is no limitation on how many hectarage for oil palm plantation for a district/kabupaten, that is why there are districts which focus or become trend, on oil palm plantation development. However, there are district with minimum oil palm plantation development, though the local government is willing to do so. Nationally, the development plan of oil palm does not have a clear and strict rules and/or policy. There has to be maximum restriction on national level, with consideration of equality on provincial and district level. Because of the disorder situation, the best solution is Permits Moratorium for Oil Palm, until there are clear restrictions and regulations.


Uphold the law and consistent in doing it. What happen now is the bureaucratic apparatus does not consistent in upholding the law and easily corrupt. The most probable thing to do is government develops a transparency on every procedure and land acquisition and permits, which can be accessed whenever with reliable data. Companies have to be consistent and comply with the regulation. Even the regulations have flaws, but the norms are very strict. Perusahaan pun, konsisten dan taat aturan saja. Sebab aturan saya ini meskipun ada kekurangannya, namun normanya sudah sangat ketat. Do not bribe the government officials.


113


www.carbonstockstudy.com

114


Consulting Study 11: Menghormati hak dan mengamankan mata pencaharian dalam melestarikan hutan Stok Karbon Tinggi

Recommend Documents