BUPATI PATI PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR ...s..... TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG TAMBAHAN PENGHASIIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI,
Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63, ayat (21
Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk
mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugastugasnya dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan penghargaan melalui peningkatan kesejahteraan pegawai
;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri
Sipil khususnya staf, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri sipil Pemerintah Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pati Nomor 04lKEPl2010 tentang Persetujuan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Pati dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri SipilYang
Menjelang Pensiun Pada Pemerintah Kabupaten Pati Menjadi Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomar 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang
Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2044 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
4. Undang-Undang
Republik lndonesia Nomor a389); 5. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2OO4 Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2904 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
8. Peraturan Pemerintah Nomor
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2AA7 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten PatiTahun 2AA7 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati {Berita Daerah Kabupaten PatiTahun 2009 Nomor 18);
MEMUTUSI(AN
:
MenetapKaN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PATI NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG TAMBAHAN PENGHASIIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PATI.
Pasal
I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 18) diubah sebagai berikut
:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
:
Pasal 2 (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik berdasarkan beban kerja dan atau temPat bertugas. (2) Untuk menilai beban kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan lndeks Pegawai sebagaimana yang merupakan bagian tak tersebut dalam Lampiran
I
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) lndeks Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah
angka yang menunjukkan besar kecilnya tanggung jawab dan beban kerja masing-masing PegawailPejabat dan diklarifikasikan menurut Eselonisasi.
(4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kega sebagaimana
dimaksudkan pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(5) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan
beban
kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a Rp- 2.500.000,00 Eselon ll b Rp.2.000.000,00 c. Eselon lll a Rp. 1.500.000,00 d. Eselon lll b Rp. 1.200.000,00 e. Eselon lV a Rp. 900.000,00 f. Eselon lV b Rp. 600.000,00 a. b.
Eselon ll
g. Fungsional Rp. Rp. h. Staf 2.
450.000,00 450.000,00
Pasal 5 dihapus.
Pasal ll Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati pada tanggal 2f hb**arf. ruIS BUPATI PATI,
TASIMAN Diundangkan di Pati pada tanggal e? pabx|l*s#|i
2€
F?gIE
1{3
PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Kepala Badan Kepegawaian Daerah
fHARYANTO. SH. MM Pembina Tingkat I NrP. 19640408 199103 1011
jg{-lTlf{N
'FrHfiiFPe-i F**F"t*UP "tr,*:
R,&Til itj
W&dii *#!**Tf
$ili'tirrx
-Zio
A$!$'i;:il AP.M.,... KAtlerfi ltl,!i'iti;l!
Ul'itT Fg!"{iKS.&,lii
BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2O1A NOMOR...*?.
FA.f.'{AF
LAMPIRAN
I : PERATURAN
BUPATI
PATI
NOMOR.6...TAHUN 2O1O TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN
BUPATI PATI NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL
PEMERINTAH IGBUPATEN PATI.
INDEKS PEGAWAI BERDASARKAN TANGGUNG JAWAB DAN BEBAN KERJA
INDEKS PEJABAT/ PEGAWAI
KOMPONEN
NO. 1
Eselon ll a
14
2
Eselon ll b
11
3
Eselon lll a
I
4
Eselon lll b
7
5
Eselon lV a
5
6
Fselon lV b
3
7
Fungsional
2
I
Staf
2
pffir"gEt-lTtAN "f}ffi*-&-/ t}ffFqffiuP
i
2v
Ah?,{i'!'&
hr
PAftAF
nrirli f uFnii{N'.ro $Frr*s
ft{a;
A$i$re]:i KAS&S
APM....
|.?f;isiJi,$
KA$UffS,*,S
lk*;Vk$
Uf{IT FiltAH$$,F;A
PL
(
4
t
BUPATI PATI,
TASIMAN ll
8('
