KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
Catatan Ruang Lingkup EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) Indonesia Laporan Kedua Tahun Kalender 2010 dan 2011 Untuk diterbitkan pada tahun 2013
Disetujui terakhir oleh Tim Pelaksana pada tanggal 28 Maret 2013
1
Catatan Ruang Lingkup EITI Indonesia Untuk Laporan Kedua Tahun Kalender 2010 dan 2011 Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif Maret 2013
I.
Pengantar
Indonesia sedang melaksanakan Inisiatif Transparansi untuk Industri Ekstraktif, atau Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), sebuah inisiatif global untuk transparansi pendapatan minyak, gas, dan mineral-mineral. Pelaksanaan inisiatif ini di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif. Merujuk pada mekanisme baku EITI, perusahaan ekstraktif melaporkan pembayaran yang disetorkan kepada pemerintah. Sementara itu, pemerintah melaporkan berapa jumlah yang diterima dari perusahaan ekstraktif. Pembandingan dan publikasi dari angka-angka tersebut diawasi oleh Tim Pelaksana Transparansi yang terdiri dari perwakilan dari kelompok pemangku kepentingan (multi-stakeholder group-MSG), yaitu pemerintah, industri, dan masyarakat sipil. Keputusan mengenai “ruang lingkup” adalah bagian yang penting dalam proses EITI. Catatan ruang lingkup adalah acuan mengenai isi laporan EITI Indonesia. Ruang lingkup laporan EITI Indonesia ini dibahas dan diputuskan dalam rapat Tim Pelaksana Transparansi. Laporan EITI Indonesia pertama memuat tahun takwim 2009. Namun demikian, proses pembelajaran dan disertai banyaknya tantangan selama pengumpulan hingga proses pengadaan rekonsiliator, menyebabkan laporan EITI Indonesia pertama baru dapat diterbitkan pada bulan Maret 2013. Peraturan EITI mensyaratkan bahwa perbedaan waktu laporan tidak lebih dari 2 tahun. Di mana, untuk laporan yang terbit di tahun 2013, maka yang dimuat paling lambat adalah laporan tahun takwim 2011. Dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut, maka ruang lingkup EITI Indonesia untuk laporan kedua akan berisi laporan tahun takwim 2010 dan 2011. Catatan ruang lingkup ini mengikuti alur penulisan sebagai berikut : 1. Tipe dari penerimaan yang akan dimuat dalam laporan EITI Indonesia kedua; 2. Instansi Pemerintah yang menjadi penanggung jawab atas laporan penerimaan tersebut; 3. Dasar materialitas dan perusahaan/unit produksi yang akan melapor; 4. Metode rekonsiliasi dan batas bawah yang akan ditelusuri atas perbedaan rekonsiliasi; 5. Daerah yang akan melapor dan tipe penerimaannya.
2
II.
Tipe aliran penerimaan negara yang akan dimuat dalam laporan EITI Indonesia kedua
Inisiatif transparansi untuk penerimaan dari industri ekstraktif yang dimaksud sesuai Perpres 26 tahun 2010 adalah meliputi penerimaan yang diperoleh dari ekstraksi atas sumber daya alam minyak, gas, dan pertambangan. Pertambangan merujuk pada pertambangan mineral dan batubara. a. Besaran Penerimaan Migas dan Pertambangan Pendapatan SDA dari sektor migas dan pertambangan dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu pajak dan bukan-pajak. Pendapatan dari migas didasarkan pada kontrak yang berlaku antara Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pendapatan pajak dari migas terdiri dari pajak penghasilan (PPh) migas dan pajak bumi dan bangunan (PBB) migas. Sedangkan pendapatan bukan pajak terdiri dari beberapa jenis item di antaranya migas ekuitas bagian Pemerintah. Selengkapnya akan diuraikan di bawah. Pada sektor pertambangan, pajak penghasilan pertambangan tidak dikelompokkan secara khusus, tetapi digabung dalam PPh non-migas. Sedangkan pendapatan bukanpajak sektor pertambangan berasal dari iuran produksi (royalti) dan iuran tetap (landrent). Dalam APBN penerimaan sektor migas dan pertambangan dari pajak dan bukan-pajak ditunjukkan pada Tabel 1 berikut. Tabel 1 Penerimaan Sumber Daya Alam yang menurut klasifikasi Migas dan Pertambangan (dalam triliun rupiah) Uraian 2010 2011 Pajak Pajak Penghasilan Migas PBB Migas PBB Pertambangan Bukan Pajak Pendapatan Minyak Bumi Pendapatan Gas Alam Pendapatan Pertambangan Umum Total Total Penerimaan Negara Sumber: LKPP 2011 halaman 182-184
58,87 19,33 0,50
76,43 20,48 0,40
111,82 40,92 12,65 244,09 992,25
141,30 52,19 16,37 307,17 1.205,35
Dari tabel di atas, penerimaan negara dari migas dan pertambangan rata-rata berkontribusi 25 persen dari total penerimaan negara.
3
b. Tipe aliran penerimaan negara yang akan dimuat Informasi tentang besaran penerimaan pajak dan bukan pajak sektor migas dan pertambangan di atas menjadi dasar untuk menentukan aliran penerimaan yang akan masuk dalam ruang lingkup laporan EITI. Penjelasannya dijabarkan pada bagian di bawah. Pajak Item penerimaan sektor migas dan pertambangan dari klasifikasi pajak berasal dari: Minyak dan Gas Bumi - Pajak penghasilan (PPh) Migas, termasuk pajak atas dividen; - PBB Migas, yang akan dilaporkan sebagai faktor pengurang; - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dilaporkan sebagai faktor pengurang; Pertambangan - PPh Badan dari perusahaan pertambangan, di mana dapat didefinisikan sebagai angsuran PPh pasal 25 tahun yang dibayarkan tahun berjalan; penyetoran PPh pasal 29 selama periode tahun berjalan; kredit pajak lain yang meliputi PPh pasal 22, dan pasal 23; dan restitusi di tahun berjalan; - PBB Pertambangan; Bukan-Pajak Penerimaan dari klasifikasi bukan-pajak untuk migas dan pertambangan dijabarkan sebagaimana di bawah ini. Jenis aliran penerimaan ini sebagaimana juga yang telah dibahas dalam ruang lingkup laporan pertama. Minyak dan Gas Bumi Menilik tipe bisnis migas yang menganut rezim kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract atau PSC), maka aliran penerimaan untuk migas dapat terjadi dua arah, yaitu aliran dari kontraktor kepada Pemerintah dan dari Pemerintah kepada kontraktor. - Total lifting minyak (termasuk kondensat) dan gas, dalam bentuk natura (in kind); - Minyak (termasuk kondensat) dan gas ekuitas bagian pemerintah yang diserahkan kepada Pemerintah, dalam bentuk natura (in kind) dan nilai uang (USD), baik untuk ekspor dan domestik; - Pembayaran oleh kontraktor sebagai kompensasi kepada Pemerintah atas overlifting dari ekuitas atas minyak (termasuk kondesat) dan/atau gas dari bagian kontraktor, dalam bentuk nilai uang (USD). Sebaliknya, jika yang terjadi adalah under-lifting maka alirannya adalah pembayaran oleh Pemerintah kepada kontraktor; - Minyak dalam bentuk Domestic Market Obligation (DMO) yang diserahkan oleh operator kepada Pemerintah, dalam bentuk natura, dan fee atas Domestic Market Obligation (DMO fee) dari Pemerintah, dalam bentuk nilai uang (USD); - Signature bonus, dalam bentuk nilai uang (USD) - Production bonus, dalam bentuk nilai uang (USD). Pertambangan - Iuran produksi (royalti); - Penjualan Hasil Tambang (PHT) untuk batubara; 4
-
Iuran tetap (landrent/deadrent); Dividen yang dibayar oleh BUMN (Antam, Timah, dan Bukit Asam) dan perusahaan swasta yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah (contoh: Freeport); dan PNBP lain, di antaranya PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD), dan penerimaan daerah lainnya.
Mekanisme EITI mensyaratkan bahwa tipe aliran akan diperbandingkan atau direkonsiliasi antara Pemerintah dengan unit produksi industri ekstraktif. Dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dan kerumitan rekonsiliasi data1 dari tipe-tipe aliran penerimaan di atas, maka terdapat aliran yang direkonsiliasi dan tidak direkonsiliasi. Tipe aliran yang tidak direkonsiliasi akan dilaporkan secara mandiri oleh entitas tertentu. Pembagian ini ditampilkan pada Tabel 2. Tabel 2 Tipe aliran penerimaan yang akan dimuat dalam Laporan EITI Kedua Untuk Direkonsiliasi Migas a. Pajak -Pajak penghasilan (PPh) Migas
Dilaporkan secara mandiri
-PBB Migas -PPN -PDRD dari Kontraktor Migas
b. Bukan-Pajak -Total lifting migas (dan kondensat) -Migas (dan kondensat) ekuitas bagian pemerintah , ekspor dan domestik -Over/under-lifting -Domestic Market Obligation (DMO) -DMO fee -Signature bonus -Production bonus Pertambangan a. Pajak -PPh Badan -PBB Pertambangan b. Bukan-Pajak -Iuran Produksi (Royalti) -Penjualan Hasil Tambang batubara (PHT) -Iuran Tetap (Landrent) -Dividen
-PNBP Penggunaan Kawasan Hutan -Pajak Daerah dan Retribusi Daerah -Penerimaan daerah lainnya -DMO Batubara
Terdapat pajak penghasilan lain yang ada di pelaporan 2009 tetapi tidak dicantumkan dalam pelaporan 2010/2011, meliputi PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15,
Berdasarkan konsultasi yang telah dilakukan selama tahun 2011 dengan stakeholder, terutama dengan pihak industri. 1
5
PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).2 Pada pelaporan tahun 2009, jenis-jenis pajak penghasilan tersebut dilaporkan secara mandiri oleh perusahaan dan tidak direkonsiliasi. Catatan tentang Cost Recovery Cost Recovery adalah biaya operasi kegiatan hulu migas yang diperhitungkan dalam penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA Migas). Dalam draft Catatan Ruang Lingkup yang telah ditetapkan versi kedua tanggal 31 Januari 2013, telah dibahas bahwa cost recovery akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pelaporan EITI Indonesia Tahap kedua. Salah satu hasil Rapat Tim Pelaksana tanggal 31 Januari adalah meminta pendapat kepada anggota Tim Pelaksana tentang perlu tidaknya item ini dimasukkan dalam laporan EITI Tahap Kedua tersebut. Permintaan tersebut dituangkan dalam Surat Ketua Tim Pelaksana Nomor S07/DIII.M.EKON/02/2013 tanggal 6 Februari 2013. Sejak surat dikirimkan sampai dengan tanggal 7 Maret, telah diterima empat surat pendapat dari anggota Tim Pelaksana. Secara umum pendapat dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, pendapat yang setuju untuk memuat laporan cost recovery dalam Laporan EITI Indonesia Tahap Kedua. Dan kedua, pendapat yang tidak setuju dengan hal tersebut. Pendapat-pendapat tersebut sebagaimana dikutip dari surat-surat yang diterima oleh Sekretariat, diuraikan di bawah ini. Surat-surat terlampir pada lampiran 5. 1. Pendapat yang setuju memasukkan cost recovery dalam pelaporan EITI - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor S41.21/2647/DISTAMBEN, tanggal 21 Februari 2013 pada butir 1 menyatakan sebagai berikut: o Bahwa kami setuju agar cost recovery dimasukkan ke dalam pelaporan EITI 2010/2011. Hal ini disebabkan karena cost recovery sangat berpengaruh terhadap Penerimaan Negara dan Penerimaan Daerah. - Surat dari tiga Perwakilan Masyarakat Sipil dalam Tim Pelaksana EITI Indonesia, yaitu Faisal Basri, Maryati Abdullah, dan Wasingatu Zakiyah, Nomor 037-exjEITI-Koord-III-13, tanggal 7 Maret 2013 menyatakan bahwa: “… cost recovery merupakan salah satu jenis informasi yang penting untuk dimasukkan dalam Laporan EITI tahap kedua.” Pada bagian selanjutnya, disampaikan 3 butir argumentasi: 1. “…. cost recovery merupakan salah satu variable perthitungan dari pembayaran penerimaan migas antara kontraktor dan perusahaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari informasi pembayaranpembayaran penerimaan negara dalam industri migas.” 2. “… cost recovery seringkali menjadi sorotan publik, baik oleh parlemen (DPR). … untuk mendorong agar cost recovery semakin transparan, maka pelaporan cost recovery dalam EITI penting Penjabaran atas jenis-jenis pajak penghasilan tersebut merujuk pada UU Pajak Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Peniadaan jenis pajak ini dalam pelaporan tahun 2010/2011 adalah terkait dengan pertimbangan kemudahan mengisi. 2
6
dilakukan untuk memaksimumkan pendapatan Negara dan memberikan informasi kepada publik, …” 3. “…agar temuan kekurangan penerimaan negara semakin berkurang (yang berarti memaksimumkan penerimaan negara) dan agar parlemen maupun publik dapat melakukan monitoring,…” 2. Pendapat yang tidak setuju memasukkan cost recovery dalam pelaporan EITI - Surat Direktur Pembinaan Program Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Nomor 2213/1910/DMB/2013, tanggal 27 Februari 2013 pada butir 2 menyatakan sebagai berikut: o Mengenai data Cost Recovery pada pelaporan EITI tahun 2010 dan 2011 kami berpendapat untuk tidak memasukkan dalam laporan dengan pertimbangan sebagai berikut: Cost recovery adalah suatu mekanisme yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama antara SKK Migas (d/h BPMIGAS) dengan kontraktor dan pengendaliannya diatur dalam PP 79 tahun 2009 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Diperhitungkan dengan hasil penjualan minyak dan gas bumi yang dihasilkan dan bukan suatu pengeluaran dari Kas Negara (APBN). Besaran Cost Recovery yang diperhitungkan dalam penyelesaian mekanisme bagi hasil dievaluasi dan ditetapkan oleh SKK Migas dan diaudit oleh BPKP atau Ditjen Pajak secara menyeluruh. Selain itu BPK melakukan audit dalam kaitannya dengan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. - Surat Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Nomor 074/BOD/13 tanggal 6 Maret 2013 pada paragraph 4 dan 5 menyatakan sebagai berikut: “…., Cost Recovery is a mechanism provided within the Production Sharing Contract (PSC) which allows the oil and gas companies, which have successfully discovered hydrocarbons, to recover their operating costs out of the sales proceeds of the required quantity of hydrocarbons equal in value to such operating costs. It is not a payment made by the Government to the companies, but simply a mechanism to return to the oil and gas companies their upfront capital investment and operating costs for producing hydrocarbons. Due to the above reasoning, the IPA considers that Cost Recovery should not be included as data to be reconciled in EITI 2010/2011 reporting.” Tim Pelaksana mempertimbangkan masih diperlukan pembahasan khusus tentang cost recovery. Jadi laporan kedua ini belum memasukkan cost recovery untuk dilaporkan.
7
III. Instansi Pemerintah yang menjadi penanggung jawab atas laporan penerimaan Instansi Pemerintah yang menjadi penanggung jawab atas laporan penerimaan akan terlibat dalam pelaporan EITI ini untuk menyampaikan data atas tipe aliran penerimaan di atas. 1. SKK Migas akan memberikan laporan sebagai berikut: - Total lifting minyak (dan ekuitas) dan gas, dalam bentuk natura (in kind); - Bagian Pemerintah atas ekuitas minyak (dan kondensat) dan gas, baik yang diekspor atau untuk domestic, dalam nilai uang (USD); - Over/under-lifting, dalam nilai uang (USD); - DMO fee yang dibayarkan kepada kontraktor, dalam nilai uang (USD); - Bagian Pemerintah atas ekuitas minyak (dan kondensat) dan gas yang diserahkan oleh kontraktor, dalam bentuk natura (in kind); - Minyak DMO yang diserahkan oleh kontraktor, dalam natura (in kind); 2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Instansi ini akan memberikan laporan jenis penerimaan migas berikut : - Signature bonus yang dibayar oleh kontraktor, dalam nilai uang (USD). 3. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Instansi ini akan memberikan laporan untuk penerimaan migas dan pertambangan umum. Untuk jenis penerimaan dari sektor migas yang dilaporkan adalah sebagai berikut : - Bagian pemerintah atas ekuitas minyak (dan kondensat) dan gas, baik yang dijual untuk ekspor atau dijual dalam negeri, dalam nilai uang (USD); - DMO minyak yang dibeli oleh kilang dalam negeri, dalam nilai uang (Rupiah); - Over/under-lifting, dalam nilai uang (USD); - Pajak penghasilan dan dividen dari kontraktor dan mitra, dalam nilai uang (USD); - Production Bonus yang dibayar oleh kontraktor, dalam nilai uang (USD). Faktor pengurang bagian pemerintah atas ekuitas minyak (dan kondensat) dan gas akan dilaporkan dalam item-item sebagai berikut: - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); - Pengembalian atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kontraktor; - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - Nilai uang (USD) fee atas Domestik Market Obligation (DMO) yang dibayarkan kepada kontraktor. Untuk penerimaan dari sektor pertambangan, instansi ini akan melaporkan jenis penerimaan berikut : - Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tambang milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. 4. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Instansi ini akan memberikan laporan untuk jenis penerimaan berikut: - Iuran produksi (royalty) yang dibayarkan oleh setiap produsen; 8
-
Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang dibayarkan oleh produsen batubara tertentu; Iuran tetap (landrent) yang dibayar oleh setiap produsen.
5. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, akan memberikan laporan berikut : - PPh Badan yang dibayar oleh produsen pertambangan; - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayar oleh produsen pertambangan. 6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan akan memberikan laporan jenis penerimaan berikut : - Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kontraktor migas. - DBH Pertambangan Umum yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan perusahaan/unit produksi pertambangan. Dari uraian tipe aliran penerimaan dan instansi Pemerintah yang akan melapor, maka menjadi jelas bagaimana pembandingan atau rekonsiliasi akan dilakukan. Dari Tabel 2 di atas, tipe aliran yang akan direkonsiliasi serta instansi Pemerintah yang terkait ditampilkan pada Tabel 3 berikut. Tabel 3 Tipe aliran rekonsiliasi dan entitas pelapor Tipe Aliran yang Direkonsiliasi Migas Pajak -Pajak penghasilan (PPh) Migas/Corporate and Dividend Tax (USD) Bukan-Pajak -Migas (dan kondensat) ekuitas bagian pemerintah , ekspor dan domestic (USD)
-Total lifting minyak (dan ekuitas) dan gas, dalam bentuk natura (in kind);
-Minyak (dan kondensat) ekuitas bagian pemerintah , ekspor dan domestic (barel) -Gas ekuitas bagian pemerintah , ekspor dan domestic (MSCF & MMBTU) -Over/under-lifting (USD) -Domestic Market Obligation (DMO) (barel) -DMO fee (USD) -Signature bonus (USD) -Production bonus(USD) Pertambangan Pajak -PPh Badan (USD dan Rupiah) -PBB Pertambangan (USD dan Rupiah)
Bukan-Pajak -Iuran Produksi (Royalti) (USD dan Rupiah)
Entitas Pelapor 1
Entitas Pelapor 2
Operator dan mitra
Ditjen Anggaran
SKK Migas
Ditjen Anggaran
Operator
SKK Migas
Operator
SKK Migas
Operator
SKK Migas
Operator Operator Operator Operator Operator
SKK Migas & Ditjen Anggaran Ditjen Migas SKK Migas Ditjen Migas Ditjen Anggaran
Perusahaan Perusahaan
Ditjen Pajak Ditjen Pajak
Perusahaan
Ditjen Minerba 9
Tipe Aliran yang Direkonsiliasi -Penjualan hasil tambang (PHT) (USD atau Rupiah)
Entitas Pelapor 1
Entitas Pelapor 2
-Iuran Tetap (Landrent) (USD dan Rupiah) -Dividen (USD dan Rupiah)
Perusahaan Perusahaan
Ditjen Minerba Ditjen Anggaran
Formulir pelaporan sesuai dengan entitas pelapor dan tipe aliran penerimaan dapat dilihat pada Lampiran 1 hingga 4.
IV. Dasar materialitas dan perusahaan/unit produksi yang akan melapor Perusahaan atau unit produksi yang akan memberikan laporan ditetapkan berdasarkan suatu materialitas. Pada bagian ini akan diuraikan tentang materialitas dan perusahaan yang akan melapor serta komoditasnya. Materialitas Materialitas adalah dasar untuk menentukan apakah sebuah unit produksi dapat dikategorikan sebagai entitas pelapor atau tidak. Materialitas untuk laporan EITI menggunakan batas nilai tertentu atas basis suatu tipe penerimaan yang dianggap cukup mewakili kontribusi kepada negara. Materialitas yang diajukan untuk laporan EITI adalah sebagai berikut. - Minyak dan gas Batas nilai materialitas untuk migas adalah jika kontraktor dan mitranya menyetorkan bagian migas pemerintah di atas nol, dimana artinya bahwa seratus persen dari kontraktor dan mitra yang berkontribusi kepada penerimaan negara atas migas akan melapor. -
Pertambangan mineral dan batubara Materialitas pertambangan didasarkan pada tipe aliran penerimaan royalti kepada negara, yaitu setiap unit produksi pertambangan yang menyetorkan royalti kepada negara selama tahun berjalan lebih besar dari USD 500.000 (atau Rp 4,5milyar3 akan menjadi entitas pelapor. Dengan materialitas ini, maka entitas pertambangan yang tercakup dalam laporan EITI adalah 97,5 persen seperti ditunjukkan pada Tabel 4. Persentase ini dianggap ini “materialitas” mewakili kontribusi pertambangan kepada negara. Tabel 4 Persentase kontribusi atas materialitas royalti tahun 2011
3
Jenis kontrak/ izin pertambangan
Jumlah pembayar royalti tahun 2011 (unit)
Persentase kontribusi royalti (%)
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Kontrak Karya (KK)
35 dari 64 7 dari 37
99,96 99,84
Menggunakan kurs Rp 9.000/USD 10
Jenis kontrak/ izin pertambangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Total
Jumlah pembayar royalti tahun 2011 (unit) 151 dari 765 193 dari 866
Persentase kontribusi royalti (%) 92,71 97,50
Sumber: dihitung berdasarkan data royalti Ditjen Minerba, 2011. Perusahaan/Unit Produksi yang Akan Melapor Materialitas ini digunakan untuk basis tahun 2010 dan 2011. Sehingga jika terdapat perusahaan yang memenuhi materialitas di tahun 2010 namun tidak material di tahun 2011 (atau sebaliknya), maka perusahaan tersebut harus tetap melapor. Atas dasar materialitas di atas, diperoleh daftar unit produksi yang akan menjadi entitas pelapor sebagaimana dijabarkan detailnya pada bagian bawah. Secara ringkas, jumlah entitas pelapor unit produksi berdasarkan jenis komoditas dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Jumlah Unit Produksi yang melapor untuk Laporan EITI kedua (2010 dan 2011) Komoditas Jumlah Unit Produksi Minyak dan gas 70 KKKS* Pertambangan Tembaga/emas 5 KK 2 IUP Timah 1 KK 19 IUP Bauksit 7 IUP Nikel 1KK 15 IUP Bijih Besi 3 IUP Batubara 35 PKP2B 105 IUP Total 263 unit produksi *Terdapat sejumlah mitra yang akan melapor sesuai Kontrak Kerja Sama a. Perusahaan Minyak dan Gas yang akan melapor Unit produksi minyak dan gas adalah kontraktor yang berstatus KKS Produksi. Di tahun 2010 dan 2011 terdapat 63 kontraktor KKS yang berstatus produksi dan ditampilkan pada Tabel 6. Tabel 6 Daftar Perusahaan dan KKKS yang akan melapor Perusahaan Chevron
Nama PSC, Operator (Tanggal PSC) Rokan, Chevron Pacific Indonesia (9 Agustus 2021) East Kalimantan, Chevron Indonesia
Provinsi Riau (Onshore) Kalimantan Timur
Kabupaten/ kota Bengkalis, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir Beberapa kabupaten
Kepemilikan Chevron Pacific Indonesia (100%) Chevron Indonesia Company (100%) 11
Perusahaan
Nama PSC, Operator (Tanggal PSC) Company (25 Oktober 2018) Makassar Strait, (26 Januari 2020) Siak, Chevron Pacific Indonesia (27 November 2013)
Total E&P Indonesie
Conoco-Phillips
Mountain Front Kuantan, Chevron Pacific Indonesia (sudah beralih ke operator lokal bulan April 2010) Mahakam, Total E&P Indonesie (31 Maret 2017)
(offshore)
Kabupaten/ kota Kutai
Pertamina EP
Pertamina EP terdiri beberapa regional: Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua (mulai 17 September 2005)
VICO
Sanga-Sanga, Virginia Indonesia Co (8 Agustus 2018)
Kepemilikan
Kalimantan Timur (offshore) Riau
Beberapa kabupaten Kutai Rokan Hilir, Bengkalis
Chevron Makassar Ltd 90%, PHE Makasar Strait (10%)
Riau
Rokan Hulu
Saham Chevron di Mountain Front Kuantan telah ditransfer kepada operator lokal pada bulan April 2010.4
Kalimantan Kutai Timur Kartanegara (Onshore & offshore) Tengah, JOA Total E&P Kalimantan Indonesie Timur South Natuna Sea Block Kepulauan Natuna B, ConocoPhillips Riau (offshore) Indonesia Inc. Ltd (16 Oktober 2028) Corridor, ConocoPhillips Sumatera Banyuasin, (Grisik) Ltd. (20 Selatan Musi Desember 2023) (onshore) Banyuasin South Jambi B JOB, ConocoPhillips (South Jambi) Ltd (26 Januari 2020)
4
Provinsi
Sumatra Selatan (onshore)
Batanghari
Beberapa
Kalimantan timur
Kutai Kartanegara
Chevron Pacific Indonesia (100%)
Total E&P Indonesie (50%); Inpex Corporation (50%)
ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd (40%); Inpex Corporation (35%); Chevron South Natuna B Inc. (25%) ConocoPhillips (Grissik) Ltd (54%); Talisman (Corridor) Ltd (36%); PT. Pertamina Hulu Energi Corridor (10%) ConocoPhillips (South Jambi) Ltd (45%); PetroChina International Jambi B Ltd (30%); PT. Pertamina Hulu Energi South Jambi ‘B’ (25%) PT. Pertamina (Persero)
BP East Kalimantan Ltd (26,25%); LASMO Sanga Sanga Ltd (26,25%); Virginia International Co (15,625%); Virginia Indonesia Co (7,5%); Opicoil Houston Inc. (20%); Universe Gas & Oil Company, Inc. (4,375%)
2010 Supplement to the Annual Report, Chevron. 12
Perusahaan Exxon-Mobil (US)
CNOOC
Nama PSC, Operator Provinsi (Tanggal PSC) North Sumatra Sumatra Utara Offshore, Mobil Exploration Indonesia Inc (16 Oktober 2028)
Kabupaten/ kota
“B” Block, Exxon-Mobil Oil Indonesia Inc (4 Oktober 2018) Cepu, Mobil Cepu Ltd (17 September 2035)
Nangroe Aceh Darusalam
Aceh Utara
Jawa Timur Jawa Tengah (offshore)
Blora, Bojonegoro
South East Sumatra, CNOOC SES Ltd (6 September 2018)
Pertamina Hulu Coastal Plains Energi (PHE) Pekanbaru, BOB PT. Bumi Siak PusakoPertamina Hulu (6 Agustus 2022) Offshore North West Java (ONWJ), Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd (19 Januari 2017)
Mobil Exploration Indonesia Inc (100%)
ExxonMobil Oil Indonesia Inc. (100%)
Mobil Cepu Ltd. (20,5%); Ampolex (Cepu) Pte.Ltd. (24,5%); PT. Pertamina EP Cepu (45%); PT. Sarana Patra Hulu Cepu (1,091%); PT. Asri Darma Sejahtera (4,4847%); PT. Blora Patragas Hulu (2,182%); PT. Petro Gas Jatim Utama Cendana (2,2423%) Sumatera Lampung CNOOC SES Ltd (65,54%); Selatan timur dan Inpex Sumatra Ltd (13,07%); lainnya KNOC Sumatra Ltd (8,91%); Talisman UK (Southeast Sumatra) Ltd (7,48%); Risco Energy Pte Ltd (5%) Riau (onshore) Siak, Bengkalis, PT. Bumi Siak Pusako (50%); Pelalawan, PT. Pertamina Hulu (50%) Kampar Jawa Barat (Offshore)
West Madura, JOA Jawa Timur Pertamina-Kodeco (6 Mei 2031) Tuban, JOB Pertamina- Jawa Timur PetroChina East Java Ltd (28 Februari 2028)
Bojonegoro, Tuban
Salawati Island JOB, JOB Papua Barat Pertamina-PetroChina (onshore & Salawati Ltd (23 April offshore) 2020)
Sorong, Raja Ampat
Senoro Toli JOB, JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (4 Desember 2027)
Kepemilikan
Sulawesi Tengah (on shore & offshore)
Bojonegoro, Tuban
Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd (53,25%); Owen Holding Limited (17,99%); Talisman Resources (Northwest Java) Ltd (5,03%); Risco Energy ONWJ BV (5%) Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (80%); Kodeco Energy Co. Ltd. (20%) PHE Tuban East Java (75%); PetroChina East Java Ltd (25%) PetroChina Int. (16,7858%); Pertamina (50%); RH Petrogas Ltd (33,2142%) PT. PHE Tomori Sulawesi (50%); PT. Medco E&P Tomori Sulawesi (30%); Tomori E&P Limited (20%)
13
Perusahaan
Petrochina
Nama PSC, Operator (Tanggal PSC) Pendopo-Raja JOB, JOB Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd (6 July 2019) Jabung, Petrochina Int’l Jabung Ltd (27 Februari 2023)
Provinsi Sumatera Selatan (onshore)
Kabupaten/ kota Muara Enim
Jambi (onshore)
MEDCO
Bangko, Petrochina Int’l Bangko Ltd (17 Februari 2025) Berau, BP Berau Ltd (31 Desember 2035)
Jambi, Sumatra Selatan Papua Barat
Teluk Bintuni
Wiriagar, BP Wiriagar Ltd (31 Desember 2035)
Papua Barat
Bintuni
Muturi, BP Muturi Holdings BV
West Papua (onshore & offshore) Sumatera Selatan
Rimau, PT. Medco E&P Rimau
PT. Pertamina (Persero) (50%); PT. Golden Spike Energy Indonesia (50%) Petrochina Int’l Jabung Ltd 927,86%); Petronas Caligari (Jabung) Ltd (27,86%); PP Oil & Gas (Indonesia-Jabung) Ltd (30%); PT. Pertamina (Persero) (14, 28%) Petrochina International (Bermuda) Ltd (30%); Petrogas (Basin) Ltd (34,064%); RHP Salawati Basin BV (25,936%); PHE Salawati Basin (10%) Petrochina Int’l Bangko Ltd. (75%); SK Corporation (25%)
Salawati Basin, Papua Barat Petrochina Int’l Bermuda (onshore) Ltd (15 Oktober 2020)
BP (UK)
Kepemilikan
BP Berau Ltd (48%); MI Berau B.V (22,856%); Nippon Oil Expl. (Berau) Ltd (17,144%); KG Berau Petroleum Ltd (12%) BP Wiriagar Ltd (37,6%); KG Wiriagar Petroleum Ltd (20%); Talisman Energy (42,4%) 5
Musi Banyuasin
PT. Medco E&P Rimau (95%); PDPDE Sumatera Selatan (5%)
South and Central Riau (onshore) Indragiri Hilir, PT. Medco E&P Indonesia Sumatra, PT. Medco E&P Pelalawan (100%) Indonesia (1 November 2033)
5
Tarakan, PT. Medco E&P Tarakan (14 Januari 2022) Lematang, PT. Medco E&P Lematang (6 April 2017)
Kalimantan Timur (onshore) Sumatera Selatan (onshore)
Block A, PT. Medco E&P Malaka (1 September 2031)
Nangroe Aceh Darusalam (on shore)
Tarakan
PT. Medco E&P Tarakan (100%) PT. Medco E&P Lematang (51,1176%); Lematang E&P Ltd (23%); Lundin Lematang BV (25,88%) PT. Medco E&P Malaka (41,67%); Premier Oil Sumatra BV (41,66%); Japex Block A Ltd (16,67%)
Belum ada data kepemilikan. 14
Perusahaan Premier Oil
Bakrie Group
Nama PSC, Operator (Tanggal PSC) Natuna Sea Block A, Premier Oil Natuna Sea BV
Provinsi Kepulauan Riau
Kabupaten/ kota Natuna
Malacca Strait, EMP Malacca Strait S.A (5 Agustus 2020)
Riau (onshore & offshore)
Kangean, Kangean Energy Indonesia Ltd (13 November 2030) Korinci, EMP Korinci Baru Ltd (15 Mei 2027)
Jawa Timur (onshore & offshore) Riau (onshore)
Brantas, Lapindo Brantas (23 April 2020)
Jawa Timur (Onshore & Offshore)
Bentu, EMP6 Bentu Limited (20 Mei 2021) Tonga, PT. EMP Tonga (16 Januari 2037)
Riau
Star
Kakap, Star Energy (Kakap) Ltd (23 April 2028)
Kepulauan Riau
Natuna
Talisman (Canada)
Ogan Komering JOB, JOB Talisman (Ogan Komering) Ltd (29 Februari 2018)
Sumatera Selatan
OKU, OKI, Muara Enim
Jambi Merang, JOB Pertamina-Talisman (Jambi Merang) Ltd (10 Februari 2019) Pangkah, Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd (8 Mei 2026)
Jambi
Sampang, Santos (Sampang) Pty Ltd (4 Desember 2027)
Jawa Timur (offshore)
Madura, Santos (Madura Offshore) Pty
Jawa Timur (offshore)
Hess (US)
Santos (Australia)
6
Sumenep
Kampar, Pelalawan
Sumatra Utara (onshore)
Jawa Timur
Gresik
Kepemilikan Premier Oil Natuna Sea BV (28,67%); Kufpec (33,33%0; Hess Corporation (23%); Petronas (15%) EMP Malacca Strait S.A (34,46%); PT. Imbang Tata Alam (26,03%); OOGC Malacca Ltd (32,58%); Malacca Petroleum (6,93%) Kangean Energy Indonesia Ltd (60%); EMP Exploration (Kangean) Ltd (40%) EMP Korinci Baru Limited (100%) Lapindo Brantas Inc (100%) – indirect subsidiary of PT. Energi Mega Persada Tbk through Kalila Energy Limited (KEL) and Pan Asia Enterprise Limited (PAN). EMP Bentu Limited (100%) PT. EMP Tonga (71,25%); PT. Surya Kencana Perkasa (23,75%); PT. Petross Exploration (5%) Star Energy (Kakap) Ltd. (56,25%); Premier Oil Kakap BV (18,75%); SPC Kakap Ltd. (15%); PT. Pertamina (10%) Talisman (Ogan Komering) Ltd (50%); Pertamina (50%)
PHE Jambi Merang (50 %); Talisman (Jambi Merang) Ltd (25%); Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd (25%) Hess ((Indonesia-Pangkah) Ltd (75%); KUFPEC Indonesia (Pangkah) B.V (25%) Santos (Sampang) Pty Ltd (45%); Singapore Petroleum Sampang Ltd (40%); Cue Sampang Pty Ltd (15%) Santos (Madura Offshore) Pty Ltd (67,5%); PC Madura Ltd
EMP adalah singkatan dari Energi Mega Persada 15
Perusahaan
Energy Equity Epic Sengkang Citic Seram Energy
Kalrez Petroleum MontD’Or Oil Petroselat
BenuoTaka Costa Int’l Group Ltd
Nama PSC, Operator (Tanggal PSC) Ltd (4 Desember 2027)
Provinsi
Sulawesi Selatan (onshore) Maluku Tengah
Seram Timur
Bula, Kalrez Petroleum (Seram) Ltd (1 November 2019) Tungkal, MontD’Or Oil Tungkal Ltd (26 Agustus 2026) Selat Panjang, Petroselat Ltd. (6 September 2021)
Maluku (onshore)
Seram Timur
Jambi
Tebo
Riau
Siak, Pelalawan
Wailawi, BUMD Benuo Taka Gebang, JOB PertaminaCosta International Group Ltd
Kalimantan Timur Sumatera Utara (onshore & offshore) Riau (onshore)
Langgak, PT. Sarana Pembangunan Riau (20 November 2039) Merangin II, PT. Sele Raya Merangin Dua (14 Oktober 2033)
Camar Resources Canada
Bawean, Camar Resources Canada Inc. (11 Februari 2031)
Jawa Timur (offshore)
Triangle
Pase, Triangle Pase Inc (22 Februari 2012) Mahakam, Indonesia Petroleum Ltd
Nangroe Aceh Darusalam Kalimantan Timur
Sumatra Selatan (onshore)
Kepemilikan (22,5%); PT. Petrogas Pantai Madura (10%) Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd (100%)
Sengkang, Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd (24 Oktober 2020) Seram Non Bula, Citic Seram Energy Ltd. (22 Mei 2020)
PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR) Sele Raya Merangin Dua
Indonesia Petroleum Ltd
Kabupaten/ kota
Citic Seram Energy Ltd. (51%); Kufpec Indonesia (Seram) Ltd (30%); Gulf Petroleum Investment (16,5%); Lion International Investment (2,5%) Kalrez Petroleum (Seram) Ltd (100%) MontD’Or Oil Tungkal Ltd (70%); Continental Energy (Tungkal) Pte. Ltd. (30%) Petroselat Ltd. (100%)
BUMD Benuo Taka (100%) Costa International Group Ltd (50%); Pertamina (50%) Rokan Hulu dan Kampar
Pemprov Riau, PT. SPR (100%)
Musi Banyuasin
PT. Sele Raya Merangin Dua (42,5%); Merangin B.V. (37,5%); Sinochem Merangin Ltd (20%) Camar Bawean Petroleum Ltd. (65%); Camar Resources Canada Inc. (35%)
Aceh Timur
Triangle Pase Inc (100%)
Sumber: Indonesian Oil & Gas Book 2013 dan informasi dari SKK MIGAS b. Unit Produksi Pertambangan yang akan melapor Unit produksi pertambangan dipisahkan berdasarkan komoditas mineral dan batubara. Daftar unit produksi tersebut diperoleh dari data pembayar royalti yang tercatat oleh 16
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di tahun 2010 dan 2011. Berikut ini ditampilkan tabel-tabel yang berisi daftar unit produksi yang akan melapor yang dikelompokkan menurut komoditasnya. Tabel 7 7 Unit Produksi Tembaga dan Emas yang Akan Melapor Unit Produksi dan royalti KK: Freeport Indonesia (USD 182,72juta) KK: Newmont Nusa Tenggara (USD 21,20juta)
Propinsi Papua
Kabupaten Mimika
Pemilik Freeport McMoran
NTB
Sumbawa, Sumbawa Besar
KK: Nusa Halamahera Minerals (USD 2,30juta) IUP: Aneka Tambang (total komoditas = USD19,83juta)
Maluku Utara
Halmahera Utara
Nusa Tenggara Partnership, PT. Pukuafu Indah Newcrest Singapore Holding
KK: Natarang Mining (USD 1,32juta)
Sumatra Selatan
Way Linggo
KK: Meares Soputan Mining (USD 0,74juta) IUP: Cibaliung Sumberdaya (USD 1,4juta)
Sulawesi Utara Banten
Toka Tidung, Likupang Timur Pandeglang
Jawa Barat Natarang Offshore Pty Ltd (Kingrose Mining Ltd, Australia) 85% ARL, 15% Austindo Nusajaya Aneka Tambang
Tabel 8 16 Unit Produksi Nikel yang Akan Melapor Unit Produksi dan royalti IUP : Aneka Tambang KK: INCO/ Vale Indonesia (USD 9,73juta)
Propinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara
Kabupaten
Kepemilikan BUMN
IUP : Trimegah Bangun Persada (USD 3,13juta)
Maluku Utara
Luwu Timur, Morowali, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Bombana Halmahera Selatan
IUP : Bintang Delapan Mineral (USD 2,96juta) IUP: Billy Indonesia (USD 2,58juta) IUP : Gane Permai Sentosa (USD 2,25juta) IUP: Arga Morini Indah (USD 2,07juta) IUP : Kemakmuran Pertiwi tambang (USD 1,57juta)
C. Sulawesi
Morowali
Sulawesi Tenggara Maluku Utara
Konawe Selatan, Bombana Halmahera Selatan
Sulawesi Tenggara
Buton
Maluku Utara
Halmahera Timur
Harita Group
Bintang Delapan Group
Lanna/Harita Group
Harita Group
17
IUP: Makmur Jaya Lestari (USD 1,16juta) IUP: Anugerah Surya Pratama (USD 1,08juta) IUP: PD. Aneka Usaha (USD 0,84juta) IUP: Bumi Konawe Abadi (USD 0,69juta) IUP: Pan China Indonesia (USD0,64juta) IUP: Hoffmen International (USD0,62juta) IUP: Anugrah Harisma Barakah (USD0,58juta) IUP: Pulaurusa Tamita (USD0,53juta) IUP: Putra Mekongga Sejahtera (USD0,50juta)
Maluku Utara
Halmahera Timur
Papua Barat
Raja Ampat
Sulawesi Tenggara
Kolaka
Pemda Kolaka
Sulawesi Tenggara
Konawe Utara
Sulawesi Tengah
Morowali
Central Omega Resources Tbk (Sebelumnya Duta Kirana Finance) Pan China International
Sulawesi Tengah
Morowali
Sulawesi Tenggara
Bombana
Sulawesi Tenggara
Kolaka Utara
Sulawesi Tenggara
Kolaka
Billy Indonesia
Tabel 9 20 Unit Produksi Timah yang Akan Melapor Unit Produksi dan Royalti Tahun 2011 KK: Koba Tin (USD4,43juta) IUP: Timah (USD18,17juta) IUP: Tambang Timah (USD 5,29juta)
Propinsi
Bangka Tengah, Bangka Selatan
Pemilik Timah 25% BUMN BUMN
IUP: Bukit Timah (USD 4,23juta) IUP: Tinindo Internusa (USD 4juta) IUP: Venus Inti Perkasa (USD 3,20juta) IUP : Refined Bangka (USD 2,86juta) IUP : Bangka Timah Utama Sejahtera (USD 2,52juta)
Kabupaten
Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan
Konsorsium PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera
Kepulauan Bangka Belitung Bangka Bangka
Smelter Konsorsium PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera
18
IUP : United Smelting (USD 2,96juta)
Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan Belitung, Belitung Timur
IUP : Billitin Makmur Lestari (Smelter) (USD 2,24juta) IUP : Bangka Putra Karya (USD2,22juta)
Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan Bangka
IUP : Bangka Kudai Tin (USD 2,19juta)
Smelter Konsorsium PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera
Smelter Konsorsium PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera
IUP: CV. Nurjanah (USD 2,18juta) IUP : Prima Timah Utama (USD 1,96juta)
Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah
IUP : Alam Lestari Kencana (USD1,75juta)
Bangka
IUP: Belitung Industri Sejahtera (USD1,61juta) IUP : Babel Inti Perkasa (USD 0,95juta) IUP : Stanindo Inti Perkasa (USD0,89juta) IUP: DS Jaya Abadi (USD0,62juta) IUP: Serumpun Sebalai (USD0,59juta)
Belitung
Leviathan Minerals Group: Top Yield Holdings Limited 99%
Belitung Bangka
Bangka Tengah
Tabel 10 7 Unit Produksi Bauksit yang Akan Melapor Unit Produksi dan Royalti Tahun 2011 IUP: Harita Prima Abadi Mineral (USD 5,86juta) IUP : Bukit Merah Indah (USD 1,64juta) IUP: Gunung Sion (USD 1,40juta) IUP : Karya Utama Persada Tambang /Karya Utama Tambang Jaya (USD0,93juta) IUP : Bintang Cahaya Terang (USD0,87juta)
Propinsi
Kabupaten
Pemilik
Kalimantan Barat
Ketapang
Lanna/Harita Group
Kepulauan Riau
Karimun
Kepulauan Riau
Bintan
Kalimantan Barat
Ketapang
Kepulauan Riau
Bintan
19
IUP: Tunggul Ulung Makmur (USD0,68juta) IUP: Bina Dompak Indah (USD0,61juta)
Kepulauan Riau
Bintan
Kepulauan Riau
Bintan
Tabel 11 3 Unit Produksi Besi yang Akan Melapor Unit Produksi dan Royalti Tahun 2011 IUP : Sebuku Iron Lateritic Ore (USD1,63juta) IUP: Yiwan Mining (USD1,62juta) IUP: Putra Alam Lestari (USD0,75juta)
Propinsi
Kabupaten
Pemilik
Kalimantan Selatan
Kotabaru, Pulau Sebuku
Sebuku Group
Kalimantan Selatan Kalimantan Barat
Tanah Bumbu
(Perusahaan Cina)
Kapuas Hulu
Putra Mining Group
Tabel 12 141 Unit Produksi Batubara yang Akan Melapor Unit Produksi dan Royalti Tahun 2011
Propinsi
Kabupaten
Pemilik
PKP2B: Kaltim Prima Coal (USD180,47juta)
E. Kalimantan
Kutai Timur
Sanggata Holdings (Cayman Island) 9.5%, Kalimantan Coal (Maritius) 9.5%, Kutai Timur Sejahtera 5%, Sitrade Coal 32.4%, Bumi Resoruces 13.6%, Bhira Investment 30%
PKP2B: Adaro Indonesia (USD 120,24juta)
S. Kalimantan
Balangan, Tabalong, E. Barito, S. Barito
PT. Alam Tri Abadi , PT. Viscaya Investments 33%, PT. Dianlia Setyamukti 5.838%, Coaltrade Services International Pte.Ltd 0.002%
PKP2B: Arutmin (USD 84,64juta)
S. Kalimantan
Tanah Laut, Kota Baru & Tanah Bumbu
Bumi Resources 70%, Bhira Investment 30%
PKP2B: Indominco Mandiri (USD78,30juta)
E. Kalimantan
E. Kutai, Bontang
Indo Tambangraya Megah 99.99%, Kitadin 0.01%
IUP: Bukit Asam (USD 71,56juta) PKP2B: Kideco Jaya Agung (USD 65,59juta)
S. Sumatra
BUMN
E. Kalimantan
Lahat, Muara Enim Paser
PKP2B: Berau Coal (USD 42,12juta) PKP2B: Trubaindo (USD 37,92juta)
E. Kalimantan
Berau
E. Kalimantan
W. Kutai
Armadian Tritunggal 51%, Rognar Holding B.V 39%, Sojitz Corporation 10% Indo Tambangraya Megah 99.99%, Kitadin 0.01%
Santam Co. Ltd. (Korea) 49% , Indika Inti Corpindo 46%, Muji Inti Utama 5%
20
Unit Produksi dan Royalti Tahun 2011
Propinsi
PKP2B: Mahakam Sumber Jaya (USD 34,41juta)
E. Kalimantan
Kutai Kertanegara
PT. Harum Energy Tbk.: 80%, PD. Bara Kaltim Sejahtera: 20%
IUP : Jembayan Muara Bara (USD 32,58juta)
E. Kalimantan
Kutai Kartanegara
(Sakari/Straits Asia) PT. Separi Energy 99%, 2. PT. Borneo Citrapertiwi Nusantara 1%
PKP2B: Wahana Baratama Mining (USD 31juta)
S. Kalimantan
Tanah Bumbu, Tanah Laut
(Bayan Group) Bayan Resources: 75%, Bayan Energy: 25%
PKP2B: Baramarta (USD 29,08juta)
S. Kalimantan
Banjar
(Kabupaten Banjar) PD Baramatra (state-owned company of the government of Banjar District): 100%
PKP2B: Gunung Bayan Pratama Coal (USD 23,06juta) IUP: Kayan Putra Utama Coal (USD 22,76juta)
E. Kalimantan
Kutai Barat; Kutai Kertanegara
(Bayan Resource) Metalindo Prosestama: 97.4%, Kaltim Bara Sentosa: 1.6 %, Low Tuck Kwong: 0.8%, Engki Wibowo: 0.2 %
E. Kalimantan
Kutai Kertanegara, Malinau
IUP: Adi Mitra Baratama Nusantara (USD 17,96juta) IUP: Multi Sarana Avindo (USD 17,54juta)
E. Kalimantan
Kutai Kertanegara
(Toba Sejahtera Group) PT. Toba Bara Sejahtera 51%, Aan Sinanta 23%, Heddy Soerijadji 21%, Imelda The 5%.
E. Kalimantan
Kutai Kertanegara
(Anugrah Bara Kaltim) PT. Rental Perdana Putratama 92.74%, Sohat Chairil 7.26%
PKP2B: Asmin Koalindo Tuhup (USD 16,08juta)
Kalimantan Tengah
Murung Raya
IUP : Indomining (USD 13,85juta) PKP2B: Tanito Harum (USD 12,5juta)
E. Kalimantan
Kutai Kartanegara
(Toba Sejahtera Group) PT. Toba Bumi Energi 99.99%, PT. Toba Sejahtra 0.01% (Tanito/Harum Energy) PT. Kibar Energi Investama 75%, PT. Tanito Bara Utama 25%
PKP2B: Insani Baraperkasa (USD 9,81juta)
E. Kalimantan
Kutai Kertanegara
Resource Alam Indonesia: 99.99%, Pintarso Adijanto: 0.01%
PKP2B: Marunda Grahamineral (USD 9,44juta)
C. Kalimantan
Murung
Saiman Ernawan: 61.2%, Eddy Winata: 15.3%, Itochu Coal Resources Australia : 23.5% (Artha Graha)
Kutai Timur
Bayan Resources: 75%, Bayan Energy: 25%
PKP2B: Perkasa Inakakerta (USD 8,89juta)
Kabupaten
Pemilik
21
Unit Produksi dan Royalti Tahun 2011
Propinsi
Kabupaten
Pemilik
IUP: Bukit Baiduri Energi (USD 7,83juta)
E. Kalimantan
Samarinda, Kutai Kertanegara
PT. Arghadana Sentosa: 90%, Gunawan Wibisono: 10%
PKP2B: Firman Ketaun Perkasa (USD 7,44juta)
E. Kalimantan
Kutai Barat
(Bayan Resources Group) Bayan Resource 75%, Bara Cita Indah 25%
PKP2B: Bahari Cakrawala Sebuku (USD 7,38juta)
S. Kalimantan
Kota Baru
(Sakari/ Straits Asia) Straits Sebuku Pte. Ltd : 80 %, Reyka Wahana Digdjaya: 20%
IUP : Mega Prima Persada (USD7,36juta)
Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara
IUP : Lembuswana Perkasa (USD7,3juta)
Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara
PKP2B: Santan Batubara (USD 7,22juta)
Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara, East Kutai, Bontang
IUP: Gema Rahmi Persada (USD 6,91juta)
E. Kalimantan
Kutai Kertanegara
IUP : Kitadin (USD 6,62juta)
E. Kalimantan
Kutai Kartanegara
(Banpu (of Thailand), listed in Indonesia as Indo Tambangraya Megah (ITM)) ITM 99.99%, Sigma Buana Cemerlang 0.01%. CEO : Somyot Ruchirawat
PKP2B: Singlurus Pratama (USD 6,54juta)
E. Kalimantan
Kutai Kertanegara
(Lanna/Harita Group) Lanna (Singapore) Pte.Ltd. 65%, PT. Indocoal Pratama Jaya: 15%, Harita Jayaraya 12%, Ambhara Karya Perdana: 8%.
PKP2B: Multi Harapan Utama (USD 6,50juta)
Kalimantan Timur
Kutai Kertanegara, Samarinda
(Risyad family/ Napan Group) Private Resource Pty 40%, PT. Agrarizki Media 37.5%, Ibrahim Risyad 12.5%, PT. Asmin Pembangunan Pratama 10%
IUP : Telen Orbit Prima (USD 5,76juta)
S. Kalimantan
Kapuas
(PT. United Tractors Tbk.) PT. Tuah Turangga Agung 99.99%, PT. Bina Pertiwi 0.01%
IUP : Kemilau Rindang Abadi (USD 5,67juta)
E. Kalimantan
Kutai Kartanegara
(Anak perusahaan Sakari/Straits AsiaJembayan Muarabara) tidak tercantum dalam Indonesian Coal Book
(Tanito/Harum Energy) PT. Petrosea Tbk: 50%, PT. Harum Energy: 50%
22
Unit Produksi dan Royalti Tahun 2011
Propinsi
Kabupaten
Pemilik
PKP2B: Lanna Harita Indonesia (USD 5,66juta)
E. Kalimantan
Kutai Kertanegara
(Lanna/Harita Group) Lanna Resource Public Co. Ltd: 55%, PT. Harita Mahakam Mining: 35%, Pan-United Investment Pte Ltd: 10% (UT)
IUP: Baradinamika Muda Sukses (USD 5,65juta)
E. Kalimantan
Malinau
(Baramulti Group) PT. Baramulti Sugih Sentosa 87.5%; AT. Suharya 10%; Agus S. Kartasasmita 0,875%; Sapari Sutisnawati 0,875%; Tatyana 0,375%; Tengku Alwin aziz 0,375%.
IUP : Bhumi Rantau Energy (USD 5,59juta)
S. Kalimantan
Tapin
(Hasnur Group dan Triputra Group) PT. Tapin Suthra Berjaya 99.99%, PT. Hasnur Citra Terpadu 0.01%
IUP : Sanga Coal Indonesia (USD 5,22juta)
Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara
PKP2B: Teguh Sinarabadi (USD 5,15juta)
Kalimantan Timur
Kutai Barat
PKP2B: Borneo Indobara (USD 5,01juta) IUP: Kaltim Batu Manunggal (USD 4,93juta)
Kalimantan Selatan E. Kalimantan
Kutai Kertanegara
IUP: Transisi Energi Satunama (USD 4,90juta)
E. Kalimantan
Samarinda
PKP2B: Multi Tambang Raya Utama (USD 4,41juta) IUP : Tunas Inti Abadi (USD 4,35juta)
C. Kalimantan
Buntok
(Banpu/ Indo Tambang Raya Megah) Asia Thai Mining Co., Ltd 95%, individual 5%
S. Kalimantan
Tanah Bumbu
(PT. ABM Investama Tbk) PT. Reswara Minergi Hartama 99.99%, PT. Sanggar Sarana Baja 0.01%
PKP2B: Sumber Kurnia Buana (USD4,23juta)
S. Kalimantan
Tapin, Banjar
(Baramulti Group) Ir. Togam Gultom 40%, Ir. Lunardi Satyaputra 40%, Ir. Iin Sujamin 20%
IUP: Bara Kumala Sakti (USD 4,07juta) IUP: Bina Mitra Sumber Artha (USD 4,06juta)
Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara
E. Kalimantan
Kutai Kertanegara
(Bayan Group) Bayan Resources: 75%, Bayan Energy: 25%
(Sinar Mas Group) PT. Roundhill Capital Indonesia: 99.07%, Individuals : 0.93%.
Delta coal Group
23
Unit Produksi dan Royalti Tahun 2011
Propinsi
Kabupaten
Pemilik
IUP : Bukit Menjangan Lestari (USD 4juta)
E. Kalimantan
Kutai Kartanegara
PKP2B: Bangun Benua Persada (USD 3,91juta)
S. Kalimantan
Banjar, Tapin
Rukun Makmur: 46.5%, Sarana Duta Kalimantan: 28.17%, PD Bangun Banua: 25.33%
PKP2B: Riau Baraharum (USD 3,87juta)
Riau
Indragiri Hilir, Indragiri Hulu.
(Tanito/Harum Energy) PT. Permata Energy Resources 50%, PT. Sumber Bara Lestari 47.5%, PT. Karunia Tambang Mandiri 2.5%.
PKP2B: Jorong Barutama Greston (USD 3,80juta) IUP: Kimco Armindo (USD 3,33juta)
S. Kalimantan
Tanah Laut
(Banpu Group/ITM) Indo Tambangraya Megah Tbk 95%, Kitadin 5%
E. Kalimantan
Kutai Kartanegara
Toba Sejahtera Group
IUP: Golden Great Borneo (USD 2,97juta)
Sumatra Selatan
Lahat
IUP: Sinar Kumala Naga (USD 2,89juta) IUP: Berau Bara Energi (USD 2,89juta)
Kalimantan Timur
Samarinda
IUP: Batubara Lahat IUP : Cahaya Energi Mandiri IUP : Pipit Mutiara Jaya PKP2B : Tanjung Alam Jaya (USD 2,38juta)
S. Sumatra
Lahat
E. Kalimantan
Samarinda, West Kutai Nunukan, Tana Tidung Banjar
IUP: CV. Karyati (USD 2,37juta) IUP: Harapan Binuang Muda (USD 2,26juta)
Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan
Tapin
IUP : Batu Gunung Mulia IUP: Indoasia Cemerlang (USD 2,13juta)
S. Kalimantan
Tapin
Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu
Berau
E. Kalimantan S. Kalimantan
(Cahaya Tiara Group) PT. Cahaya Tiara Mandiri 99.43%, other 0.57% (Pipit Group) Juliet Kristanto : 100% (PT. Timah, Tbk)PT. Tambang Timah 50%, PT. Timah Investasi Mineral 50%
Tapin
24
Unit Produksi dan Royalti Tahun 2011 IUP: Manambang Muara Enim (USD 2,01juta)
Propinsi
Sumatra Selata
PKP2B: Antang Gunung Meratus (USD 2juta)
Kabupaten
Pemilik
Muara Enim
Banjar, Tapin, (Baramulti Group) PT. Baramulti Hulu Sungai, Suksessarana: 57%, Anthony Purihrai: Hulu Sungai 25%, Antang Latieff: 18%. Tengah
IUP: Bara Jaya Utama (USD 1,92juta)
Kalimantan Timur
IUP: Bara Alam utama (USD 1,90juta)
Kalimantan Timur
IUP : Duta Alam Sumatra (USD 1,88juta)
S. Sumatra
Berau
Lahat
IUP : Gerbang E. Kalimantan Daya Mandiri (USD 1,84juta)
Kutai Kartanegara
IUP : Tunas Muda Jaya (USD 1,79juta) IUP: Muara Alam Sejahtera ( USD 1,79juta)
Kalimantan Timur
Paser
Sumatra Selatan
Lahat
IUP : Karya Utama Banua (USD 1,74juta)
S. Kalimantan
Tapin
IUP : Welarco Subur Jaya (USD 1,7juta)
E. Kalimantan
Kutai Kartanegara
IUP: Multi Bara Persada (IUP: 1,70juta)
Kalimantan Selatan
Tapin
IUP: Mitrajaya Abadi Bersama (USD 1,65juta)
Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu
IUP: Fazar Utama (USD 1,58juta) PKP2B: Pesona Khatulistiwa Nusantara (USD 1,55juta)
Kalimantan Timur Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara Bulungan
(anak perusahaan PT. Anugrah Bara Kaltim) PT. Rental Perdana Putratama 92.74%, Sohat Chairil 7.26%
(anak perusahaan PT. Anugrah Bara Kaltim) PT. Rental Perdana Putratama 92.74%, Sohat Chairil 7.26%
25
Unit Produksi dan Royalti Tahun 2011
Propinsi
Kabupaten
Pemilik
PKP2B: Kartika Selabumi Mining (USD 1,54juta)
Kalimantan Timur
Kutai Kertanegara
IUP: Rekasindo Guriang Tandang (IUP: 1,54juta)
Bengkulu
Bengkulu Utara
IUP : Ratu Samban Mining (USD 1,53juta)
Bengkulu
Central Bengkulu
IUP: Andalas Bara Sejahtera (USD1,5juta)
Sumatra Selatan
Lahat
IUP : Karya Utama Tambang Jaya (USD 1,5juta)
W. Kalimantan
Ketapang
Harita Group
IUP : Arzara Baraindo Energitama (USD 1,43juta)
Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara
Sakari/ Strait Asia
IUP : Fajar Sakti Prima (USD 1,42juta)
E. Kalimantan
Kutai Kertanegara
(Bayan Group) PT. Bayan Resources 90%, Abdul Sani Ambo Poke 9.1%, Alif Machmud Idrus 0.9%.
IUP: Bara Harmonis Batang Asam (USD 1,35juta) IUP: Unit Desa Gajah Mada (USD 1,29juta)
Jambi
Bungo
Kalimantan Selatan
Kotabaru
IUP: Lianganggang Cemerlang (USD 1,26juta)
Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu
IUP : Karya Gemilang Limpah Rezeki (USD 1,25juta)
S. Kalimantan
East Barito
IUP: Alamjaya Barapratama/Asta Minindo (USD 1,24juta)
Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara
IUP: Padang Anugrah (USD 1,22juta)
Kalimantan Tengah
Barito Utara
PT. Surya Prisma Indah 90%, Ermanto Arifin 10%.
26
Unit Produksi dan Royalti Tahun 2011
Propinsi
Kabupaten
IUP: Energi Batu Bara Lestari (USD 1,21juta)
Kalimantan Tengah
Tapin
IUP: Unit Desa Makmur (USD 1,17juta)
Kalimantan Tengah
Tapin
IUP : Surya Sakti Darma Kencana (USD 1,17juta)
S. Kalimantan
Tanah Laut
IUP: Energi Bumi Kartanegara (USD 1,16juta)
Kalimantan Timur
Kota Samarinda
IUP: Nusantara Berau Coal (USD 1,12juta)
Kalimantan Timur
Berau
IUP: Harfa Taruna Mandiri (USD 1,11juta)
C. Kalimantan
Barito Utara
IUP : Gunung Harang Sejahtera (USD 1,1juta)
E. Kalimantan
Kutai Kartanegara
IUP: Mitrabara Adiperdana (USD 1,09juta)
Kalimantan Timur
Malinau
IUP: International Prima Coal (USD 1,08juta)
Kalimantan Timur
Kota Samarinda
IUP: Danau Mashitam (USD 1,02juta)
Bengkulu
Bengkulu Tengah
IUP: Mahkota Karya Utama (USD 1,00juta)
Kalimantan Barat
Sanggau
IUP: Baramega Citra Mulia Persada (USD 0,95juta) PKP2B: Baturona Adimulya (USD 0,94juta)
Kalimantan Selatan
Kotabaru
Sumatra Selatan
Musi Banyuasin
IUP: Gunung Sambung (USD 0,92juta)
Kalimantan Selatan
Banjar
IUP : Kutai Energi (USD 0,91juta)
Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara
Pemilik
27
Unit Produksi dan Royalti Tahun 2011
Propinsi
IUP : Anugerah Bara Kaltim (USD 0,88juta)
Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara
IUP: Kusuma Raya Utama (USD 0,87 juta)
Bengkulu
Bengkulu Tengah
IUP: Unit Desa Nusantara (USD 0,87juta)
Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu
IUP: Amanah Anugerah Adi Mulia (USD 0,87juta) IUP: Kutai Bara Abadi (USD 0,86 juta)
Kalimantan Selatan
Tanah Laut
Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara
PKP2B: Kadya Caraka Mulia (USD 0,84juta)
Kalimantan Selatan
Banjar
IUP: Borneo Emas Hitam/ Sanga Coal Indonesia (USD 0,82 juta)
Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara
IUP: Anugerah Borneo Coal (USD 0,80juta)
Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu
IUP: Panca Prima Mining (USD 0,76 juta)
Kalimantan Timur
Kota Samarinda
IUP : Kuansing Inti Makmur (USD 0,73juta)
Jambi
Bungo
IUP: Nan Riang (USD 0,72juta) IUP: Tanjung Batang Asam (USD 0,71juta)
Jambi
Batanghari
Jambi
Bungo
IUP: Gerbang Mitra Kalimantan (USD 0,69juta) Timur IUP: Lamindo E. Kalimantan Intermultikon (USD 0,68juta)
Kabupaten
Kutai Kartanegara Bulungan
Pemilik
(Sinar Mas Group) PT. Golden Energy Mines Tbk 99.99% ; PT. Sinar Mas Cakrawala 0.01%
PT. Adani Global 100% (Adani Group)
28
Unit Produksi dan Royalti Tahun 2011
Propinsi
Kabupaten
IUP: Bara Prima Pratama (0,67juta) IUP: Aman Toebillah Putra (USD 0,67juta)
Riau
Indragiri Hilir
Sumatra Selatan
Lahat
IUP: Sinamarinda Lintas Nusan tara (USD 0,66juta)
Sumatra Barat
Dharmasraya
IUP: Belengkong Mineral Resources (USD 0,65juta)
Kalimantan Timur
Paser
IUP: Gunung Persada Mulia (USD 0,64juta)
Kalimantan Selatan
Tapin
IUP: Makmur Bersama (USD 0,63juta)
Kalimantan Selatan
Banjar
IUP: Usaha Baratama Jesindo (USD 0,61juta)
Kalimantan Selatan
Tanah Bumbu
IUP: Tiara Graha Sejati (USD 0,60juta)
Kalimantan Timur
Kutai Kartanegara
IUP: Unit Desa Karya Lestari (USD 0,60juta)
Kalimantan Selatan
Tapin
IUP: Kaltim Global (USD 0,58juta)
Bengkulu, Sumatra Selatan
Bengkulu Utara, Musi Banyuasin
IUP: Unit Desa Penerus Baru (USD 0,57juta)
Kalimantan Selatan
Tapin
IUP: Pribumi Citra Megah Utama (USD 0,56juta)
Kalimantan Selatan
Tanah Laut
IUP : Mitra Bumi Sejahtera (USD 0,55juta)
Kalimantan Selatan
Tanah Laut
IUP: Satria Mahkota Gotek (USD 0,55juta)
Kalimantan Timur
Paser
IUP : Bumi Merapi Energy (USD 0,54juta)
S. Sumatera
Lahat
Pemilik
29
Unit Produksi dan Royalti Tahun 2011
Propinsi
Kabupaten
IUP : Serongga Sumber Lestari (USD 0,52juta)
S. Kalimantan
Kotabaru
IUP: Unit Desa Ikhlas Membangun (USD 0,52juta)
Kalimantan Selatan
Tapin
IUP: Manunggal Inti Artamas (USD 0,51juta)
Riau
Kuantan Sengingi
IUP : Astri Mining Resources (USD0,63juta tahun 2010; USD 0,47juta tahun 2011) IUP : Moriss (USD0,59juta (2010); USD0 (2011)) IUP : Anugrah Sukses Gemilang (USD0,54juta tahun 2010; USD 0,48juta tahun 2011)
S. Kalimantan
Tanah Bumbu
E. Kalimantan
Kutai Kartanegara
S. Kalimantan
Tanah Bumbu
Pemilik
Astri Group
Sumber: Disusun berdasarkan data pembayaran royalti tahun 2010 dan 2011 Ditjen Minerba, dan Indonesian Coal Book 2012/2013. Untuk melengkapi informasi pemilik pada tabel di di atas, pelaporan EITI tahap kedua akan meminta perusahaan mineral dan batubara untuk mengisi pemilik saham yang berlaku per tanggal 31 Desember 2011.
V.
Metode rekonsiliasi dan batas bawah yang akan ditelusuri
Perpres Nomor 26 Tahun 2010 Pasal 8 menyebutkan tentang penunjukan rekonsiliator untuk memperbandingkan laporan penerimaan yang diterima oleh Pemerintah dengan laporan yang dibayarkan oleh perusahaan/unit produksi. Rekonsiliator akan memperbandingkan laporan dari kedua pihak. Jika ditemukan perbedaan, maka akan dilakukan pencarian bukti-bukti hingga penyebab perbedaan dapat diketahui. Jika perbedaan masih ada tetapi penyebab perbedaan tidak ditemukan, maka dapat dilakukan audit terbatas, atau proses selesai sampai pada angka perbedaan tersebut. Namun demikian, audit terbatas akan diupayakan seminimal mungkin. Batas bawah yang perlu ditelusuri harus ditetapkan oleh Tim Pelaksana Transparansi. Batas bawah ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah angka yang berbeda,
30
tingkat kerumitan dokumen, dan waktu rekonsiliasi. Untuk itu, diperlukan pembahasan oleh tim setelah tabel perbandingan diperoleh pada tahap pertama.
VI.
Daerah yang akan masuk dalam pelaporan kedua
Laporan kedua EITI Indonesia akan memuat laporan dari satu atau dua daerah. Untuk itu perlu ditetapkan daerah yang dianggap cukup memenuhi kriteria mewakili penerimaan negara dan daerah, komoditas, dan dianggap telah memiliki kesiapan (readiness) untuk keberhasilan laporan EITI tahap kedua ini. Terdapat dua level daerah yang mungkin dimasukkan dalam pelaporan kedua ini, yaitu tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota. Hasil rapat Tim Pelaksana tanggal 31 Januari 2013, meminta kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk memberikan saran dan masukan nama daerah yang akan melapor. Surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-117/PK/2013, tanggal 26 Februari 2013 mengajukan daerah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 13 Daftar Usulan Daerah Penghasil dalam Pelaporan EITI Tahap II No
DAERAH PENGHASIL
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) MINYAK BUMI
1
PROV. KALIMANTAN TIMUR
GAS BUMI
CHEVRON INDONESIA (CICO)
CHEVRON INDONESIA (CICO)
TOTAL E&P INDONESIE
TOTAL E&P INDONESIE
INPEX
INPEX
JOA TOTAL TENGAH 2
KAB. BENGKALIS, RIAU
BOBP. BUMI SIAK PUSAKO CPI KONDUR PETROLEUM
3
KAB. MUARA ENIM, SUMSEL
PT. PERTAMINA EP (KSO TECHWIN)
PERTAMINA EP (LEKOM MARAS) PERTAMINA EP (ex. SUMBAGSEL)
PT. PERTAMINA EP
JOBP-GOLDEN SPIKE
GERARDO PUTRA MANDIRI
MEDCO LEMATANG PSC
JOBP. GOLDEN SPIKE IND. LTD
MEDCO E&P PSC
PT. PERTAMINA EP (UBEP BENAKAT)
UBEP. LIMAU RETCO PRIMA ENERGY MEDCO E&P LEMATANG EASCO RADEKA SOKARAJA MEDCO S&C SUM. UBEP. ADERA PT. PERTAMINA EP. (KSO PRISMA KP MINYAK)
31
No 1
Daerah Kab. Banjar, Kalsel
2 3
Kab. Tabalong, Kalsel Kab. Muara Enim, Sumsel
4
Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim
Perusahaan Pemegang Ijin PD. Baramarta PT. Bangun Banua Persada K PT. Sumber Kurnia Buana PT. Tanjung Alam Jaya PT. Kadya Caraka Mulia PT. Baratama PT. Gunung Sambung PT. Makmur Bersama PT. Adaro Indonesia PT. Bukit Asam PT. Manambang Muara Enim PT. Multi Harapan Utama PT. Tanito Harum PT. Gunung Bayan Pratama Coal PT. Lanna Harita Indonesia PT. Mahakam Sumber Jaya (G.III) PT. Insani Bara Perkasa PT. Singlurus Pratama PT. Santan Batubara PT. Kartika Selabumi Mining PT. Anugrah Bara Kaltim/Multi Sarana Avindo PT. Tuah Bumi Etam PT. Tias Patriot Sejahtera PT. Transisi Satu Nama PT. Tiara Graha Sejati PT. Sanga Coal Indonesia/Alhasanie PT. Sinar Kumala Naga PT. Alam Jaya Bara Pratama/Astaminindo PT. Permata Hitam Prima PT. Bukit Baiduri Energi PT. Kaltim Batumanunggal PT. Indomining PT. Jembayan Muarabara PT. Kayan Putra Utama Coal PT. Adimitra Baratama Nusantara PT. Kemilau Rindang Abadi PT. Bina Mitra Sumber Arta PT. Kitadin PT. Lembu Swana Perkasa PT. Mega Prima Persada PT. Bukit Menjangan Lestari PT. Gema Rahmi Persada PT. Borneo Emas Hitam PT. Kutai Bara Abadi
Jenis Pengusahaan PKP2B PKP2B PKP2B PKP2B PKP2B KP KP KP PKP2B KP KP PKP2B PKP2B PKP2B PKP2B PKP2B PKP2B PKP2B PKP2B PKP2B KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP
Sumber: Surat Dirjen Perimbangan Keuangan No. S-117/PK/2013, 26 Februari 2013 32
Tim Pelaksana mempertimbangkan masukan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tersebut. Dan dalam rapat tanggal 14 Maret 2013 diputuskan bahwa Pemerintah Daerah yang akan melapor pada pelaporan EITI Indonesia tahap kedua adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
VII. Penutup Catatan ruang lingkup ini telah dibahas dalam rapat Tim Pelaksana tanggal 2 Agustus 2012, 31 Januari 2013, 14 Maret 2013, dan ditetapkan terakhir pada rapat Tim Pelaksana tanggal 28 Maret 2013. Catatan ruang lingkup ini menjadi dasar untuk pelaporan EITI Indonesia tahap kedua yaitu untuk tahun 2010 dan 2011. Formulir pelaporan yang dimuat dalam lampiran juga telah dibahas dalam rapat-rapat tersebut di atas. Dan penetapan bahwa entitas pelapor mulai mengisi telah diputuskan dalam rapat Tim Pelaksana tanggal 16 Juli 2013.
33
