BUPATI BOYOLALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOYOLALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOYOLALI, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas, dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal; c. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian target Program Internasional Milenium Development Goals (MDG’s) tahun 2015 dan program 10.000.000 (sepuluh juta) Sambungan Rumah (SR) sampai pada tahun 2015; d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
-2-
2.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6.
Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
-3-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor !4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 69); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 77); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 111); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 112);
-4-
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI
MEMUTUSKAN: DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOYOLALI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.
Bupati adalah Bupati Boyolali.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
6.
Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali.
7.
Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
-5-
9.
Program Hibah Air Minum adalah program dari pemerintah pusat dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk mencapai target Milenium Development Goals (MDG’s) 2015 di bidang air minum dan limbah.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
Maksud penyertaan modal pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM.
(2) Tujuan penyertaan modal pemerintah daerah adalah : a. meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih; b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ; c. mendampingi dana hibah dari pemerintah pusat dan/atau lembaga lain.
BAB III PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN Pasal 3 Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka PDAM harus: a. menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi prinsip–prinsip antara lain sebagai berikut : 1.
transparansi;
2.
keadilan;
3.
efektif dan efisien;
4.
responsilibitas; dan
5.
akuntabilitas.
b. meningkatkan komitmen, kemampuan, dan kompetensi sumber daya manusia. c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis dengan tanpa mengabaikan fungsi sosial. d. melakukan perusahaan.
inovasi
strategis
untuk
meningkatkan
kinerja
-6-
BAB IV PENGANGGARAN Pasal 4 Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok Anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
BAB V BENTUK Pasal 5 (1)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan pada PDAM dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
(2)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
BAB VI JUMLAH DAN SUMBER Pasal 6 Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah adalah sebesar Rp 44.438.494.977,00 (empat puluh empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
Pasal 7 Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari : a. penyertaan modal pemerintah daerah yang telah diberikan kepada PDAM
sampai
dengan
31
Desember
2010
sebesar
Rp 23.190.494.977,00 (dua puluh tiga milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri dari penyertaan modal dalam bentuk barang sebesar Rp 7.500.494.977,00 (tujuh milyar lima ratus juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana Terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dan penyertaan modal dalam bentuk uang sebesar Rp 15.690.000.000,00 (lima belas milyar enam ratus
-7-
sembilan puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada PDAM pada : 1. Tahun 2004 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah); 2. Tahun 2005 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah); 3. Tahun 2007 sebesar Rp 2.440.000.000,00 (dua milyar empat ratus
empat puluh juta rupiah); 4. Tahun 2008 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); 5. Tahun 2009 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); 6. Tahun 2010 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus
juta rupiah); dan 7. Tahun 2010 sebesar Rp 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus
lima puluh juta rupiah). b. penyertaan modal pemerintah daerah yang akan diberikan kepada PDAM tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, adalah sebagai berikut: 1. untuk Tahun 2011 sebesar Rp
5.100.000.000,00 (lima milyar
seratus juta rupiah); 2. untuk Tahun 2012 sebesar Rp 4.995.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah); 3. untuk Tahun 2013 sebesar Rp 4.165.000.000,00 (empat milyar seratus enam puluh lima juta rupiah); 4. untuk Tahun 2014 sebesar Rp
5.044.000.000,00 (lima milyar
empat puluh empat juta rupiah); dan 5. untuk Tahun 2015 sebesar Rp 4.394.000.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
Pasal 8 Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bersumber dari APBD. BAB VII TATA CARA PENCAIRAN Pasal 9 Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Boyolali ke Kas PDAM.
-8-
BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 10 (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) PDAM sebagai penerima penyertaan modal pemerintah daerah, diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 9 Maret 2011 BUPATI BOYOLALI, TTD SENO SAMODRO Diundangkan di Boyolali pada tanggal 10 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, TTD SRI ARDININGSIH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 5
-9-
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOYOLALI
I.
UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi daerah) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih pada masyarakat di wilayah Kabupaten Boyolali dan sebagai upaya agar PDAM dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu melaksanakan penyertaan modal dan/atau menambah penyertaan modal pada PDAM dimaksud.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat 2 Huruf c Lembaga lain adalah lembaga swasta atau lembaga pemerintah daerah lain dan lembaga swasta atau lembaga Negara asing.
- 10 -
Pasal 3 Huruf a Angka 1 Yang
dimaksud
dengan
“prinsip
transparansi”
adalah
keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh PDAM, sehingga prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, PDAM, dan masyarakat melalui penyediaan
informasi
dan
menjamin
kemudahan
di
dalam
memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Angka 2 Yang
dimaksud
dengan
“prinsip
keadilan”
adalah
penyelenggaraan perusahaan yang mengedepankan prinsip bahwa dalam kedudukan yang sama akan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, dan berlaku baik secara internal maupun
dalam
penyelenggaraan
pelayanan
kepada
masyarakat. Angka 3 Yang dimaksud dengan “prinsip efektif dan efisien” adalah prinsip penyelenggaraan perusahaan dengan mengedepankan efisiensi/penghematan keuangan dan mampu mencapai target yang ditetapkan secara optimal. Angka 4 Yang dimaksud dengan “prinsip responsibilitas” adalah prinsip yang mengedepankan penyelenggaraan perusahaan dan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat
dengan tetap berpedoman pada
ketentuan
peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Angka 5 Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan
perusahaan
harus
dapat
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas
- 11 -
Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Huruf a Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Penyertaan modal yang telah disetor pada tahun 2010 sebesar Rp 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), pada tahun 2011 didivestasi untuk dikembalikan pada kas daerah. Huruf b Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 116
