BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Cilacap Nomor 133 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 133 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut :
1.
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Usulan hibah disampaikan secara tertulis oleh pemerintah, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dengan format usulan yang disyaratkan. (2) SKPD/Unit Kerja menerima dan mencatat usulan hibah. (3) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang dan/atau berupa barang. (4) Usulan permohonan hibah dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan. (5) Kelengkapan persyaratan permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : Permohonan dalam bentuk proposal yang diusulkan oleh penerima hibah diketahui oleh Kepala Desa/Lurah serta Camat dengan dilampiri : a. RAB yang menunjukan volume; b. gambar teknis/gambar rencana; c. dokumentasi/foto lokasi (nol persen); d. foto copy rekening penerima hibah pada PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Cilacap untuk hibah berupa uang; e. mencantumkan alamat lengkap dan nomor telepon/HP; f. akta notaris tentang pendirian lembaga, badan, organisasi kemasyarakatan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI; g. surat keterangan telah terdaftar di Badan Kesbangpol.
2.
Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 2 ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut : Pasal 24 (1) Penerima hibah berupa uang atau barang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati Cilacap melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD/Unit Kerja terkait. (2) Penerima hibah berupa barang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD/kepala unit kerja. (3) Laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. (5) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. laporan penggunaan hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. foto-foto kegiatan. (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. (7) Penerima hibah yang belum melaksanakan kegiatan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan tanggal 10 Januari tahun berikutnya akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (8) Penerima hibah yang masih mempunyai sisa pada rekening sampai dengan tanggal 31 Desember agar membuat permohonan penggunaan dana pada tahun berikutnya.
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 8 Juli 2015 BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 8 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 65
