NASKAH AKADEMIK LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI Sistem Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen/Bisnis, dan Akuntansi. Dipresentasikan pada acara Rapat Pleno AFEBI di FE UNSRI, Palembang 31 Mei – 2 Juni 2013
Asosiasi Fakultas Ekonomi & Bisnis Indonesia Sekretariat Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung 40132 Tel. 022.2509055 ext 115, 022.2511426 Fax. 022.2533814 Email.
[email protected],
[email protected], http://www.afebi.org
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI Sistem Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen/Bisnis, dan Akuntansi FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO & AFEBI Ketua: Dekan FEB Undip, Prof. Drs. M. Nasir, M.Si., Akt., Ph.D Sekretaris: Anis Chariri, SE, M.Comm, Ph.D Anggota: Sekjen AFEBI, Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D
1
Draft 1
Page
NASKAH AKADEMIK LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SistemAkreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen/Bisnis,dan Akuntansi1 A. PENDAHULUAN 1. Pendidikan ilmu ekonomi, manajemen/bisnis dan akuntansi di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar akibat: a. Meningkatnyakebutuhantenaga profesional di bidang ekonomi, manajemen/bisnis dan akuntansi seiring dengan perkembangan lingkungan bisnis dan ekonomi b. Arusglobalisasiyangsangatderas sangatbesar dan pengaruhnya terhadap pendidikan di bidang ekonomi, manajemen/bisnis dan akuntansi c. Perkembanganilmupengetahuandanteknologiyangsangatpesat. 2. Menghadapi kondisi ini, diperlukan penataan sistem pendidikan yang mendasar agar dapat mengatasi kompleksitas perkembanganlingkungan ekonomi dan bisnis yang dan dapat mengantisipasi kebutuhan profesional di masa mendatang 3. Perlunyamelakukanreformasi danpeningkatankualitas pendidikandi bidang ekonomi, manajemen/bisnis dan akuntansi sejalan dengan berbagai tuntutan perubahan lingkungan global. 4. Sistimakreditasi merupakansistemdimana program studidinilaiapakahpengelolaannyatelah sesuaidengan standaryangtelahditetapkan dan merupakan bagiandariakuntabilitas sosial institusipendidikan. 5. Penataansistemakreditasi yang lebih baik dapat mendorongterciptanya sistempendidikan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel 6. Upaya peningkatan kualitas pendidikandapat dilakukan melaluisertifikasi individual dan akreditasi institusi sehingga diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai kebutuhan pemakai. Adapun model untuk menghasilkan lulusan adalah terlampir sbb:
SERTIFIKASI INDIVIDUAL
SERTIFIKASI DOSEN
SERTIFIKASI PENDIDIKAN (PROFESIONA L)
LEMBBAGA AKREDITASI (PROFESIONAL)
KUALITAS LULUSAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI
AKREDITASI INSTITUSI
Sumber: Naskah Akademik Sistem Akreditasi Program Studi Pendidikan Kesehatan
1
Sumber: dimodifikasi dari Naskah Akademik Sistem Akreditasi Program Studi Pendidikan dan Kesehatan dan Sistem Akreditasi BAN-‐PT
Page
Draft 1
2
B. UJUAN DAN MANFAAT 1. Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menelaah hal-‐hal yang berkaitandenganpembentukansistem danlembaga akreditasimandiri di bidang ilmu ekonomi, manajemen/bisnis dan akuntansi yaitu: a. Prinsipdasarsistemakreditasiyangakandipergunakan, b. Kondisisistemdan lembaga akreditasiyangadasaatini, c. Landasan hukum yangmendasarisistemyangakan dibangun, d. Fungsidan ruanglingkup, e. Strukturdanpembiayaan,dan f. Proseskerjalembaga akreditasi. 2. Naskahakademikinidiharapkanbermanfaatdalam memberikan masukan dan menjadi dasar dalam merumuskan sistemdanlembaga akreditasi yang akandibentuk untuk bidang ilmu ekonomi, manajemen/bisnis dan akuntansi
C. PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN Pendekatan yang dipergunakan dalam menyusun naskah akademik ini adalah deskriptif-‐ analitikdengan jalan: a. Mengumpulkan informasi dan menganalisis peraturan perundangan-‐ undangan yang berlaku, b. Menghimpun pendapat daripemangku kepentingan melalui kegiatan workshop yang dilakukan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) c. Memperoleh masukan dari hasil benchmarking dinegara-‐ negarayang telah mempunyai system akreditasi yang mapan seperti AACSB dan ABEST21.
D. PRINSIP DASAR
Page
Draft 1
3
Agar Sistem dan Lembaga Akreditasi Mandiri yangdibangundipercayaolehsemua pemangkukepentingan;institusipendidikan,organisasi profesi,pemerintah,mahasiswa,masyarakatpenggunadan masyarakatinternasional, sistem dan lembaga akreditasiyangakandibangunberdasarkan prinsip-‐prinsip tata kelola yang baik, yaitu: a) Transparency (Transparansi). Akreditasi dikelola berdasarkan pada informasi yang terbuka, jelas dan tepat waktu. b) Accountability (Akuntabilitas). Akreditasi dikelola berdasarkan peran dan tanggung jawab yang jelas, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan para pemangku kepentingan c) Responsibility (Pertanggungjawaban). Akreditasi dikelola berdasarkan berdasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-‐nilai sosial
d) Independensi. Akreditasi dikelola secara independen sehingga bebas dari unsur benturan kepentingan e) Fairness (Keadilan). Akreditasi dikelola secara adil untuk menjamin perlindungan hak-‐hak para pemangku kepentingan f) Continous Quality Improvement. Akreditasi dikelola dengan semangat perbaikan berkesinambungan tidak sekedar quality control
E. STRATEGI MENGEMBANGKAN SISTEM AKREDITASI YANG BERKUALITAS Sistem dan Lembaga Akreditasi Mandiri harus dibangun berdasarkan konsepcontinuous quality improvement yang melibatkan proses membangun kultur kualitas mulai dai kualitas sistem sampai dengan kualitas praktik. Dengan cara ini, sistem akreditasi dan lembaga akreditasi mandiri diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu menciptakan praktik bisnis dan ekonomi yang akuntabel, etis dan berkelanjutan.
Continuous Quality Improvement
KUALITAS SISTEM
Sistem Pendidikan Ilmu Ekonomi, Manajemen/Bisnis & Akuntansi
KUALITAS INSTITUSI Sistem Sertifikasi Profesi
SISTEM AKREDITASI
KUALITAS LULUSAN KUALITAS PRAKTIK
Pengembangan Profesional Berkelanjutan
PRAKTIK BISNIS DAN EKONOMI YANG AKUNTABLE, ETIS DAN BERKELANJUTAN
F. KONDISI SAAT INI
Page
Draft 1
4
A. Proses Akreditasi: 1. Saat ini akreditasi program studi pada pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi NasionalPerguruan Tinggi (BAN-‐PT). 2. Proses akreditasi dimulai dengan pengisian formulir yang dapat diperoleh melalui website BAN-‐PT, yaitu: a. Mengisievaluasidiri. b. Deskevaluation. c. Visitasiselamaduahariolehduaasesor.
d. Hasil desk evaluation dan visitasi dire-‐evaluasi dan di verifikasi oleh majelis. e. Penilaianakhir (A,B,Catautidakterakreditasi)
SRUKTUR ORGANISASI BAN-‐PT
Sumber: Naskah Akademik Sistem Akreditasi Program Studi Pendidikan Kesehatan
B. Permasalah Yang Ada Terkait Akreditasi UntukProgram Studi Ekonomi, Manajemen/Bisnis dan Akuntansi 1. Jumlahprogram studiyangharusdiakreditasisangat banyak. 2. Danadaripemerintahyangmasihterbatasuntuk mendukungpelaksanaanakreditasi maupun manajemen. 3. Instrumenyangdigunakanmasihbersifat generic atau “berlaku umum” untukseluruhprogram studi sehingga kurang sesuai dengan keunikand ari programstudi
G. LANDASAN HUKUM SISTEM AKREDITASI 1. UU RI No.20Tahun2003tentangSistem Pendidikan NasionalPasal60 ayat (1) ditetapkan bahwa akreditasiprogramdansatuanpendidikandilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembagamandiri yang berwenangsebagai bentukakuntabilitaspublik. 2. UU RI No.29Tahun2004tentangPraktikKedokteran. 3. PPNo19Tahun2005tentangStandar Nasional Pendidikan.
Page
Draft 1
5
4. PermendiknasNo.28 Tahun2005. 5. Undang-‐Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi:
• Pasal 33 Ayat (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. • Pasal 33 Ayat (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan. • Pasal 33 Ayat (6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir. • Pasal 33 Ayat (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri. • Pasal 53: Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. • Pasal 55 Ayat (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Pasal 55 Ayat (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Pasal 55 Ayat (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi. • Pasal 55 Ayat (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. • Pasal 55 Ayat (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. • Pasal 99: Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
H. LANDASAN HUKUM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
Page
Draft 1
6
Undang-‐Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-‐undang. Undang-‐undang yang dimaksud adalah Undang-‐Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku sejak tanggal 27 Maret 1989, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-‐Undang Nomor 20 Tahun 2003.
Oleh karena itu dasar hukum yang digunakan dalam membentuk LAM adalah: 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat (1) ditetapkan bahwa akreditasi program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. 2. PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Permendiknas No. 28 Tahun 2005. 4. Undang-‐Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Undang-‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam BAB XVI tentang Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi Pasal 60 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. 3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. 4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 61 1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. 2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. 3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
Pasal86ayat (1) ditetapkan bahwa Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
•
Pasal86ayat (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
•
Pasal86ayat (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Draft 1
Page
•
7
PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
•
•
Pasal 86 ayat2ditetapkanLembaga mandiri sebagai mana dimaksud alam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelahmendapat pengakuan dari Menteri. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-‐kurangnya: a. Berbadan hokum Indonesia yang bersifatnir laba, b. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dibidang evaluasi pendidikan, dan c. Mendapat izin Menteri. Pasal 86 Ayat3 Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiris ebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan(2) diaturdengan PeraturanMenteri.
Undang-‐Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi: •
Pasal 55 Ayat (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
•
Pasal 55 Ayat (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
•
Pasal 55 Ayat (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan
UUD 1945 UU Sisdiknas
UU Guru & Dosen
Standar Nasional Pendidikan
DIKTI
UU PK
Standar Pendidikan Profesi
Sistem Akreditasi
Lembaga Akreditasi
Akreditasi -‐Institusi Pendidikan -‐Organisasi Profesi -‐Pemerintah (Kemendikbud) -‐KKI -‐Masyarakat Pengguna -‐Mahasiswa
8
Draft 1
Page
Sumber: dimodifikasi dari www.ban-‐pt.kemdiknas.go.id
I. FUNGSI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI LAM merupakan satu-‐satunya badan akreditasi yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini oleh Departemen Pendidikan Nasional). LAM didirikan berlandaskan UU No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai satu satunya badan akreditasi yang diakui oleh pemerintah. LAM memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem akreditasi pada pendidikan tinggi khususnya program studi yang pada semua institusi pendidikan tinggi (baik untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK); program-‐program pendidikan jarak jauh; dan program-‐program, secara kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi di dalam negeri, yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi dari luar negeri (saat ini institusi pendidikan tinggi dari luar negeri tidak dapat beroperasi, secara legal, di Indonesia). Dalam UU No. 12 tahun 2012 disebutkan bahwa LAM merupakan badan yang mandiri (independen). Untuk kelancaran aktivitasnya pengelola LAM diangkat dan melaporkan tugasnya pada Menteri Pendidikan & Kebudayaan. Fungsi utama LAM menurut UU No. 12 tahun 2012 pada dasarnya adalah: membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan salah satu kewajiban perundangannya, yaitu penilaian mutu perguruan tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Negeri, Kedinasan, Keagamaan, dan Swasta. Berdasarkan fungsi tersebut, LAM memiliki tugas sebagai berikut: 1. Meningkatkan mutu pendidikam tinggi, 2. Memperkenalkan serta menyebarluaskan "paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan tinggi", dan 3. Meningkatkan relevansi, atmosfir akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi.
J. RUANG LINGKUP LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
Page
Draft 1
9
1. Tujuanakreditasiadalahuntukmenjaminbahwakualitaslulusan programstudiekonomi, Manajemen/bisnis dan akuntansitelahmemenuhikebutuhan akan terciptanya praktik ekonomi dan bisni yang akuntanbel, etis dan berkelanjutan 2. Fungsiyang harusdijalankanolehsuatuLembagaAkreditasi adalah: a. Melakukanverifikasiapakahsuatuprogram studitelahmenjalankan fungsinyasesuaidenganstandar; b. Membuatdan mengembangkankebijakan, standar, instrumendan prosedurakreditasiyangmendorongpelaksanaankeempatprinsip dasar; c. Melakukanpembinaanterhadapprogram studidengan memberikan umpanbalikyangtepatwaktu,spesifik,konstruktifdanadil; d. Melakukanrekruitmen,pelatihan danpengembanganasesor atau evaluator pendidikan 3. Ruang lingkup dari lembaga akreditasi ini adalah PS Ekonomi, Manajemen/Bisnis dan Akuntansi
4. Program pendidikanyangdicakupadalah vokasi (D3,D4), akademik(S1,S2danS3),dan profesi 5. Program studi yang diakreditasi tidak hanya yang telah berjalan, tetapi juga untuk pembukaan program studi baru.
K. BENTUK ORGANISASI LAM LAM merupakan lembaga non-‐struktural di bawah Menteri Pendidikan& Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kemendikbud, dengan keanggotaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kemendikbud. Pembentukan LAM pada hakekatnya melambangkan niat dan kepedulian pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perguruan tinggi, melayani kepentingan masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Oleh karena itu, bentuk LAM memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Lembaga akreditasi mandiri merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi [UU 12/2012 Pasal 55 ayat (6)] 2. Lembaga akreditasi mandiri dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu [UU 12/2012 Pasal 55 ayat (7)] 3. Sesuai PP no.19 tahun2005 dan Permendiknas No. 28 tahun 2005, LAM harus berbentukBadanHukum. 4. Hasilevaluasi dari berbagai bentuk Badan Hukum, yang tepatadalahLembagasesuaidenganKUH Perdata Pasal1653-‐1665bukuIIIBabIX. 5. Bersifat nirlaba dan fokus pada usaha penjaminan mutu pendidikankesehatan
L. VISI DAN MISI LAM EKONOMI, MANAJEMEN/BISNIS, AKUNTANSI Visi "LAM menjadi Badan Penjaminan Mutu Eksternal Perguruan Tinggi yang Terbaik di Indonesia dan menjadi Rujukan Badan Penjaminan Mutu Eksternal di Indonesia " Misi 1. Melaksanakan akreditasi perguruan tinggi di Indonesia secara handal (credible), akuntabel dan bertanggungjawab 2. Mensukseskan keterlaksanaan Renstra Depdiknas yg terkait dengan penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi
Page
Draft 1
10
Sasaran a. Melakukan akreditasi terhadap program studi dan institusi perguruan tinggi secara nasional bagi perguruan tinggi negeri, swasta, kedinasan dan keagamaan yang menyelenggarakan program profesional maupun akademik. b. Menyampaikan informasi hasil akreditasi kapada publik pengguna perguruan tinggi atau lulusannya. Tugas a. Melakukan penilaian mutu dan efisiensi semua perguruan tinggi secara berkala dalam rangka membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan efisien b. Melakukan penilaian mutu yang mancakup kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan perguruan tinggi. Fungsi a. Mengawasi mutu dan efisiensi pendidikan tinggi melalui proses akreditasi pada semua program studi dalam institusi pendidikan tinggi di Indonesia; b. Menyebarluaskan informasi pada publik mengenai status akreditasi dari program studi dalam institusi pendidikan tinggi, sehingga publik dalam meyakini mutu pendidikan yang ditawarkan, dan mutu program-‐program tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan; c. Memberikan saran pembinaan mengenai peningkatan mutu program-‐program studi.
M. STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
Page
Draft 1
11
1. LAMharusmempunyaistrukturyangdapatmenjalankan prinsipyangmenjadidasar sistemakreditasi. 2. Organisasidikelolaolehstafpermanendalam jumlah yangmemadaidankualifikasiyangdapatdiandalkan. 3. Pengelolamerupakan individuyangmempunyaikomitmen yangtinggi dandihormatioleh semuapemangku kepentingan,yangakanlebihbaik bila merekadikenal secarainternasional. 4. Anggotaterdiridariwakilinstitusipendidikan,organisasi profesi,pemerintahdanmasyarakat umum
STRUKTUR ORGANISASI LAM
BOARD OF TRUSTEE
BOARD OF ACCREDITATION (Ketua, Wakil, Anggota) Sekretaris Eksekutif
Komisi PS Ekonomi
Komisi PS
Komisi PS
Manajemen/Bisnis
Akuntansi
Komisi PS Profesi
Komisi PS Vokasi
Tim Ad Hoc
1. BOARD OF TRUSTEE (BADAN PENGAWAS) BoT adalah Badan yang anggotanya dipilih dari berbagai perwakilan pemangku kepentingan dan secara bersama-‐sama mengawasi Board of Accreditation (BA). Anggotan BoT terdiri dari perwakilan: a) Kemendikbud b) BAN PT c) AFEBI d) Asosiasi Profesi (IAI, ISEI, FMI, MAPI, dll) e) APTISI f) Organisasi Profesi Lain g) Masyarakat Bisnis Tugas Board of Trustee: a) Memilih, mengangkat, memberhentikan dan menilai kinerja BoA b) Membantu mencari sumber pembiayaan BoA c) Menyetujui kebijakan yang dibuat oleh BoA d) Menyetujui anggaran tahunan BoA; e) Menentukan dan menyetujui honorarium dan kompensasi BA;
12
Draft 1
Page
BOARD OF ACCREDITATION (BADAN AKREDITASI) Board of accreditation adalah Badan yang bertugas menjalan kegiatan operasional BoA, yang anggotanya dipilih dan diangkat oleh BoT dan terdiri dari perwakilan: a) Kemendikbud b) BAN PT c) AFEBI d) Asosiasi Profesi (IAI, ISEI, MAPI, ADEBI? e) APTISI f) Organisasi Profesi Lain g) Masyarakat Bisnis Tugas Board of Accreditation: a) merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi program studi b) melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi program dan satuan pendidikan tinggi; c) melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi program dan satuan pendidikan tinggi; d) memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi; e) mengumumkan hasil akreditasi program studi f) melaporkan hasil akreditasi program studi g) melaksanakan ketatausahaan BoA. h) membentuk komisi-‐komisi, i) membentuk tim ad-‐hoc, j) mengesahkan hasil kerja tim ad-‐hoc, k) menyusun laporan tahunan. Ketua dan Wakil Board of Accreditation a) Ketua dipilih oleh anggota secara demokratis. b) Masa keanggotaan adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Ketua Board of Accreditation bertugas: a) memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BoA; dan b) memimpin pengelolaan operasional harian BoA.
Page
Draft 1
13
Sekretaris Board of Accreditation bertugas: a) mengelola pelaksanaan ketatausahaan BoA; dan b) membantu ketua BoA dalam melaksanakan tugasnya
Anggota Board of Accreditation: Anggota BoA terdiri atas ahli-‐ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli pendidikan lainnya, dan/atau unsur masyarakat dari kalangan profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan 2. SEKRETARIS EKSEKUTIF Sekretaris eksekutif merupakan perangkat BoA yang mengelola kegiatan kantor sehari-‐hari direkrut secara professional dan berfungsi untuk menunjang kegiatan BoA seperti: a) registrasi, b) verifikasi administratif, c) mempersiapkan daftar asesor, d) mempersiapkan desk evaluation, e) mempersiapkan kunjungan lokasi, f) mempersiapkan bahan pertemuan BoA, dan g) mempersiapkan penyusunan laporan tahunan. 3. KOMISI Komisi merupakan badan kelengkapan BoA yang terdiri dari: a) Komisi Program Studi Ekonomi b) Komisi Program Studi Manajemen/Bisnis c) Komisi Program Studi Akuntansi d) Komisi Program Profesi e) Komisi Program Vokasi f) Tim Adhoc Komisi beranggotakan perwakilan dari para pemangku kepentingan. Setiap komisi terdiri Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi yang dipilih dari anggota dan disahkan oleh Ketua Lembaga. Tugas komisi adalah: a) melaksanakan kebijakan BoA, b) melaksanakan akreditasi, c) memberikan masukan ke BoA mengenai keputusan hasil akreditasi, d) mengembangkan standar, khusus untuk komisi pengembangan standar, e) menyusun laporan tahunan.
Page
Draft 1
14
4. TIM AD-‐HOC Tim ad-‐hoc merupakan tim yang dibentuk oleh BoA untuk keperluan tertentu seperti: a) pengembangan instrumen, b) rekrutmen dan pelatihan asesor,
c) tim visitasi. Masa kerja dan jumlah anggota tim ad-‐hoc tergantung dari keperluan dan anggota Tim ad-‐hoc bukan berasaldari BoA.
PEMBIAYAAN 1. Konseppembiayaan: a. pembiayaandari manapunsumbernyaharustetapmenjamin kemandirianLembaga, b. pembiayaanmampumenjaminkeberlangsunganfungsiLembaga. 2. Padaprinsipnyasumberpembiayaanberasal dariasosiasiinstitusi pendidikan,organisasiprofesi,institusipendidikan,pemerintah dan masyarakatsebagaibagiandari peran dalammenjaga kualitas pendidikandanlulusanyangakan melayanimereka. 3. Biayadiperlukanuntukmembiayai berbagaikegiatanLembaga Akreditasi dan proses akreditasi sebagai berikut: a. Rekruitmen,gajidanhonorariumstafdanpengelolaanLembaga; b. Kegiatanuntukmendukungpertemuan-‐pertemuanLembaga; c. Kegiatansurveidanvisitasi; d. Kegiatankomisi-‐komisidanpanitiaad-‐hoc
N. MODEL AKREDITASI Sesuai dengan UU 12/2012, Ada dua model akreditasi perguruan tinggi yaitu akreditasi institusiperguruan tinggi dan akreditasi program studi. Akreditas Ismtitusi Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh Badan Akreditas Nasiona Perguruan Tinggi (BAN-‐PT) dan akreditasi program studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri. Dalam model Akreditasi program studi oleh LAM, penilaian dilakukan berdasarkan standar-‐standar sebagai berikut 1. DIMENSI AKREDITASI yang mencakup: a. Masukan (INPUT) b. Proses (PROCESS) c. Luaran dan hasil (OUTPUT dan OUTCOME) 2. STANDAR AKREDITASI POGRAM STUDI, terdiri dari: a. Jatidiri, Visi, Misi , dan Tujuan b. Pengelolaan Lembaga dan Program c. Mahasiswa dan Bantuan d. Kurikulum e. Ketenagaan : Dosen dan Tenaga Pendukung f.
Sarana dan Prasarana
Page
h. Proses Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar Draft 1
15
g. Pendanaan
i.
Penelitian, Publikasi dan Thesis
j.
Suasana Akademik
k. Pengabdian Kepada Masyarakat l.
Sistem peningkatan dan pengendalian mutu
m. Sistem Informasi n. Lulusan 3. ASPEK AKREDITASI, terdiri dari a. Relevansi (Relevancy) merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/ keluaran program studi dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global. b. Suasana Akademik (Academic Atmosphere) menunjukkan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. c. Pengelolaan Institusi (Institutional Management) yang mencakup Kelayakan (Appropriateness) dan Kecukupan (Adequacy). Dimana Kelayakan yang menunjukkan tingkat ketepatan (kesesuaian) unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif, sedangkan Kecukupan menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program d. Keberlanjutan (Sustainability) mancakup Keberlanjutan (Sustainability) dan Selektivitas (Selectivity). Dimana Keberlanjutan menggambarkan keberlangsungan program yang dijamin oleh ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal, sedangkan Selektivitas menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, penelitian, dan penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/ kapasitas yang dimiliki. e. Efisiensi (Efficiency) yang mencakup Efisiensi (Efficiency), Efektivitas (Effectiveness) dan Produktivitas (Productivity). Dimana Efisiensi menunjuk tingkat pemanfaatan masukan (sumberdaya) terhadap hasil yang didapat dari proses pembelajaran, dan Efektivitas adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program, sedangkan Produktivitas menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.
Page
Draft 1
16
Model Akreditasi Program studi dapat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini:
Sumber: dari www.ban-‐pt.kemdiknas.go.id perihal model akreditasi
O. PROSES AKREDITASI
Page
Proses akreditasi program studi dimulai dengan pelaksanaan evaluasi diri di program studi yang bersangkutan. Evaluasi diri tersebut mengacu pada pedoman evaluasi diri yang telah diterbitkan LAM, namun, jika dianggap perlu, pihak pengelola program studi dapat menambahkan unsur-‐unsur yang akan dievaluasi sesuai dengan kepentingan program studi maupun institusi perguruan inggi yang Draft 1
17
Dalam prosesakreditasiterdapatbeberapatahapan yang meliputi: 1. Tahap Evaluasidiri, 2. Tahap Visitasi, 3. Laporanhasilvisitasikekantorsekretariatuntuk didistribusikeanggotaboard, 4. Pengambilankeputusanolehanggotaboard/badanyaitu: a. Akreditasipenuh, b. Akreditasidenganpersyaratan c. Tidakterakreditasi
bersangkutan. Dari hasil pelaksanaan evaluasi diri tersebut, dibuat sebuah rangkuman eksekutif (executive summary), yang selanjutnya rangkuman eksekutif tersebut dilampirkan dalam surat permohonan untuk diakreditasi yang dikirimkan ke sekertariat LAM Sekratariat LAM akan mengkaji ringkasan eksekutif dari program sudi tersbut, dan jika telah memenuhi semua komponen yang diminta dalam pedoman evaluasi diri sekertariat LAM akan mengirimkan instrumen akreditasi yang sesuai dengan tingkat program studi setelah instrumen akreditasi diisi, program studi mengirimkan seluruh berkas (intrumen akreditasi yang telah diisi dan lampirannya, beserta copy-‐nya) ke sekertariat LAM. Jumlah copy yang harus disertakan untuk program studi tingkat Diploma dan Sarjana sebanyak 3 copy, sedangkan untuk program studi tingkat Magister dan Doktor sebanyak 4 copy. Penilaian dilakukan setelah seluruh berkas diterima secara lengkap oleh sekertariat LAM. Proses akreditasi program studi dapat diilustrasikan seperti gambar dibawah ini.
Sumber: dimodifikasi dari www.ban-‐pt.kemdiknas.go.id perihal proses akreditasi
P. REKRUITMEN ASESOR LAM Asesor adalah tenaga pakar pada bidang ilmu, bidang studi, profesi, dan atau praktisi yang mewakili LAM dalam penilaian akreditasi program studi, melalui dua tahap penilaian yaitu :
Page
Draft 1
18
a. Penilaian terhadap borang dan atau portfolio program studi/institusi yang disampaikan oleh program studi beserta lampiran-‐lampirannya melalui pengkajian "di atas meja" (desk evaluation).
b. Penilaian di lapangan (visitasi) untuk validasi dan verifikasi hasil desk evaluation, dan melakukan penilaian di tempat kedudukan program studi/institusi. 1. Rekrutmen Asesor2 Mengingat peran tim asesor sangat penting dalam menetapkan hasil penilaian akreditasi, maka mereka harus direktur, diseleksi dan dilatih secara khusus, sehingga dapat memenuhi persyaratan akademik, professional, social dan pribadi yang ditentukan oleh LAM. Rekrutmen asesor dilakukan melalui tahap dan persyaratan yang diatur dalam buku panduan rekrutmen asesor. Asesor dibedakan menurut jenjang program studi, yaitu asesor untuk: a. b. c. d.
Program diploma (D-‐I, D-‐II, D-‐III, dan D-‐IV) Program sarjana (S1) Program magister (S2) Program doktor (S3)
Tim asesor pada jenjang program itu berbeda dalam hal: a. Kualifikasi pendidikan b. Pengalaman bekerja c. Profesi sebagai akademisi atau praktisi Persyaratan bagi asesor dapat diperhatikan dalam Tabel berikut ini Academicians
Practitioners
Level of Study Program
Minimum Minimum Experience Educational Background
Minimum Minimum Experience Educational Background
Diploma
10 Years
D-‐IV, Undergraduate
10 Years
D-‐IV,Undergraduate Junior Expert
Undergraduate
10 Years
Master, Doctor
10 Years
Master
Expert
10 Years
Master, Doctor, Professor
10 Years
Master, Doctor
Senior Expert
10 Years
Doctor, Professor
10 Years
Doctor
Senior Expert
Master Doctor
Minimum Status of Expertise
Rekrutmen asesor dilakukan melalui peer group bidang studi dari akademisi perguruan tinggi negeri, swasta, agama, kedinasan; dan praktisi dari asosiasi profesi dan dunia industri atau dunia usaha. 2. Pelatihan asesor3 Setelah direkrut, para asesor dilatih mengenai bagaimana cara penilaian mutu dan kinerja program studi sesuai dengan masing-‐masing jenjang melalui instrumen yang telah ditetapkan oleh LAM.Pelatihan asesor dilakukan dengan bahan yang mencakup: Sumber: dimodifikasi dari www.ban-‐pt.kemdiknas.go.id perihal rekrutment asesor Sumber: dimodifikasi dari www.ban-‐pt.kemdiknas.go.id perihal pelatihan asesor
Draft 1
19
3
Page
2
a. Penjelasan sistem akreditasi program studi sesuai jenjang pendidikan. b. Cara penilaian kualitatif dan kuantitatif melalui expert judgment sesuai kepakaran dan pengalaman asesor. c. Penilaian laporan evaluasi-‐diri program studi. d. Penilaian portfolio dan borang, melalui dokumen-‐dokumen yang disampaikan oleh program studi beserta lampiran pendukung data yang disajikan, yang dilakukan di atas meja (desk evaluation). e. Penilaian di lapangan (visitasi). 3. Persyaratan Menjadi Asesor4 Persyaratan untuk menjadi asesor program studi dengan persyaratan sebagai berikut: A. Persyaratan Umum: a) Masa kerja sekurang-‐kurangnya 5 tahun sebagai dosen tetap di bidang studi yang sesuai b) Menjadi dosen tetap di program studi yang telah terakreditasi dengan peringkat A c) Sanggup menyediakan waktu untuk melakukan tugas asesor LAM d) Memiliki komitmen terhadap penjaminan mutu perguruan tinggi dan memiliki integritas e) Memiliki alamat surat elektronik (e-‐mail) dan kemampuan mengoperasikan computer minimal Microsoft office B. Persyaratan kualifikasi a) Calon Asesor Program Studi Diploma (Kode Lamaran AD), dengan kualifikasi minimum Magister, dan berasal dari program studi yang terakreditasi dengan peringkat A b) Calon Asesor Program studi Sarjana (Kode Lamaran AS), dengan kualifikasi Doktor, jabatan minimal Lektor dan berasal dari program studi yang terakreditasi dengan peringkat A c) Calon Asesor Program Studi Magister (Kode Lamaran AM), dengan kualifikasi Doktor, jabatan minimal Lektor Kepala dan berasal dari program studi yang terakreditasi dengan peringkat A d) Calon Asesor Program Studi Doktor (Kode lamaran ADK), dengan kualifikasi minimum Doktor pernah membimbing mahasiswa S3, berjabatan minimal Lektor Kepala dan berasal dari program studi yang terakreditasi dengan peringkat A C. Prosedur dan Mekanisme Penetapan a) Surat lamaran harus disertai : 1) Curiiculum Vitae (CV) lengkap (minimal :e-‐mail, identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, alamat rumah, alamat kantor, nomor telepon dan facsimile) 2) Persetujuan tertulis dari atasan di perguruan tinggi tempat pelamar bekerja sebagai dosen tetap 3) Fotocopi ijazah tertinggi dan terakhir 4) Fotokopi SK jabatan akademik terakhir di PS 5) Fotokopi SK akreditasi terakhir PS tempat bekerja 6) Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm 1(satu) buah denga latar belakang warna cerah 4
Page
Draft 1
20
Sumber: dimodifikasi dari www.ban-‐pt.kemdiknas.go.id perihal persyaratan menjadi asesor
b) Nama-‐nama yang masuk akan diseleksi secara administratif c) Mereka yang lolos tahap administratif akan dipanggil untuk mengikuti seleksi dan pelatihan sebgai asesor LAM d) Mereka yang dianggap memenuhi syarat sebagai asesor akan memperoleh sertifikat sebagai asesor LAM untuk program studi pada jenjang pendidikan yang sesuai. e) Tidak adanya biaya apapun dalam pendaftaran, bagi yang diundang untuk proses seleksi dan pelatihan semua biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh LAM. f) Surat lamaran ditujukan kepada: SEKERTARIATLEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI EKONOMI, MANAJEMEN/BISNIS, AKUNTANSI
Q. KOMPONEN DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN SISTEM A. Komponen yang terlibat 1. Kemendikbud 2. BAN PT 3. AFEBI 4. Asosiasi Profesi (IAI, ISEI, FMI, MAPI, dll) 5. APTISI 6. Organisasi Profesi Lain 7. Masyarakat Bisnis
Page
Draft 1
21
B. Hal Penting YangPerluDiperhatikanDalam Implementasi Setiap perubahanmenuju suatuperbaikancenderungmenimbulkan masalahyang tidakkecil sehingga perlu diantisipasidengancermat. Implikasipentingyang perlumendapat perhatiankhusus antara lain: 1. HubunganantaraBAN-‐PTdenganlembagaakreditasi mandiri yangakandibentuk, 2. Pengelolaanlembagaterkaitdenganmanajemen,sumber dayamanusia, keuangandansarana/prasarana, 3. Statusakreditasibagiinstitusipendidikanyangtelahhabismasa berlakunya, 4. Ruanglingkupprofesidanprogramstudiyangakandikelolasangatluas membutuhkan persiapan yang baik terhadap seluruh perangkat yang menjadi persyaratan agar lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara baik, hal ini penting mengingat belum semua profesi dan program studi telah mempersiapkan standar, borang, dan evaluator akreditasi, dan implikasi sosial dan psikologis terhadap masyarakat dan institusi pendidikan
C. Tahapan Kegiatan Perlu dibentuk Task Force beranggotakan para pemangku kepentingan untuk menyiapkan LAM sesuai dengan tahapankegiatan yang direncanakan. Tahapan kegiatan sebagai berikut: 1. Tahap fasilitasi dan sensitisasi melalui prosesworkshop, benchmarkingd an konsultansi, 2. Membangunkapasitas, 3. Implementasi
Sumber: Naskah Akademik Sistem Akreditasi Program Studi Pendidikan Kesehatan
22
Draft 1
Page
R. KESIMPULAN5
1. Dengan meliha tkebutuhan masyarakat lulusan yang berkualitas, perkembangan iptek,dan globalisasi serta kondisi system akreditasi saatini, maka diperlukan suatu lembaga akreditasi yang mandiri dan dikelola dengan tata pamong yang baik. 2. Prinsip dasar atau landasan filosofis sistem akreditasi yang dipergunakan adalah Sistem akreditasi yang akan dibangun harus berprinsip pada Continuous Improvement (bukan sekedar quality control), Accountability, Independence dan Transparency yang dipercaya oleh semua pemangku kepentingan. Sedangkan landasan sosiologisnya bahwa sistem akreditasi merupakan akuntabilitas sosial institusi pendidikan. 3. Landasan hukum bagi pembentukan lembaga akreditasi yang mandiri cukup kuat. 4. Fungsilembaga akreditasiyangakandibentukadalah: a. Melakukan verifikasi apakah suatuprogram studi telah menjalankan fungsinya sesuai dengan standar; b. Membuat dan mengembangkan kebijakan, standar, c. Instrument dan prosedur akreditasi yang mendorong pelaksanaan keempat prinsip dasar; d. melakukan pembinaan terhadap program studi dengan memberikan umpan balik yang tepat waktu, spesifik, konstruktif dan adil; e. melakukan rekruitmen, pelatihan dan pengembangan asesor atau evaluator pendidikan. Ruang lingkupnya adalah program studi Ekonomi, Manajemen/Bisnis dan Akuntansi danprogram studiD3, akademik (S1,S2danS3),dan profesi 5. Struktur dan manajemen lembaga disesuaikan dengan fungsi dan ruang lingkup. 6. Pembiayaan harus menjamin kemandirian dan keberlangsungan fungsi lembaga. 7. Keterlibatan yang aktif dari para pemangku kepentingan sejak perencanaan, implementasi monitoring dan evaluasi kinerja lembaga harus menjadi kekuatan utama. 8. Perluuntukmengantisipasidampakyangditimbulkanoleh implementasi sistem ini, termasuk
dampak sosial dan psikologis. Perlu di persiapkan strategi untuk menghadapi masa transisi dengan memperhatikan jenis dan jumlah program studi yang perlu di akreditasi
Draft 1
23
Sumber: dimodifikasi dari Naskah Akademik Sistem Akreditasi Program Studi Pendidikan dan Kesehatan Page
5
DAFTAR PUSTAKA – Naskah Akademik Sistem Akreditasi Program Studi Pendidikan dan Kesehatan – Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. – Permendiknas No. 28 Tahun 2005. – Undang-‐Undang No. 12 Tahun 2012 TentangPendidikan Tinggi. – Undang-‐Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. – Undang-‐Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional. – Undang-‐Undang Republik IndonesiaNo. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. – www. www.ban-‐pt.kemdiknas.go.id
Page
Draft 1
24