C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah, kepala

Pemerintah Kabupaten Ngawi

BAB VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

C.

Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1.

Kebijakan Dan Kegiatan Sesuai dengan pasal 27 huruf (j)

Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Hubungan kerja ini selanjutnya diimplementasikan melalui kegiatan koordinasi pemerintahan daerah. Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk mencapai keselarasan, keserasian dan

keterpaduan

baik perencanaan

maupun

pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Dengan

demikian

kebijakan

penyelenggaraan

koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diarahkan untuk mensinergikan

dan

mengoptimalkan

pelaksanaan

pemerintahan di daerah yang merupakan proses komunikasi dan interaksi antar penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

VI‐14



2.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Adapun kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi antara lain melalui :

a.

Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka lebih memudahkan dan mempercepat pengambilan keputusan terhadap berbagai permasalahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun segala informasi dan masukan dari anggota Muspida yang memberikan manfaat terhadap lancarnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

b.

Koordinasi dengan Kantor Pertanahan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah pemerintah daerah maupun dalam rangka penyelesaian permasalahan dilaksanakan Nomor.

pertanahan berdasarkan

yang

ada.

Keputusan

188/29/404.012/2108

tentang

Kegiatan Bupati

ini

Ngawi

Pembentukan

Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Ngawi. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun berbagai

informasi

dan

masukan

dalam

rangka

pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun

penyelesaian

permasalahan

pertanahan

di

daerah;


VI‐15



c.

Koordinasi dengan Kantor Statistik, dimaksudkan dalam rangka penyediaan data dan kontribusi sektor ekonomi serta data Kabupaten Ngawi di berbagai sektor. Melalui kegiatan ini dihasilkan antara lain penyusunan Buku PDRB, Buku Ngawi dalam Angka Tahun 2010 yang menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi, income perkapita serta kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ngawi;

d.

Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak, dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pembayaran pajak bagi para wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai ketentuan dan tidak melebihi tanggal jatuh temponya. Melalui kegiatan ini dapat

diupayakan

peningkatan

pendapatan

daerah

melalui penerimaan pajak guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di daerah. Selain itu juga senantiasa dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal lainnya termasuk dengan BUMN, BUMD yang ada di daerah. Melalui kegiatan koordinasi ini pemerintah daerah dapat melakukan upaya penyelesaian atas

permasalahan

penyelenggaraan

pemerintahan


dan

VI‐16



peningkatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi vertikal dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. D.

Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana 1.

Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya Bencana yang terjadi pada umumnya berupa bencana alam. Adapun bencana yang terjadi pada tahun 2011, antara lain : Tabel 6.2 Kejadian Bencana Tahun 2011 NO

2.

WAKTU

LOKASI

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Januari 2011 2 Januari 2011 7 Januari 2011 8 Januari 2011 12 Januari 2011 12 Januari 2011 12 Januari 2011 15 Januari 2011 15 Januari 2011 16 Januari 2011 16 Januari 2011 16 Januari 2011 16 Januari 2011 28 Pebruari 2011 1 April 2011 2 Desember 2011 2 Desember 2011 2 Desember 2011 2 Desember 2011 2 Desember 2011 2 Desember 2011

Paron Sine Widodaren Gerih Kendal Jogorogo Kendal Jogorogo Kendal Ngrambe Jogorogo Jogorogo Kendal Jogorogo Jogorogo Mantingan Widodaren Sine Kwadungan Ngrambe Karangjati

KEJADIAN 4 Banjir Bandang Tanah Longsor Kebakaran Bus Angin Puting Beliung Angin Topan Angin Ribut Angin Topan Angin Ribut Angin Topan Tanah Longsor Banjir Tanah Longsor Angin Kencang Tanah Longsor Angin Topan Angin Puting Beling Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung

TAFSIR KERUGIAN (Rp) 5 18.400.000,4.000.000,600.000.000,16.500.000,230.810.000,75.000.000,65.000.000,16.500.000,23.500.000,100.000.000,1.920.000,5.000.000,3.200.000,300.000.000,210.000.000,150.000.000,50.000.000,400.000.000,10.000.000,-

Status Bencana Bencana alam yang terjadi selama tahun 2011 di wilayah Kabupaten Ngawi berstatus bencana regional yaitu bencana yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten


VI‐17



Ngawi sendiri melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakatdan dibantu dari seluruh komponen masyarakat. 3.

Sumber Dan Jumlah Anggaran Pada Tahun Anggaran 2011 alokasi anggaran yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam sebesar Rp.458.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) bersumber dari Dana Belanja Tak Terduga APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2011.

4.

SKPD yang melaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangangi penanganan dan penanggulangan Bencana di Kabupaten Ngawi

adalah

Badan

Kesatuan

Bangsa,

Politik,

dan

Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanganan dan penanggulangan bencana juga dilakukan koordinasi dengan : a.

Satlak PBP Kabupaten Ngawi

b.

Kodim 0805 Ngawi

c.

Polres Ngawi

d.

Satkorlak Propinsi Jawa Timur

e.

Satlak PBP Kabupaten sekitar. Sedangkan jumlah pegawai dan kualifikasi pendidikan

dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan


VI‐18



Masyarakat

yang

menangani

penanganan

dan

penanggulangan bencana adalah : a.

S2

:

2 Orang

b.

S1

:

23 Orang

c.

D3

:

2 Orang

d.

SMA

:

34 Orang

Menurut Pangkat/Golongan :

5.

a.

Golongan IVc

:

1 Orang

b.

Golongan IVb

:

1 Orang

c.

Golongan IVa

:

3 Orang

d.

Golongan IIId

:

12 Orang

e.

Golongan IIIc

:

3 Orang

f.

Golongan IIIb

:

3 Orang

g.

Golongan IIIa

:

5 Orang

h.

Golongan IId

:

1 Orang

i.

Golongan IIc

:

2 Orang

j.

Golongan IIb

:

5 Orang

k.

Golongan IIa

:

25 Orang

Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya bencana, upaya yang dilakukan antara lain: a.

Sosialisasi

Pencegahan

dan

kesiapsiagaan

penanggulangan bencana, dengan tujuan :


VI‐19



‐

Menumbuhkembangkan

sikap

dan

kepedulian

terhadap ancaman atau resiko bencana; ‐

Mengembangkan

pemahaman

tentang

resiko

bencana; ‐

Meningkatkan

pengetahuan

untuk

pencegahan

resiko bencana, pengelolaan SDA dan lingkungan yang bertanggungjawab. Materi yang diberikan dalam sosialisasiantara lain : ‐

Pengenalan

bencana

dan

dampak

terjadinya

bencana. ‐

Penyelenggaraan penanggulangan bencana.

‐

Managemen

penyelenggaraan

penanggulangan

bencana. ‐ b.

Upaya pengurangan ancaman atau resiko bencana.

Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat : Memberikan pemahaman kepada Masyarakat umum, tentang bencana dan akibat yang ditimbulkannnya. Penyuluhan masyarakat langsung

dilakukan dan

secara

aparat

penyuluhan

langsung

pemerintah.

juga

dilakukan

kepada

Selain

secara

dengan

cara

mengirimkan poster, booklet, dan leaflet. c.

Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana


VI‐20



d.

Khusus untuk menghadapi bencana kekeringan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : Untuk upaya antisipasi penanganan kekeringan dapat dilakukan melalui dua tahapan strategi, yaitu perencanaan jangka pendek dan panjang. Perencanaan jangka pendek (satu tahun musim kering) meliputi : ‐

penetapan prioritas pemanfaatan air sesuai dengan prakiraan kekeringan;

‐

penyesuaian rencana tata tanam sesuai dengan prakiraan kekeringan;

‐

pengaturan operasi dan pemanfaatan air waduk untuk wilayah sungai yang mempunyai waduk;

‐

perbaikan sarana dan prasarana pengairan;

‐

penyuluhan/sosialisasi

kemungkinan

terjadinya

kekeringan dan dampaknya; ‐

penyiapan cadangan pangan;

‐

persiapan tindakan darurat, antara lain: penyediaan air minum dengan mobil tangki, dan penyediaan pompa air.

Sedangkan untuk perencanaan jangka panjang meliputi: ‐

Pelaksanaan

reboisasi

atau

konservasi

untuk

meningkatkan retensi dan tangkapan di hulu;


VI‐21



‐

penggunaan air secara hemat;

‐

penertiban pengguna air tanpa ijin dan yang tidak taat aturan.

6.

Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi Potensi Kabupaten

bencana

Ngawi

yang

terdapat secara

di

beberapa

topografis

wilayah

tidak

sama

ketinggiannya sebagai berikut : a.

Banjir Daerah yang rawan terjadi banjir meliputi : ‐

Kecamatan Kwadungan : Desa Warukalong, Desa Simo, Desa Tirak, Desa Sumengko, Desa Dinden, Desa Kendung, Desa purwosari, Desa Jenangan danDesa Pojok.

‐

Kecamatan Mantingan : Desa

Mantingan,

Desa

Kedungharjo,

Desa

Sambirejo, Desa Pengkol danDesa Jatimulyo. ‐

Kecamatan Karangayar : Desa Sekarjati dan Desa Sriwedari.

‐

Kecamatan Widodaren

:

Desa Walikukun, Desa Gendingan, Desa Widodaren, Desa Sidolaju danDesa Kayutrejo. ‐

Kecamatan Pitu

:


VI‐22



Desa Dumplengan, Desa Pitu, Desa Kalang, Desa Ngancar, Desa Papungan, Desa Karanggeneng, Desa Bangunrejolor danDesa Banjarbanggi. ‐

Kecamatan Ngawi : Desa

Margomulyo,

Desa

Pelem,

Desa

Karangtengah, Desa Ketanggi, Desa Watualang, Desa Grudo danDesa Jururejo. ‐

Kecamatan Geneng : Desa Klitik, Desa Kasreman, Desa Geneng, Desa kresikan, Desa Sidorejo, Desa Klampisan, Desa Dempel, Desa keniten danDesa Kersoharjo.

‐

Kecamatan Pangkur : Desa

Pohkonyal,

Desa

Sumber,

Desa

Paras

danDesa Ngompro. ‐

Kecamatan Padas : Desa Banjaransari danDesa Bendo.

‐

Kecamatan Paron : Desa Dawu, Desa Ngale dan Desa Kebon.

‐

Kecamatan Kedunggalar: Desa Jenggrik, Desa Bangunrejo Kidul, Desa Pelang Lor, Desa Gemarang dan Desa Kawu


VI‐23



b.

Angin topan Untuk

bencana

angin

topan

hampir

seluruh

desa

berpotensi terjadi bencana angin topan. c.

Tanah Longsor Daerah yang rawan terjadi tanah longsor meliputi : ‐

Kecamatan Sine : Desa Wonosari, Desa Pandansari, Desa Girikerto, Desa Ngrendeng, Desa Hargosari, Desa Pocol, Desa Gendol, Desa Sine, Desa Sumberrejo dan Desa Sumbersari.

‐

Kecamatan Jogorogo : Desa Girimulyo, Desa Ngrayudan, Desa Umbulrejo dan desa kletekan

‐

Kecamatan Kendal : Desa Karanggupito, Desa Simo, Desa Karangrejo, Desa Sidorejo, Desa Gayam danDesa Majasem.

‐

Kecamatan Ngrambe : Desa Wakah dan Desa Giriharjo.

d.

Kekeringan Untuk

bencana

kekeringan

hamper

seluruh

desa

berpotensi terjadi bencana kekeringan.


VI‐24



e.

Kebakaran Untuk

bencana

kebakaran

hamper

seluruh

desa

berpotensi terjadi bencana kebakaran.

E.

Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Guna mewujudkan ketrentaman dan ketertiban umum, maka diperlukan kebijakan, program dan kegiatan dari pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani. Berbagai potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Ngawi memerlukan upaya normatif dan represif sesuai dengan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. 1.

Gangguan Yang Terjadi a.

Adanya Pekerja Seks Komersial.

b.

Reklame/ Iklan yang tidak ijin dan tidak berada ditempat yang ditentukan.

c.

Orang Gila dan Gepeng yang berkeliaran di Wilayah Kabupaten Ngawi.

d.

Pelajar yang membolos pada saat jam pelajaran.

e.

Pedagang Kaki Lima yang berdagang tidak pada tempat yang ditentukan.

f.

Penataan pedagang di pasar yang kurang tertib.

g.

Penambangan bahan galian Golongan C secara liar.

h.

Polusi udara dari industri pabrik pupuk organik.


VI‐25



i. 2.

Tower telekomunikasi yang tidak memilki izin.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang yang dalam pelaksanaannya melakukan koordinasi dengan : a.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

b.

Dinas Kesehatan.

c.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

d.

Kantor Lingkungan Hidup.

e.

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.

f.

TNI/Polri.

g.

Dinas/Instansi yang terkait dengan permasalahan. Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Ngawi mendasar dari Peraturan Bupati Ngawi Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk memelihara, menyelenggarakan menegakkan

ketentraman

Peraturan

Daerah,

dan

ketertiban

Peraturan

umum,

Bupati,

dan

Keputusan Bupati serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat secara umum di Kabupaten Ngawi.


VI‐26



Kebijakan yang diambil dalam mencapai Tujuan dan Sasaran adalah sesuai dengan Bidang Politik Pemerintahan yaitu dengan mengembangkan iklim demokratis berdasarkan Pancasila, mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban guna mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram, dan dinamis sehingga tercipta iklim yang kondusif di daerah. 3.

Jumlah

Pegawai,

Kualifikasi

Pendidikan,

Pangkat

Dan

Golongan Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah 102 personil dengan kualifikasi pendidikan personil yang menangani

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban


VI‐27

adalah sebagai berikut : a.

b.

Kualifikasi menurut pendidikan ‐

S2

:

‐

S1

: 17 Orang

‐

D3

:

‐

SMA

: 76 Orang

‐

SMP

:

4 Orang

‐

SD

:

1 Orang

2 Orang

2 Orang

Kualifikasi menurut pangkat/golongan : ‐

Golongan IVb

:

1 Orang

‐

Golongan IIId

:

1 Orang



4.

‐

Golongan IIIc

:

‐

Golongan IIIb

: 18 Orang

‐

Golongan IIIa

: 10 Orang

‐

Golongan IId

:

2 Orang

‐

Golongan IIc

:

4 Orang

‐

Golongan IIb

: 17 Orang

‐

Golongan IIa

: 46 Orang

‐

Golongan Id

:

2 Orang

1 Orang

Sumber Dan Jumlah Anggaran Anggaran untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada Tahun Anggaran 2011 bersumber dari APBD Kabupaten Ngawi dengan alokasi anggaran yang digunakan

untuk

Program

Peningkatan

Keamanan

Dan

Kenyamanan Lingkungan adalah sebesar Rp.153.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah). 5.

Penanggulangan Dan Kendalanya Upaya

penanggulangan

terjadinya

gangguan

ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Ngawi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : a.

Melakukan pendataan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

b.

Memberikan teguran/peringatan.

c.

Melakukan pembinaan.


VI‐28



d.

Melakukan kegiatan razia dan penertiban. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam upaya

penyelenggaran ketentraman dan ketertibanumum diantaranya: a.

Kurangnya sarana dan prasarana dalam mengantisipasi dan mengatasi gangguan yang terjadi di masyarakat.

b.

Data potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang kurang lengkap.

c.

Belum adanya aturan yang mengatur tindak lanjut pasca pembinaan dan penertiban.

6.

Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Dalam

upaya

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum di Kabupaten Ngawi, Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak

terkait

termasuk

aparat

keamanan.

Dengan

terjalinnya komunikasi dan kerjasama tersebut dapat diciptakan situasi aman dan tertib di Kabupaten Ngawi, hal tersebut tidak terlepas dari peran serta aktif dari aparat keamanan selaku mitra Pemerintah Daerah dalam menciptakan Kabupaten Ngawi yang kondusif.


VI‐29

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah, kepala

Recommend Documents