BEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBEB DAYA MINERAL REPUBhlK INDONESIA t<EPUTUSAN MENTERI ENERG! DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 2498 ~/84/MEM/2008
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUM1 DAN GAS BUM1 UNTllS TAHUN 2009 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, hnenimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemurintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, porlu menetapkan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umurn, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2009 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
a
ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 2384); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bulni (Lembaran N gara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Neya a RI Nomor 4152);
\
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangar~ Negara (Len~baran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembardn R! Negara Nomor 4286); Nomor 1 Tahun 2004 tentang 4. IJndang-Undang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4360); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perner~ntahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan iembaran Negara R1 Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2G08 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI N ~ m o4844); r 6. Undang-Undang Namor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara KI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tanun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perati~rarlPemerintah Nomor 75 Tahun 200'1 (L.embaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4154);
8. Peraturan Pemerintali Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan (Lembaran Negara HI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
.
9. Keputusan Fresiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
10. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanygal 8 Juni 2006;
:
blemperhatikan
Berita Acara Rapat Konsultasi Menteri teknis dengan Menteri Dalam Negeri Dalam Rangka Penetapan Daerah penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Untuk Provinsi, Kabup~ten,dan Kota Penghasil Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2008; MEMUTUSKAN :
a
Rllenetapkan
:
KEPUTUSAN MENTEKI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUM1 DAN GAS BUM1 UNTUK TAHUN 2009.
KESATU
:
Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ditetapkan sebagai Daerah Penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam Tahun 2009 untuk masing-masing sektor adalah sebagai berikut : a. Sc?ktor Pertambangan Umum tahun 2009 sejumlah 1 (satu) Provinsi, 206 (dua ratus en m) Kabupaten dan 15 (lima belas) Kota dengan rincian sebagai ana tercantum dalam Larnpiran I Keputusan Menteri ini.
a,
b. Sektor Pertambangan Minyak Bumi tahun 2009 sejumlah 6 (enam) Provinsi, 54 rilima puluh empat) Kabupaten dan 5 (lirna) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini. c. Sektor Pertambangan Gas Bumi tahun 2009 sejumlah 4 (empat) Provinsi, 31 (tiga puluh satu) Kabupaten dan 6 (enam) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalarn I-ampiran Ill Keputusan Menteri ini. KEDUA
:
Dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil adalah sebagai berikut : a. Sumber daya alam sektor Pertambangan Umum adalah : 1. Prakil-aan penerimaan dari luran TetapILandrent yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai tahap kegiatan); 2. Prakiraan penerimaan dari luran Eksplorasi/luran Eksploitasi/Royalty dihitung dari jumlah produksi x tarif x harga jual. b. Sumber daya alam sektor minyak bumi dan gas bumi : Dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil niinyak bumi dan gas bumi adalah lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi dari kegiatan PT Pertamina EP sendiri, kegiatan Kontrak Production Sharing danlatau kegiatan Kontrak Kerja Sama lainnya di daerah yang bersangkutan.
.
KETIGA
-
:
Penetapan Daerah Penghasil sebagaimana diinaksud dalam Diktum Kesatu t;erdasarkan kriteria sebagai berikut : a. Sektor Pertambangan Umum :
1.
daerah penghasil luran Tetap (Landrent) adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dirnana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaarl negara;
2.
daerah penghasil Royalty adalah ProvinsilKabupatenlKota dimana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi dan menghasilkan bahan galian yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.
b. Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi :
*
Daerah penghasil adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan memiliki lokasi sumur produksi yang menghasilkan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara. KEEMPAT
:
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 O k t o b e r 2008 ERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ETARIS JENDERAL,
\
Ternbusan : 1. Mecteri Energi dan Sumber Daya r~lineral 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Dalam Negeri 4. lnspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Uirektur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi 6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 7. Ketua Dewan Pertimbangan Otonoini Oaerah 8. Para Gubernur yang bersangkutan 9. Para BupatiNValikota yang bersanglkutan
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGl DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 2 4 9 8 ~ / 8 4 / M E M / 2 0 0 8 TANGAL : i0 O k t o b e r 2008
. No.
DAERAH PENGHASIL DAN DASAK PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM TAHUN 2009
PropinsilKabjKota
Jenis Pengusahaan -.
1 1 2
3 4 5 6 7
0
8 9 10 11 12
Nanggroe Aceh Darusallam Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Bzrat Kab. Pidie Kab. Nagan Raya Kab Aceh Timur Kab Aceh Selatan Kab Aceh Sarat Oaya Kab Aceh S~ngk~l Kab Aceh Tam~ang Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Jaya Ko:a Subulussalarn
KP KP, KK KP KP KP KP
Sumatera Utara Kab. Taparuli Selatan Kab. Mandailing Natal Kab. Tapanuli Tengah Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara Kota Padang Sidempuan Kab Pakpak Bharat Kab Humbang Hasundutan Kab Nias
KK KP, KK KK KK KK KK KP KP KP
Sumatera Barat Kota Sawahlunro Kab. Sijunjung Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok Kab. Solck Selatan Kab. Lirna Puluh Kota Kah. Dharmasraya Kab. Agarn Riau Kab lndrag~rrHulu Kab Kuantan Sing~ng~ Kab Siak Kab, lndraglr~Hllir Kab. Karnpar Kab. Bengkalis Kab. Pelalawen Kab. Rokan H ~ l u
KP KP, KK KP, KK KP UP KP
Perkiraan Penerimaan Landrent (RP)
Royalti (RP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.132.911.900 704.761.200 114.408.400 103.757.000 49.650.000 10 000 000 24.800 000 73.607.600 22.929.600 18.582 000 18.499.000 11.328.600 578.500
Jumtah (RP) 1.132.9'11.900 704.761.200 114.408 403 103.757.000 49.650.000 10 GOO '300 24 80G OCO 23 607 600 22.929.600 18.592.000 18.499.000 11.328.600 578.500
--No.
PropinsilKab.lKota
Peng ~sahaan
-
Kepulauan Riau ' Kab. Bintar1 Kota Tanjung Pinarig Kab. Kzrimun Kab. Lingga Kab. Natuna Pemprov Kepulauan Riau
KP YP KP, KK KP KP KP
Jambi Kab. Bungo Kab. eatang Hari Kab. Sarolangun Kab Merangin Kab Tanjung Jabung Barar Kab Muaro Jarnbi Kab. Tebo
KP, PKPLB KP, PKP2R KP, PKP2B KP KP
Sumatera Seiatan Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komerirlg Ulu Kab. Ogan Koniering Uiu Timur Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kota Praburnulih
I KP, PKP2B KP, PKP?B KP, PKPLB KP, PKP2B KP, KK, PKP2B KP, PKP2B KP, PKP2B
Kep. Bangka Belitung
Kab. Bangka lnduk Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab, Belitung Tirnur Kab. Belitung lnduk Kota Pangkal Pinang
'
KP KP, KK KP KP, KK KF KP KP
Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Kab. Selurna Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Bengkulu Selatan Kab. Kaur Kab. Kepahiang Lampung Kab. Tanggarnus Kab. l.ampung Selatan Kab. Lampung Barat Kab. Way Kana!\ Kab. Pesawaran .
KP, KK KP KK KP, PKP2B
Royalti (RP) 184.757.000.000 78.255.000.000 59.220.000.000 27.848.440.000 3.923.560.000 0 15.510.000.000
Perkiraan Penerimaan Landrent (RP) 1.573.015.110 366.771.000 54.504.660 428.136.45G 153.150.000 1.250.000 569.203.000
-Jumlah (RP)
-
186.330.015.110 78.621.771.000 59.274.504.660 28.276.576.450 4.076.710.000 1 250.000 16.079.203.000
-
No.
PropinsVKab.1Kota
-
-
-
-
-
_
?
JEnis Pengusahaan
--
Jawa Barat Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Garut Kab. Bandutlg Barat Kab Tasikmalaya Kab. Purwakarta
KP KP KP KP KP KP KP
26.094.734.700 26.091584.700 1.800.000 0 0 0 0 1.350.000
569.852.300 305.948.620 121.561.910 61.406.000 41.991.200 29,316.320 7.078.250 2.550.000
26,664,587,000 26.397 533.320 123.361.910 61.406.000 41.991.200 29.316.320 7.078.250 3.900 000
XI1 1 2
Banten Kab. I-ebak Kab. Pandeglang
KP KP
661,047.001 661.047.001 0
140.483.920 137.803.920 2.680.000
801.530.921 798.850.921 2,680.000
Xlll 1 2 3 4
Jawa Tengah Kab. Purworejo Kab. Cilacap Kab. Pekalongar. Kab. Wonogiri
KP KP KP KP
387.750.000 246.750.000 141.OOO.OOO 0 0
80.851.500 56.807.500 6.408.000 11.236.000 6.400.000
468.601.500 303 557.500 147.408.000 11.236.000 6.400.000
XIV
Daerah IstirrbewdYogyakarta
0 0
44.083.620
44,083.620
KP
44.083.620
44.083.620
707.850.000 472.500.000 136.500.000 34\600.000 0 68.250.000 0 0 0 0
331.745.650 25.501.750 36.619.000 95.260.000 90.423.900 668.000 29.280.000 21 747.000 19.636.000 12.610.000
1.039.595.650 498.001.750 173.119.000 125.860.000 90.423.900 68.918.000 29.280.000 21.747.000 19.636.000 12.610.0CO
133.300.000.000 126.562.500.000 6.400.000.000 337.500.000 0 0 0 0 0 0
4.149.991.300 1.712.105.000 571.745.400 981.554.500 290.930.000 153.500.000 117.472.000 102.868.000 73.080.250 72.259.000 68,477,150 6.000.000
137.449.991.300 128.274.605.000 6.971.745.400 1 319.054 500 290.930.000 153.500.000 117.472 000 102.868.003 73.980 250 72.259.000 68 477 150 6.000.000
XI 1
2 3 4 5 6 7
1
Kab. Kulonprogc
XV
Jawa Timur Kab. Jon bang Kab Pasuruan Kab, Trenggalek Yab. Jember Kab. Banyuwarlgi Kab. Pacitan Kab, Madiun Kab. Ponorogo Kab. Lurnajang
KP KP KP
Kalimantan Barat Kab. Ketapang Kab. Sanggau Kab. Kapuas hulir Kab. Sintang Kab. lvlolawi Kab. Landak Kab. I(ubu Raya Kab. Sambas Kab. Sekadau Kab. Bengkayang Kab. Pontianak
KP KP KP KP, KK, PKP2B KP KP KP KP KP KP KP
?
0
-
2 3 4 5 6 7 8 9 XVI 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KP KP KP KP KF
KP
I
0 0
---No.
XVll 1 2 3
4 5
6 7
8 9 10 I! 12
a
XVlll 1 2
.
Kalimantan Tengah Kab. Murcng Raya Kab. Barito Utara Kab. Kotawaringin Timur Kab. Barita Tirnur Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Barat Kota Palanglta Raya Kab. Katingan Kab. Gunung Mas Kab. Kapuas Kab. Seiuyan Kab Lamardau Kalimantan Selatan
4 5 6 7 8 9 10
Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Baiangan Kab. Tanah Bumbu Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kota Banjarbaru Kab. Hulu Sungai Tengah
XIX
Kalimantan Timur
3
Jonis Pengusahaan
PropinsilKab.lKota
KP, KK. PKP2B KP, PKP2B KP, PKP2B KP, KK, PKP20 KP, KK, I'KP2B KP, KK, PKP2B KP, PKP2B KP, PKP2B KK, PKP2B PKP2B
Perkiraan PenerimaanLandrent
(RP)
(RP)
'1 26.390.700.000 88.505.700.000 10.800.000.000 10,665.000.000 6.400.000.000 4.800.000.000 4.050.000.000 900.000.000 270.000.000 0 0 0 0
KP, KK, PKP2B KP, PKP28 KP KP, PKP2B KP, PKP2B KP, KK KP KP, KK I
I
Royalti
1 1.497.811.043.0001
I
\'
a
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
Kab Kuta~T~mur Kab. Kutai Kartanegara Kab Paser Kab Kutai Rarat I(ab, Berau Kab. Nunukan Kota Samarinda Kab. Penajam Paser Utara Kab. Malinau Kab. Bulungan Kota aontang
XX 1 2 3 4 5 6 7
Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa Barat Kab. Sumbawa Kab. Bima Kab. Domptl Kota Bima Kab. Lomhok Tengah Kab. Lombok Barat
7
3.611.331.750.000
KP, PKP23 KP, PKP2O KF, PKP2B KP, KK, Pt
KP, KK KP, KK KP, KK KP, KK KP
7.759.263.880 3.727.053.800 1.413.785.400 135.106.100 472.234.300 589.789.280 50.508.700 33.087.600 369,581.700 466.513.390 288.610.410 119.629.200 93.364 000
---(RP) Ju~nlah
134.149.963.880 92.232.753.800 12.213.785.400 10.800.106.100 6.872.234.300 5.389.789.280 4.100.508.700 933.087.600 639.581.700 466.51 3.390 288.610.410 119.629.200 93.364 COO
1
No.
XXI
1 2 3 4 XXII
1
2 3 4 5 6
0
XXlll 1
2 3 4 5 XXlV 1 ?
3 4 5 6 7 8 9
@
XXV
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 XXVi 1
-
Jtlnls Pengusahaan
Propinsi/Kab.lKota
Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai Kab. Manggarai Barat Kab. Timor Tenyah Selatan Kab Alor
KP KP KP KP
Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab Minahasa Utara Kab Bolaang Mongondow Utara Kab. Minahasa Tenggara Kota Bitung Kcta Manado
KP, KK KP, KK KK KK KK KK
Gorontalo Kab. Bone Bolango Kab. Goiontalo Kab. Pohuwsto Kab. Goron!alo Utara Kab. Boalemo
KP, KK KP, KK KP, KK KP KP
Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab Morowali Kab Parrgi Moutong Kota Palu Kab. Donggals Kab, l'oli-Toli Kab. Buol Kab. Poso Kab. Tojo ha-Una
KP KP, KK KP, KK KK KP, KK KP, KK KP, KK KP KP
Perkiraan Penerimaan Landrent (RP)
Royalti (RP)
Jumlah (RP)
-
341.250.000
56.160.500
397.410.500
341.250.000 0 0 0
42.403.000 4.932.500 4.700.000 4 125.000
383.653.000 4.932.500 4 700.000 4 125.0GO
2.012.822.000
1.794.074.360
3.806.896.360
2.012.822.000 0 0 0 0 0
1.644.905 000 111.160.225 14.527.700 12.746.400 10.434.235 300.800
3.657727000 111.160225 'I 4 527 700 '1 2 746.400 1 C.434.235 300.800
0
379.114.970
379.114.970
0 0 0 0 0
254.622.800 49.399.870 37.548.300 32.644.000 4.900.000
254,622.800 49.399870 37.548.300 32.644.000 4.900.000
3.053.776,646
3.053.776.646 0 0 0 0 0 0 0 0
1.459.226.070
4.513.002.716
200.306.500 869.983.900 149.265.600 75.633.610 67.483.700 57.851.980 27.612.400 7.128.180 3.960.000
3.254.083.146 869.983.900 149.265.600 75.633.810 67483.700 57.851.983 27.612.400 7.128.180 3.960.000
Sulawesi Selatan Kab. Luwu T~rnur Kab. Luwu Kab. Luwu Utara
KP, KK KP, KK UP, KK
Kab. Sidenreng Rappany
KP, KK
0
Kab. Enrekarrg Kota Palopo Kab Pan~kajencdan Kepulauan Kab. Takalar Kab Sinjai Kab. Jeneponto Kab. Wajo Kab. Barru Kab. Bone
KP, KK KP KP KP KP KP KK KP
0 0 0 0 0 0 0 0 0
46.032.640 3.699.200 25.162.000 1 1.466.220 10.14fi.000 8.970.000 8.751.400 2.473.800 1.536.900
0
31.900.000
31.900.000
0
31.900.000
31.900.000
KP
Sulawesi Barat Uab. Mamuju
KP
-
112.229.315.000
2.433.987.240
114.663.302.240
11 2.229.315.000 0 0
1.644.130.480 351.257.400 195.294.200
113.873.445.480 351.257.400 195.294.200 125.067000 46.032.640 3.699.200 25.192.000 11.466.220 10 146.000 C 070.000 8.751400 2.473.800 1.536.900
125.067.000
-
'
-
Jenls Pengusahaan
Propinsi/Kab./Kota
No.
.
XXVll 1 2 3 4 5
Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Kab. Bombana Kab Buton Kab. Konawe Kab. Konawe Selatan Kab. Kolaka Utara Kab Buton Utara Kab. Konawe Utara
KP, KK KP, KK KP KP, KK KP, KI( KP, KK KP KP
XXVlll 1 2 3
Maluku Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Barat
KP KP KF
XXlX 1 2 3 4 5 6
Maluku Utara Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Tengah Kab Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Barat
KP KP, KK KP, KK KP KP KP
Papua Kab. Mimika Kab. Paniai Kab. Nabire Kab. Saimi Kab. Keerom Kab Tolikara Kab. Jayawijaya Kab. Puncak Jaya Kab. Pegunungan Bintang Kab. Waropen Kab. Jayapura Kab. Kepulauan Yapen
KP, KK KP, KK KP, KK KP, KK KF , KK KK KP, KK KK KK KP, KK KP KP
6 7
8
I
XXX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I I
Kab. Kaimana Kab. Raja Ampat
'
KK KP, KK
Perkiraan Penerimaan Landrent (RP)
Royalti (RP) 34.125.954.037 21.147.403.276 7.634.441.620 5.344.109.140 0 0 0 0 0
3.331.375.949 597.701 600 119.573.000 305.499.980 1.746.214.124 250.564.085 245.344.900 51.292.260 15,186.000
37.457.329.986 21.745.104.876 7.754.014.620 5.649.609.120 1.746.214.124 250.564.085 245.344.900 51.292.260 15,186.000
0 0 0 0
12.412.250 4.750.000 4.373.250 3.289.000
12.412.250 4.750.000 4.373.250 3.289.000
213.384.308.236 'I 79.860.082.731 22.072.563.000 8.397.885.805 3.053.776.700 0 0
2.653.786.100 1.070.342.700 931.809.400 478.917.050 135.780.950 32.000.000 4.936.000
246.038.094,336 180,930.425.431 23.004.372.4.00 8.876.802.855 3.189.557.650 32.000.000 1.936.000
7.634.142.380
7.634.142.380
447.109.200 109.414.200 337.695.000
8.081.251.580 109.414.200 7.971.837.380
8.659,018.483.000
84.432.993.995
8.743.419.576,995
G
-Jumlah I
b
Jumlah (RP)
I
A R l S JENDERAL,
KARNO
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL : 'Z4.98 ~/84/MEM/2008 NOMQR TANGGAL : 30 O k t o b e r 2008
DAERAH PENSHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL NllNYAK BUM1 UNTUK TAHUN 2009
. F
w
I
u
y
A
H
I
KARUPATENIKOTA
-
8 4 MIL LAUT I
hlAn
1 Aceh Timur 2. Acet~Utara 3, Aceh Tamiang 11. Surnatera Cltara
7 Ben~kalis 8. lndragiri Hulu 9. Kampar 10. Rokan Hulu 11. Roltan Hilir 12. Siak 13. Palalawan
152,826.60 80.667.43 697.07 16.024.26 416.83 24.881.86 29.645.22 493.92
14. Natuna
20.596.95 20.596.95
V. Jamb1 15. Batang Har~ 16. Muaro Jambi \ , ' 17. Kota Jambi 18. Tanjung Jabung Timur 19. Tanjung Jabung Barat 20. Sarolangun 21. Tebo
10.145.18 253.68 1.110.33 616.12 1.390.60 5.55 1.70 967.25 255.50
22. Lahat 23. Muara En~m ^ ' "3ta Prabumulih rsi Banyuasin 26.Banyuasin 27. Musi Rawas 28. Ogan Ilir. 29. Ogar: Komering Ulu
29.914.31 545.38 7.425.04 1.983.41 14.083.63 1.146.76 2.759.45 485.82 1.484.82
30. Larnpung Timur
2.684.60
31. DKI Jakarta
2.61 1.43
32. lndramayu 33. Karawang 34. Majalengka 35. Subang 36. Bekasi
8.995.39 1.790.92 983.04 66.43 252.58 5.902.42
atera Selatan
IX. Jawa-Barat
J
303.519.94 2.791.41 442.64. 1.620.60 728.18 401-50 365.00 34.31 2.19
IV KEP. Riau
VIII. DKI Jakarta
(
(RIBU BAREL)
4. Langkat 5, Binjai 6. Deli Serdang Ill. Riau
VII. Lampung
I
I I
K
. NO.
WILAYAH
KABUPATENIKOTA
X. ~awa-tengah
37. Blora
XI. Jawa-T~mur 38. Bojonegoro 39. Bangkalan 40. Sumenep 41. Tuban d 2 . Sid~arjo 43. Gresik
48. Kota Tarakan 49. Kota Samarinda SO. Kutai Kertanegara
56. Seram Bagian Timur
4 . Kalimantan-Timur
PEMERINTAH PUSAT
(RIBU BAHEL) 302.22 302.22 26.043.85
17.675.02 240.90 3.322.06 1.338 82 10.95 3.456.1 1
LAMPIRAN Ill
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL : 2498 ~/84/MEM/2008 NOMOR TANGGAL : 30 O k t o b e r 2008 DAERAH PENGHASIL DAN
DASAR PENGHITUNGAN BAGlAN DAERAH PENGHASIL GAS BUM1
UNTUK TAHUN 2009 WILAYAH
NO.
A.
KABUPATENIKOTA
-
0 4 MIL LAUT I. NAD
1. Ace1 Timur 2. AceFl Utara It. Suniatera Utara
3. Langkat 4. Binjai 5. Deli Serdar~g Ill. Riau 6. Kota Pekanbaru 7. Palalawan
IV KEP. Riau 8. Natuna
V. Jambi 9. Batang Hari 10. Tanjung Jabung Timur 11.Tanjung Jabung Barat
VI. Sumatera Selatan
12. Lahat 13. Muara Enim 14. Kota Praburnulih 15. Musi Banyuasin .\ 16. Musi rawas 17. Ogan Komering Ulu V11. DKI Jakarta
18. DKI Jakaria
\/Ill. Jawa-Earat 13. lndramayu 20. Karawang 21. Majdengka 22. Subang 23. Bekasi IX. Jawa-Timur
24. Sumenep 25. Sidoarjo 26. Gresik 27. Bangkalan 28. Bojonegoro
X. Jawa-Tengah 29. Kota Semarang
(RIBU MMBTU)
I
30. Kota Tarakan 31. Kota Samarinda 32. Kutai Kertanegara 33. Panajam Paser Utara
37. Teluk Bintirni 1 . Jawa-Barat 4 . Jawa Timur
PEMERINTAH PUSAT
0 RIS JENDERAL
