BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR
l4> TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENGKAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
BUPATI OGAN ILIR,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun
2010 tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah, perlu ditindak lanjuti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
Kabupaten
37
Tahun
Ogan
2003
Komering
Ulu
tentang Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan
Tata
Cara
Perpajakan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2009
Nomor
62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 89k
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Perbendaharaan
Nomor Negara
1 Tahun 2004 (Lembaran Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014
tentang
pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah menajdi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun
2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas u
4.~~;
n^iom
Womri
Nomor
13 Tahun
2006
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 15 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 1) MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
TENTANG
TATA
CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH. BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir. 4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Pajak
Daerah
yang
selanjutnya
disebut
Pajak
adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu
penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pengurangan,
Penghapusan
Sanksi Administrasi berupa
bunga dan/atau denda.
8. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar
penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan
surat
paksa,
mengusulkan
tindakan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyendaraan dan
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun
Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
12. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 13. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang,
modal, penghasilan dan biaya serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk periode tahun pajak tersebut.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah. 15. Kadaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
16. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau
tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
17. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. 23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPDT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak. BAB II
RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN
Pasal 2
(1)
Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SPPDT, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali.
(2)
Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kadaluwarsa. Pasal 3
(1)
(2)
Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum Kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang; e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pemyataan dari Instansi yang berwenang; f. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah Kadaluwarsa;
h. Hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan
adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan i. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena: 1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
(3)
Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan; b. Hak untuk melakukan
penagihan
pajak
sudah
Kadaluwarsa;
c. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan force majeure; dan d. Hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan
adanya perubahan kebijakan dan/atau pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
berdasarkan
BAB III
PENATAUSAHAAN Pasal 4
(1)
Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
(2)
Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak dan tidak dilakukan lagi tindakan penagih. BAB IV
KADALUWARSA Pasal 5
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila: a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau b. Ada pengakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kadaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
(4) Pengakuan hutang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pangajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. BABV
KEWENANGAN Pasal 6
(1) Bupati dapat menghapus Piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah Kadaluwarsa.
(2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas. BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN Pasal 7
(1) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penagihan pada setiap akhir tahun.
(2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya memuat: a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; d. Jenis Pajak Daerah; e. Tahun Pajak;
f. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan. Pasal 8
(1) Kepala Dinas membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kepala Dinas dalam hal tertentu dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
(4) Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Dinas dalam melaksanakan tugasnya.
Pasal 9
(1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dalam bentuk laporan penelitian.
(2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. b. c. d.
Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; Nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
e. f.
Jenis Pajak Daerah; Tahun Pajak;
g. Besarnya Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan; h. Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan; i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; j. Gambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak Daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
k. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan. Pasal 10
Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian oleh Tim dan melaporkan penelitiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Pasal 11
(1) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan disertai pertimbangan Kepala Dinas.
(2) Kepala Dinas menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah diteliti kepada Bupati. Pasal 12
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Kepala Bidang Penagihan dan Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Pembukuan Dinas segera mengadministrasikan dan menghapuskan Piutang Pajak Daerah dari Daftar Piutang Pajak Daerah.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2-5" &ยป'! 2016 Pit. BUPATI OGAN ILIR,
dto
M. ILYAS PANJI ALAM
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal f "K^'i
2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dto
HERMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR W ,
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR
)HA MUNIR, SH, MSi
P4mbfcfa Tk. I (IV/b) NIP/19631111 198503 1 007
