SALINAN
BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang : a.
bahwa terjadi perbedaan pemahaman hibah dan bantuan sosial terus menerus dan untuk menyesuaikan dengan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)/Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD);
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut;
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Mengingat
2 Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
3 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 540); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah
4 Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6); 17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 238); MEMUTUSKAN
:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TANAH LAUT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b yang semula berbunyi: ” b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan”, diubah menjadi : ” b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, termasuk didalam tahun yang sama dengan 2 (dua) proposal dikategorikan dalam terus menerus kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan”, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
5 Pasal 4 (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit : a. peruntukannya secara spesifik telah diterapkan; b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, termasuk didalam tahun yang sama dengan 2 (dua) proposal pada SKPD yang sama dapat dikategorikan dalam terus menerus kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan c. memenuhi persyaratan penerima hibah. 2. Ketentuan berbunyi:
Pasal
11
ayat
(4)
diubah
yang
semula
”(4) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari : a. Pengarah
: Sekretaris Daerah
b. Pembina
: Asisten yang membidangi
c. Penanggung Jawab : Kepala SKPD/Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat d. Ketua
: Sekretaris/Kepala Bidang pada SKPD Teknis yang membidangi/Kasubbag pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
e. Sekretaris
: Kepala Sub Penyusunan Program/Kepala Sub Bidang pada SKPD Teknis yang membidangi/Pejabat level eselon IV atau staf yang ditunjuk dibagian kesejahteraan rakyat
f.
: PNS lainnya berkenaan kebutuhan”, menjadi:
Anggota
pada
SKPD sesuai diubah
6 ”(4) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. Pembina; b. Pengarah; c. Ketua; d. Wakil Ketua; e. Sekretaris; dan f. Anggota.” sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan hibah. (2) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah membentuk Tim Evaluasi Hibah yang bertugas melakukan evaluasi atas surat permohonan, proposal, persyaratan administasi dan dokumen teknis hibah serta melakukan verifikasi lapangan terhadap hibah sarana dan prasarana. (3) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi belaja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3). (4) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : g. Pembina; h. Pengarah; i. Ketua; j. Wakil Ketua; k. Sekretaris; dan l. Anggota. 3. Ketentuan berbunyi:
Pasal
33
ayat
(4)
diubah
yang
semula
”(4) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari : a. Pengarah
: Sekretaris Daerah
b. Pembina
: Asisten yang membidangi
c. Penanggung Jawab : Kepala SKPD/Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat d. Ketua
: Sekretaris/Kepala Bidang pada SKPD Teknis yang
7 membidangi/Kasubbag pada Bagian Kesejahteraan Rakyat e. Sekretaris
f.
: Kepala Sub Penyusunan Program/Kepala Sub Bidang pada SKPD Teknis yang membidangi/Pejabat level eselon IV atau staf yang ditunjuk dibagian kesejahteraan rakyat
Anggota
: PNS lainnya pada SKPD berkenaan sesuai kebutuhan”, diubah menjadi: ”(4) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. Pembina; b. Pengarah; c. Ketua; d. Wakil Ketua; e. Sekretaris; dan f. Anggota.” sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut : Pasal 33 (1) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan bantuan sosial. (2) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah membentuk Tim Evaluasi Bantuan Sosial yang bertugas melakukan evaluasi atas surat permohonan, proposal dan persyaratan administasi bantuan sosial serta melakukan verifikasi lapangan terhadap bantuan sosial sarana dan prasarana. (3) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan bantuan sosial sebelumnya, akumulasi belanja bantuan sosial yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan. (4) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. Pembina; b. Pengarah; c. Ketua; d. Wakil Ketua; e. Sekretaris; dan
8 f.
Anggota. Pasal II
Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal BUPATI TANAH LAUT, Cap ttd H. BAMBANG ALAMSYAH Diundangkan di pelaihari pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, Cap ttd H. ABDULLAH BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 426
