Buku Panduan Materi Praktek Kerja Nyata Inter Professional Collaboration (PKN IPC)

Buku Panduan Materi Praktek Kerja Nyata Inter Professional Collaboration (PKN IPC)

Tim Penyusun : Panitia PKN(Kuliah Kerja Nyata) IPC Tim DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) PKN IPC Kaprodi dan Kajur Peserta PKN IPC Diterbitkan oleh: Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Sekretariat: Kantor UPPM Poltekkes Semarang, GedungDirektorat Lt. III JalanTirtoAgung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang Telp. (024) 7460274, Fax (024) 7460274

PANDUAN MATERI PKN IPC POLTEKKES SEMARANG

i


ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah memampukan tersusunnya Buku Panduan Materi Program Kuliah Kerja Nyata Inter Profesional Collaboration (PKN IPC). Buku Panduan ini disusun sebagai pendamping dari Buku Petunjuk Teknis penyelenggaraan Program PKN IPC di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Buku Panduan ini merupakan pedoman bagi Pengelola Program PKN IPC, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan mahasiswa peserta PKN IPC dalam menjalankan perannya guna memperoleh kejelasan dan kesamaan pemahaman mengenai rencana maupun proses kegiatan PKN IPC. Buku panduan ini juga memberikan arahan bagi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Program Pemberdayaan Kesehatan masyarakat secara kolaboratif dan terintegrasi dalam komitmen untuk mewujudkan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Semarang. Program PKN IPC ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran mahasiswa maupun masyarakat sehingga pembangunan kesehatan menuju masyarakat sejahtera dapat diwujudkan dengan baik. Kekurangan dalam penyusunan Buku Panduan ini patutlah dimaklumi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki diri dalam penyusunan Buku Panduan selanjutnya. Segala pihak yang telah turut memberikan bantuan dan dukungan

dalam

penyusunan buku Panduan ini patut diapresiasi dalam ucapan terimakasih yang mendalam.

Semarang, Mei 2016 Penyusun


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I Praktek Kerja Nyata Inter Professional Collaboration (PKN IPC) A. B. C. D. E. F. G. H.

Batasan dan Ruang Lingkup Tujuan Peran Profesi Kolaborasi Antar Profesi Komunikasi Antar Profesi Manajemen Konflik Etika Profesi Instrumen Penilaian

BAB II Surveilans A. B. C. D.

BAB IV

13

Batasan dan Ruang Lingkup Tujuan Prinsip Manajemen Surveilans

BAB III Rencana Program Kolaborasi A. B. C. D. E. F.

1

18

Analisis Data Masalah Kesehatan Prioritas Masalah Kesehatan Plan of Action (PoA) Musyawarah Masyarakat Desa Kegiatan Interkolaboratif Penutup


25

iv

BAB - 1 Praktek Kerja Nyata (PKN)

INTER PROFESSIONAL COLLABORATION DISUSUN OLEH :

NO

NAMA PENYUSUN

JABATAN

1

Susi Tursilowati, SKM, M.Sc.PH.

Ka Prodi D IV Gizi

2

Esti Handayani MMid

Ka Prodi D IV Kebidanan Magelang

3

Hari Rudijanto IW,ST,MKes

Ka Prodi D IV Kesehatan Lingkungan

4

Kurniati Puji Lestari,SKp,MKes

Ka Prodi D IV Keperawatan Semarang

5

Wiwin Renny Rahmawati,SST,SPd., MKes

Ka Prodi Keperawatan Magelang

6

Siti Masrochah, S.Si, M.Kes.

Ka Prodi D IV TRR Semarang

7

Salikun, S.Pd., M.Kes.

Ka Prodi D IV Keperawatan Gigi

8

Triana Sri Hardjanti,M.Mid

Ka Prodi Kebidanan Semarang

9

Rini Indrati, S.Si, M.Kes

Ka Jurusan TRR Semarang

11

Drg. Irma HY Siregar,MHKes

Fasilitator

POLTEKKES KEMENKES SEMARANG 2016


1

A. BATASAN DAN RUANG LINGKUP Inter Professional Colaboration (IPC) merupakan

proses kolaborasi yang

terdiri dari dua atau lebih tenaga kesehatan berfokus pada belajar dengan, dari, dan tentang masing-masing profesi sehingga dapat mengembangkan kerjasama demi terwujudnya pelayanan pasien yang lebih optimal. Dasar dari IPC ini adalah Inter Professional Education (IPE). IPE ini merupakan proses pembelajaran di tingkat akademis tentang berusaha saling mengerti dan saling menghargai antar profesi kesehatan didalam interaksi diantara profesi yang berbeda. Hal ini nantinya merupakan kondisi yang biasa akan ditemui dalam kehidupan profesional seharihari. Menurut Buring et al (2009), proses IPE terjadi di sebuah kelas yang sama dengan materi yang sama dan saling belajar dalam bentuk interaksi antar masingmasing profesi. Interaksi masing-masing profesi dalam proses pembelajaran merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat ditawat lagi. Dalam proses pembelajaran kolaboratif, perawatan terhadap pasien walaupun dipimpin oleh seseorang dari profesi yang berbeda namun tetap harus ada pembagian tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan terhadap pasien tersebut. Proses kolaborasi ini diperlukan dan lebih ditingkatkan dalam pelayanan kesehatan di masa sekarang ini karena di iklim global sekarang ini sudah tidak cukup bagi tenaga kesehatan untuk bekerja secara profesional saja namun tenaga kesehatan perlu juga mengembangkan upaya antar profesional dalam menangani pasien. Beberapa bukti menunjukkan bahwa perawatan pasien dengan kolaborasi lintas profesi dapat meningkatkan keberhasilan perawatan. Kompetensi dasar yang diperlukan dalam berkolaborasi lintas profesi ini adalah : 1. Menjelaskan peran dan tanggung jawabnya terhadap profesi lain 2. Mengenali dan mengboservasi batasan, tanggung jawab, dan kompetensi, namun juga sadar akan kebutuhan sudut pandang yang lebih besar 3. Mengenali dan menghormati peran, kewajiban, dan kompetensi dari profesi lain yang berhubungan dengan kompetensinya 4. Bekerja dengan profesi lain untuk menyelesaikan konflik dalam hal perawatan dan tatalaksana 5. Menoleransi perbedaaan, kesalahpahaman, dan kegagalan pada profesi lain


2

6. Memfasilitasi konferensi, rapat tim, atau yang sejenis dalam kasus antar profesional 7. Masuk ke dalam hubungan interdependent dengan profesi lain. Proses kolaborasi calon tenaga kesehatan di tingkat akademis dapat dilaksanakan dalam bentuk Praktek Kerja Nyata (PKN). PKN merupakan kegiatan kurikuler yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa program Diploma IV yang ada dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dan dilaksanakan dalam masyarakat di luar kampus dengan meningkatkan relevansi pendidikan inggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (IPTEKS) dalam pembangunan. PKN Inter Professional Collaboration (IPC) Keluarga Sehat adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang dilakukan melalui pendekatan kolaborasi antar rumpun ilmu kesehatan dalam menciptakan keluarga cinta sehat dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat bidang kesehatan sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme dan persyaratan tertentu. B. TUJUAN 1. Memberi pengalaman belajar yang berharga kepada mahasiswa melalui keterlibatan secara langsung di masyarakat untuk menemukan, merumuskan, mempelajari,

mengenal

potensi

masyarakat

sasaran,

mengorganisasi

masyarakat, memecahkan, dan menanggulangi permasalahan pembangunan masyarakat secara rasional dengan membangun kerjasama kolaboratif lintas profesi 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran berdasarkan Ilmu Pengetahuan,Teknologi, dan Seni (Ipteks) secara kolaboratif dan inter disiplin dalam upaya menumbuhkan, mempercepat gerak serta mempersiapkan

kader

kader

pembangunan

bidang

kesehatan

dalam

mewujudkan keluarga cinta sehat 3. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa kepada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Meningkatkan kedewasaan dan kepribadian yakni : a. Nasionalisme dan jiwa Pancasila, b. Keuletan, etos kerja, dan tanggung jawab, dan


3

c. Kemandirian, kepemimpinan, dan kewirausahaan serta memperluas wawasan mahasiswa dalam berkolaboratif secara interdisipliner. 4.

Meningkatkan daya saing dalam membangun jiwa penelititerutama hal eksplorasi data dan analisis serta mendorong learning community dan learning society

5. Memelihara dan meningkatkan hubungan dan kerja sama bukan hanya secara lintas

profesi

tetapi

juga

secara

lintas

sektoral

dengan

Pemerintah

Kabupaten/Daerah setempat serta masyarakat dengan pendekatan inter disipliner sehingga Poltekkes Kemenkes Semarang dapat memberikan tuntutan nyata masyarakat yang sedang membangun pola hidup sehat C. PERAN PROFESI Peran profesi dalam pelayanan kesehatan keluarga di masyarakat antara lain : 1.

Sebagai Pendidik : menyuluh dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan keluarga

2. Advokasi : berperan sebagai sebagai penghubung antara tim kesehatan yang lain dan pemangku kebijakan. 3. Pemberi Asuhan

pada Individu, keluarga dan

masyarakat dalam lingkup

Kesehatan Gigi, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, PTM dan penyakit berbasis lingkungan , membuat dan menggunakan media komunikasi yang efektif. 4. Sebagai agent of change: dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan keluarga 5. Mediator

dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam memahami

permasalahan kesehatan dan pemecahan masalahnya. 6. Konselor dalam bidang kesehatan berkaitan dengan Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan

Gigi,

Gizi,Penyakit

Tidak

Menular

dan

Penyakit

Berbasis

Lingkungan. 7. Sebagai peneliti dalam bidang Kesehatan Peran profesi ini dilaksanakan dalam memberikan suatu pelayanan komprehensif yang diberikan oleh dua dua atau lebih tenaga kesehatan dari

latar belakang profesi yang berbeda melalui kerja sama dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk menyediakan kualitas pelayanan yang tertinggi di berbagai situasi. Melalui kegiatan PKN IPC ini mahasiswa diharapkan dapat:


4

1. mengenal konsep praktik kolaborasi dan pendidikan antar profesi 2. memahami pentingnya praktik kolaborasi dan pendidikan antar profesi 3. mengerti hambatan dan tantangan pelaksanaan praktik kolaborasi dan pendidikan antar profesi 4. terinspirasi

untuk

dapatmendorong

mengadakan kolaborasi

advokasi

antar

atau

profesi,

lewat

kegiatan jejaring

lain

yang

organisasi

kemahasiswaan atauprofesi di daerah masing-masing 5. merasakan proses diskusi dan kolaborasi bersama profesi kesehatan lain

D. KOLABORASI ANTAR PROFESI Proses kolaborasi memiliki ciri-ciri khas, di antaranya adalah kerjasama, koordinasi, saling berbagi, kompromi, rekanan, saling ketergantungan dan kebersamaan. Menurut Siegler & Whitney (2000) proses kolaborasi harus memenuhi 3 kriteria berikut ini: 1. harus melibatkan tenaga ahli dengan bidang keahlian yang berbeda yang dapat bekerjasama timbal balik secara mulus, 2. anggota kelompok harus bersikap tegas dan mau bekerjasama, 3. kelompok harus memberikan pelayanan yang keunikannya dihasilkan dari kombinasi pandangan dan keahlian yang diberikan oleh setiap anggota tim tersebut Menurut Weaver (2008), fungsi kerjasama tim yang efektif dipengaruhi oleh faktor anteseden, proses dan hasil. Input yang diperlukan dalam kerjasama tim adalah faktor intrapersonal, sosial, lingkungan, organisasi dan institusi. Sedangkan didalam proses faktor yang berperan adalah prilaku, afektif, hubungan interpersonal dan intelektual. Untuk meningkatkan faktor-faktor yang berperan dalam proses kolaboratif perlu diaplikasikan ide-ide yang aktual, model-model pembelajaran yang terintegrasi, perubahan dalam kurikulum institusi dan kebijakan-kebijakan yang inofatif serta didukung oleh program-program pelatihan


5

Kerjasama yang efektif oleh tenaga kesehatan dari berbagai profesi merupakan kunci penting dalam meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan dan keselamatan keluarga/masyarakat (Burtscher, 2012). Fakta yang terjadi saat ini, bahwa sulit sekali untuk menyatukan berbagai profesi kesehatan tersebut kedalam sebuah tim antar profesi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan tenaga kesehatan untuk menjalin kerjasama yang efektif seperti kurangnya keterampilan komunikasi antar profesi dan belum tumbuhnya budaya diskusi bersama profesi lain dalam menentukan keputusan klinis keluarga/masyarakat. Untuk itulah diperlukan adanya kurikulum yang dapat melatih mahasiswa tenaga kesehatan untuk berkolaborasi sejak masa akademik agar mereka terbiasa berkolaborasi dengan profesi lain bahkan sampai ketika mereka berada di dunia kerja (Reeves, 2011). Tim antar profesi dapat terdiri atas berbagai profesi kesehatan dan tim ini dapat diterapkan pada berbagai macam tatanan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam penerapan kolaborasi antar profesi, anggota tim antar profesi mungkin saja mengalami konflik karena beragamnya latar belakang profesi. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman tentang pelayanan yang berfokus pada komunikasi dan sikap yang mengacu pada keselamatan keluarga/masyarakat yang merupakan prioritas utama. Selain itu dibutuhkan kejelasan peran masing-masing profesi dalam menciptakan pelayanan yang optimal, yaitu meliputi peran mandiri tiap profesi dan peran tim antar profesi secara keseluruhan. E. KOMUNIKASI ANTAR PROFESI Komunikasi antar profesi yang sehat menimbulkan terjadinya pemecahan masalah, berbagai ide, dan pengambilan keputusan bersama (Potter & Perry, 2005). Bila komunikasi tidak efektif terjadi di antara profesi kesehatan, keselamatan pasien menjadi taruhannya. Beberapa alasan yang dapat terjadi yaitu kurangnya informasi yang kritis, salah mempersepsikan informasi, perintah yang tidak jelas melalui telepon, dan melewatkan perubahan status atau informasi (O‟Daniel and Rosenstein, 2008). Menurut Potter dan Perry (2005) keefektifan komunikasi antar profesi dipengaruhi oleh : 1. Persepsi yaitu suatu pandangan pribadi atas hal-hal yang telah terjadi. Persepsi terbentuk apa yang diharapkan dan pengalaman. Perbedaan persepsi antar profesi yang berinteraksi akan menimbulkan kendala dalam komunikasi;


6

2. Lingkungan yang nyaman membuat seseorang cenderung dapat berkomunikasi dengan baik. Kebisingan dan kurangnya kebebasan seseorang dapat membuat kebingunan, ketegangan atau ketidaknyamanan; 3. Pengetahuan yaitu suatu wawasan akan suatu hal. Komunikasi antar profesi dapat menjadi sulit ketika lawan bicara kita memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Keadaan seperti ini akan menimbulkan feedback negatif, yaitu pesan menjadi akan tidak jelas jika kata-kata yang digunakan tidak dikenal oleh pendengar. Berikut ini adalah karakter dalam komunikasi antar profesi kesehatan yang kami temukan melalui erangkaian penelitian ilmiah bersama dengan profesi dokter, perawat, apoteker dan gizi kesehatan dan telah menendapatkan validasi oleh pakar komunikasi dari Indonesia maupun Eropa (Claramita, et.al, 2012): 1. Mampu menghormati (Respect) tugas, peran dan tanggung jawab profesi kesehatan lain, yang dilandasi kesadaran/sikap masing-masing pihak bahwa setiap

profesi

kesehatan

dibutuhkan

untuk

saling

bekerjasama

demi

keselamatan pasien (Patient-safety) dan keselamatan petugas kesehatan (Provider-safety). 2. Membina hubungan komunikasi dengan prinsip kesetaraan antar profesi kesehatan. 3. Mampu untuk menjalin komunikasi dua arah yang efektif antar petugas kesehatanyang berbeda profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan. 4. Berinisiatif membahas kepentingan pasien bersama profesi kesehatan lain. 5. Pembahasan mengenai masalah pasien dengan tujuan keselamatan pasien bisa dilakukanantar individu ataupun antar kelompok profesi kesehatan yang berbeda. 6. Mampu menjaga etika saat menjalin hubungan kerja dengan profesi kesehatan yang lain. 7. Mampu membicarakan dengan profesi kesehatan yang lain mengenai proses pengobatan (termasuk alternatif/ tradisional) 8. Informasi yang bersifat komplimenter/ saling melengkapi: kemampuan untuk berbagi informasi yang appropriate dengan petugas kesehatan dari profesi yang berbeda (baik tertulis di medical record, verbal maupun non-verbal). 9. Paradigma saling membantu dan melengkapi tugas antar profesi kesehatan sesuai dengan tugas, peran dan fungsi profesi masing-masing.


7

10. Negosiasi merupakan kemampuan untuk mencapai persetujuan bersama antar profesi mengenai masalah kesehatan pasien. 11. Kolaborasi merupakan kemampuan bekerja sama dengan petugas kesehatan dari profesi yang lain dalam menyelesaikan masalah kesehatan pasien. F. MANAJEMEN KONFLIK Konflik merupakan ketidaksesuaian (perbedaan sesuatu) antara 2 orang atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi. Secara bahasa artinya saling bertabrakan, ketidaksesuaian, perseteruan, perkelahian, interaksi yang antagonis/ bertentangan. Penyebab konflik beda pemahaman, beda latar belakang, beda kepentingan, beda sudut pandang, beda kemampuan. Konflik diperlukan dalam suatu organisasi untuk mengadakan perubahan atau inovasi dan menghasilkan pemecahan persoalan yang lebih baik. Konflik juga menunjukkan dinamika organisasi. Hal yang penting diketahui adalah mengetahui konflik seawal mungkin dengan cara menciptakan komunikasi timbal balik, menggunakan informasi yang ada dan meminta penjelasan dari pihak ketiga. Konflik ini dapat memberikan dampak yang positif berupa kemampuan koreksi diri sendiri, meningkatkan prestasi & motivasi, pendekatan yang lebih baik , mengembangkan alternatif & lebih baik Dalam upaya mencegah terjadinya konflik, perlu dilakukan rancangan rekayasa guna memperkecil konflik sebagai berikut : 1. Pengikutsertaan dalam latihan dan tujuan 2. Pemisahan dua kelompok yang berkonflik & membuat daftar persepsi 3. Membahas daftar persepsi yang dibuat 4. Perundingan untuk mencerna dan analisis kepincangan citra diri dan kelompok: 5. Membahas kepincangan yang ditemukan 6. Penjajagan bersama & tujuan bersama 7. Manajemen tata hubungan & mengurangi konflik G. ETIKA PROFESI Kata etika berfungsi untuk mengingatkan dan mengatur atau sebagai batasan dalam proses bersosialisasi tersebut. Etika kesehatan merupakan hal yang harus dilakukan dalam

proses pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Etika profesi

merupakan prinsip-prinsip moral yang digunakan untuk menjalankan profesi. Dengan adanya etika profesi ini diharapkan anggota profesi dapat bertindak dengan kapasitas profesional. Etika berasal dari bahasa yunani ethikos yang berarti adat PANDUAN MATERI PKN IPC POLTEKKES SEMARANG

8

istiadat atau kebiasaan. Etika dapat diartikan sebagai sistem dari prinsip-prinsip moral atau aturan-aturan perilaku. Sedangkan moral berarti prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk. Etika kesehatan adalah suatu penerapan dari nilai kebiasaan (etika) terhadap bidang pemeliharaan/pelayanan kesehatan (Leenen). Etika kesehatan merupakan penilaian terhadap gejala kesehatan yang disetujui dan juga mencakup terhadap rekomendasi bagaimana bersikap tidak secara pantas dalam bidang kesehatan (Soekanto). Adapun prinsip-prinsip etika kesehatan adalah : 1. Otonomi: prinsip yang menghormati hak-hak otonomi orang lain. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. 2. Beneficience (Berbuat baik) Beneficience berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik. 3. Non Maleficience (Tidak merugikan) Prinsip menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan orang lain. 4. Confidentiality (Kerahasiaan) Menjaga kerahasiaan informasi yang bisa merugikan seseorang atau masyarakat. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi harus menjaga privasi. 5. Fidelity (Menepati janji) Prinsip ini dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. 6. Fiduciarity (Kepercayaan) adalah hukum hubungan atau etika kepercayaan antara dua atau lebih pihak. g. Justice (Keadilan) prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya atau pendistribusian dari keuntungan, biaya dan risiko secara adil. h. Veracity (Kejujuran) Prinsip ini berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran.


9

H. INSTRUMEN PENILAIAN Penilaian kegiatan PKN IPC mencakup 5 (lima ) aspek, yaitu : 1. Penilaian Pembekalan Penilaian didasarkan pada kehadiran mahsiswa dalam mengikuti pembekalan dan nilai pre test . 2. Penilaian Implementasi Program a. Program kerja yang disusun oleh kelompok b. Pendekatan sosial , meliputi : 1) hubungan mahasiswa dengan aparat desa, baik secara vertikal maupun horizontal 2) hubungan mahasiswa dengan anggota masyarakat 3) kemampuan mahasiswa dalam menyesuaikan diri 4) mahasiswa menghargai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat c. Inisiatif dan kreativitas: 1) mahasiswa terampil mengidentifikasi permasalahan yang ada di desa 2) mahasiswa terampil menyusun alternatif

pemecahan masalah yang

dihadapi 3) mahasiswa terampil memotivasi masyarakat dalam meningkatkan sikap kemandirian untuk menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat. d. Kepemimpinan 1) mahasiswa dapat menumbuhkan kedewasaan dalam berpikir

dan

bertindak 2) mahasiswa tanggap mengambil tindakan dan keputusan dalam situasi kritis 3) mahasiswa berjiwa besar dalam menghargai pendapat orang lain 4) mahasiswa mampu mengkaderkan potensi masyarakat e. Kerjasama kelompok 1) mahasiswa mampu mewujudkan kerjasama yang baik dan

harmonis

sesama peserta PKN IPC 2) mahasiswa mampu bekerjasama dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan semua lapisan masyarakat secara baik dan konsekuen dalam segala hal yang positif. 3. Penilaian Laporan a. Laporan Rencana Program IPC (LRP), dengan penilaian : 1) Ketepatan waktu pengumpulan laporan


10

2) Kerapian laporan 3) Memuat unsur-unsur POA (Planning of Action ) terdiri dari : Prioritas Masalah, Nama Kegiatan , Tempat, Waktu Pelaksanaan, Tujuan, Sasaran, Metode yang digunakan, Media , Indikator Keberhasilan, Penanggung Jawab, dan Biaya . b. Laporan Pelaksanaan Program IPC ( LPP- IPC), dengan penilaian : 1) Isi (inti pembahasan, problem, logika, sistematika, relevansi masalah dengan intervensi ) 2)

Bahasa (ejaan, struktur kalimat, penalaran)

3) Sistematika (lay out, paragraf, sistem simbol) 4. Penilaian prestasi atau kemampuan Personal mahasiswa, meliputi: a. Kehadiran dalam latihan / pembekalan b. Ketrampilan dan prestasi selama di lapangan 1) Jumlah hari tinggal di Desa/Dusun/lokasi (presensi mahasiswa ) 2)

Perilaku selama di desa/Dusun

3) Inisiatif dan kreativitas 4) Pendekatan sosial 5) Kepemimpinan dan keterampilan dalam mengambil keputusan situasi 6) Keterampilan menyusun program/laporan 7) Kerjasama kelompok 8) Pencapaian hasil


11

DAFTAR PUSTAKA Barnsteiner, J.H., Disch, J.M., 2007. Promoting interprofessional education. Nursing outlook,55(3),pp.144-50.Availableat: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17524802 [Accessed September 5, 2011]. Benedict, L., Robinson, K., Holder, C., 2006. Clinical Nurse Specialist Practice Within The Acute Care For Elders: Interdisciplinary Team Model. Clin Nurse Specialist. Claramita M, Sedyowinarso M, Huriyati E, Wahyuningsih MS. 2012. Interprofessional Communication Guideline using principle of “Greet-Invite-Discuss” CIHC. 2007. Interprofessional Education and Core Competencies, Literature Review. Canada. DeChurch, L.A., Mesmer-Magnus, J.R., 2010. The cognitive underpinnings of effectiveteamwork: ameta-analysis. Journal of Applied Psychology 95 (1), 32–53. Fox, E., 2000. An audit of inter-professional communication within a trauma and orthopaedicdirectorate. Journal of Advanced Nursing, pp.160-169. Hall, P., Weaver, L., 2001. Interdisiplinary Education and Teamwork: a Long and Winding Road. Medical Eduction, 35 : 867-875, Blackwell Science Ltd. Kagan, S.H., 2010. Revisiting interdisciplinary teamwork in geriatric acute care. Geriatric nursing (New York, N.Y.), 31(2), pp.133-6. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20381716 [Accessed April 6, 2012]. Mitchell, M., Groves, M., Mitchell, C., & Batkin, J., 2010. Innovation in learning – An inter-professional approach to improving communication. Nurse education in practice, 10(6), pp.379-84. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20561823 [Accessed March 25, 2012]. Reeves, S., Lewin, S., Espin, S., Zwarenstein, M., & Ed, H. B., 2011. Interprofessional Teamwork for Health and Social Care. , pp.32-33. Wagner, J., Liston, B. & Miller, J., 2011. Developing interprofessional communication skills. Teaching and Learning in Nursing, 6(3), pp.97-101. Available at: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1557308710001149 [Accessed March 25, 2012]. Weaver, T.E., 2008. Enhancing multiple disciplinary teamwork. Nursing outlook, 56(3), pp.108-114.e2. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18501748 [Accessed April 6, 2012]. World Health Organisation., 2010. Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. Zwarenstein, M., Reeves, S., Russell, A., Kenaszchuk, C., Conn, L.G., Miller, K.L., Lingard, L., Thorpe, K.E., 2007. Structuring Communication Relationships for InterprofessionalTeamwork(SCRIPT):cluster randomized controlled trial. Journal of Nursing Education, 8, p.23. Available at:http://www. pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2045094&tool=pmcentrez&re ndertype=abstract [Accessed August 15, 2011].


12

BAB - 2

SURVEILANS DISUSUN OLEH :

NO

NAMA PENYUSUN

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)

1

Iis Sriningsih,SST,MKes

Prodi D IV Keperawatan Semarang

2

DR. Bedjo Santoso, SSiT., MKes

Koordinator lapangan

3

Emi Murniati,SST,MKes

Prodi D IV TRR Semarang

4

Herlina Tri Damailia,SKM,MKes

Prodi D IV Kebidanan Magelang

5

Sunarto,SKM,MKes

Prodi D IV Gizi

6

Lagiono,SKM,MKes

Prodi D IV Kesehatan Lingkungan

7

Drs. Moh. Hanafi, M.Kes.

Prodi D IV Keperawatan Magelang

8

drg. Ani Subekti, MDSc.

Prodi D IV Keperawatan Gigi

9

Arum Lusiana, S.SiT. M.Keb.


10

Putrono,SKp,Ns,M.Kes

Ketua Jurusan Keperawatan

11

Runjati,M.Mid

Ketua Jurusan Kebidanan

12

DR.Kun Aristiati Susiloretni,SKM,MKes

Fasilitator

POLTEKKES KEMENKES SEMARANG 2016 PANDUAN MATERI PKN IPC POLTEKKES SEMARANG

13

A. BATASAN DAN RUANG LINGKUP Menurut WHO surveilans adalah Suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data kesehatan secara sistematis, terus menerus dan penyebarluasan informasi kepada pihak terkait untuk melakukan tindakan. Surveilans kesehatan masyarakat merupakan suatu kegiatan pengumpulan, analisis, dan analisis data secara terusmenerus dan sistematis yang kemudian didiseminasikan (disebarluaskan) kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya (DCP2, 2008). Surveilans memantau terus-menerus kejadian dan kecenderungan penyakit, mendeteksi dan memprediksi outbreak pada populasi, mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit, seperti perubahan-perubahan biologis pada agen, vektor, dan reservoir. Selanjutnya surveilans menghubungkan informasi tersebut kepada pembuat keputusan agar dapat dilakukan langkahlangkah pencegahan dan pengendalian penyakit (Last, 2001). Kadang digunakan

istilah

surveilans

epidemiologi.

Baik

surveilans

kesehatan

masyarakat maupun surveilans epidemiologi hakikatnya sama saja, sebab menggunakan metode yang sama, dan tujuan epidemiologi adalah untuk mengendalikan masalah kesehatan masyarakat, sehingga epidemiologi dikenal sebagai sains inti kesehatan masyarakat (core science of public health). B. TUJUAN Surveilans bertujuan memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan populasi, sehingga penyakit dan faktor risiko dapat dideteksi dini dan dapat dilakukan respons pelayanan kesehatan dengan lebih efektif. Tujuan khusus surveilans: 1. Memonitor kecenderungan (trends) penyakit; 2. Mendeteksi perubahan mendadak insidensi penyakit, untuk mendeteksi dini outbreak; Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, RS, Dokter praktik), Komunitas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Provinsi, Pusat Peristiwa penyakit, kesehatan populasi Intervensi Keputusan Pelaporan Informasi (Umpan Balik) 3. Memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit (disease burden) pada populasi; 4. Menentukan kebutuhan kesehatan prioritas, membantu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan;


14

5. Mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan; 6. Mengidentifikasi kebutuhan riset (Last, 2001; Giesecke, 2002; JHU, 2002) C. PRINSIP SURVEILANS Prinsip surveilans epidemiologi adalah sebagai berikut (Budiarto, 2003) : 1. Pengumpulan data Pencatatan insidensi terhadap populasi. Pencatatan insidensi berdasarkan laporan rumah sakit, puskesmas, dan sarana pelayanan kesehatan lain, laporan petugas surveilans di lapangan, laporan masyarakat, dan petugas kesehatan lain; survei khusus; dan pencatatan jumlah populasi berisiko terhadap penyakit yang sedang diamati. Tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara dan pemeriksaan. Tujuan pengumpulan data adalah: a.

menentukan kelompok resiko tinggi;

b. Menentukan jenis dan karakteristik(penyebabnya); c. Menentukan reservoir; Transmisi; d. Pencatatan kejadian penyakit; danKLB 2. Pengelolaan data Data yang diperoleh biasanya masih dalam bentuk data mentah (row data) yang masih perlu disusun sedemikian rupa sehingga mudah dianalisis. Data yangterkumpul dapat diolah dalam bentuk tabel, bentuk grafik maupun bentuk

peta

atau bentuk lainnya.

Kompilasi

data

tersebut

harus dapat memberikan keterangan yang berarti 3. Analisis dan interpretasi data untuk keperluan kegiatan Data yang telah disusun dan dikompilasi, selanjutnya dianalisis dan dilakukan interpretasi untuk memberikan arti dan memberikan kejelasan tentang situasi yangada dalam masyarakat. 4. Penyebarluasan data dan keterangan termasuk umpan balik Setelah analisis dan interpretasi data serta telah memiliki keterangan yang cukup jelas dan sudah disimpulkan dalam suatu kesimpulan, selanjutnya dap atdisebarluaskan kepada semua pihak yang berkepentingan, agar informasi ini dapatdimanfaatkan sebagai mana mestinya.


15

5. Evaluasi Hasil evaluasi terhadap data sistem surveilans selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, penanggulangan khusus serta program pelaksanaannya, untuk kegiatantindak lanjut (follow up), untuk melakukan koreksi dan perbaikan

-

perbaikan program dan pelaksanaan program, serta untuk

kepentingan evaluasi maupun penilaian hasil kegiatan D. MANAJEMEN SURVEILANS Surveilans mencakup dua fungsi manajemen: 1. Fungsi Inti Fungsi inti (core activities) mencakup kegiatan surveilans dan langkahlangkah intervensi kesehatan 5 masyarakat. Kegiatan surveilans mencakup deteksi, pencatatan, pelaporan data, analisis data, konfirmasi epidemiologis maupun laboratoris, umpan-balik (feedback). Langkah intervensi kesehatan masyarakat mencakup respons segera (epidemic type response) dan respons terencana (management type response). 2. Fungsi Pendukung. Fungsi pendukung (support activities) mencakup pelatihan, supervisi, penyediaan sumber daya manusia dan laboratorium, manajemen sumber daya, dan komunikasi (WHO, 2001; McNabb et al., 2002).


16

DAFTAR PUSTAKA DCP2 (2008). Public health surveillance. The best weapon to avert epidemics. Disease Control Priority Project. www.dcp2.org/file/153/dcpp-surveillance.pdf Bensimon CM, Upshur REG (2007). Evidence and effectiveness in decisionmaking for quarantine. Am J Public Health;97:S44-48. Budiarto, Eko. 2003.Metodologi Penelitian Kedokteran: Sebuah Pengantar Jakarta:EGC Erme MA, Quade TC (2010). Epidemiologic surveillance. Enote. www.enotes.com/public-health.../ epidemiologic-surveillance. Diakses 21 Agustus 2010. Giesecke J (2002). Modern infectious disease epidemiology. London: Arnold. JHU (=Johns Hopkins University) (2006). Disaster epidemiology. Baltimore, MD: The Johns Hopkins and IFRC Public Health Guide for Emergencies. Last, JM (2001). A dictionary of epidemiology. New York: Oxford University Press, Inc. Mandl KD, Overhage M, Wagner MM, Lober WB, Sebastiani P, Mostahari F, Pavlin JA, Gesteland PH, Treadwell T, Koski E, Hutwagner L, Buckeridge DL , Aller RD, Grannis S (2004). Implementing syndromic surveillance: A practical guide informed by the early experience. J Am Med Inform Assoc., 11:141– 150. Pavlin JA (2003). Investigation of disease outbreaks detected by “syndromic” surveillance systems. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 80 (Suppl 1): i107- i114(1). Sloan PD, MacFarqubar JK, Sickbert-Bennett E, Mitchell CM, Akers R, Weber DJ, Howard K (2006). Syndromic surveillance for emerging infections in office practice using billing data. Ann Fam Med 2006;4:351-358. WHO (2001). An integrated approach to communicable disease surveillance. Weekly epidemiological record, 75: 1-8. http://www.who.int/wer _____ (2002). Surveillance: slides. http://www.who.int


17

BAB - 3

RENCANA PROGRAM KOLABORASI DISUSUN OLEH :

NO

NAMA PENYUSUN

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)

1

Arwani,SKM.MN

Prodi D IV Keperawatan Semarang

2

Sugih wijayati,SKp.Ns.MKes(Epid)

Koordinator Lapangan

3

Elisa Ulfiana,Ssit MKes

Koordinator Lapangan

4

Arum Lusiana,SSit.MKes


5

Suyanta,MKes

Prodi D IV Keperawatan Magelang

6

Erna Widiastuti,SSit.MKes


7

Astidio Noviardhi, S.P., M.Kes(Epid).

Prodi D IV Gizi

8

Nur Hilal,SKM.MKes

Prodi D IV Kesehatan Lingkungan

9

Bambang Sutomo,SsiT,MKes

Prodi D IV Keperawatan Gigi

10

Mohamad Irwan Katili,SPd,MKes

Prodi D IV TRR Semarang

11

Wiwik Wijaningsih,STP.MKes

Ketua Jurusan Gizi

12

Tri Wiyatini, SKM, M.Kes (Epid)

Ketua Jurusan Gigi

13

DR. M. Choiroel Anwar, SKM., MKes

Fasilitator

POLTEKKES KEMENKES SEMARANG 2016 PANDUAN MATERI PKN IPC POLTEKKES SEMARANG

18

A. ANALISIS DATA Anailsis data merupakan langkah yang harus dilakukan setelah data hasil pengkajian ditabulasi secara paripurna (komplit). Analisis data dilakukan untuk mempelajari & menguji data dalam rangka untuk menetapkan masalah kesehatan. Analisis data umumnya dilakukan untuk menentukan kebutuhan kesehatan komunitas, kekuatan komunitas, pola respon kesehatan, dan tren pemanfaatan pelayanan kessehatan. Langkah-langkah pengkajian dilakukan dengan tahapan berikut: 1. Langkah 1: mengkatogorikan data (categorize the data) Kategori data dapat didasarkan pada komponen data dasar (umum) mencakup data demografik (family size, age, sex, ethnic, racial groupings) Data geografik (area boundaries, number & size of neighborhoods, public spaces, roads), data sosioekonomik (occupation & income categories, educational

attainment,

rental

or

home-ownership

patters),

data

pelayanan kesehatan (hospitals, clinics, mental health centers, dll.); dan data khusus yang mengarah pada pola kesehatan berdasarkan 12 indikator kesehatan menurut Kemenkes RI tahun 2010. 2. Langkah 2: meringkas data (summarize the data) per kategori 3. Langkah 3: mengidentifikasi perbedaan data (data gaps, incongruence), penghapusan data (omission) 4. Langkah 4: membuat simpulan (inference) Analisis data menggunakan format sebagai berikut: DATA

MASALAH KESEHATAN

DATA SUBJEKTIF (hasil wawancara, dll) DATA OBJEKTIF (hasil pengukuran, dll)

B. MASALAH KESEHATAN Masalah kesehatan mengacu pada hasil analisis dan dapat bersifat masalah kesehatan AKTUAL dan/atau masalah kesesehatan RESIKO. Masalah kesehatan actual merujuk pada data-data pendukung yang sudah ada berdasarkan hasil pengukuran, observasi, dan wawancara. Sedangkan


19

masalah kesehatan resiko merupakan masalah yang belum ada dukungan data secara nyata, namun jika dibiarkan akan dapat berkembang menjadi masalah actual. Contoh masalah aktual adalah anemi pada ibu hamil yang didukung data 80% ibu hamil yang dikaji memiliki Hb < 11 gr/dL, dan klinis sclera anemis. Contoh masalah resiko adalah resiko terjadi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada balita dengan dukungan data cakupan imunisasi kurang dari 80%.

C. PRIORITAS MASALAH KESEHATAN Prioritas masalah dilakukan untuk menetapkan masalah kesehatan mana yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Prioritas masalah dilakukan ketika ditemukan masalah kesehatan ≥ 2 (dua) masalah kesehatan. Prioritas masalah kesehatan menggunakan metoda Bryant yang dimodifikasi mencakup 4 kriteria yaitu : 1. Community Concern, yakni sejauh mana masyarakat menganggap masalah kesehatan tersebut penting; 2. Prevalence, yakni berapa banyak penduduk yang terkena masalah kesehatan tersebut; 3. Seriousness, yakni sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari masalah kesehatan tersebut atau tingginya angka morbiditas atau mortalitas serta kecenderungannya; dan 4. Manageability,

yakni

sejauh

mana

kita

memiliki

kemampuan

untukmengatasinya dengan ketersediaan sumber daya (tenaga, dana, saranadan metode/cara). Menurut cara ini masing-masing kriteria tersebut dilakukan scoring, kemudian masing-masing skor dikalikan. Hasil perkalian ini dibandingkan antar masalahmasalah yang dinilai. Masalah-masalah dengan skor tertinggi akan mendapat prioritas yang tinggi pula. Skor yang digunakan adalah 1 sampai dengan 4 dengan kriteria berikut: 1. Untuk aspek C (Community concern) kriteria skornya adalah sebagai berikut: 1 = tidak mendapat perhatian masyarakat 2 = kurang mendapat perhatian masyarakat 3 = cukup mendapat perhatian masyarakat 4 = sangat mendapat perhatian masyarakat


20

2. Untuk aspek P (Prevalence) atau frekuensi, kriteria skornya sebagai berikut: 1 = jumlah individu/masyarakat yang terkena sangat sedikit; 2 = jumlah individu/masyarakat yang terkena sedikit 3 = jumlah individu/masyarakat yang terkena cukup besar 4 = jumlah individu/masyarakat yang terkena sangat besar 3. Untuk aspek S (Seriousness) menggunakan kriteria skor berikut: 1 = masalah yang ditimbulkan tidak berat 2 = masalah yang ditimbulkan cukup berat 3 = masalah yang ditimbulkan berat 4 = masalah yang ditimbulkan sangat berat 4. Untuk aspek M (Manageability), menggunakan kriteria skor sebagai berikut: 1 = tidak dapat dikelola dan diatasi 2 = cukup dikelola dan diatasi 3 = dapat dikelola dan diatasi 4 = sangat dapat dikelola dan diatasi

Penetapan besarnya skor pada masing-masing kriteria (Community concern, Prevalence, Seriousness, dan Manageability) dilakukan dengan cara diskusi dengan peer (antar mahasiswa), dan dengan masyarakat. Berikut adalah contoh penetapan prioritas masalah pada kasus PHBS, dimana ditemukan dua masalah yaitu penggunaan sumber air yang kurang baik, dan perilaku mencuci tangan yang kurang baik. No

Pemasalahan

C

P

S

M

TOTAL

PRIORITAS

1

Penggunaan sumber air yang kurang baik

2

4

3

1

24

2

2

Prilaku mencuci tangan yang kurang baik

4

3

3

3

108

1

D. PLAN OF ACTION Plan of Action (PoA) merupakan rencana aksi yang disusun oleh mahasiswa bersama masyarakat untuk memecahkan masalah kesehatan yang ditemukan berdasarkan

urutan

prioritas

masalah

yang

disampaikan

saat

MMD

(Musyawarah Masyarakat Desa).


21

PoA disusun menggunakan matrik sebagai berikut:

N

Masalah

o

Kesehatan

1

2

Tujuan

Sasaran

Rencana

Waktu

Tempat

Penanggung

tindakan 3

4

5

Ket

jawab 6

7

8

9

Penjelasan: Kolom 1: Nomor urut prioritas masalah kesehatan Kolom 2: diisi masalah kesehatan yang ditemukan sesuai prioritas Kolom 3: diisi tujuan dengan mengacu SMART Kolom 4: diisi sasaran implementasi misalnya ibu hamil di RT… RW… Desa … Kolom 5: diisi rencana tindakan mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, atau Rehabilitative sesuai tujuan yang akan dicapai. Kolom 6: diisi waktu meliputi hari, tanggal, bulan, tahun dan jam. Kolom 7: diisi tempat dimana kegiatan akan dilakukan. Kolom 8: diisi

penanggungjawab

baik

dari

unsur

mahasiswa

maupun

masyarakat Kolom 9:

diisi informasi tambahan jika memang ada seperti dana,target, dll.

E. MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD) MMD dilakukan setelah kelompok mahasiswa berhasil mengidentifikasi masalah kesehatan dan menyusun strategi atau rencana pemecahan masalah kesehatan. MMD dilakukan pada minggu pertama PKN dengan melibatkan berbagai unsur / pihak terkait dalam proses pemecahan masalah (pemerintah daerah / kades dan perangkat terkait, TOMA, TOGA, bidan desa, kepala puskesmas, coordinator perkesmas di puskesmas, karangtaruna, dan pihak lain yang relevan). MMD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Pra MMD Mahasiswa mentabulasi data, menganalisis data, merumuskan masalah kesehatan, memprioritaskan masalah kesehatan, dan menyusun PoA untuk pemecahan masalah kesehatan.


22

Jika memungkinkan mahasiswa melakukan simulasi MMD dibawah bimbingan DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) untuk menyempurnakan kegiatan MMD. Mahasiswa merencanakan kegiatan MMD mencakup: a. Kapan MMD dilakukan; b. Dimana MMD dilakukan (tempat beserta sarana prasarana pendukung seperti kursi, LCD, layar, soudsystem, dll); c. Siapa saja yang diundang dalam MMD; d. Apa saja yang harus disampaikan dalam MMD; e. Siapa yang menyampaikan materi MMD (presentan); f.

Siapa yang memandu MMD (moderator);

g. Siapa yang menjadi pembawa acara; h. Siapa yang mencatat seluruh kegiatan / hasil MMD; i.

Berita acara MMD (format terlampir)

2. MMD Pelaksanaan MMD dilakukan dengan tahapan berikut: a. MC membuka acara b. Presentan menyampaikan hasil pengkajian dan masalah kesehatan c. Moderator memimpin jalannya MMD dengan memaparkan masalah kesehatan untuk mendapatkan persetujuan masyarakat dalam menyusun prioritas masalah; dilanjutkan dengan pemaparan PoA dengan matrik yang disepakati. d. Hasil kesepakatan MMD dituangkan dalam berita acara kegiatan MMD yang ditandatangani oleh kades, ketua RW / RT, TOMA / TOGA, DPL, dan perwakilan mahasiswa. e. MC menutup acara. f.

Pasca MMD 1) Mahasiswa membagikan berita acara MMD kepada pihak-pihak terkait (Kades, RT/RW, bidan desa) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2)

Mahasiswa menuliskan progess report kegiatan implementasi pemecahan masalah kesehatan yang dapat dibaca oleh seluruh mahasiswa dan DPL (ditempelkan di POSKO).


23

F. KEGIATAN INTERKOLLABORATIF Kegiatan interkolaboratif dilakukan pada saat melakukan implementasi. Kegiatan ini dilakukan setelah mahasiswa bersama masyarakat menentukan POA untuk selanjutnya melakukan kegiatan implementasi atau pelaksanaan rencana kegiatan yang sudah disusun bersama dengan masyarakat. Pada kegiatan intercolaboratif ini mahasiswa melakukan kerjasama dari berbagai disiplin

profesi

baik

Keperawatan,

Kebidanan,

Gizi,

Keperawatan

Gigi,Kesehatan Lingkungan maupun Radiodiagnostik & Radiotherapi.

Dalam kegiatan Interkolaboratif hendaknya mempertimbangkan aspek : 1. People Empowerment 2. Health Promotion 3. Partnership/ inter-collaboration.


24

BAB - 4

PENUTUP


25

Buku Panduan Materi ini disusun sebagai pendamping Buku Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan PKN IPC Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang pada periode pelaksanaan Tahun 2016. Program PKN IPC ini merupakan wahana penerapan dan pengembangan pembelajaran kolaboratif civitas akademika secara integratif dan lintas disiplin keilmuan tenaga kesehatan. Pelaksanaan Program ini juga menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi – khususnya Pengabdian Masyarakat – melalui perwujudan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pemberdayaan kesehatan masyarakat khususnya dalam unit keluarga merupakan tema sentral dari PKN IPC 2016 dengan memperhatikan potensi kearifan lokal sesuai dengan daerah pengabdian. Pembentukan Keluarga Cinta Sehat diharapkan dapat menjadi tulang punggung pembangunan kesehatan masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Perlu disadari bahwa panduan materi ini sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk lebih mendalami implementasi program PKN IPC. Mahasiswa duduk bersama dan mendengarkan kuliah yang sama atau membaca buku yang sama dengan tujuan agar memiliki kemampuan kolaborasi dan bekerja dalam tim healthcare secara efektif. Persamaan persepsi dalam memainkan peran profesi dalam sebuah tim kesehatan sangat diperlukan agar upaya kesehatan yang dilakukan dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengembangan Program PKN IPC ini perlu ditingkatkan di masa mendatang karena komunitas ataupun masyarakat memiliki kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan secara kompleks dan tim kesehatan yang bekerja dalam tim Interprofesional dapat memenuhi tantangan kebutuhan yang kompleks ini. Usaha ini akan melibatkan sharing expertise (kompetensi) dan perspectives. Jika rasa kemitraan dibangun sejak masa kuliah antar profesi, maka mereka akan lebih siap untuk mengaplikasikan model terintegrasi collaborative care saat memasuki dunia kerja


26

Buku Panduan Materi Praktek Kerja Nyata Inter Professional Collaboration (PKN IPC)

Recommend Documents