Oleh : Drs. H. Apris, MM Wakil Ketua Komisi II/ Bidang Ekonomi DPRD Prov Sumbar Padang, 29 September 2015
Kemampuan dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal yang bermartabat.
Beberapa kata kunci
Kemandirian Pangan Kemampuan memproduksi pangan sendiri Tersedianya Keaneka ragaman pangan Terjaminannya kebutuhan pangan seluruh warga masyarakat 4. Menggunakan potensi sumber daya yang ada : a. Alam b. Manusia c. Sosial/masyarakat d. Ekonomi e. Kearifan lokal 5. Bermartabat 1. 2. 3.
Tujuan Penyelenggaraan Kemandirian Pangan a. Mendukung b. c. d.
e.
terwujudnya
Ketahanan
Pangan
Nasional. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan pangan. Mempermudah akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi.
Kedudukan Kemandirian Pangan Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Kab./ Kota dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat, untuk mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pedoman bagi masyarakat untuk mewujudkan Kemandirian Pangan di daerah
Kewenangan Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan a. Penyediaan dan pengembangan sarana produksi b. Penyediaan dan pengembangan fasilitas
insfrastruktur pangan c. Pengaturan dan pengendalian ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat d. Peningkatan produksi pangan nabati dan hewani e. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis lokal f. Pengendalian distribusi pangan dan peningkatan akses pangan masyarakat
Hal – hal Pokok yang diatur dalam
Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perencanaan pangan Ketersedian pangan dan cadangan pangan Keterjangkauan pangan Konsumsi pangan dan gizi Keamanan pangan Peran serta masyarakat
1. Perencanaan Pangan Pemerintah
Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Kemandirian Pangan yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pemerintah Kab./ Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan Kemandirian Pangan di daerahnya, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan Kemandirian Pangan.
2. Ketersediaan Pangan Pemerintah
Daerah, Pemerintah Kab./ Kota bersama masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan Kemandirian Pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan. Penyediaan pangan diwujudkan unuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan secara berkelanjutan.
3. Keterjangkauan Pangan Pemerintah Deaerah bertanggungjawab dalam
mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan. Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan, Pemerintah Daerah melakukan kebijakan : - Distribusi - Pemasaran - Perdagangan - Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok
4. Konsumsi Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab menigkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui : a. Penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi b. Penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan kebudayaan masyarakat dan, c. Pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.
5. Keamanan Pangan a. Keamanan
Pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman higenis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat b. Keamanan Pangan bertujuan mencegah kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
6. Peran Serta Masyarakat a. Masyarakat memiliki kesempatan untuk
berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan kemandirian pangan b. Peran serta msayarakat tersebut dapat berupa : 1) Melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan 2) Menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat 3) Melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan
Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sosialisasi Perda No 3 Tahun 2015 terhadap instansi-instansi terkait yang tugas dan fungsinya berhubungan dengan kemandirian pangan. Mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk segera menyusun Perda Kemandirian Pangan dan menjadikan Perda No 3 Tahun 2015 sebagai payungnya. Meningkatkan regulasi yang memperkuat Perda No 3 Tahun 2015 dalam bentuk Pergub dan aturan-aturan lainnya oleh instansi terkait. Mensosialisasikan Perda No 3 Tahun 2015 kepada masyarakat yang terkait dengan kemandirian pangan melalui media dan pertemuanpertemuan tatap muka yang berkelanjutan dan terencana. Pengalokasian anggaran yang memadai dalam APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota agar terselenggaranya program kemandirian pangan. Melakukan gerakan kemandirian pangan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun masyarkat yang terencana dan terukur
Beberapa Pergub yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tentang penyelenggaraan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Tentang mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimapan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan Tentang penganekaragaman pangan Tentang tata cara memperoleh persetujuan keamanan pangan Tentang persyaratan keamanan pangan dan gizi pangan segar Tentang pengembangan sumber daya manusia dalam rangka kemandirian pangan Tentang pengawasan pelaksanaan kemandirian pangan
Wassalam. TERIMA KASIH
