CENDEKIA AKUNTANSI Vol. 1 No. 3 September 2013 ISSN

CENDEKIA AKUNTANSI Vol. 1 No. 3 – September 2013

ISSN 2338-3593

Penilaian Kinerja dengan Metode Balanced Scorecard untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Good Governance pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Kota Kediri (Studi Pada DPPKA Daerah Kota Kediri)

Endah Palupi Karunia Widi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univ. Islam Kadiri

ABSTRAK Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah kinerja pada DPPKA Kota Kediri dalam menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan penilaian kinerja diharapkan telah mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang Good Governance. Adapun rumusan masalah yang peneliti kemukakan dalam penelitian skripsi tersebut adalah bagaimana kinerja Dinas Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Kediri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang Good Governance, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan analisis yang telah dibuat maka, dalam penyusunan penelitian ini menggunakan beberapa alat analisa data, antara lain : (1) Metode Balanced Scorecard, (2) Prosedur Audit Kinerja, (3) Evaluasi Sistem Informasi Manajemen dengan Rata-rata Tertimbang dan (4) Uji validitas dan realibilitas menggunakan SPSS versi 15.00 Berdasarkan pembahasan dan perhitungan analisis data yang telah dikemukakan maka, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut : (1) pada perspektif keuangan terdapat peningkatan yang signifikan atas pengukuran kapital indikator kinerja yang membandingkan antara target anggaran dan realisasi yang dicapai pada kurun waktu 2010 & 2011 yakni pada tahun 20120 sebesar 1,84% meningkat di tahun 2011 menjadi 16,585. (2) pada perspektif pelanggan dari hasil pengukuran kesetiaan pelanggan terdapat 94% WP sudah mulai mempercayakan kepengurusan BPHTB kepada DPPKA Kediri. Meskipun masih baru berjalan hamper 2 tahun tapi,sudah menunjukkan adanya kepercayan WP pada penanganan BPHTB oleh DPPKA Kota Kediri. Namun, jangka waktu pengukuran yang singkat masih belum cukup untuk melihat dengan detail atas capaian kinerja yang signifikan pada perspektif masyarakat (3) pada perspektif internal bisnis ada lebih dari 3,1% lebih untuk tingkat jam kerja nyata yang dilakukan pegawai bagian pelayanan BPHTB, hal ini lebih dari batas maksimum jam kerja yang diterapkan pada DPPKA Kota Kediri. Setelah dilakukan pengecekan ternyata pada pegawai dengan tugas yang memerlukan tingkat ketelitian dan hasil kerja yang nyaris sempurna memang dibutuhkan waktu ekstra dan telah berlangsung konsisten selama 2 tahun. Selain itu, dari hasil evaluasi SIM didapati pemberdayaan SDM yang sudah baik akan tetapi, sumber daya teknologi untuk membantu kerja pegawai masih kurng optimal dalam penerapannya. Penghitungan evaluasi sistem informasi manajemen menggunakan uji validitas dan realibilitas menggunakan SPSS dengan nilai Rhitung > Rtabel yakni 0,537 > 0,423 dan pertanyaan yang diajukan dinyatakan reliabel. (4) pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dari tahun 2010 dan 2011 didapati tingkat kemampuan system informasi yang ada pada DPPKA Kota Kediri masih stabil dan konsisten hal ini dapat dilihat dari konsistennya diadakan diklat dan pelatihan untuk para pegawai di DPPKA Kota Kediri. merasa belum siap namun, sebagian lainnya merasa sudah siap melaksanakan otonomi. Pelaksanaan otoda secara tidak langsung akan memaksa daerah untuk melakukan perubahanperubahan baik perubahan struktur maupun perubahan proses birokrasi dan kultur birokrasi. Pemberian otonomi dan

PENDAHULUAN Otonomi daerah (otoda) secara serentak telah dilaksanakan mulai Januari 2001 silam. Dalam tahap awal pelaksanaaan otonomi daerah, masih ada beberapa daerah yang

1


desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah kabupaten/kota akan membawa konsekuensi perubahan yang memberikan dampak pada unit-unit kerja pemerintah daerah Di samping itu, praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca Reformasi Nasional menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana tercermin dalam ketetapan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Adapun penyelenggaraan pemerintahan (overning) dalam masyarakat sekarang ini, pada intinya merupakan proses koordinasi, pengendalian, pengaruh (influencing) dan penyeimbangan (balancing) setiap hubungan interaksi. Namun, satu hal yang perlu ditambahkan pada proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah pemeriksaan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Hal ini dilakukan guna mengevaluasi proses kinerja pemerintah, memberikan beberapa masukan untuk perbaikan yang dibutuhkan sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan ke depan dan menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada periode sebelumnya dan periode yang akan datang. Otonomi dan desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN membawa kita pada inti permasalahan, yaitu pelaksanaan audit pemerintahan di Indonesia. Harus disadari bahwa saat ini masih ada beberapa kelemahan dalam melakukan audit pemerintahan atau disebut juga audit sektor publik, yaitu pertama kelemahan bersifat inherent, tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah daerah; dan kedua, terkait dengan masalah struktur lembaga audit terhadap pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Jika lembaga pemeriksaan tersebut telah ditata ulang maka, diharapkan dapat diikuti dengan dihasilkan standar akuntansi keuangan sektor publik dan standar auditing pemerintahan secara lebih baik.

ISSN 2338-3593

Pada penelitian kali ini, peneliti mencoba untuk memberikan salah satu solusi mengenai masalah kelemahan yang ditemui dalam pelaksanaan audit sektor publik seperti yang disebutkan di atas, yaitu perihal tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pada umumnya, pengukuran kinerja dilakukan secara tradisional dengan membuat ukuran kinerja dan menganalisanya hanya berdasarkan dari segi ukuran keuangan atau finansial. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan satu cara pengukuran kinerja, yaitu menggunakan metode Balanced Scorecard. Metode Balanced Scorecard tetap mempertahankan ukuran finansial atau dari segi ukuran keuangan. Namun, Balanced Scorecard melengkapi seperangkat ukuran keuangan tersebut dengan ukuran pendorong kinerja masa depan. Tujuan dan ukuran itu diterjemahkan dari visi dan strategi perusahaan yang ditinjau dari empat perspektif, antara lain perspektif finansial, perspektif kepuasan pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dan keempat perspektif dari metode Balanced Scorecard tersebut akan memberikan informasi yang akurat kepada peneliti mengenai tingkat dan proses operasional pemerintah daerah mencangkup standar efektivitas, efisiensi dan ekonomi (kehematan). Adapun standar efektivitas, efisiensi dan ekonomi (kehematan ) tersebut juga menjadi dasar dari pemeriksaan kinerja. Peneliti akan mencoba untuk memeriksa kinerja sebagaimana merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah yang baik pada salah satu unit kerja Pemerintah Derah Kota Kediri. Dalam hal ini, peneliti sengaja mengambil penelitian pada Dinas Pendapatan dengan alasan bahwa unit kerja pemerintah tersebut memiliki aktivitas yang kondusif dan signifikan dalam hal perencanaan dan operasional. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka, peneliti menyimpulkan bahwa rumusan masalah tersebut, yaitu bagaimana kinerja Dinas Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Kediri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang Good

2


Governance, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menggunakan metode Balanced Scorecard.

ISSN 2338-3593

1. Audit Kinerja sebagai variabel bebas 2. Balanced Scorecard sebagai variabel intervening 3. Penyelenggaraan Pemerintah yang Good Governance sebagai variabel terikat

Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah maka, peneliti menguraikan tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi proses kinerja pemerintah, memberikan beberapa masukan untuk perbaikan yang dibutuhkan sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan ke depan dan menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada periode sebelumnya dan periode yang akan datang.

Definisi Operasional Variabel a) Audit Kinerja sebagai variabel independen , yaitu proses penilaian dan pelaporan kinerja operasional instansi untuk mendapatkan informasi guna mencapai tujuan dari penelitian ini b) Metode Balanced scorecard sebagai variabel intervening, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam penerapan pemeriksaan kinerja atau audit operasional sektor publik. Sehingga menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. c) Penyelenggaraan Pemerintah yang Good Governance sebagai variabel dependen, yaitu tujuan dari penelitian ini yang sangat dipengaruhi dari hasil audit kinerja nantinya

METODOLOGI PENELITIAN Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilakukan di beberapa dinas dan badan pada Pemerintahan Daerah Kota Kediri, sebagai berikut : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset : Jalan P. Kusuma Bangsa No. 97 Kediri. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di beberapa bagian Pemerintahan Kota Kediri di atas adalah lokasi-lokasi tersebut dinilai memiliki program kerja tinggi dengan aliran dana yang fluktuatif serta dianggap sebagai representatif dari beberapa bidang kerja di Pemerintahan Kota Kediri.

Teknik Analisis Teknik analisis yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu analisis Deskriptif Kuantitatif, adalah menjelaskan mengenai aspek-aspek yang relevan dengan fenomena atau subjek yang diteliti dan menganalisa hasil perhitungan dari angka-angka yang didapat dari data untuk mendukung penjelasan yang relevan dari aspek-aspek yang mempengaruhi subjek penelitian. Adapun alat analisis yang digunakan peneliti, sebagai berikut : 1. Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja Dengan uraian sebagai berikut: (1)Persiapan Audit Kinerja (2)Pengujian Pengendalian Manajemen, yaitu pengujian atas sistem pengendalian manajemen dan penerapan good cooperate governance

Teknik Pengambilan Data a) Kuisioner, yaitu peneliti menyebar angket kuisioner kepada kepala dinas dan karyawan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Kediri b) Dokumentasi, yaitu dilakukan pada bagian pembukuan untuk memperoleh data berupa neraca tahun 2010 & 2011, laporan kinerja anggaran tahun 2010-2011. Wawancara, yaitu dilakukan pada bagian administrasi untuk memperoleh data tentang lokasi perusahaan, struktur organisasi dan gambaran umum perusahaan Identifikasi Variabel Berdasarkan judul penelitian di atas, peneliti menyimpulkan beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut:

3


Tabel 4.16 Pengukuran dan Pengujian Indikator Kinerja dengan Metode Balanced Scorecard

Tabel 4.6 Wawancara auditan Pelaksanaan kembali Prosedur analitis

Pengamatan

Dokumentasi

Jenis

Pemeriksaan fisik Konfirmasi

Pengujian Atas Pengendalian Manajemen

Pengujian

ISSN 2338-3593

Bobot 2011 18.39%

Prosedur untuk mendapatkan pemahaman pengendalian√ intern Pengujian

√

√

Pengendalian Pengujian Substantif atas

0.002% √

transaksi Prosedur

0.32% 16.58%

√

Analitis Pengujian terinci atas

94%

√

saldo Sumber : Data diolah pada 15 Oktober 2012 dari DPPKA Kediri

2010 25.40%

Pengukura n

1. Rasio Lancar (current ratio) 2. Rasio Hutang terhadap 0.001% Total Aktiva 0.33% 3. (ROA) 1.84% 4. Kapital Indikator Kinerja 1. Kesetiaan Pelanggan (customer retention)

Perspekt if Keuangan

Pelanggan

-

3)Pengukuran dan Pengujian Indikator Kinerja Kunci, yaitu untuk menilai efisiensi dan efektifitas beberapa aktivitas utama guna menyarankan dan mendorong pengembangan rencana aksi untuk peningkatan kinerja. Dan disinilah nanti peneliti menerapkan Balanced Score Card.

9.744.318,56

103.1%

2.Keuntungan Pelanggan (customer profitabilit y) 103.1% 1. Kualitas Proses (process quality)

3.85

3.85

80%

80%

2. Evaluasi Sistem Informasi Manajeme n (SIM) Kemampuan Sistem Informasi (Informacy capabilities)

Internal Bisnis

Pertumbuha n& Pembelajar an

Sumber : Data diolah tahun 2010 dan 2011

(4)Pembuatan Kertas Kerja Audit (5)Pelaporan 2. Pengujian Validitas dan Realibilitas Evaluasi sistem informasi manajemen dilakukan untuk menilai ekspektasi yang diharapkan dari DPPKA Kota Kediri dalam menjalankan tugas

4


dan fungsi pokoknya serta dalam pelaynan kepada pelanggan yang dalam hal ini disebut masyarakat atau Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi (WR). Peneliti melakukan evaluasi sistem informasi dengan menggunakan rata-rata tertimbang pada angket yang telah disebarkan kepada 20 orang sampel di DPPKA Kota Kediri. Statistik rata-rata tertimbang dengan rumus menjumlahkan total dari frekuensi yang dikalikan dengan bobot dibagi dengan jumlah total frekuensi yang digunakan untuk mengolah kuesioner yang disebar (Umar, 2005:129). Selanjutnya data dan fakta apa saja yang akan dibutuhkan dan diambil sehubungan dengan kinerja SIM akan tercantum pada tabel. Data yang ditampung dari hasil kuesioner dimana isiannya diambil dari komponen-komponen kinerja SIM memiliki skala pengukuran interval (perincian bobot) sebagai berikut: 1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 3 = Cukup 4 = Setuju 5 = Sangat Setuju Skala yang digunakan dalam pembobotan pada kuesioner adalah skala interval dengan jarak dan tingkatan untuk membedakannya. Pada kuesioner yang telah disebar kepada para pegawai juga telah diuji validitas dan realibilitasnya dengan menggunakan SPSS 15 dengan informasi lengkap yang peneliti cantumkan pada lampiran. Pada pengujian validitas dan realibilitas akan ditentukan sejauh mana data yang dihasilkan dapat diandalkan dengan melihat nilai rhitung > rtabel dan mengacu kepada koefisien r product moment Alfa Cronbach dengan tingkat signifikansi 5%. Adapun pengambilan sampel data dari kuesioner, peneliti menggunakan judgement sampling dengan kriteria penjawab kuesioner, yaitu pegawai pada sub bidang yang berhubungan langsung dengan pelaporan keuangan dan pelayanan serta pendataan kepada Wajib Pajak.

Reliabi lity Statisti cs Cronbach's Alpha .537

Sumber: 2012

N Valid Excludeda Total

20 3 23

N of Items 23

Data

diolah

tahun

Item-Total Statistics

Pert any aan1 Pert any aan2 Pert any aan3 Pert any aan4 Pert any aan5 Pert any aan6 Pert any aan7 Pert any aan8 Pert any aan9 Pert any aan10 Pert any aan11 Pert any aan12 Pert any aan13 Pert any aan14 Pert any aan15 Pert any aan16 Pert any aan17 Pert any aan18 Pert any aan19 Pert any aan20 Pert any aan21 Pert any aan22 Pert any aan23

Scale Mean if Item Deleted 81.75 81.60 82.10 82.00 81.80 82.35 81.65 82.60 81.65 82.70 83.15 82.50 82.45 81.60 81.70 81.60 81.05 81.30 82.70 83.15 83.10 82.25 81.95

Scale Variance if Item Deleted 18.829 18.358 17.674 17.053 15.958 20.766 20.345 17.411 20.661 15.589 18.450 23.842 16.261 15.411 15.589 16.358 17.418 15.484 18.116 18.976 13.147 13.671 17.839

Corrected Item-Tot al Correlation -.059 .055 .240 .188 .505 -.484 -.472 .312 -.553 .515 -.035 -.684 .556 .394 .313 .615 .344 .453 .165 -.105 .793 .728 .046

Cronbach's Alpha if Item Delet ed .545 .538 .519 .521 .473 .601 .586 .511 .594 .465 .560 .680 .476 .477 .493 .476 .509 .469 .528 .556 .378 .400 .548

Sumber: Data diolah tahun 2012

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil pengukuran kinerja DPPKA Kota Kediri dari masing-masing perspektif Balanced Scorecard dan Pengujian atas Pengendalian Manajemen adalah sebagai berikut : 1. Perspektif Keuangan Dilihat dari perspektif keuangan DPPKA Kota Kediri dapat dinyatakan berhasil dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, yaitu pelaksana teknis urusan pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Kediri. DPPKA Kota Kediri juga dikatakan berhasil dalam peningkatan capaian kerja finansial dari target yang dianggarkan semula selama 2 tahun yaitu 2010 dan 2011. hal tersebut dapat dilihat dari pengukuran Kapital Indikator Kinerja. Meskipun dalam hasil pengukuran rasio lancar dapat dilihat bahwa tingkat likuiditas dari DPPKA Kediri mengalami penurunan sebesar 7,01% dan penurunan dalam tingkat ROA sebesar 0,01% tidak mengindikasikan akan adanya halangan di masa mendatang dalam memenuhi kewajiban DPPKA Kediri. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa pada tahun 2011 ada pertambahan jumlah kewajiban yang dimiliki oleh DPPKA.

Case Processing Summary Cases

ISSN 2338-3593

% 87.0 13.0 100.0

a. Listwise deletion based on all v ariables in the procedure.

Sumber: Data diolah tahun 2012

5


ISSN 2338-3593

70 Pada perhitungan rasio hutang terhadap total aktiva (rasio leverage) juga dapat dilihat bahwa pertambahan jumlah kewajiban DPPKA Kediri bertambah di tahun 2011. Akan tetapi pertambahan tersebut memberikan gambaran pula bahwa sebesar 0,001% berupa aktiva (assets). Pertambahan tingkat hutang pada tahun 2011 dan dibandingkan dengan penurunan tingkat ROA semakin mengukuhkan pendapat peneliti bahwa pada tahun 2011 terdapat sejumlah hutang yang digunakan sebagai dana operasional instansi dalam pelaksanaan program kerja DPPKA Kediri. Dan setelah dibandingkan dengan tingkat Kapital Indikator Kinerja yang meningkat dapat,dilihat bahwa penggunaan aktiva untuk operasional instansi cenderung sedikit dan alihalih menggunakan hutang. Namun, tetap saja pencapaian realisasi dari target yang dianggarkan pada laporan keuangan terbilang bagus karena mengoptimalkan fungsi pendapatan dan pengelolaan aset dan keuangan untuk mencapai visi penyelenggaraan pemerintahan yang good governance. 1. Perspektif Pelanggan Kinerja DPPKA Kota Kediri yang dinilai dari kesetiaan pelanggan sebesar 94% dinilai sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan pelanggan tersebut ada dikarenakan beberapa sebab seperti pelayanan yang cepat dan efisien, pelayanan publik yang diberikan cukup ramah, proses pelayanan yang tidak berbelit dengan aturan birokrasi yang menjadi kebijakan DPPKA Kota Kediri ataupun pengelolaan yang dilakukan di bawah DPPKA Kediri dinilai lebih dekat ke masyarakat. Dilihat dari hasil pengukuran estimasi perolehan pendapatan dari pajak daerah dengan wajib pajak yangada di DPPKA Kediri didapat bahwa ada estimasi perolehan sebesar Rp 9.744.318,56 untuk tiap wajib pajak yang mana besaran rupiahnya pada kenyataannya tentulah tidak sama persis untuk tiap wajib pajak sesuai dengan wajib bayar yang telah diatur oleh perundangan pajak terkait. Namun, hasil tersebut cukup memberi gambaran bahwa masyarakat Kediri terbilang cukup berkembang. 2. Perspektif Bisnis Internal DPPKA Kota Kediri memiliki fungsi sebagai pengelolaan keuangan dan aset di Kota Kediri. Fungsi tersebut juga memberikan DPPKA Kediri tugas untuk melayani wajib pajak seputar perpajakan daerah dan retribusi. Untuk mengoptimalkan tugas tersebut, DPPKA Kediri harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan teknologi. Kualitas yang dibutuhkan

tersebut akan memberi keterkaitan yang signifikan dengan kualitas proses pelayanan. Dalam pengukuran kualitas proses pelayanan yang telah dilakukan oleh DPPKA Kediri dapat dilihat bahwa ada kestabilan antara tahun 2010 dan tahun 2011 yakni sebesar 103,1%. Kualitas proses yang bernilai 101,3% dari skala 100% dinilai sangat bagus karena menunjukkan seberapa besar dedikasi pegawai BPPKA Kediri terhadap tugas dan fungsi mereka sebagai aparatur pemerintah. Dan dedikasi tersebut juga dibarengi dengan pengorganisasian yang cukup baik dengan perencanan, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan akan sistem informasi manajemen yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kestabilan evaluasi sistem informasi antara tahun 2010 dan 2011 yakni sebesar 3,73 dari skala 5 (optimalisasi pemberdayaan SDM & Sumber Daya Teknologi) yang menunjukkan bahwa penerapan SIM untuk pemberdayan sumber daya manusia dan teknologi pada DPPKA Kediri dinilai cukup baik. 3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ini mengfokuskan pada seberapa besar usaha DPPKA Kota Kediri untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai, menerapkan inovasi pada proses penyelenggaraan pemerintah yang good governance, dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab kerja. Hal tersebut diukur dalam kemampuan sistem informasi yang didasarkan dari seberapa besar jumlah diklat yang diikuti oleh pegawai. Dari hasil wawancara singkat dengan pegawai DPPKA Kediri, peneliti mendapat informasi bahwa setiap tahun akan selalu ada diklat yang diselenggarakan baik dari pemerintah pusat provinsi maupun dari pihak DPPKA Kediri itu sendiri. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa DPPKA Kediri tahu persis dan memahami akan pentingnya proses 71 pembelajaran untuk mengoptimalkan pertumbuhan yang lebih baik. Dari hasil penghitungan kemampuan sistem informasi DPPKA Kediri diketahui sebesar 80%. Hal tersebut inilai bagus dalam usaha DPPKA Kediri untuk memenuhi janji kepada masyarakat untuk tetap dan terus berusaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang good governance. 4. Pengujian atas Pengendalian Manajemen Pengujian atas pengendalian manajemen dilakukan mulai dari ijin observasi hingga terkumpulnya data-data oleh peneliti. Hal ini untuk menilai seberapa besar reaksi DPPKA Kediri dalam menemui peneliti sebagai pihak luar

6


atau masyarakat yang datang untuk mengadakan observasi di sana. Reaksi DPPKA Kediri terbukti sangat bersahabat dan terbuka sebagaiman salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintah yang good governance, yaitu transparansi kepada masyarakat atas kinerja DPPKA Kediri. Dari penelitian yang dihasilkan juga didapati bahwa penerapan pengendalian manajemen oleh DPPKA Kediri terbukti efektif dan efisien yang tidak hanya pada dibuatnya prosedur kerja tetapi, juga benar-benar direalisasikan.

ISSN 2338-3593

jawab mereka. Selain itu, dari hasil evaluasi sistem informasi manajemen sebesar 3,85 dari skala 5 menunjukkan pula penggunaan SDM dan sumber daya teknologi yang signifikan demi meningkatkan performa kinerja. 4. Hasil analisis perspektif pembelajaran dan pertumbuhan disimpulkan bahwa kontribusi pegawai dalam pekerjaan rutin dan seharihari serta motivasi mereka untuk terus belajar dan meningkatkan inovasi kerja demi pertumbuhan DPPKA Kediri yang lebih baik, cenderung stabil dari tahun 2010 dan 2011. meskipun tidak ada pertambahan tetapi, hal tersebut menunjukkan kesadaran akan pentingnya proses pembelajaran dan pertumbuhan di dalam kerja terus berlanjut. Hasil pengujian atas pengendalian manajemen pada DPPKA Kota Kediri juga menunjukkan bahwa DPPKA Kediri telah berusaha untuk menciptakan dedikasi kerja yang kuat, rasa tanggung jawab kepada masyarakat yang cukup tinggi dan penyelenggaraan pemerintahan yang good governance dengan menerapkan asas transparansi dalam pelaporan keuangan, akuntabilitas dalam realisasi APBD dan value for money.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan hasil penilaian kinerja DPPKA Kota Kediri dengan menggunakan metode Balanced Scorecard, sebagai berikut : 1. Pada rasio likuiditas/rasio lancar pada DPPKA Kediri menurun 7,01% dan ROA juga menurun sebesar 0,01% sedangkan pada rasui leverage meningkat hingga 0,002% dan Kapital indikator kinerja ada peningkatan sebesar 14,74%. Dari hasil analisis pada perspektif keuangan melalui rasio-rasio di atas maka, DPPKA Kota Kediri telah melaksanakan performa kinerja yang semakin baik dari tahun 2010 sampai dengan 2011 2. Pada perspektif pelanggan atau dalam hal ini disebut wajib pajak DPPKA Kediri memiliki hasil yang sangat baik dalam menjaga kesetiaan wajib pajak atau dalam memuaskan ekspektasi wajib pajak dengan pelayanan yang prima.dan dari hasil pengukuran potensi keuntungan yang diperoleh DPPKA Kediri dari wajib pajak memiliki estimasi sebesar Rp 9.744.318,56 per wajib pajak. Hal ini selain mengindikasikan performa kerja DPPKA Kediri dalam pendataan, pengsosialisasian dan penagihan kepada wajb pajak dan wajib retribusi juga mengindikasikan bahwa masyarakat Kediri taat pajak. 3. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang good governance, salah satu pokok penting adalah pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh DPPKA Kediri sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kualitas proses pelayanan yang dilakukan pegawai DPPKA Kediri pada pengukuran menunjukkan sebesar 103,1% dari skala 100%. Hal ini membuktikan pula dedikasi DPPKA Kediri kepada tanggung

Saran-saran Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti hanya dapat mengemukakan 3 saran kepada DPPKA Kota Kediri, sebagai berikut: 1. DPPKA Kediri sudah cukup bagus dalam dedikasi mereka untuk menyelenggarakan pemerintahan yang good governance. Namun, dari setiap usaha yang bagus akan lebih baik untuk mendengarkan saran yang bermanfaat dalam inovasi performa kerja seperti penggunaan atau penerapan teknologi internet untuk publikasi dan sosialisasi permasalahan perpajakan daerah. Semacam blog atau situs resmi dari DPPKA Kediri yang nantinya akan berisi informasi seputar perpajakan daerah, kabar berita terbaru dll. Hal ini peneliti yakini akan lebih mendekatkan DPPKA Kediri kepada masyarakat sehingga kerja DPPKA Kediri juga lebih ringan. 2. DPPKA Kota Kediri juga bisa lebih memperhatikan kenyamanan kerja para pegawai dalam bekerja. Hal itu juga untuk lebih meningkatkan respek para pegawai pada instansi tempat mereka bekerja setelah mereka memberi pelayanan yang prima

7


kepada para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi. 3. DPPKA Kota Kediri juga bisa menilai kinerja instansi setiap tahun sebagai bahan evaluasi kerja sebelumnya, bahan motivasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang dan bahan dokumentasi atas prestasi yang telah dicapai.

ISSN 2338-3593

Rivai, Prof. Dr.H. Veithzal (2009), Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik, Jakarta : Rajawali Pres. Umar, Husein (2005), Evaluasi Kinerja Perusahaan, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Yuwono, Sukarno, Ichsan ( 2002 ), Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi, Jakarta : Gramedia

DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Prof. Dr.Suharsimi (2002), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta. Averson, Paul (25 Agustus 2004), “A Balanced Scorecard for City & County Services”,http:\\www.balanced scorecard.org. Boynton, William, Raymond Johnson dan Walter Kell (2003), Modern Auditing ( jilid 2 ), Jakarta : Erlangga. Campbell, Dennis, Datar, Srikant, Kulp, Cohen, Susan dan Narayanan, V. G. “Using the Balanced Scorecard as a Control System for Monitoring and Revising Corporate Strategy”, http:\\www.ssrn.com, 12 Februari 2005. Fauziyah (2009), Auditing, Kediri: Uniska Press. Gaspersz, Vincent (2003), Sistem Manajemen Terintegrasi: Balanced Scorecard dengan Six Sigma untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah, Jakarta : Gramedia. Indriantoro, M.Sc., Akuntan, Drs. Bambang Supomo, M. SI., Akuntan (2000), Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen (edisi pertama), Yogyakarta : BPFE. Kaplan, Robert S. dan David P. Norton, (2000), Balanced Scorecard : Menerapkan Strategi Menjadi Aksi, Jakarta : Airlangga. Mardiasmo, MBA., Akuntan (2002), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Andi. ________ (2002), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta:Andi. Niven, Paul R (2005), Balanced Scorecard Diagnostic, Jakarta: Kelompok Gramedia. Rampersad, Dr. Hubert K. (2005), Total Performance Scorecard, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

8

CENDEKIA AKUNTANSI Vol. 1 No. 3 September 2013 ISSN

Recommend Documents