1
BUPATI MADIUN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 1 A TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 25 A TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH DI KABUPATEN MADIUN BUPATI MADIUN, Menimbang
Mengingat
:
: a.
bahwa dengan adanya perkembangan regulasi serta agar pelayanan dan pengelolaan dana program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Kabupaten Madiun lebih efektif, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 A tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Kabupaten Madiun;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
3.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2
5.
6.
7.
8.
9.
Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14.
Peraturan Menteri 2562/Menkes/Per/XII/2011 Jaminan Persalinan;
15.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
16.
Keputusan Menteri 595/Menkes/SK/VII/1993 Medis;
Kesehatan tentang Petunjuk
Kesehatan tentang Standar
Nomor Teknis
Nomor Pelayanan
3
17.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
18.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
19.
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
20.
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengajuan Klaim bagi Masyarakat Miskin Pemegang Kartu Jamkesda;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Madiun; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum; 23. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun sebagai Badan Layanan Umum Daerah; 24. Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 A Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Kabupaten Madiun; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 25
A
TAHUN
2013
TENTANG
JAMINAN
KESEHATAN
MASYARAKAT DAERAH DI KABUPATEN MADIUN. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 25A Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Kabupaten Madiun yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2013 diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan umum pasal 1 angka 8 dan 18 diubah serta menambahkan angka 20 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
4
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun; 2. Daerah adalah Kabupaten Madiun ; 3. Bupati adalah Bupati Madiun; 4. Anggaran
Pendapatan
selanjutnya
dan
disingkat
Belanja
APBD
Daerah
adalah
yang
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun; 5. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Kabupaten Madiun
(Jamkesmasda)
adalah
bentuk
usaha
kesejahteraan kesehatan di Daerah Kabupaten Madiun berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat, yang terdiri dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Kabupaten Madiun (Jamkeskama); 6. Perlindungan kesehatan adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari masalah kesehatan; 7. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Daerah Kabupaten
Madiun
pemeliharaan
berupa
perlindungan
kesejahteraan
kesehatan,
dan yang
memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat dan dibiayai bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Madiun; 8. Jaminan
Kesehatan
bagi
Masyarakat
Kabupaten
Madiun (Jamkeskama) adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Kabupaten Madiun berupa perlindungan
dan
pemeliharaan
kesehatan
yang
memberikan jaminan bagi warga masyarakat, dan dibiayai Pemerintah Kabupaten Madiun; 9. Masyarakat Kabupaten Madiun adalah masyarakat yang tinggal di wilayah administratif Kabupaten Madiun dan memiliki identitas diri; 10. Paket manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya dan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan;
5
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk obervasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan; 12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, konsultasi, diagnosis, pengobatan, visited dan atau pelayanan medis lainnya dengan menempati tempat di ruang rawat inap; 13. Sistem
rujukan adalah
sistem pelayanan kesehatan
berjenjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat
lanjut,
yang
diberikan
pemberi
pelayanan
berdasarkan indikasi medis; 14. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas kesehatan milik pemerintah; 15. PPK
dasar
adalah
fasilitas
kesehatan
yang
dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta Jamkesmasda di puskesmas dan jaringannya; 16. PPK
lanjutan
adalah
fasilitas
kesehatan
yang
dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi peserta Jamkesmasda di rumah sakit; 17. Surat pernyataan Miskin (SPM) adalah Bukti tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Madiun atau pejabat yang ditunjuk setingkat eselon 2 bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas dan kartu Jamkesda, yang berlaku selama 3 bulan sejak tanggal ditetapkan; 18. Masyarakat miskin non kuota adalah masyarakat miskin di Kabupaten Madiun yang tidak masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS); 19. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial; 20. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut BPJKD adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur
untuk
menyelenggarakan
Jaminan Kesehatan Daerah;
Program
6
2. Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 Peserta Jamkesmasda diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Madiun yang terdiri dari : 1. Masyarakat miskin non kuota; 2. Masyarakat yang memerlukan kebijakan khusus bidang kesehatan dan atau yang termasuk dalam Program Pemberantasan Penyakit Menular; 3. Masyarakat lainnya yang memiliki identitas penduduk Kabupaten Madiun; 3. Ketentuan pasal 7 angka 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Setiap peserta Jamkesmasda yang menunjukkan identitas penduduk Kabupaten Madiun dan atau surat keterangan miskin, surat pernyataan miskin berhak menerima paket manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan; (2) Paket manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ; a) Rawat Jalan dan Inap Tingkat Pertama (RJITP); b) Rawat Jalan dan Inap Tingkat Lanjutan (RJITL); c) Pelayanan obat, alat dan bahan medis habis pakai; d) Tindakan medis sesuai kebutuhan; e) Transport rujukan dan transport rujukan balik. (3) Peserta yang membutuhkan pelayanan rawat inap di rumah sakit diberikan fasilitas kelas 3 (tiga) 4. Ketentuan pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) untuk peserta Jamkesmasda adalah fasilitas kesehatan Pemerintah Kabupaten Madiun dan fasilitas kesehatan lain yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Madiun meliputi : a) Puskesmas dan jaringannya; b) Rumah Sakit Daerah Kabupaten Madiun; c) UPT Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur; d) Rumah Sakit Daerah Propinsi Jawa Timur. (2) Paket manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ; a) Rawat Jalan dan Inap Tingkat Pertama (RJITP) ;
7
b) Rawat Jalan dan Inap Tingkat Lanjutan (RJITL) ; c) Pelayanan obat, alat dan bahan medis habis pakai ; d) Tindakan medis sesuai kebutuhan ; e) Transport rujukan dan transport rujukan balik. (3) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, dengan menganut sistem rujukan secara terstruktur dan berjenjang mulai Puskesmas ke Rumah Sakit Kabupaten Madiun atau UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur selanjutnya ke Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur kecuali kasus gawat darurat dan kusta; (4) Rujukan didasarkan atas indikasi medik ; (5) Pada keadaan gawat darurat (emergency) seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) wajib memberikan pelayanan kepada peserta Jamkesmasda secara langsung dan persyaratan administrasi diselesaikan maksimal 2 X 24 jam pada hari kerja ; 5. Ketentuan Pasal 9 huruf a dan b selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
diubah
sehingga
Pasal 9 Prinsip Pembiayaan Jamkesmasda adalah sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan pada tahun berjalan dan yang diberikan kepada Masyarakat Kabupaten Madiun, meliputi : a. Penggantian biaya pelayanan kesehatan, obat – obatan dan bahan habis pakai di Pemberi Pelayanan Pesehatan (PPK) termasuk transport rujukan, rujukan balik dan pemulangan jenazah dan pada saat kegiatan Bhakti Sosial Terpadu (BST); b. Pemberian bantuan biaya hidup bagi pendamping keluarga pasien penderita jiwa dipasung ; 6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal baru yaitu 10 A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 Pembiayaan Jamkesmasda dari : 1) Pemerintah Propinsi Jatim menanggung biaya : a. Pelayanan rujukan di rumah sakit Kabupaten dan di rumah sakit Propinsi Jatim atau UPT Dinkes Propinsi jatim Peserta Jamkesda pemegang kartu sebesar 50 %. b. Pelayanan kesehatan di RS Provinsi dan UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur bagi Penderita jiwa yang dipasung, penghuni panti (milik Provinsi Jawa Timur), Gelandangan, anak terlantar, penghuni lapas/ rutan sebesar 100 %. c. Pelayanan kesehatan bagi Penderita Hemofilia, Thalasemia, Kelainan Kongenital, Gagal ginjal, yang termasuk kategori masyarakat miskin yang bukan
8
peserta Jamkesda atau PBI – JKN dengan rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya didaftarkan menjadi peserta JKN ke BPJS dengan premi dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jatim. 2) Pemerintah Kabupaten Madiun menanggung biaya : a. Pelayanan kesehatan dasar (retribusi pelayanan kesehatan) bagi masyarakat Kabupaten Madiun di puskesmas dan jaringannya ; b. Pelayanan rujukan di rumah sakit Kabupaten Madiun bagi Peserta Jamkesda pemegang kartu sebesar 50 % dan terhadap Peserta Jamkesda yang dirujuk ke Rumah Sakit di luar wilayah Provinsi Jawa Timur ; c. Pelayanan kesehatan bagi peserta PKH dan Penderita lain dengan SKTM/SKM/SPM ; d. Transportasi rujukan, rujukan balik dan pemulangan jenazah ; e. Pendampingan biaya hidup keluarga penderita jiwa yang dipasung yang dirujuk di Rumah Sakit rujukan; 7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 Klaim yang belum terbayar pada tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. 8. Ketentuan Pasal 13 angka (2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 12 Pembayaran pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkeskama dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dibayar dengan pola klaim dengan besaran tarip sesuai dengan ketentuan tarip Perda yang berlaku; 2) Biaya Pelayanan Kesehatan rujukan di Rumah Sakit Kabupaten Madiun bagi pemegang SKTM dibayar sesuai Tarif INA-CBG’s atau ketentuan yang lain berlaku;
9
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sejak tanggal 2 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.
Ditetapkan di Madiun pada tanggal 27 Januari 2014 BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM
Diundangkan di Madiun pada tanggal 27 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH ttd MUHTAROM Drs. SOEKARDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19551111 197703 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2014 NOMOR 1 A Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b KEPALA BAGIAN HUKUM ttd WIDODO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006
