SALINAN
BUPATI TANAH LAUT PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG DANA ALOKASI UMUM (DAU) DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanah Laut, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) Desa di Kabupaten Tanah Tanah Laut;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Desa di Kabupaten Tanah Laut;
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia, Nomor 4575);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa;
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 7);
2
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 15); MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG DANA ALOKASI UMUM (DAU) DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1
Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3
Bupati adalan Bupati Tanah Laut.
4
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5
Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut.
6
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7
Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
8
Desa adalah Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
9
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
12
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
14
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3
15
Dana Alokasi Umum Desa yang selanjutnya disebut DAU Desa adalah seluruh dana yang berasal dari Anggaran Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Desa dan Bagi Hasil Retribusi Desa.
16
Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, yang diterima Kabupaten.
17
Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil Pajak Daerah Kabupaten.
18
Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa adalah dana dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari penerimaan hasil Retribusi Daerah Kabupaten.
19
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana Pembangunan Desa dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun.
20
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya RKPDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) Desa sebagai penjabaran dari RPJMDesa.
21
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
yang yang
BAB II PENGELOLAAN, SUMBER DAN BESARAN SERTA PENETAPAN DAU DESA Bagian Kesatu Pengelolaan Pasal 2 Tujuan DAU Desa adalah : a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat; c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat ; f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
4
h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasal 3 Pengelolaan DAU Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Pasal 4 Pelaksanaan kegiatan–kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari DAU Desa terintegrasi dalam APBDesa. Bagian Kedua Sumber dan Besaran Pasal 5 DAU Desa bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran berjalan, terdiri dari : a.
ADD berasal dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, kecuali Dana Alokasi Khusus;
b.
Bagi Hasil Pajak Desa berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah; dan
c.
Bagi Hasil Retribusi Desa berasal dari Bagi Hasil Retribusi Daerah.
Pasal 6 (1)
(2)
(3)
Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD 1 (satu), tahun sebelumnya. Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperuntukan bagi desa sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar upah pungut, dari target penerimaan yang ditetapkan dalam APBD, 1 (satu) tahun sebelumnya. Bagian dari Bagi Hasil Retrbusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c yang diperuntukan bagi desa 15 % (lima belas persen) dari target penerimaan yang ditetapkan dalam APBD, 1 (satu) tahun sebelumnya. Bagian Ketiga Penetapan Pasal 7
Penetapan besaran alokasi DAU Desa untuk setiap desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
5
BAB III ASAS DAN TATACARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) Bagian Kesatu Asas Pasal 8 (I)
Asas yang dipergunakan dalam pembagian ADD adalah : a. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). b. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsionl (ADDP).
(2)
Persentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah untuk ADDM sebesar 60 % (enam puluh persen) dan ADDP sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah ADD.
6
Bagian Kedua Tatacara Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) Pasal 9 (1) Rumus Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagai berikut : ADDx = ADDM + ADDPx Dimana : ADDx ADDM ADDPx
: ADD untuk desa x : ADD minimal yang diterima desa : ADD Proporsional untuk desa x
(2) ADD Proporsional untuk setiap Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut : ADDPx = BDx X (ADD - ∑ADDM) Dimana : BDx ADD ∑ADDM
: Nilai Bobot Desa untuk desa. x : Total ADD untuk Kabupaten : Jumlah seluruh ADD Minimal
(3) Variabel Independen yang dipergunakan untuk menentukan Bobot Desa adalah : a. Jumlah Keluarga Miskin Desa; b. Keterjangkauan Jarak antara Ibu Kota Desa dengan Ibu Kota Kabupaten; c. Realisasi PBB-SKB; d. Luas Wilayah Desa; dan e. Jumlah Penduduk Desa; 4) Bobot desa dapat diperhitungkan dengan menggunakan koefisien variabel dengan rumus sebagai berikut : BDx = (a1 X KV1x) + (a2 X KV2x) + (a3 X KV3x) + .............. + (an X KVnx) Dimana : BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x KV1x, KV2x, KVnx : Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya a1, a2, a3......... an : Angka bobot masing-masing variabel (5) Besarnya koefisien variabel (KV), dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut : V1, 2, ........... x KV1,2, .......x = -------------------------∑ Vn Dimana : (6) Angka bobot untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut: 7
Variabel
Bobot
Angka Bobot (a) = Bobot/Jumlah Bobot
Jumlah KK Miskin (a1) Keterjangkauan Jarak (a2) Realisasi PBB – SKB (a3) Luas Wilayah (a4) Jumlah Penduduk Desa (a5) Jumlah
3 2 2 2 2
0.2727 0.1818 0.1818 0.1818 0.1818
11
1.0000
Pasal 10 Rumus pembagian Bagi Hasil Pajak Desa untuk setiap desa sebagai berikut : Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Hasil Pajak Desa x = ---------------------------------------Jumlah Desa Dimana : - Bagi Hasil Pajak Desa x : Besaran Bagi Hasil Pajak Desa untuk masing-masing desa. - Jumlah Desa : Jumlah desa se Kabupaten - Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah : Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah untuk seluruh desa (10 % X penerimaan Pajak Daerah 1 tahun yang lalu) Pasal 11 Rumus pembagian Bagi Hasil Retribusi Desa untuk setiap desa sebagai berikut : Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Hasil Retribusi Desa x = --------------------------------------------Jumlah Desa Dimana : - Bagi Hasil Retribusi Desa x : Besaran Bagian Bagi Hasil Retribusi Desa untuk masing-masing desa. - Jumlah Desa : Jumlah desa se-Kabupaten - Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah : Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk seluruh desa (15 % X penerimaan Retribusi Daerah 1 tahun yang lalu)
8
BAB IV MEKANISME PENYALURAN, PENCAIRAN, PELAKSANAAN KEGIATAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DAU DESA Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Pasal 12 (1) DAU Desa dalam APBD dianggarkan pada Anggaran Belanja Tidak Langsung melalui DPA PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DAU Desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. (3) BPMPD akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala DPPKA. (4) Kepala DPPKA akan menyalurkan DAU Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Desa. ` Pasal 13 Lampiran berkas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3), sebagai berikut : a. RPJMDesa; b. RKPDesa tahun anggaran berjalan; c. APBDesa tahun anggaran berjalan; d. RKA tahun anggaran berjalan; e. DPA tahun anggaran berjalan; f. Foto copy nomor rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa; dan g. Laporan penggunanan dana DAU Desa beserta SPTJB bulan sebelumnya. Pasal 14 Lampiran berkas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, disampaikan 1 (satu) kali pada saat pengajuan permohonan penyaluran DAU Desa untuk tahap I (pertama) tahun anggaran berjalan.
9
Pasal 15 Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pennyaluran DAU Desa dapat dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 Penyaluran DAU Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dan diatur sebagai berikut : a. Tahap Pertama, sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total jumlah DAU Desa tahun anggaran berjalan yang akan diterima oleh setiap Desa. b. Tahap Kedua, sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total jumlah DAU Desa tahun anggaran berjalan yang akan diterma oleh setiap desa, apabila telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana Tahap Pertama sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen). Pasal 17 Pencairan dana pada rekening desa oleh Bendahara Desa sesuai kebutuhan dengan membawa Surat Tugas dari Kepala Desa, Rekomendasi Camat dan Surat Pengantar Kepala BPMPD. Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Pasal 18 Pengadaan barang/jasa kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari DAU Desa dalam APBDesa dilaksanakan melalui tata cara pengadaan barang/jasa di Desa sesuai aturan yang berlaku. Pasal 19 Penggunaan anggaran DAU Desa terintegrasi dengan APBDesa dengan peruntukan sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Belanja Aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan BPD, sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat.
10
Pasal 20 Penggunaan DAU Desa sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Belanja Aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dialokasikan untuk : a. Belanja Pemerintah Desa yang digunakan untuk : 1) Belanja Pegawai, yang meliputi antara lain : a) Honorarium Tim Pengelolaan Keuangan Desa; b) Honorarium Pelaksana Kegiatan Operasional; dan c) Tambahan Penghasilan Aparat Pemdes 2) Belanja Barang, yang meliputi antara lain : a) Alat Tulis Kantor; b) Cetak/fotocopy; c) Makan/minum rapat ; dan d) Pakaian Dinas Aparat Pemerintahan Desa. 3) Belanja Jasa, yang meliputi antara lain : a) Listrik; dan b) Telepon. 4) Belanja Perjalanan Dinas. 5) Belanja Pemeliharaan/Perawatan, yang meliputi antara lain : a) Kendaraan; b) Peralatan kantor; dan c) Gedung Kantor. b. Belanja Operasional BPD, digunakan untuk : 1) Belanja Pegawai berupa honorarium sidang/rapat; 2) Belanja Barang yang meliputi antara lain : -
Alat tulis kantor;
-
Fotocopy/cetak;
-
Makan/minum rapat; dan
-
Pakaian Dinas/seragam BPD.
3) Perjalanan Dinas.
11
Pasal 21 Penggunaan DAU Desa sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dialokasikan untuk : a.
Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil desa;
b.
Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa;
c.
Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
d.
Perbaikan lingkungan dan permukiman;
e.
Penggunaan/pemanfaatan teknologi tepat guna;
f.
Perbaikan kesehatan dan pendidikan, khususnya dalam mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan dan/atau tercapainya desa sehat dan wajar 9 (sembilan) tahun;
g.
Pengembangan sosial budaya;
h.
Kegiatan 10 (sepuluh) Program pokok PKK paling sedikit 5 % (lima persen) dan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari 70 % (tujuh puluh persen) keseluruhan DAU Desa, misalnya untuk mendukung kegiatan posyandu dan penanggulangan gizi buruk;
i.
Kegiatan lain yang dapat menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau pelayanan kepada masyarakat desa seperti pelatihan, kursus, sosialisasi bimbingan teknis Aparat Pemerintah Desa, BPD atau unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan pengembangan Perpustakaan Desa;
j.
Bantuan biaya pemilihan kepala desa; dan
k.
Lain sebagainya yang dianggap penting serta merupakan kebutuhan riil dan skala prioritas (contoh Batapung Tawar, Bedah rumah ).
Pasal 22 Pembayaran pajak mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pasal 23 (1) Pertanggungjawaban DAU Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBDesa. (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari DAU Desa, adalah sebagai berikut: a. Laporan Berkala, yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana DAU Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang
12
dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan DAU Desa, dan realisasi belanja DAU Desa; dan b. Laporan Akhir dari penggunaan DAU Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan DAU Desa. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) dan untuk kegiatan fisik ditambah dengan foto visual. (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui jalur struktural dari Kepala Desa kepada Camat Cq. Tim Pendamping Kecamatan berdasarkan laporan dari Pelaksana kegiatan (PK) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atas pelaksanaan kegiatan dari anggaran DAU Desa, secara bertahap. (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. (6) Tim Pendamping Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah kecamatan bersangkutan dan secara bertahap melalui Camat melaporkan kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan tembusan Inspektorat dan DPPKA paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. (7) Format Laporan pelaksanaan penggunaan DAU Desa, SPTJB, Laporan PK dan TPK/Bendahara Desa, Laporan Akhir serta Laporan/Rekapan Tim Pendamping, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 24 Camat bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan DAU Desa dalam wilayah kecamatan bersangkutan.
13
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan Pasal 25 (1)
Untuk pembinaan dan fasilitasi pengelolaan DAU Desa pada tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada setiap tahun anggaran berjalan.
(2)
Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. Merumuskan kebijakan DAU Desa; b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi DAU Desa; c. Menyusun pedoman pelaksanaan DAU Desa; d. Menyampaikan usulan besaran DAU Desa tahun anggaran berjalan yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan e. Melakukan pembinaan pengelolaan DAU Desa tahun anggaran berjalan.
(3)
Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. Memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan DAU Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban; b. Memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan DAU Desa; c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pendamping Kecamatan; d. Menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan desa dalam mengelola DAU Desa dari Tingkat desa dan Kecamatan; dan e. Melaporkan kegiatan DAU Desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa. Pasal 26
(1) Pembinaan, fasilitasi dan pendampingan Pengelolaan DAU Desa pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dengan membentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Camat pada setiap tahun anggaran berjalan. (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. Penanggungjawab, dapat dijabat oleh Camat, b. Ketua, dapat dijabat oleh Sekcam; c. Sekretaris, dapat dijabat oleh Kasi Tata Pemerintahan; dan
14
d. Anggota (paling banyak 3 orang), dapat dijabat oleh Bendahara/Kasubbag Perencanaan & Keuangan dan/atau Kasi pada SKPD Kecamatan bersangkutan. (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a. Melaksanakan verifikasi administrasi, fisik dan keuangan pelaksanaan DAU Desa di wilayah kecamatan bersangkutan; b. Melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan DAU Desa di wilayah kecamatan bersangkutan; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam setiap proses tahapan kegiatan pelaksanaan DAU Desa di wilayah kecamatan bersangkutan; d. Memfasilitasi pengelolaan DAU Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di wilayah kecamatan bersangkutan; e. Menerima dan mengevaluasi laporan dari desa tentang pelaksanaan DAU Desa di wilayah kecamatan bersangkutan; dan f. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan DAU Desa di wilayah kecamatan bersangkutan secara bertahap melalui Camat kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Pasal 27 (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1), dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan diluar DAU Desa melalui DPA-SKPD BPMPD. (2) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1), dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan diluar DAU Desa melalui DPA-SKPD kecamatan bersangkutan. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 28 Pengawasan terhadap pelaksanaan DAU Desa, meliputi :
15
a.
b. c. d.
Pengawasan diilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam pertanggungjawaban dalam rangka peningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan; Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka transparansi dan peningkatan kinerja Pemerintah Desa; Pengawasan Camat dilakukan dalam rangka memastikan agar pelaksanaan pengelolaan DAU Desa dalam wilayah kecamatan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan Pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan DAU Desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 17 Februari 2014 BUPATI TANAH LAUT, Cap ttd H. BAMBANG ALAMSYAH Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 17 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, Cap ttd H. ABDULLAH BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 23
16
