CATATAN KATALOG PPL IKPI 64 KATALOG PPL IKPI 1 SAMBUTAN KETUA UMUM IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (I K P I)

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 64

1

CATATAN

SAMBUTAN KETUA UMUM IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (I K P I) Assalamualaikum Wr. Wb., Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridho, bimbingan serta petunjuk-Nya sehingga kami dapat menyusun edisi perdana Katalog Pengembangan Profesional Berkelanjutan atau disingkat dengan (PPL) untuk para anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau disingkat (IKPI) pada tahun 2010 ini. Dalam katalog ini disajikan modul-modul untuk PPL bagi anggota IKPI khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Semoga PPL yang diselenggarakan oleh IKPI ini dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi masyarakat perpajakan Indonesia. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu atas terbitnya katalog ini, khususnya pada Departemen Pendidikan dan Biro PPL atas kepeduliannya kepada organisasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan anggota IKPI pada khususnya dan masyarakat perpajakan Indonesia pada umumnya. Jakarta, 27 Januari 2010 Hormat kami, Pengurus Pusat IKPI

Sukiatto Oyong, SE, Ak, MSi Ketua Umum

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 2

63

DAFTAR ISI

PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN PERIODE 2010 : Sambutan Ketua Umum ........................................................................ 1 Profile .................................................................................................. 5 Susunan Pengurus IKPI Pusat ................................................................ 9 Definisi PPL .......................................................................................... 11 Ketentuan PPL ...................................................................................... 12 Kalender Ringkas PPL ............................................................................ 20 Topik-topik PPL .................................................................................... 21 KUP-001 : Penanganan Pemeriksaan Pajak Yang Efektif dan Efisien .......................... 21 KUP-002 : Prosedur Upaya Hukum Sengketa Perpajakan (Keberatan, Banding, PK) .... 22 PI-001 : Apa & Bagaimana aktifitas WP LN di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai BUT versi Perpajakan Indonesia ................................................. 24 PI-002 : OECD & UN Model Plus Komentarnya vs UU PPh – Aspek BUT dan Pemajakan Laba Usaha ......................................................................... 25 PI-003 : OECD & UN Model Plus Komentarnya atas Penghasilan dari Modal, Usaha Tertentu, Pembatasan dan Metode Kredit...................................... 27

CATATAN

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 62

3

(2) Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Pengurus Pusat IKPI Nomor KEP-001/SK-PP.IKPI/II/2009 dinyatakan tidak berlaku. Ditetapkan tanggal

: 28 Juli 2009

di

: Batam

PI-004 : Perpajakan Internasional vs Perpajakan Indonesia – Hak Pemajakan Atas Harta Tak Berwujud (Lisensi, Software, Merek dll) ............................ 28 PJK-005 : Aspek Pajak Usaha Joint Operation (Konstruksi) dan Akuntansinya ........... 29 PJK-016 : Aspek Pajak Usaha Yayasan Pendidikan dan Akuntansinya ....................... 30 TP-001 : Tax Planning pada WP OP ..................................................................... 31 TPC-001 : Matrikulasi Transfer Pricing.................................................................... 33 TPC-002 : Kupas Tuntas Transfer Pricing dan Implikasinya ...................................... 33 Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) ................................................. 35 Kursus Brevet Pajak A-B-C..................................................................... 44 Persiapan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BIMBEL) ............................... 48 Lampiran Keputusan Kongres IX ............................................................ 51

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 4

61

Pasal 12 (1) Sanksi terhadap anggota yang tidak memenuhi ketentuan SKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan AD/ART. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota

PPL IKPI PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TAHUN 2010

yang tidak memenuhi ketentuan SKPPL di atas dalam bentuk: a. Peringatan I; b. Peringatan II; c.

Pembekuan Keanggotaan; atau

d. Pencabutan Keanggotaan. (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikecualikan dalam hal: a. anggota berada di luar Indonesia untuk jangka waktu 12 bulan

Berdasarkan Keputusan Kongres IX IKPI NOMOR 10/KONGRES IX/IKPI/2009

secara berturut-turut; atau b. sakit permanen.

TENTANG Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL)

Pasal 13

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih

(IKPI)

lanjut dengan Keputusan Ketua Umum IKPI setelah mendengar pendapat Rapat Pengurus Pusat.

Di Batam Pasal 14 (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 dengan periode sosialisasi sejak ditetapkan hingga tanggal 31 Desember 2009 dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 60

5

(2) Pelaporan kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PROFILE

dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya

Bagaimana cara menjadi anggota IKPI?

tahun takwim;

Ada 2 (dua) cara untuk menjadi Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), yang pertama calon anggota harus melalui seleksi yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang sering disebut dengan Ujian Nasional atau Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). Jika peserta sudah mengikuti ujian tersebut dan dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri menjadi anggota IKPI. Cara yang kedua, calon anggota adalah pensiunan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diberikan tanda/piagam penghargaan oleh DJP sesuai dengan kategori yang ditentukan oleh DJP.

(3) Pelaporan kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan menggunakan formulir yang ditentukan. Pasal 10 (1) Biro PPL melakukan penghitungan SKPPL berdasarkan laporan yang disampaikan oleh anggota; (2) Hasil penghitungan SKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Departemen Pendidikan Internal IKPI untuk diterbitkan rekaman SKPPL bagi anggota yang bersangkutan melalui Pengurus Cabang IKPI masing-masing; (3) Rekaman SKPPL bagi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada anggota paling lambat 1 (satu) bulan sejak Biro PPL menerima laporan SKPPL dari anggota. Pasal 11 (1) Pelaksanaan PPL Terstruktur di lingkungan IKPI dapat dilakukan melalui kerja

sama

formal

dengan

pihak

lain

berdasarkan

keputusan/persetujuan Ketua Umum IKPI setelah Ketua Umum IKPI mendengar pendapat Rapat Pengurus Pusat; (2) Materi PPL Terstruktur yang dilakukan oleh Pihak Ketiga sebagaimana pada ayat (1) ditentukan oleh Departemen Pendidikan Internal.

Apa kelebihan menjadi anggota IKPI? Setelah terdaftar sebagai konsultan pajak yang resmi, akan mendapatkan fasilitas lebih dibanding yang non anggota, seperti halnya perlakuan khusus untuk anggota dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh IKPI, juga akan selalu diberikan informasi perihal aturan perpajakan yang terkini baik melalui seminar, workshop maupun dalam bentuk lain. Apa ciri khas anggota IKPI? Sebagai konsultan pajak berijin dan anggota IKPI tentunya mempunyai ciri khas dalam setiap penampilan maupun tindak-tanduknya, karena setiap anggota terikat dengan kode etik profesi konsultan pajak, dan setiap anggota dibekali tanda pengenal berbentuk ID CARD dilengkapi dengan Strata Kelulusannya, tingkat A, B atau C. Kesempatan untuk sharing dengan Konsultan Pajak. Sebagai Konsultan Pajak Senior dan Yunior tentunya sangat perlu untuk saling berbagi satu sama lain dalam banyak hal, khususnya dalam pengembangan profesi konsultan pajak. Kemudahan meng-up date perkembangan perpajakan. Dengan komunikasi yang intensif antar konsultan pajak baik Senior maupun Yunior tentunya akan menambah banyak pengetahuan seputar perkembangan dunia perpajakan.

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 6

59

Pasal 7

SEKILAS IKPI Visi

(1) Untuk

Menjadi wadah tunggal dari profesi para konsultan pajak Indonesia yang terpercaya dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap kemajuan bangsa. Misi Beberapa misi yang diemban antara lain : -

Mempersatukan seluruh konsultan pajak di Indonesia.

-

Menciptakan organisasi yang kuat, bersih, berwibawa dan beretika.

-

Memelihara hubungan yang harmonis dengan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas.

-

Berperan serta dalam menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban perpajakan mereka.

Maksud dan tujuan -

Meningkatkan peranan IKPI melalui anggotanya dalam membantu setiap program pemerintah berkaitan dengan bidang perpajakan.

-

Meningkatkan mutu pengetahuan anggota IKPI.

-

Memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggotanya dalam menjalankan profesinya.

Keanggotaan Anggota IKPI adalah Konsultan Pajak yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

kegiatan

PPL Terstruktur Non Tatap Muka sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dihitung sebanyak 4 (empat) SKPPL; (2) Penilaian kegiatan PPL Terstruktur Non Tatap Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut : a. Untuk kegiatan yang dilakukan kurang dari 7 (tujuh) jam dalam sehari dihitung sebanyak 4 (empat) SKPPL; b. Untuk kegiatan yang dilakukan 7 (tujuh) jam atau lebih dalam sehari dihitung sebanyak 6 (enam) SKPPL; (3) Penilaian kegiatan PPL Terstruktur Non Tatap Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut : a. Kegiatan menulis artikel secara mandiri dihitung sebanyak 4 (empat) SKPPL per artikel; b. Kegiatan menulis satu judul buku yang memiliki ISBN, baik oleh seorang pengarang atau lebih, dihitung sebanyak 20 (dua puluh) SKPPL per judul buku. Pasal 8 Penilaian setiap kegiatan PPL Tidak Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dihitung sebanyak 4 (empat) SKPPL. Pasal 9 (1) Setiap anggota melaporkan kegiatan PPL yang telah diikuti dalam 1 (satu) tahun takwim kepada Pengurus Pusat IKPI dengan tembusan kepada Pengurus Cabang tempat anggota terdaftar;

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 58

7

Pasal 5

(1)

Anggota IKPI terdiri dari:

Dalam periode 1 (satu) tahun takwim setiap anggota wajib mencapai

-

Anggota Biasa; yaitu setiap konsultan pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak dari Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pajak.

20 (dua puluh) SKPPL. (2)

Apabila anggota dalam periode 1 (satu) tahun melakukan kegiatan PPL Terstruktur dan PPL Tidak terstruktur, PPL Terstruktur yang penyelenggaraannya

dilakukan

oleh

IKPI

sekurang-kurangnya

-

Anggota baru, yang terdaftar pada tahun pertama kurang dari 6 (enam) bulan dalam satu tahun takwin, dibebaskan dari pemenuhan kewajiban SKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

(4)

Dalam hal anggota tidak mencapai dimaksud

pada

ayat

jumlah

SKPPL

sebagaimana

Luar biasa. Anggota Luar Biasa; yaitu setiap orang yang melakukan pekerjaan dibidang perpajakan dan memiliki sertifikat dari Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) atau Piagam Penghargaan Setara Brevet yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak, tetapi tidak/belum memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak; dan,

mencapai 15 (lima belas) SKPPL. (3)

Biasa.

-

Anggota Kehormatan. Anggota Kehormatan; yaitu setiap orang yang diangkat oleh Pengurus Pusat karena memiliki kemampuan untuk ikut memelihara dan memajukan organisasi IKPI.

(1) atau (2), kekurangan SKPPL harus

dipenuhi pada tahun berikutnya.

Peningkatan kompetensi anggota Dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan antara lain :

Pasal 6 (1) Penilaian kegiatan PPL Terstruktur

Tatap

muka,

sebagaimana

-

Menyelenggarakan seminar, ceramah, lokakarya, diskusi, PPL (Pengembangan Profesional Berkelanjutan), atau kegiatan sejenis untuk meningkatkan pengetahuan anggota dan masyarakat Wajib Pajak;

-

Menyelenggarakan perpustakaan, dokumentasi dan penerbitan;

-

Menyediakan informasi perpajakan bagi anggota;

-

Membuat pedoman tentang sikap dan tata cara anggotanya dalam melaksanakan profesinya dan melakukan penyesuaian sesuai perkembangan lingkungan;

-

Memperjuangkan peningkatan ruang lingkup profesi Konsultan Pajak;

-

Melakukan penelitian dan pengkajian di bidang perpajakan .

-

Melaksanakan pengawasan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dan Kode Etik IKPI;

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang kegiatannya diselenggarakan oleh IKPI, adalah sebagai berikut : a. Untuk

kegiatan

yang dilakukan kurang 7 (tujuh) jam dalam

sehari dihitung sebanyak 4 (empat) SKPPL; b. Untuk kegiatan yang dilakukan 7 (tujuh) jam atau lebih dalam sehari dihitung sebanyak 8 (delapan) SKPPL; (2) Untuk

SKPPL

Terstruktur

Tatap

Muka

yang

kegiatannya

diselenggarakan oleh pihak lain selain IKPI, SKPPL dihitung sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang diperoleh pada ayat (1).

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 8

57

-

Memelihara dan memupuk hubungan serta kerjasama yang lebih baik dengan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas;

-

Berperan serta dalam forum internasional di bidang perpajakan, antara lain dalam bentuk seminar, konferensi, pertukaran informasi, dan lain sebagainya;

-

Melakukan kegiatan dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

USKP (Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003, IKPI telah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). Dalam penyelenggaraan USKP tersebut IKPI bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI (BPPK). Berkenaan dengan hal itu, IKPI telah membentuk badan independen yaitu Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP). USKP dilakukan tiga kali dalam setahun yaitu bulan Mei, Agustus dan Nopember. BP-USKP tengah melakukan penyelarasan bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berkenaan dengan sertifikasi profesi yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004. Dengan demikian BP-USKP akan menjadi badan independen pemberi sertifikasi bidang perpajakan untuk layanan publik yang memiliki legitimasi penuh sesuai perundangan yang berlaku.

c.

d. Diskusi Panel; e. Seminar; f.

Konferensi; atau

g. Kegiatan lainnya yang sejenis: yang materinya meliputi bidang akuntansi,

perpajakan dalam

arti

luas,

hukum, teknologi informasi, dan pengembangan

kepribadian. (2) PPL Terstruktur Non Tatap Muka adalah bentuk PPL yang dilakukan dengan cara : a. Program PPL jarak jauh yang diselenggarakan oleh IKPI; b. Mengajar, menjadi instruktur, dan menjadi nara sumber di lingkungan IKPI dan institusi yang bekerja sama secara formal dengan IKPI; c.

Menulis artikel dalam Warta IKPI dan majalah Berita Pajak, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan profesi konsultan pajak dan dipublikasikan;

(3) PPL Tidak Terstruktur adalah bentuk PPL yang dilakukan dengan cara : a. Mengikuti

Kongres,

Kongres

Luar Biasa, Musyawarah Kerja

Nasional, Rapat Koordinasi, Rapat Anggota, Rapat Pengurus

Peranan untuk masyarakat internasional IKPI telah menjadi anggota Asia Oceania Tax Consultants Association (AOTCA) sejak tahun 2001 dan selaku anggota, IKPI aktif mengikuti pertemuan tahunan yang diadakan oleh AOTCA.

Lokakarya;

Pusat, Rapat Pengurus Daerah, Rapat Pengurus Cabang, atau rapat lainnya dalam lingkungan IKPI; b. Mewakili IKPI dalam pertemuan dengan pihak di luar IKPI melalui penunjukan resmi; c.

Menjadi anggota tim atau panitia dalam rangka kegiatan IKPI yang bersifat ad hoc.

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 56

9

6. Pengembangan Profesional Berkelanjutan

(PPL)

adalah

upaya

atau kegiatan yang ditempuh setiap anggota untuk memelihara dan mengembangkan kompetensinya; 7. PPL Terstruktur adalah bentuk PPL dengan cara tatap muka dan atau non tatap muka;

PENGURUS PUSAT IKPI Susunan Pengurus Pusat IKPI masa bakti 2009-2014 : DEWAN PEMBINA Ketua Anggota

8. PPL Tidak Terstruktur adalah bentuk PPL berupa upaya atau kegiatan tertentu yang dilakukan anggota dalam lingkungan IKPI atau di luar lingkungan IKPI dengan penunjukan resmi;

DEWAN KEHORMATAN Ketua Anggota

9. Satuan Kredit Pengembangan Profesional Berkelanjutan (SKPPL) adalah angka penilaian yang ditentukan untuk setap jenis PPL Terstruktur dan atau PPL Tidak terstruktur. 10. Biro PPL adalah unit kerja purna waktu di bawah kendali Departemen Pendidikan Internal Pengurus Pusat IKPI yang mengurusi kegiatan PPL bagi anggota. Pasal 2 Setiap anggota wajib mengikuti Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pasal 3 Kepada anggota yang mengikuti PPL diberi SKPPL. Pasal 4 (1) PPL Terstruktur Tatap Muka adalah bentuk PPL yang dilakukan dengan cara mengikuti: a. Pelatihan; b. Kursus;

: Drs. A. Prijohandojo Kristanto : Dra. J. Engeline T. Siagian Yudie Prawira Paimanta, SE Melisa Himawan, bba : Drs. Christian B. Marpaung : Drs. I Gusti Rai Putra Drs. Hariansyah

Dr. Agus S.Suryadi, SH, MH.MSi. MKn.

Ketua Umum Sekretaris Umum Sekretaris I (Eksternal) Sekretaris II (Internal) Kepala Biro Hukum Kepala Biro Humas Anggota Biro Humas Anggota Biro Humas Bendahara Umum Wakil Bendahara Umum Akuntansi & Keuangan

: : : : : : : : : : :

Sukiatto Oyong, SE. Ak. Msi. Drs. Teddy T. Suryoprabowo Budianto Widjaja, SE. MBA. Dra. Lily Eka Noviany, Ak. Fidel, SE. SH. MM. MH. Untung Sudarmo, SH. MM. S. Suyanto Rahardjo, SE. MBA. Susy Suryani Suyanto, SE. SH. MH. Rafael K. Abdisa, BA. Dra. Elies Yanti, Ak. Drs. Sugito Wibowo, Ak. MM.

Ketua Departemen Dalam Negeri Ketua Bidang Anggota

: Drs. Herman Juwono, CPA. : Irma Martani, SE. : Drs. Achmad Fauzi, Msi.

Ketua Departemen Luar Negeri Ketua Bidang Anggota

: Dra. Sri Wahyuni Sudjono : Elly Djoenaidi, SE. : Ruston T, Ak. MSi. Int. Tax BKP.

Ketua Departemen Litbang dan Standar Profesi Ketua Bidang Anggota

: Suryohadi Djulianto, SH. MM. : Lani Dharmasetya, S.Sos. MM. : Kumala Kamil, SH.

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 10

55

Ketua Departemen Pendidikan Ketua Bidang Anggota

: Dra. Lisa Purnamasari : Dra. Dwie Areany Kesuma : Yoko Hartono, SE. MH. Suwarta, SE. MH. Ak.

Kepala Biro PPL Anggota Biro PPL

: Ir. Hary Mulyanto, MM. : Sonny Triharsono, SH. MSc.

Ketua Departemen Pembinaan Anggota dan Organisasi Ketua Bidang Anggota

: Drs. Suradi Toha, MM. : Sistomo, Ak. MM. : Henkie Djajadibrata

Ketua Departemen Informasi dan Teknologi Ketua Bidang Anggota

: Peter Anugrah, SE. : Jahja Sulaiman, BAC. : Anton Prawira, SE.

b. Hasil musyawarah dalam Kongres IX Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Batam tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2009. :

Mengingat

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. MEMUTUSKAN

: Menetapkan

KEPUTUSAN KONGRES IKATAN

KONSULTAN

PAJAK INDONESIA TENTANG PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN Pasal 1

Ditetapkan : Jakarta Pada tanggal : 27 Agustus 2009 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan : 1. Ikatan Konsultan organisasi

Pajak

yang beranggotakan

dibentuk berdasarkan Sukiatto Oyong, SE. Ak. Msi. Ketua Umum

Indonesia

(IKPI)

adalah

suatu

para Konsultan Pajak dan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku; 2. Anggaran Dasar (AD) adalah Anggaran Dasar IKPI 3. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah Anggaran Rumah Tangga IKPI; 4. Kode Etik adalah Kode Etik IKPI; 5. Anggota adalah Anggota Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ART;

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 54

11

LAMPIRAN KEPUTUSAN KONGRES IX

DEFINISI PPL

NO. 10/KONGRES IX/IKPI/2009 Tentang

PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN Menimbang

:

a. Bahwa

anggota

Ikatan

Konsultan

Pajak

-

PPL Terstruktur, yaitu bentuk PPL dengan cara tatap muka dan atau non tatap muka,

-

Indonesia

PPL Tidak Terstruktur, yaitu bentuk PPL berupa upaya atau kegiatan tertentu yang dilakukan anggota dalam lingkungan IKPI atau di luar lingkungan IKPI dengan penunjukan resmi.

perpajakan

Indonesia

sejalan

dengan

Setiap anggota yang sudah mengikuti baik PPL Terstruktur maupun Tidak Terstruktur akan mendapatkan kredit poin berupa SKPPL yang akan direkam setiap tahunnya oleh Biro PPL.

Indonesia adalah Konsultan Pajak yang turut mendukung

terlaksananya

perundang-undangan

ketentuan

perpajakan

dengan sebaik-baiknya; b. Bahwa bersifat

ketentuan dinamis,

perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan

TUJUAN PPL

budaya baik di tingkat Nasional maupun

Sebagai wadah dari seluruh konsultan pajak yang ada di Indonesia tentunya sudah seharusnya IKPI menjalankan PPL dalam rangka pelayanan ke anggota dan untuk menjaga kompetensi dalam menghadapi persaingan global yang akan segera masuk Indonesia dalam waktu dekat.

Internasional; c.

Bahwa untuk dapat mengikuti dan memahami ketentuan perpajakan yang bersifat dinamis tersebut, konsultan pajak perlu memelihara, dan mengembangkan kompetensinya;

d. Bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c, perlu ditetapkan Keputusan tentang Pengembangan Profesional Berkelanjutan. Memperhatikan

:

Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) adalah upaya dan kegiatan yang ditempuh setiap anggota untuk memelihara dan mengembangkan kompetensinya. Dalam pengertiannya PPL mempunyai beberapa macam bentuk, antara lain :

a. Pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam Musyawarah Kerja Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Cisarua Bogor tanggal 11 sampai dengan 13 Juni 2008.

Masing-masing konsultan pajak yang sudah berpraktek akan menghadapi tuntutan dan tantangan baik yang berasal dari dirinya sendiri sebagai konsultan yang berijin, maupun dari klien-kliennya dalam menghadapi kasus yang terkini. Dengan mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh IKPI diharapkan setiap anggota terus mempertahankan pengetahuan perpajakannya dan mengembangkannya sesuai dengan peraturan berlaku dan tuntutan bisnis yang semakin hari semakin luas dan bervariasi.

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 12

53

Pasal 1 Menyetujui usulan Komisi PPL − Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagaimana yang disampaikan dalam sidang paripurna IV dengan penyempurnaan sesuai saran dan masukan dari peserta kongres IX IKPI.

KETENTUAN PPL DENGAN BEBERAPA PENJELASAN

Pasal 2 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannya dan akan diadakan perubahan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Kepulauan Riau

Ditetapkan di

: Batam,

Pada Tanggal

: 28 Juli 2009

DAN PENGHITUNGAN POIN-POIN SK-PPL PIMPINAN SIDANG KONGRES IX IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

Hariansyah Ketua

Arslan Soekoen Wakil Ketua

J.M Harianto Sekretaris

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 52

13

KEPUTUSAN KONGRES IX IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA NO. 10/KONGRES IX/IKPI/2009

TENTANG PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PPL) IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (IKPI) Menimbang

Mengingat

Menetapkan

:

:

a. Bahwa anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia adalah Konsultan Pajak yang mendukung terlaksananya ketentuan perundang-undangan perpajakan Indonesia dengan sebaik-baiknya; b. Bahwa ketentuan perpajakan Indonesia bersifat dinamis, sejalan dengan perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya baik di tingkat Nasional maupun Internasional; c. Bahwa untuk dapat mengikuti dan memahami ketentuan perpajakan yang bersifat dinamis tersebut, konsultan pajak perlu memelihara, dan mengembangkan kompetensinya; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 3, perlu ditetapkan Keputusan tentang Pengembangan Profesional Berkelanjutan. a. Pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam Musyawarah Kerja Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Cisarua Bogor tanggal 11 sampai dengan 13 Juni 2008. b. Hasil musyawarah dalam Kongres IX Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Batam tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2009.

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KONGRES IX IKPI TENTANG PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PPL) IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (IKPI).

SEKILAS PPL IKPI DAN PENGHITUNGAN SKPPL Mengapa anggota IKPI harus mengikuti PPL? IKPI berkeyakinan bahwa PPL adalah esensial bagi pengembangan diri setiap profesional perpajakan agar tetap memiliki pengetahuan dan wawasan terkini yang sekaligus dapat meningkatkan kompetensinya di bidang perpajakan. Melalui peranserta dalam modul PPL yang berkualitas, anggota diharapkan akan memiliki rasa percaya diri yang pada gilirannya dapat memberikan jasa yang semakin berkualitas kepada para kliennya. Penyelenggaraan kegiatan PPL oleh IKPI, secara langsung akan meningkatkan kredibilitas para anggota dibawah naungan IKPI maupun bagi IKPI sendiri di mata masyarakat oleh karena para anggotanya memiliki kemampuan teknis terkini. Disamping itu, kegiatan PPL juga ditujukan untuk meningkatkan hubungan silahturahmi diantara para anggota baik dalam kegiatan organisasi maupun kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh IKPI. Kewajiban SKPPL bagi anggota IKPI Setiap anggota IKPI wajib mencapai 20 (dua puluh) Satuan Kredit PPL (SKPPL) per tahun, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 15 (lima belas) SKPPL kegiatan PPL Terstruktur, dan sisanya dipenuhi dari kegiatan PPL Tidak Terstruktur. Dalam hal anggota IKPI tidak memenuhi kewajiban pencapaian SKPPL di atas, kekurangan SKPPL harus dilunasi pada tahun berikutnya. Khusus bagi anggota baru IKPI yang belum melebihi 6 (enam) bulan pada tahun yang bersangkutan terdaftar diberi pengecualian dalam kewajiban pencapaian SKPPL ini. Sanksi bagi anggota IKPI yang tidak memenuhi kewajiban pencapaian SKPPL didasarkan pada AD/ART, kecuali bagi anggota yang: a. Menderita sakit permanen, atau; b

Berada di luar negeri selama 12 bulan berturut-turut.

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 14

51

Apa yang dimaksud PPL Terstruktur? Kegiatan PPL Terstruktur terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu: PPL Terstruktur Tatap Muka dan PPL Terstruktur Non Tatap Muka. Bentuk PPL Terstruktur Tatap Muka adalah: a. Pelatihan; b. Kursus; c.

Lokakarya;

d. Diskusi Panel; e. Seminar; f.

Konferensi; atau

g. Kegiatan lainnya yang sejenis: yang materinya meliputi bidang perpajakan dalam arti luas, akuntansi, hukum, teknologi informasi, dan pengembangan kepribadian. Penyelenggaraan PPL bentuk ini harus dilaksanakan oleh lembaga/institusi pendidikan dan pelatihan yang telah melakukan kerjasama dengan IKPI. Bentuk PPL Terstruktur Non-Tatap Muka adalah: a. Program PPL jarak jauh yang diselenggarakan oleh IKPI; b. Mengajar, menjadi instruktur, dan menjadi nara sumber di lingkungan IKPI dan institusi yang bekerja sama secara formal dengan IKPI; c.

Menulis artikel dalam Warta IKPI dan majalah Berita Pajak, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan profesi konsultan pajak dan dipublikasikan.

Apa yang dimaksud PPL Tidak Terstruktur? Bentuk PPL Tidak Terstruktur adalah: a. Mengikuti Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi, Rapat Anggota, Rapat Pengurus

KEPUTUSAN KONGRES IX IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) NOMOR 10/KONGRES IX/IKPI/2009 TENTANG Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Di Batam

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 50

15

PENDAFTARAN BIMBEL VIA EMAIL/FAX :

Pusat, Rapat Pengurus Daerah, Rapat Pengurus Cabang, atau rapat lainnya dalam lingkungan IKPI;

TTH-IKPI Tax Training House IKPI Graha TTH Lt. 2 Jl. Guru Mughni 106 Karet Semanggi Jakarta Selatan Telp

: 021-522-0680 ext. 202 / 021-522-7212

Mobile : 021-7013-6151; 0813-1011-4251 Fax

: 021-522-8535

Email

: [email protected] / [email protected]

Web

: http://ikpi.or.id atau http://juntseblog.blogspot.com

PEMBAYARAN : Transfer ke : A/C. : Cipta Bina Parama PT : 544-030-302-3 Bank : BCA Cabang Biak – Jakarta Ket. : Ketik Nama<Spasi>Kode Modul**) Contoh : ARDHINA KB-31 KETERANGAN : *) Tidak berlaku diskon lain, **) Wajib diisi dan di kirim via fax atau email.

b. Mewakili IKPI dalam pertemuan dengan pihak di luar IKPI melalui penunjukan resmi; c.

Menjadi anggota tim atau panitia dalam rangka kegiatan IKPI yang bersifat ad hoc.

Bagaimana penentuan SKPPL Terstruktur? Departemen Pendidikan IKPI akan menentukan modul-modul tema tahunan yang wajib diikuti oleh para anggota dengan judul “Program PPL Tahunan”. Modul-modul dalam “Program PPL Tahunan” ini ditentukan berdasarkan trend dan perkembangan dunia perpajakan terkini. Selain program ini, modul-modul yang tercantum dalam katalog dikategorikan sebagai “NonProgram Tahunan”. Penentuan SKPPL kegiatan PPL Terstruktur Tatap Muka: a. Untuk kegiatan yang dilakukan kurang dari 7 (tujuh) jam dalam sehari dihitung sebanyak 4 (empat) SKPPL; b. Untuk kegiatan yang dilakukan 7 (tujuh) jam dalam sehari dihitung sebanyak 8 (delapan) SKPPL;

atau

lebih

Untuk SKPPL Terstruktur Tatap Muka yang kegiatannya diselenggarakan oleh pihak lain selain IKPI maupun lembaga/institusi pendidikan & pelatihan yang telah melakukan kerjasama dengan IKPI, SKPPL dihitung sebesar 50% (lima puluh persen). Penentuan SKPPL kegiatan PPL Terstruktur Non Tatap Muka: 1. Program PPL jarak jauh adalah 4 (empat) SKPPL. 2. Mengajar, menjadi instruktur, dan menjadi nara sumber di lingkungan IKPI dan institusi yang bekerja sama secara formal dengan IKPI adalah sebagai berikut: a. Untuk kegiatan yang dilakukan kurang dari 7 (tujuh) jam dalam sehari dihitung sebanyak 4 (empat) SKPPL; b. Untuk kegiatan yang dilakukan 7 (tujuh) jam atau lebih dalam sehari dihitung sebanyak 6 (enam) SKPPL;

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 16

49

BIMBEL USKP A-B-C

3. Menulis artikel dalam Warta IKPI dan majalah Berita Pajak, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan profesi konsultan pajak dan dipublikasikan, yaitu: a. Kegiatan menulis artikel secara mandiri dihitung sebanyak 4 (empat) SKPPL per artikel; b. Kegiatan menulis satu judul buku yang memiliki ISBN, baik oleh seorang pengarang atau lebih, dihitung sebanyak 20 (dua puluh) SKPPL per judul buku. Bagaimana penentuan SKPPL Tidak Terstruktur? Penentuan SKPPL untuk kegiatan PPL Tidak Terstruktur dihitung sebanyak 4 (empat) SKPPL per kegiatan. Rekaman perolehan SKPPL Setiap anggota melakukan pencatatan secara mandiri atas setiap kegiatan PPL yang diikuti berikut dokumen bukti keikutsertaannya. Pada akhir tahun takwim, IKPI akan menentukan formulir sebagai sarana bagi para anggota untuk melaporkan kegiatan PPL yang diikutinya selama 1 (satu) tahun takwim bersangkutan. Formulir yang telah diisi selanjutnya dikirimkan kepada:

KHUSUS PEMULA - A (Pendaftaran Senin sd. Jumat) Bimbingan Belajar Khusus sertifikat A kelas eksekutif ini diperuntukkan bagi calon peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP A) untuk lebih mempersiapkan diri dalam menempuh Ujian. Berikut ini pilihan kelasnya : MATERI USKP A :

PELAKSANAAN : o o o o o o o

Kode Modul Hari Sabtu-Minggu Waktu 08.00-16.30 WIB Pembicara Tim TTH IKPI Fee Rp. 2.500.000 Disk. 10% EBD Durasi 8 pertemuan

o o o o o o o o

KUP, PP, PPSP PPh OP dan SPT PPh OP PPN, PPn BM & SPT PPN PPh Pasal 21 PPh Pasal 22,23,26 Akuntansi Pajak PBB, BPHTB, Bea Meterai Kode Etik Profesi

BIMBEL A-B-/C (Pendaftaran Senin sd. Jumat)

Biro PPL

EKSEKUTIF SABTU MINGGU & REGULER MALAM

Graha TTH Lt. 2

Bimbingan Belajar USKP A, B, C kelas eksekutif ini diperuntukkan bagi calon peserta USKP untuk lebih mempersiapkan diri dalam menempuh dan menghadapi USKP pada akhir pekan, Sedangkan kelas regular leih untuk calon peserta USKP yang menginginkan belajar pada malam hari. (Tempat

Jl. Guru Mughni No. 106 Karet Kuningan Jakarta Departemen Pendidikan IKPI selanjutnya akan menerbitkan Rekaman Perolehan SKPPL kepada anggota yang telah menyampaikan laporan kegiatan PPL dalam jangka waktu 1 (satu) bulan melalui Pengurus Cabang IKPI dimana anggota terdaftar. Formulir Laporan Kegiatan PPL (Formulir LKPPL) tersedia bagi anggota pada situs http://ikpi.or.id atau dapat diambil di sekretariat Biro PPL pada alamat tersebut diatas.

terbatas).

Eksekutif Sabtu Minggu o o o o o o o

Kode Modul Hari Sabtu-Minggu Waktu 08.00 sd. 16.30 WIB Pembicara Tim TTH-IKPI Fee Eks. Rp. 2.500.000,Disk. 10% EBD Durasi 7 Pertemuan

Reguler Senin s.d. Kamis Malam o o o o o o o

Kode Modul Hari Senin sd. Kamis Waktu 18.00 sd. 21.30 WIB Pembicara Tim TTH-IKPI Fee Eks. Rp. 1.500.000,Disk. 10% EBD Durasi 8 Pertemuan

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 48

17

Tanya Jawab seputar PPL Terstruktur Tatap Muka Apakah untuk memperoleh SKPPL yang diakui oleh IKPI, saya harus mengikuti kegiatan PPL Terstruktur Tatap Muka yang diselenggarakan oleh IKPI saja?

PERSIAPAN UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK (USKP) BAGI ANDA YANG BELUM MEMPERSIAPKAN DIRI DENGAN OPTIMAL KAMI SIAP MEMBANTU ANDA UNTUK MEWUJUDKAN HARAPAN ANDA MELALUI USKP DENGAN LANCAR. BERSAMA PEMBICARA DARI DJP DAN LULUSAN USKP DAPAT MEMBERIKAN MASUKAN YANG BERARTI UNTUK PERSIAPAN ANDA.

Tidak, Anda dapat mengikuti berbagai modul yang berkaitan dengan perpajakan, akuntansi, hukum, teknologi informasi, dan pengembangan kepribadian oleh penyelenggara manapun. Buktikan keikutsertaan secara penuh Anda pada kegiatan tersebut, namun SKPPL hanya mendapat 50% saja. Apabila saya mengikuti suatu modul dari penyelenggara mitra IKPI yang tercantum dalam katalog dengan kategori “Non-Program Tahunan”, apakah saya dapat memperhitungkan SKPPL?

Ya, Anda tetap dapat memperhitungkan SKPPL namun hanya sebesar 50%. Apakah IKPI Pusat maupun Cabang akan melakukan kegiatan PPL Terstruktur Tatap Muka?

IKPI Pusat atau Cabang hanya menyelenggarakan seminar dan konferensi saja untuk kegiatan PPL Terstruktur Tatap Muka. Sedangkan kegiatan pelatihan, kursus dll akan dilaksanakan oleh lembaga/institusi pendidikan dan pelatihan di luar IKPI dengan pertimbangan profesionalisme, mutu penyelenggaraan dan keragaman modul. IKPI akan memberikan rujukan bagi anggota pada lembaga/institusi yang telah melakukan kerjasama dengan IKPI. Apakah setiap mengikuti modul PPL Terstruktur Tatap Muka yang dilaksanakan pihak lain, pembayarannya melalui Biro PPL IKPI?

Ya, khususnya bila penyelenggara modul PPL Terstruktur Tatap Muka adalah lembaga/institusi yang telah melakukan kerjasama dengan IKPI. Sedangkan untuk mengikuti modul PPL Terstruktur Tatap Muka yang dilakukan pihak lainnya, Anda tentunya membayar secara langsung kepada lembaga/institusi bersangkutan.

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 18

47

Bagaimana saya dapat mengkonfirmasi kegiatan PPL Terstruktur Tatap Muka yang pernah dilakukan bila catatan saya hilang?

Anda dapat melakukan konfirmasi status kegiatan PPL Terstruktur Tatap Muka kepada Biro PPL IKPI pada hari dan jam kerja sekretariat IKPI Pusat. Pendaftaran PPL : Mengisi Formulir Pendaftaran dengan lengkap dan menyerahkan ke Biro PPL disertai dengan bukti transfer ke Graha TTH Lt. 2 Jl. Guru Mughni No. 106 Karet Kuningan, Jakarta Selatan, dapat juga melalui:

PENDAFTARAN BREVET PAJAK A-B-C via Fax/Email : TTH-IKPI Tax Training House IKPI Graha TTH Lt. 2 Jl. Guru Mughni 106 Karet Semanggi Jakarta Selatan

Telp.

: 021-5220680 Ext. 202 / 0813-1011-4251

Fax.

: 021-5228535

Telp Mobile Fax Email Web

Email

: [email protected]

PEMBAYARAN BREVET PAJAK A-B-C :

Pembayaran Bank

: Bank Negara Indonesia (BNI)

Acc. No.

: 013-602-958-3

Atas nama

: Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Pembatalan : Pembatalan harus dilakukan selambat-lambatnya lima hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan pukul 16.00 WIB, (hanya) dengan cara pemberitahuan melalui fax: 021-52921675 (sesuai time-print pada mesin fax). Pembatalan yang memenuhi batas waktu diatas maka fee yang telah dibayar akan dikembalikan melalui mekanisme transfer pada hari kedua penyelenggaraan. Pengembalian adalah 100% bagi sesama rekening BNI, sedangkan untuk transfer ke bank lain akan dipotong biaya sesuai ketentuan BNI. Pembatalan yang melewati batas waktu diatas hingga satu hari sebelum tanggal penyelenggaraan (sesuai time-print mesin fax), akan dipotong sebesar 50 %. Pembatalan yang jatuh pada tanggal penyelenggaraan tidak dapat menerima pengembalian biaya dengan alasan apapun.

: : : : :

021-522-0680 ext. 202 / 021-522-7212 021-7013-6151; 0813-1011-4251 021-522-8535 [email protected] atau [email protected] http://ikpi.or.id/tth.ikpi.or.id

Transfer (tidak terima cash) ke : A/C. : Cipta Bina Parama PT : 544-030-302-3 Bank : BCA Cabang Biak – Jakarta Ket. : Ketik Nama<Spasi>Kode Modul**) Contoh : ARDHINA KB-31 KETERANGAN : *) Tidak berlaku diskon lain, **) Wajib diisi dan di kirim via fax atau email.

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 46

19

KELAS MINGGU :

KELAS SORE :

Perubahan dan Disklaimer :

o o o o o o

o o o o o o

Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan aktifitas modul sebagaimana disebut dalam katalog ini, namun apabila terdapat halhal teknis atau keadaan yang berada diluar kemampuan kami, maka kami memiliki hak untuk melakukan perubahan baik waktu, tempat, ataupun menghentikan pelaksanaannya yang disampaikan melalui cara komunikasi yang dipilih peserta; dan oleh karenanya segala kerugian yang timbul terhadap pihak manapun dalam bentuk apapun tidak dapat diklaim.

Kode Modul Hari Minggu Full Day Waktu 08.00 – 17.00 WIB Fee Malam Rp. 2.800.000,Disk. 10% EBD Disk. 10% Khusus mahasiswa*)

Kode Modul Hari Senin, Rabu, Kamis Waktu 15.30 – 20.00 WIB Fee Sore Rp. 2.800.000,Disk. 10% EBD Disk. 10% Khusus mahasiswa*)

BREVET PAJAK C (Pendaftaran Senin sd. Jumat) Pendidikan ini diperuntukkan bagi peserta yang sudah mengikuti Pendidikan Brevet A-B atau calon peserta USKP C, pendidikan ini sangat cocok untuk rekan-rekan yang bekerja di perusahaan asing dan menangani transaksi-transaksi internasional. MATERI C:

PELAKSANAAN :

o Perpajakan Internasional, o PPh Orang Pribadi, o SPT PPh Orang Pribadi 1770$, o PPh Badan, o SPT PPh Badan BUT 1771$, o Akuntansi Pajak, o Tax Planning. o KUP,PP,PPSP,

o o o o o o

Kode Modul Hari Sabtu - Minggu Waktu 08.00 – 12.15 WIB Umum Rp. 2.250.000,Alumni Rp. 1.800.000,-*) Disk. 10% EBD

INSTRUKTUR : Tim Instruktur TTH-IKPI terdiri dari pegawai Ditjen Pajak dan dari Konsultan Pajak yang keduanya sudah memenuhi kualifikasi sebagai instruktur di TTH-IKPI, selain itu instruktur yang dari Konsultan Pajak disyaratkan sudah mengikuti dan LULUS USKP. FASILITAS : Susunan dalam satu naskah Undang-undang Perpajakan, 2 modul belajar untuk 2 tingkat, Hardcopy peraturan pajak terbaru, training kit, Sertifikat kelulusan, snack kotak (exc.), snack kering, tea & coffee break.

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 20

45

KALENDER PPL 2010 No

Kode

1

TPC-001

Topik Matrikulasi Transfer Pricing

BREVET PAJAK A-B-C (Pendaftaran Senin sd. Jumat)

Tanggal 11 Peb. ‘10

Kupas Tuntas Transfer Pricing dan Implikasinya

27 Peb. ‘10

Tax Planning pada Wajib Pajak Orang Pribadi

18 Maret ‘10

2

TPC-002

3

TP-001

4

TPC-002

Kupas Tuntas Transfer Pricing dan Implikasinya

Tentative

5

KUP-002

Penyiapan Keberatan, Banding di Pengadilan Pajak (Teori dan Praktik)

6 Apr ‘10

6

PI-001

Apa dan bagaimana aktifitas WP LN di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai BUT versi perpajakan Indonesia

5 Mei ‘10

7

PI-002

OECD dan UN Model plus komentarnya vs Undang-undang PPh - Aspek BUT dan Pemajakan Laba Usaha

2 Juni ‘10

8

PI-003

OECD dan UN Model plus komentarnya atas Penghasilan dari Modal, Usaha Tertentu, Pembatasan dan Metode Kredit

23 Juni ‘10

9

PI-004

Perpajakan Internasional vs Perpajakan Indonesia - Hak Pemajakan Atas Harta Tak Berwujud (Lisensi, Software, Merek dll)

01 Juli ‘10

10

PJK-005

Aspek Pajak Joint Operation (Konstruksi) dan Akuntansinya

11

PJK-006

Aspek Pajak Usaha Yayasan Pendidikan dan Akuntansinya

05 Okt. ‘10

12

TP-002


27 Okt. ‘10

13

TP-003


9 Nop. ‘10

14

KUP-001

Penanganan Pemeriksaan Pajak yang Efektif dan Efisien

21 Des. ‘10

03 Agust. ‘10

Pendidikan ini untuk kalangan umum dan semua jurusan, mengingat USKP

(Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak) juga sudah membuka peluang bagi S1

semua jurusan untuk dapat mengikuti Sertifikasi Konsultan Pajak. Bagi yang masih belum S1 dapat juga mengikuti pendidikan ini untuk mempelajari dan menambah pengetahuan perpajakan, dan bagi yang lulus akan diberikan sertifikat dari TTH-IKPI. MATERI A-B : o KUP A, o PPh Orang Pribadi, o SPT PPh OP 1770/1770S, o PPh Pasal 21/26, o SPT PPh Pasal 21, o Akuntansi, o Pajak Bumi dan Bangunan, o BPHTB, o Bea Meterai,

o o o o o o o o

Akuntansi Pajak, PPh 22,23,4(2), PPN & PPn BM, SPT PPN & PPnBM, PPh Badan, SPT PPh Badan 1771, Pajak Internasional, KUP B.

KELAS EKSEKUTIF :

KELAS REGULER :

o o o o o o

o o o o o o

Kode Modul Hari Sabtu - Minggu Waktu 08.00 - 12.15 WIB Fee Eksekutif Rp. 2.800.000,Disk. 10% EBD Disk. 10% Khusus mahasiswa *)

Kode Modul Hari Senin, Rabu, Kamis Waktu 13.00 - 17.00 WIB Fee Reguler Rp. 2.000.000,Disk. 10% EBD Disk. 10% Khusus mahasiswa *)

KELAS MALAM :

KELAS MALAM :

o o o o o o

o o o o o o

Kode Modul Hari Senin, Rabu / Selasa, Kamis Waktu 18.00 – 21.15 WIB Fee Malam Rp. 2.800.000,Disk. 10% EBD Disk. 10% Khusus mahasiswa*)

Kode Modul Hari Senin sd. Kamis Waktu 18.00 – 21.15 WIB Fee Malam Rp. 2.800.000,Disk. 10% EBD Disk. 10% Khusus mahasiswa*)

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 44

21

TOPIK-TOPIK PPL IKPI Tahun 2010

BREVET PAJAK A-B-C DENGAN PAKET-PAKET YANG MENARIK SERTA BELAJAR DENGAN KONSULTAN PAJAK YANG TERDAFTAR DAN TERUJI SUDAH MEMILIKI KEPIAWAIAN DI DUNIA PERPAJAKAN.

PERCAYAKAN PENDIDIKAN PAJAK ANDA PADA KAMI!

KODE : KUP-001 Penanganan Pemeriksaan Pajak Yang Efektif dan Efisien. Konsekuensi formal serta yang benar, pemeriksaan

dari sistem self assessment adalah uji terhadap ketentuan material khususnya berkenaan dengan Surat Pemberitahuan lengkap dan jelas. Proses uji ini antara lain berupa tindak oleh otoritas pajak.

Pada saat dimulainya tindak pemeriksaan, setiap Wajib Pajak harus kooperatif dan transparan. Kekeliruan dalam berlaku kooperatif dan transparan dapat mengakibatkan proses pemeriksaan menjadi terasa sulit dan melelahkan. Modul ini mengulas cara untuk berlaku kooperatif dan bagaimana menunjukkan transparansi dalam artian benar lengkap dan jelas. Langkah apa saja yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak atau kuasanya agar proses pemeriksaan berjalan secara efisien dan efektif. Selain itu diulas pula bagaimana cara menggunakan hak-hak Wajib Pajak yang sedang diperiksa secara tepat, dan bagaimana memberikan tanggapan terhadap hak-hak pemeriksa pajak dan kode etik yang melekat pada mereka. Topik yang dibahas: ‐

Modul ini dikhususkan bagi anggota baru sebagai wacana dalam melakukan praktek sebagai Konsultan Pajak Terdaftar,

‐

Mengulas ketentuan formal tentang pemeriksaan dan kode etik,

‐

Teknik penyusunan program dalam pemeriksaan pajak,

‐

Studi kasus.

Peserta: ‐

Konsultan Pajak anggota IKPI yang telah berijin praktik,

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 22

43

‐

Konsultan Pajak anggota IKPI yang telah lulus USKP berniat membuka praktek,

‐

Anggota Luar perusahaan,

‐

Umum dengan syarat memiliki pengetahuan perpajakan yang ditentukan penyelenggara.

Biasa

Durasi

: 1 hari

SKPPL

:4

IKPI

lulusan

USKP

yang

bekerja

pada

Jadwal *) Tanggal

: 21 Desember 2010

Waktu

: 09.00 – 15.30 WIB

Partisipasi Fee : Rp. 500.000,- (Anggota), Rp. 950.000,- (Umum) KODE : KUP-002 Prosedur Upaya Hukum Penyelesaian Sekengketa Perpajakan (Keberatan, Banding, dan PK.) Perbedaan persepsi baik pada ketentuan atau substansi kadangkala menimbulkan ketidak sepahaman atas suatu peristiwa kena pajak. Sepanjang tidak terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, terjadi titik perubahan peran dimana Wajib Pajak harus membuktikan persepsi dari pemeriksa pajak. Berlandaskan pada sistem self assessment yang dianut saat ini, untuk melakukan pembuktian balik harus didahului dengan berbagai analisis. Modul ini mengulas berbagai alat analisis untuk memastikan bahwa pembuktian balik akan membuahkan hasil yang diharapkan atau tidak. Selain itu diulas pula bagaimana menyusun program dalam keberatan, tanpa bekal yang cukup untuk melakukan keberatan, akan menimbulkan konsekuensi sanksi yang lebih besar dari seharusnya.

Tanggal-tanggal penting URAIAN

PERIODE I, II & III

Masa pendaftaran (penyerahan / verifikasi formulir dan Berkas persyaratan)

Tentatif

Batas akhir Pembayaran Biaya Pendaftaran, Pengembalian Formulir & Berkas

Tentatif

Batas Akhir Pembayaran Biaya Ujian

Tentatif

Pengembalian Kartu Nomor Tanda 18 s.d 21 Peserta

Tentatif

Penyelenggara Ujian

Tentatif

Pengumuman Hasil Ujian

Tentatif

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 42

23

Catatan: Soal ujian Akuntansi Perpajakan dan Perpajakan (Sertifikasi C) dengan menggunakan bahasa Inggris.

International

Ketentuan dan Kelulusan dan Batas Waktu 1. Peserta yang mengikuti ujian pertama kali (peserta baru) harus menempuh seluruh mata ujian. 2. Penilaian hasil ujian untuk setiap mata ujian dilakukan berdasarkan skala 1 (satu) sampai 100 (seratus); Keputusan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak bersifat final dan tidak dapat di ganggu gugat. 3. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap mata ujian. 4. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang telah lulus untuk semua mata ujian pada setiap tingkatan berhak mendapatkan sertifikat.

Dalam topik ini akan dibahas juga bagaimana mengajukan banding ke Pengadilan sebagai langkah ujung yang dapat ditempuh dengan landasan hukum yang tepat untuk mencapai hasil yang diharapkan, dengan persiapan khusus baik terhadap bukti maupun landasan hukum yang akan digunakan serta alat analisis tambahan untuk memastikan jalur banding adalah pilihan terbaik dari jalur yang tersedia sehubungan kerangka waktu yang ada, diharapkan dapat memberikan solusi yang optimal. Dalam hal upaya banding tidak juga membuahkan hasil maka pilihan terakhir sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan adalah mengajukan PK ke MA. Pengetahuan dan ketrampilan ini sangat diperlukan bagi anggota khususnya yang baru saja terjun sebagai Konsultan Pajak Terdaftar. Bekal dari modul ini akan membedakan antara seorang Konsultan Pajak yang profesional dengan Wajib Pajak. Topik yang dibahas:

5. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang masih mendapat nilai dibawah 60 (enam puluh) untuk semua mata ujian, diberi kesempatan untuk mengulang. Kesempatan yang diberikan kepada peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak untuk menempuh satu tingkatan sertifikat adalah 4 (empat) kali ujian dan maksimal ditempuh dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. 6. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang mendapat nilai dibawah 60 (enam puluh) untuk semua mata ujian, dinyatakan TIDAK LULUS, dan apabila berminat untuk mengikuti ujian kembali pada kesempatan berikutnya sebagai peserta baru. 7. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang tidak dapat lulus untuk semua mata ujian dalam jangka waktu tersebut pada angka 5 di atas, dinyatakan TIDAK LULUS DAN NILAINYA HANGUS, dan apabila berminat untuk mengikuti kembali pada kesempatan berikutnya harus mendaftar sebagai peserta baru.

‐

Mengulas ketentuan formal tentang jalur keberatan atau jalur lain,

‐

Berbagai alat analisis dan teknik penyusunan program dalam keberatan,

‐

Berbagai alat analisis tambahan dan teknik penyusunan banding serta PK,

‐

Studi kasus.

Peserta : ‐


‐

Calon Konsultan Pajak anggota IKPI yang telah lulus USKP berniat membuka praktek,

‐

Anggota Luar perusahaan,

‐


Biasa

Durasi

: 1 hari

SKPPL

:4

IKPI

lulusan

USKP

yang

bekerja pada

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 24

41

Jadwal *)

Akuntansi Perpajakan

08.00 - 10.30

Tanggal

: 6 April 2010

Hari ke-2

PPh Pasal 22, 23,26

10.45 - 12.15

Waktu

: 09.00 – 15.30 WIB

PBB, BPHTB, BM

13.15 - 14.45

PPN, dan SPT Masa PPN

08.00 - 12.00

PPh 21 dan SPT PPh 21

13.00 - 16.00

Hari ke-3

Partisipasi Fee : Rp. 500.000,- (Anggota), Rp. 950.000,- (Umum), KODE : PI-001 Apa dan bagaimana aktifitas WP LN di Indonesia dikualifikasikan sebagai BUT versi perpajakan Indonesia

dapat

UU PPh memuat beberapa pasal yang diperuntukan bagi WP luar negeri yang melaksanakan sebagian aktifitasnya di Indonesia. Bagaimana timbulnya BUT secara teoritis serta bagaimana aplikasinya dalam praktek perlu pengkajian khusus. Sekalipun substansinya telah timbul, kadangkala ketentuan formalnya masih kaku dan tidak fleksibel. Eksposur perpajakan umumnya timbulnya dikemudian hari setelah otoritas pajak memahami aktifitas tersebut. Himbauan dan pengenaan pajak secara jabatan (official assessment) seringkali diberlakukan serentak untuk aktifitas dimaksud. Pengenalan secara dini, baik secara teori dan solusi implentasi secara formal berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia adalah bagian penting dalam manajemen perpajakan agar tidak menimbulkan beban pajak yang tidak seharusnya. Topik yang dibahas: -

Pemahaman konsepsi BUT berdasarkan ketentuan perpajakan Indonesia,

-

Implementasi suatu aktifitas yang telah memenuhi syarat sebagai BUT,

-

Studi kasus dan kapita selekta.

Peserta : -


-


Sertifikat B Hari/Tanggal Hari ke-1

Hari ke-2

Mata Ujian SPT PPh Badan

08.00 – 11.00

Kode Etik Profesi

11.15 – 12.15

PPh Badan

13.15 – 15.45

PPN dan SPT Masa PPN

08.00 – 12.00

KUP, PPSP, PP Hari ke-3

Waktu

13.00 – 15.30

PPh 21 & SPT PPh 21

08.00 – 12.00


13.00 – 16.00

Sertifikat C Hari/Tanggal

Mata Ujian

Waktu

Hari ke-1

PPh OP dan SPT PPh OP

08.00 – 12.00

KUP, PPSP, PP Hari ke-2

Hari ke-3

13.00 – 16.00

SPT PPh Badan

08.00 – 12.00

Kode Etik Profesi

13.00 – 14.00


08.00 – 12.00

Perpajakan International

13.00 – 16.00

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 40

25

-

Sertifikat B :

-

Anggota Luar Biasa IKPI lulusan USKP yang bekerja pada perusahaan,

-


Rp 650.000,00/mata ujian, maksimum Rp 3.500.000,00 -

Sertifikat C : Rp 1.500.000,00/mata ujian, maksimum Rp 6.500.000,00

3. Setiap pembayaran baik Biaya Pendaftaran maupun Biaya Ujian tidak diperkenankan melalui transfer ATM, Internet Banking, Phone Banking, Mobile Banking dan sejenisnya. BP-USKP juga tidak menerima pembayaran biaya ujian secara tunai yang dikirimkan melalui pos atau yang diserahkan langsung kepada BP-USKP. 4. Biaya Pendaftaran disetorkan ke rekening BCA KCU Wisma Asia No. 084-025125-0 a.n. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, paling lambat 1 bulan sebelum waktu ujian. 5. Setelah adanya pemberitahuan bahwa peserta yang bersangkutan telah dinyatakan memenuhi persyaratan pendaftaran. Biaya ujian disetorkan setelah adanya pemberitahuan bahwa peserta yang bersangkutan telah dinyatakan memenuhi persyaratan pendaftaran. Biaya ujian disetor ke rekening BCA Cab. Tomang Raya No. 310-999998-0 a.n. IKPIBP USKP, paling lambat 1 bulan sebelum waktu ujian. 6. Pada setiap Bukti Pembayaran ujian harus mencantumkan : a. Nama Peserta Ujian Periode Ujian

Sertifikat A

Hari ke-1

Mata Ujian

SKPPL

:4

Jadwal *) Tanggal

: 5 Mei 2010

Waktu

: 09.00 – 15.30 WIB

Partisipasi Fee : Rp. 500.000,- (Anggota), Rp. 950.000,- (Umum) KODE : PI-002 OECD dan UN Model plus komentarnya vs Undang-undang PPh Aspek BUT dan Pemajakan Laba Usaha BUT adalah salah satu hal yang kritikal dalam Tax Treaty, sehingga perlu dicermati melalui OECD & UN Model beserta komentar-komentarnya.

Di negara-negara yang telah matang perundangan perpajakannya, konsep BUT saat ini telah banyak memunculkan berbagai sengketa di pengadilan pajak dimana uji keberadaan BUT menjadi kunci dalam implementasi hak pemajakan suatu negara.

Jadwal Ujian

Hari/Tanggal

: 1 hari

Saat ini konsep BUT telah semakin berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan keragaman bisnis. Bahkan tanpa kehadiran sosok manusia telah dapat menimbulkan BUT berdasarkan Tax Treaty yang ada saat ini.

b. Nomor Telepon Peseta Ujian c.

Durasi

Waktu

PPh OP dan SPT PPh OP

08.00 - 12.00

KUP, PPSP, PP

13.00 - 14.30

Kode Etik Profesi

14.45 - 15.45

Modul ini menyajikan berbagai pengertian yang dimuat Tax Treaty yang ada saat ini, khususnya tentang munculnya BUT, baik melalui kehadiran sosok manusia maupun tidak. Sistem hukum yang ada di dunia juga diulas agar dapat memahami dengan jelas dimana perbedaan dasar munculnya BUT dalam berbagai Tax Treaty tersebut.

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 26

39

Konsepsi BUT dalam UU PPh kita akan diulas terhadap konsepsi yang terdapat dalam Model OECD & UN. Kelanjutan dari BUT adalah hak pemajakan Laba Usaha, dimana UU PPh kita akan menjadi sentral bahasan sebagaimana diulas dalam Modul PI-02. Oleh karena modul ini sebagai kelanjutan dari Modul PI-03, maka persyaratan peserta akan diterapkan untuk dapat mengikuti modul ini. Topik yang dibahas: -

Mengenal sistem hukum ragam bentuk badan hukum diberbagai negara serta memahami konsep enterprise,

-

Konsepsi BUT dan pengaruh bentuk badan hukum maupun ragam bisnis,

-

Studi kasus BUT dan Laba Usaha.

Peserta : -


-


-


-


Durasi

: 1 hari

SKPPL

:4

3. Bagi para peserta USKP yang sudah mendaftar akan mendapatkan “Tanda Terima Pendaftaran”, bagi yang memenuhi syarat selanjutnya akan diberitahukan untuk mengambil Tanda Peserta Ujian. 4. Pengambilan Kartu Tanda Peserta USKP wajib diambil sendiri (tidak dapat diwakilkan) ke Sekretariat BP USKP Pusat atau Daerah (sesuai tempat penyerahan berkas pendaftaran) paling lambat 3 hari sebelum waktu ujian, dengan membawa: a. Tanda Terima Pendaftaran. b. Bukti Pembayaran Konsultan Pajak.

(Setoran) Asli Biaya Ujian Sertifikasi

5. Pada waktu mengambil Kartu Nomor Tanda Peserta, calon peserta harus menandatangani Kartu Nomor Tanda Peserta secara langsung dihadapkan petugas pendaftaran. 6. Pembatalan keikutsertaan dalam Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, setelah proses pendaftaran mengakibatkan : a. Biaya pendaftaran hangus, dan b. Biaya Ujian dikembalikan dengan potongan biaya administrasi 15% (tidak dapat dialokasikan ke periode berikut). Biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak 1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp 300.000,00 sebagai pengganti biaya cetak Buku Pedoman, Himpunan UU Pajak, Kode Etik Konsultan Pajak dan Buku Kumpulan Soal USKP Periode sebelumnya. 2. Biaya Ujian, yang besarnya ditentukan sebagai berikut: Bagi peserta baru:

Jadwal *) Tanggal

: 2 Juni 2010

-

Sertifikat A : Rp 2.000.000,00

Waktu

: 09.00 – 15.30 WIB

-

Sertifikat B : Rp 3.500.000,00

-

Sertifikat C : Rp 6.000.000,00

Partisipasi Fee : Rp. 500.000,- (Anggota), Rp. 950.000,- (Umum)

Bagi peserta mengulang: -

Sertifikat A : Rp 350.000,00/mata ujian, maksimum Rp 2.000.000,00

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 38

27

Jl. Abdurrahman Saleh No. 31, Semarang 50149 Telp. (024) 7608789 / 7614185, Fax (024) 7604671 (Shanti)

Jl. Bumijo No. 32, Yogyakarta

KODE : PI-003

Telp. (0274) 547388 (Shanti / Santosa)

OECD dan UN Model plus komentarnya atas Penghasilan dari Modal, Usaha Tertentu, Pembatasan dan Metode Kredit

Malang

Makassar

Universitas Merdeka Fakultas Ekonomi, Jl. Terusan raya Dieng No. 62-64 Telp. 0341-568395 ext. 552

PPAK FE UNHAS, Gedung FIS I Ruangan 202, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Telp. 08124285073 Andi Kusumawati, 08114101079 Syahrir, 0811460517 Mustamin Anshar

Batam & Bintan

Banjarmasin

(Cabang IKPI) First City Komplek Blok 2#BI-17 Batam Center.

(Cabang IKPI) Jl. Serai No. 49 RT. 36, Simpang Gatot Subroto VIII Telp. 0511-3267927, 7401282

Telp. 0778-465228 Fax. 469581

Sekalipun penghasilan dari modal merupakan suatu yang klasik, namun dengan perkembangan bentuk badan hukum di berbagai negara hingga saat ini mengakibatkan penghasilan jenis ini mulai semakin beragam. Demikian pula kegiatan usaha angkutan personil dan barang mulai semakin eksklusif. Kompetisi dalam pemajakan dalam rangka menarik investor oleh negaranegara tertentu telah menggerus potensi hak pemajakan negara lainnya atas jenis pajak ini. Perkembangan saat ini adalah munculnya berbagai batasan pemanfaatan fasilitas dalam Tax Treaty melalui berbagai metode. Konsekuensi dari batasan akan menimbulkan pajak ganda, sehingga perlu mengenal berbagai metode pengkreditan yang dikenal dalam Model OECD & UN. Topik yang dibahas: -

OECD dan UN Model atas bunga, deviden, royalti, penghasilan harta tetap dan keuntungan asal modal,

1. Pendaftaran/pengembalian formulir USKP dibuka setiap hari kerja (Hari Senin s.d Jum’at, Pukul: 09.00-16.00)

-

Mengenal berbagai metode pembatasan pemanfaatan fasilitas Tax Treaty,

2. Melampirkan:

-

Studi Kasus.

Tatacara Pendaftaran :

a. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir instansi yang berwenang.

Peserta :

b. Pas Foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 4 buah. Pria memakai jas dan wanita mengunakan blazer warna gelap.

-


-


-


-


c.

Fotokopy KTP yang masih berlaku.

d. Bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000,-

Formulir yang belum diisi lengkap dan atau lampiran yang belum lengkap tidak diterima. (Seluruh dokumen pendaftaran tersebut akan menjadi milik BP-USKP dan tidak dapat diminta kembali).

Durasi

: 1 hari

SKPPL

:4

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 28

37

Jadwal *) Tanggal

: 23 Juni 2010

Waktu

: 09.00 – 15.30 WIB

jumlah peserta ujian dengan biaya penyelenggaraannya serta pertimbangan pemerataan dan pengembangan wilayah. Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang di selenggarakan di luar kota Jakarta diselenggarakan oleh BP-USKP Perwakilan Daerah yang dibentuk oleh BP-USKP Pusat.


Adapun daerah-daerah yang ditunjuk oleh IKPI dan BP-USKP sebagai berikut :

KODE : PI-004

Sekretariat BP-USKP

IKPI cabang Surabaya

Perpajakan Internasional vs Perpajakan Indonesia - Hak Pemajakan Atas Harta Tak Berwujud (Lisensi, Software, Merek dll)

Graha Mas Fatmawati. Commercial Centre, Blok B2, 5 dan 6

Harta Tak Berwujud semakin memiliki peran sejak perlindungan hak cipta diadopsi sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Bagaimana tata cara dan mekanisme perlindungan di berbagai negara maupun di Indonesia dipaparkan dalam modul khusus ini.

Jl. Fatmawati, Jakarta Selatan

(Pendaftaran masing2, Ujian gabung di Unair) Universitas Airlangga, Ged. Pusat Pengembangan Akuntasi, Jl. Airlangga No. 4 Surabaya Telp. (031) 5020932

Untuk mengetahui timbulnya objek pajak, perlu diketahui bagaimana Harta Tak Berwujud digunakan dan diperjanjikan antar pelaku usaha. Aspek perpajakan apa saja yang timbul atas Harta Tak Berwujud di berbagai negara maupun di Indonesia adalah topik sentral modul ini, baik menyangkut pajak langsung maupun tidak langsung. Topik yang dibahas: -

Tata cara dan mekanisme perlindungan Harta Tak Berwujud di Indonesia,

-

Tata cara dan mekanisme perlindungan Harta Tak Berwujud di berbagai negara dan pola perikatan antar pelaku usaha dan pengguna,

-

Studi Kasus aspek perpajakan Harta Tak Berwujud di Indonesia.

Peserta :

Telp. 021-36219780, 97943443, 72797899, 72797841, 72797882, 72797883 IKPI cabang Medan

IKPI cabang Bandung

(Pengda IKPI)

(Pengda IKPI)

Jl. Komp. Glugur Point Blok B No. 12 A, Medan 20215

Jl. Buah Batu 189, Bandung 40264

Telp. (061) 6625747, Fax (061) 625984 (Cabang IKPI) Jl. KL. Yos Sudarso No. 20, Komp. Graha Niaga Blok B 11-12 Medan

Telp (022) 7321885 / 7310968, Fax (022) 7307860 (Cabang IKPI) Jl. Papan Kencana I No. 15, Bandung 40233

Telp. (061) 4567432 / 4519562, Fax (061) 4530769

Telp. (022) 6041082

-

Konsultan Pajak anggota IKPI yang telah berijin praktik.

IKPI cabang Semarang

IKPI cabang Yogyakarta

-

Konsultan Pajak anggota IKPI yang telah lulus USKP berniat membuka praktek.

Pendaftaran masing2, ujian di gabung di Semarang jika tidak masuk quota)

-

Anggota Luar Biasa IKPI lulusan USKP yang bekerja pada perusahaan.

Pendaftaran masing2, ujian di gabung di Semarang jika tidak masuk quota) (Cabang IKPI)

(Cabang IKPI)

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 36

29

USKP A-B-C (Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak) Latar Belakang

-


Durasi

: 1 hari

SKPPL

:4

Ujian sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) adalah ujian sertifikasi untuk jenjang profesi konsultan Pajak. Sertifikat USKP menjadi prasyarat untuk mendapat ijin praktek sebagai konsultan pajak.

Jadwal *) Tanggal

: 01 Juli 2010

Persyaratan Peserta

Waktu

: 09.00 – 15.30 WIB

Dengan menunjuk pada surat keputusan Menteri Keuangan RI No: 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, maka yang berhak mendaftar sebagai Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah :


1. Sertifikat A :

Aspek Pajak Joint Operation (Konstruksi) dan Akuntansinya

a. Warga Negara Indonesia b. Telah memiliki serendah-rendahnya ijazah strata satu (S-1) dari Perguruan Tinggi negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang Terakreditasi.

KODE : PJK-005 Pelaksanaan pembangunan suatu premis yang besar dan kompleks, kadangkala melibatkan berbagai kontraktor dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Di sisi lain pemilik tidak ingin terjadi ketidak selarasan kerja, sehingga diharuskan membentuk suatu joint operation.

a. Warga Negara Indonesia

Modul ini membahas seluk beluk praktek joint operation dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan joint operation usaha konstruksi ditinjau dari fungsi, peran dan ragam pola hubungannya.

b. Telah memiliki Sertifikasi Konsultan Pajak Tingkat A atau Piagam Penghargaan yang setara yang diberikan kepada Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Selanjutnya diperkenalkan pula Standar Akuntansi Indonesia yang bersifat khusus untuk suatu Joint Operation terkait kegiatan usaha kontraktor berikut permasalahan yang sering timbul di lapangan.

2. Sertifikat B :

3. Sertifikat C : a. Warga Negara Indonesia b. Telah memiliki Sertifikasi Konsultan Pajak Tingkat B atau Piagam Penghargaan yang setara yang diberikan kepada Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Melalui pengenalan mendalam ini, maka peristiwa kena pajak akan dapat lebih tepat diketahui bagaimana kewajiban perpajakan yang seharusnya. Topik yang dibahas: -

Seluk beluk Joint Operation usaha kontraktor dan kaitannya dengan pemangku kepentingan (stakeholder),

Tempat Penyelenggaraan :

-

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak diselenggarakan di Jakarta dan di kotakota lain yang dipandang memenuhi pertimbangan-pertimbangan rasional

Pernyataan Standar Akuntansi Joint Operation terkait usaha kontraktor,

-

Studi Kasus.

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 30

35

Peserta : -


-


-


-


Durasi

: 1 hari

SKPPL

:4

Jadwal *) Tanggal

: 03 Agustus 2010

Waktu

: 09.00 – 15.30 WIB

Partisipasi Fee : Rp. 500.000,- (Anggota), Rp. 950.000,- (Umum) KODE : PJK-006 Aspek Pajak Usaha Yayasan Pendidikan dan Akuntansinya Sekalipun hukum perdata tentang badan hukum pendidikan belum ada, namun usaha pendidikan telah berlangsung sejak lama dengan wadah badan hukum yayasan. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bahwa harta yang dimiliki yayasan merupakan milik publik. Sekalipun demikian, peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) tetap berlangsung hingga kini. Bagaimana kegiatan operasional suatu usaha pendidikan sebagai suatu usaha yang memberikan manfaat bagi orang banyak dan sekaligus memberikan keuntungan bagi pendiri akan dipaparkan dalam modul ini. Selanjutnya diperkenalkan pula Standar Akuntansi Indonesia yang terkait dengan kegiatan usaha CMP berikut permasalahan yang sering timbul di lapangan.

USKP UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK HANYA DISELENGGARAKAN OLEH IKPI

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 34

31

wajar (Arm’s Length). Oleh sebab itu masalah transfer pricing berkenaan dengan pendapatan atau biaya perlu diketahui oleh rekan-rekan konsultan pajak. Bagaimana teknik menelaah suatu harga yang wajar untuk keperluan perpajakan berdasarkan prinsip ”Arm’s Length” akan dibahas pada modul ini. Topik yang dibahas: -

Mengenal bisnis pada suatu ”enterprise”, Sekilas tentang siklus produk dan strategi penentuan harga oleh suatu usaha, Melakukan telaah karakter dan dokumen berkenaan dengan transfer pricing, Sekilas tentang nilai dan pengukuran kualitas komparabilitas penentuan harga, Mengenal metode penentuan transfer pricing, Mengukur resiko koreksi fiskal berkenaan dengan transfer pricing.

Peserta : -

Konsultan Pajak anggota IKPI yang telah berijin praktik. Telah mengikuti modul Matrikulasi Transfer Pricing (TPC-01). Dinyatakan lulus Matrikulasi Transfer Pricing (TPC-01).

Durasi

: 2 hari

SKPPL

: 12

Jadwal *) Tanggal

: 27 Februari & 06 Maret 2010

Waktu

: 09.00 – 19.00 WIB

Partisipasi Fee : Rp. 3.000.000,- (Anggota) Keterangan :

*) Dapat berubah sewaktu-waktu, dipending sampai saat tertentu, atau bahkan dibatalkan. **) Modul akan dijalankan jika peserta memenuhi quota yang ditentukan.

Melalui pengenalan mendalam usaha ini, maka peristiwa kena pajak akan dapat lebih tepat diketahui, dan bagaimana kewajiban perpajakan yang seharusnya. Topik yang dibahas: -

Seluk beluk usaha Pendidikan serta pemangku kepentingan (stakeholder),

hubungannya

-

Pernyataan Standar Akuntansi terkait usaha Pendidikan,

-

Studi Kasus.

dengan

Peserta : -


-


-


-


Durasi

: 1 hari

SKPPL

:4

Jadwal *) Tanggal

: 05 Oktober 2010

Waktu

: 09.00 – 15.30 WIB

Partisipasi Fee : Rp. 500.000,- (Anggota), Rp. 950.000,- (Umum), KODE : TP-001 Tax Planning pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kemampuan melakukan perencanaan pajak dalam artian positip adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki setiap anggota. Dengan semakin

KATALOG PPL IKPI

KATALOG PPL IKPI 32

33

meningkatnya jumlah WP OP, maka layanan kepada klien WP OP tidak terlepas dari cita-cita klien dalam kehidupan ekonominya. Alternatif terbaik yang tersedia dalam UU Pajak dapat diselaraskan dengan cita-cita ekonomis klien dengan tetap berpegang pada ”worldwide income principle”. Modul ini memaparkan secara terstruktur prinsip dasar yang seharusnya untuk menerapkan tax planning WP OP berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Setelah memahami prinsip dasar ini, anggota dapat mengembangkan berbagai variasi namun tetap bersandar prinsip dasar. Selain itu teknik pembuatan laporan yang baik bagi klien WP OP juga disampaikan sebagai pelengkap dari modul ini. Topik yang dibahas: -

Prinsip Dasar, Pedoman kerja, dan perangkat wajib,

-

Kertas Kerja, Pelaporan dan tanggungjawab profesional,

-

Studi Kasus.

Peserta : -


-


-


-


Durasi

: 1 hari

SKPPL

:4

Jadwal *) Tanggal

: 2 Maret, 9 Nopember & 27 Oktober 2010

Waktu

: 09.00 – 15.30 WIB


KODE : TPC-001 Matrikulasi Transfer Pricing Sebelum mengikuti modul Kupas Tuntas Transfer Pricing dan Implikasinya (TPC-02) calon peserta perlu menyiapkan berbagai latarbelakang ilmu-ilmu tertentu yang tidak terkait dengan bidang ilmu perpajakan. Diharapkan pada saat mengikuti TPC-02 peserta akan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam. Topik yang dibahas: -

Mengenal analisis fungsi bisnis, Mengenal teori penilaian, Memahami perbedaan kewajaran dalam business common practice vs. kewajaran dalam konteks perpajakan.

Peserta : -


Durasi

: 1 hari

SKPPL

:4

Jadwal *) Tanggal

: 11 Februari 2010

Waktu

: 09.00 – 15.30 WIB

Partisipasi Fee : Rp. 1.500.000,- (Anggota) KODE : TPC-002 Kupas Tuntas Transfer Pricing dan Implikasinya Hak pemajakan antar otoritas pajak kerapkali mengalami konflik, diantaranya adalah pada topik Dasar Pengenaan Pajak badan yang salah satu pemegang sahamnya adalah penduduk dari jurisdiksi otoritas pajak negara lain. Keadaan ini semakin kompleks manakala otoritas pajak negara lain dimaksud memiliki P3B dengan negara RI. Sebagaimana diketahui bahwa Dasar Pengenaan Pajak berasal dari pendapatan setelah dikurangi biaya yang diperkenankan sesuai ketentuan perpajakan. Unsur penting pada pendapatan dan biaya adalah harga yang

CATATAN KATALOG PPL IKPI 64 KATALOG PPL IKPI 1 SAMBUTAN KETUA UMUM IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (I K P I)

Recommend Documents