BUKU SAKU PKM BAB 1 PENDAHULUAN

BUKU SAKU PKM BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Pengantar Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri

Anggur

merupakan

Merah

tahun

keberlanjutan

dari

2014-2018 pelaksanaan

Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2011-2013 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018. Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri

Anggur

pemberdayaan

Merah

sebagai

masyarakat

kewilayahan terpadu dan

dengan

program pendekatan

menyeluruh memiliki

posisi sangat strategis karena perannya sebagai berikut; (1) Mendukung pelaksanaan enam tekad pembangunan yang ditetapkan sebagai salah

satu

solusi dalam meningkatkan pendapatan perkapita, menurunkan penduduk kemiskinan yang mencapai 20,03% keadaan Maret 2013, (2) Meningkatkan produktivitas (3)

tenaga

Mendukung

pembangunan;

dan

kerja

sektor

pelaksanaan (4)

pertanian; 8

agenda

Mendukung penyiapan

1

lapangan kerja di pedesaan terutama tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah didukung alokasi dana APBD yaitu dana segar (fresh money) sebesar Rp. 250. Juta untuk ekonomi produktif akan dapat menciptakan masyarakat desa yang maju dan produktif. Program Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah juga disinergikan dengan program SKPD lain, APBD Kabupaten/Kota, hibah kerjasama bilateral dan multilateral, CSR

BUMN,

dan

sinergi

program

kementerian/Lembaga. Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah akan dilaknsakan secara partisipatif, transparan dan terpadu dengan melibatkan semua stakeholder.

Untuk

menjamin

konsistensi

pelaksanaan maka perlu ditetapkan Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah sebagai penjabaran dari Pedoman Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah 2014-2018.

2

1.2. Tujuan Tujuan dari Penyusunan Buku

Saku

Program

Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah adalah: a. Pemerintah desa/kelurahan mempunyai pedoman teknis

untuk

pengendalian

pengawasan,

pembinaan

pelaksaan

program

dan di

desa/kelurahan b. Untuk

menjadi

pegangan

bagi

Pendamping

Kelompok Masyarakat (PKM) dalam menjalankan tugas dan fungsi di Desa/Kelurahan. c. Untuk memberikan arahan teknis bagi aparat desa/kelurahan masyarakat

dan

dalam

pengurus

pelaksanaan

kelompok program

di

desa/kelurahan 1.3. Dasar Hukum a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Perubahannya; b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya;

3

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

dan

perubahannya; e) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

1

Tahun

2008

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025; f) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran

Pendaparan

dan

Belanja

Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014; g) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

1

Tahun

2014

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018; h) Peraturan Gubernur Nomor

33

Tahun

Nusa Tenggara 2010

tentang

Timur Pedoman

Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2013;

4

1.4. Sistematika Buku Saku Sistematika Buku Saku Program Pembangunan Terpadu Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah adalah sebagai berikut: Bab 1.

Pendahuluan

Bab 2. Koperasi Bab 3. Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Bab 4. Pelaporan Bab 5. Penutup

5

BAB 2 KOPERASI 2.1. Umum Koperasi adalah Badan hukum yang didirikan oleh

orang-perseorangan

koperasi,

dengan

anggotanya

atau

pemisahan

sebagai

modal

badan

hukum

kekayaan para

untuk

menjalankan

usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi dikategori menjadi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. a. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang (minimal 20 orang), b. Koperasi didirikan

sekunder oleh

adalah

Koperasi

dan

koperasi

yang

beranggotakan

koperasi (minimal 3 koperasi) Tujuan

Koperasi

adalah

meningkatkan

kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak

terpisahkan

dan

tatanan

perekonomian

nasional yang demokratis dan berkeadilan.

6

2.2. Prinsip Koperasi Prinsip koperasi adalah: a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis c. Anggota

berpartisipasi

aktif

dalam

kegiatan

ekonomi koperasi d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. e. Koperasi

menyelenggarakan

pendidikan

dan

pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat

tentang

jati

diri,

kegiatan

dan

kemanfaatan koperasi. f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. g. Koperasi

bekerja

berkelanjutan

untuk

bagi

pembangunan

lingkungan

dan

masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggotanya. 2.3. Keanggotaan Koperasi a. Anggota

Koperasi

merupakan

pemilik

dan

sekaligus pengguna jasa Koperasi. 7

b. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota. c. Keanggotaan

Koperasi

bersifat

terbuka

bagi

semua yang bias dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan. d. Keanggotaan

Koperasi

tidak

dapat

dipindahtangankan. e. Kewajiban Anggota - Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota; - Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; f. Hak Anggota - Menghadiri,

menyatakan

pendapat

dan

memberikan suara dalam rapat anggota - Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak. - Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau pengurus. - Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. - Memanfaatkan

jasa

yang

disediakan

oleh

Koperasi. 8

- Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi

sesuai

dengan

ketentuan

dalam

Anggaran Dasar. - Mendapat Selisih Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi. 2.4. Perangkat Organisasi Koperasi a. Rapat Anggota Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi Rapat Anggota Berwenang: 1) Menetapkan kebijakan umum koperasi; 2) Mengubah Anggaran Dasar; 3) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus; 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi 5) Menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama Koperasi; 6) Meminta

keterangan

dan

mengesahkan

pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing; 7) Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha; 8) Memutuskan

penggabungan,

peleburan,

kepailitan dan pembubaran Koperasi; 9

9) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-undang b. Pengawas Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota Pengawas bertugas: 1) Mengusulkan calon Pengurus; 2) Member

nasihat

dan

pengawasan

kepada

Pengurus 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan

dan

pengelolaan

Koperasi

yang

dilakukan oleh Pengurus 4) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota c. Pengurus Pengurus dipilih dari perseorangan baik anggota maupun non anggota Pengurus bertugas untuk: 1) Mengelola

koperasi

berdasarkan

Anggaran

Dasar 2) Mendorong dan memajukan usaha Anggota 3) Mengusun

rancangan

rencana

kerja serta

rencana anggaran pendapatan dan

belanja

Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota

10

4) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota 5) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota 6) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib 7) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien 8) Memeliharan

Buku

Daftar

Anggota,

Buku

Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota 9) Melakukan

upaya

lain

bagi

kepentingan,

kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. 2.5. Modal Koperasi Modal Koperasi diperoleh dari: a. Setoran Pokok dan sertifikat modal koperasi - Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat

yang

bersangkutan

mengajukan

permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan 11

- Setiap

Anggota

Sertifikat

Koperasi

Modal

minimumnya

harus

Koperasi

ditetapkan

membeli

yang

dalam

jumlah Anggaran

Dasar. - Koperasi harus menerbitkan Seritifikat Modal Koperasi dengan nominal perlembar maksimum sama dengan nilai setoran pokok. b. Modal Penyertaan 1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari: - Pemerintah

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan - Masyarakat

berdasarkan

perjanjian

penempatan Modal Penyertaan 2) Pemerintah memberikan

dan/atau Modal

masyarakat Penyertaan

yang berhak

mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari

usaha

yang

dibiayai

dengan

Modal

Penyertaan c. Modal Pinjaman yang berasal dari: 1) Anggota 2) Koperasi lainnya dan/atau anggota 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya 5) Pemerintah dan pemerintah daerah 12

6) Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.6. Jenis dan Usaha Koperasi a. Jenis Koperasi Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar. Jenis Koperasi terdiri dari: 1) Koperasi Konsumen Koperasi

konsumen

menyelenggarakan

kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota 2) Koperasi Produsen Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi

daqn

pemasaran

produksi

yang

dihasilkan Anggota kepada Anggota dan nonAnggota

3) Koperasi Jasa Koperasi

jasa

menyelenggarakan

kegiatan

usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota

13

4) Koperasi Simpan Pinjam Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota. b. Usaha Koperasi 1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis usaha

koperasi

yang

dicantumkan

dalam

anggaran dasar. 2) Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku

usaha

lainnya

dalam

menjalankan

usahanya. 2.7. Selisih Hasil Usaha Selisih hasil usaha adalah surplus atau defisit hasil usaha yang diperroleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi

dalam

satu

tahun

buku

setelah dikurangi pengeluaran atar berbagai beban usaha Surplus hasil usaha disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan

dan

sisanya digunakan

seluruhnya ke pos-pos yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Defisit hasil usaha dapat menggunakan dana cadangan, jika dana cadangan tidak mencukupi maka

diakumulasikan

dan

dibebankan

pada 14

anggaran

pendapatan

belanja

koperasi

tahun

berikutnya. 2.8. Tahap Proses dan Syarat Badan Hukum Koperasi Tahapan

proses

pembentukan

koperasi

dan

mengurus badan hukum koperasi adalah sebagai berikut: 1) Sekelompok

orang atau

calon

anggota yang

mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dan berkeinginan untuk membentuk koperasi. 2) Memilih Kuasa Pendiri untuk menghubungi Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka penyuluhan tentang koperasi. 3) Penyuluhan/sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UMKM 4) Rapat Anggota pembentukan Koperasi dengan ketentuan dihadiri oleh minimal 20 orang. 5) Pengurusan

syarat-syarat

pendirian

koperasi

antara lain: a) Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi (Format terdapat pada Lampiran 1) b) Daftar Hadir Rapat Pembentukan Koperasi (Format terdapat pada Lampiran 2) c) Daftar Susunan Pengurus dan Pengawas serta Pengelola Koperasi (Format terdapat pada Lampiran 3) 15

d) Neraca Awal Koperasi (Format terdapat pada Lampiran 4) e) Surat Keterangan Penyetoran Modal Awal (Format terdapat pada Lampiran 5) f) Surat Kuasa Pendirian Koperasi (Format terdapat pada Lampiran 6) g) Foto Copy KTP 20 orang anggota Catatan: Pengurusan Akta Pendirian Koperasi akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur

16

BAB III MEKANISME PENYALURAN 3.1. Syarat-Syarat Administrasi Syarat-syarat bantuan

administrasi

Program

pengajuan

proposal

Pembangunan

Terpadu

Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah sebagai berikut: a. Surat

Keterangan

desa/kelurahan

Keabsahan

yang

Koperasi

terdiri

dari

pada

pengurus

koperasi, pengawas dan anggota koperasi. (Format terdapat pada Lampiran 7) b. Surat

Pernyataan

mengelola

Kepala

bantuan

Desa/Lurah

untuk

untuk

mendukung

pengembangan ekonomi produktif (Format terdapat pada Lampiran 8) c. Kesepakatan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Pengurus Koperasi tentang pengelolaan bantuan program. (Format terdapat pada Lampiran 9) d. Naskah

Perjanjian

Hibah

Daerah

antara

Pemerintah Provins Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa/Kelurahan Penerima Bantuan (Format terdapat pada Lampiran 10) 17

e. Rekening Desa/Kelurahan Rekening Desa/Kelurahan dibuka oleh Bank NTT menggunakan

Nomenklatur

Desa/Kelurahan

Mandiri Anggur Merah dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Bendahara Desa/Kelurahan dan PKM. 3.2. Tim Verifikasi Provinsi a. Dalam rangka penyaluran bantuan dibentuk Tim Verifikasi Provinsi b. Tim

Verifikasi

Provinsi

terdiri

dari

Ketua,

terdiri

dari

unsure

Sekretaris dan Anggota. c. Tim

Verifikasi

Provinsi

Bappeda Provinsi, Biro Keuangan Setda NTT dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT d. Tugas Tim Verifikasi Provinsi adalah melakukan verifikasi permohonan bantuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan

terhadap

syarat-syarat

administrasi sebagaimana dimaksud pada point 3.1 e. Tim

Verifikasi

Provinsi

ditetapkan

dengan

Keputusan Gubernur.

18

3.3. Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Program Pengelolaan

dan

penyaluran

Bantuan

Program

Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah diatur sebagai berikut: 1.

Pendamping

Kelompok

Pemerintah

Masyarakat

Desa/Kelurahan

(PKM) bersama

Masyarakat menyepakati untuk membentuk Koperasi Simpan Pinjam di Desa/Kelurahan; 2.

Jika di Desa/Kelurahan penerima Program terdapat koperasi yang aktif, maka koperasi yang

ada

dapat

diajukan

untuk

menjadi

pengelola program terpaduDesa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah. 3.

Mekanisme

Pembentukan

Koperasi

sebagaimana dibahas pada Bab. 2 4.

PKM ditunjuk sebagai Manajer atau pengelola koperasi dengan tugas sebagai berikut: - Melaksanakan usaha koperasi. - Mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan

&

belanja

koperasi

kepada

pengurus.

19

- Memberikan

pelayanan

usaha

kepada

anggota. - Membuat studi kelayakan usaha koperasi. - Membuat

laporan

perkembangan

usaha

koperasi. 5.

Koperasi

yang

sudah

ditunjuk

membuat

terbentuk

proposal

dan/atau

usulan

dana

kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Provinsi. Proposal dimaksud ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi, mengetahui kepala desa/lurah; 6.

Proposal yang dikirim disertai dengan syaratsyarat

administrasi

pengajuan

bantuan

sebagaimana dimaksud pada point 3.1 7.

Proposal

dan

syarat-syarat

administratif

diverifikasi oleh tim verifikasi provinsi; 8.

Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Provinsi berupa Rekomendasi kepada Gubernur.

9.

Setelah dilakukan verifikasi, proposal diajukan ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan untuk proses pencairan;

20

10. Dokumen usulan pencairan keuangan hibah terdiri dari Proposal yang sudah diverifikasi, berita acara verifikasi dan naskah hibah yang ditandatangani

Gubernur

dengan

Kepala

Desa/Lurah; 11. Pencairan dilakukan oleh Bank NTT cabang yang ditunjuk pada rekening masing-masing Desa/Kelurahan yang dibuka oleh Bank NTT; 12. Bantuan Hibah Program yang ditransfer dari Pemerintah

Provinsi

Desa/kelurahan

ke Rekening

adalah

sebesar

Rp.

250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) 13. Kepala Desa/Lurah menyalurkan dana dari rekening desa/kelurahan ke rekening Koperasi dalam bentuk Pinjaman Desa/Kelurahan atau Modal Penyertaan dari Desa/Kelurahan. 14. Koperasi

penerima

pinjaman

atau

modal

penyertaan

dari Desa/Kelurahan melakukan

pengelolaan

bantuan

dengan

menyalurkan

kepada Anggota Koperasi sebagai Pinjaman. 15. Sebelum

melakukan

pinjaman,

masyarakat harus masuk

anggota

menjadi anggota

koperasi. 21

16. Pinjaman

dari

koperasi

ditujukan

untuk

mendanai usaha ekonomi produktif dan tidak diperuntukan untuk konsumsi. 17. Besaran bunga pinjaman anggota ditetapkan dalam Rapat Anggota. 18. Mekanisme pinjaman diatur dengan mekanisme koperasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. 19. Mekanisme penyaluran dana dari

koperasi

kepada anggota wajib melalui tahapan verifikasi kelayakan

usaha

yaitu

kesesuaian

antara

usaha yang akan dijalankan anggota, besaran pinjaman anggota, analisis keuntungan usaha anggota,

jaminan

bilamana

dalam

dalam rapat

bentuk anggota

barang koperasi

tersebut menyepakati adanya jaminan dalam bentuk barang. 20. Pengurus

Koperasi

desa/kelurahan

dan

bersama

pemerintah

PKM

memantau

perkembangan usaha anggota koperasi. 21. Anggota Koperasi wajib mengembalikan dana yang dipinjam bersama bunga sesuai dengan kesepakatan pinjaman ke Koperasi. 22

22. Koperasi

akan

melakukan

perguliran

ke

anggota Koperasi yang lain. Bagan 1 Mekanisme Penyaluran dan Pengelolaan Dana 4. Bank NTT

3. Hibah Desa/Kel.

5. Rekening Desa/ Kel.

6. Koperasi

Program

7. Kelompok Usaha/perorangan

9. Pengembalian Hibah

2. Tim Verifikasi 8. Usaha Maju 1. Usulan Prosal Usaha

23

BAB 4 PELAPORAN

4.1. Laporan Pendamping Kelompok Masyarakat a. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) wajib menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan PKM kepada Gubernur cq. Kepala Bappeda Provinsi NTT b. Laporan bulanan PKM dikirim setiap tanggal 1 bulan berikutnya dan tiba di Bappeda paling lambat tanggal 8. Jika PKM terlambat mengirim laporan maka dianggap tidak mengirim laporan dan tidak akan diproses upah kerjanya. c. PKM yang terlambat mengirimkan laporan akan diberikan teguran tertulis dan jika setelah 2 kali teguran tertulis dan PKM kesalahan

yang

sama

masih melakukan maka

PKM

akan

diputuskan kontrak kerjanya. d. Sistematika laporan bulanan sebagai berikut: 1) Bab 1. Pendahuluan 2) Bab 2. Gambaran Umum Kondisi Desa/Kelurahan 3) Bab 3. Perkembangan Pelaksanaan Program di Desa/Kelurahan

24

4) Bab 4. Pelaksanaan Tugas PKM - Pendampingan - Koordinasi - Pelatihan - Kegiatan lain 5) Bab 5 Penutup 6) Lampiran-lampiran - Format Koperasi dan Pinjaman Anggota

N o

Lampiran 1 : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Nama Badan Koperasi Hukum

Anggota

Usaha Anggota

Pinjaman Anggota

Mengetahui Kepala Desa/Lurah….

Bulan : Tahun : Bunga Cicilan

Sisa Pinjaman

PKM,

Ttd dan cap basah (…………………………)

(………………..)

- Data Anggota Koperasi

N o

Lampiran 2 : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Nama Koperasi Umur

Jenis Kelamin

Mengetahui Kepala Desa/Lurah….

Bulan : Tahun : Anggota Pendidikan

keterangan alamat

PKM,

Ttd dan cap basah (…………………………)

(………………..)

25

- Daftar Hadir

No

Lampiran 3 Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Hari/tanggal

Kegiatan

Bulan: Tahun: Hasil

Mengetahui Kepala Desa/Lurah….

Ttd aparat desa/kel.

PKM,

Ttd dan cap basah (…………………………)

(………………..)

e. Laporan Triwulan PKM disampaikan setiap 3 bulan bersama laporan bulanan. Sistematika laporan triwulan PKM adalah sebagai berikut: 1) Bab 1. Pendahuluan 2) Bab 2. Gambaran Umum Kondisi Desa/Kelurahan 3) Bab 3. Perkembangan Pelaksanaan Program di Desa/ Kelurahan selama 3 bulan 4) Bab 4. Pelaksanaan Tugas PKM selama 3 bulan - Pendampingan - Koordinasi - Pelatihan - Kegiatan lain 5) Bab 5 Penutup 26

6) Lampiran-lampiran - Format Koperasi dan Pinjaman Anggota

N o

Lampiran 1 : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Nama Badan Koperasi Hukum

Anggota

Usaha Anggota

Jumlah Pinjaman Anggota

Mengetahui Kepala Desa/Lurah….

Triwulan : Tahun : Bunga Cicilan

Sisa Pinjaman

PKM,

Ttd dan cap basah (………………..)

(…………………………)

- Data Anggota Koperasi

N o

Lampiran 2 : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Nama Koperasi Umur

Jenis Kelamin

Mengetahui Kepala Desa/Lurah….

Triwulan : Tahun : Anggota Pendidikan

keterangan alamat

PKM,

Ttd dan cap basah (…………………………)

(………………..)

f. Laporan Tahunan PKM disampaikan setiap akhir tahun yang berisi rekapan pelaksanaan program selama 1 tahun.

27

Sistematika laporan tahunan PKM adalah sebagai berikut: 1) Bab 1. Pendahuluan 2) Bab 2. Gambaran Umum Kondisi Desa/Kelurahan 3) Bab 3. Perkembangan Pelaksanaan Program di Desa/ Kelurahan selama 1 tahun 4) Bab 4. Pelaksanaan Tugas PKM selama 1 tahun - Pendampingan - Koordinasi - Pelatihan - Kegiatan lain 5) Bab 5 Penutup 4.2. Laporan Koperasi a. Koperasi sebagai kelompok penerima bantuan program

wajib

menyampaikan

laporan

pelaksanaan bantuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat

setiap

bulan,

selambat-lambatnya

tanggal 10 bulan berikut.

28

b. Format laporan koperasi adalah sebagai berikut : - Format Koperasi dan Pinjaman Anggota

N o

Lampiran 1 : Koperasi : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Nama Badan Anggota Koperasi Hukum

Bulan : Tahun : Usaha Anggota

Jumlah Pinjaman Anggota

Ketua Koperasi

Bunga

Cicilan

Sisa Pinjaman

Sekretaris,

Ttd dan cap basah (…………………………)

(………………..)

- Data Anggota Koperasi

N o

Lampiran 2 : Koperasi : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Nama Koperasi Umur

Bulan : Tahun :

Jenis Kelamin

Ketua Koperasi Ttd

Anggota Pendidikan

keterangan alamat

Sekretaris,

dan cap basah (…………………………)

(………………..)

29

4.3. Laporan Kepala Desa/Lurah a) Kepala

Desa/Lurah

konsolidasi Gubernur

menyampaikan

laporan

program

kepada

Timur

dengan

pelaksanaan Nusa

Tenggara

tembusan disampaikan kepada Bupati/ Walikota, Kepala

Bappeda

Provinsi

dan

Kepala

Biro

Keuangan. b) Laporan

Konsolidasi

disampaikan

setiap

Konsolidasi

Kepala

semester. Sistematika

Laporan

Desa/Lurah adalah sebagai berikut 1) Bab 1. Pendahuluan 2) Bab 2. Gambaran Umum Kondisi Desa/Kelurahan 3) Bab 3. Perkembangan Pelaksanaan Program di Desa/ Kelurahan 4) Bab 4. Hambatan dan Tantangan 5) Bab 5 Penutup

30

6) Lampiran-lampiran - Format Koperasi dan Pinjaman Anggota

N o

Lampiran 1 : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Nama Badan Koperasi Hukum

Anggota

Usaha Anggota

Jumlah Pinjaman Anggota

Bulan : Tahun : Bunga Cicilan

Sisa Pinjaman

Kepala Desa/Lurah…. Ttd dan cap basah (…………………………)

- Data Anggota Koperasi

N o

Lampiran 2 : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Nama Koperasi Umur

Jenis Kelamin

Bulan : Tahun : Anggota Pendidikan

keterangan alamat

Mengetahui Kepala Desa/Lurah…. Ttd dan cap basah (…………………………)

31

BAB 5 PENGHARGAAN DAN SANKSI 5.1.

Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan dalam bentuk Penghargaan kepada 1. Kelompok/Koperasi yang berhasil dan menunjukkan kinerja baik. 2. PKM dan Kepala/Desa Berprestasi. Bentuk penghargaan dan mekanisme akan diatur tersendiri dan diserahkan pada setiap tanggal 20 Desember tahun berjalan bertepatan dengan hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5.2.

Sanksi 1.

Sanksi Administrasi Sanksi terjadi

administrasi dimaksudkan jika penyimpangan terhadap

penggunaan anggaran oleh anggota Koperasi, Pengurus Koperasi, Aparat Desa/Kelurahan dan PKM maka yang bersangkutan harus mengembalikan uang tersebut

dan

dimasukan

dalam

kas

koperasi. 2.

Sanksi Program Sanksi program dimaksudkan jika terjadi penyimpangan terhadap penggunaan anggaran oleh suatu anggota Koperasi, 32

Pengurus Kelurahan

Koperasi, dan PKM

Aparat Desa/ yang ada pada

desa/kelurahan sasaran, maka untuk yang bersangkutan tidak akan mendapat pinjaman sampai setelah ada penyelesaian atas permasalahan yang dibuat. Khusus bagi PKM maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi program pemutusan hubungan kerja. 3.

Sanksi Hukum Sanksi hukum dimaksudkan jika terjadi penyimpangan secara sadar terhadap penggunaan

anggaran

oleh

anggota Koperasi, Pengurus Koperasi, Aparat Desa/Kelurahan dan PKM, maka perlu dipertanggungjawabkan

secara

hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan sanksi hokum tersebut, maka setiap kecamatan

telah

terbentuk Tim pengendali Program Tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur kecamatan, Polsek dan Koramil.

33

BAB 6 PENUTUP Demikian buku saku dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

Kupang, 5 Februari 2014 Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. Wayan Darmawa, MT Pembina Utama Madya NIP. 19620505 198603 1 041

34

35

LAMPIRAN 1

BERITA ACARA RAPAT PENDIRIAN KOPERASI Pada hari ini …….. tanggal ……… Bulan …….. Tahun 2014 telah diselenggarakan Rapat Pendirian Koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “…………………” di RT. …../RW…… Desa/Kelurahan ……………… Kecamatan …………….. Kabupaten ………………. Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihadiri 20 orang yang telah menyatakan menjadi Anggota Koperasi. Rapat telah memutuskan : 1. Mengesahkan Anggaran Pendirian/ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Menunjuk orang-orang yang diberikan kuasa untuk bersama Notaris menandatangani Akta Pendirian/ Anggaran Dasar dan pengajuan pengesahan akta pendirian Koperasi selaku Pengurus, dengan susunan sebagai berikut : 1. Ketua : …………………………………………………. 2. Sekretaris : …………………………………………………. 3. Bendahara : …………………………………………………. 3. Mengesahkan susunan pengawas sebagai berikut : 1. Ketua : …………………………………………………. 2. Anggota : …………………………………………………. 3. Anggota : …………………………………………………. 4. Mengesahkan nama dan alamat Koperasi Sebagai berikut : 1. Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “………………………………………………….” 2. Alamat : di RT. …./RW…… Desa/Kelurahan …………Kecamatan …………… Kabupaten ………… Provinsi Nusa Tenggara Timur 5. Jumlah modal awal pendirian koperasi sebesar Rp. …………………,terdiri dari : a. setoran pokok : Rp. …………………,b. Sertifikat Modal Koperasi : Rp. …………………,6. Mengesahkan Setoran pokok hasil konversi sebagai modal awal koperasi ditetapkan sebesar Rp. …………………,- peranggota dan Sertifikat Modal hasil konversi sebagai modal awal koperasi yang harus dimiliki oleh setiap anggota dengan jumlah minimum 20 lembar atau 1.000.000,peranggota 7. Jenis usaha adalah hanya unit simpan pinjam …………………, …………………2014 Rapat Pendirian Koperasi KSP ………………………………. Ketua

…………………………

Sekretaris,

………………………

Bendahara,

………………………….

36

LAMPIRAN 2

DAFTAR HADIR RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) “……………………………….” HARI …………………, ……………………………….2014 No Nama Alamat Tanda Tangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ………………………………., ……………………………….2014 Pengurus KSP ………………………………. Ketua Sekretaris, Bendahara,

…………………………

………………………

………………………….

37

LAMPIRAN 3

SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS SERTA PENGELOLA Berdasarkan keputusan rapat pembentukan Koperasi Simpan Pinjam ………………………… yang diselenggarakan pada tanggal ………………………………. 2014, telah dipilih dan diangkat untuk pertama kalinya sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 susunan kepengurusan sebagai berikut : 1. Pengurus a. Ketua : ………………………………. b. Sekretaris : ………………………………. c. Bendahara : ………………………………. 2. Pengawas a. Ketua : ………………………………. b. Sekretaris : ………………………………. c. Bendahara : ………………………………. d. Pengelola/manajer : ………………………………. ……………………., ……………………………….2014 Rapat Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam ………………………. Ketua

…………………………

Sekretaris,

………………………

Bendahara,

………………………….

38

LAMPIRAN 4

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ………………………………. NERACA AWAL PER ……………………………….2014 No 1

Aktiva

Nilai (RP)

No 5

-

6

Kas

2

Bank

3

Piutang

7

4

Inventaris

8

Total

Pasiva Setoran Pokok Sertifikat Modal Kop. DONASI

Nilai (RP)

Total ………………………………., ……………………………….2014 Pengurus KSP ………………………………. Ketua

…………………………

Sekretaris,

………………………

Bendahara,

……………………….

39

LAMPIRAN 5

SURAT KETERANGAN PENYETORAN MODAL AWAL Berdasarkan keputusan rapat pembentukan Koperasi Simpan Pinjam ………………………… yang diselenggarakan pada tanggal ………………………. 2014, maka Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ………………………………. Jabatan : Ketua Alamat : ………………………………. 2. Nama : ………………………………. Jabatan : Sekretaris Alamat : ………………………………. 3. Nama : ………………………………. Jabatan : Bendahara Alamat : ………………………………. Dengan ini menerangkan Bahwa “Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “……………………………….” yang dibentuk pada tanggal ……………………………….2014 memiliki modal awal pembentukan Koperasi sebesar Rp. ……………………………….,- (………………………………. Rupiah), yang berasal dari setoran pokok dan sertifikat modal yang disetor oleh 20 orang anggota dengan rincian sebagai berikut : 1. Setoran pokok = Rp. ……………………………….,2. Sertifikat Modal Koperasi = Rp. ……………………………….,Seluruh sumber dana tersebut masih beredar dalam bentuk piutang simpan pinjam pada 20 orang anggota sebesar Rp. ……………………………,(………………………………. Rupiah) Demikian surat keterangan penyetoran modal ini dibuat dengan sebenarbenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ………………………………., ……………………………….2014

Pengurus KSP ………………………………. Ketua

…………………………

Sekretaris,

………………………

Bendahara,

……………………….

40

LAMPIRAN 6

SURAT KUASA Kami yang bertanda tangan di bawah ini Anggota Rapat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “…………………” di RT.…./RW…… Desa/Kelurahan……………… Kecamatan ……………. Kabupaten ……………… Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan kuasa kepada: Nama : Drs. Dominikus Ancis Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jln. Shoping Centre RT.18 RW.06 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang .................................................KHUSUS...................................................... Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadap di hadapan Notaris dan menandatangani Akta Pendirian Anggaran Dasar (AD) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)“……………” yang berkedudukan di Kota RT…/RW… Desa/Kelurahan …………… Kecamatan …………… Kabupaten ………… Provinsi Nusa Tenggara Timur. Guna mendapatkan statusBerbadan Hukum yang dibuat secara Notarial dan melakukan pengesahan pada instansi yang berwenang dan sebagai bukti kami lampirkan foto copy KTP kami. Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………………., …………………….2014 Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Drs. Dominikus Ancis No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nama

Tanda Tangan

41

LAMPIRAN 7

SURAT KETERANGAN KEABSAHAN KOPERASI Pada hari ini ………….. tanggal …….. Bulan …………. Tahun Dua Ribu ………., yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: ………………………………………………..

Jabatan

: Kepala Desa/Lurah………………………

Alamat

: ………………………………………………...

Dengan ini menerangkan bahwa Koperasi ………………… merupakan Koperasi yang sah di Desa/Kelurahan...................... dengan susunan kepengurusan sebagai berikut : 1. Pengurus a. Ketua : ………………………………. b. Sekretaris : ………………………………. c. Bendahara : ………………………………. 2. Pengawas a. Ketua : ………………………………. b. Sekretaris : ………………………………. c. Bendahara : ………………………………. 3. Pengelola/manajer : ………………………………. Demikian

Surat

Keterangan

Keabsahan

Koperasi

ini

dibuat

untuk

dilaksanakan sebagaimana mestinya

Kepala Desa/Lurah (Cap dan TTD) ..............................

42

LAMPIRAN 8

SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGELOLA BANTUAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:

Alamat

:

Jabatan

: Kepala Desa/Lurah …….

Dengan ini menyatakan bersedia mengelola bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif bagi anggota Koperasi yang masuk dalam kategori miskin di desa/kelurahan ….. Kecamatan….. Kabupaten/Kota….. dalam rangka pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. …………., …………………………. Kepala Desa/Lurah, Cap dan TTD

Materai

Rp. 6000

………………………………

43

LAMPIRAN 9

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN............ DENGAN KOPERASI ……………………. TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN PROGRAM PADA DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH Pada hari ini ………….. tanggal …….. Bulan …………. Tahun Dua Ribu ………., kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing : 1. Nama : ……………………………………. Jabatan : Kepala Desa/Lurah.................. Alamat : ……………………………………. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa/ Kelurahan…….yang selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA 2. Nama : …………………………. Jabatan : Ketua Koperasi ….. Alamat : …………………………. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok ..............yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat memanfaatkan Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah untuk pengembangan usaha ekonomi produktif unggulan di Desa/Kelurahan........... sesuai aspirasi masyarakat dan potensi sumber daya alam. Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, serta masing -masing mempunyai kekuatan hukum sama setelah dilakukan penandatanganan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ketua Koperasi

Kepala Desa/Lurah

44

LAMPIRAN 10

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN ………….. Nomor : HK. Nomor :

TAHUN 2014 /2014

Pada hari ini ....., tanggal ......... bulan ....., tahun Dua Ribu empat Belas bertempat di Kupang kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1 Nama : Drs. FRANS LEBU RAYA Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur Alamat : Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya dalam perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK PERTAMA. 2

Nama Jabatan Alamat

: ………………………… : Kepala Desa/Lurah ………………… : Desa …………… Kecamatan …………. Kabupaten …………

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ………., Kecamatan ……….., Kabupaten …………., selanjutnya dalam perjanjian hibah daerah ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya apabila disebut secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dimana masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, sepakat melakukan perjanjian yang mengikat dan disusun dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

Pasal 1 DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

45

8.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018; 10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 404/KEP/HK/2013 tentang Desa/Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014. Pasal 2 TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Dana Hibah dari PIHAK PERTAMA yang diberikan kepada PIHAK KEDUA diperuntukan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2014. Pasal 3 BENTUK PERJANJIAN PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian dalam bentuk Penyediaan dan Pengelolaan Dana Hibah dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2014 Pasal 4 BESARAN DANA HIBAH (1) Jumlah dana yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta). (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk pengembangan usaha Ekonomi produktif Program Pembangunan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah. (3) Rincian Program Kerja pelaksanan Anggaran Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini. Pasal 5 KEWAJIBAN (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban: a. menyediakan dana dalam bentuk Hibah untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2014;

46

b. menyalurkan Dana Hibah yang ditransfer langsung ke rekening PIHAK KEDUA setelah dilakukan verifikasi oleh pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). (2) PIHAK KEDUA berkewajiban: a. mengajukan permohonan pencairan dana kepada PIHAK PERTAMA; b. melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini; c. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Hibah sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 6 PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). (2) Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA meliputi : a. Laporan Penggunaan Hibah; b. Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; c. Bukti-Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya. (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang asli, disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksa. Pasal 7 WAKTU Jangka Waktu pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Pasal 8 LAIN-LAIN Untuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, PIHAK KEDUA berwenang menetapkan : a. Atasan Langsung Bendahara; dan b. Bendahara Pengeluaran.

47

Pasal 9 PENUTUP Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PIHAK KEDUA KEPALA DESA/LURAH ……………

DRS. FRANS LEBU RAYA

……………………………

48

LAMPIRAN 11

KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DAN KOMANDO RESORT MILITER 161/WIRASAKTI NOMOR : HK. 1260 TAHUN 2013 NOMOR : 2299/XII/2013 NOMOR : B/1541/XII/2013 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH DI DESA/KELURAHAN SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga belas, bertempat di Kupang, kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing : 1. Nama : Drs. FRANS LEBU RAYA Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur Alamat : Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Kupang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama : Brigadir Jendral Polisi Drs. I KETUT UNTUNG YOGA, SH, MM Jabatan : Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Alamat : Jalan Jendral Soeharto Nomor 3 Kupang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 3. Nama : Brigadir Jendral TNI ACHMAD YULIARTO, S.Sos, MAP Jabatan : Komandan Resort Militer 161/Wirasakti Alamat : Jalan W. J. Lalamentik Kupang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Resort Militer 161/ Wirasakti, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selanjutnya apabila secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dimana masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, bersepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Penegakan Hukum yang meliputi Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :

49

Pasal 1 DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya; 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN (1) Maksud dari Kesepakatan Kerjasama ini adalah meningkatkan koordinasi dalam rangka membantu sosialisasi, pendampingan dan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa/Kelurahan se Provinsi NTT. (2) Tujuan dari Kesepakatan Kerjasama ini adalah agar tercipta perikatan secara yuridis formal dengan maksud untuk meningkatkan koordinasi dan peran PARA PIHAK dalam rangka sosialisasi, pendampingan dan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Desa/Kelurahan se Provinsi NTT. Pasal 3 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi : a. Pendampingan dan pengawasan program dan anggaran berkaitan dengan pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang berasal dari laporan/informasi dari instansi pemerintah, swasta dan masyarakat yang diterima PARA PIHAK;

50

b. Pendampingan dan pengawasan program dan anggaran berkaitan dengan pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah secara langsung oleh PARA PIHAK. Pasal 4 SISTEM DAN MEKANISME KERJA (1) PARA PIHAK menyiapkan data laporan/informasi yang diterima masingmasing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam menghadapi permasalahan hukum, PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan hukum dan pertimbangan hukum kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sesuai tugas pokok dan fungsinya masingmasing. (3) PARA PIHAK sepakat membentuk Tim Koordinasi dalam rangka pendampingan dan pengawasan program dan anggaran berkaitan dengan pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 5 PEMBIAYAAN Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam hubungannya dengan Kesepakatan Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dan apabila tidak dicapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Kupang.

51

52

LAMPIRAN 12: KONTRAK UNTUK 1 DESA

PERJANJIAN KONTRAK KERJA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN PENDAMPING KELOMPOK MASYARAKAT DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH NOMOR : Bap.045.1.2/SKR.SPK-PKM.

/2014

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Januari tahun Dua Ribu Empat belas bertempat di Kupang dan Kabupaten masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan Alamat

: IR. WAYAN DARMAWA, MT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur : Jl. Polisi Militer Nomor 2 Kupang-NTT

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama Kecamatan Lokasi Desa/Kel.

: : :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bersama-sama sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak Kerja dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut : BAB I DASAR HUKUM Pasal 1 Yang menjadi dasar hukum dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

53

5.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018. BAB II UMUM Pasal 2

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 3 (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban : a. Menyediakan honorarium bagi PIHAK KEDUA. b. Melakukan monitoring kinerja bulanan PIHAK KEDUA. c. Tidak menyediakan honorarium bagi PKM yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan. (2) PIHAK KEDUA berkewajiban : a. Melaksanakan tugas dan tinggal di Desa/Kelurahan tempat tugasnya. b. Melakukan identifikasi potensi masalah dan merumuskannya serta membuat rencana kerja di wilayah kerjanya. c. Memfasilitasi proses identifikasi usaha ekonomi produktif masyarakat/kelompok. d. Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat/kelompok dalam menjalankan usaha ekonomi produktif. e. Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha masyarakat/kelompok ekonomi produktif dan mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan, laporan triwulan dan laporan akhir tahun sesuai dengan format laporan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku g. Me n yampa ikan la po ran pelaksanaan kegiatan setiap bulan, laporan triwulan dan lap o ran a kh ir tah un se lamba t -lamba tn ya t an gga l 10 (Sepu luh) bu lan be riku tn ya h. Me nanam se ga la je nis tanam an p rodu kt if t ahun an (p isan g, h olt iku ltu ra, da n pe rkeb unan ) se jum la h se ra tu s poh on da lam jan gka wa kt u se tahu n. i. B e rsama Kep a la De sa /Lu ra h memben tu k Kop e ra si T in gkat De sa /Ke lu raha n.

54

Pasal 4 (1) PIHAK PERTAMA berhak : a. Memberhentikan PIHAK KEDUA secara sepihak atas dasar pertimbangan perkembangan kinerja. b. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan, laporan triwulan dan lap o ran a kh ir ta hun .

(2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan upah kerja sebagai tenaga pendamping sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut : a. Upah kerja / Honorarium tenaga tidak tetap sebesar Rp. 1.020.000,(berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor : 31 Tahun 2012 tentang Standar Harga barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013. b. Biaya Operasional yaitu: pelaporan PKM, koordinasi tingkat kecamatan dan kabupaten dan transportasi untuk pembinaan terhadap kelompok-kelompok usaha sebesar Rp. 980.000,BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 5 (1) (2)

Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Dalam masa berlaku Kontrak Kerja, PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi setiap 3 (Tiga) bulan terhadap PIHAK KEDUA yang akan digunakan sebagai dasar kelanjutan masa kontrak kerja PIHAK KEDUA.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 6 Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014.

BAB VI SANKSI Pasal 7 (1) PIHAK KEDUA, dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat menjalankan dengan baik dan atau menimbulkan hal-hal lain yang menyimpang dari ketentuan, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan Teguran Lisan, dilanjutkan

55

dengan Teguran Tertulis dan akhirnya akan dilakukan Pemutusan Kontrak Kerja setelah PIHAK KEDUA mendapatkan teguran tertulis sebanyak satu kali. (2) PIHAK KEDUA, apabila diketahui tidak membuat laporan tanpa alasan yang jelas dan atau terlambat dalam pengiriman laporan, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran secara tertulis dan selanjutnya PIHAK PERTAMA akan memutuskan kontrak setelah PIHAK KEDUA mendapatkan teguran tertulis sebanyak dua kali . BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 8 (1) Apabila dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini terjadi perselisihan, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini akan dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. BAB VIII LAIN-LAIN Pasal 9 (1) (2) (3)

PIHAK KEDUA tidak akan menuntut kepada PIHAK PERTAMA untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). PIHAK PERTAMA akan memberhentikan secara sepihak apabila PIHAK KEDUA terikat kontrak kerja dengan Instansi Pemerintah/Swasta Lainnya. Perjanjian Kontrak Kerja ini dapat ditinjau kembali bilamana terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya.

56

BAB IX PENUTUP Pasal 10 Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama setelah dilakukan penandatanganan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Ir. WAYAN DARMAWA, MT PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19620505 198603 1 041 MENGETAHUI : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANSISKUS SALEM, SH. M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570606 198610 1 003

57

LAMPIRAN 13: KONTRAK UNTUK 2 DESA

PERJANJIAN KONTRAK KERJA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN PENDAMPING KELOMPOK MASYARAKAT DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH NOMOR : Bap.045.1.2/SKR.SPK-PKM.

/2014

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Januari tahun Dua Ribu Empat belas bertempat di Kupang dan Kabupaten masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan Alamat

: IR. WAYAN DARMAWA, MT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur : Jl. Polisi Militer Nomor 2 Kupang-NTT

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama Kecamatan Lokasi Desa/Kel.

: : :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bersama-sama sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak Kerja dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut : BAB I DASAR HUKUM Pasal 1 Yang menjadi dasar hukum dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

58

5.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018. BAB II UMUM Pasal 2

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 3 (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban : a. Menyediakan honorarium bagi PIHAK KEDUA. b. Melakukan monitoring kinerja bulanan PIHAK KEDUA. c. Tidak menyediakan honorarium bagi PKM yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan. (2) PIHAK KEDUA berkewajiban : a. Melaksanakan tugas dan tinggal di Desa/Kelurahan tempat tugasnya. b. Melakukan identifikasi potensi masalah dan merumuskannya serta membuat rencana kerja di wilayah kerjanya. c. Memfasilitasi proses identifikasi usaha ekonomi produktif masyarakat/kelompok. d. Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat/kelompok dalam menjalankan usaha ekonomi produktif. e. Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha masyarakat/kelompok ekonomi produktif dan mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan, laporan triwulan dan laporan akhir tahun sesuai dengan format laporan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku g. Me n yampa ikan la po ran pelaksanaan kegiatan setiap bulan, laporan triwulan dan lap o ran a kh ir tah un se lamba t -lamba tn ya t an gga l 10 (Sepu luh) bu lan be riku tn ya h. Me nanam se ga la je nis tanam an p rodu kt if t ahun an (p isan g, h olt iku ltu ra, da n pe rkeb unan ) se jum la h se ra tu s poh on da lam jan gka wa kt u se tahu n. i. B e rsama Kep a la De sa /Lu ra h memben tu k Kop e ra si T in gkat De sa /Ke lu raha n.

59

Pasal 4 (1) PIHAK PERTAMA berhak : a. Memberhentikan PIHAK KEDUA secara sepihak atas dasar pertimbangan perkembangan kinerja. b. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan, laporan triwulan dan lap o ran a kh ir ta hun .

(2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan upah kerja sebagai tenaga pendamping sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut : a. Upah kerja / Honorarium tenaga tidak tetap sebesar Rp. 1.020.000,(berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor : 31 Tahun 2012 tentang Standar Harga barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2013. b. Biaya Operasional yaitu: pelaporan PKM, koordinasi tingkat kecamatan dan kabupaten dan transportasi untuk pembinaan terhadap kelompok-kelompok usaha sebesar Rp. 1.480.000,BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 5 (1) (2)

Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Dalam masa berlaku Kontrak Kerja, PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi setiap 3 (Tiga) bulan terhadap PIHAK KEDUA yang akan digunakan sebagai dasar kelanjutan masa kontrak kerja PIHAK KEDUA.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 6 Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014.

BAB VI SANKSI Pasal 7 (1) PIHAK KEDUA, dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat menjalankan dengan baik dan atau menimbulkan hal-hal lain yang menyimpang dari ketentuan, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan Teguran Lisan, dilanjutkan

60

dengan Teguran Tertulis dan akhirnya akan dilakukan Pemutusan Kontrak Kerja setelah PIHAK KEDUA mendapatkan teguran tertulis sebanyak satu kali. (2) PIHAK KEDUA, apabila diketahui tidak membuat laporan tanpa alasan yang jelas dan atau terlambat dalam pengiriman laporan, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran secara tertulis dan selanjutnya PIHAK PERTAMA akan memutuskan kontrak setelah PIHAK KEDUA mendapatkan teguran tertulis sebanyak dua kali . BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 8 (1) Apabila dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini terjadi perselisihan, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini akan dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. BAB VIII LAIN-LAIN Pasal 9 (1) (2) (3)

PIHAK KEDUA tidak akan menuntut kepada PIHAK PERTAMA untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). PIHAK PERTAMA akan memberhentikan secara sepihak apabila PIHAK KEDUA terikat kontrak kerja dengan Instansi Pemerintah/Swasta Lainnya. Perjanjian Kontrak Kerja ini dapat ditinjau kembali bilamana terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya.

61

BAB IX PENUTUP Pasal 10 Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama setelah dilakukan penandatanganan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Ir. WAYAN DARMAWA, MT PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19620505 198603 1 041 MENGETAHUI : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANSISKUS SALEM, SH. M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570606 198610 1 003

62