BUPATI BARITO KUALA PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN DAN IZIN TRAYEK DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO KUALA, Menimbang
: a. bahwa sebagai tindak lanjut dari dari pasal 5 huruf c Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu maka perlu mengatur Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 17. Peraturan Menteri Daalam Negeri Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Barito Kuala; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17). 22. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala(Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 60);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN DAN IZIN TRAYEK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala; 3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala; 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan perturan perundang-undangan; 5. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala adalah Kantor yang diberikan kewenangan memberikan pelayanan dibidang perizinan; 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politiK atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha. 9. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang umum dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal; 10. Izin Usaha Angkutan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan amgkutan untuk melakukan usaha angkutan dengan kendaraan umum dan atau khusus; 11. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada trayek tetap dan teratur;
12. Petugas adalah pegawai yang mendapat tugas secara resmi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melayani perizinan. 13. Pejabat yang ditunjuk adalah para pegawai Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang diserahi tugas dan tanggungjawab oleh Bupati untuk melaksanakan suatu tugas dan/atau pekerjaan dibidang perizinan. 14. Instansi pemungut adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala dan/atau Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah : a. Izin Usaha Angkutan; b. Izin Trayek; c. Izin Insidentil. BAB III KETENTUAN PERIZINAN Bagian Pertama Izin Usaha Angkutan Pasal 3 (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha angkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum wajib memiliki Izin Usaha Angkutan. (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Persyaratan pemberian Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Fotocopy STNK Fotocopy Buku Uji Kendaraan Fotocopy KTP Fotocopy Kartu Pengawasan yang habis masa berlaku. Pasal 4
(1) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat ditolak jika: a. Pemohon dalam memberikan keterangan dan data tidak benar;
b. Pemohon dianggap tidak sanggup mengendalikan perusahaan menurut ketentuan yang berlaku; c. Pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Izin Usaha Angkutan diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. Pasal 5 Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib heregistrasi (Daftar ulang) setiap 1 (satu) tahun sekali. Pasal 6 (1) Pemegang Izin Usaha Angkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila menghentikan kegiatannya. (2) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalaikan kewajibannya maka Izin akan dicabut. Pasal 7 Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak dapat dilakukan dengan : a. Mengajukan permohonan penggantian dokumen perizinan kepada pejabat pemberi Izin, dilengkapi dengan: 1. Surat keterangan hilang dari pihak kepolisian 2. Bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang . b. Apabila Permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi Izin , pemberi Izin memberikan izin yang berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan. Bagian Kedua Izin Trayek Pasal 8 (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum wajib memperoleh Izin Trayek dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Untuk ketertiban pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas yang membidangi perhubungan.
(4) Pengendalian dan pengawasan tersebut pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Kartu Pengawasan yang berlaku selama 6 (enam) bulan. (5) Persyaratan pemberian Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 1. Fotocopy Uji Kendaraan 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy Kartu Pengawasan yang habis masa berlakunya. 4. Memiliki gambar lokasi dan bangunan serta surat kepemilikan atau penguasaan penyimpanan/Pol kendaraan bermotor. (6) Persyaratan sebagaimana ayat (5) melalui prosedur : 1. 2. 3. 4.
Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan Pemeriksaan berkas Proses SK/Izin Penyerahan SK/Izin Pasal 9
(1) Setiap perubahan dalam perizinan harus mendapat persetujuan dari Pejabat yang Ditunjuk. (2) Permohonan Izin trayek, dapat berupa : a. Izin bagi pemohon baru. b. Pembaharuan masa berlaku Izin . c. Perubahan Izin , terdiri dari : 1.) 2.) 3.) 4.)
Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi; Pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi; Perubahan jam perjalanan; Perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute); 5.) Pergantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak; 6.) Pengalihan kepemilikan perusahaan; 7.) Penggantian kendaraan meliputi peremajaan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan; (3) Izin tidak berlaku dan dilarang beroperasi karena : a. Telah berakhir Izin usaha angkutan yang bersangkutan; b. Dikembalikan oleh pemegang Izin . c. Pencabutan Izin . d. Habis masa berlaku Izin.
e. Memindah / mengalihkan perizinan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala. Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 5 Desember 2011 BUPATI BARITO KUALA, ttd H. HASANUDDIN MURAD Diundangkan di Marabahan Pada tanggal Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH,
ttd SUPRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2011 Nomor 66
