BUPATI BARITO TIMUR PROVINSI I(ALIMANTAN TENGATI PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR V TAHUN 2015 TENTANG
IZIN PEIIIANF.AATAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR,
Menimbang
:
a.
bahwa sebagai upaya pengendalian pemanfaatan rLlang perlu diatur lzin Pem,anfaatan Ruang untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang, dan
melindungi kepentingar: Lrmum dan masyarakat luas; b. bahwa untuk melaksan akan ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencane. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahur:. 2Al4-2O34, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten; c. bahwa berdasarkan pe;'timbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Penranfaatan Ruang;
Mengingat
:
Pasal 18 Ayat (6) UndeLng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945; 2. Undang-Undang Nomo:- 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2Oa$; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 7999 tentang Telekomunikasi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 154, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonr:sia Nomor 3881); 4. Undang-Undang Nonror 5 Tahun 2OO2, tentang Pembentukan Kabupar-en Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupatt:n Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten []arito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2
1.
-2-
Nomor 18), Tambaharr (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a180); 5. Undang-Undang Nomor :28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahetn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2a7); 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimetna telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa$l; 7. Undang-Undang Nomr>r 25 Tahun 2OOT tentang Penanaman Modal (Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72a\ 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Nega::a Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO8 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a9|; lo.Undang-Undang Nomo: 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi I)aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 1l.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 14O, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); l2.Undang-Undang Nomo.: 1 Tahun 2OLl tentang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tithun 2OlL nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 13.Undang-Undang Norrior L2 Tahun 2OtL tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indr>nesia Tahun 2}ll Nomor 82)', Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523fl; 14. Undang-Undang Nonror 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
-3
-
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); l5.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraarl Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2000 Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); l6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO2 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 1,JO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a23Ol; l7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO4 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a385); lS.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun
2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5321; l9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor E2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norrror a737); 2o.Peraturan Pemerintah Nomor 6L Tahun 2OO9 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 2l.Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2OlO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 2I, Tambahan Lembaran Negara Repuolik Indonesia Nomor 5103); 22.Peraturan Pemerintah r\omor 27 Tahrun 2Ol2 teotarrg lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Ol2 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) 23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; 24.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 12/MEN/2OO7 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
-425.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 50 Tahun
2OO9
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
26.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2}ll tentang Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2OL4 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2oll Tentang Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republix Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor t87e); 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 32); 28.Peraturan Daerah Kabuicaten Barito Timur Nomor 5 tahun 2Ol4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Barito Timur Tahun 2Ol4-2O34 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16).
29.Peratrrran Menteri Negara AgrxialKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
5 Tahun 2015 tentang Izin
Lokasi;
Dengan Persetujuan Bersama DEIIIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR
MEMUTUSKAN Meaetapkan
:
PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal l. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur'; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur. 3. Bupati adalah Bupati Barito Timur; 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Lernbaga Teknis Daerah, dan Kecamatan; 5. Kantor Pelayanan Perrzinan Terpadu yang selanjutnya di singkat KPPT adalah Satuan Kerja Perangkat DaeratL yang diberi pendelegasian sebagian wewenang oleh Bupati untuk menerbrtkan lzin Pemanfaatan Ruang yang
-5meliputi Persetujuan Prinsip, Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan lzin Perubahan Penggunaan Tanah, Izin mendirikan Bangunan; 6. Dinas Pertanian, peternakan dan Perikanan Kabupaten Barito Timur adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi pendelegasian sebagian wewenang oleh Bupati untuk menerbitkan Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP); 7. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut lzin adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Pemohon adalah orang pribadi atau badan/perusahaan yang mengajukan permoho nan izin pemanfaatan ruang; 9. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan kepufi.rsan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; 10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat L KL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha danlata,r kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk ruang di dar.am bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan,
11. Ruang adalah wadah yang
dan memelihara kelangsungan hidupnya. 12. Pemilik izin adalah pemilik izin prinsilt, izin lokasi, dan izin penggunaan pemanfaatan tanah; 13. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataa-n ruarrg di daerah; 14. Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruarrg adalah tim teknis yang dibentuk untuk membantu tugas-tugas BKPRD dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang; 15. Perseoranganf orang adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi; 16. Badan adalah sekumpulan orang clan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usatra maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbata.s, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutlran, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga., bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; 17. Perusahaan adalah badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indo:resia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
-618.
Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanrlya, termasuk kegiatan rancang
bangun dan perekayasaan industri; 19. Kawasan Industri adalah kawasan terrrpat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dirn prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri; 20. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri; 21. Kawasan Peruntukkan Industri adalah bentangan lahan yar,g diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengarr ketentuan peraturan perundangundangan; 22. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk .ddup lainnya melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupny,a-; 23. Tata rulang adalah wujud struktur rllang dan pola ruang; 24. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; 25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupar-en Barito Timur yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Barito Timur; 26. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya disebut rencana rinci adalah hasil per()ncanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah; 27. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaterr yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timu r; 28. Pemanfaatan rLlang adalah upaya untrtk mewr.rjudkan struktrrr ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya; 29. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 3O- Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Re publik Indonesia. 3l.Izin Prinsip adalah surat izin yang ciberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi yang merupakan per:timbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, lan sosial budaya sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang terkait lainnya; 32.lzin Lokasi adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang
diberikan kepada perseorangan, perusahaan, atau badan untuk
memperoleh tanah yang diperlukan da-lam rangka penanaman modal yang
-7 -
berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanalrtan modalnya; 33.1zin Penggunaan Pemanfaatan Tanah a,1alah penjabaran izin iokasi yang disetujui oleh pemerintah daerah yarrg diberikan kepada perusahaan dan/atau badan untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luas tanah tertentu; 34. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perwinan yang diberikan oleh Pemer, ntah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangurt baru, mengubah, memperluas,
mengurangi,
dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.; 35. Rencana Penggunaan Lahan adalah rencana wujud tutupan permukaan bumi baik yarrg merupakan bentukan alami maupun buatan manusia; 36. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas ta.nah yang meliputi : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang rlitetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara; 37. Tata Guna Tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur agar diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi; 38. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingarl antara hras seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan I ,laerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata rrrang dan rencana tata bangunan dan lingkungan; 39. Koefisien Lantai Bangunan selanjutrrya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas sr:luruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencarraan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan; 40. Koefisien Daerah Hijau selanjutnye. disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan / penghijauan dan luas tanah perpetakan f daerah perencanaa-n yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan; 41. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan danlatau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai t-empat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik tunrn penu.mpang, dan/atau bongkar muat barang, bempa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi; 42. Daerat. Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yanEi digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan; 43. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan disekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan Fang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran ;
-844. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk rrielayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya; 45. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan; 46. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan; 47. Pelaklu Usaha Perikanan adalah orangf oadan yang melakukan kegiatan di bidang perikanan; 48. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia; 49. Usaha Perikanan adalah semua bidang usaha perorangan atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan
menyimpan, mendinginkal atau mengawetkan
ikan untuk
tujuan
komersial; 50. Usaha Penangkapan Ikan, adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak da-lam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapufl, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya, untuk tujuan komersial; 51. Usaha Pembudidayaan Ikan, adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan danf atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atam mengawetkannya, untuk tduan komersial; 52. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut; 53. Tanda Daftar Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut TDUP adalah sebuah tanda yang berguna untuk menjadi dasar catatan usaha perikanan; 54. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari; 55. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya dari usaha penangkapan ikan; 56.Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah lzin yang diberikan oleh Bupati kepada setiap, orang atau badan untuk untuk melakukan pengelolaan budidaya dan .nengusahakan sarang burung walet sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 57. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan pengendalian burung Walet dan sejenisnya; 58. Pengusahaan Sarang Burung Wale c adalah kegiatan pembangunan, pengambilan dan penjualan sarang burung Walet dan sejenisnya;
-959. Sarang Burung Walet dan sejenisnya adalah sarang burung Walet dan sejenisnya yang dibudidayakan oleh marrusia; 60. Pengambilan Sarang Burung Walet adalah serangkaian kegiatan pengambilan/memanen sarang burung Walet; 61. Burung Walet adalah sejenis burung layang-layang yang termasuk species Collocalia. yaitu Coltocalia Funchiphaga, Collocalia Maxima, Collocalia Esculenta dan Collocalia Linchi yang tidak dilindungi undang-undang; 62. Telekomunikasi adalah setiap pemancarar, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya; 63. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; 64. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk metereologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio komunikasi yang mendapat izin untuk rnelakukan kegiatan usahanya. 65. Penyelenggara telekomunikasi adalah orang perorangan, Koperasi, BUMD, BUMN, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan instansi Pertahanan Keamanan Negara; 66. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunar:r gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi; 67. Penyelenggara Menara Telekomunikasi adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan usahanya, yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan menara Base Transceiver Station yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara; 68. Penyedia Menara adalah Orang perorangan,Koperasi, BUMD, BUMN, perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia yang membangun dan mengelola menara untuk digunakan secara bersama bagi keperluan telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi; 69. Pengelola Menara adalah Orang perorangan, BUMD, BUMN dan Badan Usaha Swasta yang mengelola dan atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain berdasarkan perjanjian; 70. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu system yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satunya adalah menara telekomunikasr; 71. Base Transceiuer Station (BTS) adalah perangkat station pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan. 72. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;
-1073. Menara Telekomunikasi T\rnggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain; 74. Menara Telekomunikasi Mandiri (self supporting toutefl adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya; 75. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada; 76. Menara Telekomunikasi Roof Top (RT) adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan; 77. Transmisi Utama (Backbonel adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama; 78.Izin Penempatan Menara Telekomunikasi adalah perizinan yang dikeluarkan sebagai dasar untuk penetapan titik lokasi penempatan menara telekomunikasi; T9.Penyrdik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang diberi wewenang khusus oleh Undangundang untuk melakukan penyidikar terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. BAB
II
Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1)
Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Perizinan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten sesuai dengan rencana tata rulang yang telah ditetapkan.
(2)
Tujuan Peraturan Daerah ini adalah unruk a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan c- melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. BAB
III
Ketentuan Perizinan Bagian kesatu Kewajiban lzia Pasal 3
(1) Setiap orang atau badan yang mernanfaatkan ruang untuk kegiatan tertentu wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah daerah.
- 11(21 Pemanfaatan ruarlg sebagaimana dimaxsud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan atau Rencana Detail Tata Ruang yang telah ditetapkan. (3) Pemberian izin pemanfaatan rLrang didasarkan pada pertimbangan administrasi dan pertimbangan teknis. (4) Pertimbangan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi kelengkapan persyaratan administrasi pemohon dan dokumen permoho nan izin pemanfaatan ruang. (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan jenis izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Pertimbangan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. (71
lzin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
Bagian dua Cakupan Petizircran Pasal 4
Perizinan Pemanfaatan Ruang Mencakup a. Izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; d. izin mendirikan bangunan; e. izin terminal khusus; f. izin usaha perikanan; g. izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet; dan h. izin pembangunan menara telekomunikasi. BAB
III
IZIN PRINSIP Pasal 5
1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha atau kegiatan penanaman modal yang diwajibkar. UKL/UPL atau AMDAL harus
2l 3)
4)
mendapatkan Izin Prinsip dari Bupati. Izin prinsip berisi pernyataan tentang suatu rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang secara prinsip telah sesuai dengan RTRW oleh karenanya diperkenankan. lzin Prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait. Perizinan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Izin Lokasi ; b. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT); c. izin terminal khusus; d. izin usaha perikanan;
-t2-
e. f. g. h. i. j.
5) 6) 7l
izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet; rzin pengambilan dan pemanfaatan air tanah; Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Izin Tempat Usaha llzin Gangguan; izin pembangunan menara telekomunikasi; membuat Analisa Mengenai Dampal.: Lingkungan (AMDAL), atauUpaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauanlingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peratrran perundang-undangan yang berlaku. lzin Prinsip diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. Bupati memberikan lzin Prinsip berdasarkan pada RTRW dan atau RDTR. Pasal 6
(1) Persyaratan administrasi permohonan izin prinsip : a. permohonan diajukan secara tertulis, mengisi dengan benar dan menandatangani formulir yang telah disediakan; b. permohonan diajukan kepada Bupati Cq. BKPRD melalui sekretariatnya yang beralamat di BAPPEDA disertai persyaratan lengkap memperlihatkan asli dan melampirkan masing-masing 1 (satu) foto copy : 1. Permohonan yang ditanda tangani diatas materai; 2. KTP Pimpinan perusahaan untuk pemohon badan usaha/KTP diri untuk pemohon perorangan yang masih berlaku; 3. Akta Pendirian Perusahaan yang; telah disahkan oleh Menteri untuk pemohon badan usaha;
4. 5. 6. 7. 8.
(2) (3)
(a) (5) (6)
NPWP; Peta lokasi tanah yang akan dikuasai; keterangan kesesuaian dengan tata rurang.
Persetujuan BKPM, bagi penanaman modal asing; dan Keterangan rencana kegiatan Hanya permohonan yang lengkap, yang akan dilanjutkan ke tingkat kajian materi oleh BKPRD. Kajian BKPRD berlandaskan pada aspek : a. keserasian rencana tata ruang; b. letak lokasi rencana kegiatan (berbatasan dengan kawasan lindung, di dalam/ di luar kawasan berikat/ind'rstri); c. pengaruh terhadap lingkungan hidup; Hasil kalian materi dibahas dalam rapat BKPRD bersama Tim Pokja, yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota BKPRD dan Tim Pokja. Berita Acara dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan rekomendasi Ketua BKPRD kepada Bupati untuk dikabulkan/ditolaknya permohonan izin prinsip. Untuk permohonan yang dikabulkan akan diterbitkan izin prinsip paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rliterimanya permohonan.
-13(7) Untuk permohonan yang ditolak akan rliberitahukan secara tertulis oleh Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
(8) Izin prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun, dan apabila dalam jangka waktu dimaksud belum mendapat izin lokasi, maka diajukan permohonan izin prinsip baru. BAB tV
Izin Lokasi Pasal 7
(1) Setiap orang atau badan yang telah rrcrnperoleh persetujuan penanaman modal dan akan melaksanakan pengadaan tanah atau melaksanakan pembebasan tanah untuk usahanya, wajib mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati. (21 lzin lokasi adalah izin tahap kedua setelah izin prinsip yang harus dipenuhi oleh pemohon guna lebih mernpersiapkan rencana pemanfaatan ruang khususnya untuk : a. rencana pengembangan kegiatan/sarana prasarana dari kawasan yang sebelumnya telah ada dan telah memperoleh izin prinsip; b. pengadaan tanah dan pengurusan hak atas tanah (3) Bupati memberikan Izin Lokasi berdasarkan pada RTRW dan atau RDTR (4) Pemohon lzir, Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum lzin Lokasi d,itetapkan. (5) Izin lokasi diterbitkan dalam bentuk keputusan. (61 lzin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan tanpa seizin Bupati (7) Penyelenggaraanlzin Lokasi dilaksanakan oleh KPPT. Pasal 8
(1) lzin Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh orang atau badan/perusahaan yang bersangkutan dalam hal : a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para
b. c. d. e.
pemegang saham; Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman mocial perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang; Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri; Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan; Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha
-t4-
f.
pertanian dan tidak lebih dari 10.00O (sepuluh ribu) m2 untuk usaha bukan pertanian; atau tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana
penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan. Pasal 9
(1) Permohonan lzinLokasi diajukan kepada Bupati. (2) Persyaratan permohonan tzin lokasi : a. permohonan diajukan secara terti-rlis, mengisi dengan benar dan menandatangani formulir yang telah disediakan pada KPPT; b. permohonan diajukan kepada Br.rpati Cq. Kepala KPPT disertai persyaratan lengkap memperlihatkan asli dan melampirkan masingmasing 1 (satu) foto copy : 1. KTP pimpinan perusahaan untu.r pemohon badan usaha/KTP diri untuk pemohon perorangan yang masih berlaku; 2. profil perusahaan/Akte pendiria.n perusahaan lbadan usaha dan atau perubahannya 3. izin prinsip yang masih berlaku; 4. peta lokasi tanah yang direncanakan; 5. rencana tapak
6. persyaratan tertulis mengenai kesanggupan pemohon untuk membebaskan tanah;
7. bukti sertifikat tanah untuk '-anah-tanah yang sudah dimiliki dilokasi yang sama dengan rencana tanah untuk pengembangan. 8. fotocopy NPWP; 9. keterangan kesesuaian dengan tata ruang; dan 10. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan.
(3) Tim pokja BKPRD dan Kantor Pertanahan melakukan penilaian/evaluasi dokumen administrasi dan peninjauan Lokasi. (4) Tinjauan lokasi dilaksanakan oleh Tim Pokja BKPRD dan Kantor
Pertanahan adalah untuk melakukarr peninjauan secara langsung ke
lokasi untuk memperoleh data-data pendukung sebagai
bahan pertimbangan dalam pemberian atau penolakan pemberianlzin Lokasi. (5) Penilaian/evaluasi dokumen administ.rasi dan hasil peninjauan lokasi untuk lzin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja. (6) Bupati menerbitkan lzin Lokasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan yang lengkap dan benar diterima. Pasal 1O
(l)
Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
.
-
15 -
(2) Perolehan tanah oleh pemegang lzin .-okasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi. (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka lzin Lokasi dapat diperpanjang jang ka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai SAoh flima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi. ( ) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) perolehan tanah kurang dari :i0% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam lzin Lokasi, maka lzin Lokasi tidak dapat diperpanjang. (5) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka: a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang; b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang lzin Lokasi terhadap tartah yang berada dian'ara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah. (6) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam lzin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat(4) , tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat. (7) Tanah yang sudah diperoleh wajib dictaftarkan pada kantor Pertanahan setempat. (8) Pemegang izin lokasi harus melaporkan perkembangan pembebasan tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan setiap 3 (tiga) bulan.
Pasal 11
(1) Pemberian lzin Lokasi sebagaimana climaksud dalam Pasal 10 disertai dengan Peta. (2) Pemegang lzin Lokasi hanya dapat meinperoleh tanah sesuai dengan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . (3) Pemegang lzin Lokasi yang memper:oleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Izin l,okasi, maka permohonan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.
Pasal 12
Dalam hal diatas tanah Izin Lokasi diterbitkan izin usaha pertambangan danl atau izin usaha lainnya, maka terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik tanah atau pemeganglzin Lokasi. Pasal 13
Izin Lokasi tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain persetujuan Bupati.
tanpa
-t6BAB V
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah {IPPT} Pasal 14
(1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan atau memanfaatkan tanah wajib mendapatkan lzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dari Bupati. (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah adalah izin tahap ketiga atau terakhir dari proses perencanaan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai penegasan legalitas rencana pemanfaatan rulang telah sesuai dengan izin-izin terdahulu yaitu : a. Izin prinsip; b. Izin lokasi. (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diterbitkan dalam bentuk Keputusan. (4) Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan dan penerbitan izin penggunaan pemanfaatan tanah kepada Kepala Kantor. (5) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi penerbitan IMB dan tidak dapat dipindahtangankan tanpa seizin Bupati. Pasal 15
(1) Persyaratan permohonan izin penggunaan pemanfaatan tanah : a. permohonan diajukan secara tertulis, mengisi dengan benar dan menandatangani formulir yang telah disediakan pada KPPT; b. permohonan diajukan kepada Bupati Cq. Kepala KPPT disertai persyaratan lengkap, memperlihatkan asli dan melampirkan masingmasing 1 (satu) foto copy : 1. KTP pimpinan perusahaan untuk pemohon badan usaha/KTP diri untuk pemohon perorangan yang masih berlaku; 2. tanda bukti pemilikan tanah hasil pembebasan; 3. pelunasan pajak bumi bangunan tahun terakhir; 4. surat persetujuan penanaman modal; 5. tzinprinsip; 6. izinlokasi; 7. akta pendirian badan usaha;
8. NPWP;dan 9. uraian rencana kegiatan. Pasal 16
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diperlukan dalam hal : a. tanah yang akan dimanfaatkan kurang dari 50O rlt2 (limaratus meter persegi);
b. tanah yang akan
dimanfaatkan untuk melaksanakan usaha industri berada dalam suatu kawasan industri;
-t7
c. d.
-
Tanah yang akan dipergunakan oleh penrerintah daerah; dan Tanah yang akan dipergunakan usaha oleh BUMN/BUMD. Pasal 17
(1) Permohonan lzin Penggunaan Pemarrfaatan Tanah diajukan kepada Bupati. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan dokumen administrasi, meliputi: a. fotokopi izin lokasi bagi yang dipersyaratkan; b. fotokopi lzin Perubahan Penggunaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan; c. fotocopy identitas pemohon; d. fotokopi sertifikat atau tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah; e. rencana tapak yang sudah disetujui oleh Perangkat Daerah yang menangani bangunan gedung, kecuali yang sudah memiliki izin lokasi; f. keterangan kesesuaian dengan tata ruang, kecuali yang sudah memiliki izin lokasi. (3) Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap akan dilakukan penelitian berkas dan jika dipandang perlu dilakukan survey lapangan. (4) Konfirmasi dilakukan oleh Ketua Tim Pokja BKPRD dituangkan dalam laporan kepada Kepala Kantor sebagai bahan dalam
lzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. (5) Penerbitan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk yang : a. dikabulkan, apabila hasil konfirmasi menunjukan kesamaan data dan keterangan yang dimuat dalam izin prinsip dan izin lokasi, b. ditolak, apabila hasil konfirmasi menunjukan pertentangan data dan keterangan yang dimuat dalam izin prinsip dan izin lokasi. c. ditangguhkan, apabila hasil konfirmasi masih perlu penambahan data dan keterangan. (6) Penerbitan lzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat {4) paling lama 14 (empat belas) hari keq'a sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. menerbitkan/menolak/menangguhkan permohonan
Pasal 18
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitannya, apabila dalam jangka waktu dimaksud belum mendapat IMB, maka diajukan permohonan lzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah baru. BAB VI
Izin Mendirikan Bangunan Pasal 19
-i8(1)
Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan,
merehabilitasi/merenovasi bangunan, rnelestarikan/memugar bangunan wajib memiliki IMB. (2) IMB merupakan lzin operasional pelaksanaan pemanfaatan ruang khususnya tahap dimulainya pekerjaan fisik atas tanah yang telah dikuasai hingga selesai. (3) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan lokasi, peruntukan dan penggunaanrrya sebagaimana diatur dalam RTRW dan atau RDTR. Pasal 2O
(1) Penyelenggaraan IMB dilaksanakan oleh KPPT. (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat. (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan: a. efisiensi dan efektivitas; b. mendekatkan pelayanan pemberian tMB kepada masyarakat; dan c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luastanah, dan/atau luas bangunan. (4) Camat melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan KPPT. Pasal 21
(1) Permohonan IMB diajukan kepada Bupati. (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung; dan/atau b. prasarana bangun4n gedung.
Pasal22 (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 avat (2) huruf a berfungsi sebagai: a. hunian;
b. c. d. e.
keagamaan; usaha; sosial dan budaya; dan gandaf campuran. (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal
tidak sederhana. (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pllra, dan bangunan pelengkap keaganr.aan. (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar mod€:rn, rumah toko, rumah kantor, mal/supermarket, hotel, restoran, pabrik/industri dan lain-lain sejenisnya.
-19(5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan
kesenian/ kebudayaan, bangunan pasar tradisional,
bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor
pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya.
(6) Fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas hotel - mal, apartemen - ma1, apartemen - perkantoran, dan lain-lain sejenisnya. Pasal 23
Prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b terdiri atas:
a. konstruksi
pembatas f penahanr'peog?fira.rr tanggul/retaining wal1, turap batas kavling/persil;
2l
berupa
ayat (2) pagar,
b. konstruksi pehanda masuk lokasi berupa gapura dan gerbang c. d.
termasuk gardu/pos jaga; konstruksi perkerasan berupa jalan, lapangan upacara, lapangan olah raga terbuka; konstruksi penghubung berupa ,,embatan, box culvert, jembatan penyeberangan;
e. f. g. h. i.
konstruksi kolam/reservoir bawah t.anah berupa kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir bawah tanah; konstruksi menara berupa menara €rntena, menara reservoir, cerobong; konstruksi monumen berupa tugu, patung, makam; konstruksi instalasi/gardu bempa instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, instalasi pengolahan; dan konstruksi reklame lpapan nama berupa billboard, papan iklan, papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar). Pasal 24
(1) Pemohon IMB mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan melengkapi persyaratan: a. dokumen administrasi; dan b. dokumen rencana teknis. (2) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. fotokopi sertifikat atau tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah; b. surat perjanjian sewa atau izin dar,,. pemilik tanah jika pemohon bukan pemilik tanah; c. fotokopi identitas pemohon; d. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa; e. fotokopi surat pernberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun terakhir; f. dokumen Analisis Mengenai Danrpak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
-20 -
(UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) bagi yang terkena kewajiban; g. keterangan kesesuaian dengan tata ruang; h. fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah; dan i. fotokopi lzin Perubahan Penggunaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. (3) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. gambar rencanafarsitektur bangunan; b. gambar sistem struktur dan utilitas bagi bangunan gedung dengan jumlah total luas lantai lebih dari 5OO (lima ratus) meter persegi; c. perhitungan struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi menara atau tower dengal ketinggian lebih dari 4O (empat pufuh) meter dan bagi bangunan gedung 3 (tiga) lantai atau lebih; d. data penyedia jasa perencanaan, bagi yang menggunakan jasa konsultan perencana. Pasal 25
Mekanisme dan prosedur dan tata cara pengajuan perijinan mendirikan bangunan yaitu : a. Pengajuan berkas permohonan di loket oelayanan;
b. c. d. e. f. g. h.
Pemeriksaan Berkas; Pemeriksaan Lokasi/Lapangan; Penetapan Biaya/Retribusi; Proses SK/Izin; Pembayaran di Kasir; penyerahan SK/Izin. Bupati menerbitkan Keputusan Pemberian IMB selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap. Pasal 26
(1) Pelaksanaan pembangunan bangunarr yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fungsi bangunan gedung yang dlizirtkan; b. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah; c. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan; d. KDB maksimum yang diizinkan; e. KLB maksimum yang diizinkan; f. KDH minimum yang diwajibkan; dan g. ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan.
Pasal2T (1) Bupati dapat memberikan pengurangarl danf atau
-2r
-
(2) keringanan penarikan retribusi IMB berdasarkan kriteria: a. bangunan fungsi sosial dan budaya; rlan b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (3) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria: a. bangunan fungsi keagamaan; dan b. prasarana bangunan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial. Pasal 28 Pemegang IMB diwajibkan membayar retribusi, tata cara penerbitan IMB di atur lebih lanjut dalam peraturan daerah tentang bangunan gedung dan tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjrrt dalam Peraturan Bupati BAB VII
IZIN TERMINAL KHUSUS Pasal 29
(1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sungai dan danau dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya. (2) Terminal Khusus sebagaimana dimaksrrd pada ayat (1) : a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat; b. wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; dan c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 3O
Terminal Khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan apabila : a. pelabuhan terdekat tidak dapat merrampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Pasal 31
(1)
Untuk menetapkan Lokasi Terminal Khusus harus
mendapatkan
Rekomendasi dari Bupati. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Administrasi sebagai berikut : a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dan ditanda tangani oleh Direktur/ Direktur Utama; b. fotocopy Akte Pendirian Perusahaarr yang dilegalisir;
-22
-
c. fotocopy SIUP yang dilegalisir; d. fotocopy Surat Ijin Perkebunan/Pertambangan yang dilegalisir; e. fotocopy NPWP; f. rekomendasi BKPRD; g. studi Kelayakan ditinjau dari aspek keamanan dan keselamatan h. i.
pelayaran serta kelayakan ekonomis dan teknis operasional; gambar peta lokasi; keterangan kesesuaian dengan tata ruang. Pasal 32
(1) BKPRD dan
Tim Pokja melaksanakan peninjauan ke lokasi rencana
terminal khusus yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan Pertimbangan Teknis (2) Berita Acara dan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas ) hari kerja sudah disampaikan kepada Bupati Up. Sekretaris Daerah. Pasal 33
(1)
Atas dasar persyaratan Administrasi, Teknis, Berita Acara dan Pertimbangan Teknis Bupati menerbitkan Rekomendasi Ijin Penetapan
Lokasi Terminal Khusus (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar untuk mendapatkan Ijin Lokasi Terminal Khusus dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Izin
BAB VIII Usaha Perikanan
Pasal 34
(1) Usaha Perikanan terdiri atas : a. usaha penangkapan ikan; b. usaha pembudidayaan ikan air tawar; (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini meliputi penangkapan ikan secara tradisional maupun modern
yang diklasifikasikan berdasarkan ukuran kapal, besaran penggerak, daya jelajah, jenis ikan.
tenaga alat tangkap dan alat bantu penangkapan
Pasal 35
Wilayah pengelolaan usaha perikanan di kabupaten meliputi : sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di dalam wilayah kabupaten. Pasal 36
(1) Setiap usaha perikanan baik yang berbentuk perorangan maupun badan yang melakukan usaha perikanan dl wilayah Kabupaten Barito Timur
-23
-
wajib memilki Surat Izin Usaha Perikarran (SIUP) dan atau Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP) ; (2) SIUP dan atau TDUP diberikan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama pemegang ijin melakukan usaha perikanan dengar kewajiban mendaftar ulang setiap tahunnya; (3) Usaha perikanan skala tertentu tidak diwajibkan memiliki SIUP; ( ) Usaha perikanal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini terdiri dari: a. usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal tidak oermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross Ton (GT) dan lata'u mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK);
b. usaha pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan oleh
pembudidaya ikan dengan areal lahran tidak lebih dari 2 (dua) Hektar (ha);
(5) Nelayan, pembudidaya ikan, yang tidak diwajibkan memiliki SIUP, wajib mencatatkan kegiatannya Dinas Pertanian, peternakan dan Perikanan Kabupaten Barito Timur; (6) Nelayan dan pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan yang telah dicatat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) pasal ini diberi Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP); (7) TDUP kedudukannya sederajat dengan SIUP. Pasal 37 Sebelum melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan memiliki SIUP yeng diterbitkan oleh Bupati dan atau TDUP dari Dinas Pertanian, peternakan dan Perikanan Kabupaten Barito Timur. Pasal 38
(1) SIUP diberikan kepada perusahaan perikanan apabila telah melampirkan persyaratan : a. surat permohonan;
b. c. d. e. f. g. h.
akta pendirian perusahaan/ koperasi; ter,car.a usaha; fotocopy KTP;
izin prinsif izin lokasi (khusus untuk pembudidayaan ikan) surat keterangan domisili; Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dokumentasi teknik kapal (khusus untuk penangkapan ikan);
i. j. NPWP/NPWPD; k. keterangan kesesuaian dengan tata ruang (khusus untuk pembudi dayaan ikan); dan
-24
-
l. pernyataan bersedia membangun kantor perusahaan di Kabupaten. (2) TDUP diberikan kepada nelayan melampirkan persyaratan : a. surat permohonan; b. rertcar,a usaha; c. surat keterangan berdomisili; d. fotocopy KTP; e. dokumen teknis kapal;
f. surat
ibukota
dan pembudidaya ikan apabila
telah
kepemilikan kapal (dari kepala desa setempat) (untuk usaha
penangkapan ikan); gambar denah lokasi; surat ijin dari lingkungan sekitar. (3) Penerbitan Izin SIUP dan TDUP dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
g. h.
Pasal 39 Pemegang SIUP diwajibkan membayar retribusi, tata cara penerbitan SIUP dan TDUP serta pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Izin
BAB IX Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet
Pasal 4O
(1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet yang dilakukan di luar habitat alami di Wilayah Kabupaten Barito Timur (2) Sarang burung walet yang berada rliluar habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pada bangunan bertingkat, Rumah'Ioko atau Ruko b. Pada rumah /gedung dan bangunart tertentu. Pasal 41
Lokasi sarang burung walet harus sesuai peruntukan kawasan dalam RTRW Kabupaten dan atau RDTR dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
Pasal42 Setiap orang dan atau Badan tidak diberikan izinldllarang membangun/ berusaha Sarang Burung Walet diluar habrtat alami pada lokasi :
a. b. c. d. e. f.
Dekat Dekat Dekat Dekat Dekat Dekat
dengan dengan dengan dengan dengan dengan
Sarana Ibadah; Sarana Pendidikan; Sarana Kesehatan; Sarana Perkantoran; Jalan Protokol; Rumah Dinas Jabatan Pejabat Publik;
-25 -
g.
Disekitar area Bandara. Pasal 43
(1) Setiap orang pribadi atau badan l/ang akan melakukan kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet dalam wilayah Kabupaten wajib memiliki izin dari Bupati. (2) Persyaratan permohonan izin penggunaan pemanfaatan tanah : a. permohonan diajukan secara tert".rlis, mengisi dengan benar dan menandatangani formulir yang telah disediakan pada KPPT; b. permohonan diajukan kepada Br.rpati Cq. Kepala KPPT disertai persyaratan lengkap, memperlihatkan asli dan melampirkan masingmasing : 1. photo copy identitas pemohon;
2. salinan akta pendirian perusahaan yang masih berlaku
bagi
pemohon yang berbadan hukum; proposal pengusahaan sarang burung walet; foto copy sertifikat atau surat kepemilikan atas tanah yang sah; tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan yang terakhir;
3. 4. 5. 6. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang lokasi/tempat kegiatan usaha yang dimohon yang diketahui RT, L:urah dan Camat setempat;
7. gambar situasi rencana bangunan tempat usaha untuk pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet; 8. surat pernyataan kesediaan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan bina lingkungan sekitar tempat usaha yang direncan akan; 9. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan mentaati semua persyaratan teknis, terutama mengenai dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku; 10. Surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku; 11. foto copy Nomor Pokok Wajib Paiak Daerah (NPWPD); 12. surat pernyataan kesediaan mernbayar pajak; 13. pasfoto penanggung jawab (pemohon) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 14.lzin Prinsif; L5.Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 16. keterangan kesesuaian dengan l-ata ruang; dan lT.Izin Gangguan (HO), Izin reklame, SIUP, TDP. Pasal 44
(1) Surat lzin usaha Sarang Burung walet dan sejenisnya diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi sebelum 3 (tiga) bulan masa berlakunya habis. {2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali setelah mendapat persetujuan dari bupati.
-26
-
(3) Setiap peralihan Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet kepada pihak lain, pemilik baru diwajibkan mengajukan permohonan izin baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 45 Pemegang izin diwajibkan membayar pajak, tata cara penerbitan pemungutan pajak diatur lebih lanjut dalanr Peraturan Bupati.
izin serta
BAB X
Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Pasal 46
Berdasarkan tempat berdirinya Menara Telekomunikasi terdiri dari menara telekomunikasi yang dibangun di atas tanah dan menara telekomunikasi yang dibangun di atas bangunan. Pasal 47
(1) Bangunan Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu: a. MenaraTelekomunikasi Tlrnggal; b. Menara Telekomunikasi Mandiri; c. Menara Telekomunikasi Kamuflase. (2) Desain dan konstruksi dari tiga jenis Menara Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah dan
peletakannya. (3) Selain ketiga jenis Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisensi. Pasal 48
(1) Penempatan lokasi Menara Telekomunikasi harus mempertimbangkan dan
memperhatikan aspek-aspek teknis dalam
penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan Menara Telekomunikasi secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi. (2t Ketentuan penempatan lokasi Menara Telekomunikasi didasarkan kepada
struktur tata rulang dan pola pemanfaatan ruang serta
harus pemakaiaan potensi yang ruang kota memperhatikan tersedia, kepadatan
jasa telekomunikasi serta KKOP (Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan) yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya. (3) Penempatan lokasi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat
-27
-
guna pengoptimalan tata ruang yang efrsien dan efektif demi kepentingan umum. Pasal 49
(1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastuktur lain untuk menempatkan BTS dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar. (2) Penempatan Menara Telekomunikasi pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton, setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenakan untuk mendirikan Menara Telekomunikasi (ROOF fon dengan melampirkan hasil perhitungan struktur bangunan lama dan perkuatan stuktur. (3) Penempatan lokasi Menara Telekomunikasi di permukaan tanah (green field), pada lahan yang sudah terbangurr dan memiliki IMB diperkenankan selama masih dijamin kekuatan konstruksinya. Pasal 5O
(1) Menara Telekomunikasi yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan persebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah. (2) Persebaran Menara Telekomunikasi yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan suatu jaringan telekomunikasi serta aspek teknis dari teknologi yarrg digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi. Pasal 51 (1) Setiap Pembangunan Menara telekomunikasi dan penambahan BTS baru, waj ib memiliki P erizinan. (21 Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui KPPT. (3) Pemberian izin Mendirikan Menara Telekomunikasi yang dimaksud ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan penataan ruang yang berlaku. Pasal 52
(1) Perizinan pembangunan menara t.elekomunikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki : 1. Izin Penempatan Menara Telekomunikasi, dalam bentuk IPPL dan Rencana Tapak yang dikeluarkan oleh KPPT. 2. lzin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, dikeluarkan
b.
3.
oleh KPPT. Izin Pengelolaan Menara Telekornunikasi, dikeluarkan oleh KPPT.
permohonan awal rencana pembangunan menara telekomunikasi harus diajukan secara tertulis kepada KPPT untuk memperoleh kepastian tentang boleh atau tidaknya penempatan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peruntukan dan rencana tata rLlang;
-28_
c. untuk memperoleh ,rr: pengelolaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud huruf g, terlebih dahulu harus "';;;"
il:tffi',1f1"?:Hflffi 1.
persyaratan Administr
d'
f..:Jii?
""ilii*.*i*
no,,. a..,g.,
a) bukti ia."rii"" H;i?:l;:?,#a lain; b) akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh kementerian Hukum dan HAM; c) rencana penggunaan Menara Terekomunikasi ;ffij#lerangan d) rekomendasi dari lurah dan camat setelah ffrsetujuan
2
j:[H
mendapat . dari warga sekitar aahm--raai]ri""'L"r.i dengan
. r*t;"i:ffi"[ff THt.,. r"i,,, a) Izin prinsif;
b) Izin Lokasi; c) rppl; d) Izin Frekuensi; e) Izin Ganguan (HO); 0 keterangan kesesuaian dengan g) Izin Mendirikan eangunan.
tata ruang; dan
Izin pengelolaan M"";;i;rekomunikasi sebagaimana dimaksud a angka 3 berlaku selama huruf 3 (tiga) tahun. e' masa berraku Izin pengelolaair'M.";;; Telekomunikasi sebagaimana dimaksud huruf (a) dai huruf (e) terhiturg ..,rk tanggal dan seterah masa berlaku izin halis , irin-iupat diperpanjang.diterbitkan f' untuk memperoleh rzin mendirikan-";;;"an -?ahuruMenara sebagaimana dimaksud huruf a angka 2, terlebitr harus mengqiukan permohonan tertulis kepada Bupati meralui Kppr dengan melampirkan persyaratan-persyaratan g' rzin Mendirikan Banguna,sesuai r..t."t.r.r, v.ng berlaku. lut".r..u a angka 2 berlaku tanpa ".il;;i;ana dimaksud pada huruf batas w-aktu struktur atau perubahan konstruksi "Jorr:rrg tidak ada perubahan menara. h' Penerbitan rzii sebagaim"r" oi*.r."ra prJ" ayat (4) huruf a angka 3
5i:'XiliT;#.1'#ffi 'rljt*i1:;tii.#]"".:"r.u.'r.""'!..*or,onan
Pasal SB (1) Dalam rangka mewujudkan dan pengguna m"nata dapat-partisipasi p"*gTgy:.l, pengerola memberili*- r.ortrib r-rsi -p.ryedia, s e bagai basian t tanggun g: #"0 masyarakat q."s"" ;;;; i.rr,.a"o "p"a" (2) Kontribusi .lf sqr., gan (C SR) .
""otgtIil""?',*li*"'t-""-J ;;J'-.y.t
ffffiLT ::-flX? fl'#l'rf"nsan
ra si ti
(1) digunakan tas s erta saran a pia s aran untuk / a u mum
Pasal 54
"' ;:*?:"ffi[f."ssara
Menara relekomunikasi dikenakan uang jaminan
-29 -
(2) Besaran jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tOo/o x RAB Menara Telekomunikasi. (3) Prosedur dan tata cara pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 55
(1)
Untuk menjamin keselamatan Menara Telekomunikasi, keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, menara wajib memenuhi
persyaratan teknis dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar baku yang berlaku secara internasional yang tertuang dalam bentuk dokumen teknis: a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur; b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambah*), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir. (2) Untuk melindungi dari gangguan, pencurian, perusakan, dan sekaligus mencegah seseorang yang tidak bertanggung jawab memanjat menara, menara yang berdiri sendiri di atas Lanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan minimal pagar. Pasal 56
(1) Pembangunan Menara Telekomunikasi yang menempati tanah milik Pemerintah Daerah dilaksanakan dalarrr bentuk kerjasama. (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sewa. (3) Sewa lahan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dengan perhitungan, yaitu O,75 o/o x NJOP Tanah x Luas Lahan x 12 (bulan). (4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Pasal 57
Penyelenggara telekomunikasi, Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang telah memiliki izin membangun danf atau izin menggunakan menara telekomunikasi, berhak membangun dan menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan izin yang telah diperolehnya. Pasal 58 Penyelenggara menara, penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin, berkewajiban : a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan; b. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan, keselamatan, c. kelestarian lingkungan dan estetika tata rllang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
-30-
d. e.
bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang diberikan; membantu pelaksanaan pengawasan yarlg dilakukan oleh petugas. Pasal 59
Apabila terjadi suatu peristiwa yar:g tidak dapat diduga sebelumnya yang menimbulkan kerugian bagi orang perorangan ataupun masyarakat pengguna jasa telekomunikasi, maka resiko dan kerugian akan ditanggung secara bersama oleh penyedia menara dan Penyelenggara Telekomunikasi. Pasal 6O (11 lzin Penempatan menara telekomunikasi dicabut apabila : a. masa berlaku izin telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
b.
melanggar ketentuan yang berlaktr atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat; c. sudah tidak dipergunakan lagi; d. pemegang izin mengembalikan izin yangtelah diperolehnya. (2) Tata cara pencabutan sebagaimana dirrr.aksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 61
(1) Pemerintah Daerah wajib melakukarL pengawasan, pengendalian dan pembinaan: a. tahap perencanaan pembangunan rrenara telekomunikasi; b. tahap sosialisi rencana pembangunan menara telekomunikasi; c. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana menara telekomunikasi; dan d. pengoperasian prasarana dan sarana menara telekomunikasi. (2) Pengawasan terhadap pengoperasian prasarana dan sarana menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang telekomunikasi, komunikasi dan informatika. Pasal 62 Penyelenggara menara bersama telekomunikasi di Daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara bersama
telekomunikasi kepada Bupati. Pasal 63 Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan, penyelenggaraan, serta pengoperasian menara dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat Pasal 64
Pemegang izin Pembangunan Menara'lelekomunikasi Seluler diwajibkan membayar retribusi, tata cara penerbitan izin serta pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupat;.
-31
-
BAB XI KETENTUAN PENYIDII(AN Pasal 65
Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk meiakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran izin pemanfaatan ruang. (2\ PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin pemanfaatan ruang; b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelanggaran izin pemanfaatan ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan (1)
dengan peristiwa tindak pidana di bidang pelanggaran izin
d.
pemanfaatan ruang; melakukan pemeriksaan atas pembrrkuan, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidarra pemanfaatan ruang;
di bidang pelanggaran izin
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat f. g. h. i.
bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalarrr perkara tindak pidana dibidang pelanggar an izin pemanfaatan ruang;
meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggarar izin pemanfaatan ruang;
menghentikan penyidikan; memasr.rki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan I atau tempat lain yang diduga mempakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, PPNS berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Kepolisisian ){egara Republik Indonesia. (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh PPNS disampaikan kepada penuntut umum. BAB
XII
Sanksi Administrasi Pasal 66
(1) Pemilik izin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
-32(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. Peringatan tertulis;
b. penyegelan; c. pembekuan izin; d. Penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan pemanfataan ruang; e. Pencabutan izin; f. Penutupan lokasi kegiatan; g. Pemulihan fungsi ruang. h. Pembongkaran bangunan
(3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan. (4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal6T Pelaksanaan pembinaarl, pengawasan, dan pengendalian izin pemanfaatan ruang dilakukan oleh Tim Pokja BKPRD dan KPPT. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 68
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB )rI/ KETENTUAN PERALIHAN Pasal 69
(1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum diundangkanya peraturan daerah ini dan tidak memiliki IMB namun bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW atau Peraturan Daerah tentang RDTR dilakukan pemutihan. (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. Pasal 70
(1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum diundangkanya peraturan daerah ini dan tidak memiliki IMB, namun tidak sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam Peraturan
-33 -
Daerah tentang RTRW atau Peraturan Daerah tentang RDTR, dan/atau Peraturan Daerah tentang RTBL, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lama L (satu) tahun. (2\ Izin lokasi, lzin Usaha Pertambangan yang telah diperoleh sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya waktu dalarn izin dimaksud. Pasal 71
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan mengenai perizinan pemanfaatan ruang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. BAB I(VI KETENTUAI{ PENUTUP
Pasal T2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.
Ditetapkan di Tamiang Layang pada tanggal z EPtGeu 2015 BUPATI BARITO TIMUR,
Diundangkan di Tamiang Layang pada
tanggal z
f)€tsH8*
2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,
I
ESKOP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO'{'IMUR TAHUN 2015 NOMOR
.1}
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NoMoRITAHUN 2015 TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG
I.
UMUM
Dalam rangka menjamin pemanfaertan ruang yang ada di Kabupaten Barito Timur sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Tirnur Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2Al4-2A34, diperlukan suatu mekanisme perizinant pemanfaatan ruang agar setiap
pembangunan dapat berdaya giuna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Barito 'limur Tahun 2Ol4-2O34, perizinan pemanfaatan ruang, terdiri atas: a. Izin prinsip; b. izinlokasi;
c. izin penggunaan
pemanfaatan tanah;
d. izin terminal khusus; e. izin usaha perikanan;
f.
izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet; g. izin mendirikan bangunan; dan h. izin pembangunan menara telekomunikasi seluler. Kebijakan daerah khususnya pemanfaatan ruang guna mendukung proses penataan ruang haruslah mernpertimbangkan upaya konservasi lahan, kebutuhan masyarakat, dan dapat menjadi salah satu potensi pengembangan perekonomian di daerah. Untuk dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang diperlukan tanggung jawab bersama antara pernerintah daerah dan masyarakat, sehingga peran serta aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan. Salah satu bentuk perar^ serta masyarakat adalan pemenuhan kewajiban di bidang perizinan pemanfaatan ruang. Pengaturan perizinan pemanfaatan rulang merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam hal pengendalian, pembinaan, dan pengawasan atas penggunaan lahan di daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito ?imur tentang lzin Pernanfaatan Ruang.
II. PASAL DEMI PASAL
-2-
Pasal
1
CukuP jelas
Pasal 2
Aioq
Pasal 3
jetas
AtIatP jelas
Pasal
4
Pasal
5
aiary
ietas
cufuiP ielas
Pasal 6 AYat
(1)
Gtlory iet,,s'
AYat (2)
huruf
a
cdatP ielas'
huruf b angka t
'u*o a,gka'
**'
angka 3 aurrgka
4
i"'*' it'o"'
AtlotP jelas' CulatP jetas'
angka 5 CulcuP ietas'
angkau*.,",onnankesestloiantataruangdiketua*anoleh
Yangdimaiudderqan,"n.onitataruan,gadalahRTRW dai atau RDTR' angkaT angka 8
GtkuP jelas'
--rCulatp jetas.
huruf d Cukup jetas.
huruf
e
Atlatp jelas.
huruf
f Culatp jetas.
huruf g Atkup jelas. Pasal 7
Culup jetas Pasal 8
Sesuai dengan Perohran Mentei Negara Agraia/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang ljin Lokasi Pasal 9
Ayat
(1)
Cufutp jelas.
Ayat (2)
huruf a Cukup jelas.
huruf b angka
1
Culatp jelas.
angka 2 Cukup jelas.
angka 3 Cukup jelas.
angka 4 Culatp jetas.
angka 5
Rencana tapak Aang dimaksud bisa berupa site plan jika tapaknga dalam saht kauling atau master plan jika tapaknga bera.d.a dalarn safii kautasan. angka 6
-4Cukup jetas. arrgka 7 Cukup jelas.
angka 8 Cukup jelas.
angka 9
Keterangan kesesuaian tata ruang dikeluarkan oleh BKPRD, Yang dimaksud dengan rencana tata ruang adalah RIRI,I/ dan atau RDTR.
angka 10 Cukup jela.s.
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal Ll
Cukup jelas
Pasal 12 Culanp
jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Ayat
(1)
Cukup jelas
Ayat (2) Culatp jelas
Ayat (s) Culotp jelas
Ayat
(a)
Yang dimaksud dengan kepala kantor adalah kepala kantor KPPT Aang diberi pendelegasian sebagian uteuenang oleh &tpati unhtk menerbitkan Izin pemanfaatan Ruang Aang meliputi Persetujuan hinsip, Izin Lokasi, Peruetapan Lokasi, dan lzin Perubahan Penggunaan Tanah lzin mendirikan Bangunan. Ayat (5) Culotp jelas
Pasal 15
Culary jelas
-5Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17
Ayat
(1)
Athry jelas. Ayat
(2)
huruf a Atkup jelas.
huruf b Gtlatp jelas.
huruf d Gilatp jelas.
huruf
e
huruf f
Rencana tapak gang dimalssud bisa bentpa site plan jika tapoknga dalam safit kauling atou master plan jika tapalcrtAa berad.a dalam safit kawasan. Keterangan lcesesttaian tata n ang dikeluarkan oleh BK?RD, Yang dimaksd dengan rencana tata nmng adalah R?RI{/ dan atau RD?R.
Pasal 18 Cuktp jelas Pasal 19
Atlatp jelas Pasal 2O
Cuktp jetas Pasal 21 Culwp jelas
Pasal22 Culary jela,s
Pasal 23 Culatp jelas
Pasal 24
Ayat (1) Culatp jelas.
Ayat
{21
-6huruf a Cuktp jelas.
huruf b Culatp jelas.
huruf d Cukup jelas.
huruf
e
Cukup jelas.
huruf
f
Cukup jelas.
huruf g Cukup jetas.
huruf h Keterangan lesesttaian tata ntang dikeluarkan oleh BKPRD, Yang dimaksud dengan rencqna tata ruang adatah RrRIr/ dan atau RDIR.
huruf i Cuhtp jelas. Pasal 25 Culatp jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Culatp Jelas Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Culatp jelas
Pasal 3O Culanp
jelas
Pasal 31
Ayat (1) Culatp jelas.
Ayat
(2)
huruf a
Athtp jelas. huruf b
-7 Cukup jelas.
huruf d Cukup jelas.
huruf
e
Culary jelas.
huruff Culatp jelas.
huruf g Culatp jelas.
huruf h Cukup jelas.
hurrrf i Keterangan kesesuaian tata. ruang dikeluarkan oreh BKhRD, Yang dimaksud dengan rencana tata ntang ad.arah RTRW dan atau RDTR. Pasal 32 Cukup jetas
Pasal 33 Culanp
jelas
Pasal 34 Culory jetas
Pasal 35 Culanp
jelas
Pasal 36 Culatp jelas
Pasal 37 Culanp
jelas
Pasal 38
Ayat
(1)
huruf a Culwp jelas"
huruf b Cukup jetas.
-8-
huruf d
Akup jelas. huruf
e
Cukup jelas.
huruf
f Culatp jelas.
huruf g Cukup jelas.
huruf h Ailatp jelas.
huruf i Cukup jelas.
huruf
j Cttkup jelas.
huruf k Keterangan kesestaian tata ruang dikeluarkan oteh BKPRD, yang dimaksud dengan rencana tata ruang adalah RTRW dan atau RD?R.
huruf
tr
Cukup jelas.
Ayat
(21
huruf a Cukup jelas.
huruf b Culanp jelas.
huruf d Culatp jelas.
huruf
e
Culatp jelas.
huruf
f Culwp jelas.
huruf g Cukup jetas.
huruf h Culatp jetas.
-9-
Pasal 39
CukuP
Pasal 4O
jelas
Atla'ry ielas
41 Pasal -
CttlatP
Pasal42
jelas
ctiatp
ietas
Pasal 43
huruf a
Cufu)P jelas'
huruf b angka
L
Atlary jelas'
angka2
Atlary jetas'
angka 3
CulatP jelas'
atgka 4 CulanP
jelas'
angka 5 CulatP iela's'
angka 6 CulatP ielas'
arrskaT angka 8 angka 9
CutatP jelas'
Atlary ielas' AttatP ielas'
angka 1O
Aiary ietas'
aneka 11
CukuP jelas'
aorrgka 12
-10Cukup jetas.
angka 13 Cukup jelas.
angka 14 Cufury jelas.
angka 15 Ailanp jelas. angka 16 Keterangan kesesuaian tata ruang dikeluarkan oleh BKqRD, Yang dimaksud dengan rencana tata ruang ad.alah RilRW dan atau RDIR. artgka 17 Culanp jelas.
Pasal 44 Cukup jelas
Pasal 45 Culatp jelas
Pasal 46 Atlanp jelas
Pasal 47 Culotp jelas
Pasal 48 Culatp jelas
Pasal 49
Atkup jelas Pasal 50 Culanp
jelas
Pasal 51 Culary jelas
Pasal 52 Culatp jelas
Pasal 53 Culory jelas
Pasal 54 Cukup jelas
-
11 -
Pasal 55
C\kup jelas Pasal 56 Cula.q jetas
Pasal 57
Gtlatp jelas Pasal 58
Cukry jelas Pasal 59
Cuktp jelas Pasal 6O Cula"tp
jelas
Culanp
jelas
Pasal 61 Pasal 62
Culary jetas
Pasal 63 Culary jelas
Pasal 64 Culatp jelas
Pasal 65 Culary jelas
Pasal 66
Culary jelas
Pasal 67 Culwp jelas Pasal 68 Culatp jelas
Pasal 69 Cukup jelas
Pasal 7O
Yang dimakstd disesuaikan adatah fungsi banq.tnan
disesuaikan dengan lokasi pentnhtkan Aang qda dalam Perafiran Daerah tentang RTRW dart atant Peraturan Daerah tentang RDTR, atau bangunan Aang ada dipindahkan ke lokasi Aang sesuaf perunfitkannAa dolam RTRW Peratrran Daerah tentang R?RU/ qtou Peraturan Daerah tentang RDTR
-t2Pasal 71 Cukup jelas
Pasal T2 Culatp jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR...3?
