4/3/15
PERIZINAN BANK PERKREDITAN BPR RAKYAT (BPR)
Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Bagian Perizinan dan Likuidasi BPR
1
OUTLINE 1. Definisi, Dasar Hukum dan Bentuk Hukum BPR 2. Jumlah dan Lokasi 3. Kegiatan dan Larangan 4. Beberapa Ketentuan BPR : a. Kepemilikan b. Permodalan c. Kepengurusan d. Fit and Proper Test 5. Pendirian 6. Pengawasan 2
1
4/3/15
DEFINISI, DASAR HUKUM DAN BENTUK HUKUM BPR (UU No. 7 tahun 1992 & UU No. 10/ 1998) : Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Melayani usaha-usaha kecil & masyarakat di daerah pedesaan BENTUK HUKUM BPR : § Perseroan Terbatas (PT) § Perusahaan daerah (PD) § Koperasi 3
JUMLAH DAN LOKASI BPR Total per Agustus 2009 : 1,763 RBs
4
2
4/3/15
Overview Keberadaan BPR adalah sebagai alternatif untuk mengurangi adanya dualisme ekonomi keuangan di Indonesia. Dualisme keuangan ditunjukkan dengan adanya lembaga keuangan yang terorganisir dan lembaga keuangan yang tidak terorganisir. Lembaga keuangan yang terorganisir terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Sedangkan lembaga keuangan yang tidak terorganisir terdiri dari lembaga keuangan yang tidak berbentuk lembaga keuangan formal. BPR sebagai lembaga keuangan bank memiliki ketersediaan modal yang terbatas. BPR melayani sektor informal.
Sasaran BPR • BPR dibentuk untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh agar terhindar dari dana berbunga =nggi yang ditawarkan oleh para tengkulak dalam memenuhi kebutuhan sehari-‐ hari atau untuk modal usaha
6
3
4/3/15
Asas BPR BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki delapan ciri positif sebagai faktor pendukung dan tiga ciri negatif yang harus dihindari
Peranan BPR BPR berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Munculnya BPR menunjukkan bahwa selama ini kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan kelompok pengusaha ekonomi lemah belum mampu melakukan akses ke lembaga keuangan yang sudah ada. Oleh karena itu, BPR diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia kelompok berpendapatan rendah dan pengusaha ekonomi lemah.
KEGIATAN USAHA BPR
DOs: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan
Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasakan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. 8
4
4/3/15
KEGIATAN USAHA BPR
DON’Ts: Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai Melakukan kegiatan usaha dalam pedagang valuta asing (dengan izin BI) Melakukan penyertaan modal. Melakukan usaha perasuransian. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan pada huruf a. di atas. 9
PRODUK BPR TABUNGAN • Simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. • Inovasi-inovasi baru pada tabungan : tabungan haji, tabungan yang dikaitkan dengan asuransi dan sebagainya. DEPOSITO BERJANGKA • Simpanan pihak ketiga kepada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara pemilik deposito tersebut dengan bank yang bersangkutan KREDIT • Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan
10
5
4/3/15
KREDIT BPR KREDIT MODAL KERJA (KMK)
• Kredit yang diberikan untuk keperluan pembiayaan modal kerja dengan jangka waktu pada umumnya 1 (satu) tahun
KREDIT INVESTASI
• Kredit yang diberikan untuk keperluan pembiayaan barang modal seperti pembangunan gedung, instalasi, perkebunan dan sebagainya, dengan jangka waktu di atas 1 (satu) tahun
KREDIT KONSUMSI
• Kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi antara lain kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, KPR dan sebagainya dengan jangka waktu bervariasi 11
PENGHIMPUNAN DANA BPR DANA MASYARAKAT • Dana masyarakat merupakan sumber dana utama bagi suatu bank, mengingat dana masyarakat ini merupakan bagian terbesar dari keseluruhan sumber dana yang diperoleh bank. • Dana pihak ketiga BPR terdiri dari deposito berjangka dan tabungan. DANA BANK DAN BANK LAIN • Dana bank atau modal bank berasal dari para pemegang saham. • Fungsi modal adalah disamping untuk mengembangkan usaha juga dimaksudkan untuk menutup resiko yang mungkin terjadi. • Dana bank lain pada umumnya bersifat pelengkap dan dana tersebut digunakan antara lain untuk melancarkan likuiditas atau mengembangkan usaha. 12
6
4/3/15
PENYALURAN DANA BPR § Penyaluran dana kepada masyarakat disebut dengan pemberian kredit oleh Bank Konvensional atau pembiayaan oleh bank syariah (Bank berdasarkan prinsip Syariah). § Pengelolaan kredit harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal. § Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya dengan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. § Penyaluran dana tidak boleh terpusat pada peminjam tertentu (diatur dalam ketentuan BMPK). § Penyaluran dana antar bank dilakukan untuk berbagai tujuan guna membantu kegiatan bank satu sama lain. 13
KETENTUAN KELEMBAGAAN BPR Kepemilikan BPR SYARAT MENJADI PEMILIK BPR • Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) dan Daftar Kredit Macet (DKM) di bidang perbankan. • Dinilai memiliki integritas yang baik, antara lain : – Memiliki akhlak dan moral yang baik – Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku – Memiliki komitmen terhadap perkembangan bank yang sehat
• Memenuhi persyaratan administratif dan lulus wawancara (fit and proper test)
7
4/3/15
KETENTUAN KELEMBAGAAN BPR Permodalan BPR
§ Bank Umum dan BPR dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia § PERSYARATAN MODAL DISETOR BPR MODAL DISETOR MINIMUM
KETERANGAN
Rp5 miliar
BPR di DKI Jakarta
Rp2 miliar
BPR di ibukota propinsi di pulau Jawa dan dan di wilayah Kabupaten atau Kodya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Rp1 miliar
BPR di ibukota propinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan diluar wilayah sebagaimana tersebut di atas. BPR diwilayah lain di luar wilayah tersebut diatas.
Rp500 juta
15
Kepengurusan BPR 1. Direksi (anggota direksi minimal 2) 2. Dewan Komisaris (anggota dewan komisaris minimal 2)
8
4/3/15
KETENTUAN KELEMBAGAAN BPR Kepengurusan BPR SYARAT MENJADI PENGURUS BPR
• Tidak termasuk dalam DTL dan DKM di bidang perbankan • Memiliki kompetensi dan integritas • Wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan. • Paling sedikit 1 orang calon anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan pada saat pengajuan pendirian BPR setelah 31 Desember 2006 dan seluruh calon anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan pada saat pengajuan pendirian BPR setelah 31 Desember 2008. • Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. • Memenuhi persyaratan administratif yang dipersyaratkan dan lulus dalam fit and proper test.
KETENTUAN LAINNYA Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) • Penilaian fit and proper dilakukan Bank Indonesia terhadap: – Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan calon Pengurus BPR – PSP, Pengurus dan Pejabat Eksekutif (PE) BPR, apabila dari hasil pengawasan atau informasi yang diperoleh diketahui adanya indikasi penyimpangan dari praktik perbankan yang tidak sehat.
• Penilaian fit and proper terhadap PSP/calon PSP dilakukan untuk menilai persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sementara terhadap Pengurus/Calon Pengurus dan PE dilakukan untuk menilai persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. • Lulus à berhak tetap menjabat pada BPR, • Lulus Bersyarat à dapat tetap menjabat sepanjang memenuhi beberapa kewajiban seperti membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran serupa, memperbaiki faktor kompetensi dan menyelesaikan kredit macet. • Tidak Lulus à dilarang menjabat sebagai PSP, Pengurus atau PE pada BPR.
9
4/3/15
PENDIRIAN BPR Dasar Hukum Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 Tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat
BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia
BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, Pemda atau dua pihak/lebih sebagaimana tersebut diatas 19
TATACARA PENDIRIAN BPR ASPEK UTAMA PERSYARATAN PENDIRIAN BPR 1. Terpenuhinya persyaratan permodalan 2. Diterimanya Studi Kelayakan 3. Kelulusan Calon Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Fit and Proper Test
20
10
4/3/15
TATACARA PENDIRIAN BPR Persyaratan Modal No 1 2 3 4
Jumlah Modal Disetor Wilayah Rp. 5 Milyar Daerah Khusus Ibukota Jakarta Rp. 2 Milyar Ibukota Provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Rp. 1 Milyar Ibukota Propinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali diluar wilayah 1 dan 2 Rp. 500 juta Wilayah diluar wilayah 1,2 dan 3
BPR yang berbentuk hukum Koperasi, modal disetornya berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah (diatur UU No,25 Perkoperasian) Minimal 50% dari modal disetor wajib digunakan untuk modal kerja
21
TATACARA PENDIRIAN BPR SUMBER PERMODALAN DAN PERUBAHAN MODAL Sumber dana untuk kepemilikan BPR dilarang :
1. Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain(kecuali dari APBD)
2. Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang
22
11
4/3/15
TATACARA PENDIRIAN BPR Pemberian Izin dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
Persetujuan Prinsip Izin Usaha
Permohonan Persetujuan Prinsip a. b. c. d. e. f. g. h.
Rancangan akta pendirian badan hukum Data kepemilikan DaSar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris Rencana struktur organisasi dan jumlah personalia Analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR Rencana sistem dan prosedur kerja BukT setoran modal paling sedikit 30% dari modal disetor Surat pernyataan dari calon pemegang saham (jika berbentuk PT atau PD) atau calon anggota (jika berbentuk koperasi)
Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan paling lambat 60 hari sejak dokumen lengkap
23
TATACARA PENDIRIAN BPR Permohonan Izin Usaha a. Akta pendirian badan hukum yg telah disahkan oleh instansi yg berwenang a. Data kepemilikan b. DaSar susunan calon anggota Direksi dan dewan Komisaris c. Susunan organisasi dan sistem prosedur kerja (termasuk personalia) d. BukT pelunasan modal disetor e. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bahwa setoran modal Tdak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dan Tdak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang g. BukT kesiapan operasional
Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lambat 60 hari sejak dokumen lengkap
24
12
4/3/15
TATACARA PENDIRIAN BPR Pemberian Izin dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
Persetujuan Prinsip Izin Usaha
BukT kesiapan operasional, paling sedikit mencakup :
a. DaSar akTva tetap dan inventaris b. BukT penguasaan gedung berupa bukT kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor c. Foto gedung kantor dan tata letak ruangan d. Contoh formulir/warkat yang akan digunakan e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
25
TATACARA PENDIRIAN BPR Pemberian Izin dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
Persetujuan Prinsip Izin Usaha
PerTmbangan persetujuan/penolakan IU :
a. Kelengkapan dan kebenaran dokumen b. Penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan calon dewan Komisaris c. Kesiapan gedung kantor dan sarana penunjang operasional lainnya
26
13
4/3/15
TATACARA PENDIRIAN BPR PELAKSANAAN OPERASIONAL BPR Setelah mendapat izin usaha, BPR wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 hari sejak tanggal pemberian izin usaha
Kegiatan usaha wajib dilaporkan kepada BI paling lambat 10 hari sejak kegiatan usaha dimulai
Jika dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pemberian izin Usaha, BPR belum memulai kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan dinyatakan Tdak berlaku
BPR yang telah mendapatkan izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR” di depan nama BPR 27
TATACARA PENDIRIAN BPR PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
BPR dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi BPRS dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia
Ketentuan mengenai pemberian izin perubahan kegiatan usaha tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah
28
14
4/3/15
TATACARA PENDIRIAN BPR Manfaat yang diharapkan dengan penilaian kelayakan pendirian BPR a.l.
• • • •
Pendirian ijin pendirian BPR yang lebih selek=f sehingga dapat meminimalkan permasalahan likuidasi BPR Penyebaran BPR dapat lebih baik karena mengetahui kondisi-‐kondisi ekonomi dan non-‐ ekonomi dimana BPR dapat didirikan. Jumlah BPR yang berdiri dapat dikendalikan dengan baik sehingga diperoleh =ngkat persaingan yang lebih baik. Kemampuan berkembang secara sehat dan wajar akan semakin baik.
29
Lembaga Ser=fikasi BPR dan BPR Syariah 1. Menjamin kualitas sistem ser=fikasi 2. Menjamin pelaksanaan sistem ser=fikasi 3. Meningkatkan kualitas kemampuan dan profesionalisme SDM pengelolaan BPR dan BPRS.
15
4/3/15
Syarat BPR Menjadi BPRS 1. Memiliki visi dan misi untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM BPR dan BPRS sehingga mendukung terciptanya industri BPR dan BPRS yang sehat, kuat, dan efisien. 2. Memiliki organ yang minimal terdiri atas Dewan Ser=fikasi, komite kurikulum nasional, dan manajemen 3. Memiliki dan melaksanakan tugas atas dasar kompetensi dan komitmen untuk mengatur, menetapkan dan menyusun sistem ser=fikasi
Syarat BPR dan BPRS untuk Melakukan kegiatan jual beli Uang Kertas Asing atau TC
• Memiliki rasio KPMM sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Mencantumkan rencana melakukan kegiatan perdagangan Valuta Asing (PVA) dalam rencana bisnis atau rencana kerja dan laporan pelaksanaan rencana • Menyertakan rencana kesiapan operasional
16
4/3/15
Ketentuan Pembukaan Kantor Cabang • Membuka kantor di wilayah yang sama dengan kantor pusat dimana BPR tersebut berada • Pembukaan kantor cabang hanya seizin BI • Wilayah JABODETABEK satu wilayah yang sama • Tingkat kesehatan selama 12 bulan terakhir yang sehat • CAR minimun 10% di 3 bulan terakhir • Memiliki =ngkat teknologi yang memadai
PENGAWASAN BPR • Dilakukan oleh BI • Melalui dua cara : – Pengawasan On-Site – Pengawasan Off-Site (melalui laporan bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan)
34
17
4/3/15
Mengapa Bank Harus Diatur dan Diawasi
Penger=an Tingkat Kesehatan Bank : “Agar Bank dapat menjalankan fungsi-‐ fungsinya dengan baik” ~ Fungsi Intermediasi ~ Membantu kelancaran sistem pembayaran ~ Perantara kebijakan moneter 35
Prinsip Keha=-‐ha=an BPR • Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) • Pembukaan kantor cabang merger, konsolidasi, akuisisi • Pengelolaan kualitas ak=va produk=f • Agunan yang diambil alih (AYDA) • Selain itu juga BI membangun sistem informasi pengawasan (SIMWAS BPR)
18
4/3/15
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 1. Dihitung berdasarkan baki debet kredit. BMPK untuk penempatan dana antar bank (PDAB) pada BPR dihitung berdasarkan nominal PDAB 2. Dana kepada pihak =dak terkait dengan BPR max 20%, satu kelompok =dak terkait max 30% 3. Pihak terkait dengan BPR max 10% (wajib mendapat persetujuan direksi dan komisaris) 4. PDAB kepada BPR lain yang merupakan pihak =dak terkait ditetapkan maksimal 20% dari modal BPR.
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 5. Penyediaan dana dalam bentuk kredit penyedian dana oleh BPR dikategorikan sebagai pelampauan BMPK jika terjadi: a). Penurunan modal, b). Penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/ atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam, dan c). Adanya perubahan ketentuan. 6. BPR yang melakukan pelanggaran atau pelampauan BMPK wajib menyampaikan rencana =ndakan (ac=on plan) kepada BI dan dikenakan sanksi penilaian =ngkat kesehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
19
4/3/15
Aspek Pengaruh Kinerja BPR Pemilik Permodalan Lokasi dan wilayah operasional Strategi bisnis: fokus UMKM, suku bunga kompe==f, prosedur mudah, layanan cepat dan efisien, mampu menambah jaringan kantor BPR • Manajemen MSDM • Hubungan dengan Masyarakat • • • •
Lembaga Apex • APEX BPR adalah pengayom bagi BPR. • Lembaga APEX adalah kerjasama bank umum dengan BPR yang dalam hal ini bank umum berperan sebagai bank induk sedangkan BPR berperan sebagai anggota
20
4/3/15
Organisasi APEX terdiri dari =ga bagian utama 1. Bank umum sebagai APEX yang mempersiapkan infrastruktur pelaksanaan operasional APEX, 2. BPR sebagai anggota APEX, dan 3. Komite APEX yang beranggotakan perwaikal bank umum, dewan pengurus daerah perbarindo, dan dewan pengurus komisariat perbarindo
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Asset
Capital
Sensitivity
Management
CAMELS
Earning
Liquidity
42
21
4/3/15
Lanjutan
Bobot Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
No Faktor CAMELS
Bobot BPR
BU
1
Permodalan (Capital)
30%
25%
2
Kualitas Aktiva Produktif (Asset)
30%
30%
3
Kualitas Manajemen (Management)
20%
25%
4
Rentabilitas (Earning)
10%
10%
5
Likuiditas (Liquidity)
10%
10%
6
Sensitivitas 43
Lanjutan
Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan BPR PK 1 Bank Tergolong Sangat Baik dan Mampu Mengatasi Pengaruh Negatif Kondisi Perekonomian dan Industri
PK 2 Bank Tergolong Baik dan Mampu Mengatasi Pengaruh Negatif Kondisi Perekonomian dan Idustri Keuangan Namun Masih memiliki Kelamahan Minor yang dapat Segera Diatasi oleh Tindakan Rutin
PK 3 Bank Tergolong Cukup Baik Namun Terdapat Beberapa Kelemahan yang Dapat Menyebabkan Peringkat Kompositnya Memburuk Apabila Bank Tidak Segera Melakukan Tindakan Korektif
PK 4 Bank Tergolong Kurang Baik dan Sangat Sensitif terhadap Pengaruh Negatif Kondisi Perekonomian dan Industri Keuangan
PK 5 Bank Tergolong Tidak Baik dan Sangat Sensitif Terhadap Pengaruh Negatif Perekonomian serta mengalami kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan
Usahanya
44
22
4/3/15
~Hal-‐hal yang Mempengaruhi Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat
1
Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit
2
Pelanggaran Ketentuan Know Your Customer
3
Pelanggaran Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
45
Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Nilai kredit
Predikat
81 – 100 66 - < 81 51 - < 66 0 - < 51
SEHAT CUKUP SEHAT KURANG SEHAT TIDAK SEHAT
46
23
4/3/15
Kebijakan Bagi Bank-‐Bank yang Mengalami Kesulitan Mengganti Dewan Komisaris & atau Direksi
Menghapus Kredit/ Pembiayaan Yang Macet
Merger atau Konsolidasi
?
MenambahModal
Bank Dijual Kepada Pembeli yang Bersedia Mengambil alih Seluruh Kewajiban
Bank Menjual Sebagian Atau Seluruh Harta &/ Kewajiban Kepada Bank atau Pihak Lain
Menyerahkan Pengelolaan seluruh Atau Sebagian Kegiatan Bank pd Pihak Lain 47
PERBEDAAN BANK UMUM DAN BPR No
P E R B E D AA N
BANK UMUM
BANK PERKREDITAN RAKYAT
1.
Definisi
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Ps.1 angka 3)
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Ps.1 angka4)
2.
Tempat Kedudukan
Dimana saja dalam wilayah Indonesia
Di kecamatan di luar ibukota, kabupaten, kotamadya, propinsi atau ibukota negara.
3.
Modal Disetor
Rp 3 trilliun
a) Rp. 5 miliar untuk DKI Jakarta; b) Rp. 2 milyar untuk di ibukota propinsi di Pulau Jawa dan Bali dan di wilayah kabupaten atau kotamadya Botabek; c) Rp. 1 milyar untuk ibukota propinsi di luar Pulau Jawa dan Bali wilayah dan di wilayah Pulau Jawa dan Bali selain wilayah butir a) dan b) di atas; dan d) Rp 500 juta di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam butir a), b) dan c).
4.
Pemilikan
Boleh dimiliki WNA atau badan hukum asing
Harus dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia (Pasal 23)
5.
Bentuk Hukum
Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Daerah (PD) & bentuk lainnya
Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas & bentuk lainnya jo Pasal 58
6.
Bentuk Penghimpunan Dana
Giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito (Ps.6 huruf a) Mencipta uang giral
Tabungan, deposito berjangka (Pasal 13 huruf a) (bukan pencipta uang giral)
7.
Kegiatan Valuta Asing
Boleh (Ps. 7 huruf a)
Tidak boleh
8.
Penyertaan
Boleh (Ps. 7 huruf b)
Tidak boleh
9.
Kliring
Peserta Kliring
Tidak ikut Kliring
48
24
