BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; Mengingat

: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

-2-

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

-3-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

-4-

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

-5-

30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 32. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Pejabat Daerah; 33. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009; 39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah; 40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah; 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang

-6-

Bersumber dari Hibah Luar Negeri atau Dalam Negeri yang Diterima Langsung Kementerian Negara Dalam Bentuk Uang; 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 47. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9); 48. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 10); 49. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 11); 50. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto

-7-

Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 12); 51. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10); 52. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11); 53. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15); 54. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013; 55. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 2); 56. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2); 57. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3); 58. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4); 59. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5); 60. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

-8-

Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1); 61. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5); 62. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 63. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 1); 64. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 7 );

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, dan BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.

-9-

4. 5.

6. 7. 8.

9. 10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Bupati adalah Bupati Mojokerto. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

- 10 -

18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri dari : 1. Pendapatan : a. Semula Rp. 1.672.008.773.236,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 83.296.696.384,00 Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.755.305.469.620,00 2. Belanja : a. Semula Rp. 1.762.333.654.888,00 b. Bertambah /(berkurang) Rp. 234.579.693.814,25 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.996.913.348.702,25 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp.241.607.879.082,25) 3. Pembiayaan : a. Penerimaan - Semula Rp. 101.324.881.652,00 - Bertambah/(berkurang) Rp. 151.396.764.553,52 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 252.721.646.205,52 b. Pengeluaran - Semula Rp. 11.000.000.000,00 - Bertambah/(berkurang) Rp. 113.767.123,27

- 11 -

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp.

11.113.767.123,27

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 241.607.879.082,25 Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.

0,00

Pasal 3 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula Rp. 302.841.160.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 20.597.202.584,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 323.438.362.584,00 b. Dana Perimbangan 1. Semula Rp. 1.024.525.947.263,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.675.365.581,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 1.030.204.312.844,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1. Semula Rp. 344.641.665.973,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 57.024.128.219,00 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 401.665.794.192,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Hasil Pajak daerah 1. Semula Rp. 160.484.719.539,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.077.560.461,00 Jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp. 165.562.280.000,00 b. Hasil Retribusi Daerah 1. Semula Rp. 65.583.292.000,00 2. Bertambah/(berkurang) ( Rp. 5.107.716.950,00 ) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 60.475.575.050,00

- 12 -

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Semula Rp. 4.037.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 4.037.000.000,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1. Semula Rp. 72.736.148.461,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 20.627.359.073,00 Jumlah Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 93.363.507.534,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak 1. Semula Rp. 69.860.108.263,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.675.365.581,00 Jumlah Dana bagi Hasil setelah perubahan Rp. 75.535.473.844,00 b. Dana Alokasi Umum 1. Semula Rp. 899.109.179.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 899.109.179.000,00 c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula Rp. 55.556.660.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 55.556.660.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 0,00 b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 1. Semula Rp. 74.008.746.440,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.293.824.759,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 80.302.571.199,00

- 13 -

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1. Semula Rp. 186.022.342.540,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 50.730.303.460,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 236.752.646.000,00 e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya 1. Semula Rp. 84.610.576.993,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 84.610.576.993,00

Pasal 4 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1. Semula Rp. 1.069.357.540.747,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 107.249.499.240,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.176.607.039.987,00 b. Belanja Langsung 1. Semula Rp. 692.976.114.141,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 127.330.194.574,25 Jumlah Belanja Langsung Setelah perubahan Rp. 820.306.308.715,25 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1. Semula Rp. 904.535.503.006,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 75.530.347.881,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 980.065.850.887,00 b. Belanja Bunga 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00 c. Belanja Subsidi 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00

- 14 -

d. Belanja Hibah 1. Semula Rp. 27.230.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 19.895.000.000,00 Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 47.125.000.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial 1. Semula Rp. 11.283.750.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.694.435.000,00 Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 12.978.185.000,00 f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 1. Semula Rp. 20.610.858.738,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 20.610.858.738,00 g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 1. Semula Rp. 104.347.429.003,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.129.716.359,00 Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 114.477.145.362,00 h. Belanja Tidak Terduga 1. Semula Rp. 1.350.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 1.350.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1. Semula Rp. 40.442.001.565,00 2. Bertambah/(berkurang) ( Rp. 5.452.818.502,00 ) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 34.989.183.063,00 b. Belanja Barang dan Jasa 1. Semula Rp. 294.852.915.328,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 83.263.064.266,25 Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 378.115.979.594,25 c. Belanja Modal 1. Semula Rp. 357.681.197.248,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 49.519.948.810,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 407.201.146.058,00

- 15 -

Pasal 5 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp. 252.721.646.205,52 1. Semula Rp. 101.324.881.652,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 151.396.764.553,52 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 252.721.646.205,52 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 11.113.767.123,27 1. Semula Rp. 11.000.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 113.767.123,27 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 11.113.767.123,27 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 252.721.646.205,52 1. Semula Rp. 101.324.881.652,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 151.396.764.553,52 Jumlah SilPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 252.721.646.205,52 b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 d. Penerimaan pinjaman sejumlah Rp. 0,00 e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 5.113.767.123,27 1. Semula Rp. 5.000.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 113.767.123,27 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 5.113.767.123,27 b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00 1. Semula Rp. 6.000.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. ,00

- 16 -

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00 c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 0,00 d. Pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 e. Pengembalian Bunga Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 6 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari : 1. Lampiran I

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ; 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ; 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ; 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ; 7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah ;

- 17 -

Pasal 7 Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya menggunakan belanja tidak terduga. (1) Kriteria belanja untuk keadaan darurat sekurang-kurangnya mencakup : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup : a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan belanja untuk keadaan darurat dan belanja untuk keperluan mendesak diatur dalam Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 8 Sebagai penjabaran atas Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- 18 -

Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan

di

Mojokerto

pada tanggal 22 Agustus 2014 BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 22 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

HERRY SUWITO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 5