Buka 222 Ribu Sambungan Rumah

Cipta Karya Fokus ke 185 Kabupaten/Kota Strategis Nasional

14

Edisi 08/Tahun XI/Agustus 2013

Sampah Itu Pasti, Manfaat Itu Pilihan

24

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Hibah Air Minum Tahap II

Buka 222 Ribu Sambungan Rumah RESENSI • Pembangunan Perkotaan dan Perubahan Iklim LENSA CK • HUT RI ke- 68 • Halal bihalal Idul Fitri 1434 H Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan karyawan Kementerian PU

daftar isi Berita Utama Air Minum Tahap II 4 Hibah Buka 222 Ribu Sambungan Rumah

Edisi 084Tahun XI4Agustus 2013

4

liputan khusus Kabupaten/Kota 9 66Terima Program Hibah Air Minum AusAID Tahap II

info baru PU 12 Menteri Tinjau Rusun Pacitan dan SPAM Maron

12

Karya 14 Cipta Fokus ke 185 Kabupaten/ Kota Strategis Nasional

Memperbaiki 15 Belajar Ciliwung dari Negeri Sakura

Ditjen Cipta Karya 19 Satker di Pejompongan Semarakkan HUT RI ke-68

19

inovasi

20 Database untuk Peningkatan

25

Kualitas Pengadaan

22

Games Cika Interaktif Program Keciptakaryaan

Itu Pasti, 24 Sampah Manfaat Itu Pilihan

GEMA PNPM

22

Karangwaru 25 PLPBK Yogyakarta Diakui Dunia

POJOK HUKUM Karya 27 Cipta Konsinyasikan Rapermen PU Air Limbah Permukiman

Amanat 28 Menyisir Undang-undang

No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

2

28

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoDanny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Djoko Mursito, Amwazi Idrus, Guratno Hartono Pemimpin Redaksi Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Sri Murni Edi K, Sudarwanto Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Penyunting dan Penyelaras Naskah M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, T.M. Hasan, Buchori Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi BhimaA. Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Erwin Setyadhi, Bhima Dhananjaya IndahWaluyo Raftiarty, Danang Pidekso Djati Widodo, Indah Raftiarty Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, M. Sundoro Respati,A. Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hadi Sucahyono, R. Mulana MP. Sibuea Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Adjar Prajudi, Nieke Nindyaputri Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rina Agustin I, Oloan M.S Rudi A. Arifin, Setyaningrum, M. Aulawi DzinEndang Nun, Siti Aliyah Junaedi Alex A.G. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Aswin Sukahar, Kusumawardhani Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing Deddy Sumantri, Dian Suci Hastuti Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Alamat Redaksi Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Telp/Fax. 021-72796578 Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Email Siti Aliyah Junaedi [email protected] Alamat Redaksi Jl. Patimurawebsite No. 20, Kebayoran Baru 12110 http://ciptakarya.pu.go.id Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] twitter

Membiasakan Diri dengan Kinerja Terukur Anggaran berbasis kinerja (output based) sudah mulai dipraktikkan oleh lembaga donor Australian Aid (AusAID) melalui Indonesia Infrastructure Initiative (INDII). Alasannya, cara ini dapat membawa manfaat maksimal dari dana minimal dan melalui kompetisi menjamin keberlanjutan. Cara ini juga bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan nyata. Lihatlah hasilnya yang menurut banyak orang menganggap output base aid terbukti lebih efektif dibandingkan dengan satu contoh, Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan total dana hibah bidang air minum sebesar Rp 185 miliar, INDII mampu membangun 78.000 Sambungan Rumah (SR) dengan status fungsi baik. Sementara DAK 2011, dengan nilai dua kali lipat lebih, yaitu Rp 419 miliar hanya menghasilkan 105.000 SR dengan status fungsi yang belum tentu baik. Mengapa dijamin berfungsi baik? Ini bisa dijawab dengan adanya spesifikasi teknis sambungan rumah yang dibuat harus memenuhi standar mutu yang berlaku di PDAM dan mengacu pada standar teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan SNI. Dengan bahasa yang lebih mudah dicerna, investasi PDAM/Pemda untuk investasi pembangunan SR akan diganti oleh pendonor jika lolos uji verifikasi. SR berfungsi baik, uang diganti. PDAM yang potensial, yang selama ini malu-malu (baca: kurang berani) berinvestasi, nyatanya dengan output based aid ini sukses melakukannya. Mereka memiliki kriteria tidak mempunyai tunggakan utang. Jika ada tunggakan utang, sedang dalam proses Program Restrukturisasi Utang. PDAM juga dikategorikan berkomitmen tinggi untuk pengembangan program investasi air minum (diprioritaskan yang mengikuti Program Perbankan, KPS). Lalu mereka memiliki ketersediaan kapasitas air untuk didistibusikan kepada pelanggan baru. Dan terakhir, PDAM bersedia membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem yang terbangun. Ada tiga hal penting menyangkut komitmen Pemda dan PDAM yang menerima bantuan tersebut. Pertama, menaikkan tarif bagi yang belum full cost recovery. Kedua, menurunkan kebocoran, terutama untuk PDAM dengan tingkat kebocoran di atas 30 persen. Ketiga, mempercepat peningkatan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan berbagai alternatif sumber pendanaan. (Teks : Buchori) Selamat membaca dan berkarya!

@ditjenck

Cover : Anak-anak di sebuah desa di Kecamatan Banjarmasin Utara kini tak lagi risau dengan air bersih karena mendapatkan akses air bersih dari PDAM melalui Program Hibah Air Minum (Foto : Buchori) Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus papper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 08 4Tahun XI4Agustus 2013

3

berita utama

Hibah Air Minum Tahap II

Buka 222 Ribu Sambungan Rumah Chandra R.P. Situmorang *)

Program Hibah Air Minum adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum didukung oleh AusAID (Australian Agency for International Development). Program ini bertujuan untuk percepatan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) di bidang peningkatan akses air minum yang layak pada tahun 2015.

P

rogram Hibah Air Minum ini dilaksanakan melalui penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru. Program Hibah yang dimaksud disini adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang akan dilaksanakan selama empat tahun dalam tahun anggaran 2012-2015. Secara konsep, Program Hibah Air Minum merupakan se buah program yang menggunakan prinsip output-based atau berdasarkan kinerja terukur. Pemasangan SR kepada masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui PDAM. Setelah pemasangan SR dan air dapat dimanfaatkan dengan bukti rekening pembayaran air dua bulan, kemudian diverifikasi oleh konsultan independen. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum akan menerbitkan surat rekomendasi pembayaran dana hibah kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya mencairkan hibah ter sebut melalui kas daerah pemerintah kabupaten/kota. Output program hibah air minum ini adalah terealisasinya SR untuk peningkatkan akses air minum perpipaan dengan prioritas diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penyaluran dana hibah dalam Program Hibah Air Minum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 188/ PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Peme rintah Kabupaten/Kota. Untuk dapat mengikuti program hibah air minum ini, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota. Per syaratan tersebut, meliputi; Bupati/Walikota mengirimkan surat minat yang dilampiri pernyataan idle capacity (sisa air yang belum dimanfaatkan) oleh PDAM, daftar calon penerima manfaat MBR (Masyarakat Berpenghasilan rendah) dan kesiapan Penyertaan

4

Modal Pemerintah Daerah (PMP) kepada PDAM. Sedangkan kri teria Masyarakat Berpenghasilan Rendah mengacu kepada daya Listrik terpasang di calon pelanggan yaitu ≤1300 watt dan 50% dari target sasaran mempuyai daya listrik ≤ 900 watt. 1. Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Pelaksanaan program hibah air minum diawali dengan sosialisasi program hibah kepada kabupaten/kota, kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan surat minat oleh bupati/walikota untuk mengikuti program hibah air minum berdasarkan kesiapan pemenuhan kriteria dan syarat penerima hibah kepada Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum selaku Executing Agency.

berita utama Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah Air Minum

Kementerian Keuangan

DJCK

Pemda 1 Sosialisasi 3

2

Penilaian Dokumen usulan & persiapan

Minat Pemda 7

4 Memenuhi

6

Baseline Survey

5

Surat Penetapan

Tidak Memenuhi

Penolakan 8 Pelaksanaan

10

9 Fisik Terbangun

11

Verifikasi

Berfungsi

Pencairan Dana Hibah

PDAM (PMPD)

Selanjutnya Ditjen Cipta Karya melalui CPMU (Central Project Management Unit) akan menilai dokumen usulan dan kesiapan kegiatan masing-masing pemerintah daerah. CPMU dibantu kon sultan baseline untuk melakukan survey baseline terhadap ma syarakat calon penerima hibah yang diusulkan dan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Ditjen Cipta Karya kemudian merekomendasikan kabupaten/kota penerima hibah kepada Kementerian Keuangan untuk diterbitkan SPPH (Surat Persetujuan Penerusan Hibah) dan PPH (Perjanjian Penerusan Hibah). Setelah SPPH/PPH dan baseline survey dilaksanakan, maka PDAM dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sambungan rumah (SR), dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi.

Tabel 2 : Ringkasan Status Hibah Air Minum Hibah AusAID Tahap II - Hibah AusAID Tahap II - SPPH diterbitkan - Survey Baseline - Pemasangan Sambungan Rumah - Verifikasi

- Hibah USAID - SPPH diterbitkan

Tabel 3 : Pendanaan Program Hibah Air Minum Bantuan AusAID Tahap II

- Survey Baseline - Pemasangan Sambungan Rumah - Verifikasi

No

Jenis Program

Nilai Hibah Berdasarkan Perjanjian Hibah

7.708 SR di 8 Kab/Kota Status : 31 Juli 2013

Progres Pemanfaatan Hibah Berdasarkan SPPH

Jumlah Jumlah Rp. (000) Kab/Kota SR

AUD$

Nilai Hibah AUD $ 10 Juta 27 Kab/Kota, senilai Rp. 76,85 Milyar (34.273 SR) 27 Kabupaten/Kota 17.391 SR di 25 Kab/Kota

8.053 SR di 3 Kab/Kota Status : 31 Juli 2013

2. Mekanisme Pencairan Dana Hibah Air Minum Dana hibah air minum akan dibayarkan kepada Pemerintah Daerah, setelah pemerintah kabupaten/kota melalui PDAM melaksanakan

Tabel 1 : Ringkasan Status Hibah Air Minum Hibah USAID

Nilai Hibah AUD $ 80 Juta 73 Kab/Kota, senilai Rp. 493 Milyar (188.500 SR) 66 Kabupaten/Kota 14.191 SR di 15 Kab/Kota

AUD$

Rp. (000)

7,684,929

76,849,292

73

188,500 49,300,000

493,000,000

100

222,773 56,984,929

1

Hibah Air Minum USAID

10.000.000

100.000.000

27

34,273

2

Hibah Air Minum AusAID

80,000,000

800,000,000

Jumlah

90,000,000

900,000,000

559,849,292 Status : 31 Juli 2013


5

berita utama Tabel 4 : Kemajuan Pelaksanaan Program Hibah USAID Melalui AusAID

No. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kabupaten/Kota Water Hibah Kota Lubuk Linggau Kota Sawahlunto Kab. Pesisir Selatan Kab. Lampung Barat Kota Bekasi Kab. Sleman Kab. Bantul Kab. Tulungagung Kab. Sanggau Kab. Paser Kab. Trenggalek Kab.Sumedang Kab. Aceh Utara Kab. Pasaman Barat Kota Bandar Lampung Kab. Kulonprogo Kab. Pohuwato Kab. Tapin Kab. Bekasi Kab. Tangerang Kab. Kotabaru Kab. Toli-toli Kab. Klungkung Kab. Manggarai Kota Prabumulih Kab. Kepahiang Kab. Bolaang Mongondow Total

Rencana Sesuai SPPH Dana Hibah Fisik (SR) (Rp. 000) 600 1,500 2,000 374 3,466 1,000 2,000 1,000 1,333 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,000 34,273

1,200,000 3,500,000 5,000,000 749,292 9,400,000 2,000,000 5,000,000 2,000,000 3,000,000 3,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,500,000 2,000,000 76,849,292

Realisasi Kemajuan Pemasangan Rek. (SR) 2 Bulan 560 1,500 374 1,376 753 1,600 1,000 1,025 978 1,000 287 1,096 400 300 172 200 150 300 770 500 350 600 400 1,200 500 17,391

400 1,400 374 1,040 518 1,397 1,000 675 978 1,000 173 600 200 50 680 300 250 700 11,735 Status : 31 Juli 2013

pembangunan sambungan rumah dan terlaksananya pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota diwajibkan memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Daerah kepada lembaga penyelenggara pelayanan air minum atau PDAM. Dana hibah yang diberikan untuk program hibah air minum sebesar Rp. 2 juta/SR untuk SR 1000 pertama dan Rp. 3 juta/SR untuk SR >1000.

jumlah penerima program hibah air minum bantuan AusAID adalah sebanyak 73 kabupaten/kota memasuki tahap baseline survey, pemasangan sambungan rumah dan proses verifikasi. Sebanyak 51 kab/kota masih dalam tahap baseline survey dan ada beberapa kab/kota yang sudah memasuki tahap pemasangan sambungan rumah, sebanyak 7 kab/kota dalam tahap persiapan baseline survey.

3. Status Kemajuan Program Hibah Air Minum Program Hibah Air Minum Tahap II ini meliputi hibah air minum bantuan USAID dan hibah air minum bantuan AusAID. Dana hibah bantuan yang akan diberikan total mencapai AUD 90 juta, yang terdiri dari AUD 10 juta bantuan USAID dan AUD 80 juta bantuan AusAID. Jumlah Pemda penerima program hibah air minum USAID sebanyak 27 kabupaten/kota, dimana pada saat ini 11 kabupaten/ kota berada pada tahap proses verifikasi dan sebanyak 16 kab/kota berada pada tahap pemasangan sambungan rumah. Sedangkan

a. Kemajuan Program Hibah Air Minum Bantuan USAID Kemajuan pemasangan sambungan rumah bantuan USAID telah mencapai 17.391 SR atau 50% dari rencana total 34.273 SR. Verifikasi sambungan rumah telah dilaksanakan di 8 kabupaten/ kota dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 7.708 SR, yaitu Kota Sawahlunto, Kab. Lampung Barat, Kota Bekasi, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Tulungagung, Kab. Paser dan Kab. Trenggalek. Verifikasi dilakukan berdasarkan daftar penerima manfaat hasil baseline survey dan yang telah membayar rekening PDAM selama 2 bulan.

6

berita utama b. Program Hibah Air Minum Bantuan AusAID Tahap II Program Hibah Air Minum Bantuan AusAID mencakup 73 kabupaten/kota dengan target 188.500 SR, dengan nilai hibah Rp. 493 Milyar. Sebanyak 15 kabupaten/kota sudah dalam tahap pemasangan sambungan rumah, 3 kabupaten/kota diantaranya sudah memasuki tahap verifikasi, dan sebanyak 49 kabupaten/ kota masih dalam tahap survey baseline, serta 7 kabupaten/kota sedang dalam tahap persiapan survey baseline. Status kemajuan pemasangan sambungan rumah sampai akhir bulan Juli 2013 mencapai 14.191 unit SR. Awal pelaksanaan kegiatan hibah air minum ditandai dengan lokakarya Kick-off Meeting Baseline Survey. Kegiatan ini

dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai dokumen yang harus dilengkapi untuk kepentingan baseline survey, pen jelasan mekanisme pencairan dana hibah dan penjelasan ke tentuan teknis SR. Hasil dari kegiatan Kick-off meeting baseline survey adalah kesiapan daerah dalam penyediaan daftar calon penerima man faat terbaru, peta detail lokasi terbaru calon penerima manfaat, DED jaringan pipa distribusi sesuai lokasi calon penerima manfa at, Perda tentang PMP Daerah kepada PDAM terkait Hibah Air Minum dan Sanitasi, SK Pembentukan PIU dan kesepakatan jadwal baseline survey. Dengan adanya program hibah air minum dan sanìtasi

Tabel 5 : Kemajuan Pelaksanaan Program Hibah AusAID Tahap II

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Kabupaten/Kota Kab. Aceh Selatan Kab. Bogor Kab. Ciamis Kota Cirebon Kab. Cianjur Kab. Subang Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kota Surakarta Kab. Purbalingga Kab. Boyolali Kab. Jepara Kota Malang Kab. Sidoarjo Kab. Pamekasan Kota Payakumbuh Kab. Tanah Datar Kota Padang Kab. Muara Enim Kab. Indragiri Hilir Kab. Bengkalis Kab. Serang Kota Bogor Kab. Karawang Kab. Garut Kab. Bandung Kota Pekalongan Kab. Kudus Kab. Cilacap Kab. Kebumen Kab. Tegal Kab. Wonogiri Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Jombang Kab. Barito Timur Kota Banjarmasin Kab. Kapuas Kota Palangkaraya Kab. Lombok Timur Kota Mataram Kab. Flores Timur Kota Palopo Kab. Donggala

Fisik (SR) 2,000 4,000 3,000 4,000 2,000 3,000 3,000 2,500 4,000 2,000 2,000 2,000 8,500 8,000 2,000 500 2,000 2,000 4,500 1,000 1,500 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 7,500 3,500 3,000 3,500 4,000 2,000 2,000 2,000

Rencana Dana Hibah (Rp. 000) 5,000,000 11,000,000 8,000,000 11,000,000 5,000,000 8,000,000 8,000,000 6,500,000 11,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 24,500,000 23,000,000 5,000,000 1,000,000 5,000,000 5,000,000 12,500,000 2,000,000 3,500,000 8,000,000 8,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 8,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 8,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 21,500,000 9,500,000 8,000,000 9,500,000 11,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

Pelaksanaan Fisik Pemasangan Rek. (SR) 2 Bulan 894 782 380 380 500 550 114 740 560 332 1,042 500 1,565 1,230 571 571 6,252 6,252 500 350 500 170 116 125 -


7

berita utama No. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Kabupaten/Kota

Fisik (SR)

Kab. Tojo Una-una Kab. Morotai Kota Jayapura Kota Tebing Tinggi Kota Palembang Kab. Lebak Kab. Indramayu Kab. Kendal Kota Semarang Kab. Batang Kab. Madiun Kota Banjarbaru Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Kotawaringin Barat Kota Balikpapan Kota Bontang Kab. Gianyar Kab. Ngada Kab. Maros Kab. Poso Kab. Bone Bolango Kota Pontianak Kota Denpasar Kab. Karangasem Kab. Pasaman Kab. Sijunjung Kab. Maluku Tenggara Kab. Lombok Barat

2,000 1,000 2,000 2,000 6,000 3,500 2,000 2,000 3,500 2,000 1,000 1,500 2,000 2,000 1,500 3,000 1,500 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

Total

188,500

Rencana Dana Hibah (Rp. 000) 5,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 17,000,000 9,500,000 5,000,000 5,000,000 9,500,000 5,000,000 2,000,000 8,500,000 5,000,000 3,500,000 8,000,000 3,500,000 8,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 11,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 14,000,000 493,000,000

Pelaksanaan Fisik Pemasangan Rek. (SR) 2 Bulan 14,181

10,795 Status : 31 Juli 2013

bantuan AusAID tahap II, diharapkan kabupaten/kota dapat meningkatkan pelayanan air bersih kepada daerah-daerah atau

masyarakat berpenghasilan rendah. Dan pemerataan pelayanan air bersih akan merata di kabupaten/kota tersebut. *) Kepala CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi, Ditjen Cipta Karya

8

liputan khusus

66 Kabupaten/Kota Terima Program Hibah Air Minum AusAID Tahap II Sebanyak 66 kabupaten/kota di Indonesia menandatangani Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Program Hibah Air Minum bantuan dari Pemerintah Australia, Rabu (17/7) di Hotel Borobudur Jakarta. Jumlah dana Hibah Air Minum bantuan AusAID Tahap II untuk 66 kabupaten/ kota penerima sebesar AUD$ 45 Juta atau sekitar Rp 455 Miliar untuk membangun 173,5 ribu SR yang akan dilaksanakan pada 2012-2015.

Foto-foto : Buchori

(Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono memukul gong pada Penandatanganan PPPH AusAID Tahap II, disaksikan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Imam S. Ernawi dan Chief of Operation AusAID Mark Kimberly, Direktur Perumahan dan Permukiman BAPPENAS Nugroho Tri Utomo.

P

enandatanganan dilakukan antara 66 kepala daerah penerima dengan pihak penerus hibah, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono, disaksikan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Imam S. Ernawi dan Chief of Operation AusAID Mark Kimberly. Program Hibah Air Minum Tahap II diberikan kepada pe merintah daerah ditandai dengan terbitnya Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Kementerian Pekerjaan Umum serta penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Menteri Keuangan dengan kepala daerah penerima hibah. Dalam sambutan Wakil Menteri Keuangan yang dibacakan Marwanto, program Hibah Air Minum Tahap II ini akan dijamin sukses seperti pelaksanaan Tahap I (2010-2011). Dengan alokasi dana lebih kecil, yaitu Rp 199 Miliar, 34 kabupaten/kota penerima Tahap I berhasil membangun sesuai target, yaitu 77 ribu SR dengan 100 persen berfungsi baik. Sementara Imam S. Ernawi menjelaskan, setelah melalui sosialisasi, penelusuran minat dan penilaian dokumen usulan,


9

liputan khusus

Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan seleksi dan review terhadap kabupaten/kota peminat. Hingga saat ini telah di tetapkan 66 kabupaten/kota ditandai dengan terbitnya Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) dan dilanjutkan dengan pe nandatanganan PPH. “Program ini berbasis kinerja (output based) dengan model penyaluran dana langsung ke kas daerah. Artinya, Pemda melaksanakan pembangunan pelayanan dahulu, setelah diverifikasi maka dapat dilakukan pencairan setelah masyarakat mendapatkan pelayanan yang memadai dan membayar dua kali rekening,” jelas Imam. Imam menyerukan kepada walikota/bupati penerima program agar memastikan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah

10

Daerah untuk kelancaran program sesuai ketentuan pada PPH. Ini agar proses penyambungan SR air minum bagi masyarakat Ber penghasilan Rendah (MBR) dapat terlaksana sesuai jadwal. Dia juga mengingatkan komitmen Pemda yang menerima bantuan tersebut terhadap tiga hal pokok dalam meningkatkan kinerja PDAM. Pertama, menaikkan tarif bagi yang belum full cost recovery. Kedua, menurunkan kebocoran, terutama untuk PDAM dengan tingkat kebocoran di atas 30 persen. Ketiga, mempercepat peningkatan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan berbagai alternatif sumber pendanaan. Selain itu meminta agar masing-masing kabupaten/kota un tuk segera menetapkan pejabat penanggungjawab pelaksana

liputan khusus kegiatan program hibah air minum ini di tingkat kabupaten/kota, atau semacam Project Implementation Unit, yang dapat menjadi contact person bagi CPMU (Central Project Management Unit) yang telah dibentuk oleh Ditjen Cipta Karya di tingkat pusat serta pihak donor untuk berkomunikasi mengenai pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota. Harapannya agar para Bupati/Walikota dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan lebih cermat dan tepat serta memastikan proses pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk kelancaran pelaksanaan program Hibah Air Minum ini sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) yang telah ditandatangani secara resmi, sehingga proses pemasangan sambungan rumah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sementara, Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Adriansyah, mengatakan konsep program Hibah Air Minum tersebut merupakan terobosan baru yang menggunakan prinsip “Output-based approach di mana dana hibah akan diberikan setelah ada kegiatan pemasangan sabungan rumah baru bagi masyarakat yang dibiayai terlebih dahulu oleh pemerintah daerah dan pemasangan tersebut dapat berfungsi dengan baik selama dua bulan. Hasil dari sambungan ini akan diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, kalau tidak berfungsi baik selama dua bulan dana hibah tidak akan diberikan”. Adriansyah mengatakan dana hibah ini diperoleh dari Australia melalui perjanjian dan diberikan kepada daerah juga

melalui perjanjian. Dia mengatakan Program Hibah Air Minum tahap II ini diberikan kepada kabupaten/kota secara bertahap melalui penerbitan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) oleh Menteri Keuangan dari usulan Kementerian Pekerjaan Umum serta penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah dengan Kepala daerah penerima hibah. Bantuan Pemerintah Australia melalui AusAID bidang air minum sebesar AUD$ 45 Juta atau sekitar Rp 455 Miliar untuk membangun 173,5 ribu SR yang akan dilaksanakan pada 20122015. Jumlah ini masih separuhnya dari total dana hibah Tahap II sebesar AUD 90 Juta dengan target pemasangan sambungan rumah sekitar 300 ribu unit SR air minum untuk masyarakat miskin di perkotaan. Berdasarkan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, terdapat 50% atau sekitar AUD 45 juta dana hibah yang belum diusulkan untuk digunakan. Dan sampai dengan saat ini kabupaten/kota calon penerima masih melengkapi data-data sebagai syarat untuk mengikuti program hibah air minum ini. Dan diharapkan program hibah Air Minum tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan nilai hibah yang diberikan. (Teks: Buchori dan CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Ditjen Cipta Karya)


11

Menteri PU

Foto : Danang Pidekso

info baru

Tinjau Rusun Pacitan dan SPAM Maron

Foto : Danang Pidekso

Disela-sela peresmian Jalan Lintas Selatan (JLS) Pacitan-Sidomulyo, Menterai Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto berkesempatan meninjau Rusun Wisma Atlet dan Ruang Terbukan Hijau (RTH) di kompleks Gelanggang Olah Raga (GOR) Pacitan serta melihat SPAM IKK Maron di Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, Kamis (22/8).

T

urut mendampingi menteri PU dalam kesempatan tersebut, Dirjen Bina Marga Djoko Murjanto, Direktur PAM Ditjen Cipta Karya Danny Sutjiono, Kapuskom Danis Sumadilaga dan Bupati Pacitan Indartato. Ketika meninjau Wisma Atlet di GOR Pacitan, Menteri PU Djoko Kirmanto menilai Wisma tersebut sudah layak untuk diresmikan. “Awal September nanti rencananya akan dilakukan penyerahan pertama dari kontraktor ke Kementerian PU. Kalau bagus bisa diresmikan. Namun saya harap bisa diresmikan ber sama yang lain,” kata Djoko kepada para wartawan. Dalam sambutan persemian JLS Djoko Kirmanto juga me nyinggung hal tersebut. Menurut Djoko, peresmian JLS dan prasarana air baku ini rencananya akan disusul dengan peresemian lainnya yaitu SPAM IKK di tujuh lokasi dan juga Rusunawa Pacitan yang berfungsi untuk wisma atlet. “Karena belum dimanfaatkan dan belum terdistribusi maka saya tidak mau meresmikan. Sekitar satu dua bulan lagi jika siap akan diresmikan,” kata Djoko. Wisma tersebut berupa bangunan satu twinblok dengan tiga lantai dengan jumlah 48 hunian bertipe 24 m2. Anggaran yang dibutuhkan berasal dari dana APBN sebesar Rp 10 miliar.

12

Foto : Dodo

Foto Kanan & : Menteri PU Djoko Kirmanto didampingi Direktur Pengembangan Kiri Atas Air Minum Danny Sutjiono mengunjungi Rusunawa Pacitan dan SPAM IKK Maron Foto Bawah : Ruang Terbuka Hijau di kawasan GOR Pacitan

Sementara itu, terkait dengan pembangunan RTH di kompleks GOR Pacitan, Djoko Kirmanto berharap pekerjaan tersebut dapat segera diselesaikan. Mengingat dalam dekat akan ada peresmian, yang rencannaya akan dilakukan oleh Presiden SBY. Setelah meninjau Wisma Atlet, dalam perjalanan menuju ke Solo, Menteri PU juga sempat meninjau SPAM Maron yang terletak di Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. SPAM ini memiliki kapasitas 50 l/dt yang bertujuan untuk melayani Kecamatan

info baru Pringkuku dan Kecamatan Punung dengan target layanan se banyak 4000 SR atau 20.000 jiwa. Dalam kesempatan tersebut, Djoko meninjau langsung ins talasi IPA dan menanyakan tentang suplai air baku untuk SPAM tersebut apakah ada kendala atau tidak. Kasatker Air Minum Jatim Helmi Mudianto mengatakan tidak ada kendala untuk air baku. “Sumber air baku yang ada sebesar 120 l/dt, sementara yang dipakai untuk SPAM ini hanya 50 l/dt,” kata Helmi yang turut serta bersama rombongan. Dalam persemian dan kunjungan tersebut, Menteri PU

mengingatkan kepada masyarakat dan pemerintah setempat agar infrastruktur yang telah dibangun dengan bisa dijaga dan di pelihara supaya bertahan lama. Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang sebagian besar wilayahnya pegunungan merupakan daerah dengan permasalahan air bersih cukup sulit. Kendala yang ada diantaranya, kondisi topografi wi layah yang sulit serta sebaran penduduk yang tidak merata. Ketersediaan air baku untuk air bersih di Pacitan sebenarnya masih mencukupi untuk kebutuhan warga di tiga kecamatan, ya itu Pringkuku, Punung, dan Donorejo. (Teks : Danang)

“SPAM Maron yang terletak di Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan memiliki kapasitas 50 l/dt yang bertujuan untuk melayani Kecamatan Pringkuku dan Kecamatan Punung dengan target layanan sebanyak 4000 SR atau 20.000 jiwa”. Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum

Foto : Dodo

Rusunawa Pacitan


13

info baru

Cipta Karya Fokus ke 185 Kabupaten/Kota Strategis Nasional

Foto-foto : Buchori

Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah mengantongi sebanyak 185 dari total 497 kabupaten/kota yang ada sebagai Kawasan Strategis Nasional. Angka ini bertambah dari sebelumnya berjumlah 171 kabupaten/kota strategis.

Foto Atas : Direktur Bina Program Ditjan Cipta Karya, Antonius Budiono saat membuka Workshop Keterpaduan RPIJM, SPPIP, RPKPP, dan Memorandum Program untuk wilayah barat, di Denpasar. Foto Bawah : Paparan Subdit JAKSTRA dan Subdit KLN Dit. Bina Program DJCK, Moderator Kabid CK (Dewa Ayu Puspa Dewi, ST.MUM).

P

erubahan tersebut dipengaruhi bertambahnya jum lah kabupaten/kota yang telah memiliki legalisasi Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung. “Kabupaten/kota yang menjadi fokus keterpaduan program bidang Cipta Karya Tahun 2014 diharapkan dapat menghasilkan program multi sektor dan multi kegiatan pada sebuah lokasi atau kawasan. Untuk itu, kabupaten/kota tersebut sebelumnya harus menyiapkan dokumen perencanaan bidang Cipta Karya yang berkualitas,” ungkap Direktur Bina Program Ditjan Cipta Karya, Antonius Budiono saat membuka Workshop Keterpaduan RPIJM, SPPIP, RPKPP, dan Memorandum Program untuk wilayah barat, di Denpasar (29/7). Dokumen perencanaan yang dimaksud seperti Strategi Pe

14

ngembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang sudah mengacu atau sesuai dengan arahan struktur dan pola tata ruang yang tercantum dalam RTRW Kabupaten/Kota. “Satker Provinsi di lingkungan Ditjen Cipta Karya perlu aktif mendorong kabupaten/kota yang termasuk kategori Strategis Nasional untuk segera menyusun dokumen-dokumen tersebut,” tambah Antonius. Antonius menambahkan, Satker Randal sangat penting untuk membantu Satker Sektor untuk mendorong Kab/Kota dalam me nyusun dokumen perencanaan yang belum lengkap, mereview dokumen yang sudah ada tetapi masih belum berkualitas, dan mengkoordinir penyusunan kegiatan Cipta Karya tahun 2014 yang multi kegiatan multi sektor di Kab/Kota Strategis Nasional. Mengevaluasi status penyusunan dokumen perencanaan bidang Cipta Karya sampai dengan tahun 2012, masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang sama sekali belum menyusun do kumen perencanaan. Contohnya, di Provinsi Riau belum satupun kabupaten/kota memiliki Perda RTRW, di Provinsi Sumatera Utara dan Bangka Belitung belum ada kabupaten/kota yang menyusun Perda Bangunan Gedung; dan di Kepri belum satupun Kab/Kota menyusun SSK. Sementara itu untuk wilayah timur Indonesia, Antonius me nyebut masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum memiliki Strategi Sanitasi Kota (SSK), yaitu terdapat di Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Papua Barat. Demikian juga ada beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Utara, Maluku dan Papua Barat yang belum menyusun Perda Bangunan Gedung. Seharusnya, lanjut Antonius, dengan semakin lengkapnya dokumen-dokumen perencaan sektor tersebut seharusnya dapat meningkatkan kualitas dokumen RPIJM bidang Cipta Karya di kabupaten/kota yang disusun. “Kami harap Satker Randal sebagai leader dalam pembinaan RPIJM Kab/Kota dapat mewujudkan keterpaduan substansi antara dokumen perencanaan dan keter paduan program Cipta Karya,” pungkas Antonius. (Teks : Buchori)

Foto-foto : Buchori

info baru

Belajar Memperbaiki Ciliwung dari Negeri Sakura Ade Syaiful Rachman *)

Arus urbanisasi perkotaan di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang sangat tajam. Proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari 35% pada tahun 1995 menjadi 48% pada tahun 2005 dan diperkirakan pada tahun 2025, sekitar 68% penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan.

U

rbanisasi yang tinggi sering diikuti oleh meningkat nya angka kemiskinan akibat ketiadaan lapangan pekerjaan, dan terbatasnya prasarana dan sarana perkotaan.

Ciliwung, Potret Sungai di Perkotaan Pertambahan penduduk yang besar tersebut ternyata tidak

Sungai Ciliwung berbenah dengan penghijauan dan aksi Polisi Air

diimbangi dengan upaya pengurangan, pemanfaatan dan penge lolaan limbah yang memadai. Potret Ciliwung kita bukannya se makin membaik malah semakin hari semakin suram saja. Airnya keruh kecokelatan kadang menghitam akibat banyak sampah, se hingga tak sedap dipandang mata dan dicium aromanya. Di pinggir sungai Ciliwung pun saat ini berjejer rumah-rumah penduduk tak beraturan sampai mempersempit lebar sungai, dan


15

info baru

Sungai dan Udara di Jepang (dulu) Juga Kotor Seiring dengan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan eko nomi dan ledakan jumlah penduduk ada masalah krusial yang selalu menyertainya, salah satunya adalah masalah sampah dan limbah. Ini berlaku umum bukan hanya di Indonesia saja tetapi juga di negara lainnya termasuk Jepang. Jepang adalah negara maju dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam segala hal, masalah penanganan sampah adalah satunya. Sungai-sungai di Jepang sangat bersih dan bebas dari sampah, sementara di negeri kita, sungai bersih mungkin hanya bisa dijumpai di daerah pedesaan. Kesadaran Jepang dalam membuang sampah sebenarnya merupakan hal yang baru, dimulai di Era 70-an. Sebagai contoh Sungai Murasakigawa di Kitakyushu, Jepang. Kitakyusu, kota yang terletak di tepi laut Pulau Kyusu, antara Tokyo dan Shanghai. Dari letak geografisnya, kota yang terletak di utara Pulau Kyushu, Prefektur Fukuoka Jepang ini dekat dengan China dan Korea, sehingga menjadi kota yang maju dengan per dagangan, khususnya perdangan lingkup regional. Kitakyusu juga termasuk dalam kota industri besar di Jepang. Awalnya Kyushu merupakan kota industri ditandai dengan ber kembangnya industri mulai tahun 1901 dengan operasi pertama nya adalah industri baja (Yahata steel works). Industri ini menjadi industri baja modern pertama di Asia. Tahun-tahun selanjutnya pabrik-pabrik industri berat dibangun di Teluk Dokai. Akibat pembangunan industri, dahulu Kyushu sempat mengalami kerusakan lingkungan dan habitat akibat polusi industri. Kitakyushu dulunya merupakan basis kota industri baja, industri kimia, industri mesin peralatan dan industri keramik. Di wilayah ini mengalir Sungai Murasakigawa sepanjang 210 km dengan 40 % luas kawasannya merupakan kawasan hutan. Sungai ini merupakan simbol kota. Karena gencarnya pem bangunan industri, maka lambat laun Kyushu berubah menjadi daerah dengan kerusakan lingkungan dan habitat akibat polusi industri terutama pada rusaknya kualitas air sungai Murasakigawa dimana limbah industri dan rumah tangga dibuang ke sungai ini. Hal ini sangat berdampak pada kualitas kehidupan penduduk kota tersebut karena penyakit merajalela. Dampak terbesar menimpa Sungai Murasakigawa dimana kualitas air sungai tersebut sangat tercemar akibat limbah industri dan rumah tangga yang dibuang ke sungai ini. Hal ini menjadi problem sosial yang sangat serius bagi kota Kyushu. Hingga tahun 1960, tidak banyak warga yang peduli ter hadap kondisi lingkungan. Mereka menganggap bahwa asap berwarna yang ada di langit memandakan kemakmuran mereka. Namun lambat laun lingkungan Kitakyusu menjadi sangat tidak bersahabat. Banyak warga menjadi sakit, seperti misalnya sakit asma. Bahkan di bagian perairan pun, teluk Dokai disebut sebagai laut kematian (Sea of Death). Kemudian, pada akhirnya beberapa

16

Foto-foto : Ade SR

membuat alirannya tersumbat sehingga selalu menyebabkan banjir di kala musim hujan tiba. Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah DKI Jakarta ingin menjadikan Sungai Ciliwung ini kembali seperti dulu lagi. Niat itu yang mendorong Pemerintah DKI Jakarta untuk menangani Sungai Ciliwung secara keseluruhan. Ibarat pepatah Betawi, hujan bekelir alias hal yang mustahil untuk membuat sungai ciliwung yang jernih, bersih dan asri. Tapi apakah mungkin?

Foto Atas & Bawah : Kondisi Kota Kyusuhu Tahun 1901

warga, terutama ibu-ibu yang peduli dengan kondisi ke se hatan keluarganya mengadakan gerakan anti polusi. Mereka menggalakkan gerakan masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Mereka berperan sebagai aktivis lingkungan pada masa itu. Mereka mengunjungi fasilitas-fasilitas penelitian dan mengadakan kerjasama dengan profesor-profesor di universitas. Kitakyushu, Dahulu Buruk Rupa kini Menjadi Indah dan Bersih Menyikapi kerusakan lingkungan tersebut, akhirnya pemerintah, pihak pengelola industri dan masyarakat sepakat untuk mem perbaiki kondisi lingkungan yang rusak tersebut terutama kualitas Sungai Murasakigawa. Perusahaan dan pemerintah lokal mulai melakukan langkahlangkah pencegahan polusi dan beberapa proyek peningkatan kondisi lingkungan Kitakyusu. Seperti misalnya pemasangan alat pengumpul asap hasil kegiatan industri dan pengolahan limbah hasi industri sebelum dibuang ke badan air. Sebagai salah satu hasil dari kesepakatan tersebut, Pemerintah Kota Kyushu tahun 1963 membangun Sistem Jaringan beserta dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Kogasaki, Kitakyushu. Upaya pemerintah, pihak pengelola industri dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak tersebut membuahkan hasil melalui pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Kogasaki ini. Hingga tahun 1976, IPAL ini telah mampu

info baru

Foto Kiri : Kondisi Sungai Murasakigawa Tahun 1901 Foto Kanan : Instalasi Pengolahan Air Limbah Kogasaki

melayani 50 % dari penduduk kota. Hingga tahun 1982 telah terbangun jaringan perpipaan limbah sepanjang 2.000 km dan hingga tahun 2005 telah terbangun jaringan perpipaan limbah sepanjang 4.000 km. Dan pada tahun 2006, proyek ini selesai dikerjakan dengan cakupan pelayanan hampir 99,8%. Secara keseluruhan, Kota Kitakyushu telah dibangun 5 unit Waste water Treatment Plant (WWTP) dengan kapasitas 621,000 m3/hari, yang dilengkapi dengan 34 unit stasiun pompa, perpipaan sepanjang 4,394 km

(saluran air limbah sepanjang 3,216 km, saluran air hujan 330 km, saluran perpipaan kombinasi sepanjang 848 km) dengan cakupan pelayanan 16,222 ha. Dengan dibangunnya sistem pengolahan air limbah tersebut, dengan kondisi awal sungai tahun 1965 yang terkontaminasi polutan limbah industri dan limbah rumah tangga (tercatat

Foto : Buchori

Permukiman kumuh di pinggiran Sungai Ciliwung


17

info baru kandungan BOD sebesar 32 mg/l) turun kandungan BODnya menjadi 1 mg/l. Hal ini menjadikan Distrik Kokura sebagai Waterfront City sekaligus Kota Industri yang asri dengan di anugerahkannya Kota Kitakyushu sebagai Kota dengan sungai terbaik oleh Lembaga Waterfront Center dari USA pada tahun 2006. Museum Water Kitakyushu, Memantau Sungai Sekaligus Rekreasi Dari langkah-langkah aktif yang telah diupayakan secara bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan swasta, peningkatan kualitas lingkungan di Kota Kitakyusu dapat tercapai. Sebagai hasilnya, saat ini dapat dilihat bagaimana kondisi lingkungan di Kota Kitakyusu. Kekuatan dan sumber daya manusia dari persatuan warga merupakan aset yang terbesar dalam perbaikan kualitas ling kungan Kota Kitakyusu. Semangat dan kesadaran menjaga ling kungan itu di turunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Guna mempertahankan serta memelihara kondisi sungai tersebut, dibangunlah Environmental Museum of Water Kota Kitakyushu ini. Di Museum ini, segala hal yang berhubungan dengan Sungai Murasakigawa dipantau kondisinya, mulai dari kualitas air sungai (kualitas fisik, kimia maupun biologi), serta kehidupan biota sungai. Selain itu, guna memudahkan pemantauan, di museum ini juga dibangun ruang bawah tanah yang dilengkapi dengan dinding kaca yang dipasang hingga ke dasar sungai. Dari dinding

kaca ini, secara pandangan mata dapat dilihat warna air, kekeruhan air, biota sungai yang hidup serta ketinggian air sungai. Di museum ini juga terdapat tenaga-tenaga ahli yang bertugas secara berkala memantau baku mutu air sungai sepanjang tahun. Sehingga bila terdapat perubahan pada kualitas air sungai (kualitas fisik, kimia maupun biologi), serta kehidupan biota sungai maka petugas di museum ini dapat melaporkannya kepada pihak pengelola kota sehingga dapat dicari solusi dan tindakan yang perlu diambil guna memulihkan kondisi air sungai tersebut. Melihat bagaimana upaya masyarakat Jepang untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan demi generasi mendatang sangat layak untuk dicontoh oleh kita di Indonesia. Kondisi Sungai Murasakigawa yang dulunya sangat serupa dengan kondisi Sungai Ciliwung kita saat ini ternyata dapat berubah menjadi bersih dan asri saat ini. Dari pertanyaan di awal bahwa apakah mungkin mengem balikan sungai Ciliwung menjadi sungai yang jernih, bersih dan asri? Karena secara tipikal terdapat persamaan kondisi Kota Kitakyushu dengan DKI Jakarta maka tak mustahil merubah Sungai Ciliwung menjadi sungai yang bersih asri dan nyaman yang dapat menjadi kebanggaan bagi kita semua. *) Kasi Perencanaan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Foto Kiri Atas : Ruang Pantau Museum Water Kitakyushu Foto Kiri Bawah : Museum Water Kitakyushu Foto Kanan : Kondisi Sungai dan Udara Kitakyushu Kini

18

info baru

Satker Ditjen Cipta Karya di Pejompongan

Semarakkan HUT RI ke-68 Eki Arsita Rizki*)

Selasa (20/8) menjadi sore yang tidak biasa di kompleks perkantoran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya di kawasan Wisma Sanita Pejompongan.

M

ereka menyelenggarakan aneka lomba, diantara nya adalah Makan Kerupuk, Balap Karung, Pukul Air, Memasukkan Pensil dalam Botol, mengambil Koin di Pepaya, Goyang Caisar dan lain-lain. Lomba tersebut dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 serta demi mempererat silaturahmi antar Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Terlepas dari rutinitas pekerjaan yang menjadi amanah masing-masing Satker, antusiasme peserta lomba sangat besar untuk memperebutkan hadiah-hadiah yang telah disediakan panitia. Salah satu peserta lomba, Rony, menilai lomba tersebut sangat kreatif, menghibur dan dapat mempererat jalinan silaturahmi antar staf. Dengan semangat 45 para peserta lomba wanita maupun pria

berbaur menjadi satu demi memupuk semangat nasionalisme dan tasyakur atas kemerdekaan Negara Indonesia tercinta. Suasana gelak canda ditutup dengan joget bersama gaya caisar yang akhir-akhir ini marak dan menjadi trend di layar televisi. ‘Semoga event seperti ini kita budayakan agar menjaga kekompakan kita bersama’, imbuh Djaja, peserta lomba. Jayalah Indonesiaku, Jayalah Negeriku. Merdeka!!!

Foto-foto : Eki AR

*) PPK REKOMPAK Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum


19

inovasi

Database

untuk Peningkatan Kualitas Pengadaan Nurdien Aji *)

Database pengadaan dapat menjadi tool untuk mengurangi potensi dispute. Data pengalaman pekerjaan penyedia barang/ jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi sangat kredibel karena tercatat secara pasti di e-procurement.

Foto : Riama S

TPA di Kota Ambon

20

P

roses pengadaan di lingkungan birokrasi di Indonesia pada dasarnya menggunakan dua hal utama untuk menyeleksi penyedia barang dan jasa. Pertama, kelengkapan administrasi penyedia barang/jasa. Kedua, rekam jejak penyedia barang/jasa dalam me laksanakan pekerjaan sejenis, baik itu institusinya (perusahaan), maupun personal (tenaga ahli) yang terlibat di dalamnya. Menjadikan kedua hal tersebut sebagai faktor utama seleksi tentu sangat logis. Kelengkapan administrasi akan memastikan penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan telah memenuhi syarat-syarat administratif. Sementara rekam jejak pengalaman pekerjaan sejenis yang pernah dikerjakan oleh penyedia barang/jasa akan dapat menggambarkan kapabilitas penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan yang di tawarkan. Dokumen rekaman pengalaman pekerjaan lebih sulit untuk diperiksa keasliannya. Hal itu disebabkan penerbit surat referensi pengalaman kerja dilaksanakan oleh banyak pihak, sesuai tempat bekerja penyedia barang/jasa tersebut. Sedangkan penerbit dokumen-dokumen administrasi jumlahnya terbatas. Ini menye babkan kelengkapan administrasi cenderung lebih mudah di periksa keaslian dokumennya. Pada dasarnya Kelompok Kerja Pengadaan (Pokja) meng gunakan konsep ‘what you see is what you get’. Dengan konsep tersebut, Pokja selalu menerapkan ‘praduga tak bersalah’, sehingga berasumsi bahwa semua dokumen yang diberikan oleh penyedia barang/jasa adalah benar/asli, kecuali jika terbukti sebaliknya. Namun hal ini dapat menjadi potensi dispute di waktu kemudian. Database pengadaan dapat menjadi tool untuk mengurangi potensi dispute ini. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Direktorat

Jenderal Cipta Karya bertugas untuk melaksanakan koordinasi proses pengadaan di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Salah satu tugasnya adalah mengumpulkan data pemenang lelang di SatkerSatker pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Idealnya memang proses pengumpulan database ini dilak sanakan di tingkat kementerian dan dilaksanakan secara ter integrasi dengan e-procurement. Dengan demikian Pokja dimu dahkan dalam melakukan evaluasi terhadap rekam jejak para penyedia barang/jasa. Apalagi jika kita menggunakan definisi procurement secara luas, di mana proses pengadaan tidak berhenti ketika terjadi kontrak antara pemilik pekerjaan dengan penyedia barang/jasa. Namun sampai seluruh pekerjaan selesai dimana barang/jasa yang dibutuhkan sudah tersedia/dilaksanakan. Surat referensi dari pemilik pekerjaan (PPK) inilah yang menjadi kunci penutup proses pengadaan di e-procurement. Dengan demikian, data pengalaman pekerjaan penyedia barang/jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi sangat kredibel karena tercatat secara pasti di e-procurement, dan surat-surat referensi tersebut diupload oleh akun-akun dalam e-procurement yang dilindungi password yang dimiliki oleh masing-masing PPK. Pokja akan memiliki kepastian yang tinggi dalam memeriksa rekam jejak para penyedia barang/jasa. Namun mengharapkan database pengalaman pekerjaan yang terintegrasi di e-procurement tentu membutuhkan waktu yang lama untuk terwujud. Oleh karena itu, penggunaan database di tingkat Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat lebih dahulu di laksanakan, apalagi karena pengalaman pekerjaan sejenis ini ten tunya lebih banyak di jumpai di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya sendiri. Database pengadaan mungkin terlihat tidak banyak berguna, apalagi database yang terkumpul baru 1 tahun, yaitu database pengadaan tahun 2012. Namun, jika database ini terkumpul dengan konsisten hingga 5-10 tahun ke depan, akan menjadi alat yang berguna bagi Pokja-Pokja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam melaksanakan evaluasi pengalaman kerja penyedia barang/jasa. Dengan terdokumentasinya data perusahaan-perusahaan pemenang lelang di seluruh kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, judul-judul kegiatan, Satker dan PPK pemberi tugas beserta besaran dana kegiatan yang dikerjakan, akan memudahkan Pokja dalam memeriksa keaslian daftar rekam

Foto : Buchori

inovasi

Pipa yang siap dipasang untuk jalur distribusi utama menyalurkan air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tanjung Uban, Kab. Bintan, Kepulauan Riau

jejak pengalaman yang disampaikan oleh perusahaan penyedia barang/jasa. Nama-nama tenaga ahli yang dikirimkan oleh Pokja kepada ULP untuk diurutkan agar tidak terjadi overlap penggunaan tenaga ahli di lingkungan DJCK, juga dapat menjadi dokumentasi pengalaman kerja para tenaga ahli yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia jasa, khususnya jasa konsultansi, untuk dicek silang oleh Pokja. Dalam rangka mendukung kinerja Pokja tersebut, diperlukan data pengadaan yang lengkap dan akurat, yang dapat dicapai dengan menyusun mekanisme pengumpulan data yang lebih baik, mengingat pengumpulan data saat ini masih dilakukan secara manual. Dari sisi peraturan, pengumpulan data tenaga ahli juga masih bersifat koordinatif dan ‘suka rela’, karena belum ada peraturan di tingkat kementerian yang mengatur dengan jelas hal tersebut, sehingga data yang terkumpul belum maksimal, terutama data tenaga ahli yang diganti, yang disebabkan adanya tenaga ahli yang bekerja di lebih dari 1 pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dengan data pengalaman kerja yang lengkap dan kredibel, diharapkan para penyedia barang/jasa yang memiliki pengalaman terbaik – yang artinya memiliki kompetensi terbaik, yang dapat menjadi pemenang proses lelang, dan kemudian berdampak pada meningkatnya kualitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa tersebut, yang berarti meningkatnya kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Foto : Indra

*) Staf Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Direktorat Jenderal Cipta Karya


21

inovasi

Games Cika

Interaktif Program Keciptakaryaan

Martalia Isneini *)

Games CIKA (Cipta Karya) tentu asing terdengar bagi kita semua. Games Cika ini merupakan ide sederhana berupa permainan interaktif yang mengintegrasikan bidang keciptakaryaan. Interaktif program ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang kian pesat dan sudah masuk ke dalam aktivitas sehari-hari.

G

ames ini sebagai salah satu cara dalam memperkenalkan bidang keciptakaryaan secara komprehensif kepada masyarakat dengan media elektronika. Games Cika ini muncul sebagai salah satu media Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyerukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang menjadi concern pula dalam mendukung pencapaian target MDGs. Sesuai dengan target MDGs yang dicanangkan bahwa Indonesia harus memberikan fasilitas sanitasi dasar layak sebesar 62,41%. Selain untuk mendukung program BABS tersebut, games Cika ini ada agar masyarakat lebih menaruh perhatian besar terhadap infrastruktur keciptakaryaan, dengan harapan akan menjaga dan memelihara infrastruktur keciptakaryaan tersebut sebagai aset Pemerintah. Bidang infrastruktur keciptakaryaan seperti yang kita pahami bersama, terdiri dari Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan Lingkungan, Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Air Minum. Setiap infrastruktur keciptakaryaan

22

memiliki fungsi vital masing-masing. Pada Games Cika ini, materi permainan interaktif akan menggambarkan setiap fungsi tersebut secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Permaianan interaktif Cika ini akan menyasar anak-anak usia sekolah pada khususnya. Anak-anak merupakan sasaran utama sebagai pengguna. Hal ini disebabkan karena pada usia dini dan pada usia sekolah, lebih mudah membentuk pribadi dan karakter individu. Anak-anak memiliki usia emas dimana otaknya mampu menyerap informasi secara cepat dan membentuk pribadi anak tersebut. Melalui permainan interaktif Cika ini, diharapkan akan terbentuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada anak-anak dan pengenalan infrastruktur keciptakaryaan secara luas kepada anakanak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa permainan interaktif ini dapat pula digunakan secara luas oleh masyarakat umum di luar usia sekolah.

inovasi Sesuai perkembangan teknologi saat ini, bahwa sebagian masyarakat di perkotaan sudah menggunakan smartphone. Se jalan dengan perkembangan teknologi tersebut, permainan in teraktif Cika dapat diunduh dan digunakan pada smartphone. Selain di smartphone, permainan interaktif ini dapat pula diakses di media interaktif yang dimiliki oleh loket pembayaran PDAM, perpustakaan digital di Sekolah Dasar, Puskesmas dan loket pelayanan publik di daerah. Permainan interaktif Cika ini didesain sedemikian rupa, sehingga dapat mengakomodasi fungsi bidang keciptakaryaan di dalam permainan tersebut. Permainan interaktif Cika ini di rencanakan akan terdiri dari beberapa stage. Pada stage pertama, pemain akan diminta untuk menge lompokkan sumber air, apakah sumber air yang disebutkan pada permainan termasuk ke dalam sumber air permukaan, mata air ataupun air tanah dalam. Pada stage kedua, pemain akan diminta untuk menge lompokkan sampah, apakah sampah tersebut termasuk ke dalam sampah plastik, kaca, kertas, kayu dan sampah dapur. Setelah itu, pengguna akan diminta memilah barang mana yang dapat digunakan kembali, mana yang akan didaur ulang dan mana yang dapat dikurangi pemakaiannya. Pada stage ketiga, pemain akan diminta untuk memilih tempat Buang Air Besar (BAB) sesuai dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Apakah tempat BAB di kebun, di jamban, di MCK ataupun di sungai. Pada stage keempat, pemain akan diminta untuk menge

lompokkan jenis bangunan, apakah bangunan tersebut masuk ke dalam gedung negara, bangunan bersejarah, museum atau pun termasuk ruang terbuka hijau. Pada stage kelima, pemain akan diminta untuk mengisi suatu kawasan dengan kelengkapannya dengan pilihan: fasilitas pelayanan publik (rumah sakit, sekolah), ruang terbuka hijau, rumah susun, perumahan, tempat ibadah dan sarana olahraga. Pada stage keenam, pemain akan diminta untuk membuat jalur air dari sumber air sampai ke lokasi perumahan dengan menghubungkan antara satu pipa dengan pipa lain. Pada stage ketujuh, pemain akan diminta untuk menutup pipa bocor yang terjadi di instalasi air minum skala rumah tangga. Stage yang harus dimainkan oleh pengguna masih dapat di kembangkan secara luas sesuai dengan kebutuhan fungsi ke ciptakaryaan. Stage pada permainan Cika ini juga masih dapat dibagi sesuai dengan tingkat kecakapan pemain apakah beginner, intermediate maupun advance. Besar harapan, permaian interaktif ini dapat menjadi media bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya pada khususnya untuk tidak sekedar memperkenalkan infrastruktur keciptakaryaan secara luas namun juga untuk memelihara infrastruktur kecipakaryaan, dan mendorong kuat peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat, sehingga kesehatan masyarakat meningkat dan berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat. *) Staf Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Kementerian Pekerjaan Umum


23

Sampah Itu Pasti, Manfaat Itu Pilihan Ahmad Asnawi *)

Ada suatu cerita tentang tiga orang buta yang ingin melihat gajah. Mereka pergi ke kebun binatang, dan bertemu dengan seekor gajah. Orang buta apabila akan mengetahui sesuatu harus konsentrasi dan dibantu dengan indera peraba.

O

rang buta yang pertama berada di dekat kepala gajah maka yang dipegang adalah belalai. Orang yang kedua juga sama, dengan menggunakan tangan, dia dapat menyentuh badan gajah, dan yang terakhir karena ingin sekali melihat gajah maka dia dapat memeluk kaki gajah dengan erat. Singkat cerita, setelah pulang, maka mereka diskusi pe ngalaman pertama sekali melihat gajah. Orang buta yang pertama mulai mengungkapkan kesannya bahwa ternyata ga jah itu panjang seperti ular, maka orang kedua membantah, yang benar gajah itu lebar seperti dinding, ternyata orang yang ketigapun menolak pernyataan kedua temannya, karena dialah yang berhasil memeluk gajah, gajah itu kuat, kokoh seperti pohon kelapa. Begitulah penggalan cerita dari negeri dongeng. Jika meli hat sesuatu secara parsial yang menimbulkan perdebatan yang tak kunjung usai, tanpa ada kesimpulan. Sampah sering dijumpai dimana-mana, baik di desa apalagi di kota. Mulai di gang yang sempit sampai di lapangan luas terbuka. Uniknya kadang di dekat sampah tersebut juga ditemui tulisan nama-nama hewan yang banyak terdapat di kebun binatang, bahkan binatang piaraan yang berperan ganda sebagai penjaga rumah. Lebih dari itu, kadang ada doa : Ya Tuhan, cabutlah nyawa orang yang membuang sampah di lokasi ini. Itulah wujud kekesalan masyarakat terhadap sampah. Sebetulnya ada lima aspek yang mempengaruhi pengelolaan sampah (Buku Materi I,

http://budis1boy.blogspot.com

inovasi

II, Diseminasi dan Sosialisasi Bidang PLP Tahun 2013, Kemen-PU, 2013). Kelima aspek tersebut adalah aspek hukum atau peraturan, aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat. Untuk memudahkan mengingatnya dapat dianalogikan dengan jari tangan. Aspek hukum disimbolkan dengan jari jempol. Kalau memberikan pujian pasti dengan acung jempol. Dengan adanya aturan yang jelas, mulai dari yang tertinggi (UU), sampai dengan tingkat Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur standar operasional. Aspek teknis operasional dapat diidentikkan dengan jari telunjuk, jari inilah yang akan mengarahkan sesuatu. Apalagi sampah, mulai dari pewadahan, pengumpulan, penyimpanan sampai dengan pemrosesan akhir ada di teknis operasional. Selanjutnya yang ketiga yakni aspek kelembagaan dan di umpamakan jari tengah, paling tinggi diantara yang lain. Ke lembagaan disini berupa dinas, badan atau unit pelayanan tek nis yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di kabupaten dan kota. Aspek pembiayaan termasuk yang keempat, dilambangkan dengan jari manis, salah satu jari yang sering pakai cincin kawin (mahar). Biaya disini meliputi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah ( pusat dan daerah ) untuk pengelolaan sampah. Aspek yang terakhir yakni peran serta masyarakat yang diwakilkan oleh jari kelingking. Masyarakat yang sudah dilibatkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan khususnya tentang sampah, jauh lebih mudah dalam keberlanjutan program apalagi kalau dievaluasi dengan memberikan penghargaan baik oleh pemerintah, swasta (pengusaha) dan masyarakat (LSM). Kalau saja kelima aspek tersebut bergerak bersama ke satu titik, maka akan mudah menggenggam sampah menjadi sebuah mutiara. Masyarakat dapat penghasilan, pemerintah punya kebanggaan dan lingkungan memiliki kenyamanan. Tergantung niat dan tindakan, setelah jadi sampah, mau dibuang ke bak sampah atau disimpan ke bank sampah. Jika kita merasa belum bisa menyejukkan lingkungan, maka dengan tidak menyusahkan petugas kebersihan itu sudah cukup. Caranya sederhana, dengan menyediakan tempah sampah terpisah antara sampah organik dan anorganik di rumah, merupakan aksi nyata berbuat untuk hidup yang lebih baik. *) Kasubbag Penyusunan Program Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Saat ini menjadi Mahasiswa PSMIL UNPAD Bandung

24

Gema PNPM

PLPBK Karangwaru Yogyakarta

Diakui Dunia Bandono sibuk menjawab pertanyaan tamu-tamu asing dari forum Asia Pasific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD). Silih berganti telunjuknya mengarah ke beberapa fasilitas yang dibangun seperti jembatan, gazebo, bronjong di sungai, mural, dan lainnya. Beberapa saat dia harus mengulang penjelasan mengenai semangat warga menata kawasan. Bandono pun tetap dengan nada semangat.

akhirnya mau merelakan sebidang tanahnya yang tidak seberapa itu untuk dibangun jalan inspeksi. Sebelumnya, tetangga ini begitu alot mempertahankan tananhya yang tak sesuai dengan master plan penataan kawasan tersebut. Apa yang membuat tetangga Bandono merelakan tanah yang di atasnya bertengger bangunan yang menjadi bagian rumahnya? Bandono adalah anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tridaya Waru Mandiri di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. ND adalah program upgrading dari PNPM Mandiri Perkotaan yang sebelumnya bernama Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). ND juga dikenal dengan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Tidak semua BKM penerima PNPM Mandiri Perkotaan me nerima PLPBK. PLPBK diberikan untuk BKM yang berprestasi, mandiri, memiliki channeling program, maupun tingkat kemis kinan tinggi. Nilai dana yang diterima penerima PLPBK tidak

B

Foto-foto : Buchori

andono berani menyimpulkan, program Neighborhood Development (ND) di bawah payung PNPM Mandiri Perkotaan unggul dalam merubah kepentingan individu untuk mau bergabung dalam arus besar penataan lingkungan. Kenyataan itu dia saksikan sendiri ketika seorang tetangganya


25

Gema PNPM

main-main. Sebesar Rp1 Miliar untuk satu kelurahan. Bandingkan dengan yang diterima dari program reguler yang sekitar Rp250 juta. Penataan lingkungan permukiman di sekitar Kali Buntung di Kelurahan Karangwaru membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk meyakinkan warga. Keyakinan, semangat kebersamaan, dan satu niat untuk menata kampungnya adalah modal besar. Pelaksanaan program PLPBK di Kelurahan Karangwaru dimu lai sejak 2009. Karangwaru merupakan satu dari 15 kelurahan di Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta yang mendapatkan program ini. Secara teknis, pelaksanaan PLPBK di Karangwaru di laksanakan oleh BKM Tridaya Waru Mandiri. BKM dan masyarakat Karangwaru sekarang berbangga dengan penataan lingkungan Kali Buntung yang mereka sebut dengan bahasa kerennya Riverside. Penataan kawasan Kali Bun tung (Riverside) membuka area tepian sungai dan magnet-mag net kawasan tepian sungai seperti ruang terbuka hijau, area pe mancingan, ruang wisata air, taman tepi sungai dan sarana olah raga seperti jogging track. Dengan skenario pengembangan kawasan tersebut, sekarang terbukti dengan semangat warga membangun perkuatan bron jong sepanjang 154 m, dinding pagar batu kali 48 m2, dinding pagar batu bata 48 m2, cor rabat beton 48 m2, pekerjaan groundsill satu unit, taman, dan elektrikal. Dengan dilengkapi prasarana dan utilitas seperti itu berhasil menyulap kawasan Kali Buntung yang awalnya kumuh menjadi salah satu magnet wisata budaya di Yogyakarta. PLPBK sendiri merupakan program lanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan bagi kelurahan yang peduli dan konsisten dalam menanggulangi kemiskinan. Secara konseptual, pananggulangan kemiskinan perkotaan ini dilakukan melalui penataan sistem kawasan terintegrasi yang ditangani dari berbagai dimensi. Yakni dengan mempertimbangkan aspek ruang (spatial), ekonomi dan sosial. Keberhasilan warga Kelurahan Karangwaru dalam menata kawasan Kali Buntung melalui program PLPBK bertumpu pada prinsip-prinsip partisipasi (participatory), keterbukaan (transparency) dan bertanggung jawab (accountability). Hingga 2013, pelaksanaan PLPBK di Kelurahan Karangwaru telah menyerap dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 1 miliar. Tak hanya itu, pelaksanaan PLPBK ini juga

26

melibatkan swadaya masyarakat yang nilainya mencapai Rp 224, 845 juta. Hingga 2012, pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK di Kelurahan Karangwaru telah memberikan manfaat bagi 571 kepala keluaraga miskin di kelurahan ini. Haryadi Suyuti menambahkan, penataan kawasan dapat ber peran nyata dalam menanggulangi masalah kemiskinan secara berkelanjutan. Untuk itulah dibutuhkan inisiatif guna membangun kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, masya rakat, dan swasta yang peduli terhadap penataan kawasan Kali Buntung. “Melalui kolaborasi ini, kita akan mampu menggali sum berdaya yang bersedia ikut serta mengembangkan penataan kawasan Kali Buntung. Dengan begitu, kawasan Kali Buntung tak hanya menjadi kawasan spasial yang layak huni. Namun, juga memberikan harapan peningkatan kualitas hidup secara ekonomi dan menjadi persemaian sosial dalam membangun modal sosial masyarakat yang berkarakter,” tegas Haryadi Suyuti. Keberhasilan PLPBK di Karangwaru menyedot perhatian dunia. Ini dibuktikan dengan kunjungan para pejabat senior luar negeri ini merupakan peserta Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) dan ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (AMMRDPE) yang tengah mengikuti serangkaian pertemuan resmi di Yogyakarta. Melalui kunjungan ini pemerintah Indonesia berharap penataan kawasan permukiman di Kelurahan Karangwaru bisa menjadi pembelajaran bagi negara-negara yang mengikuti pertemuan SOMRDPE dan AMMRDPE. Sebelumnya, pada 25 Juni 2013, para peserta forum Asia Pasific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) juga berkunjung ke Kelurahan Karangwaru. Kun jungan tersebut tidak lepas dari peran Kementerian Pekerjaan Umum yang pada 2013 ini ditunjuk sebagai tuan rumah Forum APMCHUD. Forum APMCHUD merupakan forum khusus yang membahas penanganan masalah kawasan kumuh perkotaan atau urban slums. Menurut Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, kunjungan para tamu negara asing ke Karangwaru kian membuktikan bahwa program PLPBK terbukti sukses menata kawasan Kali Buntung. “Ini juga membuktikan, penataan lingkungan permukiman di Karangwaru telah diakui dunia,” tegasnya. (Teks: Buchori)

Pojok Hukum

K

onsinyasi dipimpin oleh Kasubdit Air Limbah Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan (PPLP), Handy Legowo, mewakili Direktur Pengem bangan PLP, di Jakarta 24-25 Juli 2013, dan dihadiri oleh akademisi, praktisi ahli dan pelaku sektor air limbah. “Konsinyasi ini merupakan salah satu dari rangkaian pembahasan dengan maksud untuk melegitimasi secara sah Rapermen Air Limbah untuk dapat menjadi Peraturan Menteri (Permen) PU,” kata Handy. Agenda utama konsinyasi ini adalah me-review muatan materi pedoman pengelolaan air limbah setempat dan materi pedoman pengelolaan air limbah terpusat. Disebutkan, pedoman pengelolaan Air Limbah setempat terdiri dari muatan materi cubluk kembar, tangki septik, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), sarana pengangkut lumpur tinja, MCK umum, Upflow Anaerobic Filter (UAF), biofilter, dan Rotating Biological Contactor (RBC). Sedangkan pedoman pengelolaan air limbah terpusat terdiri dari muatan materi perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi. Di luar muatan yang di-review, ada beberapa isu yang diungkapkan dalam konsinyasi tersebut. Pertama, posisi Pengembangan PLP di era otonomi daerah. Handy meng ungkapkan, Pengembangan PLP merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Na mun dalam pelaksanaannya Pemda masih melihat pentingnya fungsi dan peran dari pemerintah pusat dalam rangka me wujudkan kerjasama pembangunan antar daerah, baik dalam pengembangan ekonomi wilayah maupun persatuan dan ke satuan nasional, terutama dalam menghadapi perubahan sosial yang multi-dimensional. “Keadaan ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi tidak akan begitu saja dapat mengatasi permasalahan yang se makin kompleks. Sehingga dukungan, bantuan, dan kerjasama

Foto-foto : Buchori

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melakukan konsinyasi untuk percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Rapermen PU) tentang Air Limbah. Selama ini, belum ada peraturan perundangan yang memadai untuk mengatur salah satu sektor penting di Kementerian PU ini.

Cipta Karya Konsinyasikan Rapermen PU Air Limbah Permukiman

Sanimas Sungailiat Kabupaten Bangka

dengan pemerintah pusat masih diperlukan dalam rangka mengorientasikan dan mempersiapkan daerah agar dapat menjalankan peranannya secara lebih efisien dan efektif. Hal ini pula yang menjadi latar belakang pentingnya penyusunan Rapermen Air Limbah tersebut,” jelas Handy. Isu kedua, peraturan perundangan. Dalam rangka men jalankan amanat pengelolaan air limbah rumah tangga yang tertuang dalam Undang-Undang Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004 pasal 40 tentang penetapan PP tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dipandang perlu dan penting untuk menyusun Peraturan Menteri yang mengatur tentang pengelolaan air limbah sebagai acuan dalam pengelolaan air limbah bagi para stakeholder pengelola air limbah. Pembahasan Rapermen ini masih merupakan langkah awal sebagai jawaban atas kebutuhan undang-undang dan peraturan pendukung dalam pengelolaan air limbah permukiman. Perjalanan pengaturan pengelolaan air limbah permukiman menjadi suatu undang-undang masih panjang. Namun demikian hal yang tak kalah penting adalah mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman yang nantinya akan disahkan dalam rangka meningkatkan kepedulian pemerintah, swasta, serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan air limbah. (Teks: Ade Syaiful Rachman/ Buchori)


27

Pojok Hukum

Foto-foto : Buchori

Menyisir Amanat Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

R

apermen ini merupakan amanat Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pra Konsensus tersebut dibuka oleh Direktur Pengembangan Permukiman, Amwazi Idrus, di Jakarta, 29 Juli 2013, dan dihadiri oleh akademisi, praktisi ahli, permerhati permukiman, dan pelaku sektor permukiman. “Kegiatan Pra Konsensus ini merupakan langkah awal sebuah proses terwujudnya NSPK bidang permukiman terkait peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia” kata Amwazi. Pra Konsensus ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti pe nyelenggaraan kegiatan Pra Konsensus yang telah diseleng garakan tanggal 3-4 Juli 2013 di Bandung serta bertujuan untuk menyempurnakan materi Rapermen PU tersebut. Diharapkan dengan adanya diskusi ini dapat teridentifikasi kebutuhan materi batang tubuh, tercapainya substansi rapermen yang im plementatif, dan tercapainya kesepakatan konsep batang tubuh rapermen PU tersebut. Beberapa isu terkait antara lain tentang struktur kelembagaan yang diharapkan adanya forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu pembentukan forum dapat diinisiasi oleh masyarakat namun tetap menyertakan pemerintah sebagai salah satu unsur forum. Keterlibatan seluruh komponen masyarakat baik profesional,

28

Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melakukan kegiatan Finalisasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK). Salah satunya Pra Konsensus Rapermen Pekerjaan Umum tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan salah satu bagian proses penyusunan peraturan.

pakar maupun masyarakat luas perlu disampaikan melalui forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dapat dilakukan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan perbaikan serta pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Amwazi mengungkapkan bahwa dengan adanya Rapermen ini, hak dan kewajiban masyarakat di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman akan terjamin sesuai dengan ketentuan pada BAB XII Undang-undang No 1 tahun 2011 dan Undang-undang No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Hasil pra konsensus ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut untuk dapat segera dilegalisasi sebagai peraturan bidang permukiman terutama terkait tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam melibatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan perumahan dan kawasan permukiman. (Teks: Bayu Novianto Dit. Bangkim)

Resensi

Pembangunan Perkotaan dan Perubahan Iklim* Yudha P. Heston *)

Perubahan iklim merupakan fungsi dari tiga fenomena yaitu cuaca ekstrim, iklim ekstrim dan perubahan iklim itu sendiri. Kejadian ini yang kemudian berinteraksi dengan masyarakat yang terutama berkonsentrasi di dalam entitas kota yang menyebabkan munculnya tantangan perubahan iklim. Penelitian (IPCC, 2012) menemukan penyebab dampak dan bencana perubahan iklim adalah hasil dari interaksi, faktor iklim dan manusia serta faktor non iklim.

D

ampak tingkat keparahan perubahan iklim juga terkait dengan faktor paparan yaitu keberadaan manusia, mata pencaharian, jasa lingkungan dan sumber daya, infrastruktur, atau ekonomi, sosial, dan budaya terkait aset di tempat-tempat terpengaruh, faktor lain terkait dengan kerentanan yaitu kecenderungan untuk terpengaruh perubahan iklim. Buku Cities and Climate Change (Global Report on Human Settlements 2011) mengulas dampak dari urbanisasi dan perubahan iklim secara konvergen, mengkaji ancaman lingkungan, stabilitas ekonomi dan sosial. Buku ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, terutama bagi pemerintah dan semua pihak yang tertarik dalam pembangunan perkotaan dan perubahan iklim, terkait kontribusi kota terhadap perubahan iklim, dampak perubahan iklim pada kota, dan upaya kota melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penelitian kualitatif ini membahas tiga hal, yaitu pertama,


29

Resensi Kontribusi kota terkait emisi GRK

Cities’ share in ...

2006 (%)

2030 (%)

Global energy consumption Global energy -related CO2 emissions Global anthropogenic GHG emissions

67 71 40-70

73 76 43-70

Source Walrave, 2009 Sumber: Cities and climate change

Kontribusi Kota terhadap Perubahan Iklim. Kedua, dampak Pe rubahan Iklim pada Kota-kota. Ketiga, bagaimana Kota-kota Ber mitigasi dan Beradaptasi terhadap Perubahan Iklim. Kontribusi Kota terhadap Perubahan Iklim Adanya peningkatan urbanisasi, menjadikan perlunya memahami dampak perubahan iklim terhadap lingkungan perkotaan. Lavell (1996) dalam IPCC, 2012 mengidentifikasi delapan konteks kondisi kota yang dapat meningkatkan atau berkontribusi terhadap risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim: 1. Sinergitas sifat dan kebergantungan bagian-bagian kota 2. Kurangnya redundansi dalam fungsi transportasi, energi, dan sistem drainase

3. Konsentrasi fungsi wilayah kunci dan kepadatan bangunan serta populasi 4. Penempatan lokasi yang tidak tepat 5. segregasi sosial-spasial 6. Degradasi lingkungan 7. Kurangnya koordinasi kelembagaan 8. Kontradiksi fungsi kota sebagai suatu sistem yang berfungsi terpadu dan batas administrasi yang menghambat koordinasi. Sumber utama emisi GRK dari perkotaan terkait dengan konsumsi bahan bakar fosil, termasuk pasokan energi untuk pembangkit listrik (batubara, gas dan minyak bumi), transportasi, penggunaan energi pada bangunan komersial dan perumahan (penerangan,

Kebijakan Adaptasi

Climate change and impact assessments Current conditions in light of historic climate trends

Climate change scenarios and their implications

Impacts and risks/ vulnerability assessments

Adaption Intention to act Identifying adaptation options

Considering existing policies synergistic with adaption

Adaption actions Establish institutional mechanism to support local action

Formulate policies or modify existing policies (e.g. infrastructure and coastal zone management)

Explicit incorporation of adaptation in projects Sumber: Cities and climate change

30

Resensi memasak, ruang pemanasan, dan pendinginan), produksi industri, dan limbah. Dampak Perubahan Iklim pada Kota-kota Penelitian (IPCC, 2012) juga menemukan bahwa peristiwa ekstrim akan memiliki dampak yang lebih besar pada sektor-sektor berkaitan dengan unsur iklim, seperti air, pertanian dan sektor pangan, kehutanan, kesehatan, dan pariwisata. Perubahan iklim memiliki potensi mempengaruhi sistem pengelolaan air. Namun demikian, perubahan iklim bukan satu-satunya faktor perubah masa depan. Iklim ekstrem juga terkait dengan pengelolaan infrastruktur. Wilayah perkotaan dapat menambah atau mengurangi dampak bahaya perubahan iklim (misalnya bencana banjir), sesuai riwayat sosial dan lingkungan mereka. Populasi dapat menjadi rentan terhadap cuaca ekstrim dan potensi bencana. Bahaya iklim seperti gelombang panas dapat diperparah oleh peristiwa bencana lain, seperti polusi udara dan pemanasan perkotaan. Dampak perubahan iklim seringkali merugikan bagi kaum perempuan. Perempuan di beberapa wilayah memerlukan ijin dari suami mereka, bahkan untuk kebutuhan evakuasi. Anak-anak juga memiliki resiko terkena dampak merugikan dari perubahan iklim. Hal ini terkait dengan masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang mungkin terganggu oleh peristiwa cuaca buruk dan bahaya iklim. Kejadian seperti kenaikan suhu, gelombang panas, hujan deras, kekeringan dapat berpengaruh pada perkembangan organ, sistem saraf, pengalaman, perilaku dan karakteristik anak. Resiko bagi kaum perempuan dan anak-anak dapat meningkat oleh karena kondisi kemiskinan ekonomi. Kaum lanjut usia juga memiliki resiko yang lebih tinggi, dibandingkan dengan yang berusia kebih muda. Gelombang panas (misalnya di Chicago (1995) dan Eropa (2003)) menjadi contoh kematian kaum lanjut usia akibat perubahan iklim. Kaum lanjut usia juga terbatas dalam hal mobilitas, misalnya dalam menghadapi bahaya banjir. Kaum perempuan (anak maupun lanjut usia) menjadi kelompok yang paling rentan dampak perubahan iklim. Bagaimana Kota-kota Bermitigasi dan Beradaptasi terhadap Perubahan Iklim (Wlash et al, 2011) mengemukakan respon kota mengatasi perubahan iklim terbagi dalam dua kategori. Pertama, Mitigasi untuk mengurangi emisi GRK dan memperbanyak proses (alami atau buatan) yang dapat menghilangkan GRK emisi dari atmosfer. Kedua, Adaptasi untuk mengurangi dampak perubahan yang berbahaya dan mengoptimalkan pembangunan yang memiliki potensi menguntungkan. Peran masyarakat global, terkait upaya perkotaan dalam mitigasi dan adaptasi dapat berupa: penyediaan sumber daya keuangan yang dapat diakses langsung oleh pemangku ke pentingan lokal, perlunya penyederhanaan birokrasi sehingga pemangku kepentingan lokal dapat mengakses dukungan inter nasional, penyediaan informasi tentang pengetahuan dan pilihan mitigasi dan adaptasi. Di tingkat nasional, pemerintah nasional dapat membuat me kanisme yang memungkinkan tindakan mitigasi dan adaptasi di tingkat lokal seperti: melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi mitigasi dan adaptasi; strategi insentif untuk investasi sumber energi alternatif dan penghematan energi, mendorong pembangunan tanggap

perubahan iklim, meningkatkan koordinasi dan perampingan antara entitas sektoral dan administratif, mengembangkan ke mitraan dengan aktor-aktor non-pemerintah, dan mengantisipasi kemungkinan dampak perubahan iklim yang lebih besar. Pada tataran lokal, kebijakan perkotaan harus dimulai dari kesadaran, inisiatif, preferensi dan pengetahuan lokal dalam pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan, pilihan, realitas dan potensi lokal untuk inovasi. Pemerintah kota seharusnya dapat mengembangkan visi untuk pembangunan yang tang gap perubahan iklim. Memiliki ruang partisipasi dan ke ter wakilan sektor swasta, masyarakat (miskin dan akar rumput) untuk memastikan perspektif yang luas dari pembangunan. Menggunakan pendekatan inklusif, dalam melakukan penilaian kerentanan untuk mengidentifikasi dan mitigasi risiko rencana pembangunan perkotaan. Kesimpulan Kota sebagai sebuah entitas wilayah memiliki kontribusi pada peningkatan emisi GRK. Dampak perubahan iklim juga dirasakan di banyak kota di belahan dunia. Untuk memastikan keberhasilan pembangunan kota, perlu menempatkan strategi pembangunan yang tanggap perubahan iklim pada semua tahap pengelolaan kota. Lembaga internasional, nasional maupun lokal memiliki peran dan tanggungjawab terkait mitigasi dan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Saran Diperlukan upaya yang terencana dari pemangku kepentingan di kota untuk memitigasi emisi GRK. Sebagai langkah awal, dapat dan perlu dilakukan penyadaran pada semua lapisan (institusi, komunitas dan lembaga) pemangku kepentingan, tentang adanya fenomena perubahan iklim dan dampak yang menyertai. *) Peneliti Muda/Kepala Seksi Litbang, Balai Litbang Sosial Ekonomi dan Lingkungan bidang Permukiman, Pusat Litbang Sosial Ekonomi Lingkungan, Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum. Email: [email protected] *) telah dipresentasikan pada temu ilmiah Puslitbang Sosekling, Bogor, 16 Juli 2013


31

lensa ck

HUT RI ke- 68

Mari Kita Jaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Kita Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Foto-foto : Buchori

32

lensa ck

Halal bihalal Idul Fitri 1434 H Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan karyawan Kementerian PU 12 Agustus 2013

Foto-foto : Dodo


33

seputar kita

REKOMPAK Ramaikan Pameran ASEAN Working Group on Recovery Management

Penyelenggaraan Pengembangan Air Minum Harus Didukung Institusi Kuat Kontribusi Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyedia an Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum ke depan semakin berat dalam memobilisasi potensi kerjasama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan dunia usaha. Namun keberadaannya perlu didukung oleh institusi di tingkat ka bupaten/kota yang membidangi air minum. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Agoes Widjanarko, saat menjadi keynote speaker dalam Sarasehan Perkuatan Peran BPPSPAM dalam Rangka Penyusunan Renstra BPPSPAM 2015-2019, di Jakarta (27/8). “BPPSPAM sudah berbuat banyak, namun PDAM masih ber kutat dengan operasional dan pemeliharaan. Masih banyak yang belum berpikir ke arah corporate dengan menggandeng banyak dunia usaha dalam pengembangan pelayanannya,” tegas Agoes.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum turut berpartisipasi dalam pameran Pemulihan Pascabencana di Padang, 23 – 24 Agustus. Mereka memamerkan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) sebagai salah satu program rehabilitasi rekonstruksi pascabencana berbasis masyarakat. REKOMPAK menampilkan foto-foto proses dan hasil kegiatan penanganan pascagempa dan pascaerupsi Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta serta pascatsunami di Pangandaran Jawa Barat. Kota Padang, Sumatera Barat, terpilih menjadi tempat dilak sanakannya pameran tentang Pemulihan Pascabencana yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Agustus 2013. Pertemuan 1st ASEAN Working Group Recovery diketuai oleh Indonesia dan dihadiri oleh Myanmar sebagai Co-Chair ACDM Working Group on Recovery, Malaysia, Thailand, Vietnam serta Laos.

PU dan Bank Dunia Kembangkan TPA Regional Piyungan Pemanfaatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Regional Piyungan Yogyakarta seluas 13 Ha sudah mencapai 90 persen. Diperkirakan pengoperasiannya akan berakhir pada 2015 karena lahan yang ada tidak lagi mampu menampung sampah. Untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerjasama dengan Bank Dunia berencana mengembangkan TPAS dan fasilitas pendukungnya. Demikian diungkapkan Kepala Dinas PUP-ESDM DI Yogyakarta, Rani Sjamsinarsi, kepada para peserta Workshop Feasibility Study Solid Waste Improvement Project Regional Kartamantul, di Yogyakarta (27/8). Pengelolaan TPA Piyungan ditangani oleh Sekber Karta mantul yang merupakan gabungan dari pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dengan payung legalitas Penandatanganan Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan dengan SKB Bupati Bantul, Sleman dan Walikota Yogyakarta.

34

Rani menyambut baik selesainya Feasibility Study (FS) yang penyusunanya dibantu oleh Pemerintah Australia melalui AusAID. FS adalah salah satu dokumen pemenuhan Readiness Criteria yang harus dipenuhi untuk kegiatan Solid Waste Improvement Project.

Segenap Pimpinan dan Karyawan Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 H Mohon Maaf Lahir dan Batin

Segenap Pimpinan dan Karyawan Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

Selamat atas Penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum

Djoko Kirmanto

Buka 222 Ribu Sambungan Rumah

Recommend Documents