BUKU PANDUAN KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI Karangan Dr.Ganjar M. Ganeswara, M.Pd ; Dra.Wilodati, M.Si, dkk
BAB 1 : Pengantar Perguruan Tinggi
Memahami
Pendidikan
Kewarganegaraan
di
Sub bab :
Rasional Pendidikan kewarganegaraan secara subtantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dalam seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Saat ini pendidikan kewarganegaraan sudah merupakan bagian inheren dari instrumentasi pendidikan nasional Indonesia dalam 5 status : 1. Sebagai mata pelajaran di sekolah 2. Sebagai mata kuliah di perguruan tinggi 3. Sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan dalam kerangka program pendidikan guru 4. Sebagai program pendidikan politik yaitu sebagai suatu crash program 5. Sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok Pengertian dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Democracy education adalah pendidikan yang diberikan untuk mengembangkan dan memperkuat integritas pemerintahan otonom. Dalam demokrasi konstitusional, democracy yang efektif merupakan suatu keharusan, karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis berpikir secara kritis dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan mengakomodasi pihak lain. Semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai. (Benjamin Barber, 1992) Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah agar mahasiswa : 1. Memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya 2. Mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan 3. Menguasai, menerapkan IPTEK dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab 4. Memiliki kepribadian yang mantap 5. Berpikir kritis 6. Bersikap rasional, etis, estetis dan dinamis 7. Berpandangan luas 8. Bersikap demokratis dan berkeadaban 9. Menjadi ilmuwan yang profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air 10.Menjadi warga negara yang memiliki daya saing
11.Berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai pancasila 12.Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupan bernegara yang bertanggung jawab 13.Mahasiswa mampu memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan niali-nilai kejuangan serta patriotisme Substansi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Hakekat PKn adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara indonesia yang pancasilais dengan negara dan sesama warga negara. Landasan Historis, Ilmiah dan Yuridis PKN di Perguruan Tinggi
BAB II :
Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional
Bab ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu : 1. Pancasila sebagai filsafat 2. Pancasila sebagai Ideologi Nasional 3. Pancasila sebagai Dasar Negara Ruang lingkup yang terkandung dalam isi bab ini menyangkut beberapa hal, sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Pengertian filsafat Sistem filsafat Aliran – aliran filsafat Nilai-nilai filsafat pancasila Pancasila sebagai filsafat Nilai pancasila dan HAM Pancasila sebagai Ideologi Nasional Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai identitas nasional
Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dan dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan filsafat dalam arti praktis. Hal ini berarti filsafat pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehati-hari. Dalam memahami nilai-nilai dari sila pancasila maka akan terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila bukan termasuk aliran filsafat yang ada dan bukan merupakan simplifikasi ataupun paduan dari berbagai aliran filsafat yang ada, melainkan aliran dan sistem filsafat sendiri yaitu filsafat sosiobudaya.
Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan, seperti : a. b. c. d.
Bidang Bidang Bidang Bidang
politik, termasuk bidang hukum, pertahanan dan keamanan sosial budaya agama
Pancasila adalah ideologi negara yang digali atau bersumber dari tata nilai sosial budaya bangsa yang merupakan nilai luhur kepribadian bangsa, yang intisari nilai praktika moralnya sudah dilaksanakan sejak dulu dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi negara dalam arti cita-cita negara memiliki ciri sebagai berikut : a. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan b. Mewujudkan satu azas kerohanian pandangan dunia, pandangan hidup yang harus dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi penerus bangsa, diperjuangkan dan dipertahankan Sebagai ideologi terbuka, pancasila memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsanya untuk selalu menyadari situasi yang sedang dan akan dihadapinya terutama menghadapi globalisasi dan era keterbukaan dunia dalam segala bidang. Sebagai dasar negara maka pancasila mempunyai sifat imperatif atau bersifat mengikat, artinya sebagai norma-norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau dilanggar, sedangkan jika melanggar dapat berakibat hukum dikenakan suatu sanksi. Dalam konteks indonesia maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilainilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam suatu kesatuan indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan pancasila dan roh bhinneka tunggal ika sebagai dasar dan arah pengembangannya.
BAB III
: Politik dan Strategi
Isi dari bab ini adalah : 1. Hakekat negara : pengertian, unsur-unsur, fungsi dan tujuan 2. Penjelasan secara komprehensif tentang konstitusi : pengertian, macammacam dan hubungan dasar negara dengan konstitusi, perbandingan konstitusi antar negara 3. UUD 1945 : pengertian, sifat, kedudukan dan amandemen UUD 1945
Negara memiliki sekurang-kurangnya 3 unsur konstitutif, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Pengakuan dari negara lain baik yang de facto maupun de jure merupakan unsur deklaratif dari negara yang diperlukan untuk memungkinkan terjadinya hubungan dengan negara lain terutama dengan negara yang mengakuinya. Dilihat dari asal mula terjadinya, suatu negara dapat didekati secara faktual, teoritis dan proses pertumbuhan. Secara faktual suatu negara terjadi melalui pendudukan, penyerahan, penaikan, peleburan, proklamasi, pembentukan baru, pencaplokan. Secara teoritis suatu negara terjadi karena kehendak tuhan, kekuasaan atau karena perjanjian masyarakat. Sedangkan dilihat dari proses pertumbuhan, negara terjadi melalui proses persekutuan masyarakat, kerajaan, negara nasional, negara demokrasi. Dilihat dari tujuannya negara bertujuan untuk mencapai kekuasaan, perdamaian dunia dan menjamin hak dan kebebasan. Sedangkan dilihat dari fungsinya, negara melakukan fungsi esensial, jasa, perniagaan, memelihara ketertiban, konservasi dan perkembangan. Dalam kehidupan bernegara di abad modern, keberadaan konstitusi mutlak diperlukan. Konstitusi bukan hanya untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa melainkan lebih dari itu yaitu untuk mengatur dan menjadi landasan bagi seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, pemerintah daerah maupun seluruh warga negara. Dalam arti luas, konstitusi meliputi keseluruhan hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang terdokumentasikan maupun yang tidak. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi bermakna sebagai hukum dasar tertulis atau terdokumentasi saja seperti UUD 1945. Filsafat yang dianut suatu negara biasanya menjadi konsideran bagi pembentukan konstitusi di negara tersebut. Disamping itu dasar negara terkadang juga secara implisit terdapat dalam mukadimah atau pembukaan konstitusi. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang merupakan keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang berisi pasal-pasal dan penjelasan UUD 1945. Namun setelah amandemen UUD 1945, penjelasan tidak lagi dikui sebagai bagian dari UUD 1945. UUD 1945 hanyalah merupakan sebagian dari hukum dasar negara kita, karena selain UUD 45 masih terdapat konvensi yang merupakan hukum dasar tidak tertulis yang berlaku bagi negara indonesia. Dalam perjalanannya UUD 1945 sejak disahkan sampai dengan tahun 1999 belum pernah mengalami perubahan (amandemen). Namun setelah pemerintahan reformasi, UUD 1945 diamandemen dengan berbagai latar belakang dan alasan yang kuat.
Tentu saja hasil amandemen itu harus disosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat indonesia agar mereka memahami dengan benar sebagai bahan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh lagi lembagalembaga negara dan pemerintah harus menjadi contoh bagi pelaksanaan dan penegakkan UUD 1945 hasil amandemen.
BAB IV I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
: Hak Asasi Manusia dan Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pendahuluan Hak Asasi Manusia Sejarah dan Perkembangan Hak-hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Hak dan Kewajiban Warga Negara Pengertian Warga Negara Prosedur Pewarganegaraan di Indonesia Pelaksanaan HAM di Indonesia
Hak diartikan sebagai sesuatu yang benar, kepemilikan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan asasi berarti bersifat dasar, pokok atau fundamental. Sehingga HAM adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia seperti hak hidup, hak berbicara dan berpendapat, kebebasan agama, dll. HAM ini adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan sebagai karunia Tuhan, oleh karenanya semua hak asasi manusia itu tidak boleh dicabut oleh pihak lain (manusia) kecuali Tuhan sendiri yang mencabutnya. Sedikitnya ada 5 hak asasi manusia yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat dunia, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
Kebebasan berbicara atau berpendapat Kebebasan beragama Kebebasan berkumpul dan berserikat Hak atas perlindungan yang sama di depan hukum Hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak
Di negara kita, hak asasi manusia ini diatur dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan dalam UUD 45 hasil perubahan, HAM diatur dalam pasal 28. Ada dua asas kewarganegaraan yang kita kenal, yaitu : 1. Berdasarkan kelahiran, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis 2. Berdasarkan perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat
Ada tiga kasus kearganegaraan, yaitu : 1. Apatride : orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan 2. Bipatride : orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap 3. Multipatride : orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari dua Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk adalah warga negara dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Hak dan kewajiban warga negara : 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1) 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2) 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3) 4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28) PP No.7 Tahun 2005 berisikan program penegakan hukum dan HAM yang meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya serta penegakan hukum dan hak asasi manusia. Pendidikan berbasis HAM pada dasarnya merupakan upaya mengokohkan tujuan pendidikan nasional terhadap keyakinan peserta didik agar berbuat kebenaran dan berlaku adil kepada sesama manusia tanpa memandang agama dan dari golongan mana ia berasal. Pendidikan diyakini sebagai instrumen yang sangat strategis dalam penyebaran nilai-nilai HAM ini. Karenanya dunia pendidikan kita diharapkan dapat membantu proses pembelajaran HAM di tingkat pelajar yang nantinya akan memperkuat pemahaman para siswa didik kita untuk lebih memahami pentingnya nilai HAM. Untuk menerapkan konsep HAM dalam pembelajaran, guru dapat memodifikasi konten HAM dalam pokok bahasan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru untuk mengadakan inkuiri dalam proses pembelajaran HAM adalah : 1. 2. 3. 4.
Merumuskan tujuan Menyajikan kata-kata atau istilah yang perlu diketahui Menyajikan ide-ide yang perlu dipelajari Memecahkan masalah
5. Menerapkan kemampuan yang telah dikuasai
BAB V Sub bab
: Demokrasi dan Rule of Law :
1. Pendahuluan 2. Demokrasi, pendidikan demokrasi dan demokratisasi serta proses demokrasi menuju masyarakat madani a. Pengertian Demokrasi b. Pendidikan demokrasi dan demokratisasi c. Proses demokrasi menuju masyarakat madani 3. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia a. Demokrasi liberal b. Demokrasi terpimpin c. Orde baru d. Era reformasi 4. Demokrasi Pancasila 5. Rule of Law Secra etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kratein berarti memerintah. Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Rule of law merupakan doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi yang merupakan reaksi dan koreksi terhdap negara absolut yang telah berkembang d eropa.
BAB VI
: Geopolitik Indonesia
Sub bab : 1. 2. 3. 4. 5.
Pendahuluan Geopolitik sebagai Ilmu Perkembangan Teori Geopolitik Konsepsi Wawasan Nusantara Geopolitik Indonesia dalam Kerangka Otonomi Daerah
Geopolitik merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan filosofi dasar hubungan antara manusia dan geografi, sedangkan geografi merupakan wadah kehidupan yang harus dipersiapkan dan diperjuangkan. Geopolitik Indonesia yang dianut oleh bung karno banyak mengambil dalil geopolitik Karl Haushoper yang diterapkan Hitler pada zamannya. Namun, geopolitik indonesia lebih mendasar pada pancasila yakni negara merupakan ruang hidup yang didalamnya terdapat hubungan antara pemerintah, rakyat dan wilayah tempat manusia berjuang bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dalam rangka mempertahankan hidp dan kelangsungan hidup bersama.
BAB VII
: Geostrategi Indonesia
Sub bab : 1. 2. 3. 4. 5.
Pendahuluan Sejarah, pengertian, dan hakikat ketahanan nasional Konsepsi dan konsep ketahanan nasional Sifat ketahanan nasional Pengaruh gatra dalam ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara 6. Pembinaan ketahanan nasional indonesia Geostrategi merupakan suatu strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Model asta gatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Ada 8 unsur atau aspek kehidupan nasional, yaitu 3 aspek kehidupan alamiah dan 5 aspek kehidupan sosial.
Pembinaan ketahanan nasional merupakan suatu proses untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan, strategi, rencana kegiatan guna mewujudkan dan meningkatkan daya kekebalan dan daya berkembang, daya tangkal atau daya kena sedemikian rupa sehingga dicapai kondisi keamanan dan kesejahteraan yang memadai di dalam sistem kehidupan nasional agar mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan.
