BUPATI BANYUWANGI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR : 5 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
Menimbang
BANYUWANGI,
: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan
Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang - undang
Nomor 12
Tahun 1950
Tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965
Nomor
19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730 ) ; 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme ( Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang –undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang
Nomor
32
tahun
2004
Tentang
Pemerintahan
Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi
tentang Pajak Daerah dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Daerah
dan
Wakil
Kepala
Daerah,
Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
210,
3 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219 );
4 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ) ; 22. Peraturan
Pemerintah
Nomor
2
Tahun
2012
tentang
Hibah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 ); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran
Pendapatan
Dan
Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran 2013 ; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E ) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraraturan
Daerah
Kabupaten
Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 10/ E) ; 26. Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2007
tentang Investasi Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13/E ). 27. Peraturan Daerah Kabupaten tentang
Anggaran
Banyuwangi
Pendapatan
Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 dan
Belanja
Daerah
Kabupaten
Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 1 ). 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
Anggaran 2013 ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11 ).
5
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.1.884.252.022.356,82 bertambah sejumlah Rp. 217.786.980.017,32 sehingga menjadi Rp. 2.102.039.002.374,14 dengan rincian sebagai berikut :
1 Pendapatan a. Semula Rp. 1,755,902,983,807.00 b. Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 148,863,386,097.67 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.
1,904,766,369,904.67
2 Belanja a. Semula Rp. 1,884,252,022,356.82 b. Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 217,786,980,017.32 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. Surplus / ( Defisit ) Setelah Perubahan
2,102,039,002,374.14 (197,272,632,469.47)
3 Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula Rp. 137,499,038,549.82 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 64,773,593,919.65 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.
202,272,632,469.47
b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 9,150,000,000.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. (4,150,000,000.00) Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp.
5,000,000,000.00 197,272,632,469.47 -
6
Pasal 2 (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
(2)
a. Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 161,975,808,883.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 9,626,777,511.67 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.
171,602,586,394.67
b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 1,299,958,159,483.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 7,223,461,273.00 Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp.
1,307,181,620,756.00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 293,969,015,441.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 132,013,147,311.00 Jumlah Lain -lain Pendapatan Setelah Perubahan Rp.
425,982,162,752.00
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan : a. Pajak daerah 1) Semula Rp. 54,618,572,808.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 5,097,397,514.00 Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp.
59,715,970,322.00
b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 24,170,155,500.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 2,724,789,892.00 Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp.
26,894,945,392.00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 17,212,736,000.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. (1,146,396,710.42) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Rp. dipisahkan setelah Perubahan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 65,974,344,575.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 2,950,986,816.09 JumlahLain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah Rp. Perubahan
16,066,339,289.58
68,925,331,391.09
7
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil Pajak/bagi Hasil bukan Pajak 1) Semula Rp. 68,465,228,483.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 7,223,461,275.00 Jumlah Bagi hasil setelah Perubahan Rp. 75,688,689,758.00 b. Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 1,154,495,171,000.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 1,154,495,171,000.00 c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 76,997,760,000.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp.
76,997,760,000.00
(3) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah 1) Semula Rp. 1,132,540,000.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 482,270,000.00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp.
1,614,810,000.00
b. Dana bagi hasil pajak 1) Semula Rp. 82,306,549,441.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 10,183,702,071.00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp.
92,490,251,512.00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 209,618,226,000.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 93,071,520,240.00 Jumlah Penyesuaian dan Otsus setelah Perubahan Rp.
302,689,746,240.00
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp. 911,700,000.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 28,275,655,000.00 Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. e
Sumbangan Fihak Ketiga 1) Semula Rp. 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. Jumlah Penyesuaian dan Otsus setelah Perubahan
29,187,355,000.00
0.00 Rp.
0.00
8
(1)
Pasal 3 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 1,177,513,000,691.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 103,451,290,100.00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 1,280,964,290,791.00 b. Belanja Langsung 1) Semula Rp. 706,739,021,665.82 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 114,335,689,917.32 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.
(2)
821,074,711,583.14
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah : 1) Semula Rp. 1,002,428,016,291.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 84,279,692,011.00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 1,086,707,708,302.00 b. Belanja Bunga 1) Semula Rp. 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan
0.00 0.00 Rp.
0.00
Rp.
106,484,582,489.00
d. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 10,428,000,000.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 1,451,000,000.00 Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp.
11,879,000,000.00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. 1,000,000,000.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 60,000,000.00 Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp.
1,060,000,000.00
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan 1) Semula Rp. 67,901,000,000.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 2,682,000,000.00 Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp.
70,583,000,000.00
c. Belanja hibah 1) Semula Rp. 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan
g. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan
90,755,984,400.00 15,728,598,089
5,000,000,000.00 (750,000,000.00) Rp.
4,250,000,000.00
9 (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja : a.
Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
36,283,015,150.00 13,687,621,781.00 Rp.
49,970,636,931.00
b.
Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 259,187,273,347.82 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 39,581,883,486.32 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 298,769,156,834.14
c.
Belanja Modal 1) Semula Rp. 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
411,268,733,168.00 61,066,184,650.00 Rp. 472,334,917,818.00
Pasal 4
(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a.
b.
Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang ) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. Rp.
Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang ) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. Rp.
137,499,038,549.82 64,773,593,919.65 Rp. 202,272,632,469.47
9,150,000,000.00 (4,150,000,000.00) Rp.
5,000,000,000.00
10
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 201.772.632.469.47
1) Semula Rp. 136,999,038,549.82 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 64,773,593,919.65 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 201,772,632,469.47 b.
c.
d.
e.
f.
Pencairan dana cadangan sejumlah Nihil 1) Semula Rp. 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan
0.00 0.00 Rp.
0.00
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. Nihil 1) Semula Rp. 0.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 0.00 Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.
0.00
Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. Nihil 1) Semula Rp. 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan
Rp.
0.00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 500.000.000,00 1) Semula Rp. 500,000,000.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 0.00 Jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah Perubahan Rp.
500,000,000.00
Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 1) Semula Rp. 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan
0.00 0.00
0.00 0.00 Rp.
0.00
(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a.
Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. Nihil 1) Semula Rp. 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan
0.00 0.00 Rp.
0.00
b.
Penyertaan modal ( investasi ) pemerintah daerah sejumlah Rp.5.000.000.000,00 1) Semula Rp. 5,000,000,000.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 0.00 Jumlah penyertaan modal ( investasi ) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 5,000,000,000.00
c.
Pengeluaran Pokok Utang sejumlah Rp. Nihil 1) Semula Rp. 4,150,000,000.00 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. (4,150,000,000.00) Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp.
0.00
11
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I
Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Daerah
3. Lampiran III
Pemerintahan
dan Organisai SKPD :
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran
VI
7. Lampiran VII
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran
IX
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pasal 6
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ; c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ; d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
12
Pasal 7
Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 30 Agustus 2013 BUPATI BANYUWANGI
H. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 30 Agustus 20133 Oktober 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19561008 198409 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 12
