CI. BFII\I R GORO\TALO
GORONTALO PERATURAN DAEMH PROVINSI NOMORJ TAHUN2013 TENTANG PENGELOI-AAN SAMPAH YANGMAHAESA DENGAN RAHMATTUHAN GORONTALO, GUBERNUR
: a. Menimbang
bahwa berdasarkanketentuan Pasal8 huruf a Undang-Undang Sampahmemberikan Nomor18 Tahun2008tentangPengelolaan wewenang kepada Pemerinbh Provinsi untuk menetapkan sampah; kebijakandan strategidalampengelolaan
h
bahwa pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan merupakanbagiandari lingkungandi wilayahProvinsiGoronbalo
fungsi pelayananpemerintahanterhadap masyarakatdalam yang masyarakat kualitaslingkungan dankehidupan meningkatkan lebih sehat sefta memberi manf;aat kesejahteraanbagi masyaral(au pengelolaan sampahdi wilayah bahwadalamupayameningkatkan Provinsi Gorontalo, PemerintahProvinsi perlu melakukan pembinaan,pengawasandan koordinasiantara Pemerintah Kabupaten/Kota; Provinsi denganPemerintah Gorontalo pertimbangan sebagaimana dimaksudpada bahwaberdasarkan Peraturan Daerah hurufa, hurufb dan hurufc, perlumembentuk Sampah; tentangPengelolaan : Mengingat
1.
Nomor8 Tahun 1981TentangHukumAcara Undang-Undang Tahun1981Nomor NegaraRepublikIndonesia Pidana(Lembaran Nomor3209); NegaraRepublik Indonesia Lembaran 76,Tambahan
2.
Nomor3 Tahun 1992 tetangJaminanSosial Undang-Undang Tahun1992 NegaraRepublikIndonesia TenagaKerja(Lembaran Nomor 14, TambahanLembann Negara RepublikIndonesia Nomor3468);
}'
3.
4.
Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Undang-Undang Tahun Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Gorontalo Provinsi Indonesia Republik Negara Lembaran 2000Nomor258,Tambahan Nomor4060); Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Undang-Undang Tahun2002Nomor134, Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Nomor4247); Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Nomor13 Tahun2003tentangKetenagakerjaan Undang-Undang Tahun2003 Nomor39, (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4279); Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan
6.
Nomor32 Tahun2004 tentangPemerintahan Undang-Undang Tahun2004Nomor Indonesia Republik (Lembaran Negara Daerah 125, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor kali diubahterakhirdengan telahbeberapa 4437)sebagaimana kedua Nomor12Tahun2008tentangperubahan Undang-Undang Nomor32Tahun2004tentangPemerintahan Undang atasUndang Tahun2008Nomor Indonesia NegaraRepublik Daerah(Lembaran Nomor4844); Indonesia Republik Negara Lembaran 59,Tambahan
7.
8.
Ruang Nomor26 Tahun2007TentangPenataan Undang-Undang Tahun2007 Nomor68, (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4725); Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Undang-Undang Sampah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 69, Nomor4851); Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan
q
Nomor10 Tahun2009TentangKepariwisataan Undang-Undang Tahun2009Nomor11, Indonesia ((Lembaran NegaraRepublik
Nomor4966); Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan dan Nomor32 Tahun2009TentangPerlindungan 1 0 . Undang-Undang Hidup (LembaranNegaraRepublik Lingkungan Pengelolaan Negara Lembaran Tahun2009Nomor140,Tambahan Indonesia Nomor5059); Indonesia ReDublik Nomor12 Tahun2011 tentangPembentukan 1 1 . Undang-Undang - undangan(Lembaran NegaraRepublik Perundang Peraturan Negara Lembaran Tahun2011Nomor82, Tambahan Indonesia Nomor5234); Indonesia Republik Pengelolaan Nomor58Tahun2005Tentang Pemerintah 1 2 . Peraturan KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 4
Indonesia NegaraRepublik Lembaran Tambahan 2005Nomor1210, 4503); Nomor79 Tahun2005tentangPembinaan Pemerintah 1 3 . Peraturan PemerintahanDaerah dan PengawasanPenyelenggaraan Tahun2005Nomor165, Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Nomor4593); Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Nomor38 Tahun2007tentangPembagian Pemerintah L4. Peraturan DaerahProvinsidan antaraPemerintah UrusanPemerintahan (LembaranNegaraRepublik DaerahKabupaten/Kota Pemerintah Negara Lembaran Tahun2007Nomor82, Tambahan Indonesia 4737); Indonesia Republik Nomor50 Tahun2007tentangTataCara Pemerintah Peraturan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun Kerjasama Indonesia Republik Negara Lembaran 2007Nomor112,Tambahan 476t); Nomor81 Tahun2012tentangPengelolaan Pemerintah 1 6 . Peraturan SampahRumahTanggadan SampahSejenisSampahRumah Tahun2012Nomor Indonesia Republik Negara Tangga(Lembaran 5347); Indonesia Republik Negara Lembaran 188,Tambahan t 7 . PeraturanDaerahNomor5 Tahun 2004 tentanqPengelolaan (Lembaran DaerahNomor Gorontalo Hidupdi Provinsi Lingkungan 4Tahun2004seriE); Tata DaerahNomor4 Tahun2011tentangRencana 1 8 . Peraturan Daerah RuangWilayah(RTRW)ProvinsiGorontalo(Lembaran Tahun2011seri2); Provinsi Gorontalo Bersama DenganPersetujuan GORONTALO MKYATDAEMHPROVINSI PERWAKILAN DEWAN dan GORONTALO PROVINSI GUBERNUR MEMUTUSKAN SAMPAH DAEMH TENTANGPENGELOLAAN MenetaDKAN: PER,ATUMN
_i
BABI UMUM KETENTUAN Pasal1 dengan: iniyangdimaksud Daerah DalamPeraturan Gorontalo OtonomProvinsi adalahDaerah 1. Daerah oleh urusan pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 2. Pemerintahan Daerahdan DPRDmenurutasasotonomidan tugaspembantuan Pemerintah
3. 4. 5. 6.
dalamsistemdan prinsipNegaraKesatuan denganprinsipotonomiseluas-luasnya DasarNegara dalamUndang-Undang dimaksud sebagaimana Indonesia Reoublik Tahun1945 Indonesia Republik Kabupaten/Kota danPemerintah Provinsi Daerah adalahPemerintah Pemerintah Gorontalo' RakyatDaerahProvinsi DPRDadalahDewanPerwakilan Gorontalo Gubernur adalah Gubernur manusiadan/atauprosesalamyang Sampahadalahsisa kegiatansehari-hari sejenis padatyangterdiriatassampahrumahtanggamaupunsampah berbentuk rumahtangga; sampah
8.
sampahrumahtanggaadalahsampahyang berasaldari kegiatansehari-hari spesifik; tinjadansampah dalamrumahtanggayangtidaktermasuk rumahtanggayangberasal rumahtanggaadalahsampah sampah sejenis Sampah
9.
dari kawasankomersial,kawasanindustri,kawasankhusus,fasilitasumum, lainnya; fasilitas dan/atau sosial, fasilitas sampah spesifik adalah sampahyang karena sifat, konsentrasi,dan/atau
7.
pengelolaan khusus. memerlukan volumenya sampah; adalahasaltimbulan sampah 1 0 . Sumber 1 1 . lenis sampah adalah membedakansampah berdasarkankomposisidan karaKeristik; jumlah/volume, sampahberdasarkan sampahadalahperbandingan t 2 . Komposisi dan/atausumbersampah; karaKeristik, pelapukan karenaprosesalam yangmengalami 1 3 . sampahorganikadalahsampah dandapatdiolahsecaraspesifikmenjadipupukorganik; pelapukan karenaproses yangtidakmengalami adalahsampah 14. sampahanorganik bahanlain; alamtetapidapatdidaurulangmenjadi badanhukum; kelompok orang,dan/atau orangperorangan, 1 5 . Orangadalah 1 6 . Badan adalah badan usaha yang berbentukperseroanterbatas,perser@n komanditer,perseroanlainnya,badan usaha milik negara atau daerah, sejenis yayasan atauorganisasi perkumpulan, firma,koperasi, persekutuan,
n
Penghasilsampahadalah setiap orang dan/abauakibat proses alam yang samPah; timbulan menghasilkan sampahadalah rangkaianupaya mengurangitimbulanyang 1 8 . pengurangan kegunaan suatuproduksampaiberakhirnya dihasilkannya sejaksebelum dilakukan produkdan/ataukemasanproduksampaisaat berakhirnyakegunaanproduk dan/ataukemasanproduk melalui programmembatasitimbulansampah,
1 1
1q
sampah; danmendaur-ulang sampah, timbulan kembali memanfaatkan melalui sampah timbulan adalahupayameminimalkan sampah timbulan Membatasi yang produkdan/ataukemasan penggunaan bahanproduksiuntukmenghasilkan produkdan/ataukemasan sampah,penggunaan sedikitmungkinmenimbulkan produkdan/atau sampah,dan penggunaan yangsedikitmungkinmenimbulkan
yangramahlingkungan; kemasan programuntukmenggunakan kembalisampahadalahserangkaian 20. Memanfaatkan bagiandari sampahyang dan/ataumengambil ulangsampahsesuaifungsinya dahulu; terlebih suatuproses tanpamelalui masihbermanfaat sampahmenjadi sampahadalahupayauntuk memanfaatkan 21, Mendaur-ulang barangyangbergunasetelahmelaluisuatuprosestedebihdahulu; adalahsesuatuyang merupakanpenunjangutamaterselenggaranya 22. Prasarana suatuproses; alat dalammencapai 23. saranaadalahsegalasesuatuyangdapatdipakaisebagai dantujuan; maksud 24. penanganansampah adalah rangkaianupaya yang meliputi pemilahan, akhirsampah; pengolahan danpemrosesan pengangkutan, pengumpulan, dan sampahdalambentukpengelompokan adalahupayapenanganan 25. pemilahan pemisahan sampahsesuaidenganjenis,jumlahdan/atausifatsampah; dan sampahdalambentukpengambilan adalahupayapenanganan 26. pengumpulan sementara pemindahan sampahdari sumbersampahke tempatpenampungan terpadu; sampah atautempatpengolahan sampahdalam bentuk membawa adalahupaya penanganan 27. Pengangkutan atau dari sementara sampahdari sumberdan/ataudari tempatpenampunggn akhir; sampahterpadumenujuketempatpemrosesan tempatpengolahan sampahdalam bentuk mengubah 28. pengolahanadalah upaya penanganan danjumlahsampah; komposisi, karaKeristik, sampahdalambentuk akhir sampahadalahupayapenanganan 29. pemrosesan ke media sebelumnya pengembalian sampahdan/atauresiduhasilpengolahan secara aman; lingkungan sementaraadalahtempatsebelumsampahdiangkutke 30. Tempatpenampungan sampah dan/atautempat pengolahan tempat pendauranulang, pengolahan
terpadu;
ll
3l.Tempatpengo|ahansampahterpaduada|ahtempatdi|aksanakannyakegia dan ulang,pengolahan penggunaan ulang,pendauran pemilahan, pengumpulan, pemrosesan akhir; dan mengembalikan akhiradalahtempatuntukmemroses 32. Tempatpemrosesan danlingkungan; amanbagimanusia secara ke medialingkungan sampah yangmeliputisifatfisik,kimiadan sampah sampahadalahsifat-sifat 33. KaraKeristik biologis; adalahmeliputisifatfisik(keras,lentur,kaku,lunak),kimia(mudah 34. sifatsampah (mudahterurai); danmudahterurai),danbiologis terbakar barangyang menggunakan adalahpelakuusahayang memproduksi 35. produsen dari danberasal kemasan barangyangmenggunakan mendistribusikan kemasan, wadahyangtidakdapatatau impor,ataumenjualbarangdenganmenggunakan alam; sulitteruraiolehProses yang dikonsumsi 36. Produkadalahbarangdan/ataujasa kebutuhansehari-hari luas; orangsecara dimanfaatkan dan/atau pembungkus suatubarang; wadahdan/atau adalah 37. Kemasan 38. Sumbersampahadalahsampahrumahtanggadan/atausampahsejenissampah dapatdi daur ulangdan/atau kembali, rumahtanggayangdapatdimanfaatkan diolah; masyarakat imbalankepada Negatif(KDN)adalahpemberian Dampak 39. Kompensasi sampah olehkegiatanpenanganan yangterkenadampaknegatifyangditimbulkan akhir; di tempatpemrosesan biayayangwajibdibayaroleh (KJP)adalahbesaran JasaPelayanan 40. Komoensasi pemberi layanan. penerima kepada layanan BABII UNGKUP RUANG Pasal2 peraturan daerahiniterdiriatas: yangdikelola berdasarkan (1) Sampah rumahtangga a. Sampah rumahtangga sampah sejenis b. Sampah spesifik c. Sampah dari padaayat(1) hurufa berasal dimaksud (2) Sampah rumahtanggasebagaimana dalamrumahtangga,tidak termasuktinja dan sampah kegiatansehari-hari spesifik.
-j
(3)Sampahsejenissampahrumahtanggasebagaimanadimaksudpadaayat(1 khusus,fasilitassosial,fasilitasumum, kawasan komersial, b berasaldarikawasan lainnya' fasilitas dan/atau padaayat(1) hurufc meliputi: dimaksud sebagaimana (4) Sampah spesifik danberacun; yangmengandung bahanberbahaya a. sampah danberacun; limbahbahanberbahaya yangmengandung b. sampah yangtimbulakibatbencana; c. sampah bangunan; d. puingbongkaran e. sampahyangsecarateknologibelumdapatdiolah;dan/atau tidakperiodik. yangtimbulsecara f. sampah BABIII ASASDANTUJUAN BagianKesatu Asas Pasal3 atas asastanggungjawab, asas berdasarkan sampahdiselenggarakan Pengelolaan asasmanfaat'asaskeadilan, dan keSeimbangan, asaskeharmonisan berkelanjutan, aSaSkeamanan,asas nilai asas keselamatan, a5askeberSamaan, asas keSadaran, ekonomi. BagianKeclua Tujuan Pasal4 untuk daerahini bertujuan diaturdalamperaturan sampahsebagaimana Pengelolaan dan berwawasan pengelolaan sampahyangberkelanjutan menjaminterselenggaranya sefta dan kualitaslingkungan masyarakat kesehaian lingkungan untukmeningkatkan untuk memenuhi sampahsebagaisumberdayayang dapatdigunakan menjadikan masyarakat. kebutuhan BABIV SAMPAH KEBIIAKANPENGELOLMN
Pasal5 Provinsimenetapkan sampah,Pemerintah tujuanpengelolaan (1) Untukmencapai sampahdaerahdengan dan penanganan dan strategipengurangan kebijakan dengankondisidaerahdan mengacukepadaKebijakandan menyesuaikannya Sampah' Pengelolaan Daerah Strategi
Yl
sampahmeliputi: danstrategidaerahdalampengelolaan (2) Kebijakan a. Arah dan kebijakanpenghematanpenggunaansumber daya alam dan kembalisumberdayaalamdi daerah' oemanfaatan
sampahuntuksetiapkurunwaKu dan pengurangan b. Targetpenanganan tertentu.
c. Prioritasjenis sampahyang akan menjadi target penanganandan pengurangansampahmeliputisampahorganikyangdapatdibuatkompos anorganik. samPah d. Dalam menetapkankebijakandan skategi daerah pengelolaansampah padadatainformasi dalamayat(1) harusdidasarkan dimaksud sebagaimana yanglengkaP danakurat sampah pada dimaksud sampahdaerahsebagaimana (3) Kebijakan danstrategipengelolaan danjangkapanjang' menengah dalamjangkapendek, ayat(2) ditetapkan pada dimaksud sampahdaerahsebagaimana (4) Kebijakan danstrategipengelolaan Gubernur' denganPeraturan ayat(1),ayat(2) danayat(3) ditetapkan BABV SAMPAH PENGELOLMN PENYELENGGARMN
BagianKesatu SamPah Pengurangan Pasal6 meliPuti: (1) Pengurangan samPah sampah; timbulan a. Pembatasan dan/atau ulangsampah; b. Pendauran sampah. kembali c. Pemanfaatan clengan dimaksudpadaayat (1) dilakukan (2) Pengurangan sampahsebagaimana cara: bahanyangdapatdigunaulang,bahanyangdapatdidaurulang a. Menggunakan alam;dan/atau bahanyangmudahdiuraiolehproses dan/atau kembalisampahdari produkdan/atau dan menyerahkan b. Mengumpulkan yangsudahdigunakan. kemasan (3) Setiap orang dan/abu produsenwajib melakukanpengurangansampah peraturan dimaksudpada ayat (1) dengan memperhatikan sebagaimana perundang-undangan.
1
sampahsebagaimana lebihlanjutmengenaitata cara pengurangan (4) Ketentuan (3) mengacupada ketentuan dimaksudPadaaYat (1) ayat (2) dan ayat Perundang-Undangan
BagianKeclua 'l PembatasanrmbulanSampah Pasal7 timbulansampahdengan: pembatasan wajibmelakukan (1) Produsen timbulansampahsebagai a. Menyusunrencanadan/atauprogrampembatasan bagiandariusahadan/ataukegiatannya; kemasanyang mudahdiuraioleh produkdenganmenggunakan b. MenghasillGn mungkin' sampahsesedikit prosesalamdanyangmenimbulkan dengan (2) Setiap orang wajib melakukan pembatasan timbulan sampah
menggunakanbahanyangdapatdigunaulang,dapatdidaurulangdan/atau mudahdiuraiolehProsesalam.
(3)Ketentuanlebih|anjutmengenaikegiatanpembatasantimbu|ansampah dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) mengacupada ketentuan sebagaimana oeraturanPerundang-Unclangan' BagianKetiga UlangSamPah Pendauran
PasalB dengan: pendauran ulangsampah wajibmelakukan (1) Produsen a.Menyusunprogrampendauranu|angsampahsebagaibagiandar kegiatannYa; dan/atau
b.Menggunakanbahanbakuproduksiyangdapatdidaurulang;dan/atau produkuntukdidaurulang. dariprodukdankemasan sampah kembali c. Menarik padaayat(1), dimaksud sebagaimana pendauran ulangsampah (2) Dalammelakukan pihaklain. produsen dapatmenunjuk padaayat dimaksud pendauran ulangsebagaimana (3) Pihaklaindalammelakukan kegiatan. izinusahadan/atau (2),wajibmemiliki (4)Setiaporangdan/atauprodusenwajibme|akukanpendauranu|angsampa dan/ataukemasan dariproduksi sampah dengancaramenarikkembali dihasilkan digunaulang. yangtidakdapatatausulitteruraiuntukdidaurulangdan/atau
I
bahanpangan kemasan ulangsampahuntukmenghasilkan (5) Dalamhal pendauran dan/ataukemasan|ainnya,pe|aksanaannyawajibmengikutiketentuanpera obatdanmalGnan' di bidangpengawasan perundang-undangan BagianKeempat SamPah Kembali Pemanfaatan Pasal9
dengan: sampah kembali pemanfaatan wajibmelakukan (1) Produsen a.Menyusunrencanadan/atauprogrampemanfaatankemba|isampahs danstrategi sesuaidengankebijakan bagiandariusahadan/ataukegiatannya samPah; Pengelolaan yangdapatdigunaulang;dan/atau bahanbakuproduksi b. Menggunakan c.Menarikkemba|isampahdariprodukdankemasanprodukuntukd ulang. kembalisampahsecaraamanbagikesehatan (2) Setiaporangwajibmemanfaatkan danlingkungan. manusia (3)Ketentuan|ebih|anjutmengenaikegiatanpemanfaatankemba|isa dimaksudpada ayat (1) dan (2) mengacupada ketentuan sebagaimana perundang-undangan.; BABVI SAMPAH PENANGANAN BagianKesatu Pemilahan Pasal10 saranadan prasaranapemilahan wajib menyediakan Kabupaten/Kota (1) Pemerintah sampah,serta melakukanpemilahansampahrumah tangga daniatausampah sejenissampahrumahtanggaSecaraamanbagikesehatandan|ingkungan. (2) Setiaporangwajib melakukanpemilahansampahrumahtangga,sampahsejenis dan sampahrumahtanggadan/atausampahspesifiksecaraamanbagikesehatan mulaidarihulusampaihilir. lingkungan (3) Pengelolakawasanpermukiman,kawasankomersial,kawasanindustri, kawasan khusus,fasilitasumum, fasilitassosial,dan fasilitaslainnyawajib menyediakan Drasaranadan sarana pemilahansampah secaraaman bagi kesehatandan lingkungan. (4) Ketentuanlebih lanjut mengenaipemilahansampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan/atau sampah spesifik secara aman bagi
t
padaayat(1) dan(2) mengacu dimaksud sebagaimana danlingkungan kesehatan perundang-undangan' Dadaketentuan BagianKeclua SamPah PengumPulan Pasal11 sena saranadan prasarana wajib menyediakan Kabupaten/Kota (1) Pemerintah danlingkungan' yangamanbagikesehatan sampah pengumpulan melakukan amanbagikesehatan secara sampah pengumpulan (2) Stiap orangwajibmelakukan
danlingkungan' (3)Penge|olakawasanpermukiman,kawasankomersia|,kawasanindustri,k khusus,fasi|itasumum,fasi|itassosia|,danfasi|itaslainnyaharusme danlingkungan' amanbagikesehatan secara sampah pengumpulan sampah teknis pengumpulan (4) Ketentuanlebih lanjut mengenaipersyaratan pada ketentuan dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) mengacu sebagaimana perundang-undangan. BagianKetiga SamPan Pengangkutan Pasal12
saranadan prasaranasena wajib menyediakan (1) PemerintahKabupaten/Kota melakukanpengangkutansampahsecaraamanbagikesehatandan|ingkun (2)Penge|o|akawasanpermukiman,kawasankomersia|,kawasanindustri' khusus,fasilitasumum,fasi|itassosia|,danfasi|itas|ainnyadapatme danlingkungan' amanbagikesehatan secara sampah pengangkutan sampahsecaraamanbagi syaratpengangkutan lebihlanjutmengenai (3) Ketentuan dimaksudpadaayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dan lingkungan kesehatan ' perundang-unclangan padaketentuan mengacu BagianKeempat samPah Pengolahan Pasal13 sampahlintasdaerahdapatmenyediakan Provinsidalampengolahan (1) Pemerintah
dan sampahyang aman bagi kesehatan saranaoan prasaranapengolahan lingkungan; saranadan prasaranasefta wajib menyediakan (2) PemerintahKabupaten/Kota danlingkungan yangamanbagikesehatan pengotahan sampah melakukan t
(3)Penge|o|akawasanpermukiman,kawasankomersia|,kawasanindustri,Ka lainnyadapatme|akukan khusus,fasi|ita'umum,fasi|itassosial,dan fasilitas danlingkungan; sampahsecaraamanbagikesehatan pengolahan terpaduharussesuaidengan sampah lokasitempatpengolahan (4) Dalampenetapan rencanatataruangwilayahKabupaten/Kotayangditetapkan; terpadumempertimbangkan: sampah lokasitempatpengolahan (5) Dalampenetapan a. lenisusaha; usana; b. KaPasitas Lingkungan' c. Dokumen
(5).Ketentuan|ebihlanjutmengenaipengo|ahansampahsecaraamanbagike (3) dimaksudpadaayat (1), ayat (2) dan ayat Sebagaimana dan |ingkungan perundang-undangan' padaketentuan mengacu Pasal14 produk pengolahan sampahwajib menghasilkan ( 1) Setiaporangyang melakukan danlingkungan; yangamanbagikesehatan sampahwajib menghasilkan usahapengolahan (2) Setiaporangyang melakukan
produkyangmemenuhibakumutubahanberbahayadanberacunyangditetap olehPemerintah; dimaKudayat(2) persyaratan sebagaimana (3) Setiapprodukyangtidakmemenuhi claoat: akhir di tempatpemrosesan a. Diproses bahanbakar. b. D'rjadikan Kelima Bagian AkhirSampah Pemrosesan Pasal15
(1)PemerintahProvinsimemfasi|itasipembangunansaranaclanprasa oemrosesanakhirsampah|intasdaerahyangamanbagikesehatan lingkungan; pemrosesan danprasarana sarana wajibmenyediakan Kabupaten/Kota (2) Pemerintah danlingkungan; yangamanbagikesehatan akhirsampah
(3)PemerintahKabupaten/Kotawajibme|akukanpemrosesanakhirsampah danlingkungan; amanbagikesehatan industri,kawasan kawasan komersial, permukiman, kawasan kawasan (4) Pengelola khusus,fasilitasumum,fasilitassosial,dan fasilitaslainnyadapatmelakukan danlingkungan; amanbagikesehatan secara pemrosesan akhirsampah
J
Pasal16
(1)PemerintahKabupaten/Kotada|amme|aksanakanpemrosesanakhirsampah sistem: meneraPkan landfill; a. Control landfill; b. Sanitary c. Insinerasi; atau; biomassa d. Pemanfaatan gasmetan. e. Pemanfaatan
(2)PemerintahKabupaten/Kotadalammenerapkansistemsebagaimanadima : padaaYat(1) wajibmemenuhi cair; a. Bakumutulimbah b. Bakumutuairlimbah; danberacun; c. Bakumutulimbahberbahaya d. Bakumutuemisiudara. dimakudpadaayat(1) wajibdilengkapi sistemsebagaimana (3) Dalampenerapan yangdipersyaratkan; dansaranapendukung denganprasarana
(4)Ketentuan|ebih|anjutmengenaiPenerapansistemBakumutusebagaim perundang-undangan' padaketentuan padaayat(2),mengacu dimaksud Pasal17 (1) Gubernurmemfasilitasikerja sama antar daerah untuk menyelenggarakan pemrosesan akhirsamPah. pemrosesan akhirsampahdapat dalammelaksanakan Kabupaten/Kota (2) Pemerintah lainnya; Kabupaten/Kota samadenganPemerintah bekerja BagianKeenam Akhir LokasiPemrosesan Penetaoan Pasal18 akhirsampahharussesuaidengan lokasitempatpemrosesan (1) Dalampenetapan yangditetapkan; tata ruangwilayahKabupaten/Kota rencana harusmempertimbangkan: akhirsampah tempatpemrosesan (2) Dalampenetapan lingkungan a. Kelayakan b. Teknologi c. Hidrologi
zona d, Kemiringan Terbang e. JarakdariLapangan
f.lldakbo|ehberadadidaerah|indung/cagaralamdandaerahbanjirperiod ulang25tahundan/atau; yangterkait' perundangan g. Peraturan BagianKetujuh KomPensasl Pasal19 daerahiniadalah: dalamperaturan yangdimaksud (1) Kompensasi Negatif DamPak a. KomPensasi JasaPelaYanan b. KomPensasi
(2)PemerintahdanPemerintahDaerahsecarasendiri-sendiriataubersama-S dapatmemberikankompensasikepadaorangsebagaiakibatdampaknegatif akhirsampan pemrosesan olehkegiatan ditimbulkan harusmempertimbangkan: kompensasi (3) Dalampemberian tentangdampaknegatif' a. KeDastian negatif dampak danpemantauan b. Datapengawasan negatif c. JenisdamPak dampaknegatif d. Besardanpentingnya berupa: akhirsampah olehpemrosesan negatifyangdiakibatkan (4) Dampak air a. Pencemaran uoara b. Pencemaran tanah c, Pencemaran d. Longsor dan; e. Kebakaran gasmethan f. Ledakan dapatberupa: yangdiberikan kompensasi (5) Jenis-jenis lingkungan kualitas a. Pemulihan danPengobatan b. Biayakesehatan c. Relokasi Penduduk prasarana dansaranasanitasidankesehatan d. Penyediaan dalambentuklain e. Kompensasi padaayat dimaksud sebagaimana kompensasi lebihlanjutmengenai (6) Ketentuan Gubernur (1), ayat(2), ayat(3), ayat(4) danayat(5) diaturdenganPeraturan Bupati/Walikota. dan/atauPeraturan
J
BagianKedelaPan Pekeria Perlindungan Pasal20 dankeamanan keselamatan penanganan sampahwajibmenjagakesehatan, Pengelola oleh dankriteriayangditetapkan padanorma,standar,prosedur pekerjayangmengacu oemerintah. Kesembilan Bagian Penanggulangan Pasal21 (1) Pengelolapenanganansampah beftanggungjawab atas penanggulangan hidupakibattumpahatau berseraknya lingkungan dan pencemaran kecelakaan jawabnya. tanggung lindiyangmenjadi dan/atau sampah prosedur penanganan sampahwajib memilikistandaroperasional (2) Pengelola hidup' lingkungan danpencemaran penanggulangan kecelakaan informasi penanganan sampahwajib memberikan jawabpengelola (3) Penanggung tentang standar operasionalprosedur penanggulangankecelakaandan masyarakat. pencemaran hidupkepada lingkungan jawab pengelolapenanganan sampahwajib segeramelaporkan (4) Penanggung sampahdan/ataulindi kepadaPemerintah kejadiantumpahatau berseraknya DaerahsesuaikewenangannYa. (5) Pemerintah Kabupaten/Kotawajib melaksanakanpengawasanterhadap lingkunganhidup dan pencemaran pelaksanaan penanggulangan kecelakaan lindi' dan/atau sampah akibattumpahatauberseraknya lingkungan dan pencemaran kecelakaan (6) Ketentuanmengenaipenanggulangan padaayat(1), ayat(2), ayat(3), ayat(4) dan(5) dimaksud hidupsebagaimana kewenangan dengan sesuai Daerah diaturlebihlanjutolehPemerintah KesePuluh Bagian Darurat danPemulihan Tanggap Pasl 22 sistem wajib menyusundan menyelenggarakan (1) PemerintahKabupaten/Kota sampah daruratdalampenanganan tanggap meliputi: sampah (2) Kriteria kondisi daruratpenanganan sampah; sistempengangkutan a. Tldakberfungsinya
'ht
tempat pengolahansampahterpadudan/atautempat b. Tldak berfungsinya akhir; Demrosesan c. Tldak tersedianyaalternatiftempat pengolahansampahterpadudan/atau akhir; tempatPemrosesan besardanpenting. dampak d. Menimbulkan daruratmeliputi: (3) Kebijakan tanggap akhir lokasialternatiftempatpemrosesan a. Penetapan darurat tanggap prasana kondisi dansarana b. Penyediaan c. standar operasionalprosedurevakuasikorban dan pemulihankualitas lingkungan d. PenetapankomPensasi informasi penanganan sampahwajib memberikan jawabpengelola (4) Penanggung tentangsistemtanggapdaruratkepadamasyarakat' sampahwajib segeramelaporkan jawab pengelolapenanganan (5) penanggung dan/atauGubernurdan/atau kejadiandaruratsampahkepadaBupatif/valikota di bidang urusanpemerintahan Menteridan Menteriyang menyelenggarakan pekerjaan umum. sistemtanggapdaruratsebagaimana kebijakan (6) Ketentuan lebihlanjutmengenai dimaksudpada ayat (1) diatur dengan PeraturanBupati/walikotasesuai prosedur dankriteriayang padanorma,standarr yangdidasarkan kewenangannya diaturPemerintah. sistem dan penyelenggaraan (7) Ketentuanlebih lanjut mengenaipenyusunan dimaKudpadaayat(2) sebagaimana sampah daruratdalampenanganan tanggap mengacukepadanorma,standar, diatur denganPeraturanBupatifrvalikota prosedur dankriteriayangdiaturPemerintah. Pasal23 prosedur penanganan sampahwajib memilikistandaroperasional ( 1) Pengelola pemulihan lingkungan' kualitas informasi penanganan jawabpengelola sampahwajibmemberikan (2) penanggung kepada prosedurpemulihankualitaslingkungan tentangstandaroperasional masyarakat. rencana dan jawabpengelola penanganan wajibmelaporkan sampah (3) Penanggung pemulihankualitaslingkungankepadaBupati/walikotadan/atau pelaksanaan urusan Gubernurdan/atauMenteri dan Menteriyang menyelenggarakan pernerintahan umum. di bidangpekerjaan \ I
pengawasan terhadap Daerahwajib melaksanakan (4) Pemerintah dan Pemerintah daruratsampah. akibatkondisi lingkungan pemulihan kualitas pelaksanaan kualitaslingkungan (5) Ketentuanlebih lanjut mengenaipemulihanpencemaran padaketentuan padaayat(1), (2), (3), dan(4) mengacu dimaksud sebagaimana sesuaiNorma,Standar,Kriteriadan Proseclur PeraturanPerundang-Undangan yangditetapkan Pemerintah BABVII PEMN MASYAMKAT
24 Pasal oleh yangdiselenggarakan sampah dalampengelolaan dapatberperan (1) Masyarakat Daerah. Pemerintah melalui: dimakuddalamayat(1) dapatdilakukan (2) Peransebagaimana pemerintah daerah dansarankepada usul,pertimbangan, a. Pemberian sengketadalam b. Pemberiansaran dan pendapatdalam penyelesaian pengelolaan samPah yangdilakukan secaramandiridan/ programpengelolaan sampah c. Pelaksanaan Daerah Pemerintah dengan ataubekerjasama dan pelatihan,sertakampanyepengurangan advokasi,pendidikan d. Pemberian clengan sampahyang dilakukansecara mandiri dan/ataubekerjasama Daerah Pemerintah padaayat2 hurufa, b danc, dapatdisampaikan (3) Peransebagaimana dimaksud daerahsecaralisandantertulis kepadapemerintah sebagaimana (4) Ketentuanlebih lanjut mengenaiTata cara peran masyarakat perundang-undangan. peraturan padaketentuan padaayat(2) mengacu dimaksud BABVIII DANDISINSEI.JTIF INSENTIF Pasal25 (1)
Penghasilsampah yang melaksanakanprogram pengurangansampah sebagai
insentif. yangbersangkutan dapatdiberikan program dariusahadan/atau bagian programpengurangan sampah (2) Penghasil sampahyang tidak melaksanakan dapatdiberikan sebagai bagiandari usahadan/atauprogramyangbersangkutan disinsentif.
meliputi: sampah (3) lnsentifdalampengelolaan a, Insentiflangsung b. Insentiftidaklangsung (4)Insentif|angsungsebagaimanadimaksudpadaayat3hurufadapatberupa: a, Uangtunai
b. BahandanPeralatan (5)Insentiftidaklangsungsebagaimanadimaksudpadaayat3hurufbdapatbe a. Insentiffiskal b. InsentifjasaPelaYanan c. Insentifsosial sebagaimana jenis,bentukinsentifdandisinsenuf lebihlanjutmengenai (6) Ketentuan pada padaayat(1), ayat(2), ayat(3), ayat(4), danayat(5) mengacu dimaksud ketentuan Perundang-unclangan. BABIX TEKNOLOGI DANPENEMPAN PENGEMBANGAN Pasal26
(1)Bupatidanatauwa|ikotadapatmengembangkansecaraswadayapener
tekno|ogipengurangandanpenanganansampahyangramah|ingkungan sampahdaerah danstrategipengelolaan dengankebijakan teknologi secaraswadaya dan menerapkan (2) Setiaporangdapatmengembangkan sampah spesifiklokaluntukpengelolaan
(3)Gutrernur,Bupati,danatauwa|ikotamemfasi|itasisetiaporangy teknologispesifiklokal untuk pengelolaan dan menerapkan mengembangkan samDah BABX DANKEMITRMN KER'ASAMA BagianKesatu Kerjasama Pasal27 Daerah antarPemerintah kerjasama dapatmelakukan Kabupaten/Kota (1) Pemerintah sampah dalamPengelolaan
(2)Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdiwujudkanda|am pengelolaan sampahdengan kerjasamadan/ atau pembuatanusahabers;:lma h yang berlaku perundang-undangan pada berpedoman -.-J
(3)Gubemurmemfasi|itasikerjasamaantaraPemerintahDaerahKabupaten/K samPan dalamPengelolaan BagianKedua Kemitraan Pasal28
(1)PemerintahKabupaten/Kotadalamme|aksanakanpenge|o|aansampa denganPihakketiga; bermitra dimaksudpada ayat (1) dituangkandalam bentuk (2) Kemitraansebagaimana denganpihakketigayang DaerahKabupaten/Kota perjanjianantaraPemerintah bersangkutan; padaayat(2) palingsedikitmemuat: dimaksud sebagaimana kerjasama (3) Perjanjian a. subjekkerjasama, b. objekkerjasama, kerjasama, c. ruanglingkuP d. hakdankewajiban ParaPihak' e. jangkawaKukerjasama' f. pengakhirankerjasama, dan memaksa, S. keadaan h. penyelesaian Perselisihan sampah denganpihakketigadalampengelolaan kemitraan memfasilitasi (4) Gubernur sebagaimana kemitraan Tatacarapelaksanaan lebihlanjutmengenai (5) Ketentuan perundang-undangan denganperaturan sesuai padaayat(2) dilakukan dimaksud BABXI PERIZINAN Pasal29 wajibmemiliki sampah usahapenanganan kegiatan (1) Setiaporangyangmelakukan Bupatidan/atauwalikotasesuaidengankewenangannya izindariGubernur, denganmempertimbangkan: padaayat(1) diberikan (2) Izinsebagaimana dimaksud a. Lokasi b. lenisUsaha Lingkungan c. Dokumen Usaha d. Kapasitas dimaksud izinsebagaimana tatacaramemperoleh (3) Ketentuan lebihlanjutmengenai perundang-undangan' padaketentuan padaayat(1) mengacu q I
BABXII DATADANINFORMASI Pasal30 (1)PemerintahProvinsimengembangkanjejaringsisteminformasipenge| basisdata sebagai sampah basis data dan informasi wajib mengembangkan (2) pemerintahKabupaten/Kota sampahyang lengkap,akurat'dan terhubung pengurangan dan penanganan
denganjejaringsisteminformasipenge|o|aansampahsebagaimanadima padaayat(1) BABXIII PEMBTAYMN Pasal31 danPemerintah Provinsi Pemerintah sampah, pengelolaan (1) Dalampenyetenggaraan yangberasal dari: sumberpembiayaan menggunakan Kabupaten/Kota daerah danbelanja Pendapatan a. Anggaran denganPihakKetiga b. Kerjasama jasaPelaYanan; dan c. Kompensasi yangsan' danalainnya d. Sumber-sumber pengelolaan sampahyangberasal penyelenggaraan (2) Pelakuusahawajibmembiayai yangdihasilkan' kemasan dariprodukdan/atau kawasankomersial,kawasanindustri,kawasan kawasanpermukiman, (3) Pengelola khusus,fasititasumum,fasilitassosial,dan fasilitaslainnyadapatberpartisipasi pengelolaan sampah penyelenggaraan dalampembiayaan BABXIV LARANGAN Pasal32 Setiaporangataubadanhukumdilarang: atau membuangsampahke dalam dan/ataudari dalam daerah a. Memindahkan tanpaizinGubernur Gorontalo Provinsi sampah b. Mengimpor dan beracun sampahdenganlimbahberbahaya c. Mencampur
d'Menge|o|asampahyangmenyebabkanpencemarandan/atauperusakan|ingkunga
dandisediakan tidakpadatempatyangtelahditentukan sampah e. membuang
t{ I
f. melakukanpenanganansampah dengan pembuanganterbuka di tempat akhir oemrosesan teknis pengelolaan g. membakarsampahyang tidak sesuaidenganpersyaratan samoan BABXV DANPENGAWASAN PEMBINMN BagianKesatu Pembinaan Pasal33 dalam Kabupaten/Kota pembinaan kepadaPemerintah melakukan Provinsi Pemerintah : pengelolaan meliputi program sampah yangberkaitan dengan perundangan p€raturan mengenai dandiseminasi a. Sosialisasi pengelolaan sampah dalam Kabupaten/Kota dan pelatihankepadaaparaturpemerintah b. Pendidikan pengurangan sampan sampah programpengelolaan proyekpercontohan c. Pembangunan Kedua Bagian Pengawasan Pasal34 pengelolaan sesuai sampah pengawasan terhadap melakukan Provinsi (1) Pemerintah pengelolaan pengawasan sampah dan sertamengkoordinasikan kewenangannya Kabupaten/Kota. denganPemerintah pelaksanaan pengawasan terhadap wajibmelakukan (2) Pemerintah Kabupaten/Kota pengelolaan sesuaikewenangannya. sampah pengelolaan pengawasan sampahsebagaimana (3) Ketentuan lebihlanjutmengenai Gubernurdan/atau dimaksudpadaayat(1) danayat(2) diaturdenganPeraturan padanorma, dengandidasarkan sesuaikewenangannya Bupati/Walikota Peraturan pemerintah. dankriteriayangditetapkan standar,prosedur, BABXVI DANKAMPANYE PENDIDIKAN BagianKesatu Pendidikan Pasal35 paradigma sampahyang baru pengelolaan (1) Pemerintah Provinsimenanamkan jalurpendidikan danpelatihan. sejakdinimelalui lingkungan berwawasan I
(2)Ketentuanlebih|anjutmengenaiPendidikandanpelatihansebagaimanadimaksud perundang-undangan' ayat(1) mengacupaoaketentuanperaturan
Kedua Bagian KamPanYe Pasal36 melalui kepadamasyarakat dan komunikasi kampanye pemerintah Provinsimelakukan
mediainformasiUntukmenanamkannilai-ni|aipenge|olaansampahyangb lingkungan. berwawasan BABXVII ADMINISTMNF SANKSI Pasal37 yang sampah kepadapengelola sanksiadiministratif dapatmenerapkan (1) Gubernur dalamperizinan yangditetapkan persyaratan ketentuan melanggar padaayat(i) dapatberupa: dimaksud sebagaimana (2) sanksi administratif Pemerintah a. Paksaan dan/atau b. UangPaksa, izin c. Pencabutan
(3)Ketentuan|ebih|anjutmengenaipe|aksanaansanksiadministratifsebaga pada ketantuanperaruran dimaKud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu perundang-undangan. BABXVIU SENGKETA PENYELESAIAN BagianKesatu Umum Pasal38 terdiriatas sampah yangdapattimbuldaripengelolaan (1) Sengketa dan sampah; danpengelola Daerah antaraPemerintah a. sengketa sampahdanmasyarakat antarapengelola b. sengketa padaayat(1) dapatdilakukan dimaksud sebagaimana sengketa (2) penyelesaian mela|uipenyelesaiandi|uarpengadi|anataupunmela|uipengadi|an padaayat(1) danayat(2) dimaksud sebagaimana sengketa (3) penyelesaian perundang-undangan denganperaturan sesuai dilaksanakan YI
BagianKedua diluarpengadilan Sengketa Penyelesaian Pasal39 melalui: dilakukan di luarpengadilan (1) Penyelesaian sengketa a. Mediasi b. Negosiasi c. Arbitrase d. ataupilihanlaindariparapihakyangbersengketa sebagaimana dimaksud sengketa di luar pengadilan (2) Apabiladalampenyelesaian para pihakyang bersengketa dapat padaayat (1) tidak tercapaikesepakatan, ke pengadilan mengajukannya BagianKetiga melaluipengadilan Penyelesaian Sengketa Pasal40 perbuatan melaluigugaban dilakukan (1) Penyelesaian di dalampengadilan sengketa melawan hukum dimaksudpada ayat (1) (2) Gugatanperbuatanmelawanhukum sebagaimana kerugian,dan penggugatmembuKikan kesalahan, unsur-unsur mensyaratkan yangditimbulkan dankerugian hubungan sebabakibatantaraperbuatan pada hukumsebagaimana dimaksud (3) Tuntutan melawan dalamgugatanperbuatan ayat(2) dapatberwujudgantikerugiandan/atautindakantertentu. Keempat Bagian Kelompok Perwakilan Gugatan Pasal 41 yangdirugikan melawanhukumdi bidangpengelolaan akibatperbuatan Masyarakat gugatan kelompok melaluiperwakilan sampah berhakmengajukan Kelima Bagian PersamPahan HakGugatOrganisasi Pasal42 (1) Organisasipersampahan berhak mengajukangugatan untuk kepentingan yangamanbagikesehatan pengelolaan masyarakat danlingkungan sampah I
gugatansebagaimana dimaksudpadaayat (1) terbataspada (2) Hak mengajukan riil biayaataupengeluaran tertentu,kecuali tindakan tuntutanuntukmelakukan yang berhak mengajukangugatan sebagaimana (3) Organisasipersampahan persyaratan padaayat(1) harusmemenuhi dimaksud a. berbentuk badanhukum dan sampah; dasardi bidangpengelolaan anggaran b. mempunyai nyatapalingsedikit1 (satu)tahunsesuaidengan kegiatan c. telahmelakukan anggaran oasarnya BABXIX PENYIDIKAN 43 Pasal PejabatPegawaiNegeri (1) SelainPenyidikPejabatPolisiNegaraRepublikIndonesia, yanglingkuptugasdantanggung pemerintah instansi Sipiltertentudi lingkungan persampahan khusussebagai jawabnyadi bidangpengelolaan diberiwewenang HukumAcaraPidana penyidik dimaksud dalamUndang-Undang sebagaimana padaayat(1) berwenang: dimaksud (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipilsebagaimana pemeriksaan berkenaan laporanatau keterangan atas kebenaran a. melakukan sampah di bidangpengelolaan dengan tindakpidana pemeriksaan tindakpidana terhadap orangyangdidugamelakukan b. melakukan sampah di bidangpengelolaan denganperistiwa dan bahanbuKi dari orilngberkenaan c. memintaketerangan sampah tindakpidanadi bidangpengelolaan pemeriksaan lainberkenaan catatan, dandokumen ataspembukuan, d. melakukan sampah tindakpidanadi bidangpengelolaan dengan pemeriksaan di tempattertentuyangdidugaterdapatbahanbuKi, e. melakukan pembukuan,pencatatan,dan dokumenlain, serta melakukanpenyitaan yang dapat atau pelanggaran terhadapbahandan baranghasil kejahatan dan sampah; tindakpidanapengelolaan d'rjadikan buktidalamperkara tindak tugas penyidikan f. memintabantuantenagaahli dalampelaksanaan pidana sampah di bidangpengelolaan g. PenyidikPejabatPegawaiNegeriSipil sebagaimana dimaksudayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikandan hasil penyidikannyakepada Indonesia PolisiNegara Republik Penyidik Pejabat
dimaksudayat (1) h. PenyidikPejabat PegawaiNegeri Sipil sebagaimana hasil penyidikankepadapenuntutumum melaluiPenyidik menyampaikan Republik Indonesia Pejabat PolisiNegara BABX( PIDANA KETENTUAN Pasal44 dimaksud dalamPasal32 hurufa, (1) Barang ketentuan sebagaimana siapamelanggar palinglama6 hurufb, hurufc, hurufd, dan huruff, diancampidanakurungan (lima puluhjuta (enam)bulanatau dendapalingbanyakRp.50.000.000,00 rupiah). dalamPasal32 hurufe (2) Barangsiapamelanggar sebagaimana dimaksud ketentuan palinglama1 (satu)bulanataudenda dan hurufg, diancampidanakurungan (satujuta rupiah). palingbanyakRp.1.000.000,00 (3) llndak pidanasebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. terhadap (4) Selaintindakpidanasebagaimana dimaKudpadaayat(1), pelanggaran norma, standar, ketentuanpengelolaansampahyang tidak memperhatikan gangguankesehatan prosedur,atau kriteria yang dapat mengakibatkan pencemaran gangguankeamanan, lingkungan, dan/atauperusakan masyarakat, perundangperatauran pidanasesuaiketentuan lingkungan, dikenakan ancaman undangan. (5) Dalamhaltindakpidanayangdilakukan denganpidanayanglebihtinggi diancam pidanadalamPeraturan Daerahini, makadiberlakukan ancaman dari ancaman pidana yanglebihtinggi. penerimaan padaayat(1) merupakan (6) Dendasebagaimana daerahdan dimaksud Provinsi Gorontalo. ke KasDaerah disetorkan
BABn(I PEMUHAN KETENTUAN Pasal45
Peraturan Daerahini, makasemuaketentuanmengenai Denganberlakunya pengelolaan yangdiaturdengan Peraturan Perundang-Undangan dibawah sampah belumdirubahdan tidak Peraturan Daerahini masihtetap berlakusepanjang Daerah ini. Peraturan ketentuan dalam bertentangan dengan
BABXXII PENUTUP KETENTUAN 46 Pasal Daerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Peraturan pengundangan Daerah Peraturan memerintahkan Agarsetiaporangmengetahuinya, padaLembaran Gorontalo DaerahProvinsi inidenganmenempatkannya
Ditetapkan di Gorontalo Padatanggal I
&usrnNuR
HABIBIE Diundangkan di Gorontalo padatanggal,-,i.-,:ri-:2013 PROPINSI GORONTALO DAERAH SEKRETARIS
A
t
1-
/lwr
/
prof.Dr.(tr.Hj. WIN]ARNI MONOARFA. N1s
PEI4B]NA UTAN4A 30 0 1 N I P1 9 6 2 1 1 2119 8 5 0 2
TAHUN2013 NOMORi3.. LEN4BARAN DAERAH PROPINSI GORONTALO
PEN]ELASAN ATAS PEMTURANDAEMH PROVINSIGORONTALO NOMOR3 TAHUN2013 TENTANG PERSAMPAHAN
UMUM
di wilayahProvinsi lingkungan sampahyangbaikdan berwawasan Pengelolaan dalam kepadamasyarakat pemerintahan adalahsalahsatusegipelayanan Gorontalo bagi masyarakatGorontalo,clan rangkamewujudkankeindahandan kenyamanan masyarakat. kesehatan syaratterpeliharanya sebagai Dalam rangka memujudkanupaya pengelolaansampah yang baik' Gorontalo dari masyarakat dukungan lingkungan, dan berwawasan berkesinambungan mutlakdiperlukan. Undang- UndangNomor 18 Tahun 2008 tentang Dengandisahkannya Tahun2008Nomor69, Indonesia NegaraRepublik Sampah(Lembaran Pengelolaan Provinsi Nomor4851),Pemerintah Indonesia NegaraRepublik Lembaran Tambahan diberikanwewenanguntuk menetapkankebijakandan strategidalam pengelolaan pembinaan koordinasi, sertamelakukan Pemerintah sampahsesuaidengankebijakan PemerintahDaerahjuga didorong dan pengawasanpemerintahkabupaten/kota. akhir,yaitusampah paradigma lamayangbertumpupadapendekatan meninggalkan akhir yang ternyata diangkutdan dibuangke tempat pemrosesan dikumpulkan, Adapunparadigma kualitaslingkungan. dampakbesarpadamenurunnya membawa sampahyang dimulaidari sampahsaat ini adalahpengelolaan baru pengelolaan bagimanusia. danbermanfaat nilaiekonomi memiliki sumbernya, ditentukan pengelolaan sampahdi Gorontalo keberhasilan menyadari Pemerintah Gorontalo sertaperilakuindividumasyarakat dan kesadaran oleh sikap,kepedulian dihasilkannya' sampah danmenangani dalammengurangi telahmemilikinilaisesungguhnya Gorontalo Dalamkontekslokal,masyarakat nilai kearifanReligiusdalam rangka menjagakelestarianlingkungan,dimana yangmerupakan modalsosial pengelolaan sampahdapatmenjadibagiandi dalamnya tujuan masyarakat agar memenuhi kesadaran danmendorong untukdapatmendukung peraturandaerahini sesuaidenganharapandan cita-citayang tercantumdalam Sampah. nomor18tahun2008tentangPengelolaan Undang-Undang
dancitra Daerahini, keberadaan Akhirnyakita semuaberharapmelaluiPeraturan juga adatistiadatnya, ikonmuslimwiayahtimurdengankeragaman sebagai Gorontalo sampahyang dan pengelolaan lingkungan, kesehatan ditunjangdengankebersihan, lingkungan. baikdanberwawasan DEMIPASAL II, PASAL Pasal1 Cukupjelas Pasal2 Ayat(1) Hurufa Cukuolelas Hurufb Yang dimaksudsampahsejenissampahrumahtanggaadalah sampahrumahtanggayang berasaldari kawasankomersial'
Kawasanindustry,kawasankhusus,fasilitassocial,fasilitasumu lainnya. fasilitas dan/atau HurufC Yang dimaksudsampahspesifikadalah sampahyang sifat, pengelolaan khusus' memerlukan volumenya dan/atau Konsentrasi Ayat(2) CukuoJelas Ayat(3) Yang dimaksuddengan KawasanKomersialantara lain: pusat restauran,tempat pasar,pertokoan,hotel, perkantoran, perdagangan, wisatadantempathiburan' Sosialantaralain terminalangkutanumum' Yang dimaksudFasilitas umum,taman,jalan kendaraan pelabuhan laut,tempatpemberhentian dantrotoar. Yang termasukfasilitaslain yang tidak temasukkawasankomersial, khusus,fasilitassocial,fasilitasumumyaitu industri,kawasan kawasan pemasyarakatan' rumahsakit,klinik' lembaga antaralain,rumahtahanan, dan pusatkegiatan puskesmas, kawasanpariwisata kawasanpendidikan, olahraga. khususadalahwilayahyang bersifatkhususyangdigunakan Kawasan cagar misalnyakawasan nasional, nasional/berskala untukkepentingan industri strategis dan budaya, taman nasional, pengembangan pengembangan tinggi. teknologi ,
--..\J
Ayat(4) CukuPJelas Pasal3 daerah dan pemerintah Yangdimaksudasastanggungjawab adalahpemerintah mempunyaitanggung jawab pengelolaansampah dalam mewujudkanhak
masyarakatterhadap|ingkunganhidupyangbaikdansehatsebagaiman pasal28hayat(1) UUD945' diamanatkan sampahdilakukandengan adalahpengelolaan Yangdimaksudasasberkelanjutan menggunakanmetode dan teknik yang ramah lingkungansehinggatidak menimbulkandampak negatif terhadap kesehatanmasyarakatdan lingkungan,
yangakandatang' generasi masakinimaupun baikpadagenerasi sampahperlu Yangdimaksuddenganasasmanfaatadalahbahwapengelolaan menggunakanpendekatanyangmenganggapsampahSebagaisumberd masyarakat' kebutuhan untukmemenuhi dapatdimanfaaatkan sampah adalahbahwadalam pengelolaan Yang dimaksudasas kesadaran dan sikap,kepedulian, setiaporangagarmemiliki daerahmendorong oemerintah yangdihasilkannya' sampah danmenangani untukmengurangi kesadaran yang pengelolaan sampah adalahbawaha denganasaskeamanan Yangdimaksud dampaknegatif. dariberbagai masyarakat danmelindungi baikharusmenjamin adalahbahwa dan keharmonisan Yang dimaksuddenganasas keseimbangan dengan diselenggarakan kepentingan pengelolaan olehseluruhpemangku sampah lingkungan dan keharmonisan prinsip- prinsipkeseimbangan memperhatikan lokal. nilai- nilaikearifan berdasarkan Yangdimaksuddenganasasnilaiekonomiadalahbahwasampahmerupakan sehingga yangdapatdimanfaatkan nilaiekonomi sumberdayayangmempunyai nilaitambah. memberikan
4 Pasal tempat pengelolaan sampahantaralain berupapenyediaan Penyelenggaraan semenulra, penampungan sampah,alat angkutsampah,tempatpenampungan pemrosesan akhirsampah' terpadudan/atau sampah tempatpengolahan Pasal5
Ayat(l)
-r--J
,l
Jelas CukuP Ayat(2) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP Hurufd Jelas CukuP Ayat(3) Jelas CukuP Ayat(4) Jelas CukuP Pasal6 Ayat(1) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP Ayat(2) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Ayat(3) Cukuplelas Ayat(4) Cukupjelas Pasal7 Ayat(1) jelas CukuP Ayat(2) jelas CukuP Ayat(3)
-.---_
jelas CukuP Pasal8 Ayat(1) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP Ayat(2) lelas CukuP Ayat(3) Jelas CukuP Ayat(4) Jelas CukuP Ayat(5)
lainnyaadalah denganbahanpangandanataukemasan Yangdimaksud sega|asesuatuyangberasa|darisumberhayatiprodukpertan perairandan air baik peternakan, perikanan, peikebunan, kehutanan, atau makanan sebagai tidakdiolahyangdiperuntukan yangdiolahmaupun minumanyangdikonsumsimanusiadankemasanpanganada|ah pangan' danmembungkus yangdigunakan untukmewadahi Pasal 9 Ayat(1) jelas CukuP Ayat(2) jelas CukuP Ayat(3) Cukupjelas Pasal10 Ayat(1)
persyaratan denganmetodeyangmemenuhi dilakukan sampah Pemilahan dankebersihan. kenyamanan lingkungan, kesehatan, keamanan, Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas Ayat(a)
jelas CukuP Pasal11 Ayat(1) Jelas CukuP Ayat(2) Jelas CukuP Ayat(3) Jelas CukuP Ayat(4) Jelas CukuP Ayat(s) Jelas CukuP Pasal12 Ayat(1) Jelas CukuP Ayat(2) Jelas CukuP Ayat(3) lelas CukuP Pasal13 Ayat(1) Jelas CukuP Ayat(2) Jelas CukuP Ayat(3) Jelas CukuP Ayat(a) Jelas CukuP Ayat(5) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP Ayat(6) Jelas CukuP
Pasal14 Ayat(1) Jelas CukuP Ayat(2) Jelas CukuP Ayat(3) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Pasal15 Ayat(1) Jelas CukuP Ayat(2) Jelas CukuP Ayat(3) Jelas CukuP Ayat(4) Jelas CukuP Pasal16 Ayat(1) Hurufa
Metodainimerupakanpeningkatandariopendumpingdimanase tanahuntuk ditutupdenganlapisan yangtelahtertimbun periodik sampah mengurangipotensigangguanlingkunganyang ditimbulkan'Dalam
operasiona|nyajugadi|akukanperataandanpemadatansampahU permukaan TPA. pemanfaatan lahandankestabilan efisiensi meningkatkan Hurufb metodestandaryangdipakaisecarainternasional Metodeini merupakan dimanapenutupansampahdilakukansetiap hari sehinggapotensi yangtimbuldapatdiminimalkan gangguan Hurufc carapembakaran pemusnahan dengan sampah Metode Hurufd
J
Metodepemanfaatangasyangterbentukdariprosesdekomposis organik samPah anaerobik Hurufe
Meto(lepemanfaatangasyangterbentukdariprosesdekomposisisam Padalandfill Ayat(2) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP Hurufd Jelas CukuP Ayat(3) Jelas CukuP Ayat(4) Jelas CukuP Pasal17 Ayat(1) Jelas CukuP Ayat(2) Jelas CukuP Pasal18 Ayat(1) Jelas CukuP Ayat(2) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP Hurufd CukupJelas
Hurufe Jelas CukuP Huruff Jelas CukuP Hurufg Jelas CukuP Pasal19 Ayat(1)
Kompensasimerupakanbentukpertanggungjawabanpemerintahterhad
penge|o|aansampahditempatpemrosesanakhiryangberdampakneg orang. terhadaP Ayat(2) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP Hurufd Jelas CukuP Ayat(3) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP Hurufd Jelas CukuP Ayat(a) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP
__1
Hurufd Jelas CukuP Hurufe Jelas CukuP Huruff Jelas CukuP Ayat(5) Hurufa lelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP Hurufd Jelas CukuP Hurufe Jelas CukuP Ayat(6) Jelas CukuP Pasal20 perlindungan pekerjamerupakan dan keamanan keselamatan Kesehatan, pekerja' dasar perlindungan atashak-hak pekerja, termasuk Pasal21 Ayat(1) Jelas CukuP Ayat(2) Jelas CukuP Ayat(3) Jelas CukuP Ayat(4) Jelas CukuP Ayat(5) Cukuplelas Ayat(6) CukupJelas Pasr,l22 Ayat(1)
--_7
CukupJelas Ayat(2) Hurufa CukupJelas Hurufb CukupJelas Hurufc CukupJelas Hurufd CukupJelas Ayat(3) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP Hurufd Jelas CukuP Ayat(4) Jelas CukuP Ayat(5) Jelas CukuP Ayat(6) Jelas CukuP Ayat(7) CukupJelas Pasal23 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) Jelas Cukup Ayat(3) Jelas CukuP Ayat(4) Jelas Cukup
Ayat(5) Jelas CukuP Pasal24 Ayat(1) Jelas CukuP Ayat(2) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP Hurufd Jelas CukuP Ayat(3) Cukuplelas Ayat(4) Jelas CukuP Pasal25 Ayat(1) Insentif dapat diberikan misalnyakepada penghasilsampah yang bahanproduksiyang dapatatau mudahdiuraidengan menggunakan proses alamdanramahlingkungan. Ayat(2) Disinsentifdikenakanmisalnyapada penghasilsampahyang yang yangsulitdiuraidenganprosesalam,sulit bahanproduksi menggunakan didaurulangsertatidakramahlingkungan. digunaulangdan/atau Ayat(3) Hurufa CukupJelas Hurufb Jelas CukuP Ayat(4) Hurufa Jelas CukuP Hurufb
Jelas CukuP Ayat(5) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP Ayat(6) Jelas CukuP Pasal26 Ayat(1) Jelas CukuP Ayat(2) Jelas CukuP Ayat(3) Jelas CukuP 27 Pase,l Ayat(1) Jelas CukuP Ayat(2) Jelas CukuP Ayat(3) Jelas CukuP Pasal28 Ayat(1) Jelas CukuP Ayat(2) Jelas CukuP Ayat(3) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP
Hurufd Jelas CukuP Hurufe Jelas CukuP Huruff Jelas CukuP Hurufg Jelas CukuP Hurufh Jelas CukuP Ayat(4) Jelas CukuP Ayat(5) CukupJelas Pasal29 Ayat(1)
Lingkupperijinanyangdiaturo|ehpemerintahantara|ainmemua
persyaraBnuntukmemperolehijin,jangkawaKuijindanberakhirnyaij Ayat(2) Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP Hurufd Jelas CukuP Ayat(3) CukupJelas Pasal30 Ayat(1) lelas CukuP Ayat(2) Jelas CukuP Pasal31 Ayat(1)
Hurufa Jelas CukuP Hurufb Jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP Hurufd Jelas CukuP Ayat(2) Jelas CukuP Ayat(3) Jelas CukuP Pasal32 CukupJelas Pasal33 CukupJelas Pasal34 Ayat(1) Jelas CukuP Ayat(2) Jelas CukuP Ayat(3) Jelas CukuP Pasal 35 Ayat(1) Paradigmabaru pengelolaansampah adalah bahwa pendekatan akhir (end pengelolaan sampahtidak lagi bertumpupadapendekatan sampahsaat ini harusdidasarkanpada pipe), akantetapi pengelolaan pandanganpengelolaansampah yang dimulai dari sumbernya, bagi memilikinilai ekonomi,dan bermanfaat lingkungan, berwawasan manusia. Ayat(2) CukupJelas Pasal36 Jelas CukuP Pasal37 Ayat(1)
-J
Cukuplelas Ayat(2) Hurufa
Paksaanpemerintahmerupakansuatu tindakanhukum yang dilakukano|ehPemerintahDaerahuntukmemu|ihkankua|i dalam keadaansemuladenganbebanbiayayang lingkungan sampahyangtidakmematuhiketentuan olehpengelola ditanggung - undangan' perundang dalamperaturan Hurufb dalamjumlah uangyangharusdibayarkan Uangpaksamerupakan ketentuandalam sampahyangmelanggar tertentuoleh pengelola peraturanperundang- undangansebagai penggantidari pemerintah' sanksipaksaan Pelaksanaan Hurufc jelas CukuP Ayat(3) CukupJelas Pasal38 Ayat(1) perselisihan antara2 (dua)pihakatau merupakan Persampahan sengketa oleh adanyaatau didugaadanyagangguan lebih yang ditimbulkan dan/ataulingkungan masyarakat terhadapkesehatan dan/ataukerugian pengelolaan sampah. akibatkegiatan Hurufa Jelas CukuP Hurufb lelas CukuP Ayat(2) jelas CukuP Ayat(3) jelas CukuP Pasal39 Ayat(1) diselenggarakan diluarpengadilan sengketapersampahan Penyelesaian mengenaibentukdan besarnyaganti rugi untukmencapaikesepakatan dan/ataumengenaitindakanteftentu guna menjamintidak akan terjadinyaatau terulangnyadampaknegatifdari kegiatanpengelolaan sam0ah. Ayat(2)
jelas CukuP
?
Pasal40 Ayat(1) Jelas CukuP Ayat(2) Jelas CukuP Ayat(3) Jelas CukuP 41 Pasal Gugatanperwakilankelompokdilakukanmelaluipengajuangugatanoleh satu kelompok' ataumewakili dirisendiri orangataulebihyangmewakili 42 Pasal Ayat(1) merupakankelompokyang terbentuk atas Organisasipersampahan yangtujuandan sendiriditengahmasyarakat dan keinginan kehendak sampah. meliputi bidangpengelolaan kegiatannya Ayat(2) riil adalahbiayayangsecaranyata biayaataupengeluaran Yangdimaksud persampahan' olehorganisasi telahdikeluarkan dapatdibuktikan Ayat(3) Hurufa Jelas CukuP Hurufb jelas CukuP Hurufc Jelas CukuP 43 Pasal CukupJelas Pasal44 CukupJelas Pasal45 CukupJelas Pasal46 CukupJelas NOMOR..i3 PROVINSI GORONTALO DAERAH LEMBARAN TAMBAHAN
