BUPATI CILACAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Cilacap serta dalam rangka menggali potensi sumber: sumber pendapatan asli daerah (PAD), dipandang perlu adanya tambahan modal dalam bentuk Penyertaan Modal •Daerah Kabupaten Cilacap kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Cilacap; b.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan • Negara, menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah ditetapkan dengn peraturan daerah;
Mengingat
:
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Cilacap;
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
Dasar
Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121 Seri E); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Apotek Cahaya Husada Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 27 Seri D); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 1 Seri D); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Indah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN CILACAP. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 2. Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap. 5. Bupati adalah Bupati Cilacap. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap. 7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) Kabupaten Cilacap baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak lainnya. 8. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap. 10. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya yang melakukan usaha dimana seluruh maupun sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Indah, Perusahaan Daerah Apotek Cahaya Husada, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Cilacap dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kesugihan dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. BPD Jateng). 11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
BAB 11 TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 2 Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk: a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/ pelanggan; b. meningkatkan modal kerja guna pengembangan usaha perusahaan; C. meningkatkan kemampuan operasional perusahaan; d. meningkatkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); e. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
BAB 111 TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 3 (1)
Tata Cara pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk setoran uang tunai milik pemerintah daerah. BAB IV PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 4
Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk setoran uang tunai kepada PDAM, PD. Percetakan Grafika Indah, PD. Apotek Cahaya Husada, PD. BPR BKK Cilacap, PD. BKK Kesugihan dan PT. BPD Jateng. Bagian Kesatu PDAM Paragraf 1 Jumlah Penyertaan Modal Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal kepada PDAM pada tahun 2012 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah). (2) Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. setoran tunai sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah). b. setoran tunai dalam rangka mendukung Program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebesar Rp 3. 500 . 000 . 000 ,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah). (3) Penyertaan modal daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntanbel melalui mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Penerimaan Hibah yang berasal dari Kegiatan Program Hibah Air Minum oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok lainlain pendapatan yang sah pada APBD Kabupaten Cilacap.
Paragraf 2 Modal PDAM Pasal 6 (1)
Modal PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 49.708.547. 168,00 (Empat puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan rupiah). (2) Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), maka jumlah modal PDAM menjadi sebesar Rp 54.708.547. 168,00 (Lima puluh empat milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan rupiah). Bagian Kedua PD Percetakan Grafika Indah Pasal 7
Pemerintah daerah menyertakan modal kepada PD. Percetakan Grafika Indah untuk tahun 2012 sebesar Rp 347.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Bagian Ketiga PD Apotek Cahaya Husada Pasal 8 Pemerintah daerah menyertakan modal kepada PD. Apotek Cahaya Husada untuk tahun 2012 sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratusjuta rupiah). Bagian Keempat PD BPR BKK CILACAP Pasal 9 (1) Modal dasar PD. BPR BKK CILACAP adalah sebesar Rp 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah) dengan komposisi sebagai berikut: a. pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 15.300.000.000,00 (Lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) atau 5 1,00 %. b. pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar Rp 14.700.000.000,00 (Empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atau 49,00 %. (2) Modal disetor PD. BPR BKK CILACAP sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 adalah sebesar Rp 16.420.010.000,00 (Enam belas milyar empat ratus dua puluh juta sepuluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut: a. pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 10.200.000.000 2 00 (Sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) atau 62,12 %. b. pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar Rp 6.220.010.000,00 (Enam milyar dua ratus dua puluh juta sepuluh ribu rupiah) atau 37,88 %. (3) Kekurangan modal disetor Pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar Rp 8.479.990.000,00 (Delapan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). (4) Penyertaan modal pada PD. BPR BKK Cilacap adalah sebesar Rp 8.479.990.000,00 (Delapan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a. tahun 2012 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah). b. tahun 2013 sebesar Rp 3.479.990.000,00 (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(5) Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka jumlah modal PD. BPR BKK CILACAP sampai dengan 31 Desember 2013 menjadi sebesar Rp 14.700.000.000,00 (Empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah). Bagian Kelima PD BKK KESUGIHAN Pasal 10 (1) Modal dasar PD. BKK KESUGIHAN adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) dengan komposisi sebagai berikut: a. pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 5. 100.000.000,00 (Lima milyar seratus juta rupiah) atau 5 1,00 %. b. pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar Rp 4.900.000.000,00 (Empat milyar sembilan ratus juta rupiah) atau 49,00 %. (2) Modal disetor PD. BKK KESUGIHAN sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 adalah sebesar Rp 3.950.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut: a. pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau 56,96 %. b. pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar 1 .700.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) atau 43,04 %. (3) Kekurangan modal disetor Pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar Rp 3.200.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus juta rupiah). (4) Penyertaan modal pada PD. BKK Kesugihan adalah sebesar Rp 3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a. tahun 2012 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah). b. tahun 2013 sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah). (5) Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka jumlah modal PD. BKK KESUGIHAN sampai dengan 31 Desember 2013 menjadi sebesar Rp 4.900.000.000,00 (Empat milyar sembilan ratus juta rupiah). (6) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum PD. BKK KESUGIHAN menjadi PD. BPR BKK KESUGIHAN maka seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cilacap yang telah disetorkan kepada PD. BKK KESUGIHAN tetap berlaku dan dianggap sah. Bagian Keenam PT. BPD JATENG Pasal 11 (1)
(2) (3)
Modal disetor Pemerintah Kabupaten Cilacap pada PT. BPD Jateng sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 17.703.000.000,00 (Tujuh belas milyar tujuh ratus tigajuta rupiah). Pemerintah Kabupaten Cilacap menambah penyertaan modal kepada PT. BPD Jateng untuk tahun 2012 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah). Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah modal PT. BPD Jateng sampai dengan 31 Desember 2012 menjadi sebesar Rp 21.703.000.000,00 (Dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga juta rupiah).
Pasal 12 Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. BABV KEWAJIBAN BADAN USAHA MILIK DAERAH Pasal 13 (1)
(2)
(3)
(4)
Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, kepada PDAM diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, kepada PD. Percetakan Grafika Indah diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan jasa/barang cetakan kepada konsumen. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan masyarakat, kepada PD. Apotek Cahaya Husada diwajibkan meningkatkan pelayanan di bidang kefarmasian. Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, kepada PD. BPR CILACAP, PD. BKK KESUGIHAN dan PT. BPD Jateng diwajibkan untuk: a. memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta koperasi; b. mendorong serta menumbuhkembangkan UMKM dan koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi; c. memaksimalkan penyaluran modal untuk mendorong pelaku usaha.
Pasal 14 (1)
(2)
Kewajiban Badan Usaha Milik Daerah atas laba bersih atau hasil usaha penyertaan modal daerah selama tahun anggaran berjalan yang menjadi hak pemerintah daerah harus disetorkan ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berikutnya sebagai penerimaan Daerah. Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perhitungannya berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 15 (1) (2)
Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan umum dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah. Pejabat yang ditunjuk mewakili pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
BAB vII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh penyertaan modal yang telah disetorkan kepada BUMD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah.
Pasal 17 Dalam hal terjadi perubahan bentuk perusahaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyertaan modal tetap berlaku dan dianggap sah.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.
Ditetapkan di Cilacap pada tanggal
1 7 DEC 2012
BUPATI LACAP, BUPATI C CILACAP,
cap ttd TATTOSUWARTO SUWAR O PAMUJI PAMUJI TATTO Diundangkan di Cilacap pada tanggal
17 DEC 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH kH P1 KABUPATEN CILACAP Asisten Pemerintahan, cap ttd SUTARJO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMORf26TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN CILACAP I. PENJELASAN UMUM Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan usaha lain yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Cilacap, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Cilacap harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.
H. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukupjelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR
92
