BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (6) Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan; c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu adanya pengaturan di daerah terkait kebijakan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016; 1
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7);
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.
Bupati adalah Bupati Cilacap.
3.
Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Cilacap yang dipimpin oleh camat.
4.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Cilacap.
5.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara demokratis.
8.
Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
9.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 12. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.
3
BAB II PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN Pasal 2 Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016 dihitung dengan cara sebagai berikut: a. W = AD + AF Keterangan : W = Dana Desa setiap Desa AD = Alokasi Dasar sebesar Rp. 565.640.000,AF = Alokasi Formulasi dengan perhitungan : AF = {(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DDkab-ADkab) Keterangan: AF = Alokasi Formulasi Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan DDkab = Rp. 181.985.398.000,ADkab = Rp. 565.640.000,- x 269 = Rp. 152.157.160.000,b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pasal 3 Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 4 Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III PENYALURAN Pasal 5 (1)
Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
4
(2)
Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
(3)
Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap: a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
(4)
Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa se-Kabupaten menyampaikan kepada Bupati: a. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
(5)
Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati dan telah digunakan minimal 50% (lima puluh per seratus).
(6)
Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa. BAB IV PRIORITAS DANA DESA Pasal 6
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Pasal 7 (1)
Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi prioritas kegiatan, anggaran, dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
(2)
Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
(3)
Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa Pasal 8
(1)
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi: a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; 5
(2)
c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau d. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pasal 9
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa. Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pasal 10 Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain: a. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan; b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa; d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Center); e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa; f.
dukungan terhadap kegiatan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
pengelolaan
Hutan/Pantai
Desa
dan
g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
6
Pasal 11 Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan. Pasal 12 Model Tipologi dan Prioritas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 13 Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa Pasal 14 Penggunaan belanja pada Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2016. Pasal 15 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 90 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Pasal 16 (1)
Dalam hal jumlah Dana Desa yang disalurkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, untuk diinformasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan perubahannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.
(2)
Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicatat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
7
BAB VI LAPORAN REALISASI DANA DESA Pasal 17 (1)
Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
(2)
Penyampaian laporan realisasi penggunaan dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Dana
Desa
sebagaimana
a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I. (3)
Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
(4)
Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 18
(1)
Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di rekening kas Desa ditemukan sisa Dana Desa di rekening kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) Bupati: a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di rekening kas desa tersebut: dan/atau b. meminta aparat pemeriksaan.
pengawas
fungsional
daerah
untuk
melakukan
(2)
Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
(3)
Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa.
(4)
Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.
8
BAB VIII SANKSI Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Pasal 19 (1)
Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal : a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan (5); b. terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud Pasal 18; dan/atau c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2)
Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
(3)
Dalam hal Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
(4)
Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di rekening kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
(5)
Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II. Pasal 20
(1)
Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal : a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a telah diterima; dan b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2)
Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Sisa Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
(3)
Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(4)
Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
9
Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa Pasal 21 (1)
Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki Sisa Dana Desa di rekening kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
(2)
Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
(3)
Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 26 Mei 2016 BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 26 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016 NOMOR 45
10
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2016 RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016 No. Nama Desa (1) (2) I KECAMATAN KEDUNGREJA 1 TAMBAKREJA 2 BUMIREJA 3 CIKLAPA 4 KEDUNGREJA 5 TAMBAKSARI 6 REJAMULYA 7 SIDANEGARA 8 KALIWUNGU 9 JATISARI 10 BANGUNREJA 11 BOJONGSARI II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
KECAMATAN KESUGIHAN MENGANTI SLARANG KESUGIHAN KALISABUK KARANGKANDRI KURIPAN DONDONG PLANJAN CIWUNI KARANGJENGKOL KELENG PESANGGRAHAN BULUPAYUNG KURIPAN KIDUL JANGRANA KESUGIHAN KIDUL
III 1 2 3 4 5 6
KECAMATAN ADIPALA WELAHAN WETAN GLEMPANGPASIR PEDASONG KARANGBENDA KARANGANYAR BUNTON
JUMLAH DANA DESA (3) 655.551.000 672.603.000 711.009.000 715.790.000 708.668.000 686.803.000 698.496.000 684.768.000 669.408.000 682.021.000 669.479.000 694.199.000 670.079.000 652.780.000 724.009.000 643.126.000 676.685.000 681.123.000 672.803.000 637.698.000 713.252.000 656.896.000 626.347.000 656.224.000 655.912.000 678.456.000 667.618.000 657.593.000 666.208.000 612.456.000 626.319.000 643.304.000 668.182.000 11
No. (1) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nama Desa (2) WLAHAR PENGGALANG ADIPALA ADIREJA KULON ADIREJA WETAN ADIRAJA DOPLANG KALIKUDI KARANGSARI GOMBOLHARJO
IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KECAMATAN BINANGUN JATI KEPUDANG JEPARA KULON WIDARAPAYUNG KULON JEPARA WETAN BANGKAL BINANGUN WIDARAPAYUNG WETAN ALANGAMBA PASURUHAN SIDAURIP PAGUBUGAN PESAWAHAN KEMOJING KARANGNANGKA SIDAYU PAGUBUGAN KULON
V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KECAMATAN NUSAWUNGU KARANGTAWANG KARANGPAKIS BANJARSARI JETIS BANJAREJA KEDUNGBENDA KLUMPRIT KARANGSEMBUNG PURWODADI NUSAWANGKAL KARANGPUTAT BANJARWARU DANASRI KIDUL NUSAWUNGU DANASRI LOR DANASRI SIKANCO
JUMLAH DANA DESA (3) 665.227.000 679.677.000 709.353.000 620.148.000 643.615.000 667.390.000 639.839.000 657.469.000 673.720.000 655.560.000 634.074.000 624.823.000 663.672.000 650.206.000 706.531.000 628.856.000 637.919.000 652.251.000 640.436.000 654.166.000 688.942.000 650.384.000 663.904.000 618.134.000 617.477.000 645.242.000 649.370.000 660.340.000 674.067.000 677.677.000 709.261.000 657.553.000 646.926.000 650.437.000 660.471.000 628.030.000 632.801.000 650.477.000 662.533.000 643.881.000 623.757.000 643.854.000 635.707.000 655.524.000
12
No.
Nama Desa
JUMLAH DANA DESA
(1)
(2)
(3)
VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KECAMATAN KROYA SIKAMPUH PEKUNCEN AYAMALAS PESANGGRAHAN KROYA KARANGMANGU PUCUNG KIDUL MERGAWATI PUCUNG LOR BAJING GENTASARI KEDAWUNG MUJUR BUNTU KARANGTURI BAJING KULON MUJUR LOR
VII KECAMATAN MAOS 1 KARANGKEMIRI 2 KARANGRENA 3 MAOS KIDUL 4 MAOS LOR 5 KALIJARAN 6 MERNEK 7 PANISIHAN 8 GLEMPANG 9 KARANGREJA 10 KLAPAGADA VIII KECAMATAN JERUKLEGI 1 TRITIH WETAN 2 SUMINGKIR 3 JERUKLEGI WETAN 4 BREBEG 5 JERUKLEGI KULON 6 CILIBANG 7 MANDALA 8 KARANGKEMIRI 9 JAMBUSARI 10 PRAPAGAN 11 SAWANGAN 12 CITEPUS 13 TRITIH LOR
662.173.000 682.990.000 684.912.000 641.173.000 663.051.000 680.970.000 659.390.000 678.009.000 657.843.000 666.905.000 737.206.000 703.591.000 676.264.000 639.513.000 652.569.000 681.670.000 643.685.000 643.560.000 669.373.000 648.857.000 656.415.000 630.586.000 638.048.000 639.609.000 648.695.000 605.795.000 619.015.000 683.243.000 651.640.000 667.145.000 677.455.000 744.077.000 631.305.000 627.262.000 664.498.000 695.805.000 660.548.000 664.803.000 663.095.000 686.365.000 13
No.
Nama Desa
JUMLAH DANA DESA
(1)
(2)
(3)
IX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KECAMATAN KAWUNGANTEN GRUGU BRINGKENG UJUNGMANIK KUBANGKANGKUNG BOJONG MENTASAN KALIJERUK KAWUNGANTEN SARWADADI KAWUNGANTEN LOR BABAKAN SIDAURIP
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KECAMATAN GANDRUNGMANGU GANDRUNGMANGU GANDRUNGMANIS CISUMUR KARANGANYAR CINANGSI KARANGGINTUNG RUNGKANG SIDAURIP GINTUNGREJA LAYANSARI BULUSARI MUKTISARI WRINGINHARJO KERTAJAYA
XI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KECAMATAN SIDAREJA TINGGARJAYA SIDAREJA SIDAMULYA KUNCI KARANGGEDANG PENYARANG TEGALSARI MARGASARI GUNUNGREJA SUDAGARAN
XII KECAMATAN KARANGPUCUNG 1 CIDADAP 2 PANGAWAREN 3 GUNUNGTELU 4 SINDANGBARANG
654.953.000 673.853.000 762.045.000 733.286.000 781.356.000 721.905.000 720.805.000 721.807.000 714.977.000 672.719.000 634.281.000 657.676.000 719.786.000 733.532.000 735.599.000 712.776.000 695.361.000 778.610.000 660.929.000 702.567.000 692.568.000 754.977.000 736.745.000 753.941.000 692.419.000 704.361.000 698.848.000 656.457.000 635.092.000 715.039.000 687.418.000 705.119.000 666.645.000 729.177.000 638.033.000 668.252.000 665.732.000 669.684.000 717.966.000 727.205.000 14
No.
Nama Desa
JUMLAH DANA DESA
(1)
(2)
(3)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KARANGPUCUNG CIPOROS TAYEM BENGBULANG SURUSUNDA BABAKAN CIRUYUNG PAMULIHAN TAYEM TIMUR SIDAMULYA
XIII KECAMATAN CIMANGGU 1 PANIMBANG 2 BANTARMANGU 3 BANTARPANJANG 4 CIMANGGU 5 CILEMPUYANG 6 NEGARAJATI 7 CISALAK 8 CIBALUNG 9 KARANGSARI 10 KUTABIMA 11 PESAHANGAN 12 CIJATI 13 KARANGREJA 14 REJODADI 15 MANDALA XIV KECAMATAN MAJENANG 1 PAHONJEAN 2 SALEBU 3 CIBEUNYING 4 JENANG 5 SINDANGSARI 6 CILOPADANG 7 BENER 8 BOJA 9 UJUNGBARANG 10 PENGADEGAN 11 SEPATNUNGGAL 12 SADABUMI 13 SADAHAYU 14 MULYADADI 15 PADANGJAYA 16 PADANGSARI 17 MULYASARI
705.303.000 738.691.000 654.067.000 669.989.000 683.407.000 670.493.000 629.292.000 672.593.000 683.267.000 635.207.000 675.253.000 689.959.000 723.546.000 709.365.000 669.684.000 686.207.000 707.425.000 708.698.000 761.369.000 691.850.000 658.408.000 690.179.000 746.138.000 682.668.000 699.625.000 803.662.000 756.480.000 691.090.000 746.694.000 683.910.000 671.501.000 659.515.000 712.635.000 682.783.000 655.349.000 622.628.000 672.648.000 664.137.000 660.071.000 710.750.000 722.621.000 718.623.000 15
No.
Nama Desa
JUMLAH DANA DESA
(1)
(2)
(3)
XV KECAMATAN WANAREJA 1 TARISI 2 BANTAR 3 WANAREJA 4 LIMBANGAN 5 MALABAR 6 MAJINGKLAK 7 MADURA 8 TAMBAKSARI 9 PALUGON 10 CIGINTUNG 11 JAMBU 12 ADIMULYA 13 SIDAMULYA 14 CILONGKRANG 15 PURWASARI 16 MADUSARI XVI KECAMATAN DAYEUHLUHUR 1 PANULISAN 2 MATENGGENG 3 CIWALEN 4 DAYEUHLUHUR 5 HANUM 6 DATAR 7 BINGKENG 8 BOLANG 9 KUTAAGUNG 10 CIJERUK 11 CILUMPING 12 SUMPINGHAYU 13 PANULISAN BARAT 14 PANULISAN TIMUR XVII KECAMATAN SAMPANG 1 KARANGTENGAH 2 BRANI 3 SAMPANG 4 SIDASARI 5 PAKETINGAN 6 KETANGGUNG 7 NUSAJATI 8 KARANGJATI 9 PABERASAN 10 KARANGASEM
686.749.000 698.939.000 703.270.000 740.974.000 690.801.000 676.865.000 739.257.000 627.734.000 649.239.000 647.804.000 677.195.000 735.186.000 678.535.000 656.776.000 642.845.000 666.290.000 646.608.000 647.863.000 676.562.000 680.046.000 652.550.000 655.420.000 650.519.000 645.881.000 626.295.000 637.979.000 639.668.000 641.165.000 659.819.000 681.334.000 678.496.000 620.294.000 626.692.000 631.066.000 621.645.000 605.687.000 645.221.000 651.245.000 618.072.000 640.631.000 16
No.
Nama Desa
JUMLAH DANA DESA
(1)
(2)
(3)
XVIII KECAMATAN CIPARI 1 CARUY 2 SEGARALANGU 3 PEGADINGAN 4 CISURU 5 CIPARI 6 SERANG 7 MULYADADI 8 MEKARSARI 9 KUTASARI 10 KARANGREJA 11 SIDASARI XIX KECAMATAN PATIMUAN 1 PATIMUAN 2 RAWAAPU 3 SIDAMUKTI 4 PURWADADI 5 CINYAWANG 6 BULUPAYUNG 7 CIMRUTU XX KECAMATAN BANTARSARI 1 BINANGUN 2 BANTARSARI 3 CIKEDONDONG 4 KEDUNGWADAS 5 CITEMBONG 6 KAMULYAN 7 RAWAJAYA 8 BULAKSARI XXI KECAMATAN KAMPUNGLAUT 1 UJUNGGAGAK 2 UJUNGALANG 3 PANIKEL 4 KLACES Total
685.835.000 775.741.000 682.620.000 668.885.000 693.601.000 671.202.000 689.323.000 683.128.000 683.466.000 683.196.000 704.873.000 683.375.000 694.714.000 688.606.000 659.388.000 724.024.000 716.934.000 660.178.000 743.749.000 760.329.000 637.384.000 635.173.000 638.895.000 807.649.000 731.357.000 811.494.000 702.768.000 713.131.000 701.582.000 654.646.000 181.985.398.000 BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI
17
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016 MODEL, TIPOLOGI, DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016 Tipologi
:
Desa Daratan/Hamparan, Berkembang
Industri,
Pertanian
dan
Perkebunan,
Bidang
Kegiatan
Tujuan
1
2
3
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman
1. Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan Desa -
Meningkatkan kualitas jalan Desa
2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier
Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan
-
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
Memudahkan distribusi perkebunan
Menjaga bangunan irigasi
akses hasil
kualitas saluran
3. Pembangunan pusat pembibitan Desa
Mendorong pengembangan pusat pembibitan Desa
-
Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan
-
Pengadaan gedung baru/ pemeliharaan Poskesdes/ Polindes
-
Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
1. Pembangunan/ pemeliharaan Poskesdes/ Polindes
18
1
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi
2
3
2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/ Polindes
Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan
-
Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/ promosi kesehatan masyarakat desa
1. Pembangunan gedung PAUD/TK
Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/ usia dini
2. Pembangunan sanggar belajar/ perpustakaan untuk anak dan remaja
Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja
3. Penyediaan buku perpustakaan bagi masyarakat Desa
Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat Desa
4. Penyediaan peraturan perundang-undangan bagi Aparatur Pemerintah Desa
Mencukupi kebutuhan pemahaman tentang peraturan perundangundangan bagi Aparatur Pemerintah Desa
1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/ jagung hasil pertanian Desa
Memudahkan akses petani padi/ jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/ jagung
-
2. Pengadaan pupuk
Mengurangi produksi pengolahan pertanian
biaya tinggi hasil
kompos/ -
Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang
-
Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan
19
1 5. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup
6. Penyediaan dan pemenuhan air bersih Desa
2
3
1. Membangun sumur resapan/embung
Menjaga keberlanjutan air permukaan
-
Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah
2. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah Desa
Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah Desa;
-
Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga
-
Memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Desa
2. Pengadaan air untuk pertanian
Mencukupi kebutuhan air untuk pengairan pertanian
3. Membangun penampungan bersih Desa
-
Mencukupi dan menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat Desa
1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ ukiran kayu, anyaman bambu/ daun, dll)
Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan
1. Pengadaan sumur bor
air
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa B. Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, prmodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan
Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
20
1
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesaBUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa
2
3
2. Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama Desa dengan perusahaan
Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dan tentang hak-hak buruh
Business -
Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa
2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa
Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa
-
Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi Desa
1. Musyawarah/ rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya
Merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa
2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian
1. Pelatihan Desa
paralegal -
Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan
2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga
Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di Desa
1. Workshop Plan
21
1 5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
2
3
1. Bazar produk kerajinan tangan/ produk industri rumah tangga
Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar
2. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga
Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa
1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi
Pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga
2. Percontohan instalasi dan pusat/ ruang belajar teknologi tepat guna
Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa
BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI
22
