SALINAN
BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 159 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS Menimbang : a.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kapuas;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 159 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kapuas.
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Mengingat
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
-24.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5258 );
7.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 1);
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 1);
11.
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 159 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 462);
-3MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 159 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 159 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kapuas ( Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 462 ) diubah sebagai berikut : 1.
Ketentuan ayat (2) dan ayat (3)Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi : Pasal 10 1.
2.
3.
4. 5.
6. 7. 2.
Membuat rencana operasional Sekretariat sesuai dengan rencana program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kapuas. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan meliputi pendistribusian surat-surat masuk termasuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP) kepada kepala bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Membagi tugas dan memberi petunjuk tentang ketatausahaan, pengelolaan pengarsipan surat, kepegawaian, penyusunan rencana dan program, keuangan, perlengkapan pengesahan dokumen kepegawaian serta urusan pelayanan umum lainnya. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan dan penyusunan rencana yang akan datang. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) dihapus, ayat (6)Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi : Pasal 15 1. Membuat rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana operasional Sekretariat dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2. dihapus.
-43. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai uraian tugas masing-masing. 4. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. 5. dihapus. 6. Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlakuMenelaah dan menyiapkan data keuangan sesuai dengan prosedur dan metode inventarisasi sebagai bahan penyiapan dan keakuratan data. 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara membandingkan antara rencana dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan dan rencana yang akan datang. 8. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan 3.
Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi : Pasal 17 1. Membuat rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian sesuai dengan rencana operasional Sekretariat dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran sesuai rencana. 3. Membagi tugas kepada bawahan tentang ketatausahaan, pengelolaan pengarsipan surat, pemeliharaan/ perlengkapan, kepegawaian, pelaksanaan pelantikan/sumpah janji jabatan, administrasi perjalanan dinas, menerima dan mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk diteruskan ke bidang Mutasi dan Pembinaan Aparatur, cuti/ijin, pengesahan dokumen kepegawaian serta urusan pelayanan umum lainnya sesuai uraian tugas masing-masing. 4. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. 5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. 6. Menelaah dan menyiapkan data umum, perlengkapan dan kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Kapuas sesuai dengan prosedur dan metode inventarisasi sebagai bahan penyiapan dan keakuratan data. 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dengan cara membandingkan antara rencana dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan dan penyusunan rencana yang akan datang
-58. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan 4.
Ketentuan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi : Pasal 19 1. Membuat rencana operasional Bidang Administrasi Kepegawaian sesuai dengan rencana program Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Administrasi Kepegawaian. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Administrasi Kepegawaian sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran sesuai dengan rencana. 3. Membagikan tugas Bidang Administrasi Kepegawaian kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing. 4. Memberi petunjuk kepada bawahan tentang pengelolaan data pegawai, melaksanakan pengadaan pegawai, dan proses sinkronisasi pengangkatan tenaga kontrak dan memproses usul pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. 5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Bidang Administrasi Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Administrasi Kepegawaian dengan cara membandingkan antara rencana dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan dan rencana yang akan datang. 7. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Administrasi Kepegawaian sesuai prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
5.
Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi : Pasal 22 1. Membuat rencana kegiatan Sub Bidang Data Pegawai sesuai dengan rencana operasional Bidang Administrasi Kepegawaian dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data Pegawai sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. 3. Membagi tugas kepada bawahan untuk pengelolaan data pegawai, penyusunan DUK, Nominatif Pegawai, Bezzeting Pegawai, mengelola SIMPEG, dan proses sinkronisasi pengangkatan tenaga kontrak sesuai uraian tugas masingmasing. 4. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Data Pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
-65. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Data Pegawai sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 6. Menelaah dan menyiapkan data pegawai sesuai dengan prosedur dan metode inventarisasi sebagai bahan penyiapan dan keakuratan data. 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Data Pegawai dengan cara membandingkan antara rencana dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan dan rencana yang akan datang. 8. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data Pegawai sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan 6． Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi : Pasal 26 1.
2. 3.
4. 5. 6.
7. 8.
Membuat rencana operasional Bidang Pengembangan sesuai dengan rencana program Badan Kepegawaian Pendidikan da Pelatihan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengembangan. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran sesuai dengan rencana. Membagikan tugas kepada bawahan untuk pelaksanaan pengembangan pegawai, proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan instansi pemerintah, dan memproses usul pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pembebasan dalam jabatan struktural maupun fungsional, memproses inpassing dalam jabatan dan tunjangan jabatan fungsional, meningkatkan kesejahteraan pegawai, mengusul Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu), mengusulkan Taspen, mengusulkan Tabungan Perumahan (TAPERUM), membantu BPJS dalam pelaksanaan JKN-KIS, memproses penetapan kecelakaan kerja dan mengusulkan penghargaan Satya Lencana Karya Setya sesuai uraian tugas masing-masing. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan dengan cara membandingkan antara rencana dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan dan rencana yang akan datang. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
-77.
Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi : Pasal 33 1. Membuat rencana operasional Bidang Mutasi dan Pembinaan Aparatur sesuai dengan rencana program Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Mutasi dan Pembinaan Aparatur . 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Pembinaan Aparatur sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran sesuai dengan rencana. 3. Menghimpun hasil penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan membagikan tugas Bidang Mutasi dan Pembinaan Aparatur kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing. 4. Memberi petunjuk kepada bawahan tentang penyelesaian usul Mutasi Pegawai dan Pembinaan Aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. 5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Bidang Mutasi dan Pembinaan Aparatur sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Mutasi dan Pembinaan Aparatur dengan cara membandingkan antara rencana dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan dan rencana yang akan datang. 7. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Pembinaan Aparatur sesuai prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
8.
Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut : Pasal 42 Sub. Bidang Pelatihan Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas merumuskan kegiatan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengarahkan tugas pengiriman peserta Diklatpim Tk. II, Diklatpim Tk. III, dan Diklatpim Tk.IV, dan pengiriman Prajabatan Golongan III, dan Golongan II, sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
9. Ketentuan ayat (3) Pasal 43 diubah, sehingga sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut : Pasal 43 1.
Membuat rencana kegiatan Sub Bidang Pelatihan Jabatan sesuai dengan rencana operasional Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
-82. 3.
4.
5. 6. 7.
8. 9.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelatihan Jabatan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran sesuai rencana. Membagi tugas kepada bawahan tentang tugas pengiriman, monitoring dan evaluasi peserta Diklatpim Tk. II, Diklatpim Tk. III,dan Diklatpim Tk. IV, pengirimasn Prajabatan CPNS Golongan III, dan Golongan II, sesuai uraian tugas masingmasing. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pelatihan Jabatan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pelatihan Jabatan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menelaah dan menyiapkan data Pelatihan Jabatan sesuai dengan prosedur dan metode inventarisasi sebagai bahan penyiapan dan keakuratan data. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pelatihan Jabatan dengan cara membandingkan antara rencana dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan dan rencana yang akan datang. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelatihan Jabatan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
10. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut : Pasal 44 Sub Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas merumuskan kegiatan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengarahkan tugas pelatihan teknis dan fungsional pengiriman peserta ujian dinas Tk. I dan II, menyelenggarakan ujian penyesuaian ijazah, pengelolaan administrasi tugas belajar, ijin belajar, penerimaan calon mahasiswa pendidikan kedinasa 11. Ketentuan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut : Pasal 45 1. Membuat rencana kegiatan Sub Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional sesuai dengan rencana operasional Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran sesuai rencana.
-93. Membagi tugas kepada bawahan tentang tugas Sub. Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional, pengiriman peserta ujian dinas Tk.I dan II, menyelenggarakan ujian penyesuaian ijazah, pengelolaan administrasi tugas belajar, ijin belajar, penerimaan calon mahasiswa pendidikan kedinasan. 4. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. 5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Menelaah dan menyiapkan data Pelatihan Teknis dan Fungsional sesuai dengan prosedur dan metode inventarisasi sebagai bahan penyiapan dan keakuratan data. 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional dengan cara membandingkan antara rencana dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan dan rencana yang akan datang. 8. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Teknis dan Fungsional sesuai prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- 10 -
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. Ditetapkan di Kuala Kapuas Pada tanggal 27 Juli 2016 BUPATI KAPUAS ttd BEN BRAHIM S BAHAT
Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 27 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS ttd RIANOVA BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2016 NOMOR 30
- 11 -
