PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BUPATI TANAH LAUT PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BUPATI TANAH LAUT PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang

: a.

bahwa untuk untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diamanahkan dalam pasal 2, serta untuk melaksanakan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 13 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka diperlukan Kode Etik Pengawasan;

Mengingat

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut;

: 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

3 Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten tanah Laut Nomor Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10); 17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah

4 Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 159); 18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 305); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. 7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. 8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanah Laut. 9. Pejabat Administrasi adalah Inspektur. 10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil

5 Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. 13. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 15. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang. 16. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 17. Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang wajib ditaati oleh setiap PNS di Inspektorat. 18. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/ Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 20. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 21. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat selaku unsur pengawas

6 penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya; 22. Pengawasan Internal adalah kegiatan yang terdiri dari audit/pemeriksaan, reviu, monitoring, evaluasi, dan pengawasan lainnya; 23. Auditor Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Auditor, P2UPD, dan PNS Lainnya di Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang oleh Inspektur untuk melakukan pengawasan berdasarkan norma, standar, kode etik, dan kendali mutu pengawasan. 24. Obyek Pengawasan adalah orang dan/atau organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang menjadi obyek pengawasan Inspektorat; 25. Majelis Penegak Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban menegakkan Kode Etik. 26. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS yang bertentangan dengan Kode Etik. 27. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. 28. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat Administrasi mengenai telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik. 29. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada Pejabat Administrasi untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik. 30. Saksi adalah adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia Iihat sendiri dan ia alami sendiri. 31. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat Administrasi tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik. 32. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat Administrasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik. 33. Atribut adalah pakaian dan atribut lainnya sebagai tanda khusus yang wajib dikenakan oleh Auditor Internal Pemerintahan saat melakukan tugas pengawasan.

7 BAB II NILAI DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Nilai Dasar Pasal 2 Nilai Dasar yang wajib Pemerintahan meliputi : 1. Integritas; 2. Obyektivitas; 3. Kerahasiaan; dan

dijunjung

tinggi

oleh

Auditor

4. Kompetensi. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Kode Etik bertujuan untuk menjaga, membela martabat, kredibilitas, kehormatan, keharmonisan, dan citra Inspektorat sebagai organisasi profesi demi mewujudkan visi dan misi Inspektorat. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4 (1) Ruang lingkup Kode Etik meliputi : a. sikap; b. perilaku; c. perbuatan; d. tulisan; dan e. ucapan. (2) Kode Etik diberlakukan bagi : a. Auditor; b. P2UPD; dan c. PNS Lainnya yang diberi tugas oleh Inspektur dalam rangka mendukung kelancaran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan.

8 BAB III KODE ETIK Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenang di bidang pengawasan, setiap Auditor Pemerintahan di Inspektorat wajib mematuhi dan memedomani Kode Etik. (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi etika hubungan Auditor Pemerintahan dengan organisasi, masyarakat, dan terhadap diri sendiri. Pasal 6 (1) Nilai Dasar Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengandung arti Auditor Pemerintahan harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal; (2) Nilai Dasar Obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mengandung arti Auditor Pemerintahan harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi pengawasan. Auditor dan PNS APIP Lainnya membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan; (3) Nilai Dasar Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mengandung arti Auditor Pemerintahan harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan; (4) Nilai Dasar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mengandung arti Auditor Pemerintahan harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Pasal 7 Untuk melaksanakan Nilai Dasar sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3),

9 dan ayat (4) Auditor Pemerintahan diwajibkan : a. Integritas 1) melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh; 2) menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas; 3) mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku; 4) menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi; 5) tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi; 6) menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan 7) saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor. b. Obyektivitas 1) mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diawasi; 2) tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan 3) menolak suatu pemberian dari kegiatan pengawasan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya. c. Kerahasiaan 1) secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan; dan 2) tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. d. Kompetensi 1) melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan norma, standar, dan kendali mutu pengawasan; 2) terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan

10 3) menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki. BAB IV SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Sanksi Pasal 8 (1) Auditor

Pemerintahan

yang

melakukan

pelanggaran

terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah mendapat saran dan pertimbangan dari sidang Majelis. (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan. Pasal 9 (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara tertutup dan/atau secara terbuka. (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang tertutup Majelis yang dihadiri oleh Atas Langsung terlapor dan terlapor. (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada apel gabungan PNS; (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

11 Bagian Kedua Tindakan Administratif Pasal 10 (1) Auditor Pemerintahan yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan direkomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis. BAB V TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 11 (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya

(2)

(3) (4)

(5)

laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara : a. lisan yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan petugas penerima laporan; atau b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/ pengadu. Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian Inpsektorat. Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan memenuhi kategori pelanggaran Kode Etik maka unit kerja yang menangani kepegawaian Inspektorat mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada Inspektur. Unit kerja yang menangani kepegawaian Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta saran hukum kepada satuan/unit kerja yang menangani hukum dan perundang-undangan.

12 (6) Bupati/Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dimaksud. (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis dan unit kerja yang menangani kepegawaian Inspektorat bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah. (8) Sidang Majelis dilaksanakan secara cepat dan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima oleh unit kerja yang menangani kepegawaian Inspektorat sudah menjatuhkan putusan. BAB VI MAJELIS KODE ETIK Pasal 12 (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etik dibentuk Majelis sesuai dengan pelanggaran Kode Etik yang diadukan/dilaporkan. (2) Majelis ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan saran pertimbangan Inspektur. (3) Masa tugas Majelis berakhir 1 (satu) hari setelah keputusan Majelis ditetapkan. Pasal 13 (1) Keanggotaan Majelis berjumlah paling kurang 5 (lima) orang yang terdiri atas : a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan d. 2 (dua) orang sebagai anggota. (2) Dalam hal keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil. (3) Unsur jabatan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Wakil Bupati, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah, dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Inspektur. (4) Unsur jabatan Anggota adalah pejabat struktural eselon III.a di lingkungan Inspektorat, dan/atau pejabat pada satuan kerja yang menangani kepegawaian, dan hukum perundang-undangan.

13 (5) Pangkat dan jabatan Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa Pasal 14 Majelis mempunyai tugas : a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik; b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan c. menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada Bupati/Wakil Bupati. Pasal 15 Majelis mempunyai wewenang : a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor; b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan; c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor, Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor; d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif. Pasal 16 (1) Ketua Majelis mempunyai kewajiban : a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis untuk mempersiapkan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik; b. menentukan jadwal sidang; c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya; d. memimpin jalannya sidang; e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;

14 f.

mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang; g. menandatangani putusan sidang; h. membacakan putusan sidang; dan i. menandatangani berita acara sidang. (2) Wakil Ketua Majelis mempunyai kewajiban : a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis; b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan; c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis; dan d. menandatangani berita acara sidang. (3) Sekretaris Majelis mempunyai kewajiban : a. Menyiapkan administrasi keperluan sidang; b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan; c. menyusun berita acara sidang; d. menyiapkan konsep keputusan sidang; e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada Terlapor; f.

membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan g. menandatangani berita acara sidang. (4) Anggota Majelis mempunyai kewajiban : a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang; b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta ataupun tidak; dan c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan. Pasal 17 (1) Anggota Majelis yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang. (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang. Pasal 18 (1) Sidang Majelis tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali.

15 (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (3) Sidang Majelis tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang. (4) Keputusan Majelis bersifat final. Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Majelis dapat meminta dukungan dari Pejabat pada satuan kerja yang menangani kepegawaian, dan hukum perundang-undangan. BAB VII TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI Pasal 20 (1) Terlapor mempunyai hak : a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis sebelum pelaksanaan sidang; b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang; c. mengajukan pembelaan; d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; e. menerima salinan keputusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan f. mendapatkan perlindungan administratif. (2) Terlapor mempunyai kewajiban : a. memenuhi semua panggilan; b. menghadiri sidang; c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis; d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis; e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis; dan f. berlaku sopan. Pasal 21 (1) Pelapor/Pengadu mempunyai hak :

16 a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan; b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; c. mendapatkan perlindungan; d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; e. memberikan identitas secara jelas; dan f. mendapatkan perlindungan administratif. (2) Pelapor/Pengadu mempunyai kewajiban : a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan; b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat administrasi; c. memenuhi semua panggilan; d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang majelis; dan e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis. Pasal 22 (1) Saksi mempunyai hak untuk mendapat perlindungan administratif. (2) Saksi mempunyai kewajiban : a. memenuhi semua panggilan; b. menghadiri sidang; c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis; d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah; e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis; dan f. berlaku sopan. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23 (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis merekomedasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu. (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

17 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ni. Pasal 25 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 12 Januari 2015 BUPATI TANAH LAUT, Cap ttd H. BAMBANG ALAMSYAH Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 12 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, Cap ttd H. ABDULLAH BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 421

18

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR : TAHUN 2015 TANGGAL : A. BENTUK LAPORAN/PENGADUAN LISAN LAPORAN/PENGADUAN LISAN Nomor : 1. Identitas Pelapor a. Nama b. NIP c. Pangkat/Gol d. Jabatan e. Unit Kerja 2. Identitas Terlapor

: : : : :

a. Nama b. NIP c. Pangkat/Gol d. Jabatan e. Unit Kerja 3. Nama, dan Alamat Saksi

: : : : :

a. Nama b. Alamat 4. Isi Laporan :

: : :

a. . . . . . . . . . b. . . . . . . . . . c. . . . . . . . . Demikian laporan ini dubuat dengan sebenarnya. Pelaihari, tanggal, bulan, tahun Penerima Laporan,

Pelapor,

...........

...........

19

B. BENTUK LAPORAN PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS Nomor : 1. Identitas Pelapor a. Nama b. NIP c. Pangkat/Gol d. Jabatan e. Unit Kerja 2. Identitas Terlapor

: : : : :

a. Nama b. NIP c. Pangkat/Gol d. Jabatan e. Unit Kerja 3. Nama, dan Alamat Saksi

: : : : :

1. Nama 2. Alamat 4. Isi Laporan :

: : :

a. . . . . . . . . . b. . . . . . . . . . c. . . . . . . . . Demikian laporan ini dubuat dengan sebenarnya. Pelaihari, tanggal, bulan, tahun Penerima Laporan,

Pelapor,

...........

...........

20

C. BENTUK SURAT PANGGILAN KOP SURAT Pelaihari, tanggal, bulan, tahun Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :

...................... ...................... ...................... Panggilan

Kepada Yth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... di . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dengan ini Saudara dipanggil menghadap Majelis Penegak Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, pada : Hari : ............................................. Tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pukul : ............................................. Tempat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Untuk : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nama Jabatan,

NAMA LENGKAP Pangkat/Gol (Ruang) NIP.

21

D. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBENTUKAN MAJELIS PENEGAK KODE ETIK INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

KOP SURAT Pelaihari, tanggal, bulan, tahun Nomor Sifat

: ..................... : .....................

Lampiran Hal

: ..................... : ..................... .....................

Kepada Yth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... di . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Dasar : a. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor . . . Tahun . . . . tentang Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut; b. Laporan/pengaduan lisan/tertulis Nomor . . . tanggal . . . mengenai . . . . . . 2. Untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b, kami berpendapat bahwa Nama . . . NIP. . . . . Pangkat/Golongan (Ruang) . . . . Jabatan . . . . Satuan Kerja . . . . . diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud 3. Untuk melaksanakan Pasal . . . ayat (. . .) sebagai dimaksud pada huruf angka 1 (satu) huruf a, perlu dibentuk Majelis Penegak Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dengan Keputusan Bupati Tanah Laut, yang diberi tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. 4. Naskah Keputusan Bupati, dan Susunan Keanggotaan Mejelis Penegak Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tercantum dalam lampiran surat ini. Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya. Nama Jabatan,

NAMA LENGKAP Pangkat/Gol (Ruang) NIP. LAMPIRAN V

22

E. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PENEGAK KODE ETIK INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

LOGO GARUDA EMAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 188.45/ -KUM/20… TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PENEGAK KODE ETIK INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT BUPATI TANAH LAUT, Menimbang

: a.

bahwa untuk melaksanakan pasal . . . Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor …. Tentang Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, maka perlu pembentukan Majelis Penegak Kode Etik;

Mengingat

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Majelis Penegak Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut;

: 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

23 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

24 Negara Republik Indonesia Nomor 4741; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten tanah Laut Nomor Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10); 17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 159);

25 18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 305); 19. Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor….); Memperhatikan : Adanya laporan/pengaduan lisan/tertulis Nomor . . . Tanggal . . . . mengenai . . . . MEMUTUSKAN: Menetetapkan : KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut Tentang Pembentukan Majelis Penegak Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. KEDUA

: Nama, sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) selaku Ketua Merangkap Anggota, Wakil Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap Anggota, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Majelis Penegak Kode Etik mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut : 1. Tugas : a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik; b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan c. menyampaikan ke/putusan sidang Majelis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. 2. Wewenang : a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor; b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan; c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor, Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor; d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;

26 e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif. 3. Kewajiban a. Ketua : 1) melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik; 2) menentukan jadwal sidang; 3) menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya; 4) memimpin jalannya sidang; 5) menjelaskan alasan dan tujuan persidangan; 6) mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang; 7) menandatangani putusan sidang; 8) membacakan putusan sidang; dan 9) menandatangani berita acara sidang. b. Wakil Ketua : 1) membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis; 2) memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan; 3) mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis; dan 4) menandatangani berita acara sidang. c. Sekretaris : 1) Menyiapkan administrasi keperluan sidang; 2) membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan; 3) menyusun berita acara sidang; 4) menyiapkan konsep keputusan sidang; 5) menyampaikan surat keputusan sidang kepada Terlapor; 6) membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan 7) menandatangani berita acara sidang. d. Anggota : 1) mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;

27 2) mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta ataupun tidak; dan 3) mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan. KEEMPAT

: Lampiran yang tercantum menjadi terpisahkan dari Keputusan ini.

bagian

yang

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

KEENAM

: Keputusan

Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal . . . . . . . . BUPATI TANAH LAUT,

NAMA BUPATI Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gubernur Kalimantan Selatan. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan. Atasan Langsung Terlapor/Pelapor. Terlapor. Pelapor.

tidak

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR : 188.45/ -KUM/20…… TANGGAL :

No

Nama

Pangkat/Golongan

Jabatan

1

2

3

4

Mejelis Penegak 5

Ketua Merangkap Anggota Wakil Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

BUPATI TANAH LAUT,

NAMA BUPATI

F. BENTUK BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGANS KOP SURAT

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN Nomor : Pada hari ini............tanggal...........bulan......tahun......... telah melakukan pemeriksaan dalam rangka meminta penjelasan/keterangan yang diperlukan kepada : Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Satuan Kerja Selanjutnya disebut Pelapor/Pengadu. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan : 1. . . . . . 2. . . . . 3. . . . . . Untuk memperoleh informasi yang diperluan bertalian dengan dengan materi yang dilaporkan/diadukan oleh Pelapor, kami mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut : 1. Pertanyaan : Jawaban : 2. Pertanyaan : Jawaban : 3. dst Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang Diperiksa Nama Tanda Tangan

: :

....................

Yang Memeriksa 1. Nama Jabatan dalam Majelis Tanda Tangan 2. Nama Jabatan dalam Majelis Tanda Tangan 3. Nama Jabatan dalam

: :

..................... .....................

: : :

..................... .....................

: : :

..................... .....................

30 Majelis Tanda Tangan 4. Nama Jabatan dalam Majelis Tanda Tangan 5. Nama Jabatan dalam Majelis Tanda Tangan

: : :

..................... .....................

: : :

..................... .....................

:

31 G. BENTUK KEPUTUSAN MAJELIS PENEGAK KODE ETIK INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PUTUSAN MAJELIS

KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS PENEGAK KODE ETIK INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR

TAHUN

TENTANG PUTUSAN SIDANG MAJELIS MAJELIS PENEGAK KODE ETIK INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa untuk melaksanakan pasal . . . . Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor …. Tentang Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, maka pengaturan atas pelaksanaan penegakan kode etik ;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Majelis Penegak Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tentang Putusan Sidang Majelis;

: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

32 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagimana diubah

33 beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten tanah Laut Nomor Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10); 14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 159); 15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 305); 16. Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor….); 17. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor ... Tahun 20.... tentang Pembentukan Majelis Penegak Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut; Memperhatikan : 1. Adanya laporan/pengaduan lisan/tertulis Nomor . . . Tanggal . . . . mengenai . . . . 2. Berita Acara Tanggal . . . .

Permintaan

Keterangan

Nomor

.

.

.

3. dst MEMUTUSKAN: Terlapor Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Satuan Kerja

: : : : : :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana diatur dalam Pasal . . . Ayat . . . Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor . . . Tahun . . . tentang Kode Etik Inspektorat Kabupaten Tanah Laut;

34 2. Menjatuhkan sanksi berupa . . . . a. . . . . b. . . . . Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal : . . . .

Ketua

…………………………….

Sekretaris

……………………………..

BUPATI TANAH LAUT, Cap ttd H. BAMBANG ALAMSYAH