BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 22 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR Menimbang
Mengingat
:
bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah. c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur; d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; e. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : -
Sub Bagian Umum;
-
Sub Bagian Kepegawaian;
-
Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Program terdiri dari : -
Subbid Perencanaan dan Penyusunan Program;
- Subbid Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Pelayanan Penyuluhan terdiri dari : -
Subbid Sarana dan Metode Penyuluhan;
- Subbid Penyeleggaraan Penyuluhan. e. Bidang Pengembangan Penyuluhan terdiri dari : -
Subbid Pendidikan dan Pelatihan;
-
Subbid Pengembangan Profesi Petugas.
f. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan terdiri dari : -
Subbid Informasi Pasar dan Kemitraan;
- Subid Kelembagaan Penyuluhan Swasta dan Swadaya. g. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III URAIAN TUGAS KEPALA BADAN Pasal 3 (1)
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)
Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Pelaksanaan/penyelenggaraan kebijakan mengenai bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam membantu Bupati;
Pelaksana
Penyuluhan
b. Perencanaan/perumusan dan menginformasikan kebijakan teknis dan administrasi dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; c. Pelaksanaan ketatausahaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; d. Pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pada bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh staf Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan/pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kebijakan dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; g. Pengaturan pelaksanaan kebijakan dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; h. Pembagian tugas kedinasan kepada bawahan; i. Pelaksanaan pelayanan yang prima kepada masyarakat pada bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; j. Pembuatan laporan kegiatan baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan kepada Bupati; k. Memberi saran dan atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta atau tidak, sehubungan dengan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.
BAB IV URAIAN TUGAS SEKRETARIS DAN KEPALA SUB BAGIAN Pasal 4 (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Sekretaris Badan. (2) Uraian tugas sebagaimana di maksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dan lain-lain); b. Memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Badan dan seluruh Kepala Bidang, yang meliputi : 1. Penatausahaan naskah dinas di lingkungan Kantor; 2. Merencanakan kebutuhan dan penatausahaan peralatan dan perlengkapan Badan serta koordinasi perencanaan program Badan; 3. Pengelolaan dan pelayanan keuangan seluruh pejabat dan staf pelaksana; 4. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian kepada seluruh pejabat dan staf pelaksana. c. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan Badan; d. Sosialisasi dan distribusi produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; e. Melaporkan kegiatan di bidang tugasnya secara tertulis atau lisan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; f. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf di lingkungan Sekretaris Badan; g. Melakukan penatausahaan urusan umum/kerumahtanggaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan. Pasal 5 (1)
Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris urusan Umum.
(2)
Uraian tugas sebagaimana di maksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
dalam melaksanakan
a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dan lain-lain); b. Pelaksanaan penyusunan surat masuk penyortiran dan penyusunan surat;
yang
meliputi pengambilan, penerimaan,
c. Penyusunan surat keluar meliputi penomoran, pencatatan dan pengiriman; d. Pelaksanaan penyimpanan, perawatan dan pengusulan penghapusan arsip Kantor; e. Pelaksanaan pengiriman dan penerimaan telekomunikasi, faximile dan e-mail.
berita melalui telek, telegram, radio,
f. Pelaksanaan urusan rumah tangga meliputi tata perjalanan dinas, tugas keprotokolan, hubungan masyarakat, pemeliharaan kebersihan gedung/kantor, kendaraan dinas dan peralatan; g. Pelaksanaan inventarisasi, registrasi dan laporan barang kekayaan milik dinas, dan penyiapan usul penghapusan barang; h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengelolaan data dan tata cara penilaian serta penyajian penyelesaian administrasi dan perlengkapan dinas;
i. Pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan kepada Sekretaris Badan; j.
Pemberian masukan/saran dan pertimbangan baik diminta maupun yang belum diminta Sekretaris Badan;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan Pasal 6 (1)
Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan Kepegawaian.
(2)
Uraian tugas sebagaimana di maksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
dalam
a. melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dan lain-lain); b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai yang meliputi pendidikan dan pelatihan pegawai, ujian dinas serta memantau perkembangan pelaksanaannya; c. Penyiapan bahan usulan dan memproses mutasi kepegawaian yang meliputi pangkat pegawai, pangkat dalam jabatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan peninjauan masa kerja, pemberhentian penerimaan pensiun dan kenaikan gaji berkala; d. Pelaksanaan proses pemberian izin cuti, bantuan sosial, kesehatan, perizinan yang berkaitan dengan kepegawaian, menyiapkan penyelenggaraan pembinaan serta pemeriksaan kasus kepegawaian; e. Pelaksanaan pengurusan tata urusan kepegawaian meliputi Daftar urut Kepangkatan (DUK), Buku Induk Kepegawaian, Kartu-kartu Kepegawaian serta menyipkan dan menghimpun Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan daftar hadir pegawai; f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai dan menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen kepegawaian (Simpeg); g. Pelaporan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan kepada Sekretaris Badan; h. Pemberian masukan/saran dan pertimbangan baik diminta maupun yang belum diminta Sekretaris Badan; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan. Pasal 7 (1)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan Keuangan.
(2)
Uraian tugas sebagaimana di maksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan pendataan dan statistik untuk menunjang program pembangunan; b. Pengurusan gaji dan uang lembur; c. Pengurusan rencana anggaran rutin maupun pembangunan dan pengelolaannya; d. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dinas dan Penyusunan pertanggungjawabannya keuangan; e. Penyiapan bahan dan Penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan rutin maupun pembangunan dan permintaan pembiayaan belanja pegawai dan penerimaan bukan pajak; f. Pengumpulan, pengelolaan, pengklasifikasian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); g. Pelaksanaan bimbingan dan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan; h. Pemeriksaan Bendahara;
dan
pembinaan
terhadap
pengelolaan
administrasi
keuangan
oleh
i. Penyiapan data-data keuangan yang dibutuhkan oleh pihak intern maupun ekstern; j. Pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan kepada Sekretaris Badan; k. Pemberian masukan/saran dan pertimbangan baik diminta maupun yang belum diminta maupun yang belum diminta Sekretaris Badan; l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan. BAB V URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG DAN SUB BIDANG Pasal 8 (1) Kepala Bidang Program mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Program. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dan lain-lain); b. Penyiapan, penghimpun dan penyusunan rencana, program, proyek, pelaporan dan evaluasi; c. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; d. Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penilaian dan penyajian data; e. Pelaksanaan urusan dibidang dokumentasi, informasi dan penyiapan statistik serta membuat laporan kegiatan; f. Pelaksanaan pelayanan hasil penelitian dan inventarisasi data dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (3)
Pasal 9 Kepala Sub Bidang Perencanaan dan penyusunan Program mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan Perencanaan dan penyusunan Program.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja ,mengikuti apel,mengisi daftar hadir dan lain-lain). b. Pengumpulan ,pemeliharaan Badan;
dan pengolahan data serta
menyusun
rencana kerja/
c. Menghimpun dan mempelajari seluruh ketentuan perundang undangan/pedoman dan petunjuk dibidang Badan penyuluhan pertanian,Prikanan dan Kehutanan; d. Mengiventarisir seluruh permasalahan-permasalahan Pertanian,Prikanan dan Kehutanan;
di
Badan
Penyuluhan
e. Melaksanakan Identifikasi untuk menetapakan standar kegiatan Badan Penyuluhan Pertanian,Prikanan dan Kehutanan; f. Melaksanakan koordinasi kegiatan Prencanaan Badan; g. Melaporkan kegiatan dibidang tugasnya secara tertulis atau lisan kepada Kepala Bidang; h. Melaksanakan ugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Program.
Pasal 10 (1) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan Evaluasi dan Pelaporan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja ,mengikuti apel,mengisi daftar hadir dan lain-lain). b. Menghimpun ,mempelajari seluruh ketentuan perundang- undangan pedoman dan petunjuk untuk menetapkan standar kegiatan /program lanjutan; c. Pengumpulan,mengolah dan mengevaluasi data kegiatan serta melaporkan kegiatan Badan; d. Menyusun laporan secara berkala maupun laporan rutin Badan; e. Melaporkan kegiatan Bidang;
dibidang tugasnya secara tertulis maupun lisan
kepada Kepala
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Program. Pasal 11 (1) Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Pelayanan Penyuluhan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dan lain-lain); b. Menyusun rencana operasional Bidang Pelayanan Penyuluhan Pertanian,Prikanan dan Kehutanan; c. Menyiapkan bahan rumusan Pertanian,Prikanan dan Kehutanan;
kebijakan
d. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pertanian,Prikanan dan Kehutanan;
kegiatan
di
dibidang
Pelayanan
Penyuluhan
Bidang
Pelayanan
Penyuluhan
e. Pemantauan,pengawasan ,pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Penyuluhan Pertanian,Prikanan dan Kehutanan secara priodik; f. Pembinaan administrasi dan aparatur sesuai lingkup tugasnya dibidang Pelayanan Penyuluhan Pertanian; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 12 (1) Kepala Sub Bidang Sarana & Metode Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan Sarana & Metode Penyuluhan . (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dan lain-lain); b. Merencanakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan Penyuluhan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan Program / Kegiatan Badan; c. Menghimpun ,menyusun kebutuhan tekhnologi serta metode Penyuluhan pertanian,Prikanan dan kehutanan sesuai dengan kebijakan Programa Penyuluhan Kabupaten ,Propinsi dan Nasional; d. Menata kebutuhan sarana Penyuluhan Badan; e. Melaksanakan pemantauan/pengawasan kegunaan sarana fasilitas kerja penyuluh; f. Mengiventarisir seluruh permasalahan-permasalahan dibidang sarana dan metode Penyuluhan;
dan melaporkan secara priodik
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan.
Pasal 13 (1) Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan Penyelenggaraan Penyuluhan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dan lain-lain); b. Melaksanakan Pemantauan /Pengawasan serta bimbingan terhadap penyuluh dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan pertanian,Prikanan dan kehutanan melalui Lakususi ( Latihan dan Kunjungan serta supervisi ); c. Menyusun rencana kegiatan Penyuluhan Pertanian,Prikanan dan Kehutanan bersama sama dengan kelompok jabatan fungsional; d. Menghimpun dan mempelajari seluruh ketentuan perundang – undangan ,Pedoman dan petunjuk dibidang Penyelenggaraan Penyuluhan; e. Melakukan inventarisasi pemasalahan-permasalahan penyelesaian masalah;
dan
memberikan
rekomendasi
b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan. Pasal 14 (1) Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Pengembangan Penyuluhan. (1) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dan lain-lain); b. Menumbuh Kembangkan dan memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha;
kelembagaan
dan forum kegiatan bagi
c. Pelaksanaan Pengembangan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil ,swasta dan swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; d. Pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan kerja kelembagaan,ketenagaan,sarana prasarana Penyuluhan;
sama,kemitraan,pengelolaan
e. Pelaksanaan pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan Pertanian,prikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; f. Pembinaan terhadap UPTB dan pembinaan karier Penyuluh Pertanian,Prikanan dan Kehutanan; g. Menginventarisir dan mengevaluasi serta menetapkan standar kemampuan kelompok Utama dan Kelompok Usaha; h. Melaporkan kegiatan Badan;
dibidang tugas nya secara tertulis maupun lisan kepada Kepala
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 15 (1) Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanaakan urusan Pendidikan dan Pelatihan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dan lain-lain); b. Menghimpun dan mengiventarisir penyuluh yang masih belum propesional dalam melaksanakan tugas kepenyuluhan dibidang tugasnya; c. Menyusun rencana kegiatan pendidikan Pertanian,Prikanan dan Kehutanan;
dan
pelatihan
petugas
Penyuluh
d. Mengevaluasi hasil kegiatan dan melaporkan secara priodik; e. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan UPTB dalam pelaksanaan kegiatan Badan; f.
Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tulisan maupun lisan kepada Kepala Bidang;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan. Pasal 16 (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Profesi Petugas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan Pengembangan Profesi Petugas. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dan lain-lain); b. Menghimpun ,mempelajari seluruh ketentuan perundang – undangan,pedoman,dan petunjuk dibidang pengembangan Profesi Petugas Penyuluh Pertanian,Prikanan dan Kehutanan; c. Menginventarisir seluruh permasalahan – permasalahan dibidang pengembangan Propesi Petugas Penyuluh Pertanian,Prikanan dan Kerhutanan; d. Menyusun Rencana Pengembangan Propesi Petugas Penyuluh Pertanian,Prikanan dan Kehutanan; e. Mengkoordinasikan dan membina Pertanian,Prikanan dan Kehutanan; f. Melaporkan kegiatan dibidang Bidang secara priodik;
serta
mengsingkronisasikan
tugas
Penyuluh
tugasnya secara tertulis maupun lisan kepada Kepala
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh oleh Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan. Pasal 17 (1) Kepala Bidang Bina Usaha & Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Bina Usaha & Kelembagaan . (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dan lain-lain); b. Menghimpun dan mempelajari seluruh ketentuan perundang-undangan,pedoman,petunjuk dibidang Bina Usaha dan Kelembagaan; c. Menyusun kebijakan Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian,prikanan dan Kehutaan; d. Penyelenggaraan pembinaan usaha Pertanian,Prikanan dan Kehutanan;
pengembangan
e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha;
kelembagaan
Penyuluhan
kelembagaan dan forum kegiatan
bagi
f. Pelaksanaan pemantauan harga pasar serta kerja sama dengan kemitraan; g. Melaksanakan swadaya;
pengawasan
dan pembinaan
kelembagaan Penyuluh swasta dan
h. Melaporkan hasil kegiatan dibidang tugasnya secara tertulis maupun lisan secara priodik kepada Kepala Badan; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Badan.
Pasal 18 (1) Kepala Sub Bidang Informasi Pasar dan Kemitraan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan Informasi Pasar dan Kemitraan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dan lain-lain); b. Melaksanakan pemantauan , mencari dan menyebarluaskan informasi pasar; c. Melaksanakan Pembinaan dan memfasilitasi kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; d. Melaksanakan pembinaan ,pengembangan kerja sama kemitraan; e. Pelaksanaan pelaporan hasil kegiatan dibidang tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha & Kelembagaan. Pasal 19 (1) Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan Swasta dan Swadaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan Kelembagaan Penyuluhan Swasta dan Swadaya. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dan lain-lain); b. Menghimpun data Pelaku utama, menumbuh kembangkan pelaku usaha melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk dikukuhkan menjadi Penyuluh Swasta dan Swadaya; c. Mengorganisir Penyuluh swasta dan swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan menjadi kelembagaan Penyuluh swasta dan swadaya; d. Pembinaan terhadap UPTB dalam melaksanakan pembinaan Penyuluh Swasta dan swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; e. Mengevaluasi kegiatan dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada kepala Bidang; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Bina Usaha & Kelembagaan; BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Muara Sabak 22 Januari 2008
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR dto H. ABDULLAH HICH Diundangkan di Pada Tanggal
: :
Muara Sabak 22 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dto H. EDDY KADIR Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 22
