BEST PRACTICE FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DUNIA USAHA ( TSLDU ) DI PROVINSI DKI JAKARTA

BEST PRACTICE FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DUNIA USAHA ( TSLDU ) DI PROVINSI DKI JAKARTA Disampaikan oleh:

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawati

Disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema, “Kemitraan Strategis dalam Membangun Indonesia Inovatif”

Rabu, 21 September 2016”

OUTLINE

POKOK-POKOK PERGUB NOMOR 112 TAHUN 2013

1

2

3

IMPLEMENTASI TSLDU

KOMPENSASI PELAMPAUAN KLB


I. Maksud dan Tujuan TSLDU Maksud dibentuknya Pergub ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan TSLDU dalam rangka optimalisasi program pembangunan daerah

Tujuan TSLDU sebagai berikut: a. Tersedianya pedoman penyelenggaraan TSLDU termasuk data/informasi lingkungan perusahaan beserta pihak yang menjadi pelakunya b. Terkoordinasinya penyelenggaraan TSLDU sesuai peraturan perundang-undangan c. Terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TSLDU secara terpadu dan berdaya guna d. Meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan, dan e. Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan


II. Prinsip TSLDU a.

b.

TSLDU merupakan kegiatan sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menetukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TSLDU dilaksanakan TSLDU sebagaimana dimaksud diatas, bukan merupakan kewajiban/kompensasi/persyaratan/insentif atas diberikannya pelayanan perizinan terhadap kegiatan atau aktivitas perusahaan.

II. Ruang Lingkup TSLDU a. b. c. d.

Bina Sosial dan Budaya Bina Ekonomi Bina Fisik Lingkungan, dan Penanggulangan Bencana

POKOK-POKOK PERGUB NOMOR 112 TAHUN 2013 i.

Ruang lingkup TSLDU dapat berupa kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program pemerintah daerah, ii. Keikutsertaan dalam program Pemerintah Daerah yang dimaksud diatas berupa kegiatan TSLDU terkait: a. Jasa/non Barang Milik DaeraH b. Barang Milik Daerah; dan/atau iii. Kegiatan TSLDU yang terkait Barang Milik Daerah merupakan kegiatan yang berdampak pada adanya penambahan dana/atau penggunaan Barang Milik Daerah iv. Kegiatan TSLDU yang terkait Jasa/non Barang Milik Daerah merupakan kegiatan yang tidak berdampak pada adanya penambahan dan/atau penggunaan Barang Milik Daerah v. Penggunaan Barang Milik Daerah apabila statusnya digunakan oleh SKPD wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD vi. Mekanisme terkait penambahan dan/atau penggunaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan vii. Prosedur Pelaksanaan TSLDU terkait dengan Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui mekanisme Hibah


viii.Setelah pelaksanaan TSLDU selesai, ditindaklanjuti dengan serah terima dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) ix. Pelaksanaan Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari kegiatan TSLDU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. x. Pelaksanaan TSLDU oleh perusahaan dapat dilakukan dengan pola sebagai berikut: a. Melaksanakan secara langsung, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan b. Mendanai pelaksanaan kegaitan sosial yang langsung dilaksanakan oleh masyrakat yang menerima kegiatan TSLDU berdasarkan proposal yang diajukan masyarakat setempat c. Menggunakan jasa pihak ketiga, organisasi/lembaga kemasyarakatan atau perusahaan yang memberikan jasa, untuk merumuskan dan/atau melaksanakan TSLDU, dan/atau d. Beberapa perusahaan bekerja sama mengumpukan dana untuk membiayai suatu program/kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui pihak ketiga

IMPLEMENTASI TSLDU

RUANG PUBLIK TERBUKA RAMAH ANAK (RPTRA)

6.400 ton

TAHAP I

TAHAP II

6 RPTRA

57 RPTRA

(CSR)

(CSR)

TAHAP III 150 RPTRA (DINAS PERUMAHAN)

IMPLEMENTASI TSLDU LENGGANG JAKARTA

Lenggang Jakarta adalah ruang publik yang merupakan pusat kuliner serta taman budaya yang berlokasi di Taman Monas, Jakarta Diresmikan 22 Mei 2015 oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

CONTENTS 6.400 ton

metode CASHLESS

Program Lenggang Jakarta merupakan program penertiban PKL Monas yang dilaksanakan oleh CSR Rekso Group bersama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Semua pedagang yang terdaftar dan berdagang di Lenggang Jakarta merupakan PKL Monas dan terdiri dari 339 PKL binaan

IMPLEMENTASI TSLDU LENGGANG JAKARTA

Islamic Centre : Luas area 3000 m2 Dapat menampung 150 pkl

JAKUT

JAKBAR

Gg Laler Kel Kebon Kosong Kec Kemayoran : Luas Area 10000 m2 Dapat Menampung 490 PKL

JAKPUS

Jl. Cengkeh, kota tua : Luas area 12000 m2 Dapat menampung 500 pkl

JAKTIM

JAKSEL

Jl. Pasar Kebayoran lama : Luas area 8000 m2 Dapat menampung 800 pkl

Kramat Jati : Luas Area 3000 m2 Dapat Menampung 500 PKL

IMPLEMENTASI TSLDU

TAMAN – TAMAN KOTA TAMAN PINTAR KAYU PUTIH – CSR BNI

TAMAN MATARAM – CSR WORKOUT EMBASSY

IMPLEMENTASI TSLDU TRANSPORTASI

Pengenaan Kompensasi merupakan salah satu bentuk disinsentif yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan yang ingin meningkatkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada daerah yang mendapat Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus (kode a) yang sejalan dengan rencana tata ruang. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Mentri PU No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kabupaten/Kota Perda DKI No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030

Kata Kunci : Mekanisme Disinsentif Berupa Pengenaan KOMPENSASI

Perda DKI No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR & PZ

Pergub DKI No. 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai KLB

Pergub DKI No. 251 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai KLB

Pergub DKI 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai KLB

PENGENAAN KOMPENSASI


1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  Pasal 10 ayat (2) : Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi : a. perencanaan tata ruang wilayah; b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.  Pasal 35 : Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.  Pasal 38 ayat (3) huruf b : Disinsentif yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

DASAR HUKUM ( I )


2. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang  Pasal 4 ayat (2) : Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah provinsi meliputi penyusunan dan penetapan : a. Rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi; dan b. ketentuan tentang perizinan, penetapan bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, sanksi administratif, serta petunjuk pelaksanaan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.

 Pasal 177 ayat (3) : Disinsentif non fiskal berupa: a. kewajiban memberi kompensasi; b. pensyaratan khusus dalam perizinan; c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

DASAR HUKUM ( II )


3.

Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kabupaten/Kota  Ketentuan pengaturan zonasi adalah varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar.  Ketentuan pengaturan zonasi berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi dasar serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik, tujuan pengembangan, dan permasalahan yang dihadapi pada zona tertentu, sehingga sasaran pengendalian pemanfaatan ruang dapat dicapai secara lebih efektif.

DASAR HUKUM ( III )


4.

Peraturan Daerah DKI No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030  Pasal 208 ayat (2) : Prioritas pengenaan disinsentif diarahkan pada setiap pemanfaatan lahan yang kegiatan pembangunannya merubah bentang alam yang berdampak negatif pada lingkungan di sekitarnya dan meningkatkan bangkitan lalu lintas di atas kapasitas jaringan jalan.  Pasal 210 ayat (2) huruf a:

Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat berupa kewajiban memberi kompensasi.

DASAR HUKUM ( IV )


5.

Peraturan Daerah DKI No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang & Peraturan Zonasi Pasal 620 : Penerapan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD dengan tujuan memberikan fleksibilitas penerapan PZ pada sub zona. Pasal 621 ayat (1) : Teknik Pengaturan Zonasi Bonus diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

6.

Peraturan Gubernur DKI No. 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan

7.

Peraturan Gubernur DKI No. 251 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan

DASAR HUKUM ( V )


Kompensasi terhadap pelampauan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam bentuk penyediaan fasilitas publik antara lain : a. penyediaan lahan dan/ atau membangun RTH publik; b. penyediaan lahan dan/ atau membangun rumah susun sewa; c. penyediaan lahan dan/ atau membangun waduk atau situ; d. pembangunan dan/ atau perbaikan prasarana dan sarana kota; e. perbaikan dan/ atau pemugaran bangunan cagar budaya; f. penyediaan moda angkutan umum; g. pembangunan dan/atau perbaikan fasilitas penyeberangan orang dan/ atau multiguna; h. penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki; i. penyediaan jalur sepeda serta fasilitas pendukungnya; dan/ atau j. penyediaan lahan dan/ atau pembangunan dan/ atau perbaikan sarana dan prasarana pemerintah lainnya.

BENTUK KOMPENSASI


1. Pembangunan Jalan Layang di Kawasan Semanggi 2. Revitalisasi Kawasan Kota Tua 3. Pembangunan Rumah Susun : a. Rusunawa Daan Mogot  3 tower, 870 unit b. Rusunawa Daan Mogot  2 tower, 540 unit c. Rusun Cengkareng Barat  3 tower, 810 unit d. Rusun Cengkareng Barat  2 tower, 540 unit 4. Rehabilitasi Gedung KPU DKI Jakarta 5. Pembangunan Jakarta Creative Hub (Co-working Space)

Kegiatan yang didanai melalui kompensasi KLB


BEFORE

AFTER

Pembangunan Jalan Layang Semanggi


TERIMA KASIH

BEST PRACTICE FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DUNIA USAHA ( TSLDU ) DI PROVINSI DKI JAKARTA

Recommend Documents