BUPATI BARITO KUALA PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO KUALA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diantaranya adalah mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan penanaman modal/investasi;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
5.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 67,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112.Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal; 20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2011 tentang Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 14); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala; 2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala;
3.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.
Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.
Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala;
7.
Perizinan tertentu adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8.
Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pelayanan informasi dan pelayanan pengaduan tentang penanaman modal.
9.
Penanamanan modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal,baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah kota marabahan.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Barito kuala yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 11. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing badan usaha asing,dan/atau pemerintah asingt yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. 14. Modal adalah Aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 15. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan hukum asing,dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 16. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia,perseorangan warga Negara Indonesia,atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang,dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 18. Pendaftaran penanaman modal yang selanjutnya disebut pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal,baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal modal non fasilitas. 19. Izin prinsip penanaman modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang memperoleh fasilitas fiscal dan melaksanakan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 20. Izin prinsip perubahan penanaman modal,yang selanjutnya disebut izin prinsip perluasan,adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal dibidang usaha yang memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 21. Izin Prinsip perubahan penanaman modal yang selanjutnya disebut izin prinsip perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip/izin prinsip perluasan sebelumnya. 22. Izin usaha adalah Izin yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal. 23. Izin usaha perluasan adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersil atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan,sebagai pelaksanaan atas izin prinsip perluasan/persetujuan perluasan,kecuali ditentukan lain peraturan perundang-undangan sektoral. 24. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal(merger) adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha setelah terjadi merger,untuk melaksanakan kegiatan produksi /operasional komersial perusahaan merger. 25. Izin usaha perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dala izin usaha/izin usaha perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal. 26. Angka pengenal importer yang selanjutnya disingkat API-P adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (import)mesin/peralatan dan barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dalam proses produksi perusahaan penanaman modal yang bersangkutan. 27. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah pengesahan rencana jumlah,jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
28. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayana perizinan dan non perizinan yang interegrasi antara BKPM dengan kementerian/LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, BKPMD Provinsi Kalimantan Selatan dan perangkat daerah penanaman modal kabupaten/Kota. 29. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan serangkaian kegiatan pelayanan penanaman modal sesuai substansi atau jenis pelayanan. BAB II ASAS, TUJUAN, PRINSIP Pasal 2 (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan penanaman modal berdasarkan asas : a. Kepastian hukum b. Keterbukaan c. Akuntabilitas d. Perlakuan yang sama dan tidak memperbedakan asal daerah dan asal negara penanam modal dan e. Efisiensi berkeadilan (2) Pelayanan Perizinan penanaman modal bertujuan untuk : a. Memperoleh kemudahan dalam pelayanan perizinan b. Menyerderhanakan pelayanan menjadi cepat dan akuntabel dan c. Memberikan informasi mengenai penanaman modal (3) Prinsip Pelayanan Perizinan penanaman modal : a. Kesederhanaan,yaitu prosedur pelayanan harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak terbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan b. Kejelasan dan kepastian dalam hal : 1. Prosedur tata cara pelayanan 2. Persyaratan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif 3. Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab 4. Biaya/tarif pelayanan,termasuk tat cara pembayarannya c. Kepastian waktu, artinya pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan. d. Kepastian hukum artinya proses biaya dan waktu wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dokumen perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang menjadi hukum dan rasa aman bagi pemilik. e. Kemudahan akses, artinya yang ditunjukkan dengan : 1. Ketersediaan informasi yang didapat dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat dan 2. Pelayanan aparat yang responsif
f. Kenyamanan, artinya pelayanan harus memiliki ruang pelayanan dan sarana pelayanan lainnya yang memadai sehingga memberikan rasa nyaman bagi para pemohon. g. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, artinya : 1. Disiplin dalam penyelesaian proses pelayanan perizinan sesuai waktu yang telah ditentukan dan 2. Sopan dan ramah dalam melayani insvestor baik dalam berkomunikasi, murah senyum(raut muka) maupun bahasa tubuh. BAB III JENIS PELAYANAN Pasal 3 (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan dibidang penanaman modal a. Pelayanan perizinan dan b. Pelayanan non perizinan (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. Pendaftaran penanaman modal b. Izin prinsip penanaman modal c. Izin prinsip perluasan penanaman modal d. Izin prinsip perubahan penanaman modal e. Izin usaha tetap f. Izin usaha perluasan g. Izin usaha penggabungan dan h. Izin usaha perubahan (4) Jenis usaha pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat dilaksanakan didaerah antara lain adalah : a. Pelayanan informasi tentang penanaman modal b. Pengaduan tentang penanaman modal (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup a. Bidang usaha perindustrian b. Bidang usaha perdagangan c. Bidang usaha pertanian d. Bidang usaha kehutanan e. Bidang usaha kelautan dan perikanan f. Bidang usaha pekerjaan umum g. Bidang usaha kebudayaan dan periwisata h. Bidang usaha energy dan sumber daya mineral i. Bidang usaha perhubungan j. Bidang usaha komunikasi dan informasi k. Bidang usaha tenaga kerja dan transmigrasi l. Bidang usaha pendidikan m. Bidang usaha kesehatan dan n. Bidang usaha jasa lainnya
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Barito Kuala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada instansi terkait izin usaha yang dimaksud. (7) Pelayanan perizinan penanaman modal yang dapat diproses didaerah adalah pelayanan perizinan penanaman modal dalam negeri. BAB IV JENIS PENANAMAN MODAL Pasal 4 Jenis penanaman modal yang dilayani dibidang penanaman modal a. Penanaman modal asing dan b. Penanaman modal dalam negeri BAB V MEKANISME PELAYANAN Bagian kesatu Pengajuan Permohonan Pasal 5 (1) Permohonan pelayanan penanaman modal disampaikan oleh pemohon dalam bentuk permohonan tertulis kepada Bupati, melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang membidangi penanaman modal yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan kententuan yang berlaku. (2) Permohonan pelayanan penanaman modal dapat disampaikan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. (3) Permohonan tertulis dimaksud pada ayat (1) dapat diterima setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis yang membidangi penanaman modal. (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan keputusan Bupati. Bagian kedua Waktu penyelesaian pelayanan Pasal 6 (1) Untuk masing-masing substansi atau jenis pelayanan penanaman modal, ditetapkan batas waktu maksimal penyelesaian pelayanan sesuai dengan proses pelayanan yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.
(2) Waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal diperhitungkan sejak saat permohonan diterima dan dilengkapi dengan semua persyaratan yang ditentukan,sampai dengan produk layanan yang diperlukan diterima oleh pemohon. (3) Waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal diatur dan ditetapkan dalam prosedur tetap atau SOP masing-masing substansi atau jenis pelayanan. Bagian ketiga Biaya pelayanan Pasal 7 (1) Untuk masing-masing substansi atau jenis pelayanan penanaman modal dikenakan biaya pelayanan sebagaimana akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. (2) Besarnya biaya pelayanan penanaman modal ditetapkan dalam berdasarkan proses penyelesaian produk layanan sesuai dengan substansi atau jenis pelayanan (3) Besaran biaya pelayanan penanaman modal diatur dan ditetapkan dalam prosedur tetap atau SOP masing masing substansi atau jenis pelayanan. (4) Bagi perusahaan yang sudah mendapat izin usaha, setiap lima (5) tahun sekali dilaksanakan daftar ulang kepada PMA/PMDN untuk mengetahui perkembangan perusahaan, apakah perusahaan masih aktif atau tidak.biaya Heregristasi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Bagian keempat Sarana dan Prasarana Pelayanan Pasal 8 (1) Dalam menunjang kelancaran pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dilengkapi dengan segala sarana penunjang teknis dan administatif berupa perangkat keras, perangkat lunak,dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan. (2) Pelayanan penanaman modal juga ditunjang prasarana pelayanan yang aman,nyaman,bersih dan sehat. (3) Guna menunjang dan efektivitas pelayanan penanaman modal, dibangun Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
Bagian kelima Unsur-unsur Pelayanan Pasal 9 (1) Pelayanan Perizinan diselenggarakan dengan melibatkan unsurunsur terkait dalam pelayanan. (2) Setiap unsur pelayanan penanaman modal wajib berkomitmen tinggi terhadap penyelesaian setiap pelayanan sesuai dengan kaidah pelayanan yang mudah, cepat, lancar dan transparan. (3) Setiap unsur pelayanan pananaman modal ditunjang oleh kompetensi yang sesuai dengan pengetahuan,keahlian,ketrampilan,sikap dan perilaku yang diperlukan berdasarkan substansi atau jenis pelayanan. (4) Unsur-unsur pelayanan modal untuk masing-masing substansi atau jenis pelayanan.diatur dan ditetapkan dalam prosedur tetap atau Standar Operasional Prosedur. BAB VI PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN Pasal 10 (1) Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Barito Kuala sebagai penyelenggara Pelayanan Perizinan dibidang penanaman modal. (2) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPT Kabupaten Barito Kuala : a. Menerima permohonan berkas pelayanan b. Menyampaikan berkas permohonan kepada Tim teknis penanaman modal c. Memproses permohonan pelayanan sesuai dengan kewenangannya d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan pada SKPD/instansi terkait e. Menyerahkan dokumen perizinan yang telah selesai kepada pemohon izin. (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Kuala mengkoordinasi, memantau proses perizinan yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai SKPD/instansi terkait. BAB VII KERJA SAMA Pasal 11 Dalam penyelenggaraaan Pelayanan Perizinan dibidang penanaman modal, KPT dapat melakukan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi,Lembaga swadaya masyarakat,Asosiasi usaha dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII BIAYA OPERASIONAL Pasal 12 Biaya operasional penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dibidang penanaman modal dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala. BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 13 (1) Evaluasi dan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dilaksanakan oleh Kepala KPT Kabupaten Barito Kuala. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala. BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 Pengendalian pengawasan terhadap penyelenggaran Pelayanan Perizinan perizinan penanaman modal dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani penanaman modal dan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala . Pasal 15 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,maka : a. Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Bupati ini. b. Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang sedang dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Bupati ini.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Kuala ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Ditetapkan di Marabahan Pada tanggal 5 Januari 2012 BUPATI BARITO KUALA, ttd H. HASANUDDIN MURAD Diundangkan di Marabahan pada tanggal 5 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
ttd SUPRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012 NOMOR 05
