BUPATI KEPULAUAN MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 12 TAHUN 20112011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN MERANTI, Me n i m b an g

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Me n g i n g a t

: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur pe nyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh peme rintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah Kabupaten Kepulauan Meranti.

5.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.

6.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

sebagai

perangkat

7.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Re publik Indonesia .

8.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur P emerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal -usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan per wujudan demokrasi dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BAB II TATA CARA PENYUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa terdiri dari : a. Kepala Desa; b. Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. (3) Sekretaris Desa persyaratan.

diisi

dari

Pegawai

Negeri

Sipil

yang

memenuhi

(4) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. Unsur Staf, yaitu unsur dipimpin oleh Sekretaris;

pelayanan

seperti

Sekretariat

Desa

b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis; c. Unsur Wilayah, yaitu Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa. (5) Jumlah Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; (6) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua pola yaitu : a. Pola Minimal; b. Pola Maksimal.

(7) Penentuan pola sebagaimana dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

pada

ayat

(6),

wajib

a. jumlah penduduk; b. luas wilayah kerja; c. kemampuan keuangan Desa; d. keterjangkauan pelayanan; dan e. efektifitas serta efesiensi. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menentukan pola organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB III TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 3 (1) Kepala Desa berkedudukan s ebagai pelaksana penyelenggara Pemerintahan Desa. (2) Kepala Desa mempunyai tugas meyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

urusan

Pasal 4 Kepala Desa mempunyai wewenang : a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b. mengajukan rancangan Peraturan Desa; c. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; d. menetapkan Peraturan bersama BPD;

Desa

yang

telah

Desa

mendapatkan

mengenai

persetujuan

e. membina kehidupan masyarakat Desa; f.

membina perekonomian Desa;

g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h. mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; dan i.

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. Pasal 5

Kepala Desa mempunyai Kewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. d. melaksanakan kehidupan demokrasi. e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa. g. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan. h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik i. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa. j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. k. mendamaikan perselisihan masyarakat dan Desa. l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa. m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat. n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa. o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. p. membuat laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, membuat laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Pasal 6 (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf p, disampaikan melalui camat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan pada akhir masa jabatan. (2) Sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa wajib menyerahkan seluruh inventaris/kekayaan desa yang telah diinventarisir oleh instansi terkait. Pasal 7 Kepala Desa dilarang : a. Kepala Desa dilarang menjadi pimpinan partai politik dan pengurus salah satu Partai Politik; b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan Lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan; c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD; d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;

e. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain, yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menyalahgunakan wewenang; h. melanggar sumpah janji jabatan. Bagian Kedua Perangkat Desa Pasal 8 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Pasal 9 (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan memimpin Sekretariat Desa. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melaksanakan koordinasi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa berfungsi : a. melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan; b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa; c. melaksanakan administrasi keuangan; d. melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; e. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan; f. melaksanakan tugas Kepala Desa bila Kepala Desa berhalangan dan meninggalkan wilayah desa lebih dari 15 (lima belas) hari; g. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Desa. Pasal 10 (1) Unsur pelaksanaan teknis berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dibidang teknis tertentu yang berada di wilayah kerja. (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan potensi desa.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, unsur pelaksana teknis berkewajiban melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa. Pasal 11 (1) Unsur wilayah berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya. (2) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa. (3) Untuk mejalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Desa melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. BAB IV TATA KERJA PEMERINTAH DESA Pasal 12 Tata kerja Pemerintahan Desa dengan BPD lebih bersifat konsultatif dan koordinatif. BAB V PERANGKAT DESA Pasal 13 (1) Sekretaris Desa sesuai dengan kedudukannya diisi dari Pegawai Negeri Sipil memenuhi persyaratan : a. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat; b. mempunyai kemampuan dibidang teknis pemerintahan; c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran; d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan; e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati. Bagian Kedua Perangkat Desa Lainnya Pasal 14 (1) Yang dapat dicalonkan menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Indonesia;

c. berpendidikan paling redah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat (SLTP) dan/atau sederajat;

Pertama

d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran; e. tidak terganggu jiwanya; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; h. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa; i. tidak dalam status jabatan rangkap dalam Pemerintahan Desa. (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia tidak diperbolehkan diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya. (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa Lainnya berhak mendapatkan pembinaan oleh Kepala Desa. Pasal 15 (1) Kepala Desa mengumumkan secara tertulis/terbuka penerimaan bakal calon Kepala Urusan selama kurun waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan. (2) Bakal calon Kepala Urusan mengajukan surat permohonan beserta persyaratan administrasi lainnya kepada Kepala Desa. (3) Kepala Desa setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penelitian administrasi Calon Kepala Urusan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penutupan penjaringan. Pasal 16 Unsur pelaksana teknis adalah bagian dari Perangkat Desa Lainnya yang diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat untuk suatu bidang/ jenis pekerjaan tertentu dan memenuhi persyaratan. Pasal 17 (1) Kepala Desa mengumumkan secara tertulis atau terbuka penerimaan bakal calon pelaksana teknis dengan kurun waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diumumkan. (2) Kepala Desa melaksanakan penelitian terhadap persyaratan administrasi yang disampaikan oleh bakal calon pelaksana teknis. (3) Hasil penelitian persyaratan administrasi tersebut dipergunakan untuk menetapkan sekaligus mengumumkan calon pelaksana teknis di desa. Pasal 18 (1) Kepala Dusun adalah bagian dari perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk dalam bagian wilayah desa setempat yang memenuhi persyaratan.

(2) Pengangkatan Kepala Dusun tersebut mengedepankan prinsip musyawarah.

dilaksanakan

dengan

(3) Apabila prinsip musyawarah dalam pengangkatan Kepala Dusun tidak dapat disepakati, pengangkatan Kepala Dusun menjadi kewenangan Kepala Desa. Bagian Ketiga Penetapan Perangkat Desa Lainnya Pasal 19 (1) Perangkat Desa Lainnya diangkat oleh Kepala Desa. (2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, (3) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya disampaikan kepada BPD dan kepada Bupati melalui Camat. Bagian Keempat Masa Jabatan Perangkat Desa Lainnya Pasal 20 Perangkat Desa lainnya memegang jabatannya selama masih bisa bekerja dengan Kepala Desa dan tidak melanggar ketentuan dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Bagian Kelima Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Pasal 21 (1) Perangkat Desa yang tersangkut kasus tindak pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap di nonaktifkan dari jabatannya dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Selama Perangkat Desa di nonaktifkan maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Desa dengan jabatan rangkap. (3) Apabila berdasarkan hasil penyelidikan atau berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa tentang penonaktifan dan pengembalian yang bersangkutan dalam kedudukan semula sampai masa jabatannya berakhir. (4) Pemberhentian seorang atau lebih perangkat desa lainnya dilakukan apabila dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 22 (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugas dan kewajibannya dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya, Kepala Desa dapat mengangkat atau menunjuk pejabat pengganti dengan masa bakti paling lama 3 (tiga) bulan dan harus sudah diangkat pejabat definitif. (3) Bagi Perangkat Desa lainnya yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan status jabatan rangkap sampai terisi oleh perangkat desa lainnya yang definitif. Pasal 23 Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena : a. habis masa jabatannya; b. meninggal dunia; c. mengajukan permintaan berhenti sendiri d. tidak lagi memenuhi syarat; e. berakhir masa jabatannya dan telah diangkatnya perangkat desa lainnya yang baru; dan f.

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24

(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

dan

mengawasi

(2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; d. memberikan bimbingan, supervisi, dan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

konsultasi

pelaksanaan

e. melakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparat Pemerintah Desa dalam menyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa berkaitan dengan penetapan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; b. menfasilitasi teknis penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 24 Oktober 2011 BUPATI KEPULAUAN MERANTI, ttd IRWAN

Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 24 Oktober 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, ttd H. ZUBIARSYAH.MS, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19560712 198112 1 011 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR 12

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 12 TAHUN 201108 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I.

II.

UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di Desa perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan tujuan untuk Peningkatan Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan, Pembangunan dan kemasyarakatan khususnya dalam Pemberian Pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Derah tersebut merupakan Pedoman dalam Penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Desa. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Penentuan pola ditekankan pada jumlah penduduk yang kurang dari 4.000 jiwa dengan pola minimal dan jumlah penduduk lebih dari 4.000 jiwa dengan pola maksimal. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan urusan Pemerintah antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti Pembuatan Peraturan Desa, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Pembentukan Bumdes, kerja sama antar desa. Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa dan pasar desa. Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembinaan kehidupan Sosial Budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pedidikan, adat istidat. Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. . Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Untuk mendamaikan perselisihan, kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. . Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Pasal 6 Laporan penyelenggaraan pemdes adalah laporan semua kegiatan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup Pasal 17 Cukup Pasal 18 Cukup Pasal 19 Cukup Pasal 20 Cukup Pasal 21 Cukup Pasal 22 Cukup Pasal 23 Cukup Pasal 24 Cukup Pasal 25 Cukup Pasal 26 Cukup

jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 02

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 24 Oktober 2011 BUPATI KEPULAUAN MERANTI, ttd IRWAN

Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 24 Oktober 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, ttd H. ZUBIARSYAH.MS, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19560712 198112 1 011 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL,

SUDANDRI, SH Penata Tk.I Nip. 19730630 200003 1 004