BUPATI NABIRE PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NABIRE PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NABIRE, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, efektif, efisien dan bertanggung jawab sejalan dengan adanya perubahan-perubahan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, Perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; b

Mengingat

:

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851; 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884 ); 5. Undang-Undang ……./2

-2-

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik

Tahun 2004 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negara 2004 Nomor 104, Tambahan Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 16. Peraturan……./3

-3-

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nabire; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama……../4

-4-

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE DAN BUPATI NABIRE MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

POKOK-POKOK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Nabire.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nabire.

3.

Bupati ialah Bupati Nabire.

4.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nabire.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire.

6.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire.

7.

Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung Jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Distrik dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

8.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.

10.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11.

Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 12.

-5-

Pemegang……./5

12.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.

13.

Bendahara Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

14.

Kas Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

15.

Bendahara adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetiap unit kerja pengguna anggaran daerah.

16.

Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

17.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

18.

Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

19.

Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

20.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

21.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

22.

Urusan Kas dan perhitungan adalah bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dipergunakan untuk memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran uang melalui kas daerah yang tidak merupakan pendapatan dan belanja daerah yang sah.

23.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

24.

Dana Depresiasi adalah dana yang dibentuk untuk penggantian asset pada akhir masa umur ekonominya.

25.

Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud.

26.

Barang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau berasal dari perolehan yang sah. 27.

-6-

Utang……../6

27.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

30.

Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

31.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

32.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

33.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

34.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

35.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

36.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

37.

Penganggaran Terpadu (Unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

38. Entitas……./7

-7-

38.

39.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk penggabungan pada entitas pelaporan.

40.

Investasi adalah pengguna aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

41.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

42.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

43.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

44.

45.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

46.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

47.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. 48. Anggaran……./8

-8-

48.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

49.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

50.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

51.

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

52.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

53.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

54.

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

55.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

56.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

57.

58.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

59.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 60. Laporan……./9

-9-

60.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

61.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

62.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

63.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

64.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

65.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

66.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

67.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

68.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

69.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

70.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

71.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 72. Kewajiban……./10

-10-

72.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

73.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

74.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

75.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

77.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. B A B II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal 2

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: a. sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah b. kepala SKPKD selaku PPKD;dan c. kepala SKPKD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang; (2) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c. melaksanakan fungsi BUD; d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati. (3) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: a. b. c. d.

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ; mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. menetapkan SPD; f. menyiapkan……./11

-11-

f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; h. menyajikan informasi keuangan daerah. (4) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. (5) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3 (1) Penunjuk kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. (2) Kuasa BUD sebagaiman dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SP2D; d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnyayang ditunjuk; e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; f. menyimpan uang daerah; g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah; h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; j. melakukan pengelolaan uang dan piutang daerah; dan k. melakukan penagihan piutang daerah. (3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD. Pasal 4 PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut : a. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan; b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; d. melaksanakan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan daerah; e. menyiapkan informasi keuangan daerah; dan f. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Bagian……./12

-12-

Bagian Kedua Asas Umum pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 (1)

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

(2)

Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (4)

Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

(5)

Efisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(6)

Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(7)

Tansparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

(8)

Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kewajiban yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

(9)

Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pasal……./13

-13-

Pasal 6 (1)

Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

(2)

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

(3)

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yng bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pasal 7

(1)

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

(2)

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

(3)

Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

(4)

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pasal 8

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pasal 9 (1)

(2)

Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pasal 10

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. BAB……./14

-14-

B A B III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD Bagian Kesatu Struktur APBD Pasal 11 (1) Strukur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : a. pendapatan Daerah; b. belanja Daerah; c. pembiayaan Daerah. (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Klasifikasi APBD menurut pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. Pasal 12 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pasal 13 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi Ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pasal 14 Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pasal 15 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. (2) Belanja……./15

-15-

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah Pasal 16 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini dirinci menurut Kelompok yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah. (2) Kelompok Pendapatan Asli daerah dirinci menurut jenis Pendapatan yang terdiri atas: Pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. (3) Kelompok pendapatan dana pendapatan yang terdiri atas:

perimbangan

dibagi

menurut

jenis

a. dana bagi hasil yang dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak; b. dana alokasi umum hanya terdiri dari atas objek pendapatan dana alokasi umum; c. dana alokasi khusus yang dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah. (4) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup: a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; b. dana darurat dari pemerintah dalam korban/kerusakan akibat bencana alam;

rangka

penanggulangan

c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada Kabupaten/kota; d. dana penyesuaian dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan e. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. (5) Format susunan Pendapatan Keputusan Bupati.

Daerah

diatur

lebih

lanjut

dengan

Bagian……./16

-16-

Bagian Ketiga Belanja Daerah Pasal 17 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari belanja urusan wajib, belanja urusan pilihan dan/urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangundangan. (4) Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal. (5) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja, setiap Jenis Belanja dirinci menurut Obyek Belanja, Obyek Belanja dirinci menurut Rincian Obyek Belanja. (6) Format Susunan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 18 (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sabagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu: a. kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah;

b. pengembalian……/17

-17-

b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 19 Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat Surplus dan Defisit Anggaran Pasal 20 (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. (2) Surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah. (3) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah. (4) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. (5) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugas melaksanakan program dan kegiatan tersebut. (6) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan. (7) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan utang.

Pasal……./18

-18-

Pasal 21 (1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenan. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana berimbang. Bagian Kelima Pembiayaan Daerah Pasal 22 (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini dirinci menurut sumber Pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah . (2) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. (3) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran; (4) Format susunan Pembiayaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, Pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan dan penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain dan penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundangundangan. (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah. (4) Peraturan……./19

-19-

(4) Peraturan Daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dana rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. (5) Dana cadangan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri. Pasal 25 (1) Pencairan dana cadangan digunakan untuk mengganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. (3) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 26 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan asset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi (penyertaan modal) pemerintah daerah. Pasal 27 (1) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan. (2) Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya. (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pasal……/20

-20Pasal 28

(1) Penerimaan bersumber penerimaan pemerintah bukan bank

piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang dari pelunasan piutang pihak ketiga seperti berupa piutang daerah dari pendapatan pemerintah daerah, daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan dan penerimaan piutang lainnya.

(2) Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pasal 29 Investasi Pemerintah Daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pasal 30 (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama dari 12 (dua belas) bulan. (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara (SUN), sertifikat bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksud untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanent dan non permanent. (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Pasal 31 (1) Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. (2) Pendapatan bunga atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Bagian……./21

-21Bagian Keenam

Proses Penyusunan APBD Pasal 32 (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi dan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas APBD Kabupten/Kota. (3) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. (4) Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melasanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 (1) Bupati menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: a. pokok – pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; c. teknis penyusunan APBD; dan d. hal-hal khusus lainnya. (3) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. (4) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. (5) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Bupati, paling lambat pada awal bulan Juni. (6) Rancangan……./22

-22-

(6) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. (7) Rancangan KUA yang telah dibahas oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. (8) Format Rencana Kerja Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34 (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya. (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. ringkasan APBD; b. ringkasan APBD organisasi;

menurut

urusan

pemerintahan

daerah

dan

c. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar Piutang Daerah; h. daftar Pinjaman Daerah; i. daftar Investasi (penyertaan modal) Daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; l. daftar Dana Cadangan daerah. (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah. (4) Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian……./23

-23-

Bagian Ketujuh Proses Penetapan APBD Pasal 35 (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan dan atas dasar persetujuan bersama Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. (3) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Nota Keuangan. (4) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama. (5) Format susunan nota keuangan beserta lampirannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 36

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. (2) Pengeluaran setingi-tingginya untuk keperluan setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat wajib. (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. (4) Belanja yang bersifat wajib adalah untuk terjaminya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Pasal……./24

-24-

Pasal 37 (1) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah untuk memperoleh pengesahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri/Gubernur tidak mengesahkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan peraturan bupati dimaksud menjadi Peraturan Daerah. Bagian Kedelapan Perubahan APBD Pasal 38 (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d. keadaan darurat; dan e. keadaan luar biasa. (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. (3) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD. (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan. (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi, kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD serta perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Kebijakan umum perubahan APBD yang telah disepakati dituangkan kedalam Nota Kesepakatan yang ditanda tangani bersama antar Bupati dengan pimpinan DPRD.

(6) Berdasar……./25

-25-

(6) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. (7) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kesembilan Pergeseran APBD Pasal 39 (1) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. (2) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD (5) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB V KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD Bagian Pertama Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 40 (1) Pengahasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari : a. uang representatif; b. uang paket; c. uang jabatan; d. tunjangan komisi; e. tunjangan khusus; f. tunjangan perbaikan penghasilan. (2) Anggota……./26

-26-

(2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota panitia diberikan tunjangan panitia. (3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan. (4) Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan : a. uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali uang Representasi dan apabila meninggal dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali uang Representasi; b. bantuan biaya pemakaman. Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Pasal 41 (1) Ketua DPRD disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan dinas jabatan. (2) Wakil-wakil Ketua disediakan sebuah kendaraan dinas jabatan dan dapat disediakan sebuah rumah jabatan sesuai kemampuan keuangan daerah. (3) Pimpinan dan anggota DPRD kemampuan keuangan daerah.

disediakan

(4) Anggota DPRD dapat disediakan kemampuan keuangan daerah.

sebuah

pakaian kendaraan

dinas

sesuai

dinas

sesuai

(5) Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan atau kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah. BAB VI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan keuangan Daerah Pasal 42 (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Pelaksanaan……./27

-27-

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Pasal 43 (1) Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan : a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD); b. pejabat yang diberi Membayar (SPM);

wewenang

c. pejabat yang diberi Pertanggungjawaban (SPJ);

menandatangani

wewenang

Surat

Perintah

mengesahkan

Surat

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; e. bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran; f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; dan g. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. Bagian Kedua Pengelolaan Kas Pasal 44 (1) Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah. (2) Untuk mengelola kas daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1), BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat. (3) Penunjukan bank yang sehat sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 45 Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 46 (1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari, saldo rekening penerimaan daerah setiap akhir hari kerja wajib disetor seluruhkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah. (2) Rekening……./28

-28-

(2) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah. (3) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Bagian Ketiga Penerimaan dan pengeluaran APBD Pasal 47 (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit, penerimaan daerah yang disetor dilakukan dengan cara : a. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan b. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga. (2) Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. (3) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri dokumen sebagai berikut : a. buku kas umum; b. buku pembantu perincian objek penerimaan; c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan d. bukti penerimaan lainnya yang sah. (4) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Bendahara pengeluaran secara admnitratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPKSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (6) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran antara lain : a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); c. surat……./29

-29-

c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); e. register penutupan kas. (7) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana pada ayat (5) mencakup : a. buku kas umum; b. ringkasan pengeluaran perincian objek yang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran perincian objek dimaksud; c. bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara; dan d. registrasi Penutup Kas. (8) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (9) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah menerbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. (10) Ketentuan batas waktu penertiban surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan Bupati. (11) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. (12) Format pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

pertanggungjawaban

Pasal 48 (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (2) Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal……/30

-30-

Pasal 49 (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima yang kegiatannya berdampak terhadap Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan pendapatan tersebut. (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rapat, potongan, bunga atau nama lainnya sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, jasa, penyimpanan uang dan/atau penempatan uang daerah merupakan Pendapatan Daerah. (3) Semua penerimaan daerah disetor ke kas daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Pasal 50 (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. (2) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, dimana dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. (3) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan maupun pinjaman daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya. (4) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. (5) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain, dan/atau pendapatan daerah, asset daerah (barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah). (6) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. BAB……./31

-31BAB VII

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH Pasal 51 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, meliputi : a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; b. SAPD; dan c. BAS BAB VIII KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Pasal 52 (1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas : a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan b. kebijakan akuntansi akun. (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas: a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. (4) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah. (5) Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IX SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Pasal 53 (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. (2) Sistem akuntansi pemerintah daerah berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan. (3) Penyajian……./32

-32-

(3) Penyajian laporan keuangan dalam rangka pertanggunganjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) entitas pelaporan terdiri atas: a. laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); c. neraca; d. laporan Operasional (LO); e. laporan Arus Kas (LAK); f. laporan Perubahan Ekuitas (LPE); g. catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), entitas akuntansi terdiri atas: a. laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. laporan Operasional (LO); c. neraca; d. laporan Perubahan Ekuitas (LPE); e. catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (5) Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi: a. sistem akuntansi anggaran; b. sistem akuntansi pendapatan; c. sistem akuntansi beban dan belanja; d. sistem akuntansi transfer; e. sistem akuntansi pembiayaan; f. sistem akuntansi kas dan setara kas; g. sistem akuntansi piutang; h. sistem akuntansi persediaan; i. sistem akuntansi investasi; j. sistem akuntansi asset tetap; k. sistem akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); l. sistem akuntansi dana cadangan; m. sistem akuntansi asset lainnya; n. sistem akuntansi kewajiban; o. sistem akuntansi koreksi kesalahan. Pasal 54 (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) terdiri atas: a. sistem akuntansi PPKD; dan b. sistem akuntansi SKPD. (2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. (3) Sistem……./33

-33-

(3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, asset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD. (4) Panduan penyusunan SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X BAGAN AKUN STANDAR Pasal 55 (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. (3) Setiap urusan pemerintah daerah yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kodefikasi BAS. (4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut: a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun; b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek. (5) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas: a. akun 0 (nol) menunjukan perubahan SAL dan akun penting lainnya; b. akun 1 (satu) menunjukkan asset; c. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; d. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas; e. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA; f. akun 5 (lima) menunjukkan belanja; g. akun 6 (enam) menunjukkan transfer; h. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan; i. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan j. akun 9 (Sembilan) menunjukkan beban. (6) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB……./34

-34-

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Pasal 56 (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan reliasasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenan berakhir.

Pasal 57 PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Pasal 58 Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal……./35

-35-

Pasal 59 (1) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. (2) Format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud disusun dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Laporan Tahunan Pasal 60 (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pasal 61 (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya. (3) Laporan dari :

keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

a. laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. laporan Operasisonal (LO); c. neraca; d. laporan Perubahan Ekuitas (LPE); e. catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal……./36

-36-

Pasal 62 (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenan. (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (3) Laporan keuangan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) c. Neraca; d. Laporan Operasional (LO); e. Laporan Arus Kas (LAK); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah. (5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/peruasahaan daerah. (6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah. (7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja interim dilingkungan pemerintah daerah. (8) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal……./37

-37Pasal 63

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Bagian Ketiga Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 64 (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Pasal 65 (1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK. Pasal 66 (1) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dirinci dalam rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (2) Rancangan……/38

-38-

(2) Rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari : a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan b. penjabaran laporan realisasi anggaran. Pasal 67 (1) Agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) ditentukan oleh DPRD. (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah diterima.

Pasal 68 (1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama SKPKD Pasal 69 Pemerintah Daerah dalam hal ini melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dikoordinasikan kepada Gubernur.

Bagian Kedua Pembinaan Pasal 70 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud berupa pemberian pedoman, bimbingan, latihan, arahan, supervise, konsultasi, pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten dikoordinasikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.

Bagian……./39

-39-

Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 71 (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (3) Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Bagian Keempat Pengendalian Intern Pasal 72 (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. (2) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian inten di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. (4) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : a. terciptanya lingkungan penilaian yang sehat; b. terselenggaranya penilaian resiko; c. terselenggaranya aktivitas pengendalian; d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. (5) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian……./40

-40-

Bagian Kelima Pemeriksaan Ekstern Pasal 73 Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

daerah

BAB XIII KERUGIAN KEUANGAN DAERAH Pasal 74 (1) Setiap kegiatan daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lainnya yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. (4) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti rugi kerugan daerah diatur dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. BAB XIV PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 75 (1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. (3) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. (4) Peraturan……./41

-41-

(4) Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, dan bendahara pengeluaran berhalangan. BAB XV KETENTUAN LAIN Pasal 76 Untuk menyusun neraca awal daerah, Bupati dapat secara bertahap melakukan penilaian terhadap seluruh aset daerah yang dilakukan oleh lembaga independen bersertifikat bidang pekerjaan penilaian aset, dengan mengacu pada pedoman penilaian aset daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 77 Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 78 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2007 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 79 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nabire. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 11 Desember 2014 BUPATI NABIRE, ttd ISAIAS DOUW Diundangkan……./42

-42-

Diundangkan di Nabire pada tanggal 12 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE, ttd Drs. JOHNY PASANDE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SIMON PAKAGE, SH NIP. 19730305 200012 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA : 05 / 2014

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH I.

UMUM Dengan telah terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata hubungan Pemerintahan dan Tata Hubungan antara Pemerintah Daerah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, melainkan yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut maka sistem pengelolaan keuangan daerah harus mampu mengakomodir tuntutan undang-undang dan aspirasi masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuanga daerah pada khususnya. Dalam kerangka system penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa system pengelolaan keuangan, pada dasarnya merupakan sub system dari system Pemerintahan itu sendiri. Hal ini tampak dari mekanisme bahwa dalam rangka pengawasan peraturan daerah tentang APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.

Sejalan……../2

-2-

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau system pengelolaan keuangan daerah pada saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut, hal ini memungkinkan daerah untuk menerapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya sepanjang hal tersebut masih sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya. Hal ini juga dimaksudkan agar daerah menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran system dan prosedurnya serta senantiasa meninjau kembali system tersebut terus menuju kesempurnaan dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektifitas berdasar keadaan, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal……./3

-3-

Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas

Pasal……./4

-4-

Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal……./5

-5-

Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal……./6

-6-

Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal……./7

-7-

Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas

BKM_SET.PD.180.4.4102