PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah; b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf ” a ” di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Cara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jonto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan. 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur; d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta Badan Usaha Lainnya; f.
Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pembeian izin pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana
atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. g. Retribusi izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin Peruntukan Penggunaan Tanah pada orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tanah seluas 5000 meter atau lebih sesuai dengan rencana tata ruang daerah; h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; i.
Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu untuk memnfaatkan jasa dan perizinan tertentu Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
j.
Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; l.
Surat Keputusan Retribusi Kurang Bayar selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
m. Surat Ketapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karna jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang retribusi yang terutang atau tidak sesuai; p. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi; q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangundangan retribusi daerah; r.
Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan-tindakan yang ddilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi tersangkannya. BAB II NAMA, OBJEK PAJAK Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Perizinan Penggunaan Tanah dipungut Retribusi sebagi pembayaran atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah seluas 5000 (lima ribu) meter persegi atau lebig sesuai dengan rencana Tata Ruang Daerah.
Pasal 3 Objek Retribusi adalah pemberian izin peruntukan penggunaan tanah seluas 5000 (lima ribu) meter persegi atau lebih.
Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas tanah yang memanfaatkan dan peruntukan tanah yang direncanakan oleh pengguna jasa.
BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7
(1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terhutang diluar biaya penyelenggaraan pemberian izin peruntukan penggunaan tanah;
(2)
Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya survei lapangan, pengukuran dan pematokan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1)
Sturktur peruntukan tanah;
(2)
tarif
digolongkan
berdasarkan
luas
dan
Besarnya tarif retribusi ditetapakan sebagai berikut : a.
Industri dan Pelabuuhan 1,5 %
rencana
b.
Pariwisata 2,0 %
c.
Industri Rumah Tangga 2,5 %
d.
Komplek Perumahan,Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana 1,5 %
e.
Real Estate 3,0 %
f.
Jenis-jenis Usaha Komersial 2,0 %
g.
Kawasan Olah Raga 1,0 %
h.
Rumah Sakit swasta 2,5 %
i.
Usaha Sektor Pertanian 1,0 %.
BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 8 (1)
Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dengan luas tanah dan nilai jual tanah;
(2)
Nilai jual tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapakan Kepala Daerah berdasarkan NJOP-PBB yang ditetapakan oleh Menteri Keuangan.
BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11 Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 12 (dua belas) bulan.
Pasal 12 Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain.
BAB X SURAT PENDAFTARAN RETRIBUSI Pasal 13 (1)
Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
(2)
SPORD sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
(3)
Bentuk isi serta cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapakan oleh Bupati.
BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14 (1)
Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal13 ayat (1) ditetapakan dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
(2)
Apabila berdasarkan hasil pemeeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penembahan jumlah retribusi yang terutang bertamabah, maka dikeluarkan SKRDKBT;
(3)
Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokuman lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15 (1)
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
(2)
Reetribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 16 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 17 (1)
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
(2)
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
(3)
Tata cara pengelolaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 18
(1)
Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih, melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
(2)
Penagihan retribusi melalaui BUPLN dilaksnakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB XVI KEBERATAN Pasal 19 (1)
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang tunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
(2)
Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;bulan
(3)
Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan Wajib Retribusi harus dapat membuktikan;
(4)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang di persamakan SKDRBT dan SKRDLB di terbitkan kecuali apaila wajib restibusi dapat menunjukan bahwa jangka itu tidak dapat di penuhi karena keadaan di luar kekuasaan;
(5)
Keberatan yang tidak memenuhi persayaratan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini di anggap sebagai surat keberatan,sehingga tidak dipertimbangkan;
(6)
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 20 (1)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
(2)
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 21 (1)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalaian kepada Bupati.
(2)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)
Apabila wajib retribusi yang mempunyai utang retribusi lainnya,maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1 ) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang tersebut retribusi tersebut.
(5)
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkanya SKRDLB.
(6)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. Pasal 22
(1)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retriusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang kurangnya menyebut : a.
Nama dan wajib retribusi
b.
Masa retribusi
c.
Besarnya kelebihan pembayaran
d.
Alasan yang singkat dan jelas.
(2)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara langsung atau melalui pos tercatat;
(3)
Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.
Pasal 23 (1)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi;
(2)
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud daloam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 24 (1)
Bukti dapat pembebasan retribusi;
memberikan
pengurangan,
keringanan
dan
(2)
Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
(3)
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XIX KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 25 (1)
Hak untuk menagihkan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saatnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakiukan tindak pidana dibidang retribusi;
(2)
Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila : a. b.
(3)
Diterbitkan Surat Teguran atau ; Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsaharus ditinjau kembali.
BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1)
Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah reribusi yang terutang;
(2)
Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XXI PENYIDIKAN Pasal 27 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a.
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatanyang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
c.
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
d.
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
e.
Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
f. g.
Menyuruh berhenti, melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dari memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
i.
Memanggil orang-orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
j. k.
(3)
Meminta bantuan tenaga ahli dalaam rangka pelaksanan tugas;
Menghentikan penyidikan; Melkukan tindakan lain perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimuloainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahu 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Muara Sabak : 28 Mei 2001
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
Dto
Drs. ABDULLAH HICH
Diundangkan di
:
Muara Sabak
Pada tanggal
:
31 Mei 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
Dto
SALIM, AB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2001
NOMOR
11
SERI A
