Business Continuity Management Sistem Pembayaran

Business Continuity Management Sistem Pembayaran

Business Continuity Management Sistem Pembayaran 1. PENDAHULUAN Business Continuity Management - Sistem Pembayaran (BCM-SP) merupakan proses pengelolaan secara menyeluruh dalam rangka identifikasi potensi

kondisi

darurat

yang

berdampak

kepada

kelangsungan

penyelenggaraan sistem pembayaran serta berisi langkah-langkah secara rinci mengenai organisasi, tanggung jawab dan prosedur dalam upaya pencegahan dan pemulihan suatu sistem pembayaran pada saat terjadi gangguan yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Pengembangan BCM-SPN merupakan salah satu upaya merealisasikan visi misi Sistem Pembayaran Nasional yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional yang efsien, cepat, aman dan handal guna mendukung kestabilan moneter dan sistem keuangan. Sistem pembayaran memiliki fungsi yang sangat kritikal dalam menunjang kelangsungan stabilitas sistem keuangan nasional. Disisi lain, penggunaan teknologi tinggi dalam infrastruktur sistem pembayaran terutama pada sistem yang termasuk Systemically Important Payment Systems seperti sistem BI-RTGS dan sistem Kliring Nasional (BI-SKN), telah meningkatkan tingginya resiko dalam pengelolaan sistem pembayaran. Selain itu, faktor eksternal seperti kebakaran, kerususan, bencana alam dan serangan teroris yang sering terjadi di wilayah Indonesia juga telah menambah tingginya potensi terjadinya gangguan pada penyelenggaraan sistem pembayaran.

Edisi 2006.1 17 Oktober 2006


Pengembangan BC M-SP merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai upaya untuk meminima lisasi kerugian apabila terjadinya gangguan pada sistem pembayaran. Selain itu, penyusunan BCM-SP merupakan upaya pemenuhan Core Principle VII, Bank for International Settlements yang merupakan pedoman dalam pengelolaan sistem pembayaran. BCM-SP akan mencakup langkah-langkah kebijakan, identifikasi resiko sistem pembayaran, pembentukan organisasi dan pembagian tanggung jawab, mekanisme kerja serta prosedur operasional dalam upaya pemulihan suatu sistem pembayaran apabila terjadinya suatu gangguan.

2. TUJUAN BCM – SISTEM PEMBAYARAN Business Continuity Management – Sistem Pembayaran (BCM-SP) pada dasarnya merupakan langkah-langkah antisipasi terhadap gangguan yang akan berdampak terhadap fungsi dan proses kritikal dalam penyelenggaraan sistem pembayaran serta memastikan penanggulangan yang dilakukan terencana dan teruji. Adapun tujuan BCM Sistem Pembayaran adalah sebagai berikuit :

1. Meningkatkan kehandalan dan kesinambungan operasional sistem pembayaran dalam menjaga reputasi Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran. 2. Mencegah dan memulihkan infrastruktur dan peralatan pendukung operasional sistem pembayaran serta mengurangi dampak kerugian keuangan apabila terjadinya kondisi gangguan.


Halaman

2


3. Memperjelas tanggung jawab dan mekansisme kerja pihak-pihak yang terlibat dalam BCM-SP sehingga dapat mempercepat waktu proses pengambilan keputusan dalam kondisi terjadinya gangguan. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pemulihan operasional sistem pembayaran serta kesiapan petugas operasional da lam upaya pemulihan sistem pembayaran apabila terjadinya gangguan.

3. KONSEP DAN METODOLOGI BCM SISTEM PEMBAYARAN Pengertian

dan

konsep

Business

Continuity

telah

mengalami

perkembangan yang cukup pesat sejalan dengan perhatian dan kejadian yang dialami pelaku industri dalam menjamin kelangsungan business yang dilakukan. Perkembangan konsep Business Continuity juga diikuti dengan munculnya beberapa istilah Business Continuity yang terkadang masih menjadi perdebatan dikalangan pelaku industri dan akademisi. Dalam penyusunan BCM-SP, pengertian Business Continuity akan mengacu kepada The Business Continuity Institute sebagai lembaga profesi yang bergerak dalam sertifikasi Business Recovery dan

standar yang

dikeluarkan oleh Committee on Payment and Settleme nt Systems, Bank for International Settlements (BIS). Menurut The Business Continuity Institute, 2002,

definisi Business

Continuity Management (BCM) adalah : A holistic management process that identifies potential impacts that threaten an organisation and provides a framework for building rililience with the capability for an effective response that safeguards the interests of its key stakeholders, reputation, brand and value creating activities. Edisi 2006.1 17 Oktober 2006

Halaman

3


Sedangkan Business Continuity Planning (BCP), sebagai bagian dari BCM, dapat diartikan sebagai : A clearly defined and documented plan for use at the time of business continuity emergency, event, incident and/or crisis. Typically a plan will cover all the key personnel, resources, services and actions required to manage the BCM process. Dengan pengertian diatas maka dokumen BCP terdiri dari langkahlangkah pemulihan business (Business Recovery atau Business Resumption), langkah pemulihan infrastuktur teknologi informasi (Disaster Recovery) dan langkah darurat (Contingency Plan). Sebagai gambaran, beberapa fokus dan isi dari ketiga langkah pemulihan dalam dokumen BCP dapat disajikan dalam tabel berikut :

BCP

Business Recovery

Tujuan

Pemulihan Business Proces kritikal

Pemulihan melalui restore

process recovery

Kembali normal

Penyerahan terganggu

Tempat Penyerahan warkat terbakar

Fokus Teladan Solusi

Perpanjangan penerimaan warkat

warkat

loket

Business Resumption Business proses

ke

proses

Alternatif tempat penyerahan warkat

Disaster Recovery

Contingency Plan

Pemulihan Aplikasi, Hardware, Software

Pemulihan business process melalui langkah darurat

Data Recovery

Make do

Tandem down

Tandem Back up

Sistem BI-RTGS down

Operasinal di sistem/prosedur lain (manual)

Tabel 1. Dokumen Business Coninuity Planning


Halaman

4


3.1. BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SISTEM PEMBAYARAN Sistem pembayaran memiliki fungsi yang krtikal dalam menunjang kegiatan

perekonomian

nasional.

Kesinambungan

operasional

sistem

pembayaran membantu terselenggaranya sistem keuangan yang stabil dan kuat. Dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, Committee on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements (CPSS-BIS) telah mengeluarkan panduan yang dikenal dengan nama Core Principles for Systemically Important Payment Systems. Core Principles berisi 10 prinsip penyelenggaran sistem pembayaran dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan sistem pembayaran yang bersifat kritikal dan sistemik dapat berjalan dengan aman dan efisien. Sistem pembayaran yang termasuk kedalam Systemically Important Payment Systems merupakan sistem yang bersifat kritikal dan robust dimana terjadinya gangguan terhadap sistem tersebut akan menyebabkan shock dan dapat berkontribusi terhadap terjadinya krisis di sistem keuangan. Dengan melihat pengertian tersebut maka dalam penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia, Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional (Clearing/Netting System) dapat dikategorikan sebagai Systemically Important Payment Systems. Dengan demikian, penyelenggaraan sistem BI-RTGS dan SKN harus memenuhi (comply) terhadap CPSS Core Principles. Salah satu Core Principles yang terkait dengan dengan kesinambungan operasional sistem pembayaran adalah Core Principle VII, Bank for International Settlements yaitu :


Halaman

5


The system should ensure a high degree of security and operational reliability and should have contingency arrangements for timely completion of daily processing. Dengan

demikian,

Bank

Indonesia

sebagi

operator

perlu

memperhatikan aspek operational reliability dalam penyelengaraan sistem BI-RTGS dan SKN-BI, diantaranya adalah : 1.

Penyelenggara sistem harus memperhatikan potensi gangguan baik dari sistem teknologi maupun gangguan yang disebabkan oleh infrastruktur lain dan bencana alam.

2.

Sistem memerlukan dokumen sistem dan prosedur operasional yang baik, tegas dan menyeluruh.

3.

Penyelengara sistem harus memiliki dokumen resmi business continuity plan yang resmi mudah dan praktis.

4.

Dokumen Business Continuity Plan harus terdokumentasi dengan baik dan dilakukan testing secara berkala Mengacu kepada standar penyelenggaraan sistem pembayaran yang

ditetapkan dalam Core Principles dalam maka penyusunan Business Continuity Management Sistem Pembayaran ini menjadi suatu keharusan. 3.2. METODE TAHAP PENGEMBANGAN Dalam penyusunan BCM Sistem Pembayaran akan menggunakan metode pengembangan yang mengacu kepada Good Practice Guidelines, The Business Continuity Institute. Metode yang digunakan merupakan Tahap-tahap pengembangan Business Continuity Management (BCM-life cycle ) yang dapat digambarkan sebagai berikut :


Halaman

6


1 5

2 BCM

4

3

The Business Continuity Management Programme Sebagai tahap awal, diperlukannya keterlibatan manajemen puncak, penyusunan struktur oragnisasi dan kebijakan yang akan diambil dalam pengembangan BCM Sistem Pembayaran. Tahap I : Understanding Your Business Untuk menyusun BCM strategi yang tepat maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah memahami kegiatan usaha yang dijalankan. Beberapa teknik akan dilakukan adalah melalui Business Impact Analysis dan Risk Assessment. Tahap II : Business Continuity Management Strategies Pada tahap ini dilakukan pemilihan strategi BCM yang tepat dari beberapa pilihan yang didapat dari informasi kajian Business Impact Analysis dan Risk Assessment. Tahap III : Developing a Business Continuity Management Response Fokus pada tahap ini akan ditujukan untuk mengidentifikasi beberapa langkah kegiatan yang dipandang perlu untuk dapat memulihkan gangguan yang terjadi pada kondisi normal. Edisi 2006.1 17 Oktober 2006

Halaman

7


Tahap IV : Developing a Business Continuity Management Culture Pada tahap ini akan digambarkan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran (awareness) akan BCM melalui desain komunikasi, training dan sosialisasi yang terintegrasi dengan strategi organisasi. Tahap V : Exercising, Maintenance and Audit Fokus pada tahap ini adalah penyusunan strategi testing, upaya-upaya pemeliharaan dan proses audit yang dilakukan dalam BCM Sistem Pembayaran.

4. BUSINESS IMPACT ANALYSIS DAN RISK ASSESSMENT SISTEM PEMBAYARAN 4.1.

BUSINESS IMPACT ANALYSIS SISTEM PEMBAYARAN

Business Impact Analysis adalah landasan awal dalam proses penyusunan BCM sistem pembayaran melalui proses identifikasi dampak bisnis, identifikasi aktivitas yang kritikal, penentuan target waktu pemulihan, dan pengukuran standar operasi mini mal yang dibutuhkan. Tujuan dari Business Impact Analysis adalah : 1. Memperoleh informasi yang menyeluruh mengenai fungsi oraganisasi dan business prcess yang kritika serta tingkat prioritas dari proses pemulihan setiap business process yang dilakukan. 2. Memberikan

informasi

kepada

manajemen

mengenai

Maximum

Tolerable Outage untuk setiap business process 3. Menyediakan informasi kepada manajemen dalam proses pengambilan keputusan/strategi yang akan ditentukan


Halaman

8


Dalam penyusunan Business Impact Analysis Sistem Pembayaran dilakukan metode sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi business process yang dilakukan dalam penyelenggaraan sistem BI-RTGS dan SKNBI. Identifikasi ini disusun berdasarkan business process yang dilakukan Bank Indonesia baik sebagai penyelengara sistem (operator) meupun Bank Indonesia sebagai peserta sistem (user). 2. Melakukan

analisa

interdependensi

antar

business

process

untuk

mengidentifikasi dampak resiko yang akan dihadapi apabila suatu business proses mengalami gangguan. 3. Melakukan identifikasi tingkat kritikal setiap business process dan menentukan Maximum Tolarable Outage melalui metode Enterprise Risk Management dan Business Impact Analysis Matrix

4.2.

RISK ASSESSMENT SISTEM PEMBAYARAN

Risk assessment merupakan tahap lanjutan dalam proses identifikasi business process dengan memfokuskan kepada business process yang bersifat sangat kritikal atau beresiko besar (high level).

Risk Assessment juga berfungsi

untuk mengidentifikasi business process yang bersifat “single points of failure”. Tujuan dilakukannya proses Risk Assessment adalah : 1. Mengidentifikasi ancaman/gangguan yang mungkin terjadi baik secara internal maupun eksternal 2. Melakukan assessment terhadap ancaman/gangguan yang didasarkan pada probability (kecenderungan) dan impact (dampak) 3. Menentukan

prioritas

tingkat

ancaman/gangguan

berdasarkan

pengukuran risk assessment Edisi 2006.1 17 Oktober 2006

Halaman

9


4. Menyediakan informasi untuk penetapan strategi manajemen resiko Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Risk Assessment adalah sebagai berikut : 1. Melakukan identifikasi ancaman/gangguan terhadap business process yang bersifat kritikal yang dihasilkan Business Impact Analysis. 2. Menentukan

nilai

(scoring)

tingkat

kecenderungan

(probability)

terjadinya ancaman/gangguan berdasarkan data kejadian masa lalu. 3. Menentukan estimasi nilai (scoring) tingkat dampak (impact) dari suatu ancaman/gangguan. 4. Menghitung resiko dari setiap ancaman/gangguan terhadap business process dengan mengkobinasikan antara tingkat kecenderungan (probability)

dan

tingkat

dampak

(impact)

dari

suatu

ancaman/gangguan.


Halaman

10

Business Continuity Management Sistem Pembayaran

Recommend Documents