N.="==U :1*=-:f ll:.=--J EF.^$
r:i:'
1
i!,::..-...-.:;, r:,.
BUPATI SETUMA PROVINSI BENGKULU PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR'
)
TAHUN 2OI4
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOI"AAN HUTAN LINDUNG (KPHL) PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SELUMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SELUMA,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2O1O
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi di Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, T\rgas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tg99 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun Tggg
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 86, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aal2];
a
2,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2661;
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 bntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 6O, Tambahan l,ernbaran
Negara
Republik Indonesia Nomor aa37l; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor t2
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 454fl;
4.
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 5.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2073
tentang
pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SaB2l; 6.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
zAU Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 5a9a\
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2OA4 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 146,
Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor aa52l;
Lembaran
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2AO4 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara
Republik
Tahun 2AO4 Nomor 167, Tambahan Republik Indonesia Nomor 8888);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor
Indonesia
Lembaran Negara
6 Tahun 2AAT tentang
Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana
teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2AA7
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 16, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
Lembaran
a&la[
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia a7 371;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2AOT tentang
Negara Republik Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Indonesia
Negara Republik Indonesia Nomor
a7a\;
12. Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.6lMenhut-Il/2o09 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-
fi/2}lA tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
L4.
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61
Tahun
2O1O
tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15
Tahun
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana
telah diubah beberapa kali
2AO7
Daerah
terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma; MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
: PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG ORGANISASI
DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL} PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SELUMA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal I Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Seluma; 4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma; 5. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma; 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah
unit
organisasi pada Dinas Kehutanan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
{n8. sttuMA I l-l.,riinrril,lil I ua.:r-* Hrltuill nAlJ nRGANISASI I
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri; BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma.
BAB III KEDUDUKAN
Pasal 3
(u UPTD Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana {21
(3) {4)
teknis operasional danIatau tugas penunjang dinas. UPTD Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha upTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
Kepala sub Bagian Tata usaha uprD dipimpin oleh
Kepala
sub
Bagian Tata usaha yang berada di jawab kepada Kepala UPTD.
seorang bawah dan bertanggung
BAB IV TUGAS, POKOK DAN FUNGSI Pasal 4
(1)
{2)
KPHL mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
:
KPHL
Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional provinsi
dan
kabupaten/kota bidang kehutanan untuk di implementasikan; b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; d. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan. c.
BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
(1)
(21
Susunan Organisasi UPTD terdiri dari a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.
:
Bagan susunan organisasi UPTD tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 5
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan tugas lain yang diberikan atasan. {21 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat {1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1)
Pasal 7
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung {KPHL) dibentuk Resort KPHL berdasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VII ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 8 (1) Kepala UPTD
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah Jabatan
Eselon IV.a (21 Kasubag Tata Usaha Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah Eselon IV.b t3) Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kasubag Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma.
BAB VIII TATA KERJA Pasal 9
Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit di dalam UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL}, dengan Dinas yang menangani urusan kehutanan dan instansi lain yang terkait.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10
Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kepala Sub Bagian Tata (TU), dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atur oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma.
l--* p,',::.,,'-r'.
: --'l;l-l
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten seluma. Dite pkan di Tais pada 0 T-913.2ot t'\
T B{J*DRA JAYA Diundangkan di Tais 2oI4 pada tanggal ,QT KABUPATEN SELUMA SEKRETARIS DAERAH 1^
^oV
H. SYAFRUDIN.DA,SH.MM BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR...
m'"m Fsrtot.;tl iiilocilt --j.3rroot1,r (!tll-l'lc
Frrt
,
-
I
LAMPIRAN
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
:
PERATURAN BUPATI SELUMA TAHUN 2014
NOMOR :1-z-
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SELUI\4A
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELONilPOK
JABATAN FUNGSIONAL
RESORT KPH
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,
H. SYAFRUDIN DA,SH.MM
