BUPATI BIMA PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR : 01 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BIMA, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2011;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
-2-
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Penghentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Noimor 6); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
-3-
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011; 23. Peraturan Bupati Bima Nomor 13b Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa; 24. Peraturan Bupati Bima Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2011. Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bima. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
-4-
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa. 10. Pedoman Penyusunan APBDes adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah desa dalam penyusunan dan penetapan APBDes. Pasal 2 (1) Pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2011, meliputi: a. b. c. d. e.
Prioritas pembangunan desa tahun 2011; Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBDes; Teknis penyusunan APBDes; Teknis evalausi RAPBDes; dan Hal-hal khusus.
(2) Uraian pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Pasal 3 Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan APBDes tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
-5-
Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima. Ditetapkan di : Raba-Bima pada tanggal : Januari 2011 BUPATI BIMA,
Diundangkan di : Raba-Bima Pada tanggal : Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,
H. MASYKUR HMS. BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2011 NOMOR .........
H. FERRY ZULKARNAIN
-6-
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR TANGGAL
: 01 TAHUN 2011 : 19 JANUARI 2011 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011
I.
TANTANGAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2011 Dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi sebagai upaya penyamaan persepsi terhadap tantangan, prioritas, dan langkah kebijakan pembangunan yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan daerah,
maka kebijakan program dan kegiatan antara
Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah diharuskan untuk mengedepankan pencapaian amanat pembangunan daerah sebagaimana telah tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bima. Untuk itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2011 antara lain : 1. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, maka masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2011 antara lain adalah : a.
Keberlanjutan upaya pengentasan kemiskinan yang masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan, akibat kurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya bernilai kesejahteraan bagi mereka. Fakta yang ada menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan tidak mampu sendirian membebaskan diri dari label miskin yang disandang, dan bahkan masing-masing masyarakat punya pendapat sendiri sebab akibat kemiskinan mereka. Dapat dicontohkan seperti : “fu’u na da wara ba da wara oi” (sebab utama kemiskinan karena tidak ada air)”, “fu’u na da wara ba da wara di kanggihi (sebab utama kemiskinan karena tidak ada mata pencaharian)”, “ngupa ngaha maki mpoa, taho mpa mbali ngoho (lapangan pekerjaan susah, lebih baik kembali bertani di gunung)”, dan lain sebagainya.
-7-
b.
Keberlanjutan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin yang selama ini menunjukkan bahwa “apa yang diberi terkadang tidak tepat keinginan”, sehingga selaku pemerintah desa yang secara hirarki sangat dekat dengan masyarakat desa, dapat bertanya langsung kepada rakyatnya guna mengurangi tidak tepatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dimaksud.
c.
Keberlanjutan upaya menjaga gejolak ekonomi dan sosial akibat dari realita kondisi masyarakat yang menunjukkan bahwa terdapat banyak rumah tangga yang mengalami peningkatan kesejahteraan, namun masih tergolong hampir miskin.
2. Setelah selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan otonomi pengelolaan keuangan desa melalui ADD, fakta menunjukkan bahwa alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat desa khususnya kegiatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih belum optimal memaksimalkan peningkatan tambahan pendapatan desa selain bersumber dari dana perimbangan, maka hal ini menjadi masalah dan tantangan utama yang harus juga dikedepankan pada APBDes tahun anggaran 2011. 3. Masalah dan tantangan utama lainnya adalah terkait dengan pengembangan tata kelola pemerintahan yang sepenuhnya belum terwujud SDM aparatur yang profesional, netral dan sejahtera. Dan juga pelayanan publik belum sepenuhnya diselenggarakan secara berkualitas sesuai harapan masyarakat. 4. Guna tercapainya upaya pengejawantahan visi misi daerah yang tercermin dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bima, maka dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2011 pemerintah desa perlu melakukan singkronisasi kebijakan pembangunan desa sesuai skala perioritas pembangunan daerah yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik masing-masing. II. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDes Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2011 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:
-8-
1. Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa (PADes) 1)
Dalam merencanakan target PADes supaya memperhatikan 4 (empat) Peraturan Daerah baru yaitu Peraturan Daerah tentang Pajak – Pajak Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. Hal demikian perlu dilakukan guna tidak terjadi duplikasi pungutan yang berakibat pada beban tinggi bagi masyarakat.
2)
Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah teknis penyusunan PADes , agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenis/objek dari masing-masing hasil usaha desa atau pungutan desa. Jika berasal dari bagi hasil usaha dari BUMDes maka dicantumkan pada rekening Hasil Usaha Desa, dan jika bersumber dari usaha pungutan desa maka dirinci pencantumannya pada Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah dengan rekening Pungutan Desa.
3)
Selain itu juga dalam rangka peningkatan pendapatan desa, Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa merumuskan untuk menggunakan kekayaaan atau aset-aset desa yang idle dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, karena fakta menunjukkan bahwa potensi yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa dan juga potensi lain yang bersumber dari Lain – Lain Pendapan Asli Desa yang Sah, rata-rata dari 168 (seratus enam puluh delapan) desa se-Kabupaten Bima belum dimaksimalkan.
b. Dana Perimbangan Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBDes Tahun Anggaran 2011, pencantumannya harus memperhatikan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggran 2011. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil retribusi dan pajak dari pemerintah daerah serta pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah pusat/propinsi/daerah, pencantumannya juga harus
-9-
memperhatikan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Retribusi dan Pajak dari Pemerintah Daerah Tahun Anggran 2011, serta Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2011. 2. Belanja Desa Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus tetap konsiten dengan ketentuan penggunaan ADD yaitu 30% (tiga puluh persen) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan penguatan peran lembaga pemerintah di desa, dan 70% (tujuh puluh persen) untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun hal lainnya agar tetap mengikuti ketentuanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping hal utama di atas, dalam penyusunan belanja desa diminta perhatiannya agar menyesuaikan belanja desa sesuai ketentuan sebagai berikut : a.
Dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan desa dalam hal ini rukun warga (RW), rukun tetangga (RT),
dan Lembaga Permusyawaratan Desa (BPD),
ditetapkan agar mengalokasikan peningkatan belanja operasionalnya, dengan rincian sesuai pada tabel berikut ini :
No
b.
Uraian
Sebelum
Sesudah
1
Ketua RT
25.000
50.000
2
Ketua RW
50.000
50.000
3
Ketua BPD
150.000
200.000
4
Wakil Ketua BPD
125.000
150.000
5
Sekretaris BPD
125.000
150.000
6
Angggota BPD
100.000
125.000
Ket.
Bagi desa yang akan melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun anggaran 2011 ini, dianjurkan untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk
- 10 -
kepentingan kelancaran pelaksanaan Pilkades berupa operasional pengamanan pelaksanaan Pilkades, operasional panitia Pilkades, dan lainya terkait dengan tercapainya pelaksanaan Pilkades yang aman, jujur, adil, dan transparan. 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan 1)
Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa dan terjadi penghematan belanja;
2)
Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
3)
Pencantuman jumlah pinjaman dalam APBDes disesuaikan dengan batas maksimal defisit APBDes Tahun Anggaran 2011 yaitu maksimal 5% (lima persen) dari jumlah belanja desa
b. Pengeluaran Pembiayaan 1)
Untuk menghindari terjadinya akumulasi pengembalian pokok pinjaman pada tahun tertentu yang akan membebani keuangan desa, agar Pemerintah Desa disiplin dalam mengembalikan pokok pinjaman dan biaya lain sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
2)
Penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa, sehingga tidak perlu setiap penganggaran dalam APBDes dibuatkan Peraturan Desa tersendiri;
3)
Untuk menganggarkan dana cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.
- 11 -
c. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan (SILPA-TB) Untuk menghindari terjadinya dana yang menganggur (Idle Money), maka diupayakan untuk menghindari adanya Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan dalam APBDes, dan apabila terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan supaya dalam perubahan APBDes dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran berjalan. III.
TEKNIS PENYUSUNAN APBDes Dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Desa perlu memperhatikan halhal teknis sebagai berikut : 1. Penyusunan APBDes Awal Tahun a.
Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Desa dapat menyusun dan menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2011 secara tepat waktu yaitu paling lambat akhir bulan Januari tahun 2011.
b.
Sejalan dengan hal tersebut maka diharapkan Pemerintah Desa dapat memenuhi jadwal proses penyusunan APBDes mulai dari penyusunan RKPDes hingga dicapai kesepakatan terhadap Raperdes tentang APBDes antara Pemerintah Desa dengan BPD paling lambat akhir bulan Januari tahun 2011.
c.
Secara materi perlu ada sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten, sehingga APBDes diharapkan dapat merupakan wujud keterpaduan seluruh program Nasional, Daerah dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di desa.
2. Penyusunan APBDes Perubahan a.
Pelaksanaan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2011, diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa atas Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2010 dan paling lambat ditetapkan pada akhir bulan September 2011. Apabila laporan pertanggungjawaban kepala desa terlambat
- 12 -
ditetapkan, maka Pemerintah Desa tetap melakukan Perubahan APBDes sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. b.
Jika pada laporan pertanggungjawaban, tersebut mengalami pelampauan realisasi penerimaan desa dan terjadi penghematan belanja, maka jumlah dimaksud harus dianggarkan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada Penerimaan Pembiayaan Desa pada APBDes Perubahan.
c.
Program
dan
kegiatan
yang
ditampung
dalam
Perubahan
APBDes
agar
memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2011. IV.
TEKNIS EVALUASI RANCANGAN APBDES Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut : 1.
Evaluasi adalah singkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah desa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa agar disampaikan kepada Tim Evaluasi RAPBDes Kabupaten Bima di bidang PEMDes BPMDes.
3.
Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud point 2 di atas dilengkapi dengan dokumen evaluasi, antara lain sebagai berikut : a.
Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBDes TA. 2010
b.
Dokumen RKPDes Tahun Anggaran 2011
c.
Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama dengan BPD
IV.
HAL-HAL KHUSUS Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2011, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :
- 13 -
1.
Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
2.
Dalam rangka tertib administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan desa, sesuai Permendagri 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, agar menyiapkan keputusan Kepala Desa tentang penetapan pejabat pelaksana pengelolaan keuangan desa yaitu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), serta Bendahara Desa.
BUPATI BIMA,
H. FERRY ZULKARNAIN
