-1-
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NABIRE,
Menimbang
:
a. bahwa sesuai Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 14 (empat belas) jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk Kabupaten Nabire, dari 14 (empat belas) jenis Retribussi Jasa Umum, 11 (sebelas) jenis yang akan dipungut, dan ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah; c. bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Retribusi Jasa Umum.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
-24
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administratif Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851); 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049). 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Paniai di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 76); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksana UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubilk; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
-318. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE dan BUPATI NABIRE
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RETRIBUSI JASA UMUM.
NABIRE
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Nabire. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nabire. 3. Bupati ialah Bupati Nabire. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire. 5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Nabire. 6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nabire. 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
-411. 12.
13.
14.
15. 16.
17. 18.
19.
20.
21.
22.
Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya di singkat TPA adalah tempat atau lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah khusus untuk pembuangan dan/atau pemusnahan akhir sampah.
BAB II JENIS RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM
(1)
Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Umum Kabupaten Nabire terdiri dari : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
-5-
(2)
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(1)
(2)
Pasal 4 Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah : a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta; b. Pelayanan kesehatan terhadap keluarga dan/atau orang miskin yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, alat yang digunakan, dan jangka waktu pelayanan kesehatan. Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 6 Besarnya Tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-6Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 7 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
(1)
(2)
Pasal 8 Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
(1) (2)
Pasal 9 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan, serta jenis dan/atau volume sampah. Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik. Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif
(1) (2)
Pasal 10 Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan. Besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-7Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi
Pasal 11 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Pasal 12 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan: a. Kartu tanda penduduk; b. Kartu keterangan bertempat tinggal; c. Kartu identitas kerja; d. Kartu penduduk sementara; e. Kartu identitas penduduk musiman; f. Kartu keluarga; dan g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 13 Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan berdasarkan jenis dan jumlah layanan. Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 14 Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 15 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
-8Pasal 16 Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi : a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasal 17 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 18 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 19 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Pasal 20 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 21 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.
-9Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 22 Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pasar Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 23 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Pasal 24 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 25 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan digunakan.
kelas pasar yang
Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
(1) (2) (3)
(3) (4)
Pasal 26 Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ peralatan, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian. Lokasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar. Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pasar kelas I dan Pasar Kelas II: a. Pasar kelas I terdiri dari Pasar Oyehe, Pasar Kalibobo dan Pasar Karang Tumaritis; b. Pasar kelas II adalah Pasar yang dibangun oleh pemerintah Daerah/Kampung. Khusus kios swadaya besarnya tarif untuk 5 (lima) tahun pertama disamakan dengan pelataran dan selanjutnya sesuai tarif kios yang berlaku. Struktur dan besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-10Bagian Ketujuh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 27 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Pasal 28 Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 29 Tingkat Pengggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji. Paragraf 3 Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi Pasal 30 Besarnya Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedelapan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 31 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Pasal 32 Objek Retribusi adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi : a. Peta Kabupaten; b. Peta Distrik; c. Peta Kampung; d. Peta RTRW; e. Peta RDRTKW; f. Peta RUTK; g. Peta RDTRK; h. Peta RTRK;
-11Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 33 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, kualitas, dan ukuran peta yang dicetak.
Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 34 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
Bagian Kesembilan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 35 Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
(1)
(2)
Pasal 36 Obyek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. Penyedotan kakus dari sumber ke TPA Tinja; b. Penyediaan lokasi pembuangan pengolahan lumpur Tinja di TPA Tinja. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 37 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot dan atau yang dibuang di TPA Tinja.
-12Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 38 Besarnya Tarif terhadap pelayanan penyedotan kakus dan pembuangannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Paragraf 1 Nama, dan Objek Retribusi Pasal 39 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT. Pasal 40 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah : a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 41 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis UTTP/BDKT.
Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
(1)
(2)
Pasal 42 Retribusi pelayanan tera/tera ulang meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-13Bagian Kesebelas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi Pasal 43 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas jasa pengendalian menara telekomunikasi. Pasal 44 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 45 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi. Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 46 Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB III SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 47 (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan. (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum. BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 48 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
-14(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bung, dan biaya modal (3) Dalam hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, dan hanya untuk menutup sebagian biaya. (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 49 Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.
BAB VI PEMUNGUTAN
(1) (2) (3)
Pasal 50 Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
Pasal 51 Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 52 Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
-15(2) (3)
Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD. Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN
(1)
(2) (3)
(4)
Pasal 53 Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX KEBERATAN
(1) (2) (3)
(4) (5)
(1)
(2) (3)
(1)
Pasal 54 Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 55 Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 56 Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
-16(2)
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Pasal 57 Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI KEDALUWARSA
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
Pasal 58 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
-17-
(1) (2) (3)
Pasal 59 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII PEMERIKSAAN
(1)
(2)
(3)
Pasal 60 Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII PEMANFAATAN
(1) (2) (3)
Pasal 61 Hasil penerimaan Retribusi Jasa Umum merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah. Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan jasa umum. Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN
(1) (2)
Pasal 62 Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
-18(3)
Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XV PENYIDIKAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 63 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
-19BAB XVI KETENTUAN PIDANA
(1)
(2)
Pasal 64 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. BAB XVII INSTANSI PELAKSANA
Pasal 65 Instansi pelaksana Retribusi Jasa Umum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 66 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP
(1) (2) (3)
Pasal 67 Tarif retribusi dapat ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) Tahun. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 68 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Nabire; (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Nabire; (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir; (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; (5) Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar; (6) Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 13 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan Kota; (7) Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan Kota;
-20(8)
Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum; (9) Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; (10) Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Nabire; (11) Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Dinyatakan dicabut khusus untuk pasal-pasal yang berkaitan dengan tarif Retribusi, sedangkan yang berkaitan dengan pengaturan umum tetap berlaku, sambil menunggu perubahan Peraturan Daerahnya. Pasal 69 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nabire. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 1 oktober 2010 BUPATI NABIRE, CAP/TTD ISAIAS DOUW Diundangkan di Nabire pada tanggal 7 Oktober 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE, CAP/TTD Drs. UMAR KATJILI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 195204211971061001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2010 NOMOR 5 Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya; a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE KEPALA BAGIAN HUKUM, CAP/TTD DEREK KAMBUAYA, SH PEMBINA NIP. 19671222 199610 1001
-21PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
I.
UMUM. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas
-22Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas
-23Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas
-24Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas
