BUPATI CILACAP PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Cilacap guna mewujudkan peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan, diperlukan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap; b. bahwa penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut pada huruf a, telah diatur dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 115 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap; c. bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 115 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurup b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 62); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN CILACAP. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 4. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh penyelenggara jaminan kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap. 5. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah seluruh masyarakat miskin non Jamkesmas di Kabupaten Cilacap yang belum memiliki jaminan kesehatan lain dan terdaftar dalam data kepesertaan Jamkesda. 6. Masyarakat miskin non Jamkesmas adalah masyarakat miskin yang tidak dijamin Jamkesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Cilacap. 7. Kartu Peserta adalah kartu yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah kabupaten Cilacap. 8. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah adalah organisasi pengelola Jamkesda yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Cilacap.
9. 10. 11. 12.
13.
Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan. Pemberi Pelayanan Kesehatan 1 yang selanjutnya disebut PPK 1 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat dasar yaitu UPT Puskesmas dan jaringannya. Pemberi Pelayanan Kesehatan 2 yang selanjutnya disebut PPK 2 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama meliputi Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah. Pemberi Pelayanan Kesehatan 3 yang selanjutnya disebut PPK 3 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik Lanjutan yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut meliputi Rumah Sakit Kelas B dan Kelas A yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pasien adalah Peserta Jamkesda yang menerima layanan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan. BAB II ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2 Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan dan terdaftar dalam data kepesertaan Jamkesda Kabupaten Cilacap. Pasal 3 Tujuan Jamkesda adalah untuk: a. melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Cilacap; b. mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan; c. menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu; d. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap; e. meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di UPT Puskesmas dengan rawat inap; f. meningkatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut dan rujukan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit ; g. terselenggarakannya pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara optimal. BAB III PENYELENGGARAAN JAMKESDA Bagian Kesatu Kepesertaan Paragraf 1 Sasaran Pasal 4 Sasaran kepesertaan Jamkesda adalah masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Paragraf 2 Pendataan Pasal 5 berdasarkan pendataan/basis
(1) Kepesertaan Jamkesda data dari tahun sebelumnya. (2) Pendataan kepesertaan Jamkesda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk basis data.
Paragraf 3 Mekanisme Pendataan Pasal 6 (1) Pendataan kepesertaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan, dengan melibatkan bidan di desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan. (2) Kriteria Pendataan kepesertaan Jamkesda adalah masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam kepesertaan Jamkesmas atau jaminan sosial lainnya yang mempunyai satu atau lebih dari 12 (dua belas) kriteria untuk menentukan keluarga/rumah tangga miskin, yaitu : a. mempunyai penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan rutin seperti : Kanker, thalasemia, gagal ginjal, strok, gangguan jiwa, Diabethus melitus, dan serotis hepatis; b. luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang; c. jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah; d. jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. e. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain; f. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. g. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan; h. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah; i. hanya sanggup makan satu /dua kali dalam sehari; j. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik; k. sumber penghasilan keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan; l. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, termak, kapal motor, atau barang modal lainnya. (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan di kantor Desa/Kelurahan untuk diklarifikasi selama 7 (tujuh) hari. (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Kepala Desa/Lurah. Pasal 7 Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati Cilacap melalui Camat untuk ditetapkan sebagai peserta Jamkesda. Paragraf 4 Penetapan dan Validasi Data Kepesertaan Penetapan peserta Jamkesda melalui: a. b. c. d.
Pasal 8
inventarisasi data peserta meliputi Nomor Induk Kependudukan, nama peserta, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, pekerjaan, alamat tempat tinggal; verifikasi kepesertaan Jamkesda dilakukan untuk memastikan kebenaran status kepesertaan; data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan sebagai peserta Jamkesda oleh Bupati; peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d sebagai bahan/ data dasar untuk diterbitkan Kartu Peserta Jamkesda dengan nama “Kartu Cilacap Sehat”.
Pasal 9 Validasi kepesertaan Jamkesda dilakukan paling lambat setiap 3 (tiga) tahun sekali. Paragraf 5 Pendaftaran susulan/penggantian peserta Jamkesda Pasal 10 (1) Kartu Jamkesda pada peserta Jamkesda yang telah meninggal dunia, pindah keluar wilayah Kabupaten Cilacap atau sebab lainnya tidak dapat dipergunakan oleh orang lain. (2) Usulan penggantian kepesertaan Jamkesda kepada masyarakat miskin lain dapat dilakukan melalui usulan dari Kepala Desa/Lurah melalui Camat kepada Bupati Cilacap. (3) Persyaratan usulan penggantian peserta Jamkesda sebagai berikut : a. Surat usulan dari Kepala Desa/Lurah melalui Camat. b. Kartu kepesertaan Jamkesda asli yang akan digantikan. c. Surat keterangan kematian, apabila peserta Jamkesda yang akan digantikan meninggal dunia. d. Surat keterangan pindah, apabila peserta Jamkesda yang akan digantikan pindah keluar wilayah Kabupaten Cilacap. e. Surat pernyataan pelimpahan, apabila peserta Jamkesda yang akan digantikan memberikan kepesertaannya kepada masyarakat miskin lain. f. Foto copi KTP calon peserta Jamkesda yang akan menggantikan g. Foto copi KK calon peserta Jamkesda yang akan menggantikan Bagian Kedua Pembiayaan Paragraf 1 Penganggaran Pasal 11 Penganggaran Jamkesda dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap. Pasal 12 Pembiayaan Jamkesda Kabupaten Cilacap dialokasikan dalam anggaran kelompok Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Paragraf 2 Jaminan Pembiayaan Pasal 13 Pemerintah Kabupaten menjamin Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk biaya ambulance bagi pasien meninggal dunia ke alamat tempat tinggal. Pasal 14 (1) Jaminan pembiayaan yang diberikan kepada Pasien peserta Jamkesda dibagi dalam 3 (tiga) ketentuan : a. Perawatan di PPK 1 dijamin 100 % (seratus persen) dari : 1) Total biaya pelayanan kesehatan rawat jalan maupun rawat inap selama dalam perawatan. 2) Biaya ambulance ke Rumah Sakit rujukan (PPK 2) yaitu RSUD Cilacap atau RSUD Majenang, dan biaya pendampingan oleh petugas dari Puskesmas sesuai standarisasi SPPD atau biaya ambulance bagi pasien meninggal dunia ke alamat tempat tinggal. b. Perawatan di PPK 2 adalah sebagai berikut: 1)Dijamin maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan penyakit khusus dengan kemoterapi, radioterapi, dan kontrol pasca operasi. Apabila biaya pelayanan kesehatan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka selebihnya menjadi tanggungan pasien yang bersangkutan.
c.
2)Dijamin maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total biaya pelayanan kesehatan haemodialisa per bulan. Apabila biaya tindakan haemodialisa dalam satu bulan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka selebihnya menjadi tanggungan pasien yang bersangkutan. 3)Dijamin 100 % (seratus persen) dari biaya ambulance ke Rumah Sakit rujukan (PPK 3) dan biaya pendampingan oleh petugas dari Rumah Sakit sesuai standarisasi SPPD atau biaya ambulance bagi pasien meninggal dunia ke alamat tempat tinggal. Perawatan di PPK 3 di atur sebagai berikut : 1)Dijamin maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan penyakit khusus dengan kemoterapi, radioterapi, dan kontrol pasca operasi. Apabila biaya pelayanan kesehatan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka selebihnya menjadi tanggungan pasien yang bersangkutan. 2)Dijamin maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total biaya pelayanan kesehatan haemodialisa per bulan. Apabila biaya tindakan haemodialisa dalam satu bulan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka selebihnya menjadi tanggungan pasien yang bersangkutan. 3)Pelayanan kesehatan di maksud hanya rawat inap dan rawat jalan bagi pasien rujukan dari PPK 2 yaitu RSUD Cilacap atau RSUD Majenang. 4)Perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak bekerjasama, diatur sebagai berikut : 1) Pada kasus gawat darurat, peserta Jamkesda dapat langsung mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan terdekat, meskipun fasilitas kesehatan tersebut tidak bekerjasama dengan Tim Pelaksana Jamkesda Kabupaten Cilacap. 2) Jika kondisi kegawatdaruratan peserta sudah teratasi dan dapat dipindahkan, maka harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat yang bekerjasama dengan Tim Pelaksana Jamkesda Kabupaten Cilacap. 3) Penanganan kondisi kegawatdaruratan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama ditanggung sebagai pelayanan rawat jalan, kecuali kondisi tertentu yang mengharuskan pasien dirawat inap. 4) Jaminan yang diberikan pada ayat (1) maksimal Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai total biaya pelayanan kesehatan termasuk rujukan. 5) Apabila biaya perawatan lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka sisanya menjadi tanggungan pasien yang bersangkutan. Paragraf 3 Mekanisme Pencairan Dana
Pasal 15 Pengajuan pencairan dana kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap oleh PPK yang melakukan kerjasama diatur melalui mekanisme sebagai berikut : a. PPK setelah memberikan pelayanan kepada pasien Jamkesda dan telah dilakukan verifikasi mengajukan klaim pembayaran kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. b. Kelengkapan administrasi yang telah diverifikasi dan mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada hurup (a) sebagai dasar penarikan dana Jamkesda. c. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada hurup (b) sebagai dokumen pertanggungjawaban PPK. d. Batasan waktu klaim oleh PPK ke Tim Pelaksana Jamkesda paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya dan pencairan dana paling lambat 1 (satu) bulan setelah klaim diterima sesuai persyaratan yang ditetapkan.
e.
Mekanisme klaim diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Tim Pelaksana Jamkesda Kabupaten Cilacap dengan PPK yang melakukan Kerjasama. Paragraf 4 Penggunaan dana di PPK1
Pasal 16 Pengunaan dana klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesda oleh PPK1 (UPT Puskesmas dan Jaringannya) mengacu pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap. Bagian Ketiga Pengelola Jamkesda Pasal 17 Pengelolaan Jamkesda Kabupaten Cilacap dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang dibantu oleh Tim Koordinasi Jamkesda Kabupaten Cilacap. Bagian Keempat Pelayanan Paragraf 1 Penerima Pelayanan Pasal 18 (1) Penerima pelayanan kesehatan adalah Peserta Jamkesda di Kabupaten Cilacap. (2) Peserta Jamkesda, harus mengikuti dan mematuhi mekanisme rujukan berjenjang kecuali kasus gawat darurat. Paragraf 2 Pelayanan Kesehatan Pasal 19 (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda pada PPK 1 sebagai berikut : a. Peserta Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar dapat dilayani di UPT Puskesmas. b.Persyaratan pelayanan di UPT Puskesmas meliputi : 1.Rawat jalan, menunjukkan “Kartu Cilacap Sehat” yang di keluarkan oleh Bupati Cilacap. 2.Rawat inap, menunjukan “Kartu Cilacap Sehat”, menyerahkan foto copy “Kartu Cilacap Sehat” dan foto copy KTP atau KK. (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda pada PPK 2 sebagai berikut : a. Peserta Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan rujukan dapat dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap; b.Persyaratan pelayanan rujukan meliputi : 1.Foto copy dan menunjukkan “Kartu Cilacap Sehat”; 2.Surat rujukan dari UPT Puskesmas; 3.Surat jaminan dari Bupati yang penandatangannya didelegasikan kepada Camat ; 4. Foto copy KTP atau KK; (3) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda pada PPK 3 sebagai berikut : a. Peserta Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan dapat dirujuk ke PPK 3 yang melakukan Perjanjian Kerja Sama;
(4)
(5) (6) (7)
b. Persyaratan pelayanan kesehatan lanjutan meliputi : 1.Foto copy dan menunjukkan kartu kepesertaan asli Jamkesda Kabupaten Cilacap; 2.Surat rujukan dari PPK 2 atau RSUD bukan dari RS swasta atau Dokter Praktek. 3.Surat jaminan dari Bupati. 4.Foto copy KTP atau KK. Pelayanan kesehatan gawat darurat bagi peserta Jamkesda pada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak bekerjasama sebagai berikut : a. Foto copy dan menunjukan “Kartu Cilacap Sehat”; b.Foto copy KTP dan KK. Prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi dalam waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja. Bagi pasien yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, maka pembiayaannya diberlakukan sebagai pasien umum. Pelayanan kesehatan yang dijamin Jamkesda mencakup pelayanan kesehatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama. Paragraf 3 Paket Manfaat Pelayanan Kesehatan
Pasal 20 (1) Paket Pelayanan Kesehatan yang diperoleh peserta Jamkesda Kabupaten adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar oleh PPK 1, pelayanan kesehatan lanjutan yang dilakukan di PPK 2 atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap, serta pelayanan kesehatan spesialistik lanjutan oleh PPK 3 yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut yang mempunyai kerjasama dengan Kabupaten Cilacap. (2) Paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Rawat jalan dan rawat inap tingkat dasar di UPT Puskesmas. b.Rawat inap di tingkat lanjutan. c. Rawat jalan untuk pelayanan kesehatan spesialistik dan poliklinik spesialistik, penyakit dengan tindakan haemodialisa, kemoterapi, radioterapi, dan kontrol pasca operasi serta pasien rujukan dari PPK 1 atu PPK 2. d.pelayanan gawat darurat. Pasal 21 Rawat jalan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf c, hanya berlaku bagi pasien rujukan di PPK 2 dan PPK 3 yang mempunyai kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pasal 22 Rawat inap tingkat dasar dan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c, meliputi : a. akomodasi rawat inap pada Kelas III; b.konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan; c. penunjang diagnostic: Laboratorium klinik/Patologi klinik, radiologi dan elektromedik; d.tindakan medis; e. operasi sedang dan operasi besar; f. pelayanan rehabilitasi medis; g. perawatan intenstif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU, HCU); h.pemberian obat mengacu Formularium Rumah Sakit; i. pelayanan darah; j. bahan dan alat kesehatan habis pakai.
Pasal 23 Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf ayat (2) huruf d, meliputi: a. kecelakaan/ruda paksa termasuk kecelakaan kerja; b.serangan jantung; c. penurunan/kehilangan kesadaran; d.keadaan gelisah pada penderita gangguan jiwa. Pasal 24 Dalam pelayanan kesehatan di PPK 3, ada beberapa pelayanan yang di batasi yaitu Pelayanan penunjang diagnostic canggih, yang hanya diberikan pada kasus-kasus life saving dan kebutuhan penegakan diagnose yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik. Persetujuan pelayanan disertai dengan adanya protokol terapi yang ditandatangani oleh dokter yang merawat dan Komite Medik. Pasal 25 Pelayanan yang tidak dijamin, meliputi: a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan; b.bahan , alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika; c. general check up; d.prothesis gigi tiruan; e. pengobatan alternative (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah; f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi; g. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam; h.pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial; i. kacamata; j. intra Ocular Lens (IOL), PEN, Plate, Screw, J Stent (urologi), Stent Arteri (Jantung), VP Shunt (Neurologi), Mini Plate (Gigi), Implant Spine dan Non Spine (Orthopedi), Prothesa (Kusta), Alat Vitrektomi (Mata), Pompa Kelasi (Thalasemi), Kateter Double Lumen (Hemodialisa), Implant (Rekonstruksi Kosmetik), Stent (Bedah, THT, Kebidanan); k.alat bantu dengar; l. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset). Bagian Kelima Pembinaan dan Pengawasan Pasal 26 (1) Pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan dan manajemen pembiayaan dilaksanakan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak sesuai. (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap PPK dilakukan untuk administrasi klaim, administrasi keuangan dan mutu pelayanan. (3) Pembinaan dan Pengawasan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bila ada keluhan masyarakat dan pemerhati. (4) Pengawasan dan Pengendalian administrasi klaim dilakukan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan oleh Tim Pelaksana Jamkesda Kabupaten Cilacap. BAB IV KERJASAMA Pasal 27 (1) Kerjasama Jamkesda untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut/spesialistik dilakukan antara Tim Pelaksana Jamkesda Kabupaten Cilacap dengan RSUD di Kabupaten Cilacap.
(2) Kerjasama Jamkesda untuk pelayanan spesialistik lanjutan dilakukan antara Tim Pelaksana Jamkesda Kabupaten Cilacap dengan Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut. (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengatur mengenai pokok-pokok kerjasama yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan. (4) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat identitas para pihak, maksud, tujuan, dan ruang lingkup kerjasama. BAB V PENUTUP Pasal 28 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 115 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI CILACAP, ttd Diundangkan di Cilacap pada tanggal 2 Januari 2015
TATTO SUWARTO PAMUJI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 06
