SALINAN
BUPATI TANAH LAUT PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN SEKRETARIS DESA NON PNS, TUNJANGAN BENDAHARA DESA, TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA TUNJANGAN KETUA RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan aparat desa, maka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, yang diarahkan penggunannya untuk Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Sekretaris Desa Non PNS, Tunjangan Bendahara Desa, Tunjangan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Tanah Laut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Sekretaris Desa Non PNS, Tunjangan Bendahara Desa, Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Tunjangan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Tanah Laut; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia,Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia,Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 4); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 5); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 6); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 7); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 16); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6); 26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG BANTUAN KEUANGAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN SEKRETARIS DESA NON PNS, TUNJANGAN BENDAHARA DESA, TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA TUNJANGAN KETUA RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN TANAH LAUT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalan Bupati Tanah Laut. 4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut. 5. Desa adalah desa dalam Kabupaten Tanah Laut. 6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Tanah Laut
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. 11. Perangkat Desa Lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kemasyarakatan, kepala Urusan Umum dan Kepala Dusun. 12. Sekretaris Desa non PNS adalah penduduk desa yang bersangkutan yang diangkat oleh Kepala Desa untuk mengisi sementara jabatan Sekretaris Desa yang lowong dalam Kabupaten Tanah Laut. 13. Rukun Tetangga yang selanjutya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di desa dalam Kabupaten Tanah Laut. 14. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut. 15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. BAB II SUMBER DAN BESARAN Pasal 2 (1) Bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD, serta tunjangan Ketua RT di Kabupaten Tanah Laut bersumber dari APBD melalui Anggaran Belanja Tidak Langsung. (2) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan diberikan 12 (dua belas) bulan yaitu dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember. Pasal 3 (1) Bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, Sekretaris Desa non PNS, Bendahara Desa, Pimpinan dan anggota BPD serta Ketua RT yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Bantuan keuangan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Sekretaris Desa. (3) Alokasi dana dan jumlah penerima bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT, untuk setiap desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati. (4) Pemberian bantuan keuangan serta tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak berkas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Sekretaris Desa non PNS, Bendahara Desa, Pimpinan dan anggota BPD serta Ketua RT yang benar, sah, dan lengkap diterima Bupati Cq. Kepala BPMPD melalui Camat. Pasal 4 Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sesuai ketentuan yang berlaku, tidak diberikan penghasilan tetap sampai dengan yang bersangkutan diaktifkan kembali. Pasal 5 (1) Penjabat Kepala Desa menerima bantuan keuangan penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa definitif. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Sekretaris Desa. (3) Apabila Penjabat Kepala Desa berasal dari Perangkat Desa lainnya, maka penghasilan tetap dan/atau tunjangan Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan ditiadakan. (4) Apabila Penjabat Kepala Desa berasal dari Sekretaris Desa non PNS, maka penghasilan tetap dan/atau tunjangan Sekretaris Desa non PNS yang bersangkutan ditiadakan. BAB IV PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN Pasal 6 Bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT, dituangkan dalam APBDesa. Pasal 7 Pengelolaan bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. BAB V PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Penyaluran
Pasal 8 Penyaluran bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT dilakukan per bulan dan diatur sebagai berikut : a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT kepada Bupati Cq. Kepala DPPKA melalui Kepala BPMPD dan Camat; b. Kepala BPMPD meneruskan permohonan penyaluran bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT beserta lampirannya kepada Kepala DPPKA; dan c. Kepala DPPKA menyalurkan bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT langsung dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa. Pasal 9 Lampiran berkas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, sebagai berikut : a. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan; b. RKA BTL APBDesa tahun anggaran berjalan; c. Fotocopy DPA BTL APBDesa tahun anggaran berjalan; d. Laporan penggunaan dana bantuan keuangan penghasilan tetap dan tunjangan beserta Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) bulan sebelumnya; e. Fotocopy rekening Kas Desa; dan f. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa tahun anggaran berjalan. Pasal 10 (1) Lampiran berkas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, disampaikan 1 (satu) kali pada saat pengajuan permohonan penyaluran bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT untuk pertama kali tahun anggaran berjalan. (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan untuk pengeluaran kas desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai ketentuan yang berlaku, dengan lampiran berkas sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d, huruf e dan huruf f serta ditambah dengan Peraturan Kepala Desa tentang Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Mendahului Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun berjalan. Pasal 11 Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencairan dana bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT, dapat dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Pencairan dan Pembayaran Pasal 12 (1) Pencairan bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT pada rekening Kas Desa oleh Pemerintah Desa bersangkutan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan membawa surat tugas dari Kepala Desa, rekomendasi Camat dan surat pengantar Kepala BPMPD. (2) Pemerintah Desa membayar bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT kepada masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa, Sekretaris Desa non PNS, Bendahara Desa, Pimpinan dan anggota BPD serta Ketua RT bersangkutan melalui Bendahara Desa. BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 13 (1) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT, setiap bulan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB). (3) Laporan beserta SPTJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disampaikan kepada Bupati Tanah Laut Cq. Kepala DPPKA melalui Kepala BPMPD dan Camat, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (4) Format laporan penggunaan dana bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT dan SPTJB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 14 (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT yang diterima. (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT, terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBDesa.
BAB VI PENGAWASAN Pasal 15 Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, yaitu melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan penggunaan dana bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang mengatur mengenai bantuan keuangan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Sekretaris Desa non PNS, tunjangan Bendahara Desa, tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan Ketua RT di Kabupaten Tanah Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 17 Februari 2014 BUPATI TANAH LAUT, Cap ttd H. BAMBANG ALAMSYAH Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 17 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, Cap ttd H. ABDULLAH BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 22
