BUKU DESKRIPSI JABATAN DAN TUPOKSI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

BUKU DESKRIPSI JABATAN DAN TUPOKSI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

1|Petikan

Buku Tupoksi Universitas Malikussaleh, 2015

KATA PENGANTAR

Sesungguhnya setiap insan berhak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Maka pelaksanaan pendidikan haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai luhur yang bersumber dari pandangan hidup manusia yang memiliki kesadaran transenden dalam keyakinan terhadap Allah SWT. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai moral, etika dan kebenaran adalah pendidikan yang sesuai dengan fitrah dan kemanusiaan itu sendiri. Universitas Malikussaleh, sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang keberadaannya merupakan bagian integral dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai bagian dari keikut-sertaan untuk mengantarkan masyarakat, bangsa dan negara kepada masa depan yang lebih baik, bermartabat dan memiliki kejayaan peradaban. Sebagai perguruan tinggi milik pemerintah, Universitas Malikussaleh dalam pengelolaannya memanfaatkan seluruh potensi pemangku kepentingan untuk mewujudkan berjalannya tri dharma perguruan tinggi guna menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu, bertanggung jawab, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut Universitas Malikussaleh menetapkan Panduan Tugas pokok dan fungsi sebagai sebuah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional yang dipakai sebagai dasar rujukan dalam menjalankan manajemen yang lebih baik yang berlaku bagi setiap warga sivitas akademika Universitas Malikussaleh yang disusun dengan mempertimbangkan hasil Rapat Senat Universitas Malikussaleh.

Lhokseumawe, April 2015 Rektor Dto. Prof. Dr. Apridar, SE. M. Si 196704132001121001

2|Petikan


Rektor Pasal 1 Rektor adalah Pembantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah binaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengelola sumberdaya, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. Pasal 2 Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rektor mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan Senat; c. menyusun dan menetapkan norma akademik setelah mendapat pertimbangan Senat; d. menyusun dan menetapkan kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan Senat; e. menyusun rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun; f. menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun; g. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan universitas; h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas; i. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil rektor atau sebutan lain yang sejenis, pimpinan unit di bawah rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan; j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan; m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik; n. mengelola anggaran universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan alumni; p. menyusun pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan; q. mengusulkan pengangkatan profesor/guru besar kepada Menteri; r. membina dan pengembangan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga lain, dan masyarakat; s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan t. Menjalankan tugas lain sesuai kewenangan.

3|Petikan


Pasal 3 Rektor untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) wakil rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor; a. Wakil Rektor Bidang Akademik, selanjutnya disebut sebagai Wakil Rektor I, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan sistem informasi. b.

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut sebagai Wakil Rektor II, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang penganggaran, ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, pengelolaan barang milik negara, perencanaan dan pengelolaan keuangan, dan kepegawaian.

c.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut sebagai Wakil Rektor III, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

d.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama, selanjutnya disebut sebagai Wakil Rektor IV, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama, hubungan masyarakat dan komunikasi.

Senat Universitas Pasal 4 Senat adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik. Pasal 5 (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Senat memiliki tugas dan kewenangan yang meliputi: a. b. c. d. e. f.

Menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik; Memberikan pertimbangan terhadap calon Rektor; Memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor; Memberikan pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor; Melakukan pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika; Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut: 1) Penetapan kurikulum program studi; 2) Penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;

4|Petikan


3)

Penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik; g. Melakukan pengawasan penerapan ketentuan akademik; h. Melakukan pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; i. Melakukan pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis; j. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada rektor; k. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; l. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; m. Memberikan pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik; n. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; o. Memberikan pertimbangan kepada rektor, dalam pengusulan profesor/guru besar; p. Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada rektor. (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat dapat menyelenggarakan rapat-rapat. (2) Pelaksanaan kewajiban dan hak-hak senat lebih lanjut, diatur dalam peraturan tata tertib senat. Pasal 7 (1)

Senat Universitas membentuk sejumlah melaksanakan tugasnya yang terdiri dari: a) b) c) d) e) f) g)

Komisi/Badan

Pekerja

dalam

Komisi Pendidikan; Komisi Administrasi dan Keuangan; Komisi Kemahasiswaan; Komisi Penelitian dan Pengabdian; Komisi Kerjasama dan Alumni; Komisi Etika. Komisi Penjaminan Mutu

(2)

Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Peraturan Rektor;

(3)

Keputusan komisi didasarkan atas musyawarah dan kesepakatan, tetapi apabila kesepakatan tidak dapat dicapai, suatu keputusan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota komisi dan jumlah suara yang menyetujui sebesar ≥ 51% dari jumlah anggota yang hadir;

(4)

Jumlah anggota komisi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan paling banyak 7 (tujuh) orang (jumlah ganjil). Masing-masing komisi mengadakan sidang sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali;

(5)

Ketua komisi dipilih berdasarkan Rapat Senat Universitas dan Sekretaris diangkat

5|Petikan


berdasarkan usulan ketua komisi dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Dewan Penyantun Pasal 8 (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) d dalam statuta Unimal merupakan organ UNIMAL yang menjalankan fungsi pertimbangan akademik dan membantu pengembangan UNIMAL. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada Penyantun mempunyai tugas dan wewenang: a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Rektor akademik; b. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola universitas; c. membantu penggalangan dana untuk membantu pembangunan UNIMAL; d. pemberian pertimbangan atas permintaan Rektor menyangkut biaya pendidikan yang menjadi tanggungan peserta didik. (3) Dewan Penyantun terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (4) Dewan Penyantun beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap UNIMAL. (5) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Tata cara penentuan anggota Dewan Penyantun ditetapkan dengan Peraturan Rektor. (7) Anggota Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima Satuan Pengawasan Internal Pasal 32 (1) Satuan Pengawasan Internal Unimal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (2) Tujuan Satuan Pengawasan Internal Unimal: a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; 6|Petikan


b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan. (3) Satuan Pengawasan Internal Unimal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: a. taat asas; b. akuntabilitas; c. transparansi; d. objektifitas; e. jujur; dan f. pembinaan. (4) Keanggotaan Satuan Pengawasan Internal Unimal berjumlah 5 (lima) orang, dengan komposisi keahlian di bidang: a. Akuntansi/keuangan; b. Manajemen sumber daya manusia; c. Manajemen aset; d. Hukum; e. Ketatalaksanaan/administrasi; (5) Persyaratan menjadi anggota Satuan Pengawasan Internal Unimal: a. Mempunyai kompetensi di bidang audit; b. Mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang yang disebutkan dalam ayat (4); c. Memiliki integritas da komitmen; d. Sehat jasmani dan rohani. (6) Tata cara seleksi anggota Satuan pengawasan Internal ditentukan dengan Peraturan Rektor yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; c. Anggota. (8) Anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana disebutkan dalam ayat (8) ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor. (9) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal Unimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesatu Umum Pasal 33 (1)

Dosen Unimal dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai pimpinan

7|Petikan


Universitas, pimpinan fakultas, atau pimpinan lembaga; (2)

Pengangkatan pimpinan Universitas, pimpinan fakultas, atau pimpinan lembaga dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. promosi; dan c. perubahan organisasi.

(3)

Mutasi sebagaimana pada ayat (2) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; f. meninggal dunia.

(4)

Promosi sebagaimana pada ayat (2) huruf b disebabkan: a. kebutuhan organisasi; b. kepangkatan; dan c. pengalaman.

(5)

Perubahan organisasi sebagaimana pada ayat (2) huruf c disebabkan: a. penambahan unit baru; dan b. perubahan struktur organisasi.

(6)

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Universitas, pimpinan fakultas, pimpinan lembaga, atau ketua senat, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku;

(7)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah : a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; b. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat disusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat; c. berpendidikan serendah-rendahnya magister (S2); d. untuk jabatan rektor berpendidikan serendah-rendahnya Doktor (S3) ; e. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan Universitas, pimpinan fakultas, atau pimpinan lembaga yang dinyatakan secara tertulis; f. bagi rektor/wakil rektor, dan dekan serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala; g. bagi Wakil Dekan serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor; h. bagi Ketua Senat Universitas serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala.

Pasal 34 (1)

Tenaga kependidikan di lingkungan Unimal dapat diangkat sebagai pimpinan satuan pelaksana administrasi atau unit pelaksana teknis;

(2)

Pengangkatan

8|Petikan

pimpinan biro/bagian/subbagian atau pimpinan unit pelaksana


teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. promosi; dan c. perubahan organisasi. (3)

Mutasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; f. meninggal dunia.

(4)

Promosi sebagaimana pada ayat (2) huruf b disebabkan: a. kebutuhan organisasi; b. kepangkatan; dan c. pengalaman.

(5)

Perubahan organisasi sebagaimana pada ayat (2) huruf c disebabkan: a. penambahan unit baru; dan b. perubahan struktur organisasi.

(6)

Untuk diangkat sebagai pimpinan biro/bagian/subbagian atau pimpinan unit pelaksana teknis, seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pimpinan Organ Pengelola Rektor Pasal 35 (1)

Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tambahan sebagai pemimpin tertinggi Unimal;

(2)

Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kedua;

(3)

Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Wakil Rektor Pasal 36

9|Petikan


(1)

Wakil rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Unimal;

(2)

Masa jabatan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kedua. Pasal 37

Pengangkatan wakil rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (1) tahap usulan; (1) tahap pemberian pertimbangan; dan (2) tahap penetapan dan pengangkatan. Pasal 38 (1)

Usulan bakal calon wakil rektor dilakukan oleh Rektor untuk mendapatkan pertimbangan paling sedikit 2 (dua) bakal calon untuk masing-masing Wakil Rektor;

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara usulan calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Peraturan Rektor Pasal 39

(1)

Pemberian pertimbangan dilakukan dengan cara pemberian suara;

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor. Pasal 40

Rektor memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Wakil Rektor hasil pertimbangan senat dan menetapkan pengangkatannya sebagai Wakil Rektor.

Bagian Keempat Pimpinan Fakultas Pasal 41 (1)

Pimpinan Fakultas terdiri atas: a. Dekan; b. Wakil Dekan; dan c. Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian;

(2)

Pimpinan Fakultas adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Fakultas;

(3)

Masa jabatan pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan Kedua.

10 | P e t i k a n


Pasal 42 (1)

Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan yang terdiri atas Wakil Dekan bidang Akademik, Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Keuangan, serta Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni;

(2)

Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dan mengembangkan tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor;

(3)

Wakil Dekan bidang Akademik disebut juga sebagai Wakil Dekan I, membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

(4)

Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Keuangan disebut juga Wakil Dekan II, membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan administrasi keuangan;

(5)

Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni, disebut juga sebagai Wakil Dekan III, membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni;

(6)

Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan. Pasal 43

(1) Dekan Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan, ditetapkan dengan keputusan Rektor; (2) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. tahap penjaringan; b. tahap pemilihan; dan c. tahap pengangkatan. Pasal 44 (1) Penjaringan calon Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dekan untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) nama calon Dekan; (2) Persyaratan menjadi Dekan adalah: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Dekan; Hasil pertimbangan Rapat Senat Fakultas; Beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT; Sehat jasmani dan rohani; Memiliki kreativitas dan produktivitas dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar; Berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S-2); Memiliki jabatan fungsional dosen minimal Lektor Kepala; Berkepribadian dan beretika yang baik, berwibawa, rapi dan bersih. Minimal telah mengajar 5 (lima) tahun sebagai dosen di Unimal. Tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain dan/atau jabatan lain pada Unimal.

11 | P e t i k a n


(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor. Pasal 45 (1) Pemilihan Dekan dari hasil penjaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Rektor bersama Senat Fakultas melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut; (2) Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan: a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan b. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masingmasing anggota senat memiliki hak suara yang sama. (4) Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor. Pasal 46 Rektor menetapkan pengangkatan Dekan terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4). Pasal 47 Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. tahap penjaringan; b. tahap pemberian pertimbangan; dan c. tahap pengangkatan. Pasal 48 (1) Penjaringan bakal calon Wakil Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wakil Dekan untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) bakal calon untuk masing-masing Wakil Dekan; (2) Wakil Dekan Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan melalui prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Rektor; (3) Persyaratan menjadi Wakil Dekan adalah: a. b. c. d.

Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Wakil Dekan; Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; Sehat jasmani dan rohani; Memiliki kreativitas dan produktivitas dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar; e. Berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S-2); 12 | P e t i k a n


f. g. h. i.

Memiliki jabatan fungsional dosen minimal Lektor ; Berkepribadian dan beretika yang baik, berwibawa, rapi dan bersih. Minimal telah mengajar 5 (lima) tahun sebagai dosen di Unimal; Tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain dan/atau jabatan lain pada Unimal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis lainnya dan tata cara penjaringan bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor. Pasal 49 (1) Dekan memilih 2 (dua) nama calon untuk masing-masing Wakil Dekan hasil penjaringan dan mengajukan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor. Pasal 50 Rektor memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Wakil Dekan dan menetapkan pengangkatannya sebagai Wakil Dekan dengan memperhatikan usulan Dekan dan hasil pertimbangan Senat Fakultas. Pasal 51 (1) Jurusan/Program Studi merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dan apabila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu; (2) Program Studi terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Kelompok Bidang Ilmu (3) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dipilih oleh Dekan dengan mendapatkan pertimbangan dari senat fakultas dan ditetapkan oleh Peraturan Rektor; (4) Pemberian pertimbangan oleh senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan: a. Dekan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih anggota senat; dan b. Dosen Tetap di Program Studi memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing dosen memiliki hak suara yang sama. (5)

Jurusan/Program Studi dapat mempunyai laboratorium dan/atau studio;

(6)

Bilamana jurusan/ Program Studi mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang kepala;

(7)

Laboratorium

13 | P e t i k a n

dan/atau

studio

menunjang

pelaksana

pendidikan


pada

jurusan/program studi dalam pendidikan akademik dan/atau professional; (8)

Kepala Laboratorium dan/atau studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada ketua jurusan/program studi;

(9)

Sekretaris Jurusan/Program Studi, Kepala Laboratorium dan/atau Studio dipilih oleh Ketua Jurusan/Program Studi;

(10) Ketua, Sekretaris Jurusan/Program Studi, Kepala Laboratorium dan/atau Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan; (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Jurusan/Program Studi, Sekretaris Jurusan/Program Studi, Kepala Laboratorium/studio diatur dengan peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pimpinan Lembaga Pasal 52 Pimpinan Lembaga terdiri atas: a. Ketua Lembaga; b. Sekretaris Lembaga; dan c. Kepala Pusat Pasal 53 (1) Pimpinan Lembaga adalah dosen Pegawai Negeri Sipil; (2) Masa jabatan Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kedua. Pasal 54 (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga diatur dengan peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 55 (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga. (2) Kebutuhan dan jumlah Pusat yang dibentuk didasarkan kepada keputusan Menteri tentang Organisasi dan Tatakerja Unimal.

14 | P e t i k a n


(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat diatur oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Lembaga Penjaminan Mutu Pasal 56 (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Pasal 57 (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (2) Kebutuhan dan jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk didasarkan kepada kebutuhan organisasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi Pasal 58 Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas: a. Kepala Biro; b. Kepala Bagian pada Biro, Fakultas, dan Lembaga; dan c. Kepala Subbagian pada Biro, Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis. Pasal 59 (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 adalah jabatan struktural.

15 | P e t i k a n


(2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Unimal. (3) Persyaratan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kesembilan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Pendidikan Pasal 60 (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Prodi/Bagian, Sekretaris Jurusan/Prodi/Bagian, dan Kepala Laboratorium diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Kepala Laboratorium diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir antara lain karena: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

atas permintaan sendiri; diangkat dalam jabatan struktural lain; hukuman disiplin; diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil; diberhentikan dari jabatan dosen; menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan; adanya perampingan organisasi; tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani atau rohani; mencapai batas usia pensiun; hal-hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 61

(1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 62 (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Rektor I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.

16 | P e t i k a n


(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri. (3) Senat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rektor dinyatakan berhenti, menyampaikan nama-nama Wakil Rektor kepada Menteri. (4) Menteri menetapkan salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor definitif melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya. (5) Dalam hal meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan. Pasal 63 (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif. (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan. Pasal 64 (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Dekan I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor. (3) Senat Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan sejak Dekan dinyatakan berhenti, menyampaikan nama-nama Wakil Dekan kepada Rektor. (4) Rektor menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan definitif melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya. (5) Dalam hal meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan. Pasal 65 (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif. (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

17 | P e t i k a n


Pasal 66 (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Jurusan/Prodi/Bagian ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor. (3) Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian dinyatakan berhenti, menyampaikan Sekretaris Jurusan/Program StudiBagian dan Kepala Laboratorium kepada Rektor. (4) Rektor menetapkan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian atau Kepala Laboratorium sebagai Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian sebelumnya. (5) Dalam hal meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. Pasal 67 (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian dan/atau Kepala Laboratorium sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian dan/atau Kepala Laboratorium definitif. (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian dan/atau Kepala Laboratorium definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3). (3) Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian dan/atau Kepala Laboratorium yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan. Pasal 68 a. Satuan Penjaminan Mutu Internal Unimal merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. b. Tujuan Satuan Penjaminan Mutu Internal Unimal: 1) menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar; 2) mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan 3) mendorong semua pihak/unit di Unimal untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu. c. Satuan Penjaminan Mutu Internal Unimal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: 1) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; 18 | P e t i k a n


2) 3) 4) 5) 6) 7)

mengutamakan kebenaran; tanggung jawab sosial; pengembangan kompetensi personal; partisipatif dan kolegial; keseragaman metode; dan inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

d. Ruang lingkup Satuan Penjaminan Mutu Internal Unimal terdiri atas: 1) pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan; 2) pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian; 3) pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan 4) pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan. e. Ketentuan pelaksanaan Satuan Penjaminan Mutu Internal Unimal diatur lebih lanjut oleh Rektor.

19 | P e t i k a n


BUKU DESKRIPSI JABATAN DAN TUPOKSI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Recommend Documents