KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR : KEP / 422 /XII/ KA /OT.01/ 2015 /BNN TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2015 – 2019
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,
Menimbang
: a.
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2015 – 2019;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Road
Map
Reformasi
Birokrasi
Badan Narkotika
Nasional Tahun 2015 – 2019; c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Road
Map
Reformasi
Birokrasi
Badan Narkotika
Nasional Tahun 2015 – 2019; Mengingat . . .
-2-
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
Nasional
2005-2025
(Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 5.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan;
8.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjamin Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi; 9. Peraturan . . .
-3-
9.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; dan 11. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2015 – 2019.
KESATU
: Menetapkan dan mengesahkan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
KEDUA
: Road Map Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2015 – 2019 merupakan acuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun 2015 2019 yang meliputi beberapa program, yaitu : 1. Program Manajemen Perubahan; 2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi; 4. Program Penataan Tata Laksana; 5. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; 6. Program Penguatan Akuntabilitas; 7. Program Penguatan Pengawasan; 8. Program Pelayanan Publik; dan 9. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. KETIGA . . .
-4-
KETIGA
: Road Map Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2015 – 2019 dapat diubah sesuai dengan perkembangan organisasi.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22
Desember
2015
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, ttd Drs. BUDI WASESO Paraf : 1. Kasubbag Tatalaksana : . . . 2. Kabag Ortala
: ...
3. Karo Kepeg & Org
: Vide Draft
4. Dir Hukum
: Vide Draft
5. Kabag TU
: Vide Draft
6. Karo Umum
: Vide Draft
7. Sestama
: Vide Draft
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 – 2019
Jakarta, 22 Desember 2015 BADAN NARKOTIKA NASIONAL TA. 2015
BNN
BNN
BNN
BNN
BNN
BNN
BNN
BNN BNN
BNN
BNN
BNN BNN BNN
BNN BNN
BNN
BNN
BNN
BNN BNN
BNN
BNN
BNN BNN BNN
BNN
BNN BNN
BNN
BNN
BNN BNN
BNN
BNN
BNN
BNN BNN
BNN BNN BNN
BNN
BNN BNN
i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Narkotika Nasional telah berlangsung selama 5 (lima) tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Badan Narkotika Nasional telah melaksanakan beberapa tahap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terus berjalan diikuti dengan perbaikan pelaksanaan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan langkah-langkah strategis untuk membangun seluruh sumber daya di Badan Narkotika Nasional agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Narkotika Nasional masih memerlukan banyak perbaikan untuk sampai kepada tujuan utama Reformasi Birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara. Reformasi Birokrasi dapat dicapai dengan keterlibatan dari seluruh Sumber Daya Manusia di Badan Narkotika Nasional. Keterlibatan yang dimaksud adalah keterlibatan secara penuh dari mulai tahap awal penetapan Konsep Reformasi Birokrasi hingga pada proses pelaksanaannya. Sejalan dengan perkembangan organisasi Badan Narkotika Nasional, telah terbentuk 33 (tiga puluh tiga) Badan Narkotika Nasional Provinsi dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, maka diperlukan pemahaman dari seluruh lapisan Sumber Daya Manusia untuk memiliki kesadaran secara penuh dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Narkotika Nasional menunjukkan perlunya banyak perbaikan dalam pelaksanaan 8 ( delapan) area perubahan, yang meliputi Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-Undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, serta Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set). Badan . . .
ii
Badan
Narkotika
Nasional
menetapkan
9
(Sembilan)
program untuk
diagendakan dalam tahap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu Program Manajemen Perubahan, Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Program Penguatan Pengawasan, Program Penataan dan Penguatan Organisasi, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Penataan Tata Laksana, Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Program-program tersebut akan tertuang dalam Road Map Badan Narkotika Nasional pada periode 2015 – 2019 dengan menerapkan sasaran, strategi dan kebijakan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga strategi dan program-program tersebut dapat berjalan secara terarah, sistematis, terintegrasi, termonitor, dan terukur dengan baik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebagai upaya mempercepat pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi, pada langkah awal Road Map 2015 – 2019 , BNN menetapkan Program Percepatan (Quick Wins) tahun 2015, yaitu: 1.
Rehabilitasi 100.000 penyalah guna dan pecandu narkoba;
2.
Peningkatan hasil pengungkapan jaringan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebesar 20% dari TPA (Tindak Pidana Asal);
3.
Terselenggaranya sistem pelaporan keuangan berbasis Akrual;
4.
Legalitas Standar Operasional Prosedur di Lingkungan BNN;
5.
Peningkatan jumlah tempat layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika;
6.
Penambahan ruang lingkup MDMA pada ISO 17025 di Balai Laboratorium Narkoba BNN;
7.
Pengembangan organisasi BNN di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 29 Kabupaten/Kota;
8.
Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Kepegawaian; dan
9.
Peningkatan persentase kerja sama nasional (masyarakat, instansi terkait dan swasta) dan internasional di bidang P4GN sebesar 50 %.
Pada . . .
iii
Pada Bidang Manajemen Perubahan, BNN telah melaksanakan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi beserta rencana kerjanya. Selain itu BNN telah menerapkan nilai-nilai organisasi yang akan menjadi dasar dalam mengembangkan budaya kerja dengan menerapkan nilai-nilai organisasi : 1.
Servis ;
2.
Integritas;
3.
Profesional. Penerapan nilai-nilai organisasi dengan baik dalam pelaksanaan budaya kerja,
diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia, proses dan hasil kerja yang berkualitas. Program penataan peraturan perundang-undangan, BNN telah melakukan penataan dan revisi terhadap beberapa Peraturan Kepala yang tidak harmonis dan tidak sinkron. Disamping itu BNN juga telah menerapkan persyaratan terhadap sebagian penerbitan Peraturan Kepala sebagai upaya pengendalian dalam penyusunan Peraturan Kepala. Program penataan dan penguatan organisasi, BNN telah melakukan evaluasi serta penataan terhadap sebagian tugas dan fungsi unit-unit kerjanya dan penambahan pembentukan instansi vertikal di lingkungan BNN. Hal ini diupayakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi masingmasing unit kerja dan menghindari duplikasinya tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Pada program tata laksana, dilaksanakan perbaikan dalam hal penyusunan Standar Operasional Prosedur dari masing-masing satuan kerja atas sebagian besar sistem kerjanya. Selain itu, BNN telah mulai melakukan pengembangan e-government yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayananan internal maupun eksternal sebagai contoh diberlakukannya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Finger Print dan E-Letter. Penataan sistem manajemen SDM difokuskan pada perencanaan kebutuhan pegawai agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan proses pengadaan yang transparan, objektif dan akuntabel dengan pendaftaran secara online dan tes menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test), serta BNN telah memiliki dokumen mengenai pelaksanaan evaluasi jabatan yang akan memberikan gambaran mengenai faktor jabatan, peta jabatan dan kelas jabatan. Pada . . .
iv
Pada program penguatan akuntabilitas, pimpinan telah memberikan perhatian terhadap penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis, penetapan kinerja serta pencapaiannya. Disamping itu BNN juga telah menyusun dokumen pedoman akuntabilitas kinerja yaitu Rencana Strategis 20152019 dan Rencana Kerja Tahunan BNN. Program pengawasan di lingkungan BNN terus menerus ditingkatkan guna tercapainya kinerja dan akuntabilitas yang transparan dengan nilai baik. Penyusunan RKAKL BNN telah menggunakan sistem pengawasan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), pencanangan wilayah bebas korupsi, evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan kinerja oleh auditor, pelaporan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara). Pada program pelayanan publik, BNN telah memiliki kebijakan tentang standar pelayanan yang diterapkan dan melakukan reviu atas standar pelayanan tersebut agar dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan sesuai perkembangan zaman. Sejalan dengan hal tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka BNN menciptakan inovasi pelayanan yang bermanfaat bagi penerima layanan, seperti sistem pengaduan masyarakat ke Call Center, IPWL, sistem pelayanan pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba 24 jam, website Indonesia Bergegas dan lain-lain. Monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
merupakan
program yang
harus
dilaksanakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai tolak ukur atas keberhasilan Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan di Badan Narkotika Nasional. Memperhatikan beberapa poin di atas maka Road Map BNN 2015 – 2019 difokuskan untuk meningkatkan dan memperbaiki hasil yang telah dicapai pada periode Road Map sebelumnya.
v
DAFTAR ISI Ringkasan Eksekutif
i
Daftar Isi
v
BAB I
PENDAHULUAN
1
A
Latar Belakang
1
B
Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional
3
C
Visi, Misi Dan Tujuan Badan Narkotika Nasional
7
D
Nilai-Nilai Organisasi Badan Narkotika Nasional
7
BAB II
KONDISI, PERMASALAHAN, PENCAPAIAN
9
A
Program Manajemen Perubahan
9
B
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
12
C
Program Penataan dan Penguatan Organisasi
13
D
Program Penataan Tatalaksana
16
E
Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
18
F
Program Akuntabilitas
20
G
Program Pengawasan
20
H
Program Pelayanan Publik
21
I
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
28
vi
BAB III
ARAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
43
A
Arah Kebijakan Pemerintah Kabinet Kerja 2015 - 2019
43
B
Sasaran Reformasi Birokrasi
44
BAB IV
PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, WAKTU PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB
49
A
Program Penataan Manajemen Perubahan
49
B
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
55
C
Program Penataan dan Penguatan Organisasi
58
D
Program Penataan Tatalaksana
59
E
Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
65
F
Program Akuntabilitas
76
G
Program Pengawasan
79
H
Program Pelayanan Publik
90
I
Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
96
BAB V
QUICK WINS
98
BAB VI
PENUTUP
102
1
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diseluruh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Grand Design Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010 – 2025 agar reformasi birokrasi di Kementerian / Lembaga / Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat
berjalan
secara
efektif,
efisien,
terukur,
konsisten,
terintegrasi,
melembaga, dan berkelanjutan. Kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi visi pembangunan nasional, arah kebijakan reformasi birokrasi, visi, misi, tujuan, dan sasaran reformasi birokrasi. Bentuk perwujudan dari Grand Design Reformasi Birokrasi adalah Road Map yang dibuat setiap lima tahun sekali. Road Map dapat diartikan sebagai rencana kerja secara rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Road Map tahap I yaitu tahun 2010-2014 telah selesai. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ke tahap berikutnya yaitu tahap II tahun 2015- 2019 diperlukan penyusunan Road Map tahap kedua yang merupakan penguatan terhadap Road Map tahap sebelumnya, yaitu implementasi hasil yang telah dicapai sebelumnya dan perbaikan apa saja yang belum tercapai dan peningkatan untuk ke tahap selanjutnya. Penyusunan Road Map harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Secara garis besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 menetapkan
tahapan
pembangunan
yang
meliputi
periode
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I (2005-2009), periode RPJMN II (2010-2014), periode RPJMN III (2015-2019), dan periode RPJMN IV (2020-2024) . . .
2
(2020-2024). Sasaran lima tahunan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi ini mengacu pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005-2025. 1.
Sasaran lima tahun pertama (2010-2014) Sasaran reformasi birokrasi pada lima tahun pertama difokuskan pada penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
2.
Sasaran lima tahun kedua (2015-2019) Selain implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, pada lima tahun kedua juga dilanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah pada lima tahun pertama.
3.
Sasaran lima tahun ketiga (2020-2024) Pada periode lima tahun ketiga, reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua. RPJMN II (2015-2019) menyusun strategi pembangunan melalui melalui
tiga dimensi pembangunan, yaitu: 1.
Dimensi Pembangunan Manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter;
2.
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
3.
Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi: antar kelompok pendapatan, antar wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur. Dimensi- dimensi tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan 4 hal
penting yang mendukungnya, yaitu : 1. Kepastian. . .
3
1.
Kepastian dan penegakan hukum;
2.
Keamanan dan ketertiban;
3.
Politik dan demokrasi; serta
4.
Tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan baik. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa reformasi birokrasi
memegang peranan penting untuk mewujudkan pembangunan nasional. Penjabaran pelaksanaan Road Map periode 2015 - 2019 merupakan penguatan dari tahap sebelumnya dapat dilaksanakan melalui hal-hal sebagai berikut : 1.
Memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat area perubahan yang sudah mencapai kemajuan, sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan;
2.
Melanjutkan upaya-upaya perubahan yang positif terhadap seluruh aspek dalam area perubahan;
3.
Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya;
4.
Memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada tahap penguatan ini bertujuan sebagai langkah-langkah untuk
mencapai tujuan yaitu pemerintahan yang berbasis kinerja yang pada akhirnya pada tahap akhir 2025 mencapai tujuan terselenggaranya pemerintahan yang dinamis. Untuk mewujudkan hal tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi sebagai berikut :
B.
1.
Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2.
Birokrasi yang efektif dan efisien
3.
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Tugas . . .
4
1.
Tugas : a)
Menyusun
dan
melaksanakan
kebijakan
nasional
mengenai
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b)
Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c)
Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d)
Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
e)
Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f)
Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
g)
Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
h)
Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
i)
Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
j)
Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan
melaksanakan
kebijakan
nasional
mengenai
pencegahan
dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 2. Fungsi . . .
5
2.
Fungsi : a)
Penyusunan
dan
perumusan
kebijakan
nasional
di
bidang
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. b)
Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
c)
Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
d)
Penyusunan
dan
perumusan
kebijakan
teknis
pencegahan,
pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN. e)
Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan,
pemberdayaan
masyarakat,
pemberantasan,
rehabilitasi, hukum dan kerjasama. f)
Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
g)
Pengoordinasian
instansi
pemerintah
terkait
dan
komponen
masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. h)
Penyelenggaraan
pembinaan
dan
pelayanan
administrasi
di
lingkungan BNN. i)
Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
j)
Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
k)
Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
l)
Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam . . .
6
dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah. m)
Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
n)
Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas
terapeutik
atau
metode
lain
yang
telah
teruji
keberhasilannya. o)
Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
p)
Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
q)
Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
r)
Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
s)
Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
t)
Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
u)
Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
v). Pengembangan . . .
7
v)
Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
w)
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
C.
Visi , Misi dan Tujuan Badan Narkotika Nasional 1.
Visi Mewujudkan
masyarakat
Indonesia
yang
sehat,
bebas
dari
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
2.
Misi Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
3.
Tujuan Sebagai penjabaran visi dan misi tersebut di atas, Badan Narkotika Nasional menetapkan tujuan dalam periode waktu 2015-2019 sebagai berikut : “
Peningkatan
penanganan
pencegahan
dan
pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. “
D.
Nilai-Nilai Organisasi Badan Narkotika Nasional Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional menerapkan
nilai-nilai
organisasi
yang
akan
menjadi
dasar
dalam
mengembangkan budaya kerja. Nilai-nilai tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Nilai-Nilai Organisasi dalam Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, nilai-nilai organisasi yang disingkat SIP tersebut adalah : 1. Servis . . .
8
1.
Servis;
2.
Integritas;
3.
Profesional Nilai-nilai organisasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menetapkan
program-program jangka panjang pengembangan budaya kerja Badan Narkotika Nasional.
BAB II . . .
9
BAB II KONDISI, PERMASALAHAN DAN PENCAPAIAN
A.
Program Manajemen Perubahan Pada program manajemen perubahan , pelaksanaan reformasi birokrasi BNN dapat dinilai dari 4 poin yaitu : 1.
Tim Reformasi Birokrasi Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dalam bentuk Surat Perintah serta Keputusan Kepala. Masing-masing tim tersebut dibagi untuk melaksanakan tugasnya di masing-masing area perubahan. Surat Perintah serta Keputusan Kepala tersebut terdiri dari : a)
Keputusan Kepala BNN Nomor : Kep/148/IV/2013/BNN tanggal 26 April 2013 tentang Revisi Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan BNN;
b)
Keputusan Kepala BNN Nomor : Kep/146/IV/2013/BNN tanggal 26 April 2013 tentang Revisi Keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;
c)
Keputusan Kepala BNN Nomor : Kep/147/IV/2013/BNN tanggal 26 April 2013 tentang Revisi Keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi ;
d)
Surat Perintah No : Sprin/1022/V/2013/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi di lingkungan BNN;
e)
Surat Perintah No : Sprin/1023/V/2013/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Penataan Tata Laksana di lingkungan BNN;
f)
Surat Perintah No : Sprin/1024/V/2014/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di lingkungan BNN;
g. Surat . . .
10
g)
Surat Perintah No : Sprin/1025/V/2014/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Penataan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan BNN;
h)
Surat Perintah No : Sprin/1026/V/2014/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan BNN;
i)
Surat Perintah No : Sprin/1027/V/2014/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Penguatan Pengawasan di lingkungan BNN;
j)
Surat Perintah No : Sprin/1028/V/2014/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan BNN;
k)
Surat Perintah No : Sprin/1029/V/2014/BNN tanggal 29 Mei 2013 tentang Tim Pokja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Reformasi Birokrasi di lingkungan BNN; Administratif pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNN telah diawali
dengan baik. Pencanangan Reformasi Birokrasi di 8 area perubahan, dimulai dengan pembentukan kepanitian tim kelompok kerja (pokja) sebagaimana tersebut di atas untuk memberikan pembagian kerja yang jelas. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BNN dirasa belum menyentuh ke seluruh pegawai sehingga perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan
untuk
mensosialisasikan
dan
melaksanakan
Reformasi Birokrasi tersebut. Upaya memberikan pemahaman dan kesadaran bagi pegawai agar memiliki kemauan dan kemampuan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus terus dilaksanakan mulai dari pimpinan tertinggi hingga seluruh pegawai. Selain itu Tim Reformasi Birokrasi harus memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk memberikan pemahaman pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada pegawai. 2.
Road Map Reformasi Birokrasi BNN telah membuat Road Map dalam mendukung Reformasi Birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area perubahan serta Quick Win yang . . .
11
yang melibatkan seluruh unit organisasi tetapi hanya sebagian kecil saja anggota organisasi yang telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map. Sehingga masih terdapat pegawai yang belum memahami arti dan agenda dari Reformasi Birokrasi. 3.
Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah dibentuk dan disosialisasikan ke satuan kerja di lingkungan BNN tetapi belum secara keseluruhan disosialisasikan ke seluruh subsatker, sehingga hanya sebagian subsatker yang mendapat info tentang PMPRB. BNN membentuk tim asesor lapis pertama dan lapis kedua yang berasal dari pejabat struktural. Masing-masing tim dipimpin oleh koordinator asesor yang mempunyai tugas sebagai asesor dalam pelaksanaan PMPRB di Lingkungan BNN, namun pada kenyataannya tugas yang seharusnya dilaksanakan tim asesor tersebut dilakukan oleh pegawai lain yang tidak ditunjuk sebagai asesor PMPRB. Mengingat pentingnya tugas tersebut, maka diperlukan langkah perbaikan dalam pelaksanaan tugas sebagai tim asesor. Koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi, tidak semua koordinator asesor mencapai konsensus (tidak seluruh kriteria dibahas), sehingga rencana aksi belum dapat dilaksanakan.
4.
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Salah satu program pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja, yang pelaksanaanya harus didukung dari jajaran pimpinan tertinggi yang berperan secara aktif dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut BNN telah membuktikan keterlibatan secara penuh dari pimpinan tertinggi dengan adanya Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Nilai-Nilai Organisasi dalam Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang disingkat SIP, yaitu: a) Servis . . .
12
a) Servis; b) Integritas; c) Profesional. Keterlibatan jajaran pimpinan tertinggi tersebut harus didukung pula dengan pemahaman dari pegawai akan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Media yang dijadikan sarana komunikasi atau penyampaian informasi kepada pegawai yang mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan melalui media rolling text dan standing banner. Namun cakupannya belum menjangkau pemangku kepentingan terkait serta belum dilaksanakan secara berkala. BNN telah melakukan kegiatan Perubahan Mind Set dan Culture Set yang diikuti oleh pegawai BNN. Hal ini diharapkan setidaknya memberikan gambaran dan ajakan untuk memahami dan memulai perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan pola pikir dan budaya kerja memerlukan role model yang dijadikan panutan pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Role model yang disebut juga sebagai agent of change
telah dipilih
sebanyak 150 orang yang tergabung dalam tim agent of change di lingkungan Badan Narkotika Nasional berdasarkan surat perintah nomor Sprin/2433/IX/KA/KP.03.01/2014/BNN. B.
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.
Harmonisasi BNN secara berkala melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap Peraturan Kepala yang tidak harmonis/sinkron, berupa revisi atas Peraturan Kepala yang tidak harmonis / tidak sinkron tersebut. Hal ini dilaksanakan agar dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan Peraturan Kepala yang dikeluarkan oleh BNN untuk meningkatkan kualitas Peraturan Kepala tersebut.
Rancangan . . .
13
Rancangan Peraturan yang berhasil diundangkan mencapai 260% (dua ratus enam puluh persen) atau berhasil melampaui target kinerja 5 (lima) rancangan menjadi 13 (tiga belas) rancangan. Pertumbuhan capaian yang melampaui target tersebut karena adanya beberapa kebijakan antar kementerian dan lembaga sesuai perkembangan paradigma P4GN. Sosialisasi pembinaan Hukum dibidang P4GN adalah kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman bagi penegak hukum dan petugas yang terkait P4GN, antara lain Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, dan Badan Narkotika Nasional. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan sosialisasi pembinaan Hukum terhadap petugas penegak hukum sebanyak 600 (enam ratus) orang. Bidang Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum telah berhasil menyusun buku yang berisi himpunan peraturan perundang-undangan. Saat ini, BNN telah merevisi beberapa Peraturan Kepala dalam rangka harmonisasi Peraturan Kepala yang berlaku. 2.
Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Untuk melakukan pengendalian dalam penyusunan Peraturan Kepala,
BNN
mengimplemetasikan
akademis/kajian/policy
paper,
dan
rapat
paraf
koordinasi,
koordinasi
agar
naskah proses
penyusunan Peraturan Kepala dapat berjalan lebih teratur dan terkendali. Sistem pengendalian dalam penyusunan Peraturan Kepala tersebut dilakukan evaluasi walaupun tidak secara berkala. Namun dalam pelaksanaanya masih ada beberapa penyusunan peraturan yang tidak melalui proses tersebut sehingga masih diperlukan suatu bentuk sistem pengendalian yang lebih ketat. C.
Program Penataan dan Penguatan Organisasi Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan efesiensi organisasi secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing masing . . .
14
masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Hal tersebut dimulai dari tahap evaluasi kemudian ditindak lanjuti dengan tahap penataan organisasi. Kegiatan evaluasi yang sudah dilakukan oleh BNN adalah melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi, ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi. Disamping evaluasi tersebut, BNN pun melakukan evaluasi pada sebagian unit kerjanya dalam hal mengukur jenjang organisasi, menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi, analisis terhadap satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok dan kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan. Hasil evaluasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Kepala yang terdiri dari Peraturan Kepala BNN No 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi BNN, Peraturan Kepala BNN No 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi BNN, Peraturan Kepala BNN No 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Narkoba BNN, Peraturan Kepala BNN No 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN, Peraturan Kepala BNN No 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi BNN. Dalam rangka penataan organisasi diperlukan penataan struktur organisasi agar terdapat kesesuaian dengan peraturan perundang – undangan. Penataan yang dilakukan oleh BNN untuk menata organisasi agar lebih efektif dan efisien. Peraturan Kepala No 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN mengubah Direktorat Alami dan Sintetis menjadi Direktorat Narkotika, kemudian dimunculkan Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu untuk penajaman tugas dan fungsi dari masing-masing satuan kerja/unit kerja maka terdapat perubahan nomenklatur di Deputi Pencegahan, Deputi Dayamas, Biro Keuangan, Biro Umum dan Biro Perencanaan. Untuk BNN Propinsi, BNN Kabupaten/Kota direncanakan BNN untuk menerbitkan Peraturan Kepala yang baru di 2015 yaitu yang mengatur mengenai keberadaan bidang Rehabilitasi d BNNP, penggabungan bidang pencegahan . . .
15
pencegahan dan dayamas menjadi satu bidang, serta tugas penyidikan dan penyelidikan dimiliki bidang pemberantasan hingga BNN Kabupaten/Kota. Selain melakukan penataan dan penguatan organisasi internal, BNN melakukan penataan dan penguatan organisasi eksternal yaitu mengadakan kerjasama dengan instansi lain seperti menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala BNN RI Nomor : 01/PB/MA/III/20S14, 03 Tahun 2014, 11 Tahun 2014,
03
Tahun
2014,
Per-005/A/JA/03/2014,
1
Tahun
2014,
Perber/01/III/2014/BNN tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Telegram KAPOLRI Nomor : STR/701/VIII/2014 tentang Tindak Lanjut Peraturan Bersama. Peraturan Kepala Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Hingga saat ini dalam upaya penguatan organisasi di bidang rehabilitasi, BNN telah mendirikan satu Balai Besar Rehabilitasi BNN yang berpusat di Lido Sukabumi, 1 Loka Rehabilitasi di Batam, 1 Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar dan 1 Balai Rehabilitasi Tanah Merah di Samarinda. Evaluasi terhadap organisasi ini diupayakan agar BNN dapat adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis yang sejalan waktu akan mengalami perkembangan. Dari beberapa kegiatan evaluasi yang dilakukan BNN, permasalahan yang ada adalah belum meratanya evaluasi tersebut dilakukan kepada seluruh unit organisasi, hingga saat ini masih sebagian besar saja unit organisasi yang telah dievaluasi. Program penguatan organisasi BNN dilakukan juga melalui proses vertikalisasi. Saat ini BNN telah memiliki 33 ( tiga puluh tiga) BNN Provinsi dan 129 (seratus dua puluh sembilan) BNN Kabupaten/Kota. BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota yang telah vertikal terus diusahakan untuk dibenahi agar dapat menyesuaikan . . .
16
menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan yang ada. Pada proses vertikalisasi selanjutnya, BNN mengusulkan pembentukan 70 (tujuh puluh) BNN Kabupaten/Kota. D.
Program Penataan Tatalaksana Program penataan tata laksana bertujuan agar sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance. Sebagian besar unit organisasi di BNN telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan prosedur kerjanya. Dari hasil inventarisasi BNN telah memiliki sekitar 291 (dua ratus sembilan puluh satu) Judul SOP. SOP yang ada di lingkungan BNN harus disesuaikan dengan standar penyusunan SOP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. Dokumen SOP BNN saat ini belum didokumentasikan menjadi sebuah dokumen SOP BNN yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala, hal ini dikarenakan belum tersusunnya dengan baik pendokumentasian SOP di masing-masing unit kerja. Pelaksanaan SOP di BNN dinilai masih kurang implementasinya karena tidak semua pegawai memahami mengenai penerapan SOP tersebut dalam pelaksanaan tugasnya. Apalagi dengan keberadaan BNNP dan BNN Kabupaten/Kota maka diharapkan BNN memiliki SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas BNNP dan BNN Kabupaten/Kota di lapangan terutama SOP yang berhubungan dengan kegiatan P4GN. Untuk mendukung prosedur kerja yang berjalan efektif dan efisien maka diperlukan pembenahan dalam inventarisasi kebutuhan SOP yang dinilai sangat penting oleh masing-masing unit kerja untuk segera dibuatkan SOP nya. SOP bersifat dinamis dan fleksibel oleh karena itu kegiatan evaluasi terhadap SOP harus dilaksanakan oleh masing-masing unit organisasi pengguna . . .
17
pengguna SOP tersebut. Hingga saat ini BNN belum melakukan evaluasi terhadap SOP untuk menilai tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Perubahan dalam progam tata laksana juga mencakup pelaksanaan egovernment. Pelaksanaan e-government bertujuan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada internal organisasi maupun eksternal organisasi. Untuk pelayanan internal organisasi, BNN telah memiliki Sistem Manajemen Informasi Pegawai, aplikasi Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang rencana aksi, monitoring dan evaluasi anggaran (monevgar) BNN dari Biro Perencanaan BNN. Untuk pelayanan e-government kepada eksternal organisasi melalui website yang memberikan pelayanan pemberian informasi, sistem pengaduan serta lelang. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan website, laporan / pengaduan masyarakat dan konsep Peraturan Kepala BNN tentang Unit Lelang Pengadaan. Selain aplikasi di atas, BNN telah mampu melaksanakan kewajiban pelaporan secara online kepada beberapa Badan/Kementerian yang mengeluarkan aplikasi sistem pelaporan, seperti aplikasi
SPP, (Sistem
Laporan Bendahara Instansi (Silabi), Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, aplikasi Monitoring dan Evaluasi Bappenas, Aplikasi Renja dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Aplikasi e-formasi ASN dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan adanya e-government, akan memberikan jalan semakin terbukanya informasi ke publik. Hal ini didukung dengan adanya beberapa Peraturan Kepala dan Keputusan Kepala mengenai Pelayanan Informasi Publik BNN, yaitu : 1.
Peraturan Kepala BNN No 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BNN;
2.
Keputusan Kepala BNN No KEP/347/VII/2012/BNN tanggal 20 Juli 2012 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi BNN; 3. Keputusan . . .
18
3.
Keputusan Kepala BNN No KEP/221/III/2014/BNN tanggal 27 Maret 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BNN. Website BNN adalah salah satu upaya BNN untuk memberikan informasi
kepada masyarakat. Melalui website BNN dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan keterbukaan informasi melalui pengaduan dari masyarakat disamping melalui Call Center. E.
Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Manajemen SDM menjadi salah satu fokus dalam area perubahan hal ini karena SDM sebagai penggerak berjalannya Pemerintahan. Oleh karena itu dibutuhkan SDM yang berintegritas, netral, kompeten, berkinerja tinggi dan profesional. Penataan Sistem Manajemen SDM dimulai terdiri dari : 1.
Perencanaan kebutuhan pegawai di BNN telah melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan. Saat ini BNN telah melaksanakan program dari Kementerian PAN & RB mengenai penggunaan sistem e-formasi yang berisi tentang sistem perencanaan dan pengadaan. Hal ini untuk memperhitungkan kebutuhan pegawai dan rencana pendistribusian pegawai tersebut di seluruh unit organisasi. Perhitungan kebutuhan tersebut juga membuat dokumen mengenai proyeksi kebutuhan pegawai hingga 5 (lima) tahun kedepan dan perhitungan mengenai formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi yang dapat dilihat dalam Daftar Susunan Pegawai BNN.
2.
Proses penerimaan pegawai yang telah dilakukan BNN melalui proses Computer Assisted Test (CAT), pengumuman secara terbuka melalui website, spanduk dan pendaftaran dilakukan secara online untuk memberi kemudahan kepada calon pelamar. Persyaratan disampaikan secara jelas tidak diskriminatif sehingga memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mendaftar dan dapat menghindari KKN. 3. Pengembangan. . .
19
3.
Pengembangan pegawai merupakan tanggung jawab dari instansi, BNN telah berupaya melakukan pengembangan pegawai berdasarkan kompetensi
walaupun
belum
mencakup
pegawai
BNN
secara
keseluruhan. BNN memiliki dokumen mengenai Standar Kompetensi Jabatan yang telah diformalkan. Namun pelaksanaan pengembangan pegawai seperti melalui assessment pegawai dan rencana kebutuhan pengembangan
pegawai
beserta
kebutuhan
anggaran
untuk
pelaksanaan pengembangan pegawai baru dilakukan untuk sebagian kecil pegawai, belum mencakup seluruh pegawai. Salah satunya penyebabnya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki BNN. Untuk saat ini diklat berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan BNN adalah diklat teknis dan diklat prajabatan. Untuk monitoring dan evaluasi, BNN telah memiliki rekapitulasi pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan walaupun tidak dilakukan montoring dan evaluasi secara berkala. 4.
Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, hingga saat ini telah beberapa posisi eselon I dan eselon II diisi melalui proses promosi secara terbuka, kompetitif, objektif dengan bantuan lembaga yang independen dengan memberikan informasi secara terbuka setiap tahap pelaksanaan seleksinya. Untuk rencana kedepannya BNN berencana memiliki Assessment Center sendiri. Saat ini yang menjadi permasalahan belum terbentuknya Assessment Center adalah keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana yang dibutuhkan.
5.
Penetapan kinerja individu telah dilaksanakan oleh hampir seluruh pegawai BNN. Penentapan Kinerja penting untuk melihat kinerja masingmasing individu dalam menunjang kinerja organisasi.
6.
Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai telah diterapkan BNN dengan mengeluarkan Peraturan Kepala BNN No 6 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai BNN. Aturan tersebut telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi dan telah dilakukan . . .
20
dilakukan
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaannya.
Permasalahan lain yang ada hingga saat ini adalah belum meratanya penerapan aturan finger print ke seluruh BNN Kabupaten/Kota, karena belum
meratanya
kepemilikan
alat
finger
print
untuk
BNN
Kabupaten/Kota. 7.
Sistem Informasi Manajemen Pegawai (Simpeg) telah dimiliki BNN, dan dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui operator Simpeg yang berada di seluruh satker. Tetapi layanan Simpeg ini belum terintegrasi mencakup seluruh kebutuhan pegawai, sehingga memerlukan banyak pembenahan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kapasitas server dan anggaran yang ada.
F.
Program Akuntabilitas BNN menyadari untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, harus ada keterlibatan secara langsung dari pimpinan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program akuntabilitas, seluruh pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Lakip, Renstra, Penetapan Kinerja dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Permasalahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di BNN belum memiliki Sistem Pengukuran Kinerja yang dirancang berbasis elektronik sehingga belum bisa di akses oleh seluruh pegawai BNN. Selain itu pemutakhiran data kinerja BNN seharusnya dilakukan secara berkala, namun belum dapat dilakukan oleh BNN. Hal ini menjadi salah satu tugas BNN untuk segera melakukan perbaikan.
G.
Program Pengawasan Pada program pengawasan ada beberapa hal yang telah dilakukan BNN. Salah satunya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah ditetapkan berdasarkan tentang
Penyelenggaraan
Peraturan Kepala BNN No 15 Tahun 2012
Sistem Pengendalian
Intern
Pemerintah
di
Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Disamping mengenai pengaduan dari masyarakat sebagai sarana yang digunakan BNN untuk mengawasi kinerja organisasi . . .
21
organisasi, pengaduan masyarakat dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti penanganannya atas pengaduan tersebut. Pengawasan juga dilakukan dengan menerapkan peraturan Whistle Blowing System dengan dikeluarkannya Surat Perintah Kepala BNN No Sprin/1119/V/IR/IR.00.00/2014/BNN tentang Penunjukkan Tim Petugas Whistle Blowing System Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BNN. Tetapi dalam pelaksanaannya masih memerlukan banyak perhatian agar dapat dimonitor dan dievaluasi serta ditindak lanjuti. Pengawasan intern BNN dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga saat ini BNN berupaya meningkatkan SDM yang berkompeten baik secara kuantitas maupun kualitas salah satunya adalah dengan mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat auditor. Fungsi pengawasan internal di BNN sebagian besar telah berfokus pada client dan audit berbasis risiko. Pembangunan dicanangkannya
zona
Zona
integritas
menjadi
Integritas Bebas
dari
perhatian Korupsi.
BNN Namun
serta dalam
pelaksanaannya, monitoring, evaluasinya belum ada langkah-langkah strategis. Bentuk kebijakan pengawasan yang masih memerlukan banyak perhatian adalah mengenai kebijakan yang mengatur mengenai gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan, karena belum adanya kebijakan yang mengatur hal-hal tersebut. Dari beberapa kebijakan pengawasan yang telah dilakukan BNN, dalam pelaksanaannya hampir seluruhnya masih memerlukan perhatian penuh dalam pembenahannya dan pengawasan pelaksanaannya agar diimplementasikan dengan baik di seluruh unit organisasi.
H.
Program Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian BNN dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Beberapa hal yang telah dilakukan BNN adalah adanya kebijakan standar pelayanan walaupun belum dimaklumatkan, dan . . .
22
dan beberapa diantaranya telah dibuatkan SOP. Standar pelayanan tersebut ditinjau secara berkala untuk dilakukan perbaikan. Melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan mindset dan culture set terhadap pegawai BNN, maka diharapkan penerapan budaya pelayanan prima dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai sesuai standar yang ada. Sehingga memudahkan penerima layanan BNN untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Pada pelaksanaan budaya pelayanan prima belum terintegrasi dan belum ada aturan yang mengatur sanksi dan reward bagi pelaksana layanan dan pemberian kompensasi bagi penerima layanan, bila layanan tidak sesuai standar, sehingga masih memerlukan banyak perbaikan lagi. Pelayanan prima dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada pengguna layanan BNN, oleh karena itu dibutuhkan media yang akan menampung pengaduan masyarakat. Mengingat hal tersebut maka BNN memberikan sarana website dan call center sebagai sarana menampung pengaduan masyarakat. Terdapat Peraturan Kepala BNN dan Keputusan Kepala BNN mengenai Pelayanan Informasi Publik BNN, yaitu : 1.
Peraturan Kepala BNN No 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BNN;
2.
Keputusan Kepala BNN No KEP/347/VII/2012/BNN tanggal 20 Juli 2012 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi BNN;
3.
Keputusan Kepala BNN No KEP/221/III/2014/BNN tanggal 27 Maret 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BNN. Hasil dari pelayanan pengaduan masyarakat tersebut sebagian besar
telah ditindaklanjuti untuk perbaikan kualitas pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN adalah dalam hal pengujian sampel. Dari periode 2010-2014 realisasi telah melampaui target. Dengan data sebagai berikut : Tahun . . .
23 Waktu Penyelesaian Pengujian Sampel ≤ 24 Jam ≥ 24 Jam
Tahun
Jumlah Sampel
2010
12.677
12.081
2011
13.910
2012
Target
Capaian
596
90 %
95,3 %
13.813
97
93 %
99,3 %
15.449
15.499
-
95 %
100 %
2013
17.940
17.796
144
97 %
99,2 %
2014
19.975
17.838
2.137
99 %
89,3 %
Balai Laboratorium Uji Narkoba tahun ini mengikuti lomba inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN & RB. Kegiatan ini memotivasi BNN pada umumnya, dan Balai Laboratorium Uji Narkoba pada khususnya, untuk selalu meningkatkan kegiatan pelayanannya kepada masyarakat. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar Rehabilitasi BNN adalah layanan yang berada di Balai Besar Rehabilitasi BNN yang telah berjalan secara terpadu (terintegrasi) meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam satu atap. Terdapat inovasi dalam pelayanan Balai Besar Rehabilitasi BNN, misalnya terkait lama rawatan residen mulai dari 12 (dua belas) bulan, diinovasi menjadi 6 (enam) bulan. Selain itu terdapat modifikasi ruangan rehabilitasi sosial yang sebelumnya hanya bernama primary dipecah menjadi beberapa ruangan sesuai dengan kebutuhan residen, seperti faith, care, hope, maupun chance. Pelayanan yang dilakukan Puslitdatin salah satunya adalah penerimaan data yang masuk melalui call center dan sms center BNN, berikut ini data tahun 2010-2014 : No
Informasi Yang Masuk
Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
1.
Rehabilitasi
253
359
183
305
365
2.
Pencegahan
55
68
55
81
98
3.
Humas
11
21
3
15
7
4.
Informasi Umum
795
793
2.615
2.948
4.500
5. Puslitdatin . . .
24
No
Informasi Yang
Tahun
Masuk 2010
2011
2012
2013
2014
5.
Puslitdatin
12
29
11
12
6
6.
Pemberantasan
179
729
607
1.737
1.116
7.
Dumas Ittama
2
1
5.099
6.093
Jumlah
1.305
1.999
3.474
Di bidang Pemberdayaan Masyarakat telah banyak pencapaian yang telah diperoleh, yaitu : 1.
Terjadi penurunan produksi ganja di Aceh yg ditandai dengan penyitaan lahan ganja :
2.
a)
Penyitaan seluas 354,5 hektar (2011)
b)
Penyitaan seluas 279,85 hektar (2012)
c)
Penyitaan seluas 155 hektar (2013)
d)
Penyitaan seluas 38 Hektar (2014)
Terjadi perubahan modus penanaman di daerah binaan BNN dengan lokasi & modus baru
3.
a)
Daerah baru, lamtamot, lampanah & Aceh Utara
b)
Modus baru, dengan pengepulan dari petani di gampong-gampong
Capaian prestasi menonjol pemberantasan ganja, sebagai hasil informasi dari masyarakat yg terbaru, yaitu :
4.
a)
Penyergapan ganja 8 ton dari Lamtamot, Aceh besar
c)
Penyitaan lahan ganja 11 hektar di Aceh Utara
d)
Penyitaan lahan ganja 8 hektar di Lampanah
Program alternative
development
(pemberdayaan
alternatif)
BNN
menyasar 2 program : a)
Masyarakat pedesaan (pada lokasi penanaman ganja) di 2 kawasan (Samahani & Lamteuba) di provinsi Aceh;
b)
Masyarakat Perkotaan (pada kawasan rawan bisnis ilegal narkotika) di 5 kawasan di DKI Jakarta 5. Capaian . . .
25
5.
Capaian alih fungsi bekas lahan ganja menyasar areal seluas 30 hektar di 3 kawasan dan 54 mantan penanam ganja dengan alternatif profesi, yaitu :
6.
a)
Petani kakao 44 orang
b)
Petani bawang 10 orang
Capaian alih usaha di masyarakat rawan narkoba, menyasar 5 kawasan di Jakarta dan 159 orang dengan alternatif alih usaha, yaitu :
7.
a)
Kuliner (38 org)
b)
Florist (10 org)
c)
Sablon (76 org)
d)
Bengkel (5 org)
e)
Desain grafis (12 orang),
Capaian alih usaha di masyarakat rawan narkoba, menyasar 5 kawasan di Jakarta dan 159 orang dengan alternatif alih usaha, yaitu :
8.
a)
Kuliner (38 orang)
b)
Florist (10 orang)
c)
Sablon (76 orang)
d)
Bengkel (5 orang)
e)
Desain grafis (12 orang)
f)
Service AC (3 orang) dan
g)
Kesenian (15 orang)
Indikator keberhasilan adalah penurunan produksi narkoba yang dihitung secara estimasi : a)
Alih fungsi lahan 30 Ha dan 54 orang
petani diestimasikan
menurunkan 76,8 ton per tahun b)
Alih usaha 159 orang yang terbiasa mendapat Rp 500.000,- per hari menurunkan profit bandar sebesar Rp 79,5 juta per hari
Di bidang pencegahan pencapaian yang telah diperoleh adalah sebagai berikut : 1.
Advokasi Pelatihan Kader Anti Narkoba di 38 instansi pemerintah dan swasta 2. Simposium . . .
26
2.
Simposium Kader Anti Narkoba di 25 sekolah swasta
3.
Rapat
Implementasi
Inpres
12/2011,
dihadiri
oleh
25
Kementerian/Lembaga 4.
Pengembangan Jejaring Anti Narkoba di lingkungan kerja 30 lingkungan kerja baik pemerintah maupun swasta
5.
6.
Diseminfo melalui televisi a)
Talkshow live interaktif P4GN (37 eps)
b)
Diskusi Publik P4GN (7 eps)
Diseminfo melalui media radio dialog interaktif di RRI Pro 4 selama 60 menit (52 kali)
7.
Diseminfo melalui media online, diseminasi Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Media Online diselenggarakan melalui pengelolaan website Indonesia Bergegas (www.indonesiabergegas) dan pemuatan konten pencegahan penyalahgunaan di media online ( www.detik.com, www.kompas.com, www.okezone.com, www.fimela.com ) (52 kali penanyangan konten di media online dan 1 website berbasis media sosial (indonesia-bergegas.com))
8.
9.
Diseminfo melalui media cetak a)
Surat kabar (Jawa Pos 52 kali)
b)
Majalah (Kawanku dan Gatra masing-masing 12 kali)
Diseminfo melalui media tatap muka, kegiatan ini berbentuk FGD (Focus Group Discussion) dengan target sasaran yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja, dan keluarga (dilakukan sebanyak 360 kali)
10. Pergelaran
Seni
Penyalahgunaan
Budaya Narkoba,
dan
Forum
Pergelaran
Komunikasi Seni
Budaya
Pencegahan dan
Forum
Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Kerjasama BNN dengan Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), Kementerian Pemberdayaan
Perempuan
Kementerian Kesehatan,
dan
Perlindungan
Anak
(KPP-PA),
BNP2TKI, KJRI Hongkong. (telah dilakukan
sebanyak 5 kali) 11. Pilot . . .
27
11. Pilot Project Adaptasi Standar Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di 3 Provinsi dengan 3 target kelompok sasaran, pada tahap I (Januari – Maret 2014) untuk melakukan need assessment dan survey awal 12. Pada tahap II (Mei – Juli 2014) dilaksanakan penyiapan bahan / modul yang akan digunakan dalam kegiatan implementasi pilot project ini, selain itu dilaksanakan pula pertemuan dengan Kementerian dan Lembaga terkait di masing-masing provinsi 13. Pada tahap III (Oktober – Desember 2014) dilaksanakan Training of Trainer untuk para leader di 3 provinsi dan dilanjutkan dengan pelaksanaan intervensi pada masing-masing target kelompok. (3 pilot project tersebut menjadi bahan acuan Standar Pencegahan di Provinsi lain.) 14. Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Sarasehan, Rakor Bidang Cegah a)
Bimbingan Teknis bagi BNN Pusat dan BNN Provinsi
b)
Pengembangan model pencegahan narkoba berdasar standar internasional. Telah terselenggara 1 kali Bimbingan Teknis di Hotel Best Western
dan 5 kali Pengembangan Model Pencegahan. 15. Sosialisasi Akbar Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Penyuluhan Akbar P4GN dilakukan pada tanggal 23 November 2014 bertempat di Convention Hall, Gedung Smesco, Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh antara lain Kepala BNN Bapak DR. Anang Iskandar, Menko Polhukam Bapak Tedjo Edhy Purdijanto, Menteri Koperasi dan UMKM Bapak AAG. Ngurah Puspayoga, dan Sekretaris Menpan & RB, dengan jumlah peserta sebanyak ± 2.000 orang. 16. Bahan Kontak Diseminfo a)
Pembuatan CD Animasi (5000 buah CD Animasi)
b)
Pemasangan Billboard (1 billboard di jalan tol cikampek)
c)
Pencetakan Buku Juknis (3 jenis buku juknis) I.
Monitoring . . .
28
I.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BNN telah melaksanakan beberapa tahap dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 8 (delapan) Area Perubahan. Masih perlu dilakukan langkah pembenahan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari Reformasi Birokrasi secara maksimal. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan. BNN sudah melaksanakan secara rutin pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan dalam bentuk rapat staff setiap hari Jum’at. Melalui rapat staff tersebut, masing-masing pimpinan satuan kerja melaporkan apa saja yang telah dilaksanakan dan dicapai selama satu minggu sebelumnya untuk dievaluasi hasil pelaksanaanya, apakah perlu perbaikan ataupun peningkatan. Selain itu masing-masing pimpinan satuan kerja akan menjelaskan rencana kerja satu minggu ke depan, apa saja rencana kegiatan yang akan dilakukan, hal ini berguna agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mempersiapkan apa saja yang diperlukan dan memperoleh masukan saran mengenai pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud di atas didahului dengan pembuatan perencanaan kerja masing-masing satuan kerja. Perencanaan kerja tersebut dituangkan dalam RKAKL yang kemudian dituangkan dalam kalender kegiatan tahunan yang dilaksanakan setiap minggu berjalan. Bentuk monitoring dan evaluasi yang lain yang dilakukan BNN adalah publikasi. Publikasi merupakan salah satu media kontrol dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan BNN. BNN menyediakan media publikasi melalui website; media cetak dan media elektronik
yang
dapat
memberikan
informasi
seluas-luasnya
kepada
masyarakat mengenai pencapaian dan aktivitas yang telah dilakukan. Untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dilakukan setiap semester. Setiap semester Inspektorat Utama . . .
29
Utama
membagi tim-tim pelaksana pemeriksa untuk memonitor dan
mengevaluasi hasil kerja masing-masing satuan kerja baik dilihat dari anggaran yang digunakan maupun hasil kinerja yang dihasilkan. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut digunakan untuk perbaikan kedepannya. PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) merupakan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai pelaporan ke Kementerian PAN & RB. Hingga saat ini PMPRB di BNN masih harus direncanakan dan diorganisasikan lebih baik lagi, agar seluruh pegawai dapat mengetahui mengenai PMPRB dan aktivitas yang dilakukannya. Pembentukan Tim asesor sebagai pelaksana PMPRB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala dan Surat Perintah Kepala yaitu : 1.
Skep Kepala BNN No : Kep/182/V//KA/OT.01/2015/BNN tanggal 15 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Asesor PMPRB di lingkungan BNN Periode 2015-2019;
2.
Surat Perintah Kepala BNN No : Sprin/1577/V/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 15 Mei 2015 tentang Tim Asesor PMPRB di lingkungan BNN Periode 2015-2019 . Tim asesor tersebut baru sebagian kecil saja yang telah mendapat
pelatihan dari Kementerian PAN dan RB dikarenakan pada saat pelatihan tersebut diadakan Tim Assesor BNN belum terbentuk. Pada pelaksanaan tugasnya koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi, tetapi tidak semua koordinator asesor mencapai konsensus dan atau tidak seluruh kriteria dibahas, sehingga rencana aksi tindak lanjut belum dapat dilaksanakan. Monitoring dan Evaluasi berfungsi juga untuk menilai pencapaian dari Program Quick Wins yang ditetapkan untuk Road Map periode yang lalu. Pencapaian Quick Wins yang dicanangkan telah terbukti menjadi pengungkit bagi perkembangan proses pembaharuan dan memberi manfaat berkelanjutan, berikut adalah gambaran pencapaian Program Quick Wins pada periode lalu : 1. Peningkatan . . .
30
1.
Peningkatan pelayanan program rehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial a)
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (prioritas bidang) terdiri atas: (1)
Jumlah Penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang lapor diri : 50.000 orang;
(2)
Jumlah dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program Terapi dan Rehabilitasi : 500 orang
(3)
Rasio jumlah tenaga Terapi dan Rehabilitasi dan jumlah residen 1 : 20;
(4)
Jumlah fasilitas Terapi dan Rehabilitasi milik pemerintah yang beroperasi : 2
No.
1
Jenis Kegiatan
Penyalah
guna
dan/atau
pecandu
Target
Pencapai
Belum
Capaian
an
Tercapai
50.000
5.790
44.210
orang
Ket
Target capaian
yang melapor diri
disesuaik an dengan anggaran
2
Penyalah
guna
dan/atau
pecandu
narkoba
(teratur
500 orang
802 orang
-
Penyelen ggaraan di
UPT
pakai dan pecandu)
T&R
yang
BNN Lido
mengikuti
program Terapi dan
Bogor.
Rehabilitasi
Penyalah guna. . .
31 No.
3
Jenis Kegiatan
Penyalah
guna
dan/atau
pecandu
narkoba
(teratur
Target
Pencapai
Belum
Capaian
an
Tercapai
Ket
1 : 20
1 : 15
-
-
2
84
-
BNN
Lembaga
Lembaga
pakai dan pecandu) yang lulus program (Complete Program) Terapi
dan
Rehabilitasi di UPT T&R BNN 4
Lembaga Rehabilitasi milik
BNN
telah
Instansi
mengem
yang
bangaka
Pemerintah mendapatkan
n
peningkatan
sasaran
kapasitas
(capacity
melalui
building)
optimalis asi anggaran yang tersedia.
Rata-rata Pencapaian
Badan
Narkotika
923 %
Nasional
telah
memberikan
perawatan/rehabilitasi terhadap terpidana yang divonis menjalani perawatan/rehabilitasi di UPT Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Pada tahun 2011 terdapat 45 terpidana dari berbagai provinsi yang telah mengikuti perawatan/rehabilitasi di UPT Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Pada Bulan Maret 2011 telah mulai dibuka pusat penilaian (Assesment centre) dalam rangka menguji layak tidaknya penyalah guna dan/atau pecandu narkoba mengikuti program rehabilitasi, dan sampai akhir tahun 2011 BNN telah melakukan assesment terhadap 148 orang.
Assesment . . .
32
Assesment dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional untuk menghindari adanya pelaku peredaran gelap narkoba yang meminta diperlakukan sebagai penyalah guna dan/atau pecandu narkoba. b) Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Prioritas bidang), jumlah fasilitas terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba milik masyarakat yang beroperasional : 240 lembaga.
No 1
Target
Jenis Kegiatan Jumlah
Capaian
lembaga
rehabilitasi
milik
240
Pencapaian 96 Lembaga
Belum
Ket
Tercapai -
Target
Lembaga
pencapaian
komponen
disesuaika
masyarakat yang
n
mendapat
anggaran
peningkatan
yang
kapasitas
tersedia
dengan
(capacity building) Rata-rata Pencapaian
40 %
c) Pascarehabilitasi
No 1
Jenis Kegiatan
Target Capaian
Pencapaian
Jumlah fasilitas pasca
100
100
rehabilitasi
Lembaga
Lembaga
2500
2500
orang
orang
berbasis
masyarakat
Belum
Ket
Tercapai -
-
-
-
yang
terbentuk
2
Jumlah
mantan
residen yang mengikuti program
pasca
rehabilitasi Rata-rata Pencapaian
100 %
Di bidang . .
33
Di bidang Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional telah melakukan pengembangan khusus di bidang pascarehabilitasi dengan menggunakan metode rehabilitasi pendekatan konservasi alam (nature conservation rehabilitation) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2011 di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Badan Narkotika Nasional pada tahun 2012 sedang mengembangkan rehabilitasi melalui pendekatan kelautan (marine rehabilitation) yang dilaksanakan di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, Jakarta. 2.
Penurunan produksi ganja dan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran
gelap
narkotika
melalui
program
pengembangan
alternative/pengembangan alternative khususnya di Provinsi Aceh. a)
Area lahan ganja yang beralih fungsi 100 hektar.
b)
Jumlah penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif 60 orang.
No 1
Jenis Kegiatan Pemberdayaan
Target Capaian
Belum
Pencapaian
Ket
Tercapai
100 Ha
80 Ha
20 Ha
-
3 Kws
3 Kws
-
-
masyarakat pedesaan di
3
kawasan
(Lamteuba,
Maheung
dan Jantho) di Provinsi Aceh 2
Kegiatan
alih
fungsi
lahan melalui sistem pertanian
terpadu
tanpa
limbah,
sosialisasi
tanaman
nilam dan jabon
3. Kegiatan . . .
34
No
Target
Jenis Kegiatan
3
Capaian
Kegiatan alih provesi
Belum
Pencapaian
Ket
Tercapai
60 orang
100 orang
-
-
60 orang
62 orang
-
-
petani melalui sistem pertanian
terpadu
tanpa
limbah,
sosialisasi
tanaman
nilam dan jabon 4
Kegiatan penjangkauanNapi Narkoba dan eks napi penanam ganja di 4 Lapas/Rutan Kuala
(Jantho, Simpang,
Takengon,
Tapak
Tuan) Rata-rata pencapaian
112 %
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa area lahan ganja yang beralih fungsi pada tahun 2011 s/d 2012 yang ditargetkan 100 Ha, terealisasi 80 Ha (80%). Hal ini dikarenakan dari 100 orang petani yang berpartisipasi tidak semua petani memiliki lahan minimal seluas 1 Ha, hanya beberapa orang yang memiliki lahan lebih dari 1 Ha, sedangkan petani lainnya ratarata memiliki kurang dari 1 Ha. Bahkan kebayakan partisipan/petani dari luar Lamteuba yang menanam nilam dengan pertimbangan membuka lahan untuk nilam memberikan keuntungan sebagai alternatif tanaman pengganti ganja. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan area lahan ganja yang beralih fungsi yaitu melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta petani untuk mengalihfungsikan lahan
ganja
menjadi
produktif,
meningkatkan
kemitraan
dengan
pengusaha untuk mengolah, mengelola, dan memasarkan hasil usaha tani.
Perubahan. . .
35
Perubahan yang terjadi di Lamteuba terlihat dari kesadaran petani, khususnya pemilik lahan, yang antusias menanam nilam dengan biaya dan usaha sendiri, sedangkan di lokasi Pilot Project System pertanian terpadu tanpa limbah dimana peternakan kambing, ayam, bebek, dan ikan dibudidayakan, dan dijadikan pembelajaran anak-anak sekolah SLTP dan SLTA yang ada di Lamteuba serta tempat diskusi warga yang tertarik dengan model pemberdayaan tersebut. Sedangkan perubahan yang terjadi di Maheung dan Jantho dengan sistem pertanian terpadu tanpa limbah, terlihat dari mulai beberapa keluarga tani yang tertarik dengan perikanan air tawar , yang selama ini hanya mengandalkan membeli ikan laut, berwirausaha dengan menjual bibit-bibit ikan dan sebagian yang lain terlihat “mengandangkan” ternakternak mereka yang selama ini dibiarkan berkeliaran. Upaya yang dilakukan dalam capaian kinerja ini melibatkan komponen masyarakat. Instansi terkait dengan Jakstranas P4GN upaya terwujudnya
kawasan rawan penyalah guna dan peredaran gelap
narkoba yang dibina mulai mengembangakan alternatif dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM, swasta, dan kalangan perbankan dalam wadah Ikatan Pegawai Bank Indonesia), melalui pemanfaatan CSR untuk membuka lahan baru melakukan alih fungsi lahan dan laih profesi petani, melalui penanaman, budidaya, pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan, pelatihan, pengolahan, dan kewirausahaan. Dalam mengalihusahakan pelaku tindak kejahatan narkoba, sejak tahun 2010 Badan Narkotika Nasional telah melakukan kerjasama dengan Kanwil Hukum dan HAM Aceh yaitu perlunya partisipasi dan pelibatan Rutan dan Lapas dalam mewujudkan lingkungan Bebas Narkoba. Salah
satu
item
kerjasama
tersebut
adalah
implementasi
pemberdayaan masyarakat Napi dan Tahanan Narkoba khususnya penanam ganja. Bentuk pemberdayaan dimaksud mulai dari penyuluhan bagi . . .
36
bagi petugas dan praktek pemberdayaan bagi Napi dan Rutan dengan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan kelak setelah selesai manjalani masa hukuman mantan Napi dapat beralih usaha. Badan Narkotika Nasional telah melakukan pendekatan gender bekerjasama
dengan
Forum
Pemberdayaan
Perempuan
untuk
menjadikan perempuan penanam ganja baralih fungsi ke penanaman tanaman hias. Badan Narkotika Nasional telah mendapat dukungan dari Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPBI) berupa penyediaan lahan seluas 80 Ha lahan tanaman pengganti nilam dan jabon. BNN juga telah mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pekerjaan Umum, untuk memperbaiki akses jalan dari dan menuju Lamteuba untuk memudahkan akses pasar produk pertanian di Lamteuba. Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan dukungan dalam melatih keterampilan dan kewirausahaan bagi Napi di Lapas Jantho – Kabupaten Aceh Besar. Dukungan
dan
implementasi
langsung
perusahan
swasta
PT.General Aromatic, sebuah perusahaan pengepul minyak asiri (nilam) untuk produk parfum dalam bentuk konsultasi, motivasi bagi petani nilam di Aceh, sekaligus memberi hasil tanaman nilam. Dukungan Kementerian Kehutanan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Aceh dalam penyediaan bibit tanaman jabon bagi petani binaan Badan Narkotika Nasional yang berminat menanam jabon. Dukungan Dinas Pertanian Provinsi Aceh dalam penyediaan bibit tanaman pekarangan, tanaman hias, dan bibit ikan nila bagi petani binaan Badan Narkotika Nasional. 3.
Peningkatan
pemutusan
jaringan
atau
pengungkapan
tindak
kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor melalui Intelijen. a). Jumlah . . .
37
a)
Jumlah tersangka pengedar narkotika dan prekursor narkotika yang tertangkap : 20.000 orang;
b)
Jumlah tersangka produksi narkotika dan prekursor narkotika ilegal yang tertangkap : 100 orang;
c)
Jumlah tersangka pemilik narkotika dan prekursor narkotika yang tertangkap : 14.000 orang;
d)
Jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah interdiksi : 10 kasus.
No
1
Jenis
Target
Kegiatan
Capaian
Penangkapan
20.000
tersangka
orang
Pencapaian
159 orang
Belum
Ket
Tercapai
Pencapaian target sesuai
pengedar
dengan
narkotika dan
anggaran
prekursor
yang
narkotika
tersedia sedangkan target 20.000 orang (jumlah gabungan antara BNN dan
aparat
penegak hukum lainnya)
3. Penangkapan. . . ..
38
No 3
Jenis
Target
Kegiatan
Capaian
Penangkapan
14.000
tersangka
orang
Belum
Pencapaian 159 orang
Ket
Tercapai -
Pencapaian target sesuai
pemilik
dengan
narkotika dan
anggaran
prekursor
yang
narkotika yang
tersedia
tertangkap
sedangkan target 20.000 orang (jumlah gabungan antara BNN dan
aparat
penegak hukum lainnya) 4.
Pengungkapa
10 kasus
42 kasus
-
-
10
18
-
-
internasional
jaringan
sindikat
penyalahguna
sindikat
narkoba
an
narkoba
n
kasus
penyalahguna an
dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
di
wilayah interdiksi 5
Sel
jaringan
dan
jaringan
peredaran gelap narkotika yang terungkap
6. Sel . .
39
No 6
Jenis
Target
Kegiatan
Capaian
Sel
jaringan
4 jaringan
8
nasional
sindikat
sindikat
penyalahguna
narkoba
narkoba
Penyitaan aset
Total Aset
Total Aset
pelaku
Rp.
Rp.
kejahatan
23.689.52
37.959.743.95
penyalahguna
3.000
6
Total nilai
Total
penyitaan
penyitaan
barang
barang bukti
kejahatan
bukti
Rp.
penyalahguna
Rp.
250.217.633.8
an
346.465.6
97.400
an
Belum
Pencapaian jaringan
Ket
Tercapai -
-
-
-
dan
peredaran gelap narkotika yang terungkap 7
tindak
an
dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor (yang disita) 8
Penyitaan barang
bukti
pelaku
tindak
dan
peredaran
nilai
95.000
gelap narkotika dan prekursor (yang disita) Rata-rata Pencapaian
9,147,09 %
Di bidang pemberantasan/penegakan hukum telah melakukan pengungkapan jaringan sindikat narkoba internasional dimulai dari negara sumber/asal usul narkoba tersebut berada dengan menggunakan teknik Control Delivery. Badan . . .
40
Badan Narkotika Nasional selama tahun 2011 khususnya di bidang penegakan hukum berhasil mengungkap lahan ganja di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara seluas 162 Ha (± 225 ton) bekerjasama dengan Polri dan TNI. Nilai tersebut setara dengan upaya penyelamatan 45.000.000 orang terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
4.
Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan pengujian sampel narkoba. Jenis
Target
Kegiatan
Capaian
Meningkatkan
Sertifikasi
kompetensi
ISO
hasil
dan
17025:200
sertifikasi
kepercayaan
8
dari
No 1
Belum
Pencapaian Proses
Ket
Tercapai -
Menunggu
KAN
publik
(Komite
terhadap
Akreditasi
laboratorium
Nasional)
uji narkoba 2
Profiling
2 Laporan
2
Laporan
Metamfetamin
profiling
profiling
1 Kegiatan
1 Kegiatan
-
-
-
-
a 3
ICE Programme
Sertifikasi ISO 17025:2008 diperlukan Badan Narkotika Nasional sebagai bukti keabsahan hasil pemeriksaan laboratorium uji narkoba yang berlaku, baik tingkat nasional maupun internasional. Badan Narkotika Nasional telah berupaya untuk mendapatkan sertifikat ISO untuk memperoleh kepercayaan publik serta memberikan layanan prima, baik dalam kepentingan projustitia maupun nonprojustitia. Kegiatan profiling diperlukan untuk mengetahui karakteristik narkoba yang telah disita Badan Narkotika Nasional sehingga dapat diketahui asalusul narkoba tersebut baik jenis komposisi, maupun peracik narkoba. 5. Perluasan. . .
41
Perluasan layanan wajib lapor bagi penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika. Jumlah Klien Wajib Lapor BNN berdasarkan Status Hukum (Tahun 2013- Juni 2015) 400 350 300
(ORANG)
5.
250 Sukarela
200
353
150 100
Terkait Hukum
175
50
166 113
88
80
0 2013
2014
Jan - Jun 2015
Berdasarkan grafik di atas terlihat peningkatan jumlah klien wajib lapor BNN berdasarkan status hukum dari tahun 2013 hingga 2014 dan penurunan jumlah klien dari tahun 2014 hingga 2015 baik pelaporan yang bersifat sukarela maupun terkait hukum. Jumlah Klien Wajib Lapor berdasarkan Status Hukum dan Jenis Kelamin pada Tahun 2014 Sukarela
8
Terkait Hukum
54 Perempuan Perempuan
Laki-laki 299
Laki-laki 105
Berdasarkan grafik tersebut terlihat jumlah klien wajib lapor berdasarkan status hukum dan jenis kelamin pada tahun 2014 baik pelaporan yang dilaksanakan secara sukarela maupun terkait hukum terdapat persentase laki-laki yang lebih besar daripada perempuan. Persentase. . . . .
42
Persentase Penyalahgunaan Zat Narkotika pada Klien Wajib Lapor Sukarela (Tahun 2014) 1% 2% 14%
Alkohol
8%
Opioid
12%
Kanabis Sedatif Hipnotik
21% 36%
Stimulansia 6%
Halusinogen Tembakau Multipel Zat
Grafik di atas memperlihatkan persentase tertinggi penyalah guna zat narkotika pada klien wajib lapor secara sukarela adalah klien wajib lapor pengguna stimulansia sedangkan klien wajib lapor pengguna alkohol menduduki persentase terendah. Persentase Penyalahgunaan Zat Narkotika pada Klien Wajib Lapor Terkait Hukum (Tahun 2014) 1% 12% Opioid
30% 57%
Kanabis Stimulansia Multipel Zat
Grafik di atas memperlihatkan persentase tertinggi penyalah guna zat narkotika pada klien wajib lapor terkait hukum adalah pengguna stimulansia dan terendah adalah pengguna multiple zat..
9 BAB III. . .
43
BAB III ARAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
A.
Arah Kebijakan Pemerintah Kabinet Kerja 2015 - 2019 Arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2015-2019 berdasarkan arah kebijakan pemerintah kabinet kerja 2015-2019 (Nawacita) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal-hal yang terkandung dalam agenda Nawacita sangat berkaitan erat dengan kebijakan dari RPJMN periode 2015-2019. Dalam agenda Nawacita mencakup beberapa hal sebagi berikut : a.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
b.
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
c.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
d.
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
e.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
f.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
g.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.
h.
Melakukan revolusi karakter bangsa.
i.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Kemudian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
terkadung beberapa agenda sebagai berikut : a.
Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
b.
Meningkatkan
peranan
dan
keterwakilan
perempuan
dalam
politik
dan
pembangunan c.
Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan d. Menyempurnakan. . .
44
d.
Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)
e.
Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dapat kita ketahui dari agenda yang terkandung dalam Nawacita dan RPJMN 2015-
2019 yang sangat terkait dengan agenda Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintahan yaitu agenda Nawacita poin 2 dan 4, lalu agenda RPJMN poin 3 dan 4. Secara eksplisit arahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tertulis dalam NAWACITA nomor 2. Dalam penjelasannya disebutkan: “Kami memberikan prioritas pada upaya pemulihan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Diikuti dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Dengan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008. Kami juga akan secara konsisten menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU Kontrak Layanan Publik. Mendorong partisipasi pubik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang Baik.” Selanjutnya, upaya berkomitmen untuk menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, disebutkan secara spesifik pada butir 12 agenda yang diberikan perhatian khusus dalam Visi – Misi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sebagai berikut: “Kami berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik”
B.
Sasaran Reformasi Birokrasi Berdasarkan arah 2 (dua) kebijakan di atas maka dapat diketahui bahwa sasaran
reformasi birokrasi saat ini dititik beratkan pada : 1.
Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi: a. Penerapan . . .
45
a)
Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
b)
Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
c)
Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.
d)
Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
2.
Birokrasi yang efektif dan efisien, Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi: a)
Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya.
b)
Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
c)
Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government.
d)
Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
e)
Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.
f)
Peningkatan kualitas kebijakan publik.
g)
Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan
kepemimpinan
yang
visioner,
berkomitmen
tinggi,
dan
transformatif.
3.
h)
Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.
i)
Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. a)
b)
Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan: (1)
Implementasi UU Pelayanan Publik
(2)
Pemanfaatan ICT
(3)
Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
(4)
Budaya pelayanan
(5)
Quick Wins
Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. (1) Penguatan . . .
46
(1)
Penguatan monev kinerja
(2)
Efektivitas pengawasan
(3)
Sistem pengaduan
(4)
Penerapan reward and punishment
Untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi tersebut, ditetapkanlah delapan area perubahan. Area perubahan yang dimaksud beserta hasil yang diharapkan dari pelaksanaanya adalah sebagai berikut : 1.
Mental Aparatur a)
Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan
2.
b)
Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah
c)
Meningkatnya integritas aparatur
d)
Meningkatnya profesionalisme aparatur
e)
Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat
f)
Meningkatnya kepuasan masyarakat
Pengawasan a)
Meningkatnya kapasitas APIP
b)
Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis
c)
Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
3.
d)
Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi
e)
Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur
f)
Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP – BPK
Akuntabilitas a)
Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi
b)
Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional
c)
Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja nasional
d)
Meningkatnya akuntabilitas aparatur 4. Kelembagaan . . .
47
4.
Kelembagaan a)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi nasional;
b)
Meningkatnya
ketepatan
ukuran,
ketepatan
fungsi
dan
sinergisme/kesinergisan kelembagaan Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga non struktural; c)
Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah daerah;
d)
Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
e)
Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan daerah;
f)
Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing bidang pembangunan;
g) 5.
Meningkatnya kinerja aparatur
Tata Laksana a)
Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e -Government;
b)
Meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah;
c)
Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik;
d)
Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
6.
e)
Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal;
f)
Meningkatnya kualitas pelayanan.
Sumber daya manusia aparatur sipil negara a)
Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif.
b)
Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit;
c)
Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur; d. Meningkatnya. . . ..
48
d)
Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya;
e)
Meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya;
f)
Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan;
g)
Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajamen SDM aparatur;
h) 7.
Meningkatnya profesionalisme aparatur
Peraturan Perundang-undangan a)
Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;
b)
Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
8.
Pelayanan Publik a)
Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
b)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
c)
Meningkatnya profesionalisme aparatur.
BAB IV. . .
49
BAB IV PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, WAKTU PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB A.
Program Penataan Manajemen Perubahan 1.
Pelaksanaan kegiatan Beberapa hal yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : a)
Penentuan tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi : (1)
Evaluasi pelaksanaan tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi periode 2010-2014
(2)
Penyusunan
tugas-tugas
dan
kewajiban
yang
harus
dilaksanakan tim reformasi birokrasi sebagai rencana kerja periode 2015-2019 (3)
Pelaksanaan tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi
(4)
Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi untuk ditindaklanjuti
b)
Penetapan Road Map BNN periode 2015-2019 (1)
Penyusunan konsep Road Map periode 2015-2019
(2)
Penyusunan Road Map mencakup 8 Area Perubahan
(3)
Penyusunan Road Map mencakup Quick Win 2015-2019
(4)
Penyusunan Road Map dengan keterlibatan seluruh Satuan Kerja
(5) c)
Sosialisasi Road Map dan Quick Win BNN periode 2015-2019
Pengelolaan PMPRB (1)
Perencanaan dan pengorganisasian PMPRB
(2)
Sosialisasi PMPRB kepada seluruh pegawai dan pimpinan
(3)
Pelatihan bagi seluruh tim asesor
(4)
Penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB
(5)
Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi (6) Menetapkan . . . .
50
(6)
Menetapkan kesepakatan atas pengisian kertas kerja sebelum penilaian PMPRB
(7) d)
Tindak lanjut hasil kerja tim asesor
Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
Pimpinan BNN mengeluarkan kebijakan tentang budaya kerja di lingkungan BNN dan wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh pimpinan masing-masing satuan kerja
(2)
Sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui media yang menjangkau seluruh pegawai
(3)
2.
Pembentukan agent of change atau role model
Indikator Kinerja (Kriteria Keberhasilan) Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
Output
Penentuan
Evaluasi
tugas
tugas dan kewajiban tim
pelaksanaan tugas dan
kewajiban tim
reformasi
kewajiban tim reformasi
reformasi
periode 2010-2014
dan
pelaksanaan birokrasi
birokrasi
Laporan
hasil
Outcome
birokrasi
evaluasi
periode 2010-
2014 Penyusunan tugas
dan
tugaskewajiban
Dokumen tugas-tugas dan kewajiban
yang
harus
yang harus dilaksanakan
dilaksanakan
tim reformasi birokrasi
reformasi
sebagai rencana kerja
sebagai
periode 2015-2019
periode 2015-2019
Pelaksanaan tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi
tim birokrasi
rencana
Laporan
kerja
Terlaksananya tupoksi
tim
reformasi birokrasi
pelaksanaan
tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi periode 2015-2019
Monitoring . . . .
51 Monitoring dan evaluasi
Laporan hasil monitoring
hasil pelaksanaan tugas
dan
dan
tim
pelaksanaan tugas dan
reformasi birokrasi untuk
kewajiban tim reformasi
ditindak lanjuti
birokrasi periode
kewajiban
evaluasi
hasil
2015-
2019 untuk ditindak lanjuti Penetapan
Penyusunan
Road
Road Map Periode 2015-
Map
Konsep
BNN periode
2019
2015-2019
Penyusunan Road Map mencakup
8
Area
Perubahan
Dokumen
Penyusunan Road Map
2015-2019
mencakup
Quick
Road
Map
Terciptanya Kesadaran seluruh
Win
pimpinan
dan
2015-2019
pegawai akan pela
Penyusunan Road Map
ksanaan Road Map
dengan
dan Quick Win yang
keterlibatan
telah ditetapkan
seluruh Satuan Kerja Sosialisasi Road Map
Tersosialisasikannya
dan Quick Win BNN
Road
periode 2015-2019
yang
Map
2015-2019
mencakup
Quick
Win
Pengelolaan
Perencanaan
dan
PMPRB
pengorganisasian PMPRB
Sosialisasi
PMPRB
kepada seluruh pegawai dan pimpinan
Terorganisirnya PMPRB
Tersosialisasikannya
Terwujudnya
PMPRB kepada seluruh
pemahaman
pegawai dan pimpinan
pelaksanaan
Pelatihan bagi seluruh
Peningkatan
tim asesor
asesor
Penunjukan
Penunjukan keikutsertaan
keikutsertaan
pejabat
pejabat
kualitas
struktural
dan
PMPRB
lapis
sesuai . . .
52 lapis
kedua
sebagai
asesor PMRB
kedua
sebagai
asesor
dan
yang
PMPRB
bersangkutan
terlibat
sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. Koordinator PMPRB reviu
asesor melakukan
terhadap
kerja asesor
kertas sebelum
Koordinator
asesor
PMPRB melakukan reviu terhadap
kertas
asesor
menyusun kertas kerja
menyusun
instansi
instansi
kerja
sebelum kertas
kerja
Menetapkan kesepakatan
atas
pengisian kertas kerja sebelum
penilaian
Prosedur
kerja
sesuai
ketentuan
PMPRB Tindak lanjut hasil kerja
Laporan monitoring dan
tim asesor
evaluasi
terhadap hasil
kerja tim asesor untuk disosialisasikan
Perubahan
Pimpinan
BNN
pola pikir dan
mengeluarkan kebijakan
budaya kerja
tentang budaya kerja di lingkungan
BNN
dan
wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan
Kebijakan tentang budaya kerja di lingkungan BNN
oleh
pimpinan
Terciptanya
masing-
perubahan
masing satuan kerja
pikir
dan
pola budaya
Sosialisasi pelaksanaan
Tersosialisasikannya
kerja
reformasi
Kesadaran
reformasi birokrasi
birokrasi
pelaksanaan
dalam perubahan pola
reformasi birokrasi dalam
pikir dan budaya kerja
perubahan pola pikir dan
melalui
budaya kerja
media
menjangkau
yang
sesuai
seluruh
pegawai
Pembentukan . . .
53 Pembentukan agent of
Penetapan
agent
change atau role model
of change atau role model
3.
Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Pada setiap program kegiatan dan tahapan kerja tersebut dibagi waktu pelaksanaannya sesuai prioritas kapan tahapan tersebut akan dilaksanakan. Berikut ini dijabarkan prioritas kapan tahapan tersebut dilaksanakan : Program
Penentuan
Tahun
Kegiatan
2015
tugas
Evaluasi pelaksanaan tugas
dan kewajiban tim
dan kewajiban tim reformasi
reformasi birokrasi
birokrasi periode 2010-2014 Penyusunan
tugas-tugas
2016
2017
2018
2019
V
V
V
V
V
dan kewajiban yang harus dilaksanakan tim reformasi birokrasi sebagai rencana kerja periode 2015-2019 Pelaksanaan kewajiban
tugas
tim
dan
V
V
reformasi
birokrasi Monitoring hasil
dan
evaluasi
pelaksanaan
V
tugas
dan kewajiban tim reformasi birokrasi
Penetapan
Road
Penyusunan
Road
Map
2015-2019
oleh
Map BNN periode
periode
2015-2019
seluruh satker BNN untuk
V
diformalisasikan Penyusunan mencakup
Road 8
Map
V
Area
Perubahan
Penyusunan . . .
54 Penyusunan
Road
Map
V
mencakup Quick Win 2015 hingga 2019 Penyusunan
Road
dengan
Map
V
keterlibatan
perwakilan
dari
seluruh
Satuan Kerja Sosialisasi Road Map dan
V
Quick Win BNN periode 2015-2019 Pengelolaan
Perencanaan
dan
PMPRB
pengorganisasian PMPRB Sosialisasi PMPRB kepada seluruh
pegawai
V
V
dan
pimpinan Pelatihan bagi tim asesor Penunjukan
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
keikutsertaan
pejabat lapis kedua sebagai asesor PMRB Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun
kertas
kerja
instansi Menetapkan
kesepakatan
atas pengisian kertas kerja sebelum penilaian PMPRB Tindak lanjut hasil kerja tim asesor Perubahan pikir kerja
dan
pola budaya
Pimpinan mengeluarkan
BNN
V
kebijakan
tentang budaya kerja di lingkungan BNN dan wajib ditindaklanjuti
dan
dilaksanakan oleh pimpinan masing-masing satuan kerja
Sosialisasi . . .
55 Sosialisasi
pelaksanaan
V
reformasi birokrasi dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui media yang menjangkau seluruh pegawai Pembentukan
agent
of
V
change atau role model
B.
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.
Pelaksanaan kegiatan Beberapa hal yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : a)
Penataan Peraturan Kepala yang telah ada (1)
Mengidentifikasi, menganalisis, memetakan Peraturan Kepala yang masih tidak harmonis dan tidak sinkron di lingkungan BNN
(2)
Merevisi Peraturan Kepala yang masih tidak harmonis dan tidak sinkron di lingkungan BNN
(3)
Melakukan deregulasi untuk memangkas Peraturan Kepala yang dipandang menghambat pelayanan
b)
Pengaturan penyusunan peraturan perundang-undangan (1)
Membuat
pedoman
penyusunan
Peraturan
Kepala
di
lingkungan BNN (2)
Mengevaluasi
secara
regular
pedoman
penyusunan
Peraturan Kepala di lingkungan BNN 2.
Indikator Kinerja (Kriteria Keberhasilan)
Penataan . . .
56
Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
Output
menganalisis
Outcome
Penataan
Mengidentifikasi,
peraturan
dan
perundang-
Kepala
undangan
harmonis dan tidak sinkron di
Peraturan Kepala
lingkungan BNN
yang masih tidak
memetakan yang
Peraturan
masih
tidak
Hasil identifikasi, analisis
dan
pemetaan
harmonis
dan
tidak sinkron di lingkungan BNN
Merevisi Peraturan Kepala yang
Revisi
masih tidak harmonis dan tidak
Kepala
Peraturan
Terciptanya
hasil
analisis
revisi
dan
Peraturan Kepala
sinkron di lingkungan BNN
Melakukan
deregulasi
untuk
Deregulasi
memangkas Peraturan Kepala
peraturan
yang dipandang menghambat
menghambat
pelayanan
pelayanan
Pengaturan
Membuat pedoman penyusunan
Pedoman
penyusunan
Peraturan Kepala di lingkungan
pembuatan
peraturan
BNN
Peraturan Kepala
perundang-
di
undangan
BNN
Mengevaluasi
secara
regular
yang
lingkungan Terciptanya
Dokumen
hasil
pedoman penyusunan Peraturan
evaluasi pedoman
Kepala di lingkungan BNN
penyusunan
Pedoman penyusunan Peraturan Kepala
Peraturan Kepala di
lingkungan
BNN
3. Waktu . . .
57
3.
Waktu Pelaksanaan Dan Penanggung Jawab Selama kurun waktu 2015 s.d 2019 akan dilaksanakan kegiatan berikut ini secara bertahap, yaitu: Program
Kegiatan
Tahun
Penataan
Mengidentifikasi,
menganalisis
peraturan
dan
perundang-
Kepala
undangan
harmonis dan tidak sinkron di
memetakan yang
2015
2016
2017
2018
2019
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Peraturan
masih
tidak
lingkungan BNN
Merevisi Peraturan Kepala yang masih tidak harmonis dan tidak sinkron di lingkungan BNN
Melakukan
deregulasi
untuk
memangkas Peraturan Kepala yang dipandang menghambat pelayanan
Pengaturan
Membuat pedoman penyusunan
penyusunan
Peraturan Kepala di lingkungan
peraturan
BNN
V
V
V
V
perundangundangan
Mengevaluasi
secara
regular
pedoman penyusunan Peraturan Kepala di lingkungan BNN
V
C. Program . . .
58
C.
Program Penataan dan Penguatan Organisasi 1.
Pelaksanaan Kegiatan Beberapa hal yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : a)
Evaluasi terhadap organisasi saat ini Melakukan evaluasi atas organisasi dari berbagai penilaian
b)
Penguatan organisasi melalui penataan organisasi Tindak lanjut hasil evaluasi organisasi untuk penataan organisasi
2.
Indikator Kinerja (Kriteria Keberhasilan) Indikator Kinerja
Program
Kegiatan
Evaluasi
Melakukan
terhadap
evaluasi
organisasi
organisasi dari
saat ini
berbagai
Output Laporan
atas
Outcome hasil
evaluasi
berdasarkan
penilaian : a) Ketepatan
fungsi
dan
ukuran
organisasi
penilaian
b) Jenjang organisasi c) Duplikasi fungsi d) Satu
kelompok
organisasi
tetapi
berbeda tujuan
Terciptanya
e) Dualisme atasan f) Struktur organisasi dengan kinerja
Perbaikan tata kerja organisasi
yang dihasilkan g) Kesesuain organisasi dengan struktur mandat h) Tumpang
tindih
fungsi
dengan
instansi lain i) Kemampuan organisasi untuk adaptif dengan
perubahan
lingkungan
strategis Penguatan
Terdapatnya fungsi penyelidikan dan
organisasi
penyidikan di BNNKabupaten/Kota
melalui penataan organisasi
Tindak hasil
lanjut evaluasi
organisasi untuk penataan organisasi
Penambahan 29 BNNKabupaten/Kota setiap tahun
pengembangan dan
Penambahan rehabilitasi
Terciptanya
subsatker di
BNNP
bidang dan
BNN
Kabupaten/Kota Penggabungan subsatker pencegahan
penataan organisasi yang
efektif
dan
efisien
dan pemberdayaan masyarakat di BNNP BNNkabupaten/Kota
Penambahan . . .
59 Penambahan Tempat Rehabilitasi setiap tahun Pembangunan Sarana Kantor BNN, BNNP, dan BNNK/Kota Penambahan jabatan fungsional untuk Penyidik, Penyuluh, dan Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi Penataan organiswasi dengan berdasarkan hasil evaluasi organisasi
3.
Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Selama kurun waktu 2015 s.d 2019 akan dilaksanakan kegiatan berikut ini secara bertahap, yaitu :
Program
Kegiatan
Tahun 2015
Evaluasi
Melakukan evaluasi atas organisasi
terhadap
dari berbagai penilaian
2016
2017
2018
2019
V
V
V
V
V
organisasi saat ini Penguatan
Tindak
organisasi
organisasi
melalui
organisasi
lanjut
hasil
untuk
evaluasi
V
penataan
penataan organisasi
D.
Program Penataan Tatalaksana 1.
Pelaksanaan Kegiatan Beberapa hal yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : a)
Penyusunan SOP (1)
Menetapkan peta proses bisnis yang sesuai tugas dan fungsi oleh masing-masing satker (2) Peta. . .
60
(2)
Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)
(3)
Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan Penerapan SOP oleh masing-masing satker
(4)
Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi
b)
E-Government (1)
Perencanaan pengembangan e-government yang terintegrasi di BNN
(2)
Pengembangan e-government di internal lingkungan BNN
(3)
Pengembangan
e-government
dalam
rangka
pelayanan
kepada masyarakat baik dalam bentuk pemberian informasi (4)
Pengembangan
e-government
dalam
rangka
pelayanan
kepada masyarakat baik dalam bentuk kegiatan transaksional c)
Keterbukaan Informasi Publik (1)
Kebijakan pimpinan tentang penggolongan dan tata cara informasi yang dapat disampaikan ke publik
(2)
Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik
(3)
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
d)
Penerapan sistem kearsipan yang handal (1)
Penenerapan ilmu kerasipan dalam memperlakukan arsip
(2)
Penerapan deskripsi standar kearsipan
(3)
Terciptanya koordinasi yang baik antar unit dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan arsip
(4)
Tersedianya ruang pengolahan arsip
(5)
Tersedianya peralatan pendukung dalam penataan arsip
(6)
Tersedianya SDM kearsipan yang profesional
Indikator . . .
61
2.
Indikator Kinerja (Kriteria Keberhasilan) Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Output
Outcome
Penyusunan
Menetapkan peta proses bisnis
Peta
SOP
yang sesuai tugas dan fungsi oleh
bisnis
masing-masing satker
sesuai tugas dan fungsi
proses yang masing-
masing satker Peta
proses
bisnis
sudah
Daftar
SOP
dijabarkan ke dalam prosedur
masing-masing
Terciptanya
operasional tetap (SOP)
satker
pada
Prosedur operasional tetap (SOP)
Pelaksanaan
satker
telah diterapkan
kegiatan kantor
dan efisien
tiap
SOP –
tiap
yang efektif
sesuai SOP Peta proses bisnis dan Prosedur
Monitoring
operasional telah dievaluasi dan
Evaluasi SOP
disesuaikan
dan
dengan
perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi
E-
Perencanaan pengembangan e-
Data
Government
government yang terintegrasi di
pengembangan
pelayanan bagi
BNN
e-government
pegawai BNN dan
secara reguler
masyarakat berbasis
Efisiensi internal
teknologi informasi
Pengembangan e-government di
rencana
Terciptanya
internal lingkungan BNN Pengembangan
e-government
Peningkatan
dalam rangka pelayanan kepada
kualitas
masyarakat baik dalam bentuk
pelayanan
pemberian informasi
kepada masyarakat baik dalam
bentuk
website, sistem pengaduan Pengembangan
e-government
dalam rangka pelayanan kepada
Peningkatan kualitas pelayanan
masyarakat . . .
62 masyarakat baik dalam bentuk
kepada
kegiatan transaksional
masyarakat baik dalam
bentuk
perijinan, pembayaran
Keterbukaan
Kebijakan
pimpinan
informasi
penggolongan
publik
informasi yang dapat disampaikan
informasi
ke publik
publik dalam rangka
dan
Menerapkan
tentang tata
cara
kebijakan
keterbukaan informasi publik Melakukan
monitoring
dan
Kebijakan
Terciptanya
pimpinan
transparansi kepada
Keterbukaan
meningkatkan
informasi publik
kepercayaan publik
Hasil
laporan
evaluasi terhadap pelaksanaan
monitoring
dan
kebijakan keterbukaan informasi
evaluasi
publik
dijadikan dasar
untuk
perbaikan berkelanjutan
Penerapan
Penerapan ilmu kerasipan dalam
Terkontrolnya
sistem
memperlakukan arsip
pelaksanaan
kearsipan
pengaturan
yang handal
arsip Penerapan
deskripsi
standar
kearsipan
Terdapatnya pengaturan kearsipan
Terciptanya koordinasi yang baik
Kegiatan
antar unit dalam pelaksanaan
pengaturan dan
kegiatan pengolahan arsip
pengaktualisasi an data dapat
Penataan BNN
arsip
yang
di
sesuai
standar kearsipan
berjalan efektif Tersedianya ruang pengolahan
Terdapatnya
arsip
ruang pengolahan arsip
Tersedianya peralatan pendukung
Tersedianya
dalam penataan arsip
peraltan
penyimpanan . . .
63 penyimpanan arsip
sesuai
karakteristik arsip Tersedianya SDM kearsipan yang
Terdapatnya
profesional
jabatan fungsional arsiparis
yang
handal
3.
Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Selama kurun waktu 2015 s.d 2019 akan dilaksanakan kegiatan berikut ini secara bertahap, yaitu :
Program
Kegiatan
Tahun
Penyusunan
Menetapkan peta proses bisnis
SOP
yang sesuai tugas dan fungsi
2015
2016
V
V
V
V
2017
2018
2019
V
V
V
V
V
V
oleh masing-masing satker Peta
proses
bisnis
sudah
dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) Prosedur
operasional
tetap
(SOP) telah diterapkan Peta
proses
bisnis
Prosedur nal
dan
operasio
telah
dievaluasi
dan
disesuaikan
dengan
perkembangan
tuntutan
efisiensi,
dan
efektivitas
birokrasi
E-Government
Perencanaan pengembangan e-government
yang
V
terintegrasi di BNN
Pengembangan. . .
64 Pengembangan e-government di internal lingkungan BNN
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Pengembangan e-government dalam
rangka
pelayanan
kepada
masyarakat
dalam
V
bentuk pemberian informasi Pengembangan e-government dalam
rangka
pelayanan
kepada
masyarakat
dalam
bentuk kegiatan transaksional Keterbukaan
Kebijakan pimpinan tentang
informasi
penggolongan dan tata cara
publik
informasi
yang
dapat
V
disampaikan ke publik Menerapkan
kebijakan
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
keterbukaan informasi publik Melakukan
monitoring
dan
evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan
keterbukaan
informasi publik Penerapan
Penerapan
sistem
dalam memperlakukan arsip
kearsipan yang handal
ilmu
kerasipan V
Penerapan deskripsi standar V
kearsipan Terciptanya koordinasi yang baik
antar
unit
pelaksanaan
dalam kegiatan
V
pengolahan arsip Tersedianya ruang pengolahan V
arsip Tersedianya
peralatan
pendukung dalam penataan
V
arsip
Tersedianya. . .
65 Tersedianya SDM kearsipan V
yang profesional
E.
Program Penataan Sistem Manajemen SDM 1.
Pelaksanaan Kegiatan Beberapa hal yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : a)
Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai : (1)
Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja di seluruh jabatan yang ada di BNN
(2)
Perhitungan rencana kebutuhan pegawai untuk seluruh unit organisasi
(3)
Melakukan rencana redistribusi pegawai
(4)
Memproyeksi kebutuhan pegawai untuk 5 tahun
(5)
Menghitung formasi pegawai yang mendukung kinerja utama organisasi
b)
Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN (1) Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat (2) Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) (3) Persyaratan jelas, tidak diskriminatif (4) Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN (5) Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka
c. Pengembangan. . .
66
c)
Pengembangan kompetensi pegawai (1)
Menetapkan standar kompetensi pegawai
(2)
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana assessment center
(3)
Melaksanakan asessment pegawai
(4)
Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi
(5)
Menyusun
rencana
pengembangan
kompetensi
dengan
dukungan anggaran yang mencukupi (6)
Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana
dan kebutuhan pengembangan
kompetensi (7)
Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala
d)
Keterbukaan promosi pegawai (1)
Membuat kebijakan mengenai keterbukaan promosi jabatan
(2)
Penerapan keterbukaan promosi jabatan pimpinan tinggi hingga tingkat nasional
(3)
Penerapan promosi yang obyektif dan kompetitif
(4)
Pelaksanaan promosi terbuka oleh panitia seleksi yang independen
(5)
Penerapan keterbukaan informasi atas hasil setiap tahapan seleksi
e)
Penerapan penilaian kinerja individu (1)
Penerapan penetapan kinerja individu oleh seluruh pegawai BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota
(2)
Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota)
(3)
Pengukuran kinerja individu agar memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota) (4) Mengukur. . .
67
(4)
Mengukur kinerja individu secara periodik (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota)
(5)
Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu secara berkala (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota)
(6)
Penerapan
sistem
penilaian
kinerja
individu
untuk
pengembangan karir (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota) (7)
Penerapan sistem penilaian kinerja individu untuk pemberian tunjangan kinerja (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota)
(8)
Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota)
f)
Penataan aturan disiplin pegawai penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota) (1)
Penetapan Kebijakan Mengenai Aturan Disiplin Pegawai
(2)
Mengimplementasikan Aturan Disiplin Pegawai Ke Seluruh Organisasi
(3)
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aturan Disiplin Pegawai
(4)
Penerapan Pemberian sanksi dan imbalan atas pelaksanaan penerapan aturan disiplin
g)
h)
Melakukan evaluasi jabatan (1)
Menyusun informasi faktor jabatan
(2)
Menetapkan peta jabatan
(3)
Menetapkan kelas jabatan
Pengembangan sistem informasi manajemen pegawai (1)
Menyediakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang memenuhi kebutuhan pegawai mengenai data kepegawaian
(2)
Mempermudah akses penggunaan sistem informasi pegawai oleh pegawai
(3)
Meningkatkan kapasitas aplikasi simpeg dan memutakhirkan aplikasi tersebut
(4) Penggunaan. . .
68
(4)
Penggunaan
sistem informasi
manajemen
kepegawaian
sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM 2.
Indikator Kinerja (Kriteria Keberhasilan)
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Output
Outcome
Perencan
Melakukan analisis jabatan
Dokumen
aan
dan analisis beban kerja di
jabatan dan analisis
kebutuha
seluruh jabatan yang ada di
beban
n pegawai
BNN
formasi 100%)
Perhitungan
rencana
kebutuhan pegawai untuk
analisis kerja
Dokumen
(e-
rencana
kebutuhan pegawai
seluruh unit organisasi Melakukan
rencana
redistribusi pegawai
Dokumen
rencana
redistribusi pegawai
Terciptanya
data
kebutuhan dan distribusi pegawai 5 (lima) tahun
Memproyeksi
kebutuhan
pegawai untuk 5 tahun
Dokumen
proyeksi
kebutuhan
pegawai
kedepan
untuk 5 tahun Menghitung
formasi
Dokumen kebutuhan
pegawai yang mendukung
formasi
kinerja utama organisasi
yang
pegawai mendukung
kinerja
utama
organisasi
Proses
Pengumuman penerimaan
Terdapat
berbagai
penerima
diinformasikan secara luas
media
an
kepada masyarakat
digunakan
yang dalam
pegawai
mensosialisasikan
transpara
penerimaan
n, objektif,
BNN
CPNS
akuntabel
Pendaftaran
dapat
Sistem
pendaftaran
dan
dilakukan dengan mudah,
secara
online
cepat dan pasti (online)
realtime
dan
Terciptanya
proses
penerimaan
pegawai
yang
transparan,
objektif, akuntabel dan bebas KKN (Penerimaan Melalui sistem CAT)
Bebas KKN. . .
69 bebas
Persyaratan
KKN
diskriminatif
jelas,
tidak
Penetapan persyaratan
yang
objektif Proses seleksi transparan,
Proses
seleksi
objektif, adil, akuntabel dan
berjalan
sesuai
bebas KKN
aturan yang berlaku
Pengumuman hasil seleksi
Pengumuman seleksi
diinformasikan
yang mudah diakses
secara
terbuka
Pengemb
Menetapkan
angan
kompetensi pegawai
kompetensi pegawai
kompeten
Pemenuhan
kebutuhan
Terdapatnya sarana
si
sarana
prasarana
dan
pegawai
assessment center
assessment center
Melaksanakan
Aktifnya
dan
standar
asessment
Dokumen
standar
prasarana
kegiatan
assessment pegawai
pegawai Identifikasi
kebutuhan
Laporan
hasil
pengembangan kompetensi
Identifikasi
Menyusun
Ketersediaan
rencana
pengembangan kompetensi
anggaran
(rencana
dengan dukungan anggaran
kebutuhan
untuk
Terselenggaranya
yang mencukupi
dianggarkan
setiap
assessment
center
dalam
upaya
tahun) Melakukan pengembangan
Pemberian
pegawai
belajar, tugas diklat
berbasis
kompetensi sesuai dengan rencana
tugas
keterbukaan
promosi
jabatan
dll
dan kebutuhan
pengembangan kompetensi Melakukan monitoring dan
Hasil
evaluasi
pengembangan
monitoring
pegawai
berbasis
kompetensi secara berkala
laporan dan
evaluasi
untuk
dijadikan
ajuan
perbaikan berkelanjutan
Keterbukaan. . .
70 Keterbuka
Membuat
kebijakan
an
mengenai
keterbukaan
promosi
promosi jabatan
jabatan
pegawai
Penerapan
Kesempatan
keterbukaan
Kebijakan
keterbukaan promosi
promosi jabatan pimpinan
mengikuti
tinggi
jabatan
hingga
tingkat
nasional
tentang
promosi pimpinan
diumumkan
hingga
tingkat nasional Penerapan promosi yang
Promosi jabatan yang
obyektif dan kompetitif
obyektif
dan
kompetitif Pelaksanaan
promosi
Keterlibatan
panitia
terbuka oleh panitia seleksi
independen
dalam
yang independen
pelaksanaan promosi
Terciptanya Keterbukaan
proses
promosi jabatan
terbuka Penerapan
keterbukaan
informasi atas hasil setiap
Pengumuman setiap hasil tahapan seleksi
tahapan seleksi
Penetapa
Penerapan
penetapan
n
kinerja individu oleh seluruh
penetapan
penilaian
pegawai BNN, BNNP, BNN
individu oleh seluruh
kinerja
Kabupaten dan Kota
pegawai
BNN,
BNNP,
BNN
individu
Terlaksananya kinerja
Kabupaten dan Kota Penilaian kinerja individu
Penilaian
yang terkait dengan kinerja
individu
organisasi
berbasis
(BNN,
BNNP,
kinerja yang kinerja
BNN Kabupaten dan Kota)
organisasi
Pengukuran kinerja individu
Penilaian yang saling
agar memiliki kesesuaian
terkait
dengan
indikator
hingga bawahan
individu
level
(BNN,
BNNP,
kinerja
dari
atasan
Terciptanya
sistem
penilaian kinerja individu yang
mendukung
pengembangan organisasi
diatasnya BNN
Kabupaten dan Kota) Mengukur secara
kinerja individu periodik
(BNN,
Hasil
penilaian
secara periodik
BNNP. . .
71 BNNP, BNN Kabupaten dan Kota) Melakukan monitoring dan
Laporan
evaluasi atas pencapaian
monitoring
kinerja
evaluasi pencapaian
individu
secara
berkala (BNN, BNNP, BNN
hasil dan
kinerja individu
Kabupaten dan Kota) Penerapan sistem penilaian
Pengembangan karir
kinerja
untuk
pegawai
yang
pengembangan karir (BNN,
memiliki
penilaian
BNNP, BNN Kabupaten dan
kinerja individu yang
Kota)
baik
Penerapan sistem penilaian
Pemberian tunjangan
kinerja
untuk
yang sesuai dengan
tunjangan
hasil kinerja pegawai
individu
individu
pemberian
kinerja (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota) Perumusan dan penetapan
Implementasi
kebijakan
and
kebijakan reward and
punishment berbasis kinerja
punishment berbasis
(BNN,
kinerja (BNN, BNNP,
reward
BNNP,
BNN
Kabupaten dan Kota)
BNN Kabupaten dan Kota)
Penataan
Penetapan
aturan
mengenai
disiplin
pegawai
kebijakan aturan
disiplin
Pemerataan penerapan disiplin
pegawai
aturan keseluruh
pegawai Mengimplementasikan
Kesadaran
dan
aturan disiplin pegawai ke
kepatuhan
seluruh organisasi
melaksanakan aturan disiplin
Monitoring
dan
evaluasi
Hasil
penerapan aturan disiplin
pelaksanaan
pegawai
penerapan
laporan
Terciptanya lingkungan kerja yang sadar dan patuh
dalam
melaksanakan
aturan
disiplin
aturan
disiplin
Penerapan. . .
72 Penerapan
pemberian
Laporan
pemberian
sanksi dan imbalan atas
sanksi
dan reward
pelaksanaan
dalam
rangka
penerapan
aturan disiplin
pelaksanaan penerapan
aturan
disiplin
Melakuka
Menyusun informasi faktor
Dokumen
faktor
n evaluasi
jabatan
jabatan di BNN
jabatan
Menetapkan peta jabatan
Dokumen
peta
jabatan di BNN Menetapkan kelas jabatan
Dokumen
Tertatanya manajemen kepegawaian
kelas
jabatan di BNN
Pengemb
Menyediakan
sistem
angan
informasi
sistem
yang memenuhi kebutuhan
informasi
pegawai
pegawai
kepegawaian
kepegawaian
mengenai
Mempermudah
data
akses
penggunaan informasi
Aplikasi
sistem
pegawai
oleh
Kemudahan mengakses informasi kepegawaian
pegawai
Terlaksananya
Meningkatkan aplikasi
kapasitas
simpeg
memutakhirkan
dan aplikasi
tersebut
Kapasitas
simpeg
meningkat
dan
terintegrasi seluruh
simpeg
dalam mengelola data kepegawaian
dengan
kebutuhan
data kepegawaian Penggunaan informasi sebagai
sistem kepegawaian pendukung
pengambilan manajemen SDM
kebijakan
Data simpeg sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen sdm
3. Waktu. . .
73
3.
Waktu Pelaksanaan Dan Penanggung Jawab Selama kurun waktu 2015 s.d 2019 akan dilaksanakan kegiatan berikut ini secara bertahap, yaitu : Program
Kegiatan
Tahun 2015
Perencanaan
Melakukan analisis jabatan
kebutuhan
dan analisis beban kerja di
pegawai
seluruh jabatan yang ada di
2016
2017
2018
2019
V
BNN Perhitungan
rencana
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
kebutuhan pegawai untuk seluruh unit organisasi Melakukan
rencana
redistribusi pegawai Memproyeksi
kebutuhan
V
pegawai untuk 5 tahun Menghitung
formasi
pegawai yang mendukung kinerja utama organisasi
Pengembanga
Menetapkan
n
kompetensi pegawai
kompetensi
pegawai
standar
Pemenuhan
kebutuhan
sarana
prasarana
dan
assessment center Melaksanakan
asessment
V
V
V
V
V
kebutuhan
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
pegawai Identifikasi
pengembangan kompetensi Menyusun
rencana
pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi Melakukan pengembangan pegawai
berbasis
kompetensi sesuai dengan
rencana. . .
74 rencana
dan kebutuhan
pengembangan kompetensi Melakukan monitoring dan evaluasi
pengembangan
pegawai
berbasis
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
kompetensi secara berkala
Keterbukaan
Membuat
kebijakan
promosi
mengenai
keterbukaan
pegawai
promosi jabatan Penerapan
keterbukaan
V
promosi jabatan pimpinan tinggi
hingga
tingkat
nasional Penerapan promosi yang obyektif dan kompetitif Pelaksanaan
promosi
terbuka oleh panitia seleksi yang independen Penerapan
keterbukaan
informasi atas hasil setiap tahapan seleksi
Penerapan
Penerapan
penetapan
penilaian
kinerja individu oleh seluruh
kinerja individu
pegawai BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
(BNN,
BNNP,
BNN Kabupaten dan Kota) Pengukuran kinerja individu agar memiliki kesesuaian dengan
indikator
individu
level
(BNN,
BNNP,
kinerja
diatasnya BNN
Kabupaten dan Kota)
Mengukur. . .
75 Mengukur secara
kinerja individu periodik
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
(BNN,
BNNP, BNN Kabupaten dan Kota) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja
individu
secara
berkala (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota) Penerapan sistem penilaian kinerja
individu
untuk
pengembangan karir (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota) Penerapan sistem penilaian kinerja
individu
pemberian
untuk
tunjangan
kinerja (BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota) Perumusan dan penetapan kebijakan
reward
and
punishment berbasis kinerja (BNN,
BNNP,
BNN
Kabupaten dan Kota)
Penataan
Penetapan
aturan disiplin
mengenai
pegawai
pegawai
kebijakan aturan
V
disiplin
Mengimplementasikan aturan disiplin pegawai ke seluruh organisasi Monitoring
dan
evaluasi
penerapan aturan disiplin pegawai Penerapan
pemberian
sanksi dan imbalan atas
Pelaksanaan. . .
76 pelaksanaan
penerapan
aturan disiplin
Melakukan
Menyusun informasi faktor
evaluasi
jabatan
jabatan
Menetapkan peta jabatan
V
Menetapkan kelas jabatan
V
Pengembanga
Menyediakan
n
informasi
sistem
sistem
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
kepegawaian
informasi
yang memenuhi kebutuhan
pegawai
pegawai
mengenai
data
kepegawaian Mempermudah
akses
penggunaan informasi
sistem
pegawai
oleh
pegawai Meningkatkan aplikasi
kapasitas
simpeg
memutakhirkan
V
dan aplikasi
tersebut Penggunaan informasi
sistem
V
kepegawaian
sebagai
pendukung
pengambilan
kebijakan
manajemen SDM
F.
Program Penguatan Akuntabilitas 1.
Pelaksanaan Kegiatan Beberapa hal yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : a)
Keterlibatan pimpinan (1)
Penyusunan renstra yang melibatkan seluruh satker (2) Menetapkan. . .
77
(2)
Menetapkan kinerja individu BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota dengan keterlibatan pimpinan secara langsung
(3) b)
Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan
Pengelolaan akuntabilitas kinerja (1)
Alokasi 20% anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM melalui diklat yang dilakukan setiap unit organisasi
(2)
Pembuatan pedoman akuntabilitas kinerja
(3)
Merancang sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang mudah diimplementasikan dan terintegrasi (Monevgar BNN)
(4)
Memberikan
kemudahan
akses
dalam
melihat
sistem
pengukuran kinerja (5)
Pemutakhiran data kinerja secara berkala
(6)
Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
2.
Indikator Kinerja (Kunci Keberhasilan) Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Output
Perencanaan
Penyusunan renstra yang
keterlibatan
akuntabilitas
melibatkan pimpinan
pimpinan
Outcome
seluruh dalam
penyusunan renstra Menetapkan
kinerja
Terdapatnya
individu BNN, BNNP, BNN
penetapan
Kabupaten
individu
dengan
dan
Kota
keterlibatan
kinerja pegawai
yang telah diakui oleh
Terciptanya
pimpinan
Peningkatan
secaralangsung
akuntabilitas
pencapaian
Penialain pencapaian
BNN
kinerja secara berkala oleh
kinerja oleh pimpinan
pimpinan secara langsung
Pemantauan
kinerja
pimpinan melalui aplikasi SIMPEG
Alokasi untuk
20%
anggaran peningkatan
Peningkatan kualitas SDM
Pengelolaan. . .
78 Pengelolaan
kapasitas
SDM
akuntabilitas
diklat yang dilakukan setiap
kinerja
unit organisasi Pembuatan
melalui
pedoman
akuntabilitas kinerja
Pedoman akuntabilitas kerja
Merancang
sistem
Aplikasi
pengukuran
kinerja
BNN)
(monevgar
berbasis elektronik yang mudah diimplementasikan dan terintegrasi Memberikan
kemudahan
Kemudahan akses
akses dalam melihat sistem pengukuran kinerja Pemutakhiran data kinerja
Aplikasi
secara berkala Pemantapan implementasi
Implementasi SAKIP
sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah
(SAKIP)
3.
Waktu Pelaksanaan Dan Penanggung Jawab Selama kurun waktu 2015 s.d 2019 akan dilaksanakan kegiatan berikut ini secara bertahap, yaitu : Program
Kegiatan
Tahun 2015
Perencanaan
Penyusunan
renstra
akuntabilitas
melibatkan pimpinan
yang
2016
2017
2018
2019
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Menetapkan kinerja individu BNN, BNNP, BNN Kabupaten dan Kota dengan keterlibatan pimpinan secara langsung Pemantauan
pencapaian
kinerja secara berkala oleh pimpinan
Pengelolaan. . .
79 Pengelolaan
Alokasi 20% anggaran untuk
akuntabilitas
peningkatan kapasitas SDM
kinerja
melalui diklat yang dilakukan
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
setiap unit organisasi Pembuatan
pedoman
akuntabilitas kinerja Merancang
V
sistem
pengukuran kinerja berbasis elektronik
yang
mudah
diimplementasikan
dan
terintegrasi Memberikan
kemudahan
akses dalam melihat sistem pengukuran kinerja Pemutakhiran data
kinerja
secara berkala Pemantapan
implementasi
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
G.
Program Penguatan Pengawasan 1.
Pelaksanaan Kegiatan Beberapa hal yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : a)
Penerapan kebijakan tentang gratifikasi (1)
Pembuatan kebijakan gratifikasi
(2)
Sosialisasi penerapan kebijakan gratifikasi
(3)
Penerapan dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan gratifikasi
(4)
Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan gratifikasi
(5)
Tindak lanjut hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan gratifikasi
b)
Penerapan SPIP (1)
Pembuatan kebijakan tentang SPIP
(2)
Pembangunan lingkungan pengendalian di seluruh organisasi (3) Melakukan. . .
80
(3)
Melakukan identifikasi penilaian resiko atas organisasi di seluruh organisasi
(4)
Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi di seluruh organisasi
(5)
Sosialisasi SPIP terhadap pihak terkait
(6)
Penerapan sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala
c)
Pengelolaan pengaduan masyarakat (1)
Menetapkan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat
(2)
Mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat di seluruh organisasi
(3)
Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat di seluruh organisasi
(4)
Monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat secara berkala
(5)
Tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat secara berkala
d)
Pengelolaan Whistle Blowing System (1)
Kebijakan pimpinan yang mengatur tentang Whistle Blowing System
(2)
Sosialisasi kebijakan Whistle Blowing System
(3)
Pengimplementasian Whistle Blowing System
(4)
Melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi Whistle Blowing System
(5)
Tindak lanjut atas hasil evaluasi implementasi Whistle Blowing System
e)
Kebijakan penanganan benturan kepentingan (1)
Penyusunan kebijakan penanganan benturan kepentingan
(2)
Sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan
(3)
Penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan (4) Evaluasi. . .
81
(4)
Evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
penanganan
benturan
kepentingan (5)
Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan
f)
Pembangunan zona integritas (1)
Pencanangan zona integritas
(2)
Penetapan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas
(3)
Pembangunan zona integritas secara intensif
(4)
Melakuan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan
(5)
Penentapan unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”
g)
Peningkatan Peran APIP dalam pengawasan (1)
Pemberian
rekomendasi
yang
memerlukan
komitmen
pimpinan (2)
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM APIP
(3)
Penyesuaian dukungan anggaran APIP
(4)
Penataan fungsi pengawasan internal agar berfokus pada client dan audit berbasis risiko
h)
Peningkatan pengawasan (1)
Penilaian rencana pembuatan RKAKL setiap tahun oleh inspektorat utama
(2) 2.
Peningkatan opini BPK dalam laporan keuangan BNN
Indikator Kinerja (Kunci Keberhasilan)
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Output
Penerapan
Pembuatan kebijakan gratifikasi
Perka
Outcome BNN
Terciptanya
kebijakan
tentang
Kesadaran
tentang
gratifikasi
pegawai
Tersosialisasik
untuk
annya
menerima
penerapan
gratifikasi
gratifikasi
Sosialisasi penerapan kebijakan gratifikasi
tidak
kebijakan. . .
82 kebijakan gratifikasi Penerapan
dan
pelaporan
tentang
pelaksanaan kebijakan gratifikasi
Kesadaran pegawai untuk tidak menerima gratifikasi dan laporan
dari
UPG Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan
Hasil
gratifikasi
atas
laporan
penerapan pelaksanaan kebijakan gratifikasi Tindak
lanjut
hasil
evaluasi
terhadap
pelaksanaan kebijakan gratifikasi
Kebijakan yang
diambil
atas
laporan
hasil evaluasi
Penerapan
Pembuatan kebijakan tentang SPIP
SPIP
Kebijakan tentang SPIP
Pembangunan lingkungan pengendalian
Terbentuknya lingkungan pengendalian
Melakukan identifikasi penilaian resiko atas
Laporan
organisasi
identifikasi
anya lingkungan pengendalian
penilaian resiko
Terselenggar
atas
organisasi Melakukan kegiatan pengendalian untuk
Implementasi
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
lingkungan
agar terciptanya organisasi yang
efektif
dan efisien
pengendalian atas penilaian identifikasi resiko
Sosialisasi. . .
83 Sosialisasi SPIP terhadap pihak terkait
Tersosialisasik annya SPIP
Penerapan
sistem
pengendalian intern
dimonitoring dan evaluasi secara berkala
Laporan hasil monitoring dan evaluasi
atas
pelaksanaan sistem pengendalian
Pengelolaan
Menetapkan
kebijakan
pengaduan
pengaduan masyarakat
penanganan
Kebijakan penanganan
masyarakat
pengaduan masyarakat Mengimplementasikan
penanganan
pengaduan masyarakat
Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat
Tindak
lanjut
penanganan
pengaduan
masyarakat
Monitoring
dan
evaluasi
pengaduan
masyarakat secara berkala
Laporan tindak
Terciptanya
lanjut
Peningkatan
atas
penanganan
kepuasan
pengaduan
masyarakat
masyarakat
akan proses
Laporan hasil
pengelolaan
monitoring dan
pengaduan
evaluasi
masyarakat
penanganan
yang
pengaduan
dilakukan
masyarakat
BNN
secara berkala Tindak lanjut atas
hasil monitoring dan
Kegiatan
evaluasi pengaduan masyarakat secara
perbaikan dan
berkala
peningkatan atas penilaian monitoring dan evaluasi penanganan
pengaduan. . .
84 pengaduan masyarakat secara berkala
Pengelolaan
Kebijakan pimpinan yang mengatur tentang
Perka
Whistle
whistle blower system
tentang whistle
Blowing System
BNN
blower system Sosialisasi
kebijakan
Whistle
Blowing
System
Tersosialisasik annya kebijakan Whistle Blowing System di BNN
Pengimplementasian
Whistle
Blowing
System
Kesadaran pegawai akan pelaksanaan Whistle Blowing System
Terselenggar
Melakukan evaluasi secara berkala atas
Laporan hasil
anya Whistle
implementasi Whistle Blowing System
evaluasi
Blowing
secara berkala
System
pelaksanaan Whistle Blowing System Tindak
lanjut
atas
hasil
evaluasi
implementasi Whistle Blowing System
Strategi perbaikan atau peningkatan akan penerapan Whistle Blowing System
yang
telah dilaksanakan
Kebijakan. . .
85 Kebijakan
Penyusunan
kebijakan
penanganan
benturan kepentingan
penanganan
Perka
BNN
tentang
benturan
penanganan
kepentingan
benturan kepentingan Sosialisasi kebijakan penanganan benturan
Tersosialisaika
kepentingan
nnya
dan
kesadaran pegawai akan kebijakan penanganan benturan kepentingan Penerapan kebijakan penanganan benturan
Laporan
kepentingan
pelaksanaan
Evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
penanganan benturan kepentingan
penerapan
Terciptanya
kebijakan
kebijakan
penanganan
penanganan
benturan
benturan
kepentingan
kepentingan
Laporan evaluasi
atas
pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan Tindak
lanjut
pelaksanaan
terhadap
hasil
kebijakan
benturan kepentingan
evaluasi
penanganan
Laporan kebijakan yang diambil
atas
dasarpenilaian pelaksanaan kebijakan benturan kepentingan Pencanangan zona integritas
Dokumen
Terciptanya
pencanangan
pembanguna
Pembangunan . . .
86 Pembanguna
zona integritas
n
n
ditandatangani
integritas
zona
integritas
zona
sesuai ketentuan Penetapan unit yang akan dikembangkan
Terdapatnya
menjadi zona integritas
unit
Yang
dikembangkan menjadi
zona
integritas Pembangunan
zona
integritas
secara
intensif
Penerapan zona integritas di seluruh unit
Melakuan evaluasi atas zona integritas
Laporan
yang telah ditentukan secara berkala
evaluasi
atas
pelaksanaan zona integritas Penetapan unit kerja yang ditetapkan
Adanya
sebagai “menuju WBK/WBBM”
kerja
unit yang
telah ditetapkan untuk menuju WBK/WBBM
Peningkatan
Pemberian rekomendasi yang memerlukan
Pimpinan
peran
komitmen pimpinan
menindaklanju
APIP
dalam
ti
pemberian
pengawasan
rekomendasi yang memerlukan
Terciptanya
komitmen
Peningkatan
pimpinan
peran APIP
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
Pendidikan
APIP
dan pelatihan bagi
SDM
APIP Penyesuaian dukungan anggaran APIP
Kesesuain kinerja dengan
anggaran . . .
87 anggaran yang dibutuhkan Penataan fungsi pengawasan internal agar
Pelaksanaan
berfokus pada client dan audit berbasis
pengawasan
risiko
internal dengan fokus pada client dan audit berbasis resiko
Peningkatan
Penilaian
rencana
pembuatan
RKAKL
pengawasan
setiap tahun oleh inspektorat utama
Pengawasan rencana pembuatan RKAKL
agar
sesuai dengan peraturan Peningkatan opini BPK dalam laporan
Peningkatan
keuangan BNN
status
Terciptanya Pengawasan penggunaan
WTP
anggaran
tanpa catatan (clear
and
clean)
3.
Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab
Program
Kegiatan
Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Penerapan
Pembuatan kebijakan gratifikasi
V
kebijakan
Sosialisasi penerapan kebijakan
V
tentang
gratifikasi
gratifikasi
Penerapan
dan
pelaporan
tentang pelaksanaan kebijakan gratifikasi Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan gratifikasi Tindak
lanjut
hasil
evaluasi
terhadap pelaksanaan kebijakan gratifikasi
Penerapan . . .
88 Penerapan
Pembuatan kebijakan tentang
SPIP
SPIP Pembangunan
V
lingkungan
V
Melakukan identifikasi penilaian
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
pengendalian
resiko atas organisasi Melakukan
kegiatan
pengendalian
untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi Sosialisasi SPIP terhadap pihak terkait Penerapan sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala
Pengelolaan
Menetapkan
kebijakan
pengaduan
penanganan
pengaduan
masyarakat
masyarakat Mengimplementasikan penanganan
pengaduan
masyarakat Tindak
lanjut
penanganan
pengaduan masyarakat Monitoring
dan
evaluasi
pengaduan masyarakat secara berkala Tindak
lanjut
monitoring
atas dan
hasil evaluasi
pengaduan masyarakat secara berkala Pengelolaan
Kebijakan
pimpinan
Whistle
mengatur
tentang
Blowing
blowing system
System
Sosialisasi
kebijakan
yang
V
whistle
Whistle
V
Blowing System
Pengimplementasian. . .
89 Pengimplementasian
Whistle
V
V
V
V
V
secara
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Blowing System
Melakukan berkala
evaluasi atas
implementasi
Whistle Blowing System
Tindak lanjut atas hasil evaluasi implementasi Whistle Blowing System Kebijakan
Penyusunan
kebijakan
penanganan
penanganan
benturan
benturan
kepentingan
kepentingan
Sosialisasi
kebijakan
penanganan
benturan
V
V
kepentingan Penerapan
kebijakan
penanganan
benturan
kepentingan Evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan
benturan
kepentingan Tindak
lanjut
terhadap
hasil
evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan
benturan
kepentingan Pembanguna
Pencanangan zona integritas
V
n
Penetapan
V
zona
integritas
unit
dikembangkan
yang
akan
menjadi
zona
integritas Pembangunan zona integritas secara intensif Melakuan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan secara berkala
Penetapan . . .
90 Penetapan
unit
kerja
ditetapkan
sebagai
yang
V
“menuju
WBK/WBBM”
Peningkatan
Pemberian rekomendasi yang
peran
memerlukan komitmen pimpinan
APIP
V
V
V
V
V
dan
V
V
V
V
V
dukungan
V
V
V
V
V
fungsi pengawasan
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
dalam
Peningkatan
pengawasan
kuantitas SDM APIP
kualitas
Penyesuaian anggaran APIP Penataan
internal agar berfokus pada client dan audit berbasis risiko
Peningkatan
Penilaian rencana pembuatan
pengawasan
RKAKL
setiap
tahun
oleh
inspektorat utama Peningkatan opini BPK dalam laporan keuangan BNN
H.
Program Pelayanan Publik 1.
Pelaksanaan Kegiatan Beberapa hal yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : a)
Penerapan Standar Pelayanan (1)
Menetapkan kebijakan mengenai standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan penerapan budaya pelayanan prima
(2)
Memaklumatkan
standar
pelayanan
atas
semua
jenis
pelayanan (3)
Pembuatan SOP pelaksanaan setiap pelayanan
(4)
Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (5) Perbaikan. . .
91
(5)
Perbaikan berkelanjutan terhadap standar pelayanan dan SOP secara berkala
b)
Penerapan Budaya Pelayanan Prima (1)
Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
(2)
Ketersediaan informasi tentang pelayanan yang mudah diakses
(3)
Penerapan sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
(4)
Meningkatnya
layanan
satu
atap
secara
terpadu
dan
terintegrasi (5) c)
Pengembangan inovasi layanan
Pengelolaan Pengaduan (1)
Menyediakan media untuk pengaduan pelayanan
(2)
Pembuatan SOP tentang pengaduan pelayanan secara komprehensif
(3)
Menyediakan unit pengelola pengaduan
(4)
Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
(5) d)
Melakukan evaluasi atas penanganan secara berkala
Penilaian Kepuasan Masyarakat (1)
Melakukan survey kepuasan kepada masyarakat secara berkala
(2)
Menyediakan media yang memudahkan kemudahan akses secara terbuka
(3) e)
Melakukan tindak lanjut atas hasil survey masyarakat
Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)
Perencanaan
penggunaan
teknologi
informasi
dalam
pemberian setiap pelayanan (2)
Penerapan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan (3) Perbaikan. . .
92
(3)
Perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan
2.
Indikator Kinerja (Kunci Keberhasilan)
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Output
Outcome
Penerapan
Menetapkan kebijakan mengenai standar
Kebijakan
standar
pelayanan yang mencakup kejelasan
standar
pelayanan
biaya, waktu, persyaratan perijinan
pelayanan
Memaklumatkan standar pelayanan atas
Standar
semua jenis pelayanan
pelayanan yang
telah
dimaklumatk an Pembuatan SOP
pelaksanaan
setiap
pelayanan
Reviu
dan
perbaikan
atas
SOP-SOP
Terciptanya
pelaksanaan
SOP tiap – tiap
pelayanan
satker
standar
Laporan
pelayanan secara berkala dan dilakukan
evaluasi
dengan melibatkan stakeholders
penilaian standar pelayanan
Perbaikan berkelanjutan terhadap standar
Pelaksanaan
pelayanan dan SOP secara berkala
perbaikan SOP secara berkala
Penerapan
Melakukan
sosialisasi/pelatihan
budaya
upaya
pelayanan
prima
prima
Ketersediaan informasi tentang pelayanan
Kemudahan
Pelayanan
yang mudah diakses
akses
prima
informasi tata
masyarakat
penerapan
budaya
dalam
pelayanan
Sosialisasi/P elatihan Terciptanya
bagi
cara pelayanan
Penerapan . . .
93 Penerapan
sistem
punishment
Pemberian
(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan
sanksi/rewar
serta
d
pemberian kompensasi
kepada
penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar Meningkatnya layanan satu atap secara
Pelayanan
terpadu dan terintegrasi
terpadu
Pengembangan Inovasi Layanan
Inovasi pelayanan terbaru
Pengelolaan
Menyediakan media untuk pengaduan
Ketersediaan
pengaduan
pelayanan
media untuk pengaduan pelayanan
Pembuatan SOP tentang
pengaduan
SOP
Terciptanya
pengaduan
Kemudahan
pelayanan
akses
secara
pengaduan
komprehensif
dan
Terdapatnya
peningkatan
Unit
kepuasan
Pengaduan
pengguna
Tindak lanjut atas seluruh pengaduan
Laporan
layanan
pelayanan
tindak lanjut
pelayanan secara komprehensif
Menyediakan unit pengelola pengaduan
untuk
perbaikan
kualitas
pelayanan Melakukan evaluasi atas penanganan
Laporan hasil
secara berkala
evaluasi
Penilaian
Melakukan
survey
kepuasan
kepada
Data survey
kepuasan
masyarakat secara berkala
Masyarakat
Menyediakan media yang memudahkan
Informasi
Terciptanya
kemudahan akses secara terbuka
survey dapat
Kepuasaan
dengan
masyarakat
mudah diakses
Melakukan . . .
94 Melakukan tindak lanjut atas hasil survey
Laporan
masyarakat
tindak lanjut untuk perbaikan
Pemanfaatan
Perencanaan
teknologi
informasi
informasi
pelayanan
penggunaan
dalam
Penerapan
pemberian
penggunaan
teknologi setiap
teknologi
Dokumen perencanaan
Aplikasi
informasi dalam pemberian pelayanan Perbaikan
berkelanjutan
terhadap
Laporan
penerapan
penggunaan
teknologi
penerapan
informasi dalam pemberian pelayanan
3.
Terciptanya pelayanan melalui sistem teknologi informasi
aplikasi
Waktu Pelaksanaan Dan Penanggung Jawab
Program
Kegiatan
Tahun 2015
Penerapa
Menetapkan
kebijakan
n standar
standar pelayanan yang mencakup
pelayanan
kejelasan biaya, waktu, persyaratan
2016
2017
2018
2019
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
mengenai V
perijinan Memaklumatkan standar pelayanan atas semua jenis pelayanan Pembuatan SOP pelaksanaan setiap pelayanan
V
Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
secara
dilakukan
berkala
dengan
dan
melibatkan
stakeholders Perbaikan
berkelanjutan
terhadap
standar pelayanan dan SOP secara berkala
Penerapa
Melakukan
sosialisasi/pelatihan
n budaya
dalam
penerapan
upaya
budaya
pelayanan prima
pelayanan . . .
95 pelayanan
Ketersediaan
informasi
prima
pelayanan yang mudah diakses Penerapan
sistem
(sanksi)/reward
tentang
bagi
penerima
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
punishment pelaksana
layanan serta pemberian kompensasi kepada
V
layanan
bila
layanan tidak sesuai standar Meningkatnya layanan satu atap secara terpadu dan terintegrasi Pengembangan Inovasi Layanan
Pengelola
Menyediakan
media
an
pengaduan pelayanan
pengadua
Pembuatan SOP tentang pengaduan
n
pelayanan secara komprehensif Menyediakan
untuk
unit
pengelola
pengaduan Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan Melakukan
evaluasi
atas
penanganan secara berkala
Penilaian
Melakukan survey kepuasan kepada
kepuasan
masyarakat secara berkala
Masyarak
Menyediakan
media
yang
at
memudahkan
kemudahan
akses
secara terbuka Melakukan tindak lanjut atas hasil survey masyarakat
Pemanfaa
Perencanaan penggunaan teknologi
tan
informasi dalam pemberian setiap
teknologi
pelayanan
informasi
Penerapan informasi
penggunaan dalam
teknologi pemberian
pelayanan
perbaikan . . .
96 Perbaikan
berkelanjutan
terhadap
penerapan
penggunaan
teknologi
informasi
dalam
pemberian
V
V
V
V
V
pelayanan
I.
Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.
Pelaksanaan Kegiatan Beberapa hal yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : a)
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (1)
Monitoring
melalui
pertemuan-rutin
baik
pada
tingkat
pengarah, pelaksana atau kelompok kerja
2.
(2)
Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat
(3)
Pengukuran target Road Map dan relisasinya
(4)
Evaluasi pada tingkat unit kerja, pengarah atau pelaksana
Indikator Kinerja (Kunci Keberhasilan)
Program
Kegiatan
Output
Pelaksanaan
Monitoring melalui pertemuan-
Respon
monitoring,
rutin
permasalahn
evaluasi pelaporan
dan
baik
pengarah,
pada
tingkat
pelaksana
atau
Outcome terhadap dan
perkembangan
kelompok kerja
Terciptanya
Survey kepuasan masyarakat
Nilai indeks survei
Perbaikan
dan pengaduan masyarakat
yang meningkat
peningkatan
Pengukuran target Road Map
Penilaian
berkelanjutan atas
dan relisasinya
pencapaian target
pelaksanaan RB di
Penilaian
8 area perubahan
Evaluasi
pada
tingkat
unit
kerja, pengarah atau pelaksana
evaluasi
hasil
dan yang
sebagai
tindak lanjut strategi selanjutnya
3. Waktu . . .
97
3.
Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab
Program
Kegiatan
Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
V
V
V
V
V
masyarakat dan pengaduan V
V
V
V
V
Pelaksanaan
Monitoring
monitoring,
pertemuan-rutin baik pada
evaluasi
tingkat pengarah, pelaksana
pelaporan
dan
melalui
atau kelompok kerja Survey
kepuasan
masyarakat Pengukuran
target
Road
Map dan relisasinya
V
Evaluasi pada tingkat unit kerja,
pengarah
atau
V
pelaksana
BAB V . . .
98
BAB V Quick Wins
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam 5 (lima) tahunan adalah suatu kegiatan untuk memberikan arah kebijakan, visi, misi dan tujuan organisasi. Untuk mencapai hasil yang maksimal dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 8 area perubahan diperlukan suatu langkah percepatan yang disebut Quick Wins. Quick Wins diartikan sebagai langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali program RB dipilih dari salah satu area perubahan atau kombinasi beberapa area perubahan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing instansi. Berikut ini adalah penetapan Quick Wins periode 2015 – 2019 : KONSEP QUICK WINS PERIODE 2015 – 2019
NO PERIODE 2015 1
Rehabilitasi 100.000 penyalah guna dan pecandu narkoba Peningkatan hasil pengungkapan jaringan tindak pidana narkotika dan
2
prekursor narkotika serta aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebesar 20% dari TPA (Tindak Pidana Asal)
3
Terselenggaranya sistem pelaporan keuangan berbasis Akrual
4
Legalitas Standar Operasional Prosedur di lingkungan BNN
5
6
Peningkatan
jumlah
tempat
layanan
rehabilitasi
bagi
korban
penyalahgunaan narkotika Penambahan ruang lingkup MDMA pada ISO 17025 di Balai Laboratorium Narkoba BNN
7. Pengembangan . . .
99
7
Pengembangan organisasi BNN di tingkat kabupaten/Kota sebanyak 29 Kabupaten/Kota
8
Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Kepegawaian
9
Peningkatan persentase kerja sama nasional (masyarakat, instansi terkait dan swasta) dan internasional di bidang P4GN sebesar 50 %
PERIODE 2016
1
2
3
4
5
Peningkatan persentase kerja sama nasional (masyarakat, instansi terkait dan swasta) dan internasional di bidang P4GN sebesar 60 % Menyediakan satu sarana dan prasarana pasca rehabilitasi bagi korban penyalah guna narkoba yang telah direhabilitasi di Lido Bogor Pengembangan organisasi BNN di tingkat kabupaten/Kota sebanyak 29 Kabupaten/Kota Pengembangan balai pendidikan dan pelatihan BNN menjadi pusat pendidikan dan pelatihan Realisasi pengembangan informasi website BNN sebesar 50% Peningkatan hasil pengungkapan jaringan tindak pidana narkotika dan
6
prekursor narkotika serta aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebesar 30% dari TPA (Tindak Pidana Asal)
7
Operasionalisasi Loka Lampung
PERIODE 2017
1
Tersedianya tenaga penyuluh narkoba melalui proses inpassing sebanyak 70 orang
2. Pengembangan . . .
100
2
3
Pengembangan organisasi BNN di tingkat kabupaten/Kota sebanyak 29 Kabupaten/Kota Peningkatan jumlah sarana dan prasarana rehabilitasi dan pasca rehabilitasi di tingkat BNNP 50% Peningkatan hasil pengungkapan jaringan tindak pidana narkotika dan
4
prekursor narkotika serta aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebesar 40% dari TPA (Tindak Pidana Asal)
5
6
Peningkatan persentase kerja sama nasional (masyarakat, instansi terkait dan swasta) dan internasional di bidang P4GN sebesar 70 % Operasionalisasi Loka Sumatera Utara
PERIODE 2018
1
Pengembangan organisasi BNN di tingkat kabupaten/Kota sebanyak 29 Kabupaten/Kota Peningkatan hasil pengungkapan jaringan tindak pidana narkotika dan
2
prekursor narkotika serta aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebesar 50% dari TPA (Tindak Pidana Asal)
3
4
Peningkatan persentase kerja sama nasional (masyarakat, instansi terkait dan swasta) dan internasional di bidang P4GN sebesar 75 % Peningkatan jumlah produk hukum P4GN yang diundangkan 7 peraturan
PERIODE 2019
1
Pengembangan organisasi BNN di tingkat kabupaten/Kota sebanyak 29 Kabupaten/Kota 2. Peningkatan . . .
101
Peningkatan hasil pengungkapan jaringan tindak pidana narkotika dan 2
prekursor narkotika serta aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebesar 60% dari TPA (Tindak Pidana Asal)
3
Peningkatan persentase kerja sama nasional (masyarakat, instansi terkait dan swasta) dan internasional di bidang P4GN sebesar 80 %
BAB VI . . .
102
BAB VI PENUTUP Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi
di
seluruh
Kementerian/Lembaga
merupakan tuntutan zaman sebagai salah satu bentuk perwujudan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam konsep Reformasi Birokrasi. Road Map Kementerian dan Lembaga adalah keharusan untuk memberikan arah perubahan Reformasi Birokrasi. Road Map diharapkan dipahami oleh seluruh pegawai untuk melakukan implementasi perubahan ke arah yang lebih baik. Diharapkan para anggota dari masing-masing satuan kerja memahami untuk dijadikan arah/agenda Reformasi Birokrasi. Road Map BNN tahap II (kedua) ini merupakan kelanjutan dari Road Map tahap I (pertama) yang telah berakhir tahun 2014. Tujuan dari Road Map tahap II (kedua) 2015 – 2019 merupakan implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama dan melanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah pada lima tahun pertama. Road Map ini disusun mencakup agenda Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Perubahan yang meliputi Budaya Kerja dan Pola Pikir, Organisasi, Tatalaksana, Perundang-Undangan, Manajemen SDM, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Dukungan baik dari unsur pimpinan maupun unsur pelaksana di Badan Narkotika Nasional diperlukan agar pelaksanaan Road Map ini dapat berjalan secara efektif dan efisien ydapat mencapai tujuan dari Reformasi Birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Paraf :
1.
Kasubbag Tatalaksana
: ...
2.
Kabag Ortala
: ...
3.
Karo Kepeg & Org
: Vide Draft
4.
Dir Hukum
: Vide Draft
5.
Kabag TU
: Vide Draft
6.
Karo Umum
: Vide Draft
7.
Sestama
: Vide Draft
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL ttd Drs. BUDI WASESO
