- 1 - BUPATI BOYOLALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG

-1 

BUPATI BOYOLALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LAINNYA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOYOLALI, Menimbang

:

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan dukungan pendanaan yang memadai, untuk itu maka kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; c.

bahwa dengan diundangkannya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali; Mengingat

:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

-2 

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

tentang Dalam

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

-3 

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

-4 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali (Lembaran Daerah nomor 4 Tahun 1988 seri D Nomor 1); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 94); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 110); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 111); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LAINNYA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI.

-5 

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

4.

Bupati adalah Bupati Boyolali.

5.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.

7.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan upaya kesehatan secara komprehensif meliputi antara lain pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada suatu wilayah tertentu beserta jaringannya di daerah.

10. UPT lainnya adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali selain Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan. 11. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang pribadi, masyarakat dan/atau badan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

-6 

12. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas dan UPT lainnya pada Dinas Kesehatan yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/badan/penjamin pemakai jasa pelayanan. 13. Pelayanan Rawat Jalan adalah kegiatan pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap. 14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat awal dan atau lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cidera diri atau menciderai orang lain. 15. Pelayanan Rawat Inap adalah kegiatan pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS kepada pasien untuk observasi, diagnostik, perawatan, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur . 16. Konsultasi adalah komunikasi antara tenaga kesehatan dan konsumen yang bertujuan mencari penyebab timbulnya masalah kesehatan dan alternatif pemecahan masalah. 17. Jasa Pelayanan dan atau jasa medik adalah imbalan jasa yang diterima tenaga kesehatan atas pelayanan kesehatan. 18. Jasa sarana adalah biaya yang dibayarkan karena penggunaan sarana di fasilitas pelayanan kesehatan. 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang. 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selajutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan penanggung biaya pelayanan kesehatan terutang untuk melunasi utang biaya pelayanan kesehatannya, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang. 22. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan. 23. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Boyolali.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

-7 

Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayananan Kesehatan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan UPT lainnya. Pasal 3 Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan UPT kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan Puskesmas dan UPT lainnya pada Dinas Kesehatan. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan kesehatan. (3) Anggota Perintis Kemerdekaan, Veteran, Hansip, Kader Kesehatan dan Usaha Kesehatan Sekolah dapat diberikan keringanan dan/atau pembebasan dari komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan. Pasal 5 Peserta program Asuransi Kesehatan (ASKES) Pegawai Negeri Sipil, Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan jaminan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penjamin lainnya merupakan wajib retribusi yang pembayarannya sesuai ketentuan yang berlaku. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah pelayanan, jenis pelayanan, pemakaian alat, bahan, obat-obatan dan jangka waktu perawatan. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

-8 

Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas biaya operasional dan non operasional. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana, pengadaan bahan/ obat dan jasa pelayanan yang pemanfaatannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 9 (1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jumlah pelayanan, jenis pelayanan, pemakaian alat, bahan, obat-obatan, dan jangka waktu perawatan.

(2)

Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan rawat jalan; b. pelayanan gawat darurat; c. pelayanan rawat inap; d. pelayanan tindakan medis; e. pelayanan penunjang diagnostik; f. pelayanan rehabilitasi medik; g. pelayanan farmasi; h. pelayanan penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah; i. penggunaan oksigen; j. pelayanan penggunaan incinerator; dan k. pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.

(3)

Struktur dan besaran tarif retribusi sarana, jasa pelayanan dan bahan/ obat.

(4)

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk bahan dan alat habis pakai yang tidak disediakan oleh pemerintah.

(5)

Pelayanan kesehatan yang menggunakan obat, bahan dan alat habis pakai besarnya tarif sesuai dengan harga beli ditambah 25%.

(6)

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7)

Pelayanan khusus yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat akan diatur tersendiri.

terdiri dari komponen

jasa

-9 

(8)

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah atau tempat di mana pelayanan diberikan. BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 (1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13

(1)

Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan cara pembayaran langsung tunai pada awal pemeriksaan rawat jalan dan pada akhir perawatan pasien rawat inap.

(2)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi saat dikeluarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Tempat pembayaran retribusi pelayanan kesehatan diselenggarakan di Loket Puskesmas dan UPT lainnya.

(4)

Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

(5)

Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang ditanggung Pihak Ketiga dibayar sesuai dengan klaim pelayanan kesehatan yang disepakati dalam kerjasama operasional pelayanan kesehatan.

- 10  

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) maka diberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib maupun tidak langsung.

retribusi

baik langsung

(3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- 11  

BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 18 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XVI PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI Pasal 19 (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan disetor seluruhnya ke Kas Daerah. (2) Jasa pelayanan dikembalikan ke pemberi pelayanan sebagai jasa pelayanan setelah dikurangi insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (3) Jasa sarana dan bahan dikembalikan ke pemberi pelayanan yang digunakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat setelah dikurangi insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (4) Pengaturan penggunaan Peraturan Bupati.

pengembalian

pendapatan

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

diatur

dengan

- 12  

Pasal 20 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.

menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 13  

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 24 Desember 2011 BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO Diundangkan di Boyolali pada tanggal 24 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 18

- 14  

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LAINNYA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI

I. UMUM Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPT lainnya pada Dinas Kesehatan kepada masyarakat diperlukan dukungan pendanaan (biaya) yang memadai. Biaya pelayanan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah salah satunya dapat diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan. Untuk itu maka kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Bahwa retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diperhitungkan tidak akan membebani atau bahkan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali, justru dengan adanya kenaikan retribusi terdapat beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya peningkatan pendapatan asli daerah, dan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPT lainnya pada Dinas Kesehatan seiring dengan bertambahnya pendapatan dari retribusi.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas. Angka 4 Cukup Jelas. Angka 5 Cukup Jelas. Angka 6 Cukup Jelas.

- 15  

Angka 7 Cukup Jelas. Angka 8 Cukup Jelas. Angka 9

Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka

Jaringan Puskesmas yang berada di daerah meliputi Laboratorium Kesehatan Daerah dan Balai Pengobatan. 10 Cukup Jelas. 11 Cukup Jelas. 12 Cukup Jelas. 13 Cukup Jelas. 14 Cukup Jelas. 15 Cukup Jelas. 16 Cukup Jelas. 17 Cukup Jelas. 18 Cukup Jelas. 19 Cukup Jelas. 20 Cukup Jelas. 21 Cukup Jelas. 22 Cukup Jelas. 23 Cukup Jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Kepesertaan dapat dibuktikan dengan tanda keanggotaan sah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

- 16  

Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Peraturan Bupati dimaksudkan mengatur bidang jasa sarana bahan/ obat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat dan jasa pelayanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pemberi pelayanan. Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) bahan dan alat habis pakai yang tidak disediakan oleh pemerintah dimaksudkan bahan alat di luar pengadaan pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh konsumen baik kondisi biasa ataupun luar biasa. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Ayat (8) Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas.

- 17  

Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 127

- 18