BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR

:

49

TAHUN 2008

TENTANG JENIS DAN STANDARISASI PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya kriteria standar pelaksanaan yang objektif dan transparan sehingga dapat digunakan sebagai Standarisasi Pelayanan Perizinan;

b.

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf “a” perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis dan Standarisasi Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

8.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

9.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/ Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

2000

tentang

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ar.140/2/ Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284 Tahun 2007 tentang Apotek Rakyat: 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/Tahun 1999 tentang Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan; 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 382/Menhut-II/ Tahun 2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan izin Usaha Industri; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Apotik, Toko Obat, Optikal, Klinik, Laboratorium, Tukang Gigi, Praktek Dokter, Bidan dan Perawat; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2); 26. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG JENIS DAN STANDARISASI PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur; d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; e. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur; f. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha; g. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukanan usaha atau kegiatan tertentu; h. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan;

i. Penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat; j. Perizinan pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan; k. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya; l. Investor adalah pelaku dunia usaha yang menanamkan modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau pemohon perizinan adalah satu badan atau perorangan yang menggunakan tempat dalam melakukan kegiatan usaha;

BAB II PRINSIP – PRINSIP PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Pasal 2 Pelayanan Perizinan Terpadu secara umum dapat diartikan sebagai berikut : a. Prosedur yang sederhana; b. Lancar; c. Aman; d. Tertib; e. Adanya kepastian biaya; f. Waktu penyelesaian; g. Kepastian Hukum; h. Jasa Pelayanan yang diberikan;

Pasal 3 Untuk mencapai Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 2 diperlukan prinsip-prinsip pelayanan yang baik sebagai berikut : a. Prinsip kesederhanaan; b. Prinsip Kejelasan/kepastian; c. Prinsip keamanan dan kenyamanan; d. Prinsip keterbukaan; e. Prinsip efisien; f. Prinsip ekonomi; g. Prinsip keadilan yang merata; h. Prinsip ketepatan waktu;

BAB III PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN Pasal 4 1. Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu, 2. Penarikan dan penerbitan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah dikeluarkan melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 3. Besaran biaya untuk penarikan retribusi daerah dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya. 4. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan pararel. 5. Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya. 6. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan proses penerbitan izin dibebankan kepada pemohon izin. BAB IV JENIS DAN STANDARISASI PELAYANAN PERIZINAN Pasal 5 Jenis dan standarisasi pelayanan perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Setiap instansi yang melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Bupati. Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Muara Sabak 28 Mei 2008

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Dto H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di Pada tanggal

: :


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dto H. EDDY KADIR Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 49

LAMPIRAN

:

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 49 TAHUN 2008 TANGGAL : 28 MEI 2008

JENIS DAN STANDARISASI PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 1. Jenis Pelayanan 1. Dasar Hukum

: :

2. Persyaratan

:

3. Lama proses 4. Biaya resmi

: :

2. Jenis Pelayanan 1. Dasar Hukum

: :

2. Persyaratan

:


: :

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Izin Usaha Industri. a. Mengisi formulir permohonan surat izin usaha perdagangan. b. Mengisi formulir jumlah tenaga kerja sektor perdagangan. c. Melampirkan foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU). d. Melampirkan foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) e. Melampirkan foto copy KTP penanggung jawab perusahaan. f. Melampirkan foto copy Akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum. g. Melampirkan Neraca Perusahaan. h. Mengisi formulir surat pernyataan future trading. i. Pas photo ukuran 3 x 4 = 3 Lembar. 2 (dua) hari kerja dengan permohonan lengkap. • SIUP Kecil Rp. 25.000,• SIUP Menengah Rp. 50.000,• SIUP Besar Rp. 100.000,TDG (Tanda Daftar Gudang) Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Izin Usaha Industri. a. Mengajukan permohonan b. Mengisi daftar isian perusahaan TDG b. Melampirkan foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). c. Melampirkan foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari pemerintah setempat d. Foto copy perjanjian pemakaian dan pengawasan gudang dengan pembentukan gudang d. Melampirkan foto copy NPWP. e. Melampirkan foto copy KTP. 2 (dua) hari kerja dengan permohonan lengkap Rp. 100.000,-


: :

2. Persyaratan

:

3. Lama proses 4. Biaya Resmi

: :


: :

2. Persyaratan

a. b. c. d. e. f.


g. h. i. j. : :


: :

2. Persyaratan

:

TDI (Tanda Daftar Industri) Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Izin Usaha Industri. a. Melampirkan formulir model PDF. I. IK. b. Melampirkan foto copy akta notaries bagi perusahaan yang berbadan hukum. c. Melampirkan foto copy KTP. d. Melampirkan foto copy NPWP. e. Melampirkan foto copy Izin Undang-undang Gangguan (Ho). f. Surat pernyataan model SP. I (SPPL). g. Pas photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar. h. Surat keterangan suplay bahan baku (bagi industri tertentu). 2 (dua) hari kerja dengan permohonan lengkap Rp. 50.000,TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Izin Usaha Industri. Mengisi formulir permohonan surat izin usaha perdagangan. Mengisi formulir jumlah tenaga kerja sektor perdagangan. Melampirkan foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SIUP). Melampirkan foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Melampirkan foto copy KTP penanggung jawab perusahaan. Melampirkan foto copy Akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum. Melampirkan Neraca Perusahaan. Mengisi formulir surat pernyataan future trading. Pas photo ukuran 3 x 4 = 3 Lembar. Materai Rp. 6.000,= 3 Lembar. 2 (dua) hari kerja dengan permohonan lengkap. Sudah termasuk didalam biaya resmi SIUP IUI (Izin Usaha Industri) Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Izin Usaha Industri. a. Mengajukan formulir model SP I dan Formulir model SP II. b. Mengajukan permintaan izin perluasan menggunakan formulir model SP III. c.

Permintaan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUI tanpa melalui tahap persetujuan prinsip, dilakukan hanya dengan membuat surat pernyataan dengan menggunakan formulir model SP I dan mengisi daftar isian untuk permintaan IUI menggunakan model SP II, diserahkan pada saat pengajuan IUI.

d.

3. Lama proses 4. Biaya resmi 6.

Jenis Pelayanan 1. Dasar Hukum 2. Ketentuan IPK

7.

: : : : Arel

:

Menyerahkan formulir model SP I dan SP II pada saat pengurusan. e. Setelah 3 hari pengurusan IUI formulir model SP VI dikeluarkan. f. Perusahaan Industri wajib melaporkan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sasaran produksi setiap 1 tahun sekali paling lambat 31 Januari pada tahun berikutnya. g. Apabila pemegang IUI model SP VI tersebut dalam jangka waktu 4 Tahun sejak diterbitkannya IUI tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, IUI tersebut batal dengan sendirinya. h. Bagi perusahaan yang IUI nya batal dengan sendirinya. 5 (lima) hari kerja dengan permohonan lengkap. Rp. 100.000,IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) SK. Menteri Kehutanan Nomor : 382/Menhut-II/2004 Tanggal 18 Oktober 2004 a. Hutan Negara yang ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) atau kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) b. Kawasan Hutan yang dikonversi baik dengan cara pelepasan kawasan hutan, atau dengan cara tukar menukar kawasan hutan c. Penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai a. Mengajukan permohonan a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau akte pendirian perusahaan beserta perubahannya untuk Koperasi, BUMD, BUMN atau BUMS b. Izin peruntukan pengguanaan lahan seperti izin bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pembangunan hutan hak/hutan rakyat, dan/atau pemukiman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota c. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa lokasi IPK tersebut benarbenar statusnya APL atau KBNK berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi atau bedasarkan kawasan hutan berdasarkan TGHK d. Proposal penggunaan lahan sesuai izin peruntukan penggunaan lahan. e. Peta lokasi yang dimohon f. Dokumen AMDAL g. Rekomendasi dari instansi terkait

2. Persyaratan

:


:

10 (sepuluh) hari kerja dengan permohonan lengkap Belum ada keputusan

Jenis Pelayanan 1. Dasar Hukum

: :

IUP (Izin Usaha Perkebunan) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 140/2/2007

26/Permentan/ar.

8.

2. Persyaratan

:


: :


: :

2. Persyaratan

:

a. b. c. d.

Akte pendirian perusahaan dan perubahannya terakhir. Nomor pokok wajib pajak Surat keterangan domisili Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten dari Bupati untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur. e. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000. g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan ( apabila areal berasal dari kawasan hutan). h. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan. i. Hasil analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengolahan Lingkungan Hidup (AKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. j. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum. k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana-prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisasi Penggangu Tumbuhan (OPT). l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana-prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tampa pembakaran serta pengendalian pembakaran. m Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat. n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan. o. Rekomendasi dari instansi terkait 10 (sepuluh) hari kerja dengan permohonan lengkap Belum ada keputusan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/ar. 140/2/2007 a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya terakhir. b. Nomor pokok wajib pajak c. Surat keterangan domisili d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten dari Bupati (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur). e. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati) f. g. h.

Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan ( apabila areal berasal dari kawasan hutan). Rencana kerja pembangunan perkebunan

i.

9.

10.


: :

Jenis Pelayanan 1. Dasar hukum

: :

2. Persyaratan

:

3. 4.

: :

Lama proses Biaya resmi

Jenis Pelayanan

:

1.

:

Dasar Hukum

Hasil analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengolahan Lingkungan Hidup (AKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana-prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisasi Penggangu Tumbuhan (OPT). k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana-prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tampa pembakaran serta pengendalian pembakaran. l. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat m Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan. n. Rekomendasi dari instansi terkait 10 (sepuluh) hari kerja dengan permohonan lengkap Belum ada keputusan IUP-P (Izin Usaha Perkebunan dan Pengolahan) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/ar. 140/2/2007 a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya terakhir b. Nomor pokok wajib pajak c. Surat keterangan domisili d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten dari Bupati untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur. e. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati. f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000. g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota. i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan. j. Hasil analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengolahan Lingkungan Hidup (AKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku k. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan. l. Rekomendasi dari instansi terkait 10 (sepuluh) hari kerja dengan permohonan lengkap Belum ada keputusan

STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/ar. 140/2/2007

11.

12.

2.

Persyaratan

:

3. 4.


: :

Jenis Pelayanan

:

1. Dasar Hukum

:

2. Persyaratan

:

3. 4.

: :



: :

2.

:

Persyaratan

a. Keterangan identitas b. Domisili Pemilik c. Luas Arel d. Jenis Tanaman e. Asal Benih f. Tingkat Produksi g. Lokasi Lahan h. Rekomendasi dari instansi terkait 5 (lima) hari kerja dengan permohonan lengkap Belum ada keputusan STD-P (Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/ar. 140/2/2007 a. Keterangan identitas b. Domisili pemilik c. Lokasi industri pengolahan d. Jenis produksi yang menjadi bahan baku e. Kapasitas produksi f. Jenis produksi g. Tujuan pasar h. Rekomendasi dari instansi terkait 5 (lima) hari kerja dengan permohonan lengkap Belum ada keputusan Izin Praktek Dokter Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Apotik, Toko Obat, Optikal, Klinik, Laboratorium, Tukang Gigi, Praktek Dokter, Bidan dan Perawat. a. Mengajukan permohonan b.

3. 4. 13.



: : : :

Foto copy surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Kosil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku. c. Surat pernyataan mempunyai tempat peraktek atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya. d. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik. e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 ( lembar). f. Surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter dan dokter gigi dimaksud bekerja. g. Rekomendasi dari instansi terkait 3 (tiga) hari kerja dengan permohonan lengkap Rp. 100.000,Izin Praktek Bidan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Apotik, Toko Obat,

14.

15.

2.

Persyaratan

:

3. 4.


: :


: :

2.

Persyaratan

:

3. 4.


: :


: :

2.

:

Persyaratan

Optikal, Klinik, Laboratorium, Tukang Gigi, Praktek Dokter, Bidan dan Perawat. a. Mengajukan permohonan b. Foto Copy Ijazah Bidan. c. Foto Copy Surat Izin Bidan yang masih berlaku. d. Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan. e. Surat keterangan sehat dari dokter f. Rekomendasi dari organisasi profesi g. Pas foto ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar. h. Rekomendasi dari instansi terkait 3 (tiga) hari kerja dengan permohonan lengkap Rp. 100.000,Izin Praktik Perawat. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Apotik, Toko Obat, Optikal, Klinik, Laboratorium, Tukang Gigi, Praktek Dokter, Bidan dan Perawat. a. Mengajukan permohonan b. Foto copy ijazah ahli madya keperawatan, atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah. c. Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3(tiga) tahun dari pimpinan sarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya keperawatan. d. Foto copy Surat Izin Perawat yang masih berlaku. e. Surat keterangan sehat dari dokter f. Pas Fhoto 4 x 6 cm 2 (dua) lembar g. Rekomendasi dari organisasi profesi h. Rekomendasi dari dinas kesehatan i. Materai 6.000,- 2(dua) lembar. i. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. j. Rekomendasi dari instansi terkait 3 (tiga) hari kerja dengan permohonan lengkap Rp. 100.000,Izin Usaha Apotek Rakyat. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Apotik, Toko Obat, Optikal, Klinik, Laboratorium, Tukang Gigi, Praktek Dokter, Bidan dan Perawat. a. Mengajukan permohonan. b. Salinan/foto copy surat izin kerja apoteker c. Salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk d. Salinan/Foto copy denah bangunan e. Surat akte hak milik/sewa/kontrak f. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama alamat, tanggal lulus dan nomor surat izin kerja g.

Asli dan salinan / foto copy daftar terperinci alat perlengkapan Apotek

h.

3. 4. 16.

17.


: :


: :

2.

Persyaratan

:

3. 4.


: :


: :

2.

Persyaratan

:

3. 4.


: :


: :

Surat pernyataan dari Apoteker pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker pengelola Aoptek di apotik lain. i. Asli dan salinan / foto copy surat izin atasan bagi pemohon pegawai negeri, Anggota ABRI, dan Pegawai instansi Pemerintah lainnya j. Akte perjanjian kerja sama Apoteker pengelola Apotik dengan pemilik sarana apotik k. Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undagan di bidang obat l. Rekomendasi dari instansi terkait 3 (tiga) hari kerja dengan permohonan lengkap Rp. 500.000,Izin Toko Obat Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Apotik, Toko Obat, Optikal, Klinik, Laboratorium, Tukang Gigi, Praktek Dokter, Bidan dan Perawat. a. Mengisi formulir/permohonan b. Foto copy KTP c. Foto copy SITU d. Foto copy ijazah dan surat izin kerja asisten apoteker e. Pas foto ( 3 x 4 ) sebanyak 3 lembar 2 (dua) hari kerja dengan permohonan lengkap Rp. 250.000,Izin Klinik Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Apotik, Toko Obat, Optikal, Klinik, Laboratorium, Tukang Gigi, Praktek Dokter, Bidan dan Perawat. a. Mengisi formulir/permohonan b. Foto copy KTP c. Foto copy SITU d. Foto copy ijazah pasca PTT dan izin penugasan Dokter penaggung jawab. e. Foto copy ijazah dan surat izin peraktek bidan f. Foto copy ijazah analisis kesehatan(khusus klinik 24 jam) f. Foto copy dena ruangan g. Pas foto ( 3 x 4 ) sebanyak 3 lembar 2 (dua) hari kerja dengan permohonan lengkap a. Klinik bersalin Rp. 250.000,b. Klinik 24 jam Rp. 200.000,Izin laboratorium Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Apotik, Toko Obat, Optikal, Klinik, Laboratorium, Tukang Gigi, Praktek Dokter,

2.

Persyaratan

:

3. 4.


: :

Bidan dan Perawat. a. Mengisi formulir/permohonan b. Foto copy KTP c. Foto copy SITU d. Foto copy ijazah pasca PTT dan izin penugasan Dokter penaggung jawab e. Foto copy ijazah tenaga analisis kesehatan yang dilegalisir instansi berwenang f. Pas foto ( 3 x 4 ) sebanyak 3 lembar 2 (dua) hari kerja dengan permohonan lengkap Rp. 200.000,-

18. Jenis Pelayanan

:

IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

1. Dasar Hukum

:

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

2. Persyaratan

:

a.

Foto copy KTP pemohon.

b.

Foto copy Surat Tanah dan sejenisnya.

c.

Surat Persetujuan dan Pernyataan dari Pemilik Tanah yang akan dibangun (khusus Tower/Industri/Walet dan sejenisnya).

d.

Surat Persetujuan Warga sekitar bangunan yang akan dibangun (khusus Tower/Industri/ Walet dan sejenisnya).

e.

Foto copy Izin Prinsip dari Bupati Tanjung Jabung Timur (khusus Tower/Industri).

f.

Gambar Rencana Bangunan lengkap dengan Struktur yang di legalisir oleh Dinas Kimprasda/Sketsa jalan lokasi bangunan.

g.

Rekomendasi dari dinas terkait

h. Dena lokasi i.

Batas garis sempadan jalan diukur dari As Jalan ke Bangunan Terdepan sesuai dengan SK Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 236 Tahun 2004 yaitu : - Untuk Bangunan Gudang/Pabrik, Rumah Makan, Pasar, Bioskop dan bangunan lainnya yang membutuhkan lapangan parkir yang luas ditetapkan tidak kurang dari 30 meter. - Untuk Bangunan Rumah ditetapkan sebagai berikut • Jalan protokol/Utama/Arteri tidak kurang dari 20 meter. • Jalan Kolektor tidak kurang dari 15 meter. • Jalan Lokal tidak kurang dari 10 meter. • Jembatan tidak kurang dari 100 meter (hilir dan hulu).

3.

Lama proses

:

8 (delapan) Hari Kerja dengan permohonan lengkap

4.

Biaya resmi

:

Rata –rata koofesien x luas bangunan x harga bangunan

a. Biaya gambar 0,05% x harga bangunan b. Biaya pengawasan 0,05% x harga bangunan c. Biaya sepadan jalan 1% x harga bangunan d. Biaya formulir dan pendaftaran Rp. 5.000,19. Jenis Pelayanan 1. Dasar Hukum 2. Persyaratan

:


: :


21.

: :

Izin Penelitian Mahasiswa. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1991 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. a. Surat Permohonan. b. Surat Rekomendasi dari Universitas bersangkutan. c. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Jambi. d. Proposal 1 (satu) hari kerja dengan permohonan lengkap Tidak ada pungutan biaya

: :

Izin Keberadaan LSM, PARPOL, ORMAS dan OKP. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1981 tentang Peningkatan Kemandirian dan Kemanpuan Organisasi Masyarakat.

2. Persyaratan

:

a. b. c. d. e. f.


: :

Surat Permohonan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Program Kerja. Akte Notaris. Surat keterangan terdaftar di Provinsi Jambi. Surat keterangan domisili dari Lurah/Kades diketahui oleh Camat. g. Susunan Pengurus Organisasi. h. Daftar Riwayat Hidup Pengurus. i. Mengisi Formulir Kartotik. j. Berkas dijilid rangkap 1 (satu). 1 (satu) hari kerja dengan permohonan lengkap Tidak ada pungutan biaya

Jenis Pelayanan

: Izin Galian Golongan C.

1 Dasar Hukum

: Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan ‘C’.

2 Persyaratan

: a.

• • • • • • • • • •

Untuk Izin Baru : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,Peta luas wilayah dan titik koordinat. Laporan jumlah produksi perbulan. Rekomendasi camat setempat. Rekomendasi instansi terkait Akte Pendirian Perusahaan/Notaris. Laporan Keuangan (Neraca akhir tahun). Dokumen AMDAL, UKL dan UPL. Pernyataan kesediaan membayar jaminan kesungguhan. • HO (Undang-undang Gangguan dari Kecamatan). • Bukti Pembebasan Tanah. • Surat pernyataan untuk mereklamasi lahan pasca pertambangan.

• Pas foto ukuran 3 x 4 = 3 lembar. • Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) b.

3. Lama proses 4. Biaya resmi G JABUNG TIMUR 22. Jenis Pelayanan 1. Dasar Hukum

2. Persyaratan


23. Jenis Pelayanan 1. Dasar Hukum 2. Persyaratan


• • • • • • • • • •

Untuk Izin Perpanjangan : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,Peta luas wilayah dan titik koordinat. Laporan jumlah produksi perbulan. Rekomendasi camat setempat. Rekomendasi instansi terkait Akte Pendirian Perusahaan/Notaris. Laporan Keuangan (Neraca akhir tahun). Dokumen AMDAL, UKL dan UPL. Pernyataan kesediaan membayar jaminan kesungguhan. • HO (Undang-undang Gangguan dari Kecamatan). • Bukti Pembebasan Tanah. • Surat pernyataan untuk mereklamasi lahan pasca pertambangan. : 5 (lima) hari kerja dengan permohonan lengkap : Belum ada keputusan : Izin Lokasi. : Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2001 Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. : a. Permohonan. b. Rekomendasi Camat c. Rekomendasi Kepala Desa. d. Surat Persetujuan Warga. e. Izin perinsip f. Rencana/sked lokasi g. Sertifikat (Akta jual beli). h. Akta Perusahaan i. Lay Out. k. Poto copy KTP i. Pas photo 3 X 4 = 3 (tiga) lembar : 10 (sepuluh) hari kerja dengan permohonan lengkap : Besarnya retribusi digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan tanah dengan mengalikan tarif retribusi. : Izin Prinsip. : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kebijakan Bidang Pertanahan : a. Mengajukan Permohonan b. Akta pendirian perusahaan. c. Foto copy KTP. d. NPWP. e. Setplan rencana. f. Rekomendasi Camat. g. Izin Lokasi : 10 (sepuluh) hari kerja dengan permohonan lengkap : Belum ada keputusan.

24. Jenis Pelayanan 1. Dasar Hukum 2. Persyaratan

3. Lama proses 4. Biaya resmi 25. Jenis Pelayanan 1. Dasar Hukum 2. Persyaratan

3. Lama proses 4. Biaya resmi 26. Jenis pelayanan 1. Dasar Hukum

2. Persyaratan

3. Lama proses 4. Biaya resmi 27. Jenis Pelayanan 1. Dasar Hukum 2. Persyaratan

: Izin Reklame : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame. : a. Mengajukan permohonan b. Foto copy KTP c. Untuk penyelenggaraan reklame dari luar daerah harus memberikan uang jaminan pembongkaran sebesar 50 % dengan cara mengisi pormulir surat perjanjian serah terima uang jaminan pembongkaran reklame. d. Surat pernyataan sanggup megganti rugi apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya untuk jenis reklame papan/baliho. e. NPWPD f. pas poto ukuran ( 3 x 4 ) 3 lembar. : 2 (dua) hari kerja dengan permohonan lengkap : 25 % dari dasar pengenakan pajak reklame : SIUJK ( Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ) : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstuksi. : a. Mengajukan permohonan b. Mengisi isian SPI ( disediakan penerbit IUJK) c. Foto copy Akte perusahaan d. Foto copy KTA e. Pas foto ( 3 X 4 ) 3 lembar : 3 (tiga) hari kerja dengan permohonan lengkap : Retribusi dokumen lelang Rp. 100.000,: Izin usaha perikanan : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/ Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap. : a. mengajukan permohonan b. Akte notaris khusus koperasi c. Foto copy pas kecil kapal penangkap ikan d. Foto copy pas tahunan kapal e. NPWPD f. Pas foto ( 3 X 4 ) 3 lembar g. Foto copy KTP : 3 (dua) hari kerja dengan permohonan lengkap : Belum ada keputusan. : SITU ( Surat Izin Tempat Usaha ) : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Tempat Usaha. : a. Mengajukan permohonan b. Foto copy KTP c. Tanda lunas Pembayaran PBB d. Tanda Lunas UU ( ganguan/HO ) e. Tanda Lunas Pajak Reklame f. Akte Notaris (bagi perusahaan) g. Rekomendasi Camat/Lurah

h. Pas foto ( 3 X 4 ) 3 lembar 3. Lama proses 4. Biaya resmi


2. Persyaratan

3. Lama proses 4. Biaya resmi 29. Jenis Permohonan 1. Dasar Hukum

2. Persyaratan


: 2 (dua) hari kerja dengan permohonan lengkap : Ditetapkan pada Dinas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kondisi tempat usaha. : Izin Optikal : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Apotik, Toko Obat, Optikal, Klinik, Laboratorium, Tukang Gigi, Praktek Dokter, Bidan dan Perawat. : a. Mengajukan permohonan b. Surat keterangan sehat dari dokter c. Foto copy KTP d. Foto copy ijazah tenaga teknis e. Foto copy SITU f. Gambar dena bangunan g. Pas foto ( 3 X 4 ) 3 lembar : 2 (dua) hari kerja dengan permohonan lengkap : Rp. 300.000,: Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. : a. Mengajukan permohonan b. Foto copy KTP c. Rekomendasi Lurah d. Poto copy IMB e. Poto copy HO f. Foto copy SITU g. Persetujuan tetangga terdekat yang diketahui ketua RT h. Pas foto ( 3 X 4 ) 3 lembar : 2 (dua) hari kerja dengan permohonan lengkap : Berdasarkan besar kecilnya kegiatan usaha sbb : • 0 s/d 75 M³ sebesar Rp. 35.000,-/ M³ • 76 s/d 250 M³ sebesar Rp. 25.000,-/ M³ • 250M³ s/d keatas sebesar Rp. 15.000,-/ M³



Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Pada tanggal

: :




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Recommend Documents